BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan

dengan

nafas

otonomi

daerah

dimana

daerah

diberi

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tantangan pembangunan bidang Pekerjaan Umum adalah bagaimana menumbuhkan kemandirian lokal dengan menerapkan prinsip – prinsip Good Governance dan sustainable development dalam seluruh aspek yang menjadi kewenangan bidang Pekerjaan Umum. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis PD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 - 2019 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Rencana Strategis ini

memuat suatu

dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

1

Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan tim Penyusun renstra PD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra PD, kemudian penyusunan agenda kerja. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) secara proporsional

dan

terukur

serta

menentukan

jenjang

tanggungjawab

terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggung jawab pada Kebijakan. Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara dalam pembangunan daerah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan pekerjaan umum. Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara merupakan perencanaan dalam kurun 5 (lima) tahun. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi mengetahui orientasi Dinas Pekerjaan Umum secara mendalam. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, visi dan misi Provinsi Maluku Utara serta memperhatikan visi dan

misi

kementerian

terkait.;Kedua

menetapkan

tujuan.

Untuk

mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga


2

menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis

dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas

Pekerjaan Umum diharapkan : 

Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah konsisten dengan visi, misi Gubernur Maluku Utara serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.



Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat



Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani

isu

dan

permasalahan

prioritas

dalam

perencanaan

pembangunan; 

Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan.



Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah



Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2. Maksud dan Tujuan Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 - 2019 merupakan Rencana Pembangunan Provinsi Maluku Utara dalam urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode ketiga RPJPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 - 2019, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

3

2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara sebagaimana Visi dan Misi Gubernur Maluku Utara sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Provinsi Maluku Utara yang berkelanjutan. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai pedoman, lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam : 1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum. 3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Pekerjaan Umum selama lima tahun. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 adalah : 1.

Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

4.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

Tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

4

5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

10.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;

15.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)


5

16.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 tentang

Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah; 18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);; 19.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku; 20.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025;

21.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;

22.

Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku Utara;

23.

Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 23 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara.

Landasan hukum lainnya adalah : 1.

Penataan Ruang 

UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

Tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang.  2.

Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Nomor 2 tahun 2013

Pengelolaan Sumber Daya Air


6



Pembangunan Jalan dan Jembatan



Mengacu kepada UU no. 38 tahun 2004 Tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

3.

Perumahan & Permukiman 

UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun



UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman



UU NO. 32 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah



UU No. 72 Tahun 1957 Tentang Rumah Negara



UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung



Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

4.

Jasa konstruksi 

Undang Undang nomor 18 Tentang Jasa Kostruksi



Peraturan Pemerintah nomor 28 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi



Peraturan Pemerintah nomor 29 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi



Peraturan

Pemerintah

nomor

20

Tentang

Penyelenggaraan

Pembinaan Jasa Konstruksi

1.4. Sistematika Penulisan Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah., Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 - 2019 terdiri atas : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

7

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD. 1.2. Maksud dan Tujuan Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan

dari

penyusunan Renstra PD. 1.3. Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa

saja

sumber

daya

yang

dimiliki

PD

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini. 2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi PD Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

8

Memuat penjelasan umum tentang uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur

organisasi

PD

ditujukan

untuk

menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2. Struktur Organisasi PD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD dan struktur organisasi PD,. 2.3. Sumber Daya PD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

PD

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.4. Kinerja Pelayanan PD Bagian

ini

menunjukkan

tingkat

capaian

kinerja

PD

berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD


9

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala

daerah

terpilih.

Selanjutnya

berdasarkan

identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi Maluku Utara. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada

bagian

penghambat

ini dan

dikemukakan pendorong

apa

dari

saja

faktor-faktor

pelayanan

PD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 

gambaran pelayanan PD;



Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;



Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi Maluku Utara;



Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan



Implikasi KLHS bagi pelayanan PD


10

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun 2015 - 2019. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi PD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi PD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya 4.3. Strategi dan Kebijakan PD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang BAB V RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan

rencana

program,

kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD 2. 1. Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku

Utara. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorangKepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi; d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : Kepala Dinas yang membawahi; 1) Sekretariat, membawahi : a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan. 2) Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi, membawahi :


12

a) Seksi Perencanaan dan Program; b) Seksi Penataan ruang; c) Seksi Jasa Konstruksi. 3) Bidang Sumber Daya Air, membawahi : a) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; b) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; c) Seksi Operasi, Pemberdayaaan dan Konservasi Sumber Daya Air. 4) Bidang Bina Marga, membawahi: a) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 5) Bidang Cipta Karya, membawahi : a) Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman; b) Seksi Tata Bangunan Perumahan dan Permukiman; c) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 7) Kelompok Jabatan Fungsional


13

Gambar - 2.1. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sub BagianUmum & Kepegawaian

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan

BidangPenataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Jalan& Jembatan

Seksi Perencanaan Perumahan & Permukiman

Seksi Perencanaan dan Progarm

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Tata Bangunan, Perumahan & Permukiman

Seksi Jasa Konstruksi

Bidang Cipta Karya

Bidang Bina Marga

Seksi Penataan Ruang

Bidang Sumber Daya Air

Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Konservasi Sumber Daya Air

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Air Minum & Penyehatan LingkunganPermukiman

UPTD


14

2. 2. Susunan Kepegawaian Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas PU Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut. Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara menurut Kedudukan dalam Organisasi, Agustus 2014 No

Kedudukan dalam Organisasi

1 2. 2.1.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sekretariat Sekretaris Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Staf Pendukung PNS Kepala Sub Bagian Umum&Kepegawaian Staf Pendukung PNS Kepala Sub Bagian Keuangan Staf Pendukung PNS Bidang Penataan Ruang Perencanaan Program & Jasa Konstruksi Kepala Bidang Penataan Ruang Perencanaan Program & Jasa Konstruksi Kepala Seksi Penataan Ruang Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Perencanaan dan Program Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Jasa Konstruksi Staf Pendukung PNS Bidang Sumber Daya Air Kepala Bidang Sumber Daya Air Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Operasi, Pemliharaan & Konservasi Sumber Daya Air Staf Pendukung PNS Bidang Bina Marga Kepala Bidang Bidang Bina Marga Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Staf Pendukung PNS

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 3. 3.1. 3.1.1 3.1.2. 3.1.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3.

Komposisi L P 1 10 7 1 1 3 1 1 2 2 1 3 2

Jumlah 1 17 1 1 4 1 4 1 5

7

5

12

1

-

1

2 1 3 1 3 1

1 2 2 2 -

1 4 1 5 1 5 1

1 3 1 3

2 2

1 5 1 5

11 1 1 4 1 4

3 2 1

14 1 1 6 1 5


15

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 7

Bidang Cipta Karya Kepala Bidang Cipta Karya Kepala Seksi Perencanaan Perumahan & Permukiman Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Tata Bangunan Perumahan dan Permukiman Staf Pendukung PNS Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Staf Pendukung PNS Tenaga Fungsional Total

10 1 1 4

6 2

16 1 1 6

-

1

1

4

3

7

48

25

73

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum sampai dengan Februari Tahun

2015

adalah

sebanyak....orang,

dengan

komposisi

laki-laki

sebanyak.....orang atau.....persen dan perempuan sebanyak.......orang atau.....persen. Dari komposisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang keseluruhan berjumlah ..... orang, terdapat ......orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ..... orang berstatus PTT. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada oganisasi Dinas Pekerjaan Umum menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut :

BidFis

BidLKK

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

2

1

1

1

1

-

6

-

3

1

2

-

2

-

8

-

4

4

4

4

5

-

21

-

3

3

3

5

3

-

17

1


Total

BidEk

Pembina Utama Muda, IV/c Pembina Tk I, IV/b Pembina, IV/a Penata Tk I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk I,

Fungsiona l

BidSos bud

PNS

Sekretatia t

1

Kepala

No

Status Kepegawaian

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2014 Unit Gol/ Ruang

16

III/b Penata Muda, III/a Pengatur Tk I, II/d Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk I, II/b Pengatur, II/a 2

PTT Jumlah

-

2

1

6

2

3

-

14

-

2

-

-

-

-

-

2

-

2

1

1

1

1

-

6

-

1

-

-

-

-

-

1

1

20

1 12

17

13

1 16

-

0 2 79

Adapun klasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2014 No

BidSosbud

BidEk

BidFis

BidLKK

Fungsional

1 -

5 6 1 5 -

6 4 1 -

3 8 2 -

3 9 2 -

3 10 1 1 -

-

1

17

1 12

13

14

1 16

-

Total

Sekretariat

2

PNS Strata 3 Strata 2 Strata 1 Diploma SMA/Sederajat SMP SD PTT Strata 1 Total

Unit Kaban

1

Status kepegawaian/Jenjang Pendidikan

21 37 2 11 2 2 73

2. 3. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara, ditetapkan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara

sebagai berikut : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

17

1) TUGAS POKOK

Melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 2) FUNGSI



Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum.



Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum.



Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Jasa Konstruksi.



Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum telah diatur dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 23 Tahun 2009 tanggal 9 November 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, dengan ketentuan di dalamnya sebagai berikut : A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkordinasikan peyusunan program Dinas Pekerjaan Umum dengan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku Utara, Kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kebijakan teknis Dinas Pekerjaan Umum.



Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.



Pengkoordinasian

dengan

instansi

terkait

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas. 

Pembinaan dan fasilitasi Bidang Pekerjaan Umum kabupaten/kota.


18

Tugas pokok dan fungsi dimaksud diuraikan sebagai berikut : 

Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Pekerjaan Umum dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Merumuskan kebijakan umum Dinas Pekerjaan Umum serta kebijakan administrasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.



Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.



Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahanmampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasinya sebagai bahan laporan secara berkala kepada Gubernur dan instansi yang berkompeten.



Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.



Melaksanakan pembinaan dan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.



Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Sekretariat.



Memberikan bahan pertimbangan serta pendapat terhadap Gubernur sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan di bidang pekerjaan umum.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur biak secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran tugas kedinasan.



Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Gubernur sebagai bahan pertanggungjawaban.


19

B. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, aset, kepegawaian dan mengkoordinir program kerja dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : 

Pengkoordinasian dan perumusan rencana dan program kerja dinas.



Pengelolaan urusan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.



Pembinaan dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut. 

Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan kebijakan di bidang pekerjaan umum.



Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja lingkup dinas.



Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan lancar.



Membimbing dan memberikan petunjuk kepada kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.



Menilai hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian dan bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai pengembangan karier.



Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan dengan meneliti daftaar rencana tahunan barang terhadap kekayaan umum dinas.



Melaksanakan kegiatan keuangan hukum dan humas sesuai dengan pedoman ndan ketentuan yang berlaku.



Mengumpulkan dan menyusun laporan-laporan kegiatan bidang sebagai bahan laporan unit kerja dinas secara berkala.



Menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kerbersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja.


20



Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasn baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan.



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan baik secara tertulis dan lisan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban.

C. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan rekapitulasi rencana kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dimaksud,

Kepala

Sub

Bagian

Penyusunan Program mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana kegiatan/program kerja Sub Bagian Penyusunan Program.



Pengkoordinasian dengan lingkup dinas dalam rangka menyusun program kerja bidang pekerjaan umum.



Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan.

Tugas pokok dan fungsi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut. 

Menyusun

rencana

program

kerja

dan

kegiatan

Sub

Bagian

Penyusunan Program berdasarkan kebijakan di bidang pekerjaan umum. 

Mengkoordinasikan penyusunan program kerja antar bidang di lingkup dinas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.



Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Mengkoordinasikan penyusunan laporan program kerja dan kegiatan antar bidang sebagai bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas.



Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan.



Membuat telaahan staf dan memberikan masukan kepada Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.


21



Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan atau tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Sekretaris secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana kegiatan/program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



Pelaksanaan

urusan

administrasi

ketatausahaan,

perlengkapan,

urusan rumah tangga dan aset. 

Penyiapan data kepegawaian meliputi formasi yang dibutuhkan dan pengembangan SDM Aparatur.



Pengurusan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, dan pensiun.

Tugas pokok dan fungsi dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut. 

Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum baik belanja wajib dan belanja pilihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.






Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga berupa barang bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Mencatat, menyimpan, mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang milik daerah di lingkungan dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yan ada di lingkungan dinas.


22



Membuat laporan secara berkala barang-barang inventaris dinas.



Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan memelihara gedung, mobil dan peralatan kantor.



Mengurus administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan.



Menyelenggarakan urusan surat menyurat dengan cara meneliti dan mendistribusikan, pengiriman, mengarsipkan serta penggandaaannya.



Membuat buku kontrol kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala , karsu/karis, karpeg, askes dan taspen.



Menyiapkan bahan usulan kepangkatan, pemberhentian, cuti, mutasi, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karsu/karis, askes, taspen

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku. 

Mempersiapkan

bahan

usulan

pemberian

penghargaan

sesuai

ketentuan yang berlaku. 

Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagai bahan laporan.



Menyelesaikan DP3 dan menyiapkan format bezeeting pegawai.



Membuat daftar absen dan rekapitulasi absensi kepegawaian secara periodik sesuai dengan petunjuk untuk dipergunakan sebagai bahan pelaporan.



Menata dan menyimpan berkas kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.



Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier. 

Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan.



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Sekretaris secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

E. Sub Bagian Keuangan


23

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung

jawab

kepada

Sekretaris

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan.



Pelaksanaan urusan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

Tugas pokok dan fungsi dimaksud, diuraikan sebagai berikut. 

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.






Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran belanja wajib dan belanja pilihan Dinas Pekerjaan Umum.



Menyiapkan rencana alokasi anggaran untuk kegiatan.



Menyusun rencana penyiapan bahan dan data penyusunan anggaran belanja wajib dan belanja pilihan.



Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan.



Melaksanakan pengurusan gaji, tunjangan lainnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Melaksanakan kontrol keuangan secara periodik.



Menyusun dan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Menyiapkan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan.

F. Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi.


24

Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi berdasarkan kebijakan bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi.



Pelaksanaan program kerja di bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi.



Pengkoordinasian

dengan

instansi

terkait

untuk

kelancaran


Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dimaksud, diuraikan sebagai berikut. 

Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi berdasarkan RPJM Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan untuk kelancaran palaksanaan tugas.



Mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung.



Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.



Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier.



Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang penataan ruang, perencanaan program dan pembinaan jasa konstruksi.



Menyiapkan/ meyusun progrm jangka pendek, menengah dan jangak panjang Dinas Pekerjaan Umum menurut skala prioritas.


25



Menghimpun dan menyusun standar teknis, manual dan prosedur teknis planologi untuk perencanaan tata ruang wilayah, wilayah kota dan kawasan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.



Menyusun manual prosedur teknik planologi untuk perencanaan tata ruang planologi untuk perencanaan tata wilayah, wilayah kota dan kawasan sesuai persyaratan yang ditetapkan.



Melaksanakan tugas pengumpulan data, meliputi peraturan dan landasan hukum dalam perencanaan program.



Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi serta menyusun program dan anggaran sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan,



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban.

G. Seksi Penataan Ruang. Seksi Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan ruang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Penataan Ruang mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja Seksi Penataan Ruang.



Pelaksanaan kegiatan penataan ruang sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.



Pengkoordinasian

dengan

instansi

terkait

untuk

kelancaran


Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut, diuraikan sebagai berikut :


26



Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Penataan Ruang berdasarkan RPJM Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.






Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.



Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi untuk pembinaan karier.



Membuat standar teknis, manual dan prosedur teknis planologi untuk perencanaan tata ruang wilayah, wilayah kota dan kawasan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.



Menghimpun, menglola data dan informasi penataan ruang untuk tata ruang wilayah, kota dan kawasan tentang perkembangan status rencana tata ruang dan perizinan pemanfaatan ruang.



Membuat database penataan ruang untuk tata ruang wilayah, kota dan kawasan tentang perkembangan status dan rencana ruang dan perizinan pemanfaatan ruang.



Menyusun rencana tata ruang kawasan dan rencana tata perkotaan untuk kota-kota dan dan kawasan yang strategis serta antara kabupaten/kota berdasarkan kondisi obyektif yang ada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Membuat rencana tata ruang kawasan.



Membuat rencana tata perkotaan dan kawasan strategis lintas kabupaten/kota.



Memberi pelayanan teknis planologi/advisory kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam penyusunan rencana tata ruang.



Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi serta menyusun program anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Menyusun materi untuk koordinasi internal dan eksternal.



Melakukan sinkronisasi lintas sektoral.



Membuat usulan program dan anggaran.


27



Mengumpulkan data dan informasi serta melaksanakan penelitian dan penyelidikan

berdasarkan

kebijakan

pembanguan

nasional

dan

daerah. 

Membuat database survey dan pendataan.



Mendistribusikan dan menginformasikan hasil survey dan pendataan.



Menyusun dan menyiapkan prosedur dan standar sebagai pedoman dan bimbingan pelaksanaan program agar pelaksanaan keigatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.



Membuat dan mendistribusikan prosedur standar kimpraswil internal dan eksternal.



Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan.



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

H. Seksi Perencanaan dan Program. Seksi Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan program sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan dan Program mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Program.



Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.



Pengkoordinasian

dengan

instansi

terkait

untuk

kelancaran



Tugas pokok dan fungsi dimaksud diuraikan sebagai berikut.


28



Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Program berdasarkan RPJM Nasional/ Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.









Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan peningkatan karier. 

Menyiapkan

bahan

untuk

koordinasi

internal

dan

eksternal,

sinkronisasi kegiatan lintas sektor, membuat usulan program dan anggaran. 

Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta melaksanakan penelitian dan penyelidikan berdasarkan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah.



Menyusun dan menyiapkan manual, prosedur dan standar sebagai pedoman dan bimbingan pelaksanaan program agar pelaksanaan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan.



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasanbaik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

I. Seksi Jasa Konstruksi. Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja Seksi Jasa Konstruksi.


29



Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.



Pengkoordinasian

dengan

instansi

terkait

untuk

kelancaran


Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dimaksud diuraikan sebagai berikut. 

Menyusun

rencana

kerja

dan

kegiatan

seksi

Jasa

Konstruksi

berdasarkan RPJM Nasional/ Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 







Menilai

hasil

kerja

bawahan

dengan

jalan

memonitor

dan

mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan peningkatan karier. 

Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi.



Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Jasa Konstruksi.



Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang jasa konstruksi.



Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi.



Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran tugas kedinasan.


30




J. Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air dipimpi oleh seorang kepala Bidang yang bertanggung

jawab

kepada

kepala

Dinas

dan

mempunyai

tugas

melaksanakn kegiatan bidang sumber daya air Untuk melaksankan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di Bidan Sumber Daya Air ;



Pelaksanaan program kerja di bidang sumber daya air ;



Pengkoordinasian

dengan

instansi

terkait

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas ; 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;



Mendistribusikan tugas – tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;



Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;



Mengkoordinasi para Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukukng ;



Menilai hasil kerja Kepala Seksi

dan bawahan dengan jalan

meminotor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier ; 

Membina

dan

meningkatkan

pemanfaatan

sumber

daya

air,

tatalaksana dan pengelolaan tata pengairan agar sumber daya air dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efesien baik kualitas maupun kuantitas ;


31



Melaksanakan pembinaan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air ;



Mengawasi perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiataan sumber daya air dan kegiatan pembangunan pengairan agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana ;



Melaksanakan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan pemanfaatan SDA, kegiatan pembangunan pengairan lainnya agar sesuai rencana ;



Menanggulangi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha pengendalian erosi ;



Melaksanakan penaggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya ;



Melaksanakan pengendalian erosi ;



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk jkelancaran tugas kedinasan ;



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

K. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan sumber daya air sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;



Melaksanakan kegiatan perencanaan sumber daya air sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;



Pengkoordinasian

dengan

intsansi

terkait

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas;


32



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi perencanaan sumber daya air

berdasarkan

RPMJ

Naisonal/Provinsi

dan

kebijakan

yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



Memberikan petunjuk dan arahan agar pelaksaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



Menilai hasil kerja bawahan melalui monitoring dan evaluasi hasil kerja untuk pembinaan karakter;



Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya air;



Membina

dan

meningkatkan

pemanfaatan

sumber

daya

air,

tatalaksana dan pengelolaan tata pengairan agar sumber daya air dapt dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efesien baik kualitas maupun kuantitas; 

Melaksanakan, membina dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air;



Mengawasi

perencanaan

dan

pelaksanaan

teknis

kegiatan

pemanfaatan sumber daya air dan kegiatan pembangunan pengairan agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana; 

Melaksanakan pengawasan perencana dan pelaksaan teknis kegiatan pemanfaatan SDA, kegiatan pembangunan pengairan lainnya agar sesuai rencana;



Menanggulangi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha pengendalian erosi;



Melaksanakan penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya;



Melaksanakan pengendalian erosi;



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan mauoun tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan;


33




L. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya air sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;



Pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya airsesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;



Pengkoordinasian dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksaan tugas;



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuia dengan tugas dan fungsinya.


Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Pembanguna Sumber Daya Air

berdasarkan

RPMJ

Nasional/Provinsi

dan

kebijakan

yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 




Memberikan arahan dan petunjuk agar pelaksanaan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;



Menilai hasil kerja bawahan melalui monitoring dan evaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;



Melakukan pemantauan pelaksaan kegiatan pembangunan sumber daya air;



Membina

dan

meningkatkan

pembangunan

sumber

daya

air,

tatalaksana dan pengelolaan tata pengairan agar sumber daya air


34

dapat dimanfaatkan secara optimal,efektif dan efesien baik kualitas maupun kuantitas; 

Melaksanakan, membina dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya air;



Mengawasi

perencanaan

dan

pelaksanaan

teknis

kegiatan

pemanfaatan sumber daya air dan kegiatan pembangunan pengairan agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana; 

Melaksanakan pengawasan perencana dan pelaksaan teknis kegiatan pemanfaatan SDA, kegiatan pembangunan pengairan lainnya agar sesuai rencana;







M. Seksi Operasi, Pemeliharaan Dan Konsevasi Sumber Daya Air Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Konservasi Sumber Daya Air dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan konservasi sumber daya air sesuai peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan operasi, pemeliharaan dan konservasi sumber daya air mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja operasi, pemeliharaan dan konservasi Sumber Daya Air;



Pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan konservasi sumber daya air sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;








35


Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi operasi, pemeliharaan dan konservasi Sumber Daya Air berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;












Melakukan pembinaan teknis pekerjaan pembanguna, pengembangan, peningkatan dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber

daya

alam

serta

pelaksaan

pekerjaan

operasi

dan

pemeliharaan prasarana sumber daya air; 

Menganalisis standar manual dan prosedur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya alam untuk bahan kajian pada tahun berikutnya;



Mengevaluasi penerapan standar manual dan prosedur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya alam untuk meningkatkan

mutu

pelaksanaan

pembangunan

pada

tahun

berikutnya; 

Melaksanakan analisis dan evaluasi penerapan standar manual dan prosedur pelaksanaan O & P prasarana sumber daya air;



Melaksanakan upaya-upaya konservasi terhadap pelaksanaan sumber daya air;



Melaksanakan

program-program

konservasi

melalui

penyusunan

rencana teknis konservasi sumber daya air; 






36

N. Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang bina marga sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kebijakan teknis dibidang bina marga;



Pelaksanaan program kerja bidang bina marga;








Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Bina Marga berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;



Membuat jadwal kegiatan tahunan, menyiapkan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;






Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;



Mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;



Meniali hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;



Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan;



Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;


37



Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;



Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang bina marga;



Melakukan pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan funsi di bidang bina marga;



Menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengna peraturan perundang-perundangan yang berlaku;



Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dan berkesinambungan;



Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku;



Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang bina marga;



Melaksanakan

monitoring

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina marga; 





O. Seksi Perencanaan Jalan Dan Jembatan

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dan mempunyai tugas mengumpul, mengelolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perncanaan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi perencanaan jalan dan jembatan mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja seksi perencanaan jalan dan jembatan;



Pelaksanaan kegiatan perencanaan jalan dan jeembatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;


38








Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi perencanaan jalan dan jembatan berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;












Memantau

perkembangan

kondisi

jalan

dan

seluruh

bangunanpelengkapnya pada jalan nasional dan provinsi sebagai bahan untuk penanganan selanjutnya; 

Menyusun rencana teknis, menetapkan spesifikasi dan volume pekerjaan, serta perhitungan biaya agar penanganan program sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan;



Merumuskan dan mengevaluasi sistem dan metode perencanaan teknis jalan dan bangunan pelengkap lainnya unyuk penyempurnaan yang akan datang;



Mencatat dan menghimpun data perkembangan hasil-hasil pelaksaan program penanganan jalan untuk bahan informasi dan dokumentasi;



Memberibantuan teknis perencanaan kepaada instansi lain sepanjang menyangkut desain jalan dan bangunan pelengkapnya;



Mengadakan,

mengumpulkan,

menyimpan,

memelihara

dan

memperbaharui dokume jalan termasuk leger jalan sebagai referensi untuk menyusun rencana mendatang; 

Menyusun desain dan dokumen untuk pelelangan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;


39







P. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dan mempunyai tugas mengumpul, mengelolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi pembangunan jalan dan jembatan mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja seksi pembangunan jalan dan jembatan;



Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;








Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;












Mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;


40



Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi pembangunan jalan dan jembatan;



Mealksankan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pembunngan jalan dan jembatan;



Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembangunan jalan dan jembatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;



Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;



Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan

dengan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

di

bidang

pembangunan jalan dan jembatan; 

Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bpembangunan jalan dan jembatan; 





Q. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga dan mempunyai tugas mengumpul, mengelolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai fungsi : 

Perumusan rencana dan program kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;



Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;


41








Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;












Menyusun data dan informasi penanganan pemeliharaan jalan;



Menyusun program penanganan jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi;



Menentukan

skala

prioritas

program

pemeliharaan

jalan

dan

jembatan; 

Mengupayakan pemeliharaan jembatan, jalan nasional, jalan provinsi beserta bangunan pelengkapnya agar prasarana jalan dan jembatan berada dalam kondisi mantap;



Memelihara kondisi jalan dan jembatan provinsi maupun nasional;



Menghimpun data jembatan, jalan dan bangunan pelengkapnya meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa untuk bahan evaluasi pertumbuhan panjang jalan dan sistem jaringan jalan secara keseluruhan;



Membangun sistem jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa secara keseluruhan;



Mengevaluasi data dari sistem jaringan jalan dan jembatan;



Mengkoordinasikan dengan instansi terkait agar pemeliharaan jalan dan jembatan memberikan manfaat yang maksimal;


42



Melaksanakan, mengatur dan mengawasi daerah manfaat jalan dan jembbatan

serta

pelengkap

lainnya

sehingga

fungsinya

tidak

terganggu dan ikut mengupayakan keamana, kenyamanan dan kelancaran lalulintas pemakai jalan; 

Mengawasi pelengkap manfaat jalan demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran lalulintas jalan;



Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan agar mendapat

umpan

balik

penyempurnaan

penanganan

program

mendatang; 

Mengevaluasi penanganan program jalan dan jembatan;







R. Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan dibidang cipta karya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kebijakan teknis dibidang cipta karya;



Pelaksanaan program kerja di bidang cipta karya;








Menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Cipta Karya berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;


43






Memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;






Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan pemukiman;



Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan;



Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air minumdan penyehatan lingkungan pemukiman;



Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang cipta karya;



Melakukan pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan funsi di bidang cipta karya;



Menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengna peraturan perundang-perundangan yang berlaku;



Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang cipta karya sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku;



Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang cipta karya;



Melaksanakan

monitoring

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang cipta karya; 





S. Seksi Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang


44

Cipta Karya dan mempunyai tugas mengumpul, mengelolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan perumahan dan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kegiatan seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;



Pelaksanaan kegiatan perncanaan perumahan dan permukiman sesuai program kerja yang telah ditetapkan;








Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Perencanaan Perumahan dan Permikiman berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;



Mengkoordinasikan dan mensinkronkan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi pada bidang cipta karya;












Merencanakan, memantau, membina dan melakukan pengendalian teknis

terhadap

usaha

peningkatan

pengembangan

teknologi

perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 

Menghimpun dan menyebarluaskan NSPM Bidang Cipta Karya;



Menyusun database bidang cipta karya untuk data perencanaan ke depan;


45



Mengevaluasi hasil dan kinerja perencanaan di bidang cipta karya;



Memberikan

bantuan

teknis

terhadap

usaha

peningkatan

pengembangan teknologi prasarana perumahan dan permukiman; 

Mengadakan penyuluhan dan pembinaan teknis di bidang perumahan dan permukiman dan bangunan gedung;



Mengikuti

perkembangan

teknologi

di

bidang

perumahan

dan

permukiman dan menyebarluaskan ke kabupaten/kota; 





T. Seksi Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman Seksi Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan mempunyai tugas mengumpul, mengelolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang tata bangunan, perumahan dan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kegiatan seksi Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman;



Pelaksanaan kegiatan tata bangunan, perumahan dan permukiman sesuai program kerja yang telah ditetapkan;








Menyusun rencana

kerja dan kegiatan Seksi Tata Bangunan,

Perumahan dan Permukiman berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan


46

kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 










Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;



Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemui;



Merencanakan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

berdasarkan

kebutuhan dan urgensi pembangunan; 

Menyusun dan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan permukiman di daerah;



Mengkoordinasikan

pembangunan

perumahan

melalui

Dewan

Perumahan Daerah; 

Mensosialisasikan pedoman teknis bangunan gedung dan perumahan permukiman pada kabupaten/kota;



Melaksanakan pelayanan umum bangunan gedung dan perumahan permukiman melalui Pusat Informasi Bangunan (BIC);



Menyusun database perumahan dan permukiman di daerah;



Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusun pedoman teknis

penyusunan

perencanaan

pembangunan

perumahan

dan

permukiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 

Melaksanakan

pengaturan

rumah

negara

meliputi

pengadaan,

penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah negara; 

Melaksanakan pembinaan teknis bangunan gedung/ rumah negara kepada kabupaten/ kota;



Melaksanakan bantuan teknis pada instansi terkait;



Menghimpun data bangunan gedung negara dan rumah negara di Provinsi Maluku Utara;


47



Membuat leger bangunan gedung negara dan rumah negara di Provinsi Maluku Utara;



Menghimpun data sarana dan prasarana permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan;



Mendata kembali rumah penduduk, sarana dan prasarana permukiman yang rusak akibat kerusuhan sosia dan bencana alam yang terjadi di Provinsi Maluku Utara;



Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan bekerja sama secara operasional dengan Pemda Kabupaten/ Kota;



Mensosialisasikan pedoman teknis tentang pelaksanaan pembangunan gedung, perumahan dan permukiman kepada instansi pemerintahan terkait maupun pihak swasta dan masyarakat;



Menginventarisasi bangunan gedung bersejarah dan memberikan bantuan teknis revitalisasi;







U. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan mempunyai tugas mengumpul, mengelolah dan merumuskan bahan kebijakan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : 

Perumusan program kerja dan kegiatan seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;



Pelaksanaan

kegiatan

air

minum

dan

penyehatan

lingkungan

permukiman sesuai program kerja yang telah ditetapkan;


48








Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Air Minum dan Penyehatan Permukiman berdasarkan RPMJ Nasional/Provinsi dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;












Menyusun rencana pengembangan air minum lintas kabupaten/ kota;



Mensinkronkan usulan rencana penyehatan lingkungan dam air minum dari kabupaten/ kota;



Mengidentifikasi program penanggulangan kekeringan di kabupaten/ kota;



Menyusun data dan informasi potensi dan pemakaian air minum;



Melaksankan survey potensi dan pemakaian air minum;



Menyusun data kinerja PDAM kabupaten/ kota;



Menyusun data derah rawa kekeringan;



Menyususn analisis kebutuhan air minum kabupaten/ kota;



Menyusun data sumber air baku;



Menyusun data dan informasi konalsi IKK dan cabang PDAM;



Membuat sistem data pokok dan informasi air minum daerah;



Melaksankan penyebaran informasi air minum daerah;



Membuat buletin air minum dan sanitasi;



Menyusun kebijakan dan strategi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;


49



Menetapkan standar dan pedoman tata cara pengelolaan lingkungan dan air minum;



Menghimpun standar-standar dan pedoman air minum dan sanitasi hasil

penelitian

Pusat

Penelitian

Perumahan

dan

Permukiman(Puslitbangkim); 

Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air minum;







V. Staf Dinas Pekerjaan Umum Pembantu Pimpinan (Staf Golongan III) mempunyai tugas pokok; 

Membantu Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi dalm menghimpun bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja;



Membantu Kepala Sub bagian/ Kepala Seksi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data sesuai bidang tugasnya;



Membantu Kepala Sub bagian/ Kepala Seksi dalam penyusunan konsep surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan prosuk administrasi lainnya sesuai disposisi atasan;



Membantu Kepala Sub bagian/ Kepala Seksi konsep surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan prosuk administrasi lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;



Melaksankan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis;



Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan secara berjenjang kepada Kepala Sub Bagian/ kepala Seksi, Sekretaris/ Kepala Bidang dan Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis.

Pelaksanaan (Staf Golongan II) mempunyai tugas pokok : 

Mengetik surat, telahaan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya yang telah dikonsep atasan, baik oleh Kepala


50

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, maupun Kepala Seksi; 

Menyampaikan naskah surat, telaahan staf, nota dinas, laporan dan produk administrasi lainnya yang telah diketik secara berjenjang kepada atasan untuk dikoreksi dan diparaf ditandatangani;



Memperbaiki kesalahan pengetikan hasil koreksi atasan;



Membubuhi cap/ mengcopy naskah dinas sesuai dengan kebutuhan dinas;



Mengetik nomor naskah dinas ke dalam sampul (amplop) sehingga siap untuk didistribusikan;



Mendistribusikan naskah dinas (surat-surat keluar) kepada alamat yang dituju;



Mencatat, memberi lembaran disposisi pada naskah dinas masuk (surat-surat masuk) guna disampaikan kapada Kepala Dinas;



Mendistribusikan naskah dinas yang telah didisposisi atasan kepada bawahan sesuai isi didposisi;



Menghimpun dan mengarsipkan naskah dinas, baik surat-surat masuk maupun copy surat-surat keluar secara tertib sehinggah mudah ditemukan kembali apabila diperlukan;







W. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian masing-masing.



Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas


51



Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas serat pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. 4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Mengikuti

dan

memperhatikan

adanya

perubahan

sistem

pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran

mempercepat

pembangunan

Infrastruktur

untuk

menunjang

pengembangan ekonomi wilayah sesuai yang ada pada visi dan misi Gubernur Maluku Utara. Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013 Target PD Tahun KeRealisasi Capaian Tahun Ke Indikator kinerja sesuai Target tugas dan fungsi PD indikator 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Dokumen RPJPD 2005-

No

2025 yg ditetapkan dgn Perda Ada

100%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

3 Dokumen Renstra

Ada

100%

-

-

100%

-

100%

-

-

100%

-

4 Dokumen RKPD yg telah

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Dokumen Renja

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Dokumen Evaluasi RKPD

Ada

100% 100% 100% 100% 100%

-

-

-

-

-

7 Dokumen Evaluasi RPJMD

Ada

100%

-

-

-

-

-

8 Dokumen Evaluasi

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Dokumen RPJMD yg ditetapkan dgn Perda/Pergub

ditetapkan dgn Pergub

-

-

-

100%

Pelaksanaan APBD 9 Dokumen LKPJ


52

Indikator kinerja sesuai Target tugas dan fungsi PD indikator 10 Dokumen Laporan Ada

No

1 -

Target PD Tahun Ke2 3 4 5 100%

Realisasi Capaian Tahun Ke 1 2 3 4 5 100%

Keterangan Akhir Masa Jabatan 11 Dokumen PDRB Provinsi

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Dokumen Maluku Utara

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Dokumen Inkesra

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Dokumen IPM

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Dokumen RTRW

Ada

100%

16 Dokumen KUA PPAS

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Dokumen KUA PPAS –

Ada

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dalam Angka

-

-

-

100% 100%

-

-

-

100%

Perubahan 18 Dokumen RAD PEGRK

Ada

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

19 Dokumen RAD Pangan

Ada

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

20 Dokumen RAD MDGs

Ada

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

-

21 Dokumen SPKD

Ada

-

-

-

100%

-

-

-

-

100%

-

Gizi

Disamping itu, kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tercermin dari pelaksanaan program pokoknya dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan. Adapun program tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel - 2.5. Program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Program Program Perencanaan dan sinkronisasi ke-PU-an; Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemantauan; Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; Program pengendalian daya rusak air; Program peningkatan pelayanan air minum; Program peningkatan pelayanan sanitasi; Program pembinaan jasa konstruksi; Program peningkatan jalan & jembatan; Program pembangunan jalan & jembatan; Program pengembangan perumahan dan bangunan gedung penyiapan;


53

12. 13.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program pengawasan dan pemantauan.

Dari aspek alokasi anggaran pembangunan (APBD) dapat dijelaskan bahwa perkembangan belanja yang tercermin melalui belanja langsung dan tidak langsung cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, dengan komposisi belanja didominasi oleh belanja langsung.

Alokasi anggaran

pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum ini selama periode RPJMD 20092013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2009-2013 (Dalam Rp. ooo) Anggaran Pada Tahun Ke

Uraian

2010

BELANJA DAERAH

13.119.302

2011

2012

23.697.667

81.600.663

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke2013

2010

2011

2012

46.907.397.

Belanja Tidak Langsung

2.771.045

3.265.064

3.592.163

3.399.015.

Belanja Langsung

10.348.257

20.432.603

78.008.500

43.508.382.

2013 33.446.492 3.284.315.

16.237.234.

30.162.177

2. 5. Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ke-Pu-an, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara memiliki perlengkapan kerja seperti terlihat pada tabel 1.5 di bawah. Khusus untuk perlengkapan/asset kantor perlu menjadi perhatian untuk dilakukan inventarisasi dan pendataan secara cermat. Permasalahan asset sering dijadikan masalah yang cukup serius, sehingga masalah ini sering menjadi penyumbang opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan Cabang Provinsi Maluku Utara. Tabel 2.7 Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, 2014 No.

Nama Barang

Jumlah(Unit)

1

Mobil

7

2

Sepeda Motor

15


54

No.

Nama Barang

Jumlah(Unit)

3

Almari Kayu

5

4

Almari Besi

2

5

R ak K ay u

8

6

Meja dan Kursi Rapat

1

7

Meja Kayu

75

8

Meja dan Kursi Komputer

11

9

Kursi Kayu

75

10

Meja Tamu

2

11

Kursi Putar

6

12

Failling Kabinet

10

13

Mesin Ketik

2

14

Komputer

9

15

Laptop

35

16

Kamera Digital

19

17

OHP/Infocus

4

18

Harddisk External

1

19

AC

12

20

Handycam

4

21

Lemari Arsip

2

22

Brankas

8

23

Faxmail

3

24

Server

1

25

Scanner

8

26

Proyektor

11

27

GP S

30

28

Printer

4

29

Sped Boot

4

30

Jetski

3

31

Tabung Selam

72


55

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1.

Identifikasi Permasalahan Penyusunan Renstra 2011–2015 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Adapun permasalahan –permasalahan serta faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain : a) Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah tertinggal yang belum memadai b) Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi c) Masih rendahnya penataan pemukiman di pedesaan dan diperkotaan. d) Masih lemahnya kualitas pembangunan infrastruktur e) Masih banyaknya rumah masyarakat yang tidak layak huni f) Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat g) Masih banyaknya

bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak

memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan h) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang i) Keterbatasan kapasitas keuangan daerah j) Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan k) Kurangnya bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam dinas; l) Lemahnya kompetensi tenaga aparatur di PD; m) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah; n) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; o) Tindak lanjut hasil sistem pengendalian dan evaluasi, belum sepenuhnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

56

dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan; p) Belum

optimalnya

pelaksanaan

perencanaan,

pengendalian

dan

pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang; q) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas pemerintahan di Ibukota Sofifi; r) Belum optimalnya pemanfaatan dan fasilitas sistem data dan informasi yang ada; s) Belum terbangunnya sistem pusat data dan informasi yang memadai di Dinas Pekerjaan Umum; t) Konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan; 3.2.

Kondisi Kecenderungan Perubahan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka ke depan diperkirakan terdapat sedikitnya 3 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Maluku Utara. Adapun 2 tema penting dimaksud, adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 3.1. Isu Sentral yang akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Maluku Utara No

Tema

1

Globalisasi (Posisi dalam Geo politik dan Geo Ekonomi)

2

Good Governance (Transparansi, partisipasi, akuntabilitas)

3

Pelaksanaan program RPJMN

Kondisi Sekarang Cukup Intensif

Proyeksi

Asumsi

Semakin sangat intensif

- Kemajuan tekhnologi telematika akan semakin pesat - Intensitas persaingan kegiatan ekonomi internasional akan semakin tinggi

Menjadi tuntutan Yang cukup mendesak

Menjadi tuntutan yang sangat mendesak

Adanya perubahan

Kebijakan nasional yang

- Aksesbilitas informasi akan semakin mudah diperoleh - Tingkat kepedulian warga Provinsi terhadap proses pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah akan semakin tinggi ‐ Perubahan paradigma dan peraturan


57

2014-2019

3.3.

kepemerintahan

perlu di dukung

perundangan yang perlu diacu

Telaahan RPJMD Maluku Utara 2014-2019 Dalam pencapaian visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dinas Pekerjaan Umum terlibat langsung dalam pelaksanaan Misi Ketiga yaitu "Mempercepat

Pembangunan

Infrastruktur

Untuk

Menunjang

Pengembangan Ekonomi Wilayah (Misi Nikmat)". Keterlibatan PD Dinas Pekerjaan Umum untuk misi ini telah di terjemahkan dalam bentuk program-program dan kegiatan seperti yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara.

3.4.

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan saat ini dan kencenderungan perubahan masa depan tersebut, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut : 

Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah tertinggal yang belum memadai



Masih rendahnya penataan pemukiman di pedesaan dan diperkotaan.



Masih lemahnya kualitas pembangunan infrastruktur



Masih banyaknya rumah masyarakat yang tidak layak huni



Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat



Masih banyaknya

bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak

memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan 

Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang



Keterbatasan kapasitas keuangan daerah



Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan



Kurangnya bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dalam dinas;



Lemahnya kompetensi tenaga aparatur di PD;


58



Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;



Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;



Tindak lanjut hasil sistem pengendalian dan evaluasi, belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;



Belum

optimalnya

pelaksanaan

perencanaan,

pengendalian

dan

pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang; 

Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas pemerintahan di Ibukota Sofifi;



Belum optimalnya pemanfaatan dan fasilitas sistem data dan informasi yang ada;



Belum terbangunnya sistem pusat data dan informasi yang memadai di Dinas Pekerjaan Umum;



Konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;


59

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2014-2019 adalah : “Maluku Utara CINTA 2019”. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Sesuai dengan visi tersebut maka Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk periode 2014–2019, dijabarkan sebagaimana akronim kata Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa dan Aman sebagai berikut : 1. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas); 2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (Misi Indah); 3. Mempercepat

Pembangunan

Infrastruktur

untuk

menunjang

pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat); 4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa); 5. Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman). 4.2.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Oleh karenanya, tujuan sebagai hasil akhir

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :


60

1. Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja serta dokumen perencanaan berbasi geospasial untuk pelaksanaan fisik. 2. Tersedianya alat berat dan sarana laboratorium konstruksi yang memadai. 3. Meningkatkan jangkauan ketersediaan air dan irigasi di daerah. 4. Perlindungan terhadap sempadan pantai dan sempadan sungai dari daya rusak air. 5. Terhubungnya semua Kawasan Strategis Provinsi (KSP). 6. Memaksimalkan pelayanan sanitasi. 7. Revitalisasi kawasan kumuh. 8. Tersedianya fasilitas umum yang memadai. 9. Meningkatnya kualitas aparatur jasa konstruksi. 10. Memaksimalkan perencanaan tata ruang. 4.3.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Menyusun dokumen Renstra dan Renja. 2. Menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas dengan database berbasi gespasial yang akurat sebelum pelaksanaan fisik. 3. Menyusun

dokumn

pengawasan

yang

berkualitas

dan

dokumen

pemantauan / monitoring / evaluasi berbasil geospasial. 4. Menyediakan alat berat dan sarana laboratorium konstruksi. 5. Meningkatkan konservasi sumber daya air, dan penggunaan sumber daya air. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

61

6. Meningkatkan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan. 7. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana irigasi melalui operasi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. 8. Meningkatkan

pembangunan

penahan

ombak/talud/bronjong

pada

wilayah yang rawan terhadap daya rusak air. 9. Akselarasi pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktifitas pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP). 10. Peningkatan

cakupan

pelayanan

air

limbah

domestik,

layanan

persampahan dan ketersediaan drainase perkotaan. 11. Penataan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh perkotaan. 12. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) permukiman. 13. Pembangunan serta perawatan gedung dan fasilitas umum. 14. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi. 15. Peningkatan perencanaan rinci tata ruang. 16. Peningkatan koordinasi dan SDM / aparatur pengendalian tata ruang.


62

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum No. 1

2

Tujuan Terlaksananya penyusunan dokumen Renstra dan Renja serta dokumen perencanaan yang berbasis geospasial untuk pelaksanaan fisik

tersedianya alat berat dan sarana

Sasaran Menyusun Dokumen Renstra dan Renja

Indikator Sasaran

Target Kinerja (Tahun) 1

2

3

4

5

Jumlah Dokumen Renja dan Renstra

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah bulan terselenggaranya Website ke-PUan

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Dokumen Database SDA berbasis Geospasial

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Dokumen Database jaringan jalan dan jembatan berbasis Geospasial

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Dokumen Database prasarana Cipta Karya berbasis Geospasial

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana SDA

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan / Jembatan

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Dokumen Perencanaan Cipta Karya

20%

40%

60%

80%

100%

Menyusun dokumen pengawasan yang berkualitas dan dkoumen pemantauan / monitoring / evaluasi berbasis Geospasial

Jumlah dokumen laporan pemantauan / monitoring / evaluasi berbasis Geospasial

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah dokumen pelaporan koordinasi/Monev ke-PU-an

20%

40%

60%

80%

100%

Menyediakan alat berat dan

Jumlah Alat berat / alat Laboratorium ke-PU-an

20%

40%

60%

80%

100%

Menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas dengan database berbasis Geospasial yang akurat sebelum pelaksanaan fisik.


63

3

laboratorium konstruksi yang memadai

sarana laboratorium konstruksi

meningkatkan jangkauan ketersediaan air dan irigasi di daerah

meningkatkan konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air

Meningkatkan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana irigasi melalui operasi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. 4

5

perlindungan terhadap sempadan pantai dan sempadan sungai dari daya rusak air

Meningkatkan pembangunan penahan ombak/talud/bronjong pada wilayah yang rawan terhadap daya rusak air.

terhubungnya semua kawasan strategis provinsi

Akselarasi pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktifitas pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Jumlah sumber air baku yang terjaga kelestariannya / terpelihara

20%

40%

60%

80%

100%

Panjang jalan inspeksi ke sumber air baku

20%

40%

60%

80%

100%

Pembangunan sumber air baku

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah sumber air baku yang rehabilitasi

20%

40%

60%

80%

100%

Cakupan pelayanan air minum

20%

40%

60%

80%

100%

Luas layanan jaringan irigasi fungsonal

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah orang penjaga bendung/jaringan irigasi

20%

40%

60%

80%

100%

Pengamanan pantai / Penanganan sungai berpotensi banjir

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi / KSP yang terakses dengan kendaraan roda empat yang ditingkatkan

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah KSP yang terisolasi / terpencil yang terakses kendaraan roda empat yang ditingkatkan

20%

40%

60%

80%

100%


64

6

Memaksimalkan pelayanan sanitasi

7

revitalisasi kawasan kumuh

8

tersedianya fasilitas umum yang

Jumlah simpul interkoneksi sistem jaringan jalan yang terakses kendaraan roda empat yang ditingkatkan

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi / KSP yang terakses dengan kendaraan roda empat

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah KSP yang terisolasi / terpencil yang terakses kendaraan roda empat

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah simpul interkoneksi sistem jaringan jalan yang terakses kendaraan roda empat

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi / KSP terakses dengan kendaraan roda empat yang terpelihara

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah KSP yang terisolasi / terpencil terakses kendaraan roda empat yang terpelihara

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah simpul interkoneksi sistem jaringan jalan terakses kendaraan roda empat yang terpelihara

20%

40%

60%

80%

100%

Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, layanan persampahan dan ketersediaan drainase perkotaan

Cakupan pelayanan sanitasi

20%

40%

60%

80%

100%

Penataan kawasan dan lingkungan permukiman kumuh perkotaan

Jumlah bangunan gedung terbangun

20%

40%

60%

80%

100%

Pembangunan prasarana

Jumlah Perawatan gedung

20%

40%

60%

80%

100%


65

memadai

9

10

meningkatnya kualitas aparatur jasa konstruksi

memaksimalkan perencanaan tata ruang

Sarana Utilitas (PSU) permukiman

Jumlah Rumah PNS terbangun

20%

40%

60%

80%

100%

Pembangunan serta perawatan gedung dan fasilitas umum


20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah kegiatan Peningkatan kualitas Jasa Konstruksi

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah SDM mengikuti keg Peningkatan kualitas Jasa Konstruksi

20%

40%

60%

80%

100%

Peningkatan perencanaan rinci tata ruang

Jumlah dok Rencana Rinci Tata Ruang Kab / Kota

20%

40%

60%

80%

100%

Peningkatan koordinasi dan SDM / aparatur pengendalian tata ruang

Jumlah sistem informasi Penataan Ruang

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah dok laporan kegiatan pemantauan / pembinaan PPNS Penataan Ruang

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah dok laporan Koordinasi / pemantauan / pengendalian pemanfaatan ruang

20%

40%

60%

80%

100%

meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi


66

4.6.

Analisis Faktor Internal dan Eksternal Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka untuk menetapkan suatu kebijakan dan strategi kedepan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan.

Untuk itu pada gambar dibawah

ini dapat diuraikan faktor-faktor tersebut baik faktor kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan. Tabel 4.2. Analisis SWOT

1.

2. 3. 4.

1.

Internal Kekuatan (S) Adanya kemampuan dan kapasitas 1. sumberdaya aparatur Dinas Pekerjaan Umum ; Adanya alokasi anggaran pembangunan 2. baik yang bersumber dari APBD maupun APBN; Adanya dukungan sarana prasarana 3. kelembagaan. 4. Produk DINAS PEKERJAAN UMUM menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunann daerah sesuai yang diamanatkan undang-undang Kelemahan (W) Kemampuan menggalang pemangku 1. kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan

2.

Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.

2.

3.

Belum adanya perencana

fungsional

3.

4.

Belum tersedia sarana prasarana sistem data dan informasi berbasis IT

4.

5.

Belum optimalnya pemanfaatan hasil Penelitian dan pengembangan sebagai

5.

tenaga

Eksternal Peluang (O) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 telah menempatkan DINAS PEKERJAAN UMUM pada posisi strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan diklat bagi pegawai Tantangan (T) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah berimplikasi pada tuntutan perencanaan yang berkualitas dan berpihak kepada pemenuhan hak-hak masyarakat Membangun koordinasi antar TAPD dan Badan Anggaran DPRD Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan sumber daya manusia dan kualitas produk DINAS PEKERJAAN UMUM Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran DINAS PEKERJAAN UMUM lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat Peran penting Perguruan Tinggi dan lembaga studi maupun pusat-pusat kajian


67

6. 7.

8.

referensi penting dokumen perencanaan Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang Belum optimalnya implementasi kerjasama pembangunan antar daerah

6. 7.

8.

Belum sinkronnya dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta atau lembaga lain Meningkatnya tuntutan pelaksanaan pembangunan berbasis tata ruang daerah

Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional maupun global

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, maka Faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Dinas Pekerjaan Umum

2.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, Pengendalian dan pengawasan; 3.

Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah serta partisipasi antarpelaku pembangunan;

4.

Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.7.

Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pelaksanaan

pegangan

atau

petunjuk

program/kegiatan

guna

dalam

pengembangan

tercapainya

ataupun

kelancaran

dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan perangkat daerah. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :


68

1. Penyusunan dokumen Renstra dan Renja serta dokumen perencanaan lainnya, dengan arah kebijakan : a. Mewujudkan dokumen Renstra dan Renja yang mengikuti prosedur. b. Mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas berbasis geospasial. c. Mewujudkan dokumen yang tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. 2. Penyediaan alat berat dan sarana laboratorium, dengan arah kebijakan : a. Menyediakan alat-alat berat yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan dalam lingkup pekerjaan umum. b. Membangun sarana laboratorium kosntruksi yang memadai. 3. Peningkatan jangkauan ketersediaan air dan irigasi di daerah, dengan arahan kebijakan : a. Meningkatkan konservasi sumber daya air, dan penggunaan sumber daya air. b. Meningkatkan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan. c. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana irigasi melalui operasi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. 4. Perlindungan terhadap daya rusak air, dengan arahan kebijakan : a. Membangun bangunan penahan ombak/talud/bronjong pada wilayah yang rawan terhadap daya rusak air. b. Meningkatkan kualitas bangunan penahan ombak/talud/bronjong. 5. Menghubungkan semua Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dengan arahan kebijakan : a. Mempercepat pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan semua Kawasan Strategis Provinsi (KSP). b. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan semua Kawasan Strategis Provinsi (KSP).


69

6. peningkatan pelayanan sanitasi dan fasilitas umum, dengan arahan kebijakan : a.

Memaksimalkan pelayanan sanitasi.

b.

Menyediakan fasilitas umum yang memadai.

7. Revitalisasi kawasan kumuh, dengan arahan kebijakan : a.

Merevitalisasi kawasan kumuh.

b.

Membangun prasarana sarana umum kawasan permukiman yang memadai

8. Peningkatan kualitas aparatur jasa konstruksi, dengan arahan kebijakan : a.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur jasa konstruksi,

b.

Mengadakan pelatihan terhadap aparatur jasa konstruksi, dan

c.

Meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai.

9. Peningkatan perencanaan tata ruang, dengan arahan kebijakan : a.

Meningkatkan perencanaan rinci tata ruang.

b.

Meningkatkan kualitas dan kualitas aparatur perencana.


70

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 5.1. Program, kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara, maka program dan kegiatan, indikator kinerja dan

yang akan dijalankan

selama periode 2014-2019 adalah sebagaimana berikut : Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara


71

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah datakinerjayang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun

laporan

pertangungjawaban.

Indikator

kinerja

juga

merupakan

komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja PD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.


72

Tabel 6.1. Indikator Kinerja PD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

1

2

3

1

Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran

12 bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

60

bulan

2

Jumlah bulan tersedia dan terpeliharanya sarana / prasarana aparatur

12 bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

60

bulan

3

Jumlah Dokumen Renja dan Renstra

14 dok Renja dan 2 dok Renstra

2

dok

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

6

dok

4

Jumlah bulan terselenggaranya Website kePU-an

0

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

12

bulan

60

bulan

5

Jumlah Dokumen Database SDA berbasis Geospasial

0

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

5

dok

6

Jumlah Dokumen Database jaringan jalan dan jembatan berbasis Geospasial

1 dokumen

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

5

dok

7

Jumlah Dokumen Database prasarana Cipta Karya berbasis Geospasial

0

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

5

dok

8

Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana SDA

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

9

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan /

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls


9

73

Jembatan 10

Jumlah Dokumen Perencanaan Cipta Karya

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

11

Jumlah Dokumen Pengawasan Prasarana SDA

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

12

Jumlah Dokumen Pengawasan Jalan/Jembatan

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

13

Jumlah Dokumen Pengawasan CK

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

14

Jumlah dokumen laporan pemantauan / monitoring / evaluasi berbasis Geospasial

0

1

lap

1

lap

1

lap

1

lap

1

lap

5

lap

15

Jumlah dokumen pelaporan koordinasi/Monev ke-PU-an

0

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

5

dok

16

Jumlah Alat berat / alat Laboratorium ke-PUan

0

1

set

1

Set

1

Set

1

Set

1

Set

5

Set

17

Jumlah sumber air baku yang terjaga kelestariannya / terpelihara

0

1

lokasi

1

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

18

Panjang jalan inspeksi ke sumber air baku

0

1000

meter

1000

meter

1000

meter

1000

meter

1000

meter

19

Pembangunan sumber air baku

0

2

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

20

Jumlah sumber air baku yang rehabilitasi

0

1

lokasi

1

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

2

lokasi

450

Ha

500

Ha

500

Ha

550

Ha

600

Ha

70

orang

70

orang

95

orang

95

orang

120

orang

21

Luas layanan jaringan irigasi fungsonal

15.483 Ha (Tersebar di 25 Daerah Irigasi)

22

Jumlah orang penjaga bendung/jaringan irigasi

70 orang


8 5.000 10 8

lokasi meter lokasi lokasi

Ha

18.083

120

0rang

74

23

Pengamanan pantai / Penanganan sungai berpotensi banjir

24

32 lokasi

14

lokasi

14

lokasi

14

lokasi

14

lokasi

16

lokasi

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi / KSP yang terakses dengan kendaraan roda empat yang ditingkatkan

5 KSP

6

KSP

7

KSP

8

KSP

9

KSP

10

KSP

10

KSP

25

Jumlah KSP yang terisolasi / terpencil yang terakses kendaraan roda empat yang ditingkatkan

5 KSP

6

KSP

7

KSP

8

KSP

9

KSP

10

KSP

10

KSP

26

Jumlah simpul interkoneksi sistem jaringan jalan yang terakses kendaraan roda empat yang ditingkatkan

14 simpul

15

simpul

15

simpul

16

simpul

16

simpul

17

simpul

17

Simpul

27

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi / KSP yang terakses dengan kendaraan roda empat

5 KSP

6

KSP

7

KSP

8

KSP

9

KSP

10

KSP

10

KSP

28

Jumlah KSP yang terisolasi / terpencil yang terakses kendaraan roda empat

5 KSP

6

KSP

7

KSP

8

KSP

9

KSP

10

KSP

10

KSP

29

Jumlah simpul interkoneksi sistem jaringan jalan yang terakses kendaraan roda empat

14 simpul

15

simpul

15

simpul

16

simpul

16

simpul

17

simpul

17

Simpul

30

Jumlah Kawasan Strategis Provinsi / KSP terakses dengan kendaraan roda empat yang terpelihara

5 KSP

6

KSP

7

KSP

8

KSP

9

KSP

10

KSP

10

KSP

31

Jumlah KSP yang terisolasi / terpencil terakses kendaraan roda empat yang terpelihara

5 KSP

6

KSP

7

KSP

8

KSP

9

KSP

10

KSP

10

KSP

32

Jumlah simpul interkoneksi sistem jaringan jalan terakses kendaraan roda empat yang terpelihara

14 simpul

14

simpul

15

simpul

16

simpul

17

simpul

18

simpul

18

simpul

33

Cakupan pelayanan air minum

57,40%

59,50

%

58,50

%

59,50

%

60,50

%

61,50

%

61,5

%

34

Cakupan pelayanan sanitasi

57,35%

59,85

%

60,85

%

61,85

%

62,85

%

63,85

%

63,85

%

35

Luasan permukiman kumuh

39,15 Ha

10

Ha

20

Ha

20

Ha

20

Ha

40

Ha

110

Ha


72

lokasi

75

1

kawasan / rg terbuka

1


1


1


1


5


1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Gedung

1

Gedung

1

Gedung

1

Gedung

1

Gedung

5

Gedung

150 unit

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

Jumlah kegiatan Peningkatan kualitas Jasa Konstruksi

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

41

Jumlah SDM mengikuti keg Peningkatan kualitas Jasa Konstruksi

0

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

1

Ls

42

Jumlah dok Rencana Rinci Tata Ruang Kab / Kota

5 Kab

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

2

dok

6

dok

43

Jumlah sistem informasi Penataan Ruang

0

1

sistem

1

sistem

1

sistem

1

sistem

1

sistem

1

sistem

44

Jumlah dok laporan kegiatan pemantauan / pembinaan PPNS Penataan Ruang

0

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

5

dok

45

Jumlah dok laporan Koordinasi / pemantauan / pengendalian pemanfaatan ruang

0

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

1

dok

5

dok

36

Jumlah kawasan / ruang terbuka yang terbangun / tertata

37


38

Jumlah Perawatan gedung

39

Jumlah Rumah PNS terbangun

40

-


76

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2014 – 2019 INSTANSI VISI MISI I

: Bappeda Provinsi Maluku Utara : “Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Cinta” : Meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur Bappeda (Misi Cerdas). Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No.

Program Pembangunan

1 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

3

5

Indikator Kinerja (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)

3

4

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan

Jumlah kebutuhan administrasi dalam 1 tahun anggaran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah/persentase Kapasitas Aparatur yang ditingkatkan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Jumlah Aparatur yang bermasalah dengan disiplin

Tahun 2015 Target 5

Tahun 2016

Rp (Juta) 6 28,090

Target 7

Tahun 2017

Rp (Juta) 8 30,899

Target 9

Rp (Juta) 10 33,989

Tahun 2018 Targ et 11

Rp (Juta) 12 37,388

Tahun 2019 Target 13

Rp (Juta) 14 41,127

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target 15

Rp.

16 171,492

1,196

1,315.60

1,447.16

1,591.88

1,751.06

7,301.70

525

577.50

635.25

698.78

768.65

3,205.18

230

253

278.30

306.13

336.74

1,404.17

300

330

363.00

399.30

439.23

1,831.53


77

6

7

8

9

10

11

12

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Persentase Aparatur Perencana yang telah mengikuti Diklat Perencanaan Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi, Kab/Kota dan Pusat Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi antar Provinsi, Kab/Kota dan Pusat Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana antar Provinsi, Kab/Kota dan Pusat

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud antar Provinsi, Kab/Kota dan Pusat

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan; Program Kerjasama Pembangunan;

Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumlah Kerjasama yang difasilitasi

1,000

1,100

1,210.00

1,331.00

1,464.10

3.08

6,105.10 50

9 kab/kota

Mening kat

5,000

5,500

6,050.00

6,655.00

7,320.50

4,000

4,400

4,840.00

5,324.00

5,856.40

24,420.40

4,000

4,400

4,840.00

5,324.00

5,856.40

24,420.40

4,000

4,400

4,840.00

5,324.00

5,856.40

24,420.40

4,000

4,400

4,840.00

5,324.00

5,856.40

890

979

1,076.90

1,184.59

1,303.05

1 kabupaten


3 kabupa ten Mening kat

78

30,525.50

24,420.40

5,433.54

13

14

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Pengembangan Data dan Informasi;

Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis yang dikembangkan

0 1,331

1,464

1,610.51

1,771.56

1,948.72

1,618

1,780

1,957.78

2,153.56

2,368.91

10 KSCT

8,125.89

Jumlah Dokumen 9,878.05

RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

79

TAHUN 2014 – 2019 INSTANSI VISI MISI I

: Bappeda Provinsi Maluku Utara : “Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Cinta” : Meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur Bappeda (Misi Cerdas). CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

SASARAN TUJUAN 1. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

sda

URAIAN

SATUAN

Terselenggaranya 1. Meningkatnya bimbingan teknis kualitas SDM yang dan peningkatan memiliki kompetensi SDM kemampuan dalam Bappeda bidang perencanaan 2. Meningkatnya SPM internal yang diberikan 3. Meningkatnya loyalitas, dedikasi dan motivasi pegawai terpenuhinya Tersedianya kebutuhan sarana kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan

TARGET 2017 2018 50 60

Orang

2015 30

2016 40

% pelayanan

80

80

90

95

95

% absensi

70

80

85

90

95

paket

1

1

1

1

1


2019 80

KEBIJAKAN

PROGRAM

Peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja penyelenggara an pemerintahan

Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggara an urusan Perencanaan Pembangunan

Peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja penyelenggara an pemerintahan

Program peningkatan sarana dan prasarana Perencanaan Pembangunan

80

INSTANSI : Bappeda Provinsi Maluku Utara VISI : “Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Profesional dalam Mendorong Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kepulauan yang Religius, Sehat, Cerdas, Produktif, dan Sejahtera dalam Bingkai Perdamaian Abadi” MISI V : Menyediakan data perencanaan pembangunan yang mutakhir dan mudah diakses TUJUAN URAIAN

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemangku kepentingan dalam penyediaan data yang mudah di akses melalui internet Sda

Pengelolaan urusan, pelayanan, informasi Perencanaan Pembangunan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet

Terkelolanya urusan, pelayanan, informasi Perencanaan Pembangunan menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet

Tersedianya data dasar perencanaan untuk pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat, sarana prasarana Provinsi, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur yang mutakhir

Tersedianya data dasar perencanaan untuk pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat, sarana prasarana Provinsi, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur yang mutakhir

SASARAN SATUAN

Ketersediaan jenis data perencanaan

2009

2010

TARGET 2011

5

5

5


CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 2012

2013

5

5

Peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam pembangunan

Program pengelolaan data perencanaan pembangunan

81

INSTANSI : Bappeda Provinsi Maluku Utara VISI : “Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Profesional dalam Mendorong Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kepulauan yang Religius, Sehat, Cerdas, Produktif, dan Sejahtera dalam Bingkai Perdamaian Abadi” MISI Ill : Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan pembangunan TUJUAN

SASARAN URAIAN

Perencanaan pembangunan menjadi efisien dan dapat dipertanggungjawabk an Memberikan masukan kepada Gubernur terhadap hasil pelaksanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan

Adanya pengelolaan urusan Perencanaan Pembangunan yang semakin efisien dan akuntabel Terselesaikannya semua peraturan perundangan daerah tentang perencanaan pembangunan dikaji ulang dan disempurnakan guna mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan

SATUAN

Meningkatnya kualitas Pengelolaan urusan Perencanaan Pembangunan semakin efisien dan akuntabel

kali

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui Pengkajian & penyempurnaan semua peraturan perundangan daerah tentang perencanaan pembangunan guna mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan

Jumlah pengkajian

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

2009 `1

2010 1

TARGET 2011 1

2012 1

2013 1

2

3

3

4

5


Peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja penyelenggar aan pemerintahan

Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggara an urusan Perencanaan Pembangunan

82

Tata Ruang yang lebih tertib dan konsisten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Tersusunnya kebijakan pemanfaatan ruang

Meningkatkan partisipasi masyarakat

Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatkan pelayanan pembangunan bagi seluruh wilayah kabupaten/kota

Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pembangunan melalui kerjasama antara berbagai stakeholder yang berkepentingan dalam mewujudkan kemajuan pembangunan di daerah

1. Tersedianya Fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 2. Terlaksanan ya Survey dan pemetaan 3. Terlaksanan ya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

Kegiatan

1

1

1

1

1

Kegiatan

1

1

1

1

1

Kegiatan

1

1

1

1

1

Tersedianya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 1. Terlaksananya Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 2. Terlaksananya Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 3. Terlaksananya Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 4. Terlaksananya Koordinasi

Kegiatan

1

1

1

1

1

Jumlah kerjasama

1

1

1

1

1


Mengembangk an penataan ruang yang berdampak pada pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam

Program Pemanfaatan Ruang (PSPPR)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PSPPR) Meningkatkan kerjasama inter dan intra wilayah

Program Peningkatan kerjasama

83

pemecahan masalah-masalah daerah 5. Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Sda

Sda

 Tersedian ya kajian arah pengembangan ekonomi Maluku Utara di tingkat lokal, nasional dan regional;  Tersedian ya kajian arah pengembangan Iptek di tingkat lokal, Regional dan nasional;  Sesuainya arah kebijakan litbang daerah dengan litbang nasional

Tersedianya Kajian arah pengembangan ekonomi Maluku Utara di tingkat lokal, nasional dan regional

paket

1

1

1

1

1

Tersedianya Kajian arah pengembangan Iptek di tingkat lokal, Regional dan nasional

paket

1

1

1

1

1

Tersesuaikannya arah kebijakan litbang daerah dengan litbang nasional

paket

1

1

1

1

1


Program penelitian dan pengembangan daerah

84

INSTANSI : Bappeda Provinsi Maluku Utara VISI : “Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Profesional dalam Mendorong Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kepulauan yang Religius, Sehat, Cerdas, Produktif, dan Sejahtera dalam Bingkai Perdamaian Abadi” MISI IV : Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang sinergis dan aplikatif TUJUAN

SASARAN URAIAN

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Ditetapkan dan diterapkannya regulasi dan pembiayaan sistem pengembangan Perencanaan Pembangunan Secara Keseluruhan

sda

Terselenggaranya pengaturan pembiayaan urusan pelayanan perencanaan pembangunan

sda

Ditetapkannya regulasi terhadap komponen-komponen strategis dalam implementasi urusan perencanaan pembangunan

Ditetapkannya peranan APBD dan APBN dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan secara keseluruhan Ditetapkannya bentuk kelembagaan penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan yg efisien pembiayaannya Ditetapkannya regulasi terhadap komponenkomponen strategis dalam implementasi sistem Perencanaan Pembangunan

SATUAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

kali

2009 1

2010 1

TARGET 2011 1

2012 1

2013 1

kali

1

1

1

1

1

kali

1

1

1

1

1


Peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja penyelenggar aan pemerintaha n

Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan & regulasi Perencanaan Pembangunan

85

sda

Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan antisipatif terhadap perkembangan masa depan

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan antisipatif terhadap perkembangan masa depan

kali

1

1

1

1

1

sda

 Tersedianya perencanaan dan pembiayaan pembangunan sistem perekonomian daerah;  Sesuainya perencanaan PD fungsi perekonomian dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD  Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan perekonomian

Tersususnnya masterplan pembangunan ekonomi daerah

paket

1

1

1

1

1

Tersususnnya indikator ekonomi daerah Tersususnnya perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Terlaksananya Koordinasa perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersususnnya tabel input output daerah Tersususnnya masterplan penanggulangan kemiskinan Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

kali

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

kali

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

sda sda

sda

sda sda

sda


Program perencanaan pembangunan perekonomian

86

sda sda

sda

sda

sda

sda

 Tersedianya perencanaan dan pembiayaan pembangunan sosial budaya;  Sesuainya perencanaan PD fungsi sosial budaya dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD  Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan sosial budaya  Tersedianya perencanaan dan pembiayaan sistem infrastruktur kota Sofifi untuk pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur;

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Terlaksananya koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya perencanaan dan pembiayaan sistem infrastruktur kota Sofifi utk pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1


Program perencanaan pembangunan Sosial Budaya

Program perencanaan pembangunan sarana prasarana kota Sofifi

87

sda

sda

sda

sda

 Sesuainya perencanaan PD fungsi sarana prasarana kota dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD dan  Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan sarana prasarana kota Sofifi

 Tersedianya perencanaan dan pembiayaan sistem pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;  Sesuainya perencanaan PD fungsi lingkungan hidup dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD dan

Tersusunnya perencanaan dan pembiayaan sistem infrastruktur kota Sofifi utk pembangunan perekonomian, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur Tersusunnya perencanaan dan pembiayaan sistem infrastruktur kota Sofifi utk pembangunan perekonomian,kesejah teraan rakyat, lingkungan hidup, tatapraja dan aparatur Tersususnnya perencanaan dan pembiayaan sistem pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup Tersususnnya perencanaan PD fungsi lingkungan hidup dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1


Program perencanaan pembangunan lingkungan hidup

88

sda

sda

Sda

sda

sda

 Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup  Tersedianya perencanaan dan pembiayaan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) pada tiap tingkatan pemerintahan;  Sesuainya perencanaan PD fungsi tatapraja dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD  Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan tatapraja  Tersedianya perencanaan dan pembiayaan sistem pengelolaan aparatur berdasarkan kompetensi;

Tersususnnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup

paket

1

1

1

1

1

Tersedianya perencanaan dan pembiayaan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) pada tiap tingkatan pemerintahan Tersesuaikannya perencanaan PD fungsi tatapraja dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan tatapraja Tersedianya perencanaan dan pembiayaan sistem pengelolaan aparatur berdasarkan kompetensi

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1


Program perencanaan pembangunan tatapraja

Program perencanaan pembangunan aparatur

89

sda

Tersesuaikannya perencanaan PD fungsi aparatur dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan aparatur Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Tersusunnya rancangan RPJMD

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

-

-

-

-

sda

Terselenngaranya Musrenbang RPJMD

paket

1

-

-

-

-

sda

Ditetapkannya RPJMD Tersusunnya rancangan RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD

paket

1

-

-

-

-

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

sda

sda

sda

sda sda

 Sesuainya perencanaan PD fungsi aparatur dengan arah kebijakan dan indikator kinerja RPJMD  Meningkatnya efektifitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan aparatur  Tersusunnya RPJPD, RPJMD dan RKPD, KUA-PPA, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi;  Tersusunnya pedoman dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;  Terlaksananya pembinaan teknis perencana PD


Program pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

90

sda sda

sda

sda

Ditetapkannya RKPD Terlaksananya Koordinasi penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi penyusunan laporan keterngan pertanggung jawaban (LKPJ) Terlaksananya Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1

paket

1

1

1

1

1


91

MISI I. Misi Cerdas

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran mewujudkan sumberdaya manusia yang Tersedianya pangan yang bermutu 1. sehat, cerdas, produktif dan berdaya dan terjangkau, meningkatnya status 2. saing tinggi, meningkatkan tingkat gizi masyarakat, terutama ibu, bayi kesejahteraan penduduk Maluku Utara, dan anak balita, pelayanan dan mewujudkan peningkatan kesehatan dan pendidikan dasar keberdayaan perempuan dan generasi yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender muda serta perlindungan anak


Awal (2014)

2015

Kondisi (Tahun) 2016 2017

2018

Akhir (2019)

92

BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara merupakan pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa datang, dengan partisipasi dan respon dari semua pemangku kepentingan, sekaligus merupakan manifestasi dari respon Dinas Perkerjaan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Rencana Strategis ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampakdampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasional organisasi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara. Rencana Strategis yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara telah memperhatikan permasalahan, faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut dipadukan dan disingkrunkan dengan rencana program

yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini. Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Dan keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2014‐2019

93

swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Renstra

ini

disusun

sebagai

pedoman

Dinas

Pekerjaan

Umum

untuk

melaksanakan Program dan Kegiatan sampai lima tahun mendatang. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.


94

BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents