BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

memberikan wewenang kepada pemerintah

daerah

Pemeirntahan

Daerah

untuk mengatur

dan

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan

dengan

penyelenggaraan

otonomi

daerah,

pelaksanaan

pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005–2025 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 yang dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan TAhun 2011 – 2016. Penyelenggaraan

program

dan

kegiatan

pembangunan

Kabupaten

Pekalongan Tahun 2015 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

P E N D A H U L U A N BAB I

Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015. Sesuai amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

kepada

pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat,

yang

menyatakan

bahwa

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang

disampaikan

oleh

Kepala

Daerah

kepada

DPRD,

dengan

cakupan

penyelenggaraan (a) Urusan Desentralisasi, (b) Tugas Pembantuan, dan (c) Tugas Umum Pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. LKPJ juga dilakukan sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan kemitraan juga bermakna bahwa antara Kepala Daerah dan DPRD adalah samasama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

2


menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Begitu pula dalam penetapan anggaran dilakukan bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini LKPJ merupakan sarana sinergitas

bagi

pihak

eksekutif

dan

legislatif

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan daerah dan menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun

dan

menjadi

kegiatan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan: a) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan

belanja

daerah;

c)

Penyelenggaraan

urusan

desentralisasi;

d)

Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e) Penyelenggaraan tugas umum. A. DASAR HUKUM Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah : 1.

Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.

Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);


3


3.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

6.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


4


10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 15. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara


Republik

5


Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Th 1988 No 42,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan


6


Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 29. Peraturan

Pemerintah

Nomor

65

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


7


30. Peraturan

Pemerintah

Nomor

79

Tahun

2005

tentang

Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 33. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 37. Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);


8


38. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

(Lembaran

Begara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pekalongan

Barang Tahun

Milik 2008

Daerah Nomor

(Lembaran 7,

Tambahan

Daerah

Kabupaten

Lembaran

Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 6); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9); 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

2011

Nomor

4,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten

Pekalongan Nomor 20); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten


9


Pekalongan

Tahun

2011

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 21); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8); 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 10); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Pekalongan

Anggaran Tahun

Pendapatan

Anggaran

dan

2015

Belanja

Daerah

Kabupaten

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Pekalongan Tahun 2015 Nomor 11); 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


10


52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680). B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah otonom yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis mempunyai bentuk memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa yang secara astronomis terletak pada 6º83’ - 7º23’ Lintang Selatan dan 109º49’ 109º78’ Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 8 desa pantai. Kabupaten Pekalongan secara administratif berbatasan dengan :  Sebelah Utara

: Kota Pekalongan dan Laut Jawa

 Sebelah Timur

: Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan

 Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga  Sebelah Barat

: Kabupaten Pemalang

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, ada 60 desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah. Kabupaten Pekalongan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan memiliki luas wilayah 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan dengan 272 desa dan 13 kelurahan.


11


Tabel 1.1 Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan per Kecamatan NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kandangserang Paninggaran Lebakbarang Petungkriyono Talun Doro Karanganyar Kajen Kesesi Sragi Siwalan Bojong Wonopringgo Kedungwuni Karangdadap Buaran Tirto Wiradesa

19

Wonokerto JUMLAH

DESA/KEL. 14 15 11 9 10 14 15 25 23 17 13 22 14 19 11 10 16 16 11 285

LUAS (Km²) % 60,55 7,24 92,99 11,12 58,20 6,96 73,58 8,80 58,57 7,00 68,45 8,19 63,48 7,59 75,15 8,99 68,52 8,19 32,40 3,87 25,91 3,10 40,06 4,79 18,80 2,25 22,94 2,74 20,99 2,51 9,54 1,14 17,39 2,08 12,71 1,52 15,90 1,90 836,13

100,00

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pekalongan, 2015

Ketinggian wilayah Kabupaten Pekalongan berada pada kisaran antara 0 – 1.294 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah terendah berada di Kecamatan Wonokerto dan wilayah tertinggi di Kecamatan Petungkriyono. Penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan dengan luas total 83.613,06 Ha, dapat dibagi menjadi yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Sampai dengan akhir tahun 2014, luas lahan sawah sebesar 24.789,54 Ha (29,65%) dan luas lahan bukan sawah sebesar 58.823,53 Ha (70,35%). Sebagian besar luas lahan sawah merupakan sawah beririgasi seluas 19.796,28 Ha (79,86%), sawah tadah hujan seluas 4.301,83 Ha (17,35%) dan sisanya seluas 691,43 Ha (2,79%) merupakan sawah pasang


12


surut dan lebak. Sementara untuk lahan bukan sawah sebagian merupakan hutan negara seluas 26.218,00 Ha (44,57%), berupa rumah, bangunan dan halaman seluas 12.886,00 Ha (21,91%) dan sisanya 19.719,53 Ha (33,52%) merupakan tegalan/kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/empang, padang rumput serta rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki iklim tropis, dengan ratarata hari hujan per tahun pada tahun 2014 adalah 136 hari dengan curah hujan rata-rata 2.832 mm, dengan curah hujan tertinggi di Kecamatan Lebakbarang (3.583 mm) dan rata-rata hari hujan terbanyak di Kecamatan Talun (190 hari). 2. Gambaran Demografis Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 tercatat sejumlah 867.573 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 431.002 jiwa dan perempuan sebanyak 436.571 jiwa. Jumlah ini meningkat dari tahun 2013 yang tercatat 861.082 jiwa. Angka ini meningkat sekitar 0,75 persen atau bertambah sebanyak 6.491 jiwa. Pertumbuhan

penduduk

ini

selain

dikarenakan

adanya

pertumbuhan penduduk alami (fertilitas dan mortalitas), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi keluar yang lebih besar daripada migrasi masuk (migrasi neto negatif) atau dengan kata lain penduduk yang keluar lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang masuk Kabupaten Pekalongan. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 836,13 Km2 sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 1.038 jiwa per Km2.


13


Dilihat dari sebaran penduduknya untuk masing-masing kecamatan terlihat belum merata. Ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/Km2, yaitu Kecamatan Kedungwuni, Buaran, Wiradesa dan Tirto. Namun demikian, masih ada dua kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya masih dibawah 200 jiwa/Km2, yaitu Kecamatan Lebakbarang dan Petungkriono. 3. Kemiskinan Penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu lima tahun terus menerus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan capaian positif para pelaku pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Kondisi ini harus tetap dipertahankan atau ditingkatkan kineja para pelaku pembangunan di bidang kesra sehingga kondisi sosial ekonomi di kabupaten Pekalongan semakin mantap. Pada tahun 2014 penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tercatat 109.054 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan selama 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan. Prosentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 12,57% turun dari tahun 2013 sebesar 13,51%. Hal ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 13,58% pada tahun 2014.

Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan komitmen

pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya untuk selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan menuju target Millenium Development

Goal’s (MDG’s) tahun 2015. Tabel 1.2 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014 CAKUPAN WILAYAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah Nasional

PROSENTASE PENDUDUK MISKIN (%) 2010

2011

2012

2013

2014

16,29 16,11 13,33

15,00 16,21 12,36

13,86 14,98 11,66

13,51 14,44 11,47

12,57 13,58 10,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2016


14


Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan hingga ke desa-desa di daerah pegunungan. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan. Jika dibandingkan dengan target-target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20052025, pencapaian pengentasan kemiskinan masih belum memenuhi target capaian kinerja pada RPJMD. 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang


15


dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Sektor-sektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan bahkan menjadi sektor unggulan. Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem ekonomi yang dijalankan diharapkan dapat memberikan peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan sekala mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini peran UKM sebagai pelaku usaha lokal secara optimal dan menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing baik di pasar nasional maupun internasional. Berdasarkan distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi

dalam

suatu

wilayah.

Kategori-kategori

ekonomi

yang

mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Tabel 1.3 Peranan PDRB Menurut Lapngan Usaha Kabupaten Pekalongan Periode 2010 – 2014 KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB (%) NO

LAPANGAN USAHA

URUTAN

2010

2011

2012

2013*)

2014**)

RATARATA

21.17

20.53

19.99

19.90

19.15

20.15

2

3.09

2.94

2.85

2.28

3.18

2.87

8

3

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

28.54

29.75

30.43

30.88

31.22

30.16

1

4

Pengadaan Listrik dan Gas

0.17

0.17

0.17

0.15

0.14

0.16

16

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

0.06

0.06

0.05

0.05

0.04

0.05

17

1 2


16


KONTRIBUSI TERHADAP TOTAL PDRB (%) NO

LAPANGAN USAHA

URUTAN

2010

2011

2012

2013*)

2014**)

RATARATA

6.59

6.23

6.22

6.10

6.17

6.26

4

15.51

15.57

14.82

14.38

13.66

14.79

3

2.56

2.37

2.33

2.33

2.45

2.41

10

5.42

5.21

5.00

4.89

4.98

5.10

5

2.04

1.99

1.95

1.88

1.88

1.95

12

2.50

2.44

2.51

2.47

2.46

2.48

9

12

Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat

1.46

1.42

1.37

1.34

1.34

1.39

13

13

Jasa Perusahaan

0.22

0.23

0.23

0.26

0.27

0.24

15

14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

3.93

3.57

3.65

3.56

3.40

3.62

7

3.60

4.40

5.35

5.80

6.26

5.08

6

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

1.00

1.08

1.20

1.24

1.35

1.17

14

2.17

2.04

1.88

1.95

2.03

2.01

11

Ulang 6

Konstruksi

7

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

8 9 10 11

15 16 17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2016 (Data Sekunder Diolah) Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Struktur

lapangan

usaha

sebagian

masyarakat

Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2014 telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, kemudian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kemudian lapangan usaha Konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya dibawah 5%. Grafik berikut menggambarkan peranan PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Pekalongan selama periode 2013 – 2014**) yang diurut mulai dari peranan terbesar (lapangan usaha Industri Pengolahan)


17


hingga peranan terkecil (lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang). Grafik 1.1 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pekalongan Periode 2013*) – 2014**)

Persentase (%) Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2016 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Seiring dengan kontribusinya yang besar terhadap PDRB, lapangan usaha Sektor Industri Pengolahan; lapangan usaha Pertanian,


18


Kehutanan dan Perikanan; dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor merupakan tiga sektor yang menyerap tenaga terbanyak di Kabupaten Pekalongan. Dari lapangan usaha unggulan tersebut, maka produk dan komoditas unggulan berdasarkan lapangan usaha sebagai berikut : 1) Lapangan Usaha Industri Pengolahan Industri di Kabupaten Pekalongan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah, tenaga kerja yang terserap maupun dari nilai produksinya. Sampai dengan tahun 2015, tercatat 32.269 unit usaha (industri besar, sedang maupun industri kecil) dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 184.456 orang. Berdasarkan

sumbangan

terhadap

jumlah

unit

usaha

dan

penyerapan tenaga kerja, industri yang unggul di Kabupaten Pekalongan yaitu Pertenunan, Batik, Bordir, Pakaian Jadi, Jeans, Pengolahan Ikan, Gula Aren dan Anyaman Bambu. 2) Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pada

lapangan

usaha

Pertanian,

Perkebunan

dan

Perikanan,

komoditas yang unggul dan kompetitif di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta komoditas yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah : Unggulan 

Tanaman Pangan

: Padi Sawah

Hortikultura

: Bawang Daun, Lobak, KacangKacangan dipanen > 1 kali, Ketimun, Belimbing, Durian, Jambu Biji, Mangga, Manggis, Nangka, Pisang, Rambutan, Sirsak, Sukun, Jengkol, Mlinjo, Petai.

Perkebunan

: Tebu, Teh, Panili

Peternakan

: Ayam Kampung, Itik, Kuda,


19


Kerbau, Kambing, Domba

Potensial 

Perikanan

: Ikan Darat

Kehutanan

: Pinus

Tanaman Pangan

: Padi Ladang, Ketela Rambat

Hortikultura

: Kentang, Kangkung

Perkebunan

: Cengkeh, Kopi, Aren, Glagah Arjuno, Nilam

Peternakan

: Sapi Potong

Perikanan

: -

3) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi cukup dominan sebesar 14,79%. Dilihat dari potensi unggulan yang ada, Kabupaten Pekalongan mempunyai banyak potensi Pariwisata yang dapat dikembangkan. Adapun potensi unggulan Pariwisata yaitu : KECAMATAN Kandangserang Paninggaran

UNGGULAN

ANDALAN

Perkebunan Teh Paninggaran Kawasan ekowisata, curug bajing, curug muncar Curug Bidadari -

-

Karanganyar

Kabalong, Jembatan Lolong

Kulu Asri, Tirta Alam, Prima Graha

Kajen

Hutan Wisata Linggoasri

Kesesi

-

Lebakbarang Petungkriyono Talun Doro

-

-

POTENSIAL Wisata budaya Makam Wali Tanduran, Wisata budaya Curug Cinde, Wisata budaya Lingga Yoni, Wisata budaya Wisata budaya Makam Ki Ageng Rogoselo, makam Atas Angin, Makam Syekh Siti Jenar, Wisata budaya Makam Habib Abdurrahman, Makam Syekh Abu Bakar Bin Toha Bin Yahya, Wisata budaya Goa Putri, Wisata budaya, Kali Paingan Makam Mbah Gendhon,


20


KECAMATAN

UNGGULAN

ANDALAN

Sragi Siwalan Bojong

Pantai Depok -

-

Wonopringgo

-

Kedungwuni Karangdadap Buaran

sentra jeans sentra ATBM

sentra kerajinan tempurung kelapa sentra bordir -

Tirto Wiradesa

Kampung Batik Wiradesa, International Batik Center Pantai Wonokerto

Wonokerto

-

POTENSIAL Wisata budaya Wisata budaya Wisata budaya Bendungan Gembiro, Makam Siti Ambaryah, Wisata budaya Wisata budaya

Banyu Biru

Wisata budaya Wisata budaya Masjid Wonoyoso, Wisata Budaya Wisata budaya Makam Mbah Faqih, Wisata budaya

-

Wisata budaya

b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu indikator

untuk

mengevaluasi

perkembangan/kemajuan

kinerja

pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Agar diperoleh gambaran tentang pertumbuhan ekonomi secara riil, maka digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 kinerja ekonomi Kabupaten Pekalongan mencapai 4,92% lebih lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,99%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,52%. Sementara untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta lapangan usaha Admnistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) yaitu masing-masing sebesar 1,57% dan 0,42%. Selengkapnya pada tabel berikut ini :


21


Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2014**) LAJU PERTUMBUHAN RIIL PDRB NO

LAPANGAN USAHA

1 2 3 4 5

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PERTUMBUHAN PDRB (%)

2011

2012

2013*)

0.64 3.54 7.93 7.99 3.08

0.46 4.57 8.48 11.49 (6.27)

1.49 5.00 10.49 7.35 (3.09)

2014** ) (1.57) 6.16 6.96 0.83 4.00

1.38 8.39

3.97 1.52

3.79 4.00

4.50 2.93

3.82 4.74

6.34 3.86

9.09 2.01

9.38 5.69

8.80 4.71 6.16 11.28 0.55

9.15 1.93 4.40 5.89 0.17

8.93 3.34 7.04 15.18 1.92

15.86 5.50 6.60 11.12 (0.42)

21.63 13.01 1.93

19.45 11.54 (1.35)

8.77 7.48 10.07

12.50 16.52 9.00

5.66

4.81

5.99

4.92

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan, 2016 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

c. Inflasi Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya hargaharga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Sepanjang tahun 2015 di Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi sebesar 3,42%. Perbandingan Inflasi Kabupaten Pekalongan,


22


Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 – 2015

dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini : Tabel 1.5 Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 – 2015 CAKUPAN WILAYAH Kab. Pekalongan Jawa Tengah Nasional

2011 2,65 2,68 3,79

Tingkat Inflasi (%) 2012 2013 2014 2,98 8,18 8,32 4,24 7,99 8,22 4,30 8,38 8,36

2015 3,42 2,73 3,35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 – 2015

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016


23

BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents