BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kabupaten Kuningan adalah merupakan salah satu kabupaten di Jawa
Barat terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur dengan Kabupaten Brebes, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka, sebagian wilayah Kabupaten Kuningan merupakan pegunungan. Luas Wilayah Kabupaten Kuningan adalah 1.195,71 Km2
Km2 dengan
jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2016 adalah 1.149.566 jiwa yang tersebar di 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 356 Desa. Kondisi geografi Kabupaten Kuningan terletak di kaki Gunung Ciremai, memiliki permukaan tanah relative datar dengan variasi berbukit-bukit terutama di wilayah bagian barat dan selatan dengan ketinggian berkisar antara 266-270 di atas permukaan laut, sedangkan bagian utara dan timur keadaan tanah semakin datar
dengan
ketinggian anatara 120 - 222 meter, memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan hidup yang menjadi modal dasar bagi pembangunan daerah. Melihat keadaan dan letak geografis Kabupaten Kuningan di atas sejalan dengan program kabupaten kuningan sebagai kabupaten konservasi adalah merupakan tantangan pembangunan khususnya dalam hal pemberdayaan, pengendalian, pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai sember daya alam yang tidak ternilai harganya, guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan di massa yang akan datang secara berkesinambungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam diperlukan konsistensi pemerintah
Kabupaten
Kuningan
dalam
pengendalian
dan
perlindungan
lingkungan hidup, dan kaitan dengan hal tersebut dibutuhkan regulasi yang jelas dalam mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Keputusan Bupati Kuningan. Untuk selanjutnya dalam penegakkan produk hukum tersebut maka Satpol PP lah yang bertugas untuk menegakkannya. Dalam hal jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya selalu berdampingan dengan permasalahan yang semakin kompleks seperti Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Sosial politik dan alam : a. Sosial politik ; persaingan elit politik, konflik antar massa Parpol/ Ormas, tuntutan LSM, aksi unjuk rasa / demo dan lain-lain. b. Sosial Ekonomi; lapangan kerja/ PHK/ Pengangguran, Urbanisasi, efek industrialisasi, pedagang kaki lima (PKL) dan lain-lain.
1
c. Sosial Budaya ; judi, prostitusi, narkoba, kenakalan remaja, tawuran, pergaulan bebas dan lain-lain. d. Alam;
kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, gunung meletus,
gempa bumi dan lain-lain. e. serta
semakin
beragamnya
kemunculan
kelompok-kelompok
di
masyarakat dengan berbagai macam kepentingan baik yang sejalan dengan pemerintah daerah maupun yang bertolak belakang. Dalam penanganannya permasalahan-permasalan tersebut di atas, adalah sudah merupakan tugas Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Satpol PP yang mempunyai tugas seperti tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 lalu diturunkan dalam perundang-undangan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Polisi Pamong Praja,
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas “menegakkan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat
serta
perlindungan
masyarakat”.
Satpol
PP
Kabupaten Kuningan dalam fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam membuat
kebijakan
dibidang
ketentraman,
ketertiban
dan
perlindungan
masyarakat, selanjutnya juga berkewajiban menyusun Strategi, program dan kegiatan yang disusun dalam sebuah dokumen perencanaan dan ditetapkan secara berkala seperti Rencana Kerja (Renstra) untuk perencanaan 5 tahun dan rencana Kerja (renja) yang dibuat untuk perencanaan 1 tahun kedepan. Rencana Kerja yang disusun oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan langkah awal perencanaan untuk rentang waktu 1(satu) tahun selama 2017. Perencanaan 2017 merupakan salah satu bagian dari Perencanaan strategis Lima Tahunan (Renstra) yang sudah ditetapkan pada saat periode 2014-2018 yang lalu. Gambaran apa yang akan dilakukan dan apa capaian yang diharapkan pada 2017. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam tahun 2017 dengan tetap memperhatikan potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi. 1.2. Maksud dan Tujuan. 1.2.1. Maksud Maksud
Penyusunan
Rencana
Kerja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten Kuningan adalah :
2
Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini adalah: -
Memberikan
gambaran
perencanaan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat selama Tahun 2016. 1.2.2. T u j u a n . -
Memberikan fondasi bagi proses pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mempermudah mengukur tingkat pencapaian kinerja Satpol PP.
-
Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi Program dan Kegiatan Satpol PP.
-
Sebagai
tolak
ukur
keberhasilan
Satpol
PP
dalam
menjalankan
tupoksinya menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dari maksud dan tujuan diatas bahwa Renja Satpol PP Tahun 2017 mempunyai kegunaan : 1.
Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
2.
Sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program dan mobilisasi sumber daya yang ada
3.
Sebagai media untuk mengkomunikasikan tujuan, visi, misi, program dan kebutuhan dengan mitra kerja.
1.3.
Landasan Hukum Yang menjadi Dasar/ Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Kegiatan
Satpol. PP adalah : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi
Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol. PP; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pol. PP; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
3
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol. PP; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 th 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Oprasional Satpol. PP; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2010 tentang perubahan Atas Perda Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 12. Perda No 9 tahun 2011, lembar daerah nomor 9 seri e, tambahan lembaran daerah nomor 8, noreg perda 54/2014 tanggal 17 Juli 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan 14. Peraturan Bupati Kuningan No. 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
4
BAB II VISI, MISI, , TUJUAN DAN SASARAN, GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KAB. KUNINGAN 2.1.
Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.
2.1.1. Visi. Visi Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan skenario masa depan dan pandangan ke depan, menyangkut pandangan ke depan kemana Satpol PP harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan, yang diselaraskan dengan visi Bupati Kabupaten Kuningan periode Tahun 2014-2018 yaitu : “Kuningan Mandiri, Agamis, Sejahtera tahun 2018”,. Kemudian
berdasarkan
prespektif
sejarah
Satpol
PP,
dimana
telah
mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pada pasal 148 (1) sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang mendapat posisi dan peran yang sangat strategis dalam melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Umum
serta
menegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Selain itu skenario masa depan Satpol PP Kabupaten Kuningan sangat dipengaruhi pula oleh isu-isu lokal dan nasional yang kini berkembang terkait dengan
pemeliharaan
ketentraman
dan
ketertiban
antara
lain
proses
pembelajaran demokrasi, supremasi hukum dan pelanggaran HAM, letupanletupan konflik yang terus menerus , kerusuhan di berbagai daerah dan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi serta citra penegakkan hukum. Pada bulan November 2013 beriringan dengan peningkatan kapasitas esselonering Satpol PP Kabupaten Kuningan dari III.b ke II.b maka disusun Visi Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk periode 2014-2018 sebagai berikut : “Terpeliharanya Ketertiban, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Serta Tegaknya Perundang-Undangan Daerah Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 ”. 2.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi Satpol PP Kabupaten Kuningan yang telah ditetapkan, maka diperlukan misi yang jelas, karena Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Satpol PP Kabupaten Kuningan dan sasaran yang ingin dicapai.
Pernyataan misi membawa
organisasi kepada suatu fokus.
Misi
5
menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut , diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang. Misi dari setiap organisasi adalah tonggak dari perencanaan strategiknya. Misi harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha dari organisasi tersebut. Maka MISI Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 telah disusun misi sebagai berikut : 1.
Memelihara
Ketertiban
Umum,
Ketentraman
Masyarakat
serta
menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat; 2.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia;
3.
Membangun pola hubungan kerja dengan prisip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu : koordinasi, integrasi, sinkronisasi, edukasi dan kemitraan. Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satpol. Satpol PP Kabupaten Kuningan program
dan
Ketentraman
kegiatan dan
dalam
Ketertiban
rangka Umum,
memelihara menegakkan
dan
melaksanakan
menyelenggarakan
Peraturan
Daerah
dan
Keputusan Kepala Daerah. Adapun penjabaran Misi Satpol PP adalah sebagai berikut : Misi 1.
Memelihara
Ketertiban
Umum,
Ketentraman
Masyarakat
serta menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat. Bahwa tugas-tugas pokok Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah untuk menjaga Keamanan dan Ketentraman serta Ketertiban Masyarakat, untuk menciptakan suasana atau situasi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan baik dan lancar. Dalam melaksanakan tugas pokok Satpol PP Kabupaten Kuningan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sering kali terjadi pelanggaran peraturan oleh masyarakat, untuk menindaklanjuti pelanggaran Peraturan
Daerah
dilaksanakanlah
fungsi
pengawasan
dan
fungsi
penyidikan. Misi 2.
Kualitas Sumber Daya Aparatur.
6
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur melalui pola pemberdayaan, pelatihan fisik, pembekaan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan pemantapan sikap perilaku didukung optimalisasi sarana dan prasarana. Misi 3.
Pola Hubungan Kerjasama.
Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu ; koordinasi, integrasi, singkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya terutama masyarakat. 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP. 2.2.1. Tujuan. Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan tampak pada pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, adalah : a.
Meminimalisir tingkat gangguan tibumtranmas.
b.
Meningkatkan upaya penertiban penyakit masyarakat.
c.
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.
d.
Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
e.
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
f. Meningkatkan
kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada
prinsip-prinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya. 2.2.2. Sasaran. Dalam rangka upaya pencapaian tujuan misi yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan pula sasaran sebagai wujud dari target apa yang
hendak
diperoleh selama rentang waktu 5 tahun, dari Tahun 2014 s.d 2018. Dan untuk penentuan sasarannya sendiri dilakukan melalui analisis terhadap kemampuan diri SKPD melalui metode SMART-C sebagai berikut ini : 1. Specific (spesifik), yaitu sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas; 2. Measurable (dapat diukur), yaitu target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur; 3. Achievable (dapat dicapai), yaitu sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Relevant (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan; 5. Time Bond (batas waktu), yaitu periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan 6. Continuously Improve (perbaikan berkelanjutan), yaitu sasaran dapat dicapai secara bertahap.
7
Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan tampak pada pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan metode ini maka kami susun sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan adalah : Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1 Memelihara ketertiban umum, ketetntraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat
2 Meminimali sir tingkat gangguan tibumtranm as
3 Terwujudnya keamanan pejabat, unjuk rasa dan asset Negara serta kegiatan kedaerahan lainnya.
4 Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan kedaerahan lainnya
Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketetntuan serta gangguan lingkungan lainnya
Terciptanya kondisi lingkungan yang tertib rapi dan aman
Berkurangnya pelanggaran berupa Penyakit Masyarakat, peredaran minuman keras,praktek asusila dan PGOT yang berkeliaran Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan
Menurunnya rata-rata jumlah hasil operasi penertiban PEKAT
Meningkatk an upaya penertiban Penyakit Masyarakat
Meningkatk an peran dan pemberdaya an Linmas
Meningkatnya profesionalis me anggota Linmas
INDIKATOR KINERJA SASARAN 5 Peningkatan persentase Pengawalan Pejabat/aset daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya Peningkatan persentase penataan Titik Lokasi PKL tahun ini dan tahun kemarin Selisih pelanggaran pemasangan spanduk tahun ini dan tahun kemarin Penurunan jumlahPasangan Bukan Muhrim/asusila, Mirs, praktek asusila, PGOT
Rasio Jumlah Linmas per10.000 penduduk
8
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3 system keamanan lingkungan dengan mengendapankan prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya.
INDIKATOR SASARAN 4
INDIKATOR KINERJA SASARAN 5
Rasio Pos siskamling perjumlah desa/kelurahan Cakupan petugas Linmas pada saat Pilkades serentak
Meningkatka n kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia
Meningkatk an Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pola kerjasama yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan kondisi aman tentram dan tertib di lingkungan masyarakat Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan persentase Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat
Rasio Jumlah Anggota Satpol PP
Peningkatan Persentase (tahun lalu dan Tahun ini ) terhadap rekomendasi kegiatan yang diberikan Satpol PP kepada Masyarakat Rasio Jumlah Petugas Linmas per-RT
9
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
3
Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi , edukasi dan kemitraan
2.3.
Meningkatk an kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsipprinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya.
optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Tegaknya Perda/Peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat.
INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 5 Peningkatan jumlah anggota Satpol PP yang Meningkatnya mengikuti profesionalis diklatsar me aparat Rata-rata Satpol PP Peningkatan Pemberdayaan PPNS Peningkatan Meningkatnya jumlah pralatan kualitas dan Pelayanan perlengkapan Umum gedung kantor Terkendalinya Tingkat stabilitas penyelesaian keamanan dan pelanggaran ketentraman trantibum masyarakat INDIKATOR SASARAN
Peningkatan jumlah Kerjasama
Selisih Jumlah produk hukum Kerjasama yang dihasilkan tahun ini dan tahun kemarin
Gambaran Pelayanan Satpol PP
2.3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Satpol. PP mempunyai tugas “menegakkan Perda dan Menyelenggarakan
Ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat
serta
10
perlindungan masyarakat”. Artinya Satpol. PP bukan saja bertugas dalam hal penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
tetapi
juga
termasuk
dalam
hal
perlindungan
masyarakat hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pelaksanaan tugas dan Fungsi selalu mengikuti perubahan kebutuhan, tuntutan dan masalah nyata di masyarakat yang merupakan prinsip yang harus dipenuhi di dalam rancangan masa depan. Salah satu kekuatan bagi Satpol. PP Kabupaten Kuningan adalah tersedianya peraturan perundangan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang, Hak dan kewajiban sehingga memberi keleluasaan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. PP No 6 Tahun 2010 ini merupakan kekuatan bagi Satpol PP Kabupaten Kuningan, karena di dalamnya mengisyaratkan bahwa Kabupaten Kuningan telah memenuhi
syarat
variabel
besaran
organisasi
perangkat
daerah
untuk
meningkatkan klasifikasi Satpol. PP-nya dari Tipe B menjadi Tipe A, dimana variabel besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kuningan menurut data dari Bagian Organisasi dan PA Setda Kabupaten Kuningan telah melebihi nilai 60 (enam puluh) Dalam perkembangan perundang-undangan dengan diterbitkannya UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 37 ayat (7) disebutkan bahwa
Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh: a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Maka dengan demikian mulai Tahun 2017, organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja
bertambah
tugasnya
dengan
penyelenggaraan
sub
urusan
kebakaran. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, ditetapkanlah Tupoksi Satpol PP sebagai berikut: 2.3.1.1. Tugas Pokok Pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
11
Kuningan disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajibbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran; 2.3.1.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
perlindungan
masyarakat,
serta
pencegahan
dan
penanggulangan kebakaran ; b.
Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan masyarakat
serta
perlindungan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta
pencegahan
dan
penanggulangan kebakaran di daerah; c.
Pelaksanaan
evaluasi
dan
pelaporan
penegakkan
peraturan
daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; d.
Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
e.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2.3.1.3.
Struktur Organisasi Struktur Organisasi di Satuan Polisi Pamong Parja Kab. Kuningan
mengacu pada Peraturan Bupati Kuningan nomor 42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dimana pada pasal 3 disebutkan bahwa : (1)
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a.
Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program. c.
Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
12
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. d. Bidang
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman
Masyarakat,membawahkan : 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 2. Seksi Kerjasama. e.
Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan : 1. Seksi Pelatihan Dasar; 2. Seksi Teknis Fungsional.
f.
Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : 1. Seksi Satuan Linmas; 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
g.
Unit Pelaksana Teknis.
h. Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut
Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan :
13
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN
14
2.3.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan didukung dengan sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. 2.3.2.1.
Sumber Daya Manusia Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat maka Sat Pol PP yang merupakan salah satu unsur penunjang
Pemerintah
Daerah
dalam
perencanaan
pembangunan
membutuhkan sumber daya manusia yang seharusnya melebihi standar. Sumber daya manusia yang ada di Sat Pol PP Kabupaten Kuningan dapat dilihat berdasarkan Struktur organisasi yang diisi oleh kepegawaian di Satuan Polisi Pamong Praja, secara keseluruhan adalah berjumlah 275 Orang, dengan rincian sebagai berikut : 1. Berdasarkan status kepegawaian : a.
PNS
: 151 orang
b.
PTT
: 124 orang
2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan : a.
Golongan IV
:
6 orang
b. Golongan III
: 40 orang
c.
: 103 orang
Golongan II
d. Golongan I
:
e.
: 124 orang
THL
2 orang
3. Berdasarkan tingkat pendidikan : Tabel 2.2. REKAPITULASI PNS /CPNS KEADAAN BULAN OKTOBER 2016 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3
TOTAL
2 0 2 2 0 2 100 7 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 32 6 1 7 0 0 0 138 12 150 Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP
15
4. Berdasarkan Kelompok Usia Tabel 2.3. BERDASARKAN KELOMPOK USIA KEADAAN BULAN OKTOBER 2016 USIA
JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
TOTAL
<=25
0
0
0
26-30
5
2
7
31-35
28
5
33
36-40
42
2
44
41-45
24
2
26
46-50
28
0
28
51-55
12
0
12
139
0 11
0 150
56-60
Dengan penambahan sub urusan kebakaran pada Satpol PP, maka sumber daya manusia Satpol PP bertambah sbb: PNS
=
12 orang
THL
=
14 orang
Kontrak
=
5 orang
=
31 orang
Jumlah
2.3.2.2. Sumber Daya Anggaran / Keuangan Kegiatan Satpol. PP Kabupaten Kuningan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2011- 2016 adalah sebagai berikut : 2.3.2.3. Sumber daya aset Kondisi aset Sat Pol PP dari Tahun 2014-2016 yang dimilki dalam mendukung tugas administrasi dan operasional di lapangan, Sat Pol PP memiliki sarana dan prasaran sebagaimana Tabel di bawah ini: Tabel 2.4. Perkembangan Aset Satuan Polisi Pamong Praja NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
JENIS SAPRAS Genset Gergaji Pemotong Besi Gergaji Mesin Senso Meja Tulis Mesin Tik 16” Alat Pemadam/Portable
JUMLAH/BARANG 2014 2015 1 1 1 1 1 45 7 1
16
1 49 7 1
2016 1 1 1 55 7 1
NO 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
JENIS SAPRAS Televisi Kursi Lipat Lemari Kayu Sice Kipas Angin Mega Phone Amplifayer Speaker/thoa Dispenser Kulkas/lemari es Rak piring/lemari makan Printer infus Printer Laser jet Printer (poto copy,Scaner) Printer Dotmetrix Filling Cabinet Meja Tamu Soundsystem dan perlengkapan Tablet PC Kursi kerja Tempat tidur Senterlop(traffic light) Kasur busa Penghancur kertas Mesin Absen AC Sarana Kearsipan Rak Display Meja Komputer Lemari besi Brangkas Tralis besi Infokus Parabola Faxcimili Alat Kejut Listrik Binocular pakaian huru-hara Pentungan Tameng Helm R2 R4 hendy talky Rig Pemancar Komputer Leptop hendy cam kamera DSLR alat korsik gedung kantor satpol pp pos jaga induk Kamera Pocket
JUMLAH/BARANG 2014 2015 8 9 45 45 5 5 3 3 4 5 3 3 1 1 1 1 8 8 2 3 1 1
2016 9 75 5 3 13 3 1 1 15 4 1
6 8 2
7 10 5
7 10 7
3 13 1 1
3 16 1
3 16 1 2
1 12 2 6
1 13 3 6
1 18 3 15
2 3 1 2 3 1 5 2 1 65 1 2 1 5 1 62 62 62 62 3 4 27 10 2 13 4 4 1 96 1
2 4 1 2 3 1 5 3 1 65 2 2 1 5 1 62 62 62 62 3 5 32 11 2 15 7 4 1 101 1
2 5 1 2 3 1 5 10 1 90 2 3 1 5 1 62 62 62 62 6 6 33 12 2 18 5 5 2 115 1
1 -
1 1
1 1
17
NO
JENIS SAPRAS
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
Handphone Blower Gorden Hardisk Kursi kayu Pos Jaga Papan Reklame Neon Box Kompor gas Asbak Stainless CCTV Batun Multifunction JUMLAH
JUMLAH/BARANG 2014 2015 1 1 170 1 4 1 1 1 2 594 811
2016 1 1 170 1 4 1 1 1 2 8 10 1066
Sebagai upaya untuk mempertahankan Sarana dan prasarana kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipenuhi melalui pelaksanaan Program kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor. Sarana dan Prasana yang mendukung kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan terdiri dari :
2.3.3.
1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
3.
Pengadaan Peralatan Drumband
4.
Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
5.
Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
6.
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
7.
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
8.
Pemeliharaan alat komunikasi
Evaluasi Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun sebelumnya
2.3.3.1. Urusan Penegakan
Peraturan Perundang-undangan (Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati) Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan
masyarakat
Kuningan
yang
taat
dan
patuh
terhadap
Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan
penyuluhan
/
sosialisasi
kepada
masyarakat
tentang
Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
18
Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat saat itu
sendiri.
Dalam
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kwalitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang di dalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi
wewenang
khusus
oleh
undang-undang
untuk
melakkuan
penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan di Kantor Pengadilan Negeri Negara Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. 2.3.3.2. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Wilayah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari 32 (tigapuluh dua) Kecamatan, 361 Desa, 15 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 6 (enam) buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 6 (enam ) buah, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 151 orang, Tenaga Harian sebanyak 124 orang. Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan juga didukung dengan Regulasi berupa :
19
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2010 tentang perubahan Atas Perda Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. Peraturan Daerah No 9 tahun 2011, lembar daerah nomor 9 seri e, tambahan lembaran daerah nomor 8, noreg perda 54/2014 tanggal 17 Juli 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018; 3. Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Kuningan No. 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu : Polisi Pamong Praja berwenang : a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur
atau
badan
hukum
yang
melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Bupati; b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. Memfasilitasi
dan
pemberdayaan
kapasitas
penyelenggaraan
perlindungan masyarakat; d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Bupati; dan e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan/Keputusan Bupati; f. Melakukan
kewenangan
lainnya
sesuai
peraturan
perundang-
undangan. Kewajiban Polisi Pamong Praja a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan
norma
sosial
lainnya
yang
masyarakat;
20
hidup
dan
berkembang
di
b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat; d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; e. Menyerahkan kepada PPNS daerah atas ditemukannya atau patut diduga
adanya
pelanggaran
terhadap
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan/Keputusan Bupati Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan 1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum. 2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kuningan. 3. Kegiatan
Perlindungan
kepada
masyarakat
dimana
warga
masyarakat disiapkan dan diberikan pengetahuan serta keterampilan untuk
melaksanakan
kegiatan
tanggap
bencana
serta
ikut
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebelum tahun 2017 Tahun
terkait
dengan
Capaian
Visi
Kabupaten
Kuningan,
yaitu
:
“Kuningan Mandiri, Agamis, Sejahtera Tahun 2018” yang dijabarkan dalam Pada Misi 1 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
penanaman
nilai
agama,
peningkatan
kualitas
pendidikan,
kesehatan, daya beli dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya
dan
harmonis;
dan
Misi
ke-5
yaitu
mewujudkan
tata
pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah. Selama kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, di Kabupaten Kuningan situasi keamanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme dan lain-lainnya. Namun antisipasi dan kewaspadaan terhadap Gangguan Trantibum, pemantauan Intelejen termasuk Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Untuk
Kegiatan
Patroli
Trantibum
dilaksanakan
setiap
hari,
sedangkan Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan menurut pelaksanaan kegiatan di bidang. 2.3.3.3. Urusan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21
Sumber Daya aparatur Pol PP atau perkembangan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kuningan jika dikaitkan dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Kuningan pada tahun 2016 dapat digambarkan : Tabel 2.6 Perbandingan Personil Polisi Pamong Praja dengan Kecamatan NO 1.
JENIS DATA Jumlah Penduduk Kab.
JUMLAH
SATUAN
1.149.566 *
jiwa
32
buah
361
buah
15
Buah
124
Orang
Kuningan hingga akhir 2015 2.
Jumlah Kecamatan
3.
Jumlah Desa
4.
Jumlah Kelurahan
5.
Jumlah Pol PP THL hingga 2016
*Data: Sistem Informasi Pemetaan Tahun 2016 Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM bahwa Rasio Jumlah Anggota Satpol PP adalah per-10.000 penduduk. Jumlah Polisi Pamong Praja dihitung dari jumlah aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan tupoksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Permendagri No.54/2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 /2008 ttg Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rasio jumlah Satpol PP menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman
dan
ketertiban
umum,
menegakkan
peraturan daerah dan Keputusan Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menghitung Rasio Pol PP ini didasarkan pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM yaitu : Jumlah Pol PP x 10.000
=
Jumlah penduduk Jumlah
152
x 10.000 = 1,32 (2015)
1.143.723* =
151 x 10.000 = 1,31 ( 2016) 1.149.566**
Pol P x 10.000 *Data: Suseda 2014 **Data: Sistem Informasi Pemetaan Tahun 2016
22
Rasio ini mengindentifikasikan ketersediaan petugas Pol PP dalam 10.000 penduduk. Rasio 1,31 berarti terdapat 1 orang Pol PP pada 10.000 penduduk. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja: menetapkan untuk penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis 1.
Bahwa kriteria teknis untuk Kabupaten Kuningan yang dimaksud adalah meliputi : Klasifikasi besaran organisasi
-
perangkat daerah
: 34 SKPD
-
Jumlah peraturan daerah
: 126 buah
-
Jumlah peraturan kepala daerah
: 329 buah
Jumlah desa/kelurahan
: 376
Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan
: rendah
Jumlah kecamatan
: 32
Aspek karakteristik
: regional
Kondisi geografis
: Daratan
Maka
apabila
kita
masukkan
data
tersebut
pada
kriteria
penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota sebagaimana Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tersebut di atas adalah sebagai berikut:
KRITERIA UMUM
NO
INDIKATOR
Skala Nilai
Bobot (%)
Skor
1
2
3
4
5
1
Jumlah Penduduk (Jiwa) < 10.000.000 400 10.000.000 - 20.000.000
24 Skor 6
700
42 Skor
> 20.000.000 1000 2
60 Skor
Luas Wilayah (Km²) < 50.000
400
50.000 – 100.000
700
23
24 Skor 6
42 Skor
> 100.000
3
1000
Jumlah APBD < 500 M
400
500 M – 800 M
700
> 800 M 4
60 Skor
16 Skor 4
28 Skor
1000
40 Skor
Rasio Belanja Aparatur >50%
400
30 – 50%
700
0 – 30%
16 Skor 4
28 Skor
1000
40 Skor
Jumlah
20 %
104 Skor
KRITERIA TEKNIS NO
INDIKATOR
Skala Nilai
Bobot
Skor
(%) 1 1
2
3
4
5
Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah < 40
400
40 - 70
700
> 70 2
105 Skor 150 Skor
≤ 50 Perda
400
60 Skor
51 – 100 Perda
700
Jumlah Peraturan Daerah
15
105 Skor
1000
150 Skor
≤ 50 Per KDH
400
60 Skor
51 – 100 Per KDH
700
Jumlah Peraturan Kepala Daerah
> 101 Per KDH 4.
15
1000
> 101 Perda 3
60 Skor
15
105 Skor
1000
150 Skor
400
40 Skor
Jumlah Desa/Kelurahan < 50
24
50 - 100
700
> 100 5
10
70 Skor
1000
100 Skor
Rendah
400
40 Skor
Sedang
700
Tingkat Potensi konflik sosial kemasyarakat
Tinggi 6
100 Skor
<10
400
20 Skor
10 - 20
700
Jumlah Kecamatan
5
35 Skor
1000
50 Skor
Regional
400
20 Skor
Nasional
700
Aspek Karakteristik
Internasional 8
70 Skor
1000
> 20 7
10
5
35 Skor
1000
50 Skor
Daratan
400
20 Skor
Kelautan
700
Kondisi Geografis
Kepulauan
5
1000
35 Skor 50 Skor
80 %
590
Maka penentuan Jumlah Total Skor Kriteria Umum dan Kriteria Teknis bagi Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :
Skor =
skala nilai x bobot 100
Penghitungan skor total adalah sebagai berikut : Skala nilai x
Skor Total =
∑KU
(
bobot
)
( Skala + ∑KT
100
nilai
bobot 100
Keterangan : - KU : Kriteria Umum - KT : Kriteria Teknis Penghitungan total skor ditetapkan dalam Permendagri No. 60 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
25
x
)
a.
Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota
serendah-rendahnya
150
dan
setinggi-
tingginya 250 PNS; b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS c.
Total
Skor
lebih
Kabupaten/Kota
dari
750
skor
maka
serendah-randehnya
jumlah
351
dan
Pol
PP
setinggi-
tingginya 450 PNS. 2.
Dari penghitungan di atas, maka total skor Kabupaten Kuningan adalah : 104+590=694. Dengan total skor 694, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Kabupaten Kuningan sebanyak 251 s.d 350 PNS
3.
Bahwa saat ini keberadaan personel di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kuningan berjumlah 151 orang PNS. Masih sangat jauh dari jumlah minimal dari skor di atas. Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu untuk
mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa seKabupaten Kuningan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Bidang Sumber Daya Aparatur juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja. Kegiatan kesamaptaan dilaksanakan adalah untuk menjaga ketahanan dan kemampuan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, lancar dan sukses sesuai tugas-tugas yang dibebankan. 2.3.3.4. Urusan Perlindungan Masyarakat Perlindungan Masyarakat adalah komponen khusus kekuatan pertahanan
keamanan
negara
masyarakat
menanggulangi
yang
bencana
mampu maupun
berfungsi
membantu
memperkecil
akibat
malapetaka. (Lihat : UU No. 20 1982 Bab I Pasal I Ayat 11) Secara legal formal, fungsi perlindungan masyarakat berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, tepatnya di bawah Dirjen Pemerintahan Umum. Sedangkan di tingkat daerah berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja melalui Perda Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013. Di tingkat kecamatan, perlindungan masyarakat berada di bawah tugas pokok dan funsi (tupoksi) kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban,
26
sedangkan di tingkat desa/kelurahan, perlindungan masyarakat berada di bawah kepala satuan tugas perlindungan masyarakat desa/kelurahan. Pada tanggal 6 Januari 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada pasal 3, 4 dan 5 huruf d termasuk pada penjelasannya tertulis : “Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP” Dari mula awal Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Satpol PP pada tahun 2013, hasil kinerja yang dapat dicatat adalah: a.
Kerjasama dengan sekolah untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak anggota Linmas agar dapat meneruskan jenjang sekolahnya
b. Memberikan insentif penghasilan rutin tahunan kepada anggota Linmas sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah kepada mereka c.
Pembinaan rutin setiap tahun kepad anggota Linmas terkait peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
menjaga
trantibum di lingkungannya 2.3.3.5. Urusan Pemadam Kebakaran Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Pemadam Kebakaran dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, UPTD Pemadam Kebakaran hingga tahun 2016 tidak menjalankan kegiatan urusan. Pada Tahun 2016 hanya mendapatkan alokasi anggaran non urusan yang berasal dari kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2.3.3.6. Urusan Sarana dan Prasarana (Umum) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tercapai dan tidaknya
pelaksanaan
tugas.
Faktor
geologis
Kabupaten
Kuningan
membutuhkan sarana dan prasarana yang prima khususnya terhadap penanganan
yang
bersifat
emergensi
seperti
penanganan
musibah
kebakaran dan bencana alam. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja hingga tahun 2013 adalah 9 jenis perlengkapan, 9 jenis peralatan, 6 jenis peralatan drum band, 9 jenis pemeliharaan rutin dan 4 jenis pemeliharaan kendaraan dinas.
27
BAB III STRATEGI KEBIJAKAN DAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017
3.1. Strategi Dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Perumusan Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan : a. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati Kuningan dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir. b. Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. c. Kegiatan Kegiatan menjadi langkah kongkret dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Bagaimana teknis pencapaian sasaran dan tujuan ada dalam pelaksanaan kegiatan. Perumusan strategi dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisa faktor-faktor yang ada di sekeliling dari kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan melalui analisa SWOT. 1.
Kondisi Lingkungan Strategis Eksternal dan Internal
28
Dalam pencapaian Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari pengaruh faktor internal yang berupa kekuatan (Strenghts) maupun Kelemahan (Weaknesses) yang ada pada organisasi karenanya diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan. Demikian pula terdapat pengaruh faktor Eksternal berupa Peluang dimana
dapat
dimamfaatkan
(Opportunities) dan Ancaman (Threat ) faktor
peluang
yang
muncul,
serta
memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman. Mengingat penilaian eksternal dan internal dirasa penting, maka berikut komponen-komponen baik internal maupun eksternal. Berikut ini kondisi lingkungan strategis Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai berikut : A.
Kekuatan ( Strenghts ) 1. Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja, Perda Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi
disebutkan
bahwa
Satpol
PP
mempunyai
tugas
“menegakkan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Artinya Satpol. PP bukan saja bertugas dalam hal penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
tetapi
masyarakat
hal
juga ini
termasuk
menunjukkan
dalam
hal
bahwa
perlindungan
ruang
lingkup
pelaksanaan tugas dan Fungsi selalu mengikuti perubahan kebutuhan, tuntutan dan masalah nyata di masyarakat yang merupakan prinsip yang harus dipenuhi di dalam rancangan masa depan. Salah satu kekuatan bagi Satpol. PP Kabupaten Kuningan
adalah
tersedianya
peraturan
perundangan
yang
mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang, Hak dan kewajiban sehingga memberi keleluasaan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati, memelihara dan
menyelenggarakan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Pada tanggal 1 Agustus 2013 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan pada tanggal 20 November 2013 ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan nomor 42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. 2.
Sudah terbangunnya Jejaring Kerja.
29
Terbangunnya
kolaborasi
jejaring
kerja
merupakan
modal
berharga karena merupakan pilar-pilar kolaborasi pemeliharaan ketentraman
umum
dan
Penegakkan
Peraturan
Daerah.
Kolaborasi jejaring kerja selama ini sudah terjalin dengan baik dengan instansi TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, LSM maupun para tokoh masyarakat lainnya. 3.
Adanya Paradigma baru. Paradigma baru tentang kewenangan Polisi Pamong Praja, dimana semula Polisi Pamong Praja membantu Kepala Wilayah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat) di bidang pemerintahan umum meliputi pembinaan politik dalam negeri, pengawasan, koordinasi serta ketentraman dan ketertiban umum. Adapun paradigma baru bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat. Maka berdasarkan Perda No 12 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 disebutkan bahwa , Polisi Pamong Praja berwenang : a.
melakukan
tindakan
penertiban
nonyustisial
terhadap
warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati; b.
menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
c.
fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.
melakukan
tindakan
penyelidikan
terhadap
warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati; dan e.
melakukan
tindakan
administratif
terhadap
warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan / Keputusan Bupati; f.
melakukan
kewenangan
lainnya
sesuai
peraturan
perundang-undangan. 4.
Adanya komitmen aparatur untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah pengembangan tanggung jawab kinerja
atau
prestasi
kerja
tentang
pelaksanaan
tugas
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati yang tidak
30
terbatas kepada atasan menurut jalur hirarkhi organisasi, tetapi juga kepada stakesholder badan/lembaga dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai salah satu perangkat daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap terwujudnya akuntabilitas kinerja pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban
serta
penegakkan
Peraturan
Daerah
dan
Peraturan/Keputusan Bupati. B.
Kelemahan ( Weakness ) 1.
Kurangnya Kemampuan Kompetensi Anggota Satpol PP a. Masalah
kompetensi
Sumber
Daya
Manusia
(SDM),
di
beberapa tingkat/ level menjadikan perhatian khusus kaitan dengan penguatan kelembagaan.
Untuk tingkat pimpinan harus pernah bertugas dibidang teknis operasional, seperti Badan/Dinas Sospol, Kesbang dan dinas teknis lainnya;
Untuk tingkat staf dan anggota selain sikap dan perilaku, wajib pula memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, ketangkasan, serta ketahanan fisik yang lebih dari PNS lainnya.
b. Masalah rasio kebutuhan anggota Satpol PP dilihat dari beban tugasnya serta luasnya jangkauan wilayah tugas, juga menjadi permasalahan internal, baik penegakan Perda, Tibum Tranmas dan Perlindungan masyarakat. Kedua
kelemahan SDM
ini akan
menghambat
kelancaran
pelaksanaan tugas dan akan berdampak pada cara menangani setiap masalah di lapangan, terlebih lagi penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM (kualitas dan Kuantitas) mutlak diperlukan seiring dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP itu sendiri. 2.
Sumber Daya Keuangan belum memadai Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakkan Peraturan
Daerah
dan
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban serta perlindungan masyarakat belum sepenuhnya ditunjang oleh sumber daya keuangan yang memadai baik dilihat dari jumlah dana yang diperlukan maupun penggunaan dana yang tersedia dapat secara ekonomis, effisien dan effektif. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan dana yang relative besar. Dalam kegiatan operasional mulai dari identifikasi
masalah,
pendataan,
monitoring
dan
kegiatan
operasi/razia terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sangat
31
terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat mendukung kegiatan tersebut secara optimal. 3.
Belum memadainya Perlengkapan/peralatan. Perlengkapan/peralatan
untuk
menunjang
tugas-tugas
baik
administrasi maupun operasional belum memadai seperti : gedung kantor, kendaraan operasional ; roda empat dan roda dua sebagai sarana operasional sangat perlu adanya perbaikan, penambahan
atau
peremajaan,
serta
peralatan
kerja
dan
kelengkapan tugas, masih harus menjadi perhatian khusus pula. Kemudian selain kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal di atas bahwa untuk mencapai Visi Satuan Polisi Pamong Praja berbagai usaha dilakukan untuk memanfaatkan faktor eksternal berupa peluang
(Opportunities)
yang
muncul
perlu
dilakukan,
disamping
memperkecil dampak yang ditimbulkan dari Ancaman (Threats). Atas dasar itu maka diindentifikasi beberapa peluang dan ancaman yang berdampak terhadap pencapaian Visi sebagai berikut : C.
Peluang ( Opportunities )
1.
Dasar Hukum dan Kebijakan yang memadai Dasar hukum yang mendasari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : a.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
c.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja.
d.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol. PP
e.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
f.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pol. PP
g.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
h.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol. PP
i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
j.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 th 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Oprasional Satpol. PP
32
k.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2010 tentang perubahan Atas Perda Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
l.
Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
m. Peraturan Bupati Kuningan No. 42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja 2.
Komitmen untuk menegakkan Supremasi Hukum mulai tumbuh Krisis
multidimensi
Kabupaten
Kuningan
yang
melanda
antara
lain
Indonesia
tidak
terkecuali
disebabkan
oleh
lemahnya
penegakkan supremasi hukum. Berangkat dari kondisi tersebut, maka saat ini mulai tumbuh kesadaran dan komitmen pemerintah bersamasama masyarakat untuk sesegera mungkin menegakkan supremasi hukum. Kesadaran akan komitmen ini muncul diyakini melalui penegakkan hukum diharapkan lahir ketentraman dan ketertiban yang merupakan modal dasar bagi upaya pemulihan krisis serta pelaksanaan pembangunan daerah. 3.
Budaya Kebersamaan & Jiwa religius sudah tumbuh berkembang Potensi yang dimiliki masyarakat Kabupaten Kuningan adalah perilaku sosial saling mengasihi, saling memberikan pengetahuan dan saling menjaga diantara warga masyarakat. Disamping itu selain taat menjalankan
ibadah
juga
tatanan
kehidupan
yang
senantiasa
menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kekeluargaan. Budaya yang demikian merupakan pondasi dan nilai yang perlu
diartikulasikan
dalam
pemberdayaan
masyarakat
menuju
partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga terlihat selama ini di Kabupaten Kuningan selalu dapat menjaga kondusifitas berkat adanya nilai-nilai positif yang tertanam dara setiap individu masyarakat. 4.
Akses terhadap perkembangan informasi relatif tinggi. Perkembangan informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemudahan memperoleh informasi secara dini. Adanya akses ini peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk memperoleh informasi secara dini tentang segala peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sehingga
akan
memudahkan
penangkalan. D.
Ancaman (Threats)
1.
Kurangnya Kesadaran Masyarakat
33
upaya-upaya
pencegahan
dan
Kurangnya Peraturan
kesadaran
Daerah
dan
masyarakat
trantibum,
terhadap
dimana
Penegakkan
masyarakat
dalam
menjalankan aktivitas sehari-hari di tempat umum kadang-kadang kurang memahami atau kurang menyadari petunjuk-petunjuk bidang trantibum yang telah diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan upaya edukasi kepada masyarakat dari Pemerintah Daerah. 2.
Cepatnya perkembangan Teknologi dan Informasi. Perkembangan
Teknologi
dan
Informasi
kadang-kadang
merupakan ancaman bagi ketentraman dan ketertiban umum, yang tentu saja berita-berita yang sifatnya negatif atau yang memprofokasi masyarakat sehingga ketentraman dan ketertiban umum terganggu. 3.
Lemahnya koordinasi lintas sektoral. Lemahnya koodinasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena koordinasi yang baik antar Instansi/ Dinas akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Maka kelemahan koordinasi dapat menghambat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
4.
Suasana tidak komunikatif dan saling mencurigai. Suasana tidak komunikatif dan saling mencurigai dalam hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat berakibat timbulnya kesulitan bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah dan tindakan, termasuk untuk melakukan upaya-upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum.
5.
Kebijakan yang tidak responsif dan aspiratif Produk kebijakan kerap kali tidak responsif dan aspiratif atau berbeda dengan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam implementasinya
cenderung
ditolak
dan
tidak
dipatuhi
oleh
masyarakat. Dari analisa SWOT tersebut di atas, maka ditetapkanlah langkahlangkah strategis dan arah kebijakan Satpol PP selama 5 tahun. Secara lengkap penetapan strategi dan arah kebijakan Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan 2014-2018 disajikan sebagai berikut :
34
35
MISI Memelihara ketertiban umum, ketetntraman masyarakat serta menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat
TUJUAN Meminimalisir tingkat gangguan tibumtranmas
Meningkatkan upaya penertiban Penyakit Masyarakat
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya keamanan pejabat, unjuk rasa dan asset Negara serta kegiatan kedaerahan lainnya.
Meningkatnya keamanan pejabat, aset daerah serta kegiatan kedaerahan lainnya
Peningkatan persentase Pengawalan Pejabat/aset daerah dan kegiatan kedaerahan lainnya
Peningkatan kualitas pengamanan
pengamanan pejabat, unjuk rasa, asset, serta pengamanan kegiatan lainnya.
Berkurangnya tingkat gangguan lingkungan berupa PKL yang tidak tertib dan spanduk/banner yang melanggar ketetntuan serta gangguan lingkungan lainnya
Terciptanya kondisi lingkungan yang tertib rapi dan aman
Peningkatan persentase penataan Titik Lokasi PKL tahun ini dan tahun kemarin
Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan gangguan lingkungan lainnya
pembinaan dan penertiban PKL.
Berkurangnya pelanggaran berupa Penyakit Masyarakat, peredaran minuman keras,praktek asusila dan PGOT yang berkeliaran
Menurunnya rata-rata jumlah hasil operasi penertiban PEKAT
36
Selisih pelanggaran pemasangan spanduk tahun ini dan tahun kemarin Penurunan jumlahPasangan Bukan Muhrim/asusila, Mirs, praktek asusila, PGOT
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Berkurangnya peredaran minuman keras (Miras) Berkurangnya Pekerja Seks Komersial (PSK)/ Wanita Malam Berkurangnya Gepeng/ orgil/ Anak Jalanan yang berkeliaran
Meningkatkan peran dan pemberdayaan Linmas
Berkurangnya gangguan katrantibum melalui pemantapan system keamanan lingkungan dengan mengendapankan prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi, edukasi serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak lainnya.
Meningkatnya profesionalisme anggota Linmas
Rasio Jumlah Linmas per-10.000 penduduk
Rasio Pos siskamling per-jumlah desa/kelurahan Cakupan petugas Linmas pada saat Pilkades serentak Meningkatnya pola kerjasama yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan kondisi aman tentram dan tertib di lingkungan masyarakat
37
Peningkatan persentase Jumlah kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat
Peningkatan effektivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib di lingkungan masyarakat dengan melibatkan Satlinmas, tokoh masyarakat/agama/orma s dan organisasi politik
Pemantapan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan yang harmonis dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi politik Monitoring kantrantibmas di wilayah perbatasan Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan Satlinmas dalam setiap kegiatan pemeliharaan kantrantibmas, pelatihan, pembinaan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia
Meningkatkan Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat
Rasio Jumlah Anggota Satpol PP
Penguatan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Satpol PP didukung sarana dan prasarana yang memadai
Pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan ; pemahaman tupoksi, penyelesaian kasus, manajemen konflik, dan negosiasi dll. Pelatihan fisik melalui pembinaan kesemaptaan.
Peningkatan Persentase (tahun lalu dan Tahun ini ) terhadap rekomendasi kegiatan yang diberikan Satpol PP kepada Masyarakat Rasio Jumlah Petugas Linmas per-RT
Meningkatnya profesionalisme Satpol PP
38
aparat
Peningkatan jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diklatsar
Pelatihan keterampilan melalui pelatihan Drumband, penanggulangan huru hara dan bencana serta keterampilan penunjang lainnya.
Pelatihan dasar ke-Pol PP-an lainnya yang mengacu pada Permendagri no 38 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pol PP.
Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP.
Rata-rata Peningkatan Pemberdayaan PPNS
Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum optimalisasi peranan tugas dan fungsi Satpol PP dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat
Peningkatan jumlah pralatan dan perlengkapan gedung kantor Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum
Peningkatan efektivitas penegakan Perda melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan penyidikan dan penyelidikan
Peningkatan efektifitas penertiban terhadap gangguan trantibum dan
39
Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran perda. Penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran perda /peraturan lain yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lembaga. Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP.
pembinaan penertiban PKL.
dan
gangguan lingkungan lainnya Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi dan kemitraan
Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan edukasi serta kemitraan dengan pihak lainnya.
Tegaknya Perda/Peraturan lainnya melalui pola pemberdayaan PPNS, sosialisasi, rapat koordinasi dan kemitraan dengan masyarakat.
Peningkatan jumlah Kerjasama
Selisih Jumlah produk hukum Kerjasama yang dihasilkan tahun ini dan tahun kemarin
Penguatan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung pemeliharaan kantrantibmas;
Operasional penertiban spanduk/ banner yang melanggar ketentuan.
Rakor trantibum tingkat kabupaten kuningan.
Rakor trantibum daerah perbatasan jabar-jateng.
40
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program kegiatan tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. 3.2.1. Program Kerja 2017 Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kuningan sesuai Visi
dari Satuan Polisi Pamong
Praja
Kabupaten Kuningan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
berkomitmen
untuk
untuk
membangun
sinergitas
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta bertekad
untuk
memberikan
pelayanan
dan
pengayoman
kepada
masyarakat dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah program yang tercantum dalam Renja 2017 Satpol PP Kabupaten Kuningan : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal 6. Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan 7. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 8. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 9. Program
Peningkatan
Peranserta
Masyarakat
dalam
Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya. 10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.2.2. Rencana Kegiatan dan Kegiatan 2017 Berdasarkan rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 maka dijabarkan secara rinci dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyelenggaraan
Perencanaan,
Keuangan
41
Monitoring
dan
Pelaporan
2. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan alat Tulis kantor 5. Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan rumah tangga 8. Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
undangan 9. Penyediaan Makan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12. Penyediaan Jasa THL 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1. Pengadaan Mebeleir 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Drumbband 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Damkar 4. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu 5. PROGRAM
PEMELIHARAAN
KEAMANAN,
KETERTIBAN
MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1. Pemberdayaan PPNS dalam Penegakkan Peraturan Daerah 2. Pelatihan Calon PPNS 3. Pelatihan Dasar Mental dan Kedisiplinan 4. Peningkatan Kapasitas PPNS 5. Pembinaan Anggota Korsik 6. Pembinaan Kesemaptaan, Penanggulangan Anti Huru Hara dan Pelatihan Kepamongprajaan
42
7. Pembekalan
Pengetahuan
dan
Peningkatan
Keterampilan
Anggota Satpol PP 8. Pembinaan
Pengawasan
dan
Penyuluhan
dalam
rangka
Penegakan Perkada 6. PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN
DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN Jenis kegiatan yang dapat dilakukan misalnya: 1.
Patroli Pengamanan Wilayah
2.
Rapat Koordinasi dan Pendampingan PGOT dan Psikotik Jalanan
3.
Pengamanan Pelantikan Kepala Desa Serentak
4.
Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL )
5.
Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah serta Kegiatan Unjuk Rasa
6.
Pengamanan Penyelenggaraan Car Free Day
7.
Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pegawai
7. PROGRAM
PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT
MASYARAKAT Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
(
PEKAT ) 8. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1. Pemutakhiran
Data
Anggota
Satlinmas
se-Kabupaten
Kuningan 2. Pembinaan Potensi Masyarakat di Daerah Perbatasan 3. Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketentraman Masyarakat 4. Pembinaan Siskamling 5. Pemberdayaan Anggota Linmas Desa / Kelurahan 6. Pembinaan Potensi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana Longsor dan Kebakaran 9. PENINGKATAN
PERAN
SERTA
MASYARAKAT
PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DALAM
DAN BENCANA
LAINNYA Jenis kegiatan yang dapat dilakukan misalnya: 1. Pelatihan Penerapan sistem proteksi bencana 2. Pengembangan Sistem Ketahanan bencana 3. Diseminasi dan sosialisasi pencegahan , penanggulangan dan pengendalian bencana
43
4. Peningkatan
kualitas
standard
sumber
daya
manusia
pemadam kebakaran 5.3.2. Rencana Pendanaan Tahun 2017 Rencana pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tahun 2017 dengan perbandingan alokasi tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :
44
BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI a.
Permasalahan
Permasalahan Satpol PP secara umum adalah: -
Pegawai yang telah Lulus Uji Kompetensi pada tahun 2016 ini nasibnya masih terkatung-katung belum ada kelanjutan langkah menuju pada Jabatan Fungsional Satpol PP
-
Masih minimnya jumlah personil anggota Satpol PP
-
Banyaknya kegiatan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak diimbangi dengan personil dan sarana yang mencukupi
-
Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional anggota Satpol PP dan Linmas
-
Belum maksimalnya pemberdayaan anggota Pol PP bersertifikat PPNS
-
Masih tingginya angka pelanggaran perundang-undangan daerah menandakan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat
-
Masih
rendahnya
kesadaran
serta
kurang
mengertinya
masyarakat/pedagang akan pentingnya kepemilikan izin-izin sesuai dengan usaha yang dijalana -
Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk pengemis, gelandangan, orang terlantar dan Pekerja Seks Komersial.
-
Tidak sebandingnya SDM Satpol PP dengan permasalahan di lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas.
-
Optimasilisasi sarana dan prasarana yang ada belum ditunjang biaya pemeliharaan yang memadai.
b.
Solusi Dari masalah–masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut : a.
Untuk sementara pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang terjaring dikeluarkan dari Kabupaten Kuningan, diharapkan ada panti yang dapat menampung keberadaan mereka serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta kami sedang mengupayakan adanya kerjasama antar daerah yang tergabung dalam Kuningan Summit untuk duduk bersama mencari solusi terbaik agar tidak kembali saling lempar PGOT.
b.
Harus terus dilaksanakan pembinaan kepada Anggota Satpol PP selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, dikemas dalam kegiatan pembekalan pengetahuan
45
dan peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan
dalam
pengendalian
Anggota
Satpol
PP
ketentraman
dan
gangguan.
untuk
ketertiban
membantu di
setiap
Ditempatkannya penyelenggaraan
wilayah
kecamatan
sekaligus sebagai distribusi pengendalian dan pemantauan apabila
terjadi
gangguan
serta
dengan
mengedepankan
koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan. c.
Peningkatan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana dan Optimalisasi fungsi sarana yang ada.
d.
Penurunan angka pelanggaran Perda/Peraturan Perundangundangan daerah tetap akan menjadi permasalahan krusial karena sifatnya yang kontra indikasi.
e.
Pemerintah Kabupaten Kuningan agar dapat segera memberikan kepastian mengenai pelaksanaan Diklatsar bagi anggota Satpol PP
terlebih
proses
menuju
Jabatan
Fungsional
sudah
membuahkan Hasil Test Uji Kompetensi yang harus segera ditindaklanjuti keberlanjutannya . f.
Upaya pemenuhan terhadap cakupan petugas linmas yang masih kurang dari Standar Nasional kebijakan
Pemerintah
Satlinmas
di
Daerah
Desa/Kelurahan
sangat tergantung kepada dalam berikut
penambahan dengan
anggota
pemenuhan
kesejahteraannya. g.
Perlunya meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan
lingkungan
melalui
pendirian
Poskamling
di
lingkungan masyarakat, selain agar rasio poskamling dapat terus naik menurut ketentuan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibum. h. Pemenuhan rasio jumlah Anggota Polisi Pamong Praja sangat tergantung kepada kebijakan Pemerintah Pusat. i.
Agar Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang lebih kepada upaya pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil supaya
mereka
dapat
menjalankan
penegakan
peraturan
perundangan daerah sebagaimana mestinya. j.
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengendalian jumlah spanduk, baligho, papan reklame terutama pada koordinasi antara Satpol PP dengan SKPD lainnya.
k. Pemantapan sistem Patroli Satuan Polisi Pamong Praja.
46
ii