BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1. Kedudukan Kabupaten Pekalongan sebagai Daerah Otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Undangundang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Daerah Kabupaten berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
meliputi perencanaan dan pengendalian
pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan
masyarakat;
ketertiban umum
penyediaan
sarana
dan
dan
ketentraman
prasarana
umum;
penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi; usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi pelayanan modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam Tahun
2013
menjalankan
pemerintahan
Pemerintah
Kabupaten
dan
pembangunan
Pekalongan
masih
berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat
Daerah
melalui
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Pekalongan yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4, 5, 6, dan 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Setiap Daerah di pimpin oleh Seorang Kepala Daerah sebagai Kepala pemerintahan daerah yang dibantu oleh Seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dan bertanggung
jawab
kepada
pimpinan
DPRD
dan
secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanankan kewenangan desentralisasi, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
2
spesifik., dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan
merupakan
Perangkat
Daerah
sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 2. Tugas dan Fungsi Pada Daerah Kabupaten / Kota di bentuk Lembaga Perangkat Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Tugas dan Fungsi dari masing-masing lembaga perangkat daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pimpinan Pemerintahan Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta mengemban fungsi manajemen pemerintahan di daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat monitoring dan evaluasi (Surat Mendagri Nomor 120/562/S.J tanggal 3 Maret 2004 tentang Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 27,
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1)
Memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pacasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memelihara
Tahun
1945
keutuhan
Indonesia. 3
serta Negara
mempertahankan Kesatuan
dan
Republik
2)
Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3)
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4)
Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5)
Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.
6)
Menjaga
etika
dan
norma
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. 7)
Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8)
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9)
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di dfaerah dan semua perangkat daerah.
10) Menyampaikan
Rencana
strategis
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. 11) Memberikan
laporan
penyelenggaraan
daerah kepada Pemerintah dan
pemerintahan
memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. b. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
Lembaga
Lain
Daerah,
Kecamatan
dan
Kelurahan.dengan fungsi :
penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
pemerintahan daerah;
pembinaan
administrasi
dan
aparatur
pemerintahan
daerah;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4
c. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan,
administrasi
keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; penyediaan
dan
pengkoordinasian
tenaga
ahli
yang
diperlukan oleh DPRD. d. Tugas
Dinas
Daerah
Kabupaten
adalah
melaksanakan
kewenangan desentralisasi, dengan fungsi : perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tugasnya; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tugasnya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya. e. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dengan fungsi : perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya ; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
5
f. Tugas
Kecamatan
adalah
penyelenggaraan
membantu
Pemerintahan,
Bupati
dalam
Pembangunan
dan
Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya, dengan fungsi : -
pengkoordinasian
penyelenggaraan
pemerintahan
di
Wilayah Kecamatan ; -
penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
-
penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
-
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
-
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;
-
penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa;
-
Pembinaan Kelurahan;
-
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
-
Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten;
-
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
-
Penyusunan
program,
pembinaan
administrasi,
ketatausahaan dan rumah tangga; -
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Tugas
Kelurahan
adalah
membantu
Camat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan fungsi : -
Pelaksanaan
pelimpahan
sebagaian
kewenangan
pemerintahan dari Kecamatan; -
Pelayanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
-
Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan
pembangunan
Kemasyarakatan;
6
dan
pembinaan
-
Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
-
Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
-
Pelaksanaan
kegiatan
dalam
rangka
pembinaan
ketentraman dan ketertiban wilayah; -
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Susunan Organisasi Susunan Pekalongan
Organisasi
Pemerintah
berdasarkan
Peraturan
Daerah Daerah
Kabupaten Kabupaten
Pekalongan Nomor 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2011 pada intinya adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, terdiri dari : -
Sekretaris Daerah.
-
Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
-
1)
Asisten Pemerintahan;
2)
Asisten , Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3)
Asisten Administrasi.
Bagian, terdiri dari : 1)
Bagian Tata Pemerintahan;
2)
Bagian Humas;
3)
Bagian Hukum;
4)
Bagian Perekonomian ;
5)
Bagian Pembangunan;
6)
Bagian Kesra;
7)
Bagian Organisasi Dan Kepegawaian;
8)
Bagian Umum;
9)
Bagian Asset.
b. Sekretariat DPRD, terdiri dari :
Sekretaris DPRD;
Bagian Persidangan, Risalah Dan Dokumentasi;
Bagian Umum. 7
c. Dinas Daerah, terdiri dari : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaann Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral; Dinas Kesehatan; Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan; Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika; Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata. d. Lembaga Teknis, terdiri dari : Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan; Badan
Penanaman
Modal
Dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu; Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Keluarga Berencana; RSUD; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ;.
8
Perempuan
Dan
e. Pemerintah Kecamatan, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Petungkriyono; Kecamatan Lebakbarang; Kecamatan Talun; Kecamatan Kandangserang; Kecamatan Paninggaran; Kecamatan Doro; Kecamatan Buaran; Kecamatan Karangdadap; Kecamatan Kedungwuni; Kecamatan Kajen; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kesesi; Kecamatan Wonopringgo; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wiradesa; Kecamatan Wonokerto; Kecamatan Sragi; Kecamatan Siwalan; Kecamatan Tirto. f. Pemerintah Kelurahan, terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Kedungwuni Barat; Kelurahan Kedungwuni Timur; Kelurahan Pekajangan; Kelurahan Sapugarut; Kelurahan Simbangkulon; Kelurahan Bligo; Kelurahan Bener; Kelurahan Pekuncen; Kelurahan Mayangan; Kelurahan Kepatihan; Kelurahan Gumawang; Kelurahan Sragi; Kelurahan Kajen. 9
4. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan berjumlah 10.484 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria pendidikan formal ( Tabel I.I ) SD 153 orang, SLTP 439 orang , SLTA 2.153 orang, Diploma 2.489 orang, S1/D4 4.963 orang dan S2 287 orang. yang telah mengikuti pendidikan pimpinan ( Tabel I.2 ) dengan kriteria Diklatpim Tingkat I belum ada, Diklatpim Tingkat II 23 orang, Diklatpim Tingkat III 113 orang, Diklatpim Tingkat IV 420 orang dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ( Tabel I.3) Golongan I 335 orang, Golongan II 2.913 orang, Golongan III 4.031 orang, dan Golongan IV 3.205 orang, serta dibantu oleh pegawai tidak tetap berjumlah 236 orang yang tersebar pada Satuan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tabel 1.1 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Formal No.
Jenis Pendidikan
Jumlah
1.
SD
153
2.
SLTP
439
3.
SLTA
2.153
4.
Diploma
2.489
5.
S1/ D4
4.963
6.
S2
287 JUMLAH
10.484
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2013
10
Tabel 1.2 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Struktural No.
Pendidikan Struktural
Jumlah
1.
Diklat. Pim. Tk I
-
2.
Diklat. Pim. Tk II
23
3.
Diklat. Pim. Tk III
113
4.
Diklat. Pim. Tk IV
420
JUMLAH
556
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2013. Tabel 1.3 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Golongan No.
Golongan
Jumlah
1.
Golongan I
335
2.
Golongan II
2.913
3.
Golongan III
4.031
4.
Golongan IV
3.205
JUMLAH
10.484
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2013.
11
5. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tabel 1.4 Aset tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan terdiri dari : No.
Nama Bidang Barang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air/ Irigasi Bangunan Gedung Monumen Alat-alat Besar Alat-alat Bengkel dan alat ukur Alat-alat Pertanian dan peternakan Alat-alat angkutan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dn alat komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat keamanan Instalasi Jaringan Buku Perpustakaan Barang Bercorak dan kesenian/Kebudayaan Hewan, Ternak dan Tanaman Konstruksi dalam pengerjaan
19. 20.
Jumlah Barang
Ket.
1.332 Bidang 588 Km 1.576 Buah 11.376 2.121 368 8.470 1.130 1.497 428.189 8.144 12.183 122.237 252 121 3.370 1.748.261 10.290 323 2
Sumber : Bagian Asset Setda Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 LINGKUNGAN STRATEGIS 1. Letak Geografi Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak antara 6-723’ LS dan 109-10978’BT sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang dengan pusat Pemerintahan di Kajen. 12
Wilayah Kabupaten memiliki luas 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, dan terdiri dari 272 desa dan kelurahan.
Dari
total
luas
tersebut
30,36%
(253,86
13 Km²)
diantaranya berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya 69,64% ( 582,27 Km²). Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Secara topografi Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, ada 60 desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah. 2. Penduduk, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan
tahun 2013
menurut angka dari BPS akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 861.366
jiwa, terdiri dari laki-laki 427.785
433.581
jiwa dan perempuan
jiwa. Dibanding tahun sebelumnya sebanyak 848.710
jiwa, yang terdiri dari laki-laki 423.884 jiwa dan perempuan 424.826 jiwa, sehingga mengalami pertumbuhan sekitar 1,49%. Pada tahun 2013 tingkat kesempatan kerja mencapai 69,66%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,75%, hal ini lebih baik daripada tahun 2012 dengan tingkat kesempatan kerja mencapai 71,64% dan TPT mencapai 5,07%. Penurunan TPT sebesar 0,32% ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran. Prosentase penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 13,86% dari tahun sebelumnya 15% dan dibawah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 14,98%. Selanjutnya untuk tahun 2013 sesuai target RPJMD diprediksikan turun menjadi 12,72%, hal ini sejalan dengan komitmen kita bersama dalam upaya untuk selalu mengurangi
dan
menanggulangi
kemiskinan
Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015. 13
menuju
target
3. Pangan dan Gizi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Ketersediaan pangan khususnya beras dalam kondisi aman bahkan selalu mengalami surplus. Pada tahun 2012 ketersediaan beras mencapai 139.473 ton, dengan tingkat kebutuhan 72.286 ton, sehingga mengalami surplus 67.187 ton. Selanjutnya kondisi tahun 2013 lebih baik yaitu ketersediaan beras 140.779 ton, tingkat kebutuhan 72.294 ton, mengalami surplus 68.484 ton. Capaian pembangunan pendidikan tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2012 yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Untuk jenjang SD/MI Tahun 2013 sebesar 103% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 102,59%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2013 sebesar 99,71% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 99,48%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2013 sebesar 66,31% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 65,07%. Pada tahun 2013 jumlah siswa untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Untuk jenjang SD/MI sebanyak 101.946 siswa turun menjadi
101.810
siswa (0.99%), untuk jenjang SMP/MTS dari 39.490 siswa turun menjadi
39.466
siswa
(0.99%).
Kemudian
untuk
jenjang
SMA/MA/SMK mengalami kenaikan 1,0%, tahun 2013 sebanyak 22.004 siswa di banding tahun 2012 sebanyak 21.910 siswa. Penurunan
jenjang
SD/MI,
SMP/MTs
disebabkan
karena
berkurangnya kelompok penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun. Sedangkan kenaikan jenjang SMA/MA/SMK disebabkan karena semakin sadarnya masyarakat tentang pendidikan. Selanjutnya Angka Putus Sekolah tahun 2013 untuk SD/MI adalah 0,18% menurun dari tahun 2012 sebesar 0,42%, SMP/MTs adalah 0,49% menurun dari tahun 2012 sebesar 0,60% dan SMA/MA/SMK adalah 0,80% menurun dari tahun 2012 sebesar 1,10%. Angka Kelulusan
SD/MI 100%, SMP/MTs 98,3% dan
SMA/MA/SMK 99,75%. Kemudian untuk angka melanjutkan sekolah tahun 2013
SD/MI ke SMP/MTs 92,14% dan SMP/MTs ke
SMA/MA/SMK 66,33%. 14
Peningkatan sarana prasarana pendidikan pada tahun 2013 berupa pembangunan gedung atau Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SD/MI sebanyak 11 lokal, SMP/MTs 3 lokal dan SMA/SMK 66 lokal. Sementara untuk rehab gedung SD/MI sebanyak 281 lokal, SMP/MTs 95 lokal dan SMA/SMK 44 lokal. Disamping itu terdapat penambahan 6 sekolah di tingkat SD/MI, 2 sekolah di tingkat
SMA/MA/SMK,
dan
pengurangan
1
sekolah tingkat
SMP/MTs, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 829 unit sekolah yang terdiri dari SD/MI 657 unit, SMP/MTs 115 unit dan SMA/MA/SMK 57 unit. Perkembangan pembangunan kesehatan tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator utama seperti Angka Kematian Bayi (AKB) 10,98 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2012 turun menjadi 9,92 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2013, angka tersebut diatas Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,75 per 1.000 kelahiran hidup, lebih baik dari Target Nasional yaitu 4 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi tertinggi adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia. Kemudian Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dari 184 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 turun menjadi 183,24 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2013 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 29 kasus. Angka tersebut diatas angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 118,62 per 100.000 kelahiran hidup.
Penyebab
terbesar kematian ibu adalah pre eklamsi berat, eklamsi dan pendarahan selain itu kematian ibu tidak secara langsung karena proses persalinan tetapi adanya penyakit penyerta yang sudah diderita ibu tersebut. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pemenuhan tenaga ahli di bidang kebidanan dan kandungan, penataan manajemen serta meningkatkan peran serta masyarakat melalui
Program
Perencanaan
Persalinan
dan
Pencegahan
Komplikasi (P4K) yang bertujuan agar bila sebuah keluarga mempunyai ibu hamil turut serta merencanakan persalinan sejak dini dan dipantau oleh bidan setempat. 15
4. Agama Suasana kerukunan hidup intern dan antar umat beragama diwilayah kabupaten Pekalongan sangat baik. Hal ini ditunjukan dari adanya kebebasan masing - masing umat beragama dapat melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masingmasing. Tempat
peribadatan
tahun
2013
tidak
mengalami
perubahan dengan tahun sebelumnya tahun 2012 tercatat 633 Masjid, 14 Gereja, 3 Pura dan 2.285 Mushola. Dan pada tahun 2011 tercatat
560 Masjid, Gereja Kristen 10 unit dan Gereja
Katolik 3 unit, 3 Pura dan 2.064 Mushola kecamatan.
yang tersebar di 19
Banyaknya jumlah Masjid dan Mushola karena
mayoritas penduduknya beragama Islam. 5. Perekonomian Daerah Potensi ekonomi daerah Kabupaten Pekalongan sebagai potensi andalan daerah memiliki daya saing dan keunikan tertentu, yang membedakan dengan daerah lain. Penetapan produk unggulan daerah telah ditempuh melalui sektor Pertanian dan Kehutanan, Industri, Perdagangan serta Pariwisata. Dengan telah ditetapkannya produk - produk unggulan diharapkan dapat memacu para pelaku ekonomi daerah dalam mengembangkan kreativitas
dan
usahanya
sehingga
diharapkan
dapat
meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya
akan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 2013 kinerja ekonomi Kabupaten Pekalongan diprediksikan
mengalami
peningkatan
dengan
pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,53%, lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 5,32%. Untuk tahun 2013 ini sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan secara positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Keuangan Perusahaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh 6,92% sedangkan terendah terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,82% 16
Kondisi
makro
ekonomi
daerah
dapat
dilihat
dari
perkembangan beberapa variabel antara lain yaitu Produk Domestik
Regional
Bruto
(PDRB),
pertumbuhan
ekonomi,
Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi. Tahun 2013, PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp.10,07 triliyun, meningkat 12,75% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp.8,93 triliyun. Sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB Tahun 2013 diperkirakan Rp.3,76 triliyun, meningkat 5,10% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp.3,56 triliyun, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,53%, lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar 5,32%. Apabila dilihat dari peranan sektor dominan pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013, sektor industri pengolahan masih tertinggi yaitu 27,59%, disusul sektor pertanian 19,98%, sektor perdagangan, restoran dan hotel 18,61% dan sektor jasa-jasa 17,37%. Pendapatan per kapita penduduk tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp.10.291.070,- meningkat 12,38% dibanding tahun 2012 sebesar Rp.9.035.635,-. Kemudian laju inflasi tahun 2013 mencapai 8,18%,
lebih tinggi dibanding tahun 2012 sebesar
2,98%. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diikuti dengan kenaikan komoditas lainnya menjadi penyebab tingginya inflasi pada tahun 2013. 6. Infrastruktur Peran infrastruktur sangat penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selama tahun 2013 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan dapat kami sampaikan sebagai berikut : a. Jalan dan Jembatan Kondisi
infrastruktur
jalan
tahun
2013
mengalami
peningkatan dibanding tahun 2012 yaitu jalan kondisi baik semula 346,52 Km meningkat menjadi 425,58 Km, kondisi sedang semula 111,40 Km berkurang menjadi 70,28 Km, kondisi rusak semula 77,83 Km berkurang menjadi 41,12 Km, 17
kondisi rusak berat semula 22,34 Km berkurang menjadi 20,64 Km. Kemudian untuk jembatan tahun 2013 kondisi baik 289 unit, kondisi sedang 13 unit, kondisi rusak 4 unit dan kondisi rusak berat 1 unit. Untuk meningkatkan kualitas jalan desa juga telah disalurkan bantuan stimulan aspal sebanyak 1.729 drum dan menghasilkan peningkatan jalan desa dengan volume 107.198 m2 b. Irigasi dan Sungai Pembangunan bidang pengairan dilaksanakan melalui rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi sepanjang 136,403 Km, perbaikan bantaran serta tanggul sungai 1,055 Km, dan pembangunan turap 5.046 Meter. Sampai tahun 2013, jumlah bangunan air 1.138 unit dalam kondisi baik 949 unit, kondisi sedang 122 dan kondisi rusak 67 unit. Selanjutnya saluran primer dan sekunder sampai tahun 2013 sepanjang 389,59 Km mampu mengairi sawah 13.818 hektar, dalam kondisi baik sepanjang 366,50 Km, kondisi sedang 10,67 Km dan kondisi rusak 12,42 Km. c. Air Bersih, Kelistrikan, Perhubungan dan Telekomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka menunjang iklim kondusif bagi pengembangan investasi di Kabupaten Pekalongan, selama tahun 2013 telah dilakukan upaya-upaya untuk menangani air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi. Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 193.299 unit atau 113,71% diatas target 170.000 unit dan mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2012 sebesar 0,41%. Pemenuhan air bersih diupayakan melalui PDAM maupun program-program pembangunan air bersih lainnya. Jumlah pelanggan / Sambungan Rumah (SR) PDAM Kabupaten Pekalongan tahun 2013 sebanyak 9.125. Produksi air 2.731.099 m3 dengan pemakaian air 2.049.365 m3, meningkat dibanding tahun 2012 sebanyak 7.360 SR dengan pemakaian air 1.744.867 m3. 18
Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, telah di upayakan Pembangunan Pembangkit Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bantuan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2013 PLTMH di Kabupaten Pekalongan bertambah satu unit, yaitu di Dukuh Sawangan Desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriyono yang menjangkau 50 Rumah,
sehingga
jumlah PLTMH di
Kabupaten Pekalongan sebanyak 16 unit. Sementara untuk jumlah PLTS sampai dengan tahun 2013 berjumlah 1.382 unit. Untuk
meningkatkan
keselamatan
lalulintas
dan
pengguna jalan pada tahun 2013 telah dibuat rambu lalulintas baru sebanyak 113 buah yang terdiri dari 100 buah rambu tanam dan 13 buah rambu portable, sehingga jumlah keseluruhan rambu di wilayah Kabupaten Pekalongan 1327 buah. Pada tahun 2013 alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL) mengalami penambahan sejumlah 4 unit warning light sehingga total APILL di Kabupaten Pekalongan 6 traffic light dan 50 warning light. Guardrail pada tahun 2013 ada penambahan sepanjang 56 beam sehingga total keseluruhan guardrail di Kabupaten Pekalongan 160 beam. Pembangunan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten
Pekalongan
diarahkan
untuk
mendukung
pelaksanaan Elektronik Government (e-Gov). Pada tahun 2013 pengguna jaringan Wifi Kominfo Jaringan WAP (Wireless Acces Point) bertambah dari 25 titik menjadi 31 titik. C. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber
daya
yang
ada
dalam
rangka
kepemerintahan yang baik (good governance).
19
mewujudkan
suatu
Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatue Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 maka LAKIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1) Mendorong
Bupati
untuk
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat. 2) Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 4) Terpeliharanya
kepercayaan
masyarakat
kepada
Pemerintah
Kabupaten Pekalongan. D. ARG (Anggaran Responsif Gender) Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Ada beberapa kegiatan yang menjadi sampel Anggaran Responsif Gender yaitu : 1.
Kegiatan manajemen berbasis sekolah (MBS) Kegiatan ini bertujuan memberikan pesamaan gender dalam penentuan
kebijakan
di
sekolah
dengan
mengakomodasi
anggaran responsif gender, dari 518 SD dan 73 SMP di Kabupaten
Pekalongan
tahun
2012
Masih
35
SD
yang
menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, maka di tahun 2013 sudah mencapai 70 SD yang menerapkan MBS. 20
2.
Kegiatan Bea Siswa Miskin (BSM ) Pendidikan Menengah Jumlah siswa SMA/MA/SMK sebanyak 22.635, siswa tidak mampu sebanyak13.725 siswa dan penerima beasiswa sebanyak 3.190 siswa. Aksesnya baru 25% siswa tidak mampu mendapat beasiswa, sehingga masih menyisakan 75% . Tetapi meskipun baru 25% yang terlayani dengan bea siswa miskin akan tetapi sudah bisa mengurangi angka putus sekolah tahun 2013.
3.
Pelatihan petugas pelayanan dan pendampingan penanganan KDRT, TPPO dan Anak. Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
melatih
petugas
Pusat
Pelayanan Terpadu tingkat kabupaten dan perwakilan kecamatan dalam penanganan kasus korban berbasis gender dan anak sesuai SPM. 4.
Pelayanan KB medis operasi (MOW dan MOP) Terlaksananya pelayanan KB MOW sebanyak 182 akseptor dan MOP 1 akseptor
5.
Pengelolaan hhutan bersama masyarakat (bidang kehutanan) Dari 30 orang yang di latih, terdiri dari laki – laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Setelah diadakannya pelatihan peran perempuan aktif dan menyesuaikan kegiatan kelompokanya.
6.
Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan (bidang pertanian) Dalam kegiatan ini optimalilasi pekarangan yang lebih punya banyak peran perempuannya. Sehingga diharapkan laki – laki punya peran yang lebih besar. Dalam perkembangan peran laki – laki tetap berjalan sesuai dengan kegiatan di kelompok tersebut.
7.
Pengendalian
OPT
dan
Pemupukan
cengkeh
(bidang
perkebunan) Kegiatan ini ada kecenderungan laki – laki lah yang lebih banyak berperan, dari 150 orang orang yang di latih 70% laki dan 30% perempuan. Setelah diadakan pelatihan perempuan ikut aktif didalam kegiatan kelompok tersebut.
21
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP. Pada
dasarnya
mengkomunikasikan
Laporan
pencapain
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
Kinerja
ini
Kabupaten
Pekalongan selama Tahun 2013. Capaian Kinerja 2013 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja tahun 2013 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana kinerja tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Repetada Tahun 2013 dan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sistematika
penyajian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatue Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat disajikan sebagai berikut : 1. Ringkasan Eksekutif 2. BAB I
:
Pendahuluan
3. BAB II
:
Perencanaa dan Perjanjian Kinerja
4. BAB III :
Akuntabilitas Kinerja
5. BAB IV :
Penutup
6. Lampiran-lampiran : I.
Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten pekalongan Tahun 2013
II. Rencana Kinerja Tahun 2013 III. Pengukuran Kinerja Tahun 2013
22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
(RPJMD). Sesuai tugas dan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan
telah
menyusun
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yang termuat dalam RPJMD Kab. Pekalongan periode 2006 – 2011 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi
pencapainan
sasaran
akan
diuraikan
dalam
bab
ini.
Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2013 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2013. 1. Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut : 1. Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Pekalongan
yang
Masyarakat
Kabupaten
Pekalongan
yang
Sejahtera. 2. Terwujudnya Bermartabat. 3. Kearifan
Lokal
sebagai
Sejahtera dan Bermartabat.
23
Basis
Tercapainya
Masyarakat
Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera,
yang
dimaksud
adalah
kondisi
masyarakat
Kabupaten Pekalongan yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. 2. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Bermartabat, yang dimaksud adalah
kondisi
Kabupaten
Pekalongan yang masyarakatnya berahlak mulia, aparaturnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 3. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainya, potensi sumberdaya
alam
serta
potensi
sistem
sosial
budaya
masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol. 2. Pernyataan Misi Suatu organisasi harus memastikan agar misi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga keduanya harus selaras.
24
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penetapan strategi yang dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) dan memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian
dengan
tuntutan
perkembangan
lingkungan strategik. Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut dan harus memperhatikan secara jelas apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha organisasi itu. Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal. 4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah. 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. 7. Meningkatkan
partisipasi
aktif
masyarakat
dalam
pembangunan. 3. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam rangka pencapaian misi organisasi, maka perlu disusun tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: 25
1. Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
kabupaten
Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh
wilayah
Kabupaten
Pekalongan
dalam
rangka
mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan
pemerataan
ketersediaan,
keterjangkauan,
kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan. 5. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). 6. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal. 7. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana. 8. Mengoptimalkan fasilitasi dan pembinaan
dalam
rangka
peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 9. Meningkatkan
produktivitas
pertanian,
perikanan
dan
peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan peternakan. 10. Menciptakan
iklim
investasi
yang
kondusif
dengan
mengandalkan pada potensi dan budaya daerah. 11. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. 12. Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya.
26
3. Sasaran Adapun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional serta didukung dengan sumber dana dari APBD yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Pekalongan. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran Pemerintah Kab. Pekalongan adalah sebagai berikut: 1. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mecakup system, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip good governance; 2. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM); 3. Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat; 4. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah; 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi; 6. Meningkatnya
kualitas
sarana
dan
prasana
pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan; 7. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa; 8. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat; 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian; 10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa; 11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup termasuk sanitasi lingkungan permukiman; 27
12. Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak; 13. Menurunnya angka gizi buruk; 14. Menurunnya angka kesakitan penduduk. 15. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda; 16. Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif; 17. Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
untuk
semua
jenjang
pendidikan
termasuk
pendidikan Non Formal; 18. Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan; 19. Meningkatnya pendidikan
kualitas,
pada
kesetaraan
semua
jenjang
dan
keterjaminan
pendidikan
termasuk
pendidikan non formal; 20. Meningkatnya
kualitas
tenaga
pendidik
dan
tenaga
kependidikan serta penempatan tenaga pendidik; 21. Meningkatnya minat baca masyarakat; 22. Menurunnya jumlah penduduk miskin; 23. Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS; 24. Meningkatnya
pembinaan
kelompok
kesenian,
organisasi
budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal; 25. Meningkatnya
jumlah
kearifan
lokal
yang
mendukung
dalam
menghadapi
penyelenggaraan pembangunan daerah; 26. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim; 27. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM; 28. Meningkatnya produktivitas Industri Kecil; 29. Meningkatnya aktivitas perdagangan; 30. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Pekalongan; 31. Meningkatnya produktivitas pertanian; 28
32. Meningkatnya produktivitas peternakan; 33. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya; 34. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kehutanan; 35. Meningkatnya potensi produk unggulan daerah; 36. Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal; 37. Meningkatnya
keamanan
dan
perlindungan
masyarakat
berbasis pada masyarakat; 38. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal; 39. Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 40. Meningkatnya
peran
kelembagaan
masyarakat
dalam
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; 41. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; 42. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
ekonomi, sosial dan
budaya; 43. Meningkatnya
peran
pihak
swasta
untuk
membantu
memecahkan permasalahan pembangunan. 5. Kebijakan Umum Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2011- 2016 sebagai berikut: a. Penciptaan pelayanan publik yang bekualitas berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat. b. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kualitas dan komptensi SDM aparatur. c. Peningkatan kualitas kinerja sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah. 29
d. Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, dan kemampuan keuangan daerah. e. Peningkatan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat
untuk
memperlancar
aktivitas
dan
mobilitas
masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan pengurangan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. f. Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur berwawasan lingkungan di seluruh pelosok kabupaten dengan titik berat pada pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana air bersih, jaringan listrik dan sarana perdagangan serta pengurangan kerusakan lingkungan. g. Optimalisasi kinerja kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemerataan kualitas dan kuantitias infrastrukutr ke seluruh pelosok wilayah. i.
Perwujudan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan pendapatan serta memiliki ketahanan budaya berbasis kearifan lokal.
j.
Peningkatan pennyelenggaraan meningkatkan
kualitas
pemerintahan dalam rangka
kehidupan
masyarakat
dan
kesejahteraan masyarakat serta ketahanan budaya berbasis kearifan lokal. k. Peningkatan kinerja kelambagaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan lokal. l.
Peningkatan keuangan
efektivitas
untuk
dan
mewujudkan
efisiensi
dalam
peningkatan
pengelolaan kesejahteraan
masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan local. m. Perwujudan masyarakat yang memiliki peluang usaha optimal dalam berbagai bidang seperti UMKM, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
30
n. Optimalisasi upaya peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. o. Peningkatan kinerja SKPD dan kelembagaan masyarakat dalam pencapaian
produktivitas
pertanian,
peternakan,
di
bidang
produktivitas
perikanan,
UMKM,
perkebunan
dan
perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. p. Peningkatan
efektivitas
dan
efisiensi
dalam
pengelolaan
keuangan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas UMKM, pertanian,
peternakan,
perikanan,
perkebunan
dan
perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. q. Peningkatan peluang dan iklim investasi untuk meningkatkan realisasi investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dalam rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dan
pengurangan pengangguran. r. Peningkatan pemanfaatan potensi lokal dan budaya daerah untuk meningkatkan peluang dan iklim investasi untuk serta realisasi investasi. s. Pengembangan kelembagaan pengelola perijinan investasi dan lembaga
pembinaan
investasi
untuk
menyediakan
dan
meningkatkan kualitas sarana dan prasrana investasi berbasis pada potensi dan budaya daerah. t. Peningkatan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten dan permohonan alokasi dana dari APBD Provinsi untuk mewujudkan peningkatan investasi baik PMA, PMDN dan non fasilitas. u. Peningkatan system keamanan lingkungan dalam menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas serta menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. v. Peningkatan perencanaan dan implementasi dan evaluasi dalam rangka menciptakan rasa aman dalam masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
31
w. Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan
pemerintah
yang
saling
bersinergi
dalam
rangka
meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat. x. Peningkatan peningkatan
alokasi rasa
pendanaan
aman,
dalam
perlindungan
perwujudaan
masyarakat
dan
peningkatan keadilan serta kesetaraan gender. y. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan. z. Peningkatan perencanaan dan implementasi serta evaluasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. aa. Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan
pemerintah
yang
bekerjasama
dalam
mewujudkan
partisipasi masyarakat. bb. Peningkatan alokasi pendanaan dalam perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, sosial, ekonomi dan budaya. 2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN. 1)
Peningkatkan mutu pelayanan publik.
2)
Peningkatan pendidikan dan kebudayaan.
3)
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4)
Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain.
5)
Peningkatan
penanganan
potensi
ekonomi
lokal
dan
mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6)
Peningkatan penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial.
7)
Penegakan hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat.
8)
Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang sehat.
32
B. PERJANJIAN KINERJA 1. Tujuan dan Manfaat Penetapan Kinerja Tujuan penyusunan Penetapan Kinerja Bupati Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
Dan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Penyusunan Penetapan Kinerja dapat bermanfaat untuk : 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. 2) Melaporkan
capaian
realisasi
kinerja
dalam
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3) Menilai keberhasilan organisasi.
2. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Berkaitan dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka indikator kinerja
yang
dirumuskan
diselaraskan
berdasarkan
pengelompokkan sasaran strategis sebagaimana terlampir pada lampiran I.
33
