BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1. Kedudukan Kabupaten Pekalongan sebagai Daerah Otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Undangundang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Daerah Kabupaten berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
meliputi perencanaan dan pengendalian
pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan
masyarakat;
ketertiban umum
penyediaan
sarana
dan
dan
ketentraman
prasarana
umum;
penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi; usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi pelayanan modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam Tahun
2014
menjalankan
pemerintahan
Pemerintah
Kabupaten
dan
pembangunan
Pekalongan
masih
berdasarkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat
Daerah
melalui
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Pekalongan yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4, 5, 6, dan 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dan bertanggung
jawab
kepada
pimpinan
DPRD
dan
secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanankan kewenangan desentralisasi, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
2
spesifik., dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan
merupakan
Perangkat
Daerah
sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 2. Tugas dan Fungsi Pada Daerah Kabupaten di bentuk Lembaga Perangkat Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas
dan
kewenangannya.
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Pekalongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah,
Lembaga
Teknis
Daerah,
Kecamatan
dan
Kelurahan. Tugas dan Fungsi dari masing-masing lembaga perangkat daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pimpinan Pemerintahan Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta mengemban fungsi manajemen pemerintahan di daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat monitoring dan evaluasi (Surat Mendagri Nomor 120/562/S.J tanggal 3 Maret 2004 tentang Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67,
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1)
Memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pacasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memelihara
Tahun
1945
keutuhan
Indonesia. 3
serta Negara
mempertahankan Kesatuan
dan
Republik
2)
Menaati
seluruh
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan. 3)
Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4)
Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5)
Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
6)
Melaksanakan program strategis nasional; dan
7)
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
b. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
Lembaga
Lain
Daerah,
Kecamatan
dan
Kelurahan.dengan fungsi :
penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
pemerintahan daerah;
pembinaan
administrasi
dan
aparatur
pemerintahan
daerah;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan,
administrasi
keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 4
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; penyediaan
dan
pengkoordinasian
tenaga
ahli
yang
diperlukan oleh DPRD. d. Tugas
Dinas
Daerah
Kabupaten
adalah
melaksanakan
kewenangan desentralisasi, dengan fungsi : perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tugasnya; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tugasnya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya. e. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dengan fungsi : perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya ; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya f. Tugas
Kecamatan
penyelenggaraan
adalah
membantu
Pemerintahan,
Bupati
Pembangunan
dalam dan
Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya, dengan fungsi :
5
-
pengkoordinasian
penyelenggaraan
pemerintahan
di
Wilayah Kecamatan ; -
penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
-
penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
-
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
-
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;
-
penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa;
-
Pembinaan Kelurahan;
-
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
-
Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten;
-
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
-
Penyusunan
program,
pembinaan
administrasi,
ketatausahaan dan rumah tangga; -
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Tugas
Kelurahan
adalah
membantu
Camat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan fungsi : -
Pelaksanaan
pelimpahan
sebagaian
kewenangan
pemerintahan dari Kecamatan; -
Pelayanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
-
Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan
pembangunan
dan
pembinaan
Kemasyarakatan; -
Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
-
Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
-
Pelaksanaan
kegiatan
dalam
ketentraman dan ketertiban wilayah;
6
rangka
pembinaan
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Susunan Organisasi Susunan Pekalongan
Organisasi
Pemerintah
berdasarkan
Peraturan
Daerah Daerah
Kabupaten Kabupaten
Pekalongan Nomor 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2011 pada intinya adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, terdiri dari : -
Sekretaris Daerah.
-
Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
-
1)
Asisten Pemerintahan;
2)
Asisten , Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3)
Asisten Administrasi.
Bagian, terdiri dari : 1)
Bagian Tata Pemerintahan;
2)
Bagian Humas;
3)
Bagian Hukum;
4)
Bagian Perekonomian ;
5)
Bagian Pembangunan;
6)
Bagian Kesra;
7)
Bagian Organisasi Dan Kepegawaian;
8)
Bagian Umum;
9)
Bagian Asset.
b. Sekretariat DPRD, terdiri dari :
Sekretaris DPRD;
Bagian Persidangan, Risalah Dan Dokumentasi;
Bagian Umum.
c. Dinas Daerah, terdiri dari : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaann Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral; 7
Dinas Kesehatan; Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan; Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika; Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata. d. Lembaga Teknis, terdiri dari : Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan; Badan
Penanaman
Modal
Dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu; Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan
Keluarga Berencana; RSUD; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ;. e. Pemerintah Kecamatan, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Petungkriyono; Kecamatan Lebakbarang; Kecamatan Talun; Kecamatan Kandangserang; Kecamatan Paninggaran; Kecamatan Doro; Kecamatan Buaran; Kecamatan Karangdadap; Kecamatan Kedungwuni; 8
Dan
Kecamatan Kajen; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kesesi; Kecamatan Wonopringgo; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wiradesa; Kecamatan Wonokerto; Kecamatan Sragi; Kecamatan Siwalan; Kecamatan Tirto. f. Pemerintah Kelurahan, terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Kedungwuni Barat; Kelurahan Kedungwuni Timur; Kelurahan Pekajangan; Kelurahan Sapugarut; Kelurahan Simbangkulon; Kelurahan Bligo; Kelurahan Bener; Kelurahan Pekuncen; Kelurahan Mayangan; Kelurahan Kepatihan; Kelurahan Gumawang; Kelurahan Sragi; Kelurahan Kajen. 4. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan berjumlah 10.342 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria pendidikan formal ( Tabel I.I ) SD 141 orang, SLTP 391 orang , SLTA 2.072 orang, Diploma 2.913 orang, S1 4.544 orang dan S2 281 orang. yang telah mengikuti pendidikan pimpinan ( Tabel I.2 ) dengan kriteria Diklatpim Tingkat I belum ada, Diklatpim Tingkat II 22 orang, Diklatpim Tingkat III 108 orang, Diklatpim Tingkat IV 301 orang dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ( Tabel I.3) Golongan I 300 orang, Golongan II 2.635 orang, Golongan III 4.135 9
orang, dan Golongan IV 3.272 orang, serta dibantu oleh pegawai tidak tetap berjumlah 234 orang yang tersebar pada Satuan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tabel 1.1 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Formal No.
Jenis Pendidikan
Jumlah
1.
SD
141
2.
SLTP
391
3.
SLTA
2.072
4.
Diploma
2.913
5.
S1/ D4
4.544
6.
S2
281 JUMLAH
10.342
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2014 Tabel 1.2 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Struktural No.
Pendidikan Struktural
Jumlah
1.
Diklat. Pim. Tk I
-
2.
Diklat. Pim. Tk II
22
3.
Diklat. Pim. Tk III
108
4.
Diklat. Pim. Tk IV
301
JUMLAH
531
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2014. 10
Tabel 1.3 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Golongan No.
Golongan
Jumlah
1.
Golongan I
300
2.
Golongan II
2.635
3.
Golongan III
4.135
4.
Golongan IV
3.272
JUMLAH
10.342
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2014.
5. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tabel 1.4 Aset tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan terdiri dari : No.
Nama Bidang Barang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air/ Irigasi Bangunan Gedung Monumen Alat-alat Besar Alat-alat Bengkel dan alat ukur Alat-alat Pertanian dan peternakan Alat-alat angkutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dn alat komunikasi Alat-alat Kedokteran 11
Jumlah Barang
Ket.
1,361 Bidang 547 Km 2,040 Buah 141,401 1,880 155 304 317 1,235 321,468 1,427 7,267
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Alat-alat Laboratorium Alat-alat keamanan Instalasi Jaringan Buku Perpustakaan Barang Bercorak dan kesenian/Kebudayaan Hewan, Ternak dan Tanaman Konstruksi dalam pengerjaan
2,407 4 223 925 1,642,362 1,727 48 6
Sumber : Bagian Asset Setda Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 B. LINGKUNGAN STRATEGIS Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak antara 6-723’ LS dan 10910978’BT sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang dengan pusat Pemerintahan di Kajen. Wilayah Kabupaten memiliki luas 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, dan terdiri dari 272 desa dan 13 kelurahan. Dari total luas tersebut 30,36% (253,86 Km²) diantaranya berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya 69,64% ( 582,27 Km²). Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Secara topografi
Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara
wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, ada 60 desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah. Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2014 menurut angka dari BPS akhir tahun 2013 tercatat sebanyak 861.082 jiwa, terdiri dari laki-laki 427.815 jiwa dan perempuan 433.267 jiwa. Dibanding tahun sebelumnya sebanyak 854.337 jiwa, yang terdiri dari 12
laki-laki 424.465 jiwa dan perempuan 429.872 jiwa, sehingga mengalami pertumbuhan sekitar 6.745 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan selama 2009 – 2013 cenderung mengalami penurunan. Prosentase penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 13,51% turun dari tahun 2012 sebesar 13,86%. Hal ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 14,44% pada tahun 2013.
Dengan demikian hal tersebut
sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya untuk selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan menuju target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, untuk target komoditas padi pada tahun 2014 adalah 53,31 kuintal/ha untuk realisasinya sebesar 55,28 kuintal/ha lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 51,20 kuintal/ha.
Realisasi padi
melebihi target RPJMD hal ini didukung oleh berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas PertanianPerkebunan dan Kehutanan antara lain dalam bentuk bantuan benih bersubsidi, pupuk dan pestisida serta sarana pengendali OPT secara kiimiawi maupun nabati dan alat mesin lainnya, peningkatan pengetahuan petani melalui kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Kawasan, Optimasi Lahan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, dam parit, embung dan saprodi lainnya serta dengan adanya kesiapsiagaan dan
komunikasi
yang
baik antara
masyarakat
dengan
aparat
pemerintah juga pembatasan alih fungsi lahan melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Untuk
target Komoditas
jagung tahun 2014 adalah sebesar 39,41 kuintal/ha sedangkan realisasinya sebesar 44,38 kuintal/ha lebih tinggi dari pada realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 44,24 kuinta/ha. Untuk target kedelai tahun 2014 adalah sebesar 15,39 kuintal/ha sedangkan realisasi tahun 2014 adalah sebesar 11,58 kuintal/ha lebih tinggi dari realisasi tahun 2013 sebesar 11,43 kuintal/ha. Pada tahun 2014 APK mengalami kenaikan baik APK PAUD, SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Akan tetapi ada sebagian 13
tidak mencapai target yaitu APK SD/MI semula target 105% tercapai 103% dan APK SMA/SMK yang di targetkan 70% hanya tercapai 66,31%. Ini membuktikan
bahwa
kesadaran masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya semakin tinggi dengan semakin banyaknya anak yang sekolah keluar Kabupaten Pekalongan. Demikian
juga
untuk
APM
SD/MI,
SMP/MTs
maupun
SMA/SMK/MA mengalami kenaikan di semua jenjang. Untuk SD/MI dari 87,33% menjadi 92,15%, SMP yang tahun 2013 sebesar 75,56% menjadi 81,19% pada tahun 2014 serta SMA/SMK/MA dari 43,76% menjadi 45,21%. Tetapi untuk SMP/MTs tidak mencapai target karena masih terlalu banyak usia di bawah 12 tahun dan diatas 15 tahun yang menjadi siswa SMP/MTs. Angka putus sekolah mengalami peningkatan di semua jenjang, dan semuanya melebihi target yang diinginkan. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi, dan berkurangnya biaya pendidikan dikarenakan adanya BOS, Pendampingan BOS, dan beasiswa miskin (BSM) yang menjadi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI sebanyak 101.152 siswa (666 sekolah) besarannya Rp30.000,00/tahun sehingga telah dicairkan sejumlah Rp3.034.560.000,00 dan untuk SMP/SMPLB/MTS sebanyak 39.855 siswa (126 sekolah) besarannya Rp50.000,00/tahun sehingga dicairkan sejumlah Rp1.992.750.000,00. Sementara beasiswa miskin (BSM) untuk semua jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : - Tingkat SD Usulan BSM yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Non KPS sejumlah 40.764 siswa dari jumlah keseluruhan 78.427 siswa, dengan realisasi penerima BSM sejumlah 31.514 siswa (40,18%) per siswa Rp450.000,00 sehingga total mencapai Rp14.181.300.000,00 dan yang yang belum menerima sejumlah 9.250 siswa (Non KPS). - Tingkat SMP 14
Usulan BSM yang memiliki kartu Perlindungan Sosial (KPS ) dan Non KPS sejumlah 13.147 siswa dari total 30.651 siswa, dengan realisasi penerima BSM sejumlah 10.047 siswa (32,77%) per siswa Rp750.000,00 sehingga total mencapai Rp7.535.250.000,00 dan yang belum menerima 3.100 siswa (Non KPS). - Tingkat SMA/SMK Usulan BSM yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Non KPS sejumlah 9.797 siswa dari 21.393 siswa, dengan realisasi 4.322 siswa (20,20%) per siswa sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total mencapai Rp4.322.000.000,00 dan yang belum menerima 5.479 siswa. Kesadaran masyarakat yang di perkuat dengan adanya peningkatan prosentase angka melanjutkan sekolah pada tahun 2014, baik jenjang SMP/MTs maupun SMA/SMK menunjukkan peningkatan. Guna mendukung anka melanjutkan sekolah dan akses pemerataan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan antara lain : - Peningkatan pembangunan
kuantitas
dan
kualitas
ruang
kelas
baru
pendidikan maupun
melalui
rehabilitasi
ringan/sedang/berat sekolah. - Peyaluran bantuan pendampingan BOS SD dan SMP. - Bantuan Beasiswa Miskin untuk SD, SMP dan SMA serta SMK. Angka
Kematian
Bayi (AKB) di Kabupaten
Pekalongan
mengalami penurunan, pada tahun 2013 AKB sebesar 9,92 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 AKB 7,3 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi riil sebanyak 116 bayi. Penyebab terbesar kematian bayi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sekitar 25,86%, disusul kasus Akfisia (sesak napas) sebesar 23,28%, Diare 1,72%, Pneumonia 2,59%, Sepsis 2,59% sedangkan sisanya 43,97% kasus lainnya (Infeksi, kongenital, ikterus, dll) Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikanl, pada tahun 2013 AKI sebesar
15
183.24 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 AKI39 kasus ( 229 per 100.000 kelahiran hidup). Penyebab terbesar kematian Ibu hamil (6)/ bersalin (4)/ nifas (28) secara umum penyebab kematian ibu karena faktor usia resiko tinggi. Dari 39 kematian ibu, 16 diantaranya disebabkan PEB/ Preeklamsi. 6 disebabkan pendarahan, 4 kasus jantung/ decomp, 3 Karena Infeksi, 2 Karena TB paru dan sisanya karena penyakit penyerta lainnya (5 kasus) Angka Kematian /Case Fatality Rate (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, dimana pada tahun 2014masih mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 dari 1.03% menjadi 2,79%. Masih terjadinya kematian akibat DBD kemungkinan karena keterlambatan membawa penderita ke Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan dan kurangnya pengetahuan keluarga penderita tentang tanda-tanda penyakit DBD serta kemungkinan karena penatalaksanaan penderita DBD yang kurang tepat di Rumah Sakit. Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang yang lalu. Dari 940 jumlah TBC BTA (+) yang diobati, ditemukan 952 BTA Pos yang dikonversi (91%). Case Detection Rate (Penemuan Penderita Baru) TB > 82.1%, adalah penemuan penderita TB.Diperoleh dari perhitungan persentase jumlah penderita yang ditemukan dibagi dengan jumlah keseluruhan kasus TB yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2014, perkiraan 940penderita TB yang ada, sebanyak 952 orang ditemukan (91%). Penderita HIV dapat diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penderita pada tahun 2014 sebanyak 37 orang dibagi jumlah orang yang beresiko tertular HIV sebanyak 10.562 orang. Diperoleh hasil 0,34 dari target yang ditetapkan <0,5%. Hal ini dikarenakan belum semua penderita HIV ditemukan. Angka Estimasi Penderita HIV/AIDS kab Pekalongan adalah 400 16
Accute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 Th, AFP rate ditemukan 5 kasus (69,1%), tujuan penemuan kasus lumpuh layuh di masyarakat adalah untuk membuktikan bahwa kelumpuhan bukan disebabkan karena virus polio liar, specimen tinja dikirim ke laboratorium Biofarma Bandung. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah sesuai target yaitu 100%, penangganan dari tingkat PKD, Bidan Desa sudah tertangani < dari 24 jam Cakupan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2014 tercapai 98.76 %, Cakupan UCI berdasarkan target nasional (100%) pencapainan imunisasi dasar lengkap di 285 desa pada wilayah Kabupaten Pekalongan tercapai kekebalan komunitas di 285 desa, dan Pencapaian UCI tingkat puskesmas mencapai 100%. Hasil kegiatan penimbangan Balita yang dilaksanakan pada tahun 2014 sejumlah 60.821 Balita. Diperoleh data hasil prosentase balita gizi buruk sebesat 0.09% (63 balita) angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan 1,3% dan lebih kecil dari tahun 2013. Seluruh balita gizi buruk mendapatkan perawatan. Jumlah Posyandu di Kabupaten Pekalongan sebanyak 1.383 posyandu. Bila dibandingkan dengan rata-rata jumlah Balita sebanyak 60.821 Balita, diperoleh angka rasio Posyandu sebesar
23 per 1.000
Balita Cakupan Jamban keluarga di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 sebesar 64,43% dimana dari 609.375 KK yang diperiksa sebanyak 134.394 KK yang memiliki jamban. Angka ini meningkat dibanding tahun 2013, dimana cakupan jamban sebesar 64,39%. dengan meningkatnya cakupan, menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Cakupan rumah sehat tahun 2014 sebesar 57,34% dimana dari jumlah 181.574 rumah yang diperiksa /dibina sebanyak 8.160 rumah dinyataka sehat sebanyak 3.596 rumah. Secara target cakupan ini belum tercapai, dan menurun dibanding tahun 2013. 17
Cakupan sarana air bersih tahun 2014 sebesar 83,14% yaitu dari sejumlah 193.616 rumah tangga, terdapat 146.987 rumah tangga menggunakan air bersih, cakupan ini melampaui target (78%) dan meningkat dibanding tahun 2013. Penempatan tenaga kerja pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 22,56% apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Dengan rincian, AKL berkurang sebesar 28,08%, AKAD berkurang sebesar 24,06%, dan AKAN bertambah sebesar 15,86%. Pada Tahun 2014 di Kabupaten pekalongan terdapat 3 Unit Rumah Sakit, yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Pemerintah yaitu RSUD Kraton (BLUD) dan RSUD Kajen (BLUD) serta 1 Rumah Sakit Swasta yaitu RSI Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Pekalongan sebesar 0,0034 per 1.000 penduduk. Jumlah Puskesmas tahun 2014 sebanyak 27 Puskesmas terdiri dari 8 Puskesmas Perawatan dan 19 Puskesmas non perawatan yang tersebar di 19 Kecamatan. Puskesmas Pembantu sebanyak 50 Unit, Pos Kesehatan Desa (PKD) 171 Unit, dan Posyandu sebanyak 1.383 Posyandu. Bila Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu, PKD dan Posyandu) dibandingkan dengan jumlah Penduduk sebanyak 858.074 Jiwa, diperoleh angka rasio 0,28 per 1.000 penduduk atau 2,8 per 10.000 Penduduk. Rasio Puskesmas 0,026 per 1.000 penduduk dan Rasio Pustu sebesar 0,041 per 1.000 penduduk Jumlah Kunjungan Pasien Jamkesmas di Sarana Pelayanan Kesehatan sebanyak 384.209 orang, atau 72,12%. Jumlah kunjungan meningkat dibanding tahun 2012 (70,12%). Selain Puskesmas, terdapat pula Instalasi Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), yang melaksanakan pemeriksaan sampel bakteriologi lingkungan, parasitologi lingkungan, kimia lingkungan dan sampel klinis Fenomena penurunan jumlah AKL dan AKAD menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat dari para pencari kerja untuk bekerja di luar hubungan industrial, semisal dengan berwirausaha dan lain sebagainya. Hal ini perlu mendapat apresiasi, karena dengan bekerja di 18
luar hubungan industrial semisal dengan berwirausaha, dapat mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, dapat dikatakan juga bahwa menurunnya minat para pencari kerja untuk ditempatkan pada perusahaan-perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Pekalongan juga dipengaruhi oleh adanya penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah Sedangkan meningkatnya jumlah penempatan di luar negeri, hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Rincian Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) berdasarkan negara tujuan adalah sebagai berikut : (1) Oman 15,58%; (2) Taiwan 9,13%; (3) Malaysia 45,63%; (4) Singapura 19,39%; (5) Hongkong 9,13%; dan (6) Bahrain 1,14%. Sementara dari sisi jumlah perusahaan yang tercatat pada tahun 2014 sejumlah 512 Perusahaan dengan klasifikasi : (1) 27 Besar; (2) 168 Sedang / Menengah; dan (3) 317 Kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 30.694 yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki 20.513 orang dan tenaga kerja perempuan 10.181 orang Pada tahun 2014, pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Manajemen Koperasi/KUD yang dilaksanakan terdiri atas kegiatan fasilitasi pembentukan koperasi baru sebanyak 10 koperasi, pembubaran 10 koperasi dan audit tata kelola manajemen koperasi sebanyak 10 koperasi. Pembentukan koperasi dimulai dengan kegiatan penyuluhan rencana pendirian koperasi, pembuatan akta pendirian di Notaris Welasih Widiastuti hingga pembuatan Badan Hukum. Sedangkan untuk kegiatan pembubaran dilakukan pada koperasi yang sudah diverifikasi data terlebih dahulu yang sangat memungkinkan dibubarkan oleh pemerintah. Ada beberapa tahapan yang meliputi pembentukan Tim Penyelesai, pemberitahuan kepada koperasi yang akan dibubarkan, pengumuman di media massa maupun di kantor balai desa/kelurahan serta keputusan pembubaran koperasi. Untuk kegiatan audit dilakukan dengan mengajak kerjasama Akuntan Publik Wartono dan Rekan, Solo.
19
Pembangunan berperspektif gender di Kabupaten Pekalongan telah mendapat tempat yang memadai. Persoalan gender menjadi komitmen bersama dari seluruh komponen. Pada ranah kebijakan, di tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Sedangkan pada tataran pelaksanaan terdapat 1 (satu) Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan. Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Perbup Nomor 23 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Terpadu Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Dalam rangka menjamin pelaksanaan PUG, pada tahun 2014 BPMPKB Kabupaten Pekalongan telah menyusun Protap Panduan teknis Pengarusutamaan Gender dan melakukan advokasi pada SKPD untuk menggunakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sehingga dalam penyusunan RKA SKPD tahun 2014 dilengkapi Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan penganggaran dengan pendekatan ARG pada setiap kegiatan yang dilakukan SKPD. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah khususnya di jajaran eksekutif pada tahun 2014 sebesar 45,43% lebih tinggi dibanding tahun 2013 yaitu 45,12%. Angka tersebut juga lebih tinggi dari target RPJMD yaitu sebesar 27,50%. Partisipasi perempuan di legislatif mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 partisipasi perempuan pada angka 13,33% sedangkan tahun 2014 sebesar 22,22%. Capaian ini jauh di atas target RPJMD sebesar 8,8%. Rasio KDRT pada tahun 2014 sebesar 0,0025%, lebih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,04%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya BPMPKB untuk terus melakukan fasilitasi pendampingan dan advokasi penanganan pengaduan kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memperkuat upaya tersebut sudah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk P2TP2A di 19 kecamatan dan 1 unit P2TP2A di tingkat Kabupaten.
20
P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan telah melaksanakan tugas dengan baik. Untuk mendukung kinerja P2TP2A telah disusun Panduan SOP dan SPM Pedoman Pemberian Layanan Terpadu. Pada sisi lain juga telah diinformasikan kepada masyarakat melalui leaflet tentang pelayanan terhadap
perempuan
dan
anak
korban
kekerasan.
Sehingga
masyarakat memiliki keberanian dan memahami alur pengaduan jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya. Upaya ini cukup berhasil terbukti pada tahun 2014 terdapat 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke P2TP2A meningkat jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 25 kasus. Pada tahun 2014 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 13 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 16 kasus (100%) dapat diselesaikan oleh P2TP2A. Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2014 relatif tinggi yaitu sebesar 70,79%. Capaian ini lebih tinggi jika dibanding dengan tahun 2013 sebesar 54,24% ataupun target RPJMD sebesar 10,60%. Penguatan ekonomi kelompok perempuan memberi andil yang berarti bagi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal ini menunjukkan kelompok perempuan mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Pada urusan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mencanangkan sebagai Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2012. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut dilakukan fasilitasi dan advokasi pada semua stakeholder di Kabupaten Pekalongan untuk menginisiasi program dan kegiatan yang memberi ruang lebih besar bagi tumbuh kembang anak secara baik. Secara kelembagaan telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GTKLA) tingkat kabupaten dan memfasilitasi pembentukan lembaga serupa di 19 21
kecamatan
dan
3
Sinangohprendeng
Desa Kec.
Percontohan
Kajen,
Desa
GTKLA Bugangan
yaitu
Desa
Kecamatan
Kedungwuni dan Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, pada tahun 2014 juga telah dibentuk Forum Anak di tingkat kabupaten dan kecamatan; pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) bagi para stakeholder; seminar peringatan hari anak nasional; pendataan desa layak anak; pengiriman forum anak untuk mengikuti kegiatan di Jakarta; pembuatan 1.000 lembar leaflet pemenuhan hak anak serta pemberian bantuan taman bacaan bagi anak. Suasana kerukunan hidup intern dan antar umat beragama diwilayah kabupaten Pekalongan sangat baik. Hal ini ditunjukan dari adanya
kebebasan
masing
-
masing
umat
beragama
dapat
melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masingmasing. Investor berskala nasional (PMDA/PMA) yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebanyak 655 investor meningkat 7,38% dibanding tahun 2013 yang hanya 610 investor dengan nilai investasi sebesar Rp361.457.876.558,00. Dalam rangka mendukung investasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah membuka pelayanan perijinan secara terpadu satu pintu (one stop service). Potensi ekonomi daerah Kabupaten Pekalongan sebagai potensi andalan daerah memiliki daya saing dan keunikan tertentu, yang membedakan dengan daerah lain. Penetapan produk unggulan daerah telah ditempuh melalui sektor Pertanian dan Kehutanan, Industri, Perdagangan serta Pariwisata. Dengan telah ditetapkannya produk produk unggulan diharapkan dapat memacu para pelaku ekonomi daerah dalam mengembangkan kreativitas dan usahanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Peran infrastruktur sangat penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selama tahun
22
2014 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan dapat kami sampaikan sebagai berikut : Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 90,38% atau 3,62% di bawah target 94,00% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 4,24%. Pada tahun 2014, panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pekalongan sepanjang
573,58
km.
Berdasarkan
Jenis
Permukaannya,
di
Kabupaten Pekalongan terdapat sepanjang 513,44 km jalan aspal, sepanjang
26,89 km jalan batu/kerikil, sepanjang 24,35 km jalan
beton, dan sepanjang 0,70 km jalan tanah serta sepanjang 8,20 km jalan paving. Pada tahun 2014, dari 573,58 km jalan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat sepanjang 430,79 km jalan baik, sepanjang 87,62 km jalan sedang, dan sepanjang 41,22 km jalan rusak serta sepanjang 13,95 km jalan rusak berat Jembatan dalam kondisi baik mencapai 98,37% atau 1,63% di bawah
target
100,00%
serta
mengalami
peningkatan
jika
dibandingkan dengan capaian tahun sebesar 4,86%. Pada
tahun
2014,
prasarana
jembatan
di
Kabupaten
Pekalongan sejumlah 307 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 43 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 241 buah jembatan beton, 14 buah jembatan plat dan 5 buah jembatan rangka baja, serta 1 buah jembatan gantung. Pada tahun 2014, dari 307 buah jembatan di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan kondisi fisiknya, terdapat 289 buah dengan baik, 13 buah dengan kondisi sedang, dan 5 buah dengan kondisi rusak, serta 0 buah dengan kondisi rusak berat Pada tahun 2014 kinerja ekonomi Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77%, lebih tinggi dari tahun 2013 yang sebesar 5,45%. Untuk tahun 2013 ini sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan secara positif.
Pertumbuhan
tertinggi
terjadi
pada
Sektor
Keuangan
Perusahaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh 6,93% sedangkan terendah terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,98%.
23
Pada tahun 2014, persentase penduduk berakses air minum mencapai 78,67% atau 1,07% dibawah target 79,52% dan mengalami peningkatan sebesar 0,41% jika dibandingkan capaian tahun 2013 yang sebesar 78,35%. Persentase luas permukiman yang tertata mencapai 83,26% atau 1,52% diatas target 2014 sebesar 82,01% dan mengalami peningkatan 8,06%jika dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 77,05%. Pada Tahun 2014, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 20,86% atau 4,44% di bawah target 25,30% namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 9,62% Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Sepanjang tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan telah terjadi inflasi yang sangat tinggi yang mencapai 8,32%. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Pemerintah per 18 November 2014 dan diikuti oleh kenaikan komoditas lainnya menjadi penyebab tingginya inflasi ada tahun 2014 ini
C. TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP Tujuan penyusunan Laporan Kinerja
Instnasi Pemerintah
Kabupaten Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber
daya
yang
ada
dalam
rangka
mewujudkan
suatu
kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Pedoman
Penyusunan
LAKIP
dan
yang
kemudian
disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 24
tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1) Mendorong
Bupati
untuk
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat. 2) Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 4) Terpeliharanya
kepercayaan
masyarakat
kepada
Pemerintah
Kabupaten Pekalongan. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP. Pada
dasarnya
Laporan
Kinerja
ini
mengkomunikasikan
pencapain kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2014. Capaian Kinerja 2014 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja tahun 2014 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana kinerja tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Repetada Tahun 2014 dan LKjIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 sesuai dengan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 25
Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). dapat disajikan sebagai berikut : 1. BAB I
:
Pendahuluan
2. BAB II
:
Perencanaan Kinerja
3. BAB III :
Akuntabilitas Kinerja
4. BAB IV :
Penutup
5. Lampiran-lampiran : I.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten pekalongan Tahun 2014.
II. Matrik Capaian Kinerja III. SK Tim Penyusunan KLjIP
26
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
(RPJMD). Sesuai tugas dan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan
telah
menyusun
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yang termuat dalam RPJMD Kab. Pekalongan periode 2011 – 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi
pencapainan
sasaran
akan
diuraikan
dalam
bab
ini.
Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2014. 1. Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut : 1. Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Pekalongan
yang
Masyarakat
Kabupaten
Pekalongan
yang
Sejahtera. 2. Terwujudnya Bermartabat. 3. Kearifan
Lokal
sebagai
Sejahtera dan Bermartabat.
27
Basis
Tercapainya
Masyarakat
Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera,
yang
dimaksud
adalah
kondisi
masyarakat
Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. 2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat, yang dimaksud adalah
kondisi
Kabupaten
Pekalongan yang masyarakatnya berahlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 3. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainya, potensi sumberdaya
alam
serta
potensi
sistem
sosial
budaya
masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol. 2. Pernyataan Misi Suatu organisasi harus memastikan agar misi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga keduanya harus selaras. 28
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penetapan strategi yang dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) dan memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian
dengan
tuntutan
perkembangan
lingkungan strategik. Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut dan harus memperhatikan secara jelas apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha organisasi itu. Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal. 4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah. 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. 7. Meningkatkan
partisipasi
aktif
masyarakat
dalam
pembangunan. 3. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
29
Dalam rangka pencapaian misi organisasi, maka perlu disusun tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
kabupaten
Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh
wilayah
Kabupaten
Pekalongan
dalam
rangka
mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan
pemerataan
ketersediaan,
keterjangkauan,
kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan. 5. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). 6. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal. 7. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana. 8. Mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan
dalam
rangka
peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 9. Meningkatkan
produktivitas
pertanian,
perikanan
dan
peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan. 10. Menciptakan
iklim
investasi
yang
kondusif
dengan
mengandalkan pada potensi dan budaya daerah. 11. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.
30
12. Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya.
3. Sasaran Adapun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional serta didukung dengan sumber dana dari APBD yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Pekalongan. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran Pemerintah Kab. Pekalongan adalah sebagai berikut: 1. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mecakup system, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip good governance; 2. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM); 3. Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat; 4. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah; 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi; 6. Meningkatnya
kualitas
sarana
dan
prasana
pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan; 7. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa; 8. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat; 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian; 31
10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa; 11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman; 12. Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak; 13. Menurunnya angka gizi buruk; 14. Menurunnya angka kesakitan penduduk. 15. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda; 16. Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif; 17. Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
untuk
semua
jenjang
pendidikan
termasuk
pendidikan Non Formal; 18. Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan; 19. Meningkatnya pendidikan
kualitas,
pada
kesetaraan
semua
jenjang
dan
keterjaminan
pendidikan
termasuk
pendidikan non formal; 20. Meningkatnya
kualitas
tenaga
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta penempatan tenaga pendidik; 21. Meningkatnya minat baca masyarakat; 22. Menurunnya jumlah penduduk miskin; 23. Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS; 24. Meningkatnya
pembinaan
kelompok
kesenian,
organisasi
budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal; 25. Meningkatnya
jumlah
kearifan
lokal
yang
mendukung
dalam
menghadapi
penyelenggaraan pembangunan daerah; 26. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim; 27. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM; 32
28. Meningkatnya produktivitas Industri Kecil; 29. Meningkatnya aktivitas perdagangan; 30. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan; 31. Meningkatnya produktivitas pertanian; 32. Meningkatnya produktivitas peternakan; 33. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya; 34. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kehutanan; 35. Meningkatnya potensi produk unggulan daerah; 36. Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal; 37. Meningkatnya
keamanan
dan
perlindungan
masyarakat
berbasis pada masyarakat; 38. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal; 39. Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 40. Meningkatnya
peran
kelembagaan
masyarakat
dalam
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; 41. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; 42. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
ekonomi, sosial dan
budaya; 43. Meningkatnya
peran
pihak
swasta
untuk
membantu
memecahkan permasalahan pembangunan. 5. Kebijakan Umum Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2011- 2016 sebagai berikut: a. Penciptaan pelayanan publik yang bekualitas berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat. 33
b. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kualitas dan komptensi SDM aparatur. c. Peningkatan kualitas kinerja sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah. d. Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, dan kemampuan keuangan daerah. e. Peningkatan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat
untuk
memperlancar
aktivitas
dan
mobilitas
masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan pengurangan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. f. Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur berwawasan lingkungan di seluruh pelosok kabupaten dengan titik berat pada pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana air bersih, jaringan listrik dan sarana perdagangan serta pengurangan kerusakan lingkungan. g. Optimalisasi kinerja kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemerataan kualitas dan kuantitias infrastrukutr ke seluruh pelosok wilayah. i.
Perwujudan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan pendapatan serta memiliki ketahanan budaya berbasis kearifan lokal.
j.
Peningkatan pennyelenggaraan meningkatkan
kualitas
pemerintahan dalam rangka
kehidupan
masyarakat
dan
kesejahteraan masyarakat serta ketahanan budaya berbasis kearifan lokal. k. Peningkatan kinerja kelambagaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan lokal. l.
Peningkatan keuangan
efektivitas
untuk
dan
mewujudkan
efisiensi
dalam
peningkatan
pengelolaan kesejahteraan
masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan local. 34
m. Perwujudan masyarakat yang memiliki peluang usaha optimal dalam berbagai bidang seperti UMKM, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. n. Optimalisasi upaya peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. o. Peningkatan kinerja SKPD dan kelembagaan masyarakat dalam pencapaian
produktivitas
pertanian,
peternakan,
di
bidang
produktivitas
perikanan,
UMKM,
perkebunan
dan
perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. p. Peningkatan
efektivitas
dan
efisiensi
dalam
pengelolaan
keuangan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas UMKM, pertanian,
peternakan,
perikanan,
perkebunan
dan
perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. q. Peningkatan peluang dan iklim investasi untuk meningkatkan realisasi investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dalam rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dan
pengurangan pengangguran. r. Peningkatan pemanfaatan potensi lokal dan budaya daerah untuk meningkatkan peluang dan iklim investasi untuk serta realisasi investasi. s. Pengembangan kelembagaan pengelola perijinan investasi dan lembaga
pembinaan
investasi
untuk
menyediakan
dan
meningkatkan kualitas sarana dan prasrana investasi berbasis pada potensi dan budaya daerah. t. Peningkatan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten dan permohonan alokasi dana dari APBD Provinsi untuk mewujudkan peningkatan investasi baik PMA, PMDN dan non fasilitas. u. Peningkatan system keamanan lingkungan dalam menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas serta menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.
35
v. Peningkatan perencanaan dan implementasi dan evaluasi dalam rangka menciptakan rasa aman dalam masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. w. Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan
pemerintah
yang
saling
bersinergi
dalam
rangka
meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat. x. Peningkatan peningkatan
alokasi rasa
pendanaan
aman,
dalam
perlindungan
perwujudaan
masyarakat
dan
peningkatan keadilan serta kesetaraan gender. y. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan. z. Peningkatan perencanaan dan implementasi serta evaluasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. å. Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan
pemerintah
yang
bekerjasama
dalam
mewujudkan
partisipasi masyarakat. ä. Peningkatan alokasi pendanaan dalam perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, sosial, ekonomi dan budaya. 2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN. 1)
Peningkatan mutu pelayanan publik.
2)
Peningkatan pendidikan dan kebudayaan.
3)
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4)
Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain.
5)
Peningkatan
penanganan
potensi
ekonomi
lokal
dan
mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6)
Peningkatan penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial.
7)
Penegakan hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat.
8)
Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang sehat.
36
B. PERJANJIAN KINERJA 1. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kinerja Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)., maka Penyusunan Perjanjian Kinerja dapat bermanfaat untuk : 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. 2) Melaporkan
capaian
realisasi
kinerja
dalam
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3) Menilai keberhasilan organisasi. 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Berkaitan dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka indikator kinerja
yang
dirumuskan 37
diselaraskan
berdasarkan
pengelompokkan sasaran strategis sebagaimana terlampir pada lampiran I. 3. Isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Pekalongan : Meningkatkan
kapasitas
dan
profesionalisme
aparatur
pemerintah daerah melalui pendidikan lanjut, diklat dan bintek serta pembinaan moral dan mental aparatur; Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, optimalisasi kinerja penyelenggaran pelayanan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik; Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
persampahan
melalui
pembuatan tempat pembuangan sampah sanitary landfill, dan pengelolaan sampah dengan metode 3R; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, pemberdayaan dan kemitraan seluruh elemen masyarakat serta peningkatan upaya kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan; Meningkatkan pemerataan sarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah, melalui perbaikan ruang kelas yang rusak, pembangunan ruang kelas baru, kerjasama dengan pihak swasta dan komite sekolah serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan
tinggi sekitar
perguruan tinggi di Kajen;
38
untuk perintisan adanya