BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pangan merupakan faktor esensial bagi kelangsungan hidup manusia untuk dapat hidup sehat dan produktif, sehingga harus tersedia cukup sepanjang waktu, terjangkau serta aman dikonsumsi. Oleh karenanya, penyediaan pangan harus dipikirkan dan dipersiapkan dengan baik dan cermat agar supaya terjamin kecukupan ketersediaannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan pangan dan permasalahan lain sebagai akibat sampingnya. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan, yaitu : (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Distribusi pangan yang efektif dan efisien; dan (3) Pola Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Searah dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan Pembangunan Pertanian khususnya pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian selama lima tahun kedepan dengan melibatkan gerak langkah seluruh unsur yang terlibat dalam pencapaian Ketahanan Pangan dan peningkatan SDM petani guna mencapai tujuan pembangunan Pertanian secara umum. Penyusunan Rencana Strategis adalah tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didalamnya memuat Visi, Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)
1
Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berpedoman pada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 1.2. Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)
BP4K2P
Kabupaten Jayawijaya ini, berpijak kepada Landasan Hukum sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang selanjutnya dirubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)
2
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; 11. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara No. 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103). 17. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara Penyusunan
Pengendalian
dan
evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembanguanan Daerah. 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033; 22. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan pangan dan penyuluhan
Pertanian
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Jayawijaya; 23. Peratuan Bupati Jayawijaya Nomor 52 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul. Renstra mengandung Visi, Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)
4
Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Fungsi Renstra adalah sebagai berikut : a. Sebagi alat bantu untuk manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. b. Sebagai instrumen untuk memicu dan memacu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan. c. Sebagai alat kontrol masyarakat dan Pemerintah Daerah akan masa depan melalui tindakan masa kini. d. Dapat menjadi alat ukur pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat Pelaksana penyuluhan Pertanian,Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya. Tujuan Penyusunan Renstra SKPD adalah merumuskan Kebijakan ke dalam program dan kegiatan strategis yang menjamin pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Penyusunan Renstra SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan program kerja selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengerahkan semua sumberdaya yang dimiliki dan mengupayakan sumberdaya lain untuk terlibat didalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Sasaran penyusunan Rencana Strategis Pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya adalah : 1. Tersedianya Rencana Program Strategis yang merupakan penjabaran kebijakan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya baik program yang bersumber dana APBD II, APBD Provinsi dan APBN.
Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)
5
2. Tersedianya dokumen yang berguna sebagai bahan acuan bagi penyelenggaraan sistim perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dalam upaya
pencapaian
Ketahanan Pangan Daerah. 3. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program Ketahanan Pangan, baik yang dibiayai melalui APBD maupun APBN. 1.4. Sistimatika Penulisan Sistimatika
Penulisan
Rencana
Strategis
BP4K2P
Kabupaten
Jayawijaya Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan;
Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD, berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD;
Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Papua, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis; Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi Visi, Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.
Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)
6
Bab V
Rencana
Program
dan
Kegiatan,
Indikator
Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;
Bab VI
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD);
Bab VII Penutup.
Rencana Strategis BP4K2P Kabupaten Jayawijaya (2013-2018)
7
