BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Perkembangan
regulasi
yang
terus-menerus
mengalami
perubahan seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang bersifat dinamis, berdampak cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Demikian halnya bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan di daerahnya sebagaimana
tertuang
dalam
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 dengan mencanangkan visi Kabupaten Kuningan yaitu “Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018” . Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 20142018 yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
( RPJMD ) 2014-2018,
merupakan
arahan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan selama 5 (lima) tahun kedepan, yang harus dijadikan barometer/acuan perangkat daerah yang berada dalam
lingkup Pemerintah
Kabupaten Kuningan baik pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas/Badan maupun Kecamatan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Mengikuti dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini, maka berkaitan hal diatas, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, secara signifikan telah merubah pula struktur organisasi dan tata kerja tiap-tiap perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu, maka dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam (RPJMD) Kabupaten Kuninga (Tahun 2014-2018) harus mengalami
penyelerasan/penyesuaian
kebijakan
pembangunan
Satpol PP
di
untuk
Kabupaten
penajaman
arah
Kuningan.Sehingga
Page 1
akhirnya harus pula dilakukan pengkajian ulang arah rencana strategis (Renstra) tiap-tiap perangkat daerahnya alias revisi dokumen (Renstra) pada satuan perangkat kerja daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan itu sendiri. Begitupun
pengkajian
perencanaan(Renstra)
ulang/revisi
khususnya
Satuan
terhadap Polisi
dokumen
Pamong
Praja
Kabupaten Kuningan pun mengacu pada penyelerasan dan perbaikan (RPJMD) Kabupaten Kuningan
(Tahun 2014-2018) yang
secara”legal standing” ada dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penyelerasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018. 1.2. KORELASI
ANTARA (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN DENGAN
(RENSTRA) SKPD KABUPATEN KUNINGAN Pada saat (RPJMD) Kabupaten Kuningan periode tahun 20142018 mengalami perkembangan regulasi yang dihapkan dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat
yang
bersifat
dinamis,
maka
arah
kebijakan
pembangunan Kabupaten Kuningan yang sudah terpatri untuk kurun waktu
lima
tahun
penyesuaian/penyelerasan
tersebut diakibatkan
harus karena
mengalami
harus
menerima
dampak perubahan perangkat daerah dan SOTK nya seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.
Sehingga
penyelerasan
RPJMD
Kabupaten
Kuningan yang dilakukan telah mengakibatkan Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja
Kabupaten
Kuningan
pun
harus
mengalami
penyesuaian/penyelerasan pula. *Arah korelasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD RPJMD
RENSTRA dijawantahkan
Visi dan Misi................................................................. Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran................................................... Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah...................................................... Strategi dan Arah Program Pembangunan Daerah.................................. Program Pembangunan Daerah Program Prioritas.................................................... *Program Prioritas *Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan...............Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Satpol PP
Page 2
1.3. LANDASAN HUKUM Landasan hukum
„sepak terjang‟
dan atau eksistensi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai salah-satu Dinas Daerah
dalam
melaksanakan
lingkup
Pemerintah
urusan
pemerintahan
Kabupaten wajib
Kuningan
berkaitan
yang
dengan
pelayanan dasar, berpedoman pada: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan
Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016
tentang
Perangkat Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi
Anggota
Satpol PP; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol. PP; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol. PP; 11. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014
Satpol PP
Page 3
tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015
Tentang
Pendayagunaan
Ketentuan Aparatur
Pelaksanaan Negara
Dan
Peraturan Reformasi
Menteri Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Praja Dan Angka Kreditnya; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2014, Lembaran Daerah Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8, Noreg Perda 54/2014 Tanggal 17 Juli 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2014-2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Kuningan; 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 tahun 2015 tentang Ketentuan
Tata
Naskah
Dinas
Dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten Kuningan 16. Peraturan Bupati Kuningan 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta
Tata
kerja
Satuan Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Kuningan; 17. Peraturan Bupati Kuningan 68 tahun 2016 tentang Penyelerasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018. 18. Peraturan
Bupati
Kuningan
69
Thun
2016
tentang
Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan. 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan revisi ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan periode Tahun 2014-2018 ini adalah lebih mempertajam arah kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan Satuan
Satpol PP
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Kuningan
dalam
Page 4
menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Sedangkan tujuan penyusunan revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode Tahun 2014-2018 ini
untuk memberikan
panduan lebih jelas dalam hal pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang harus, sedang dan akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu sampai dengan Tahun 2018. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan
periode Tahun 2014-2018 ini, disusun melalui sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN (Menguraikan
latar
belakang,
landasan
hukum
penyusunan, hubungan antara penyusunan revisi RPJMD dengan penyusunan revisi Renstra SKPD, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan); BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN (Menjelaskan hasil Analisis Tupoksi,
Struktur Organisasi
( berkaitan dengan personel / sumber daya manusia/ aparat
Satpol
PP
Kabupaten
Kuningan
dan
sarana
pendukung/peralata serta Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur ); BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI (Menganalisa
isu-isu
strategis
terkait
dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Satpol PP Kabupaten Kuningan); BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN (Menjelaskan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Kuningan serta tujuan maupun sasaran yang akan dicapai serta
Satpol PP
Page 5
disesuaikan
dengan
penyelerasan
RPJMD
Kabupaten
Kuningan); BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA DUKUNGAN PENDANAANNYA (Menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan serta indikator program serta tahapan capaiannya dan dukungan pendanaannya.
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (Menguraikan Kuningan urusan
indikator
berkaitan
kinerja
dengan
pemerintahan
wajib
Satpol
pelayanan bidang
PP
Kabupaten
umum
dalam
ketentraman
dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran,
yang
menjadi
tugas
utama
Satpol
PP
Kabupaten Kuningan dan berkontribusi langsung pada visi dan misi Satpol PP Kabupaten Kuningan ). BAB VII. PENUTUP Lampiran
Satpol PP
Page 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN
2.1. Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tugas
Pokok,
Fungsi
dan
Struktur Organisasi Eksistensi salah-satu dinas daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menyelenggarakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan
ketentraman dan ketertiban
umum dan sub urusan kebakaran yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan
Kuningan
saat
Kabupaten
atau
ini
Kuningan
Pembentukan
dan
disingkat
dibentuk
melalui
Nomor
Susunan
Satpol
5
PP
Peraturan
Tahun
Perangkat
Kabupaten
2016
Daerah
Daerah tentang
Kabupaten
Kuningan, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Satpol PP Kabupaten
Kuningan
dituangkan
dalam
Peraturan
Bupati
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. dijelaskan lebih lanjut kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dalam Satpol PP Kabupaten Kuningan
berkaitan hal
diatas sebagai berikut: a.
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
Satpol PP
Page 7
1.
Kepala Satuan;
2.
Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program.
3.
Bidang
Penegakan
Perundang
-
undangan
Daerah,
membawahkan : a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 4.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan : a. Seksi Operasi dan Pengendalian; b. Seksi Kerjasama.
5.
Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan : a. Seksi Pelatihan Dasar; b. Seksi Teknis Fungsional.
6.
Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : a. Seksi Satuan Linmas; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7.
Unit Pelaksana Teknis; dan
8.
Kelompok Jabatan Fungsional.
b.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kepala Satuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi
kewenangan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokoknya,
Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja mempunyai fungsi : 1)
Perumusan
kebijakan
penegakkan
peraturan
daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban perlindungan
umum
dan
masyarakat,
ketentraman serta
masyarakat,
pencegahan
dan
penanggulangan kebakaran;
Satpol PP
Page 8
2)
Pelaksanaan
kebijakan
penegakkan
peraturan
daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban
umum
perlindungan
dan
ketentraman
masyarakat
serta
masyarakat
serta
pencegahan
dan
penanggulangan kebakaran di daerah; 3)
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan peraturan daerah,peraturan
bupati
bupati,penyelenggaraan
dan
keputusan
ketertiban
umum
dan
ketentramanmasyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 4)
Pelaksanaan administrasi dalam daerah,
peraturan
penyelenggaraan
bupati
penegakkan peraturan
dan
ketertiban
keputusan
umum
dan
bupati,
ketentraman
masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;dan 5)
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sekretaris Sekretaris
Dinas
mempunyai
pengelolaan,
pembinaan,
administrasi
urusan
tugas
pokok
pengawasan,
program,
melaksanakan
pengkoordinasian
keuangan,
umum
dan
kepegawaian, serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP. Dalam
melaksanakan
tugas
pokoknya
Sekretaris
Dinas
mempunyai fungsi : 1)
Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
2)
Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
3)
Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan program,
keuangan,
umum
dan
kepegawaian
serta
pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP; dan 4)
Pengkoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP.
Satpol PP
Page 9
Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, laporan
mengawasi,
tentang
membagi
pengelolaan
tugas
urusan
dan
membuat
ketatausahaan,
administrasi dan pembinaan kepegawaian, kehumasan, dan penyediaan sarana perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi: 1)
Perencanaan
kegiatan
ketata
usahaan,
kepegawaian,
kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja; 2)
Perencanaan
kegiatan
ketata
usahaan,
kepegawaian,
kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong Praja;dan 3)
Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi Pamong.
Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 1)
Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
2)
Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
Satpol PP
Page 10
3)
Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Sub Bagian Program Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja. Sub Bagian Program mempunyai fungsi : 1)
PerPerencanaan
kegiatan
program
yang
meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja; 2)
Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana program
dan
kegiatan,
evaluasi
dan
laporan
dari
masingmasing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3)
Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas
pokok
merencanakan
mengoordinasikan,
operasional,
mengendalikan,
mengelola,
mengevaluasi
dan
melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah mempunyai fungsi : 1)
Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
2)
Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati
Satpol PP
dan keputusan bupati; dan
Page 11
3)
Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati
Bidang
dan keputusan bupati;
Penegakan
Perundang
–
undangan
Daerah,
membawahkan : 1)
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2)
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. a. Seksi
Pembinaan,
Pengawasan
dan
Penyuluhan
mempunyai tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, melaporkan
mengendalikan,
kegiatan
Pembinaan,
mengevaluasi
dan
Pengawasan
dan
Penyuluhan; Mempunyai fungsi : - Perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; - Pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan - Pengawasan
dan
pembagian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan uurusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok :
merencanakan,
melaksanakan,
mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Mempunyai fungsi : -
Perencanaan
kegiatan
urusan
penyelidikan
dan
penyidikan; -
Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan;
-
Pengawasan
dan
pembagian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan.
Satpol PP
Page 12
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang
Ketertiban
mempunyai
umum
tugas
dan
pokok
mengoordinasikan,
Ketentraman
Masyarakat
merencanakan,
mengelola,
mengendalikan,
mengevaluasi
dan
melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bidang
Ketertiban
Umum
dan
katentraman
masyarakat
mempunyai fungsi : 1)
Perencanaan operasional urusan bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;
2)
Pengkoordinasian urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3)
Pengelolaan
urusan
bidang
ketertiban
umum
dan
ketentraman masyarakat. Bidang
Ketertiban
umum
dan
Ketentraman
Masyarakat,
membawahkan : 1)
Seksi Operasi dan Pengendalian;
2)
Seksi Kerjasama. a. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok : merencanakan,
melaksanakan,
mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mempunyai fungsi : - Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian; - Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian; -
Pengawasan
dan
penyelenggaraan
pembagian
pelaksanaan
pengendalian
operasi
tugas dan
pengendalian. b. Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok : merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan,
mengevaluasi
dan
melaporkan
peningkatan
ketertiban
umum
mengendalikan,
kegiatan dan
Kerjasama ketentraman
masyarakat.
Satpol PP
Page 13
Seksi Kerjasama mempunyai fungsi : - Perencanaan kegiatan urusan kerjasama; - Pelaksanaan urusan kerjasama; dan - Pengawasan
dan
pembagian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan pengendalian kerjasama. Bidang Sumber Daya Aparatur Bidang
Sumber
Daya
Aparatur
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pelatihan dasar dan teknis fungsional. Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi : 1)
Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
2)
Pengoordinasian
sumber
daya
aparatur
Satuan
Polisi
dan
mediasi
pengembangan
Pamong Praja; dan 3)
Penyelenggaraan
fasilitasi
kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan : 1)
Seksi Pelatihan Dasar;
2)
Seksi Teknis Fungsional. a. Seksi
Pelatihan
merencanakan,
Dasar
mempunyai
melaksanakan,
tugas
pokok
:
mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelatihan dasar. Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi: -
Perencanaan kegiatan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
-
Pelaksanaan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja; dan
-
Pengawasan
dan
pembagian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan pengendalian pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
Satpol PP
Page 14
b. Seksi
Teknis
Fungsional
merencanakan,
mempunyai
melaksanakan,
tugas
pokok
:
mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis fungsional. Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi : -
Perencanaan kegiatan urusan teknis fungsional;
-
Pelaksanaan urusan teknis fungsional;
-
Pengawasan
dan
pembagian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan; dan -
urusan teknis fungsional.
Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan,
mengelola,
mengoordinasikan,
mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan linmas dan bina potensi masyarakat. Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 1)
Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
2)
Pengoordinasian kegiatan perlindungan masyarakat;
3)
Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : 1)
Seksi Satuan Linmas;
2)
Seksi Bina Potensi Masyarakat. a. Seksi
Satuan
merencanakan,
Linmas
mempunyai
melaksanakan,
tugas
pokok
mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan satuan linmas. Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi : -
Penyusunan rencana kegiatan seksi satuan Linmas;
-
Pelaksanaan urusan perlindungan Satuan Linmas;
-
Pengawasan
dan
pembagian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan Satuan Linmas.
Satpol PP
Page 15
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan,
mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina potensi masyarakat. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi : -
Penyusunan
rencana
kegiatan
seksi
bina
potensi
masyarakat; -
Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; dan
-
Pengawasan
dan
pembagian
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan urusan bina potensi masyarakat; Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : 1)
Perencanaan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
2)
Pengkoordinasian kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
3)
Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
4)
Dalam
menyelenggarakan
fungsinya
UPT
Pemadam
Kebakaran mempunyai uraian tugas : 5)
Menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
6)
Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPT;
7)
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8)
Memberikan
pembinaan,
informasi
dan
pelayanan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 9)
Menyelenggarakan urusan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
Satpol PP
Page 16
10) Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 11) Menyelenggarakan
fasilitasi
pendidikan
dan
pelatihan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para petugas pemadam kebakaran; 12) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kelancaran mobil unit pemadam kebakaran; 13) Melaksanakan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
pemadam kebakaran; 14) Menghimpun,
mengolah
dan
menganalisa
data
serta
penyajian data hasil kegiatan; 15) Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; 17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan. Kelompok Jabatan Fungsional 1)
Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menunjang tugas pokok Satuan sesuai dengan keahliannya masing-masing;
2)
Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan;
3)
Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang
jabatan
fungsional
yang
terbagi
dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 4)
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
5)
Pembinaan
terhadap
Jabatan
Fungsional
dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
Satpol PP
Page 17
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN KEPALA
SEKRETARIA T
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM
KEUANG AN
PROGRA M
BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
SEKSI PELATIHAAN DASAR
SEKSI SATUAN LINMAS
SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SEKSI KERJASAMA
SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL
SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
UPT
Satpol PP
Page 18
2.2. Sumberdaya a.
Sumber Daya Manusia Jumlah aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai
dengan akhir Tahun 2016 adalah sebanyak 273 orang ( berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan ), berikut disajikan dalam tabel berikut di bawah ini: Tabel a.1. Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kuningan
berdasarkan
Tingkat
Pendidikan
sampai akhir Tahun 2016 No
PENDIDIKAN
PNS
THL
JUMLAH
1
SD
1
-
1
2
SLTP
3
-
3
3
SLTA
106
76
182
4
D-1
-
5
D-2
3
3
6
D-3
-
5
5
7
S-1
32
40
72
8
S-2
7
-
7
149
124
273
JUMLAH Sumber:
inventarisasi data dari subbag. Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Kuningan
Tabel a.2. Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Berdasarkan Bidang Tugas
sampai
akhir tahun 2016 No.
BIDANG TUGAS
ESELON
PELAKSANA
II
III
IV
(PNS)
-
-
1.
KASAT
1
-
2.
SEKDIS
-
1
3.
KABID SDA
4.
KABID GAKDA
5.
KABIDTRANTIBUM
Satpol PP
THL
JML
-
1
-
1
1
6
-
7
-
1
5
2
8
-
1
6
2
11
2
Page 19
No.
BIDANG TUGAS
ESELON
PELAKSANA
II
III
IV
(PNS)
-
1
2
4
THL
JML
1
8
6.
KABID LINMAS
7.
KASUBAG
3
3
8.
KASIE
8
8
JUMLAH
1
5
15
21
5
47
Sumber: inventarisasi data dari subbag. Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Kuningan Penempatan jumlah aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai akhir Tahun 2016 bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokoknya Satpol PP yaitu menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat saat ini, maka kekuatan personelnya masih jauh dari memadai terutama personel yang berada dilapangan, baik personel yang bertugas berdasarkan permintaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun personel pada Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai kepala satuannya. Khususnya bagi personel yang berada pada Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai dengan akhir tahun 2016 ini, ternyata kapasitas personelnya belum
mencukupi
untuk
ditempatkan
pada
semua
kecamatan
se
Kabupaten Kuningan, mengingat keterbatasan jumlah personel Satpol PP itu sendiri, sehingga saat ini baru beberapa kecamatan saja yang sudah terbentuk Unit Pelaksana Satpol PP di Kabupaten Kuningan. Idealnya, bila melihat luas kewilayahan ( type )masing-masing kecamatan, sebaiknya ditempatkan personel Satpol PP sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Unit Pelaksana Satpol PP per kecamatan se kabupaten Kuningan. Secara internal, struktur organisasi pada Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai dengan akhir tahun 2016, masih „mumpuni‟ untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bidang yang menunjang
tugas
kesekretariatan
kelembagaan
yang
Satpol
membawahkan
PP
tersebut
urusan
maupun
umum,
unsur
kepegawaian,
keuangan dan program. Setiap jabatan struktural yang diemban
Satpol PP
Page 20
personelnya, didukung oleh aparatur/anggota Satpol PP yang sigap untuk terus-menerus bergerak berinteraksi dengan masyarakat pada semua lini agar tugas pokoknya Satpol PP tetap dapat dilaksanakan dengan baik yaitu melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Sedangkan dari segi pendidikan, kapasitas para personelnya dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya yang dapat menunjang tugas-tugas kesehariannya yang berkaitan dengan kedinasan perlu untuk ditingkatkan minimal diharapkan mencapai tingkat kesarjanaannya ( S 1 ) mengingat kebutuhan sumber daya manusia para personel Satpol PP Kabupaten Kuningan yang “mumpuni” pada masa mendatang dapat mempengaruhi kualitas “sepak terjang”
kelembagaan
Satpol PP itu sendiri. b.
Sumber Daya Aset Aset yang dimiliki
Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai dengan
akhir Tahun 2016, berikut disajikan dalam tabel berikut di bawah ini: Tabel. b.1. Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan (s/d akhir Tahun 2016) NO
JENIS SAPRAS
JUMLAH/BARANG 2014
2015
2016
1.
Genset
1
1
1
2.
Gergaji Pemotong Besi
1
1
1
3.
Gergaji Mesin Senso
1
1
1
4.
Meja Tulis
45
49
55
5.
Mesin Tik 16”
7
7
7
6.
Alat Pemadam/Portable
1
1
1
7.
Televisi
8
9
9
8.
Kursi Lipat
45
45
75
9.
Lemari Kayu
5
5
5
10. Sice
3
3
3
11. Kipas Angin
4
5
13
Satpol PP
Page 21
NO
JENIS SAPRAS
JUMLAH/BARANG 2014
2015
2016
12. Mega Phone
3
3
3
13. Amplifayer
1
1
1
14. Speaker/thoa
1
1
1
15. Dispenser
8
8
15
16. Kulkas/lemari es
2
3
4
17. Rak piring/lemari makan
1
1
1
18. Printer infus
6
7
7
19. Printer Laser jet
8
10
10
20. Printer (poto copy,Scaner)
2
5
7
21. Printer Dotmetrix
3
3
3
13
16
16
23. Meja Tamu
1
1
1
24. Soundsystem dan
1
22. Filling Cabinet
2
perlengkapan 25. Tablet PC
1
1
1
12
13
18
27. Tempat tidur
2
3
3
28. Senterlop(traffic light)
6
6
15
29. Kasur busa
2
2
2
30. Penghancur kertas
3
4
5
31. Mesin Absen
1
1
1
32. AC
2
2
2
33. Sarana Kearsipan
3
3
3
34. Rak Display
1
1
1
35. Meja Komputer
5
5
5
36. Lemari besi
2
3
10
37. Brangkas
1
1
1
38. Tralis besi
65
65
90
39. Infokus
1
2
2
40. Parabola
2
2
3
26. Kursi kerja
Satpol PP
Page 22
NO
JENIS SAPRAS
JUMLAH/BARANG 2014
2015
2016
41. Faxcimili
1
1
1
42. Alat Kejut Listrik
5
5
5
43. Binocular
1
1
1
44. Pakaian huru-hara
62
62
62
45. Pentungan
62
62
62
46. Tameng
62
62
62
47. Helm
62
62
62
48. R 2
3
3
6
49. R 4
4
5
5
50. Handy talky
27
32
59
51. Rig
10
11
11
52. Pemancar
2
2
2
53. Komputer
13
15
18
54. Laptop
4
7
8
55. Handy cam
4
4
4
56. Kamera DSLR
1
1
2
96
101
148
58. Gedung kantor satpol pp
1
1
1
59. Pos jaga induk
1
1
1
60. Kamera Pocket
-
1
1
61. Handphone
-
1
1
62. Blower
-
1
1
63. Gorden
-
170
170
64. Hardisk
-
1
1
65. Kursi kayu Pos Jaga
-
4
4
66. Papan Reklame
-
1
1
67. Neon Box
-
1
1
68. Kompor gas
-
1
1
69. Asbak Stainless
-
2
2
70. CCTV
-
-
8
71. Batun Multifunction
-
-
10
57. Alat korsik
Satpol PP
Page 23
NO
JUMLAH/BARANG
JENIS SAPRAS
2014
2015
2016
594
811
1213
JUMLAH Sumber:
inventarisasi data dari pengurus barang pada Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab.Kng
Pengadaan aset pada Satpol PP Kabupaten Kuningan diupayakan ada peningkatan dalam jumlah real, mengingat barang/aset yang digunakan sudah dan aus( rusak )/tidak bisa dipakai lagi atau memang sesuai kebutuhan perlu untuk ditambah jumlahnya. Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai pada setiap tahunnya, diharapkan ada peningkatan pula kinerja aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan.
2.3.
Kinerja
Pelayanan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
KuninganKUNINGAN Sebagai gambaran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan kurun waktu tahun 2015-2016,
dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.a. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan kurun waktu Tahun 2015-2016 : No
Program
Indikator Kinerja
Hasil program Tahun 2015/2016
1.
Program 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2.
3.
Satpol PP
Jumlah intensitas penertiban dan pembinaan PKL wilayah Kab. Kng;
83 kali/123 PKL dan 52 kali/ 109 PKL -30 R2;
Jumlah Penertiban reklame dan banner tidak berizin ;
24 kali/1332 lembar dan 17 kali/708 lembar;
Jumlah Pengamanan Pengawalan Daerah/Pusat Unjuk Rasa;
83 kali/94 kali;
intensitas dan Pejabat dan PAM
Page 24
4.
Jumlah intensitas Unjuk Rasa; Jumlah intensitas Pejabat;
PAM PAM
19 kali/24 kali; 61 kali/44 kali;
6.
Jumlah intensitas Lainnya;
PAM
56 kali/26 kali;
7.
Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan ke Panti Rehabilitasi/RSJ;
18 kali/99 orang;
8.
Jumlah Pengendalian PKL;
1 kali
5.
2.
Program 1. Pemeliharaan Kentramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2.
Jumlah Pembinaan Anggota Korsik/Drumband;
9 kali/20 kali;
Jumlah Pembinaan Kesemaptaan, Penanggulangan anti huru hara anggota Satpol PP dan Linmas;
15 kali/14 kali;
3.
Jumlah Latsar Mental Kedisiplinan Pol PP‟
9 kali/1 kali;
4.
Jumlah intensitas Pemberdayaan PPNS dan penegakan perUUan daerah;
84 kali/97 kasus dan 108 kali/108 kasus;
5.
Jumlah Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan Keterampilan anggota Satpol PP;
10 kali/2 kali;
6.
Jumlah Peningkatan PPNS;
7.
Jumlah Binwasluh PerUUan daerah;
8.
Jumlah Rakor Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Trantibum;
9.
Jumlah PPNS;
Satpol PP
intensitas kapasitas
Pelatihan
calon
30 kali/30 kasus;
1 kali/belum dilaksanakan; 1 kali/belum dilaksanakan;
3 orang /;
Page 25
3.
10. Jumlah rakor trantibum perbatasan Jumlah intensitas Penertiban/ penanggulangan PEKAT;
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga a. Ketertiban dan Keamanan b.
c.
4.
Program 1. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 2. Ketertiban dan Keamanan
Operasi/RaziaPSK;
12 kali/84 kasus dan 13 kali/ 31 kasus
Gepeng;
17 kali/147 org dan 30 kali/149 org;
Miras
5 kali/1 kasus dan 8 kali/ nihil 3 kali/ 4 kali;
Jumlah Siskamling;
Pembinaan
Jumlah intensitas Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketentraman Masyarakat;
nihil/
3.
Jumlah Binpot Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan;
44 kali/20 kali;
4.
Jumlah Pemutakhiran data anggota Linmas;
nihil/2 kali;
5.
Jumlah Pembinaan anggota Linmas desa/kel;
nihil/3 kali ;
6.
5.
Rekomendasi
Sumber:
3 kali/
Jumlah intensitas Pemberdayaan anggota Linmas desa/kel Jumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan
13 kali;
nihil/9 kali 79 surat/49 surat
kumulasi laporan capaian prog. dan keg. tahun 2015-2016 pada Subbag Program Satpol PP Kab. Kuningan
2.4. Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan
SATPOL PP
Kabupaten Kuningan Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh agar dapat berperan aktif/berhasil guna dalam pencapaian target kinerjanya, maka Satpol PP Kabupaten Kuningan memiliki tantangan dan peluang sbb:
Satpol PP
Page 26
4.1. Tantangan a)
Eksistensi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional Pol PP yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang serumpun dengan penyidik dan atau detektif. Jumlah kapasitas anggota Satpol PP yang menduduki
jabatan
fungsional
haruslah
memadai
dengan
memperhitungkan jumlah personel dengan jumlah penduduk Kab. Kuningan dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional Pol PP ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satpol PP itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum & ketentraman masyarakat serta bidang peningkatan sumber daya aparatur. Disamping hal itu, untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satpol PP, lebih mumpuni lagi bila Satpol PP Kabupaten Kuningan memiliki banyak tenaga pegawai yang menguasai ITE ( informasi teknologi elektronik ), hingga akhirnya akan lebih mudah mengakses informasi maupun data yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerja Satpol PP itu sendiri. b)
Satpol
PP
Kabupaten
Kuningan
harus
dapat
meningkatkan
pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas
manfaat
dan
tujuan
kegiatan
tersebut
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di daerah; c)
Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dapat menyelesaikan kasuskasus pelanggaran perUUan daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif;
d)
Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dapat mempersiapkan personelnya lebih berkualitas dan berkuantitas, terutama dari pengerahan anggota Satpol PP
yang sigap saat terjadi peristiwa
insidentil
bencana
seperti;
huru-hara,
daerah
(
baik
yang
diakibatkan alam/human error/sosial dll ), keadaan “chaos”
Satpol PP
Page 27
karena pertikaian antar desa/kampung/dusun/geng motor yang timbulkan keresahan masyarakat ), peningkatan pengamanan Kepala Daerah dan kerusuhan/kekacauan dalam bentuk lain sebagainya. e)
Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan
personel
dilapangan,
pengadaan
kendaraan yang dapat menggerakan mobilitas anggota Satpol PP bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas Satpol PP yang kerap
berinteraksi
dengan
masyarakat
maupun
dengan
kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam. 4.2. Peluang Ada peluang (opportunity) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas „sepak terjang‟ Satpol PP Kabupaten Kuningan pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah: 1)
Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis website dan online yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi program-program
pembangunan
daerah
yang
akan/sedang
dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan; 2)
Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi vertikal maupun pemerintah prop/pusat;
3)
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pemantapan
sistem
keamanan lingkungan seperti: intensitas kegiatan siskamling, partisipan yang membantu tugas-tugas anggota Linmas Satpol PP
untuk
keamanan
lingkungan
pada
semua
unsur
kewilayahan; 4)
Pemerintah Prop/ Kab/ Kota dan Pihak ketiga baik yang berasal dari kementerian/non kementerian, badan hukum,
Satpol PP
Page 28
yayasan,
yang
menawarkan
kerjasama
dalam
rangka
pemantapan kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan dimasamasa mendatang; 5)
Bertambahnya Kuningan
tingkat
terhadap
kepatuhan
masyarakat
perundang-undangan
Kabupaten
daerah
yang
diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 6)
Lahirnya
produk
memperluas
hukum
cakupan
pemerintah
tugas-tugas
pusat/daerah
Satpol
PP
yang
dimasa-masa
mendatang, sehingga berdampak pada perluasan kewenangan tugas maupun fungsinya.
Satpol PP
Page 29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Permasalahan yang kerap dihadapi Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui masing-masing bidang yang secara internal ada dalam kelembagaan Satpol
PP
Kabupaten
permasalahan
baru
Kuningan
yang
itu
sendiri,
mengharuskan
seringkali
kelembagaan
melahirkan harus
sigap
mengantisipasinya. Adapun identifikasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a.
Urusan Penegakan Perundang-undangan Daerah Isu Pokok dan Strategis dalam rangka penegakan perundangundangan daerah di Kabupaten Kuningan,
pada prinsipnya tidak
bisa lepas dari unsur penerbitan perundang-undangan daerah dan upaya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Kabupaten Kuningan terutama pada komunitas masyarakat yang terindikasi melanggar substansi peraturan perundang-undangan tersebut. intensitas
penyelesaian kasus
Peningkatan
pelanggaran perundang-undangan
daerah yang dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan terhadap kasus
pelanggaran
perundang-undangan daerah yang
muncul, juga adalah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan harus mendapat perhatian sebab
berkaitan
dengan
upaya-upaya
untuk
menjunjung
penghormatan,penegakan, perlindungan, pemajuan nila-nilai HAM bagi
warga
Kabupaten
Kuningan
yang
terkait
dengan
kasus
pelanggaran perundang-undangan daerah tersebut. b.
Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Isu Pokok dan Strategis dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
yaitu perlunya dukungan
kegiatan-kegiatan yang bersifat pengamanan situasional seperti: patroli
pengamanan
wilayah,
patroli
gangguan
trantibum
dan
kegiatan operasi penegakan perundang-undangan daerah,
Satpol PP
Page 30
merupakan cara umtuk memantapkan sistem keamanan lingkungan masyarakat.Keberhasilan
kegiatan
patroli
dan
operasi
tersebut,
sangat dipengaruhi oleh kondisi umum kewilayahan diantaranya dengan memperhatikan faktor luas wilayah dan unsur demografi. Idealnya cakupan wilayah kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan yang terdiri dari 32 Kecamatan, 361 Desa dan 15 Kelurahan dan memiliki penduduk yang heterogen serta rawan atas timbulnya gangguan
kamtibmas,
memerlukan
perluasan
cakupan
patroli
pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasi dimaksud. Disamping hal itu, perlunya diperluas pula cakupan
pembentukan
unit
pelaksana
Satpol
PP
Kabupaten
Kuningan pada setiap kecamatan, agar terpelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Kuningan, mengingat baru beberapa
kecamatan
saja
se
Kabupaten
Kuningan
yang
baru
terbentuk unit pelaksana Satpol PP nya. c.
Urusan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Isu pokok dan strategis dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya aparatur adalah keterbatasan jumlah personel anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan yang berada pada semua lini unsur kewilayahan baik pada tingkat kecamatan,desa,kelurahan dan juga kebutuhan/permintaan SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan maupun sentral pada tempat pengamanan Kepala Daerah, membutuhkan
upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP
Kabupaten Kuningan untuk menjaga situasi aman dan tertib. Disamping hal itu, perlu kiranya Satpol PP Kabupaten Kuningan memiliki pegawai yang memahami ITE ( informasi, teknologi dan elektronik ) sebagai media perolehan dan penyampaian data serta informasi up date berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang dihubungkan dengan substansi
dokumen
perencanaan
untuk
menunjang
kinerja
kelembagaan secara profesional . Belum banyaknya anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan yang menempuh jalur pendidikan setingkat sarjana,
Satpol PP
Page 31
harus mendapat perhatian pula, sebab pengetahuan yang mumpuni akan sangat mempengaruhi kualitas anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Semakin banyaknya keturutsertaan mengikuti pendidikan dan kepelatihan bagi personel anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan baik yang diadakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan maupun Pemprop ataupun Instansi Vertikal, berpengaruh pula pada pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan terutama tugas mereka dalam memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. d.
Urusan Sarana dan Prasarana Isu pokok dan strategis dalam rangka penegakan perundangundangan daerah hingga peningkatan kapasitas aparatur, tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dapat berjalan sesuai rencana. Dengan meningkatnya kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, berpengaruh pula terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, hingga dipandang perlu penambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Mobilitas gerak anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan yang sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap membutuhkan sarana kendaraan
yang
memadai
kemudian
dukungan
agar
selalu
peralatan/media
terjaga elektronik
kesigapannya, pada
unsur
kesekretariatan Satpol PP Kabupaten Kuningan perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas tercapai dengan baik.Selain itu perlengkapan personel setiap anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dipenuhi untuk faktor keamanan diri dan kelembagaan itu sendiri yang berperan penting dalam pengamanan wilayah dan pejabat daerah e.
Urusan Perlindungan Masyarakat a.
Satpol PP
Perlindungan Masyarakat dan Bencana
Page 32
Dalam hal terjadi bencana daerah di Kabupaten Kuningan yang bersifat insidentil ( sewaktu-waktu terjadi ), maka eksistensi Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui bidang Perlindungan Masyarakat
Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagai “leading
sector” yang bergerak bersama-sama dengan unsur instansi lain, turut serta dalam penanggulangan bencana daerah tersebut. Melalui Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan
Peraturan
Pemerintah
Bencana
Nomor
21
beserta Tahun
turunannya 2008
tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa masyarakat
dan
pendidikan
dan
anggota
Linmas
kepelatihan
yang
telah
mengikuti
penanggulangan
bencana,
mempunyai kewajiban turut dalam kegiatan penanggulangan bencana. Disamping produk hukum diatas, saat ini telah terbit Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS.201-BPBD/2012 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Kuningan yang
mensinergikan
Kuningan baik
semua
unsur
aparat
di
Kabupaten
pada perangkat daerah lingkup pemerintah
daerah Kabupaten Kuningan maupun instansi vertikal. Sehingga keterlibatan anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui Bidang
Perlindungan
Masyarakat
Kabupaten
Kuningan
khususnya dalam menanggulangi bencana daerah tersebut terlihat jelas. b.
Perlindungan Masyarakat dan Pemilu Pemilihan Umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan juga pesta demokrasi untuk memilih orang-orang yang akan duduk menempati jabatan politik. Oleh karena itu berkaitan dengan kegiatan besar yang memiliki potensi resiko besar tersebut, maka pengerahan anggota Satuan Linmas Satpol PP perlu diterjunkan dalam rangka membantu proses pemilu yang tertib. Legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam
Satpol PP
Page 33
Penanganan
Ketentraman,
Ketertiban
dan
Keamanan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penugasan anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan bidang perlindungan
masyarakat
dalam
penanganan
ketentraman,
ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, harus pula proporsional dengan persentase jumlah penduduk yang berperan sebagai pemilih. f.
Sub Urusan Kebakaran Sejak
diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan beserta turunannya Peraturan Bupati Kuningan
44
tahun
2016
tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, maka terdapat perubahan kedudukan Satpol PP Kabupaten Kuningan menjadi unsur pelaksana kewenangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Secara Yuridis Sub Urusan Kebakaran saat ini ada dalam SOTK Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemadam Kebakaran yang mengutamakan eksistensinya sebagai tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan ,Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di lingkung Kabupaten Kuningan. Namun peran Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kabupaten Kuningan pada
masa
–masa
mendatang,
perlu
digali
lebih
dalam
lagi
sebagaimana amanat produk hukum diatas, mengingat kapasitas personel
yang
ada
beserta
pemberdayaan
personelnya
belum
sepenuhnya optimal. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unit pelaksana teknis Satpol PP yang melayani masyarakat selama (1 x 24) jam/full time. Guna memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, maka diwajibkan kepada seluruh anggota UPT Pemadam Kebakaran di Indonesia termasuk di Kabupaten Kuningan, agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan
Satpol PP
Page 34
penuh tanggung jawab. Jam kerja (1x 24)/full time merupakam sebuah konsekuensi logis yang harus diemban anggota pemadam kebakaran berkaitan dengan profesionalitas sebuah pekerjaan. 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Visi
Kabupaten
Kuningan
tahun
2014-2018
adalah
“Kuningan
Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: MANDIRI
:
Suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam perekonomian rakyat fokus pada ketahanan pangan, pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam daerah
serta
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan. AGAMIS
:
Nilai-nilai
agama
sebagai
pedoman
kehidupan
bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan religious. SEJAHTERA :
Peningkatan
kesejahteraan
berupa
pemerataan
pembangunan di semua pelosok wilayah, kesempatan berusaha
dan
bekerja,
perlindungan
masyarakat
miskin dan kesetaraan gender. Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada dan tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki,
maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai
berikut: 1. Meningkatkan
kualitas
sumberdaya
manusia
melalui
penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis; 2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah;
Satpol PP
Page 35
3. Meningkatkan melalui
percepatan
pelayanan
sosial
penanggulangan terpadu
dan
kemiskinan, pemberdayaan
masyarakat; 4. Memantapkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
dalam
kerangka
Kabupaten
Konservasi
dengan
menerapkan asas kehidupan berkelanjutan; 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah. Dari pemaparan visi dan misi Kabupaten Kuningan tersebut diatas, maka hal ini menjadi acuan dalam merumuskan Visi, Misi Satpol PP Kabupaten Kuningan, dengan meramu program –program pembangunan daerah dan kegiatan pelengkap realisasi program yang telah ditetapkan khususnya bagi Satpol PP Kabupaten Kuningan. Peranan Satpol PP Kabupaten Kuningan sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2018. Dengan meningkatnya dan terpeliharanya situasi aman dan tertib dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
serta
kehidupan
masyarakat Kabupaten Kuningan, maka pencapaian visi dan misi Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2018 diharapkan dapat terealisasikan dengan nyata. Semua unsur birokrasi dan anggota masyarakat serta para stakeholder khususnya di Kabupaten Kuningan, diharapkan dapat melaksanakan perannya dengan baik dan terhindar dari keresahan, terjaminnya kelancaran pelaksanaan program kegiatan pemerintah
di
daerah
tanpa
timbul
kekhawatiran
terhambatnya
pencapaian target kinerjanya. 3.3. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Satpol PP Kabupaten Kuningan secara struktur organisasi ada dibawah Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong beserta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
Satpol PP
Page 36
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan serta turunannya Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang menajamkan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Kuningan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kuningan (tahun 2014-2018). Melalui produk hukum daerah tersebut, telah dijelaskan bahwa Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah salahsatu
perangkat
daerah
yng
memiliki
kewenangan
melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Berdasarkan visi Satpol PP Kabupaten Kuningan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kuningan(tahun 2014-2018 ), maka visi Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah ”Terpelihanya Ketertiban, Ketentraman,
dan
Perlindungan
Perundang-undangan
Daerah
di
Masyarakat Kabupaten
serta
Tegaknya
Kuningan
Tahun
2018”, secara garis besar hal ini telah diimplementasikan diantaranya dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Perlindungan Masyarakat, Operasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggar Peraturan Perundang-undangan daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pencegahan serta Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan kedudukan Satpol PP Kabupaten Kuningan saat ini. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional, Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon, Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai Kawasan Lindung Strategis Nasional dan Sungai Cisanggarung sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Pada RTRW Provinsi Jawa Barat, Kabupaten
Kuningan
ditetapkan
sebagai
bagian
dari
Wilayah
Pengembangan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Indramayu,
Kabupaten
Majalengka
dan
Kabupaten
Kuningan) dan sebagai bagian dari Metropolitan Cirebon. Kawasan Strategis pada RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan Kawasan
Satpol PP
Page 37
Strategis Provinsi (KSP) Panas Bumi Sangkanhurip dan Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 telah ditetapkan 5 (lima) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan dua PKL promosi (PKLp) yaitu PKL Kuningan, Kadugede, Cilimus, Ciawigebang, Luragung, PKLp Subang dan Cibingbin. Kabupaten Kuningan juga telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).Dokumen ini merupakan kajian yang dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.
Penyusunan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Melihat persoalan yang dihadapi secara internal oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan, maka dengan mempertimbangkan gambaran pelayanan dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Kuningan, maka rumusan isu strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2014-2018, adalah: 1.
Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan;
2.
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan;
3.
Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah;
4.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif;
5.
Peningkatan peranan
Satpol
PP
Kabupaten Kuningan
dalam
pencegahan dini serta penanggulangan bencana daerah termasuk didalamnya bencana alam/sosial/human error/kebakaran dan lain sebagainya; 6.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanif dan persuasif;
7.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;
8.
Peningkatan kualitas layanan Satpol PP Kabupaten Kuningan berbasis online;
Satpol PP
Page 38
9.
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
memelihara
ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan; 10. Peningkatan
fungsi
kelembagaan
dan
pengembangan
pola
hubungan kerjasama yang baik antar daerah maupun Pihak ketiga.
Satpol PP
Page 39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN
4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan a.
Visi Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan merupakan
skenario masa depan dan pandangan ke depan menyangkut pandangan ke depan menyangkut kemana Satuan Polisi Pamong Praja harus dibawa dan diarahkan agar dapat
berkarya
secara konsisten dan tetap
antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi Satuan Polisi
eksis,
adalah suatu
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Kemudian berdasarkan prespektif sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, dimana telah mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat maka Visi Satpol PP Kabupaten Kuningan ( Tahun 2014-2018 ) adalah: “Terpeliharanya Ketertiban, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Serta Tegaknya Perundang-Undangan Daerah Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018” Visi ini bertujuan memantapkan stabilitas lingkungan masyarakat Kabupaten Kuningan agar tetap berada dalam kondisi yang terjaga ketertiban dan ketentramannya dengan didukung meningkatnya tingkat kepatuhan
masyarakatnya
terhadap
perundang-undangan
daerah
di
Kabupaten Kuningan. b.
Misi Pencapaian visi Kabupaten Kuningan tidak akan terwujud tanpa
mengemban misi yang jelas sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Misi
dari
sebuah
kelembagaan
adalah
tonggak/tiang
dari
perencanaan strategisnya, sehingga „sepak terjang’ kelembagaan dapat dikatakan merupakan implementasi dari visi kelembagaanya.
Satpol PP
Page 40
Berkaitan hal diatas, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan (tahun 2014-2018 )adalah : 1.
Memelihara
ketertiban
umum,
ketentraman
masyarakat
serta
menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat; 2.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
3.
Membangun
pola
pelaksanaan
hubungan
tugas
kerjasama
Satpol
PP
dengan
yaitu
prinsip
koordinasi,
utama
integrasi,
singkronisasi, edukasi, dan kemitraan. Adapun penjabaran misi Satpol PP Kabupaten Kuningan(tahun 2014-2018) adalah sebagai berikut : Misi 1 Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakkan
peraturan
perundang-undangan
daerah
dan
perlindungan masyarakat Tugas-tugas
pokok
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Kuningan adalah menjaga keamanan dan ketentraman serta ketertiban masyarakat dengan menciptakan situasi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan
aktivitasnya
dengan
baik
dan
lancar.Dalam
melaksanakan perannya untuk menegakan perundang-undangan daerah,
sering
kali
terjadi
pelanggaran
perundang-undangan
daerah oleh masyarakat, sehingga menindaklanjuti hal tersebut dilaksanakanlah
fungsi
penyelidikan,penyidikan
dan
fungsi
pengawasan. Misi 2 Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan
Kualitas
pemberdayaan,
Sumberdaya
pelatihan
pengetahuan,pengadaan
formasi
Aparatur fisik,
jafung
Pol
melalui
pola
pembekalan PP
melalui
uji
kompetensi untuk memperoleh sertifikasi, penambahan jumlah personel anggota Satpol PP yang mumpuni untuk mendukung penajaman
tugas
dan
fungsi
kelembagaan,
peningkatan
keterampilan dan pemantapan sikap perilaku.
Satpol PP
Page 41
Misi 3
Pola Hubungan Kerjasama Meningkatkan hubungan kerjasama dengan daerah lain maupun instansi vertikal yang mengacu pada prinsip-prinsip utama yaitu; koordinasi, integrasi, singkronisasi dan edukasi
serta
kemitraan. 4.2. Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Satpol PP Kabupaten
Kuningan
(Tahun 2014-2018): Misi
Tujuan
1.Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakan peraturan perundangundangan daerah dan perlindungan masyarakat;
1.1 Terpeliharanya
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
1.2 Terwujudnya
penegakan perundangundangan daerah;
1.3 Terwujudnya
perlindungan bagi masyarakat.
Indikator Tujuan Jumlah pelaksanaan patroli siaga; Persentase berkurangnya pelanggaran berupa penyakit masyarakat
10%
Jumlah hasil penertiban PEKAT (penyakit masyarakat)
72 kali
Jumlah perundangundangan daerah yang disosialisasikan pd masyarakat yang terindikasi melamggar;
20 produk
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran terhadap perundangundangan daerah
95%
Ratio petugas Linmas;
0,54
Ratio pendirian siskamling;
6,60
pos
Persentase petugas Linmas dalam pengamanan Pemilu 2.Meningkatkan 2.1 Meningkatnya kualitas sumber kualitas sumber daya aparatur daya aparatur yang profesional yang
Satpol PP
Target Capaian 2018 5 x (sehari)
-
100 %
-
Page 42
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
profesional; 2.2 Meningkatnya nilai-nilai hak asasi manusia
Jumlah titik-titik lokasi ( PKL ) yang ditertibkan;
15 titik
Jumlah kegiatan penertiban Spanduk;
20 x kegiatan
Jumlah penertiban (penyakit masyarakat)
63 kali
hasil PEKAT
Jumlah naskah kerjasama dalam memelihara tibumtranmas;
6 produk
3.Membangun pola 3.1.Terbangunnya Jumlah cakupan 32 hubungan pola hubungan wilayah pemeliharaan kecamatan kerjasama kerjasama tibumtranmas dengan prinsip dengan prinsip utama utama pelaksanaan pelaksanaan tugas Satpol PP tugas Satpol PP Kabupaten Kabupaten Kuningan yaitu Kuningan yaitu koordinasi, koordinasi, integrasi, integrasi, singkronisasi, sinkronisasi, edukasi, dan edukasi, dan kemitraan. kemitraan. Sumber : dari tabel penyelarasan dokumen RPJMD Kab. Kuningan ( Tahun 20142018 ), dokumen PK Satpol PP Kab. Kuningan & misi Satpol PP Kab. Kuningan (Tahun 2014-2018 )
4.3. Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Misi Satpol Satpol PP Kabupaten Kuningan (Tahun 2014-2018) Sasaran
Indikator Sasaran
Target
- Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
Jumlah pelaksanaan patroli di wilayah perbatasan, tempat umum, kediaman/tempat kerja pimpinan daerah;
( tahapan pencapaian per tahun selama Tahun 2014-2018 ) selengkapnya ada lampiran dokumen Revisi Renstra ini )
Persentase berkurangnya penyakit masyarakat PEKAT (penyakit masyarakat) seperti; peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran);
Satpol PP
Page 43
Jumlah hasil penertiban PEKAT (penyakit masyarakat) peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perundangundangan daerah;
Jumlah Perda, Perkada. Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah, yang disosialisasikan terhadap masyarakat yang terindikasi melanggar; Persentase penyelesaian kasus pelanggaran terhadap perundangundangan daerah;
Meningkatnya pemantapan sistem keamanan lingkungan pada masyarakat
Ratio petugas Linmas di Desa/Kel ataupun Kecamatan; Ratio pendirian pos siskamling di Desa/Kel ataupun Kecamatan ; Persentase petugas Linmas dalam pengamanan Pilkada / Pilkades
Meningkatnya keamanan,ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat
-
Jumlah titik-titik lokasi ( PKL ) yang ditertibkan karena berjualan pada sembarang tempat dan atau belum waktunya diperbolehkan berjualan dan atau tempat yg dilarang berjualan; Jumlah kegiatan penertiban spanduk dan atau banner; Jumlah hasil penertiban PEKAT ( penyakit masyarakat ) peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pola kemitraan dan koordinasi
Satpol PP
Jumlah naskah kerjasama antar propinsi/kab/kota dan atau Instansi Vertikal;
Page 44
sumber:
Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan tibumtranmas dgn daerah perbatasan, wilayah internal kabupaten dan atau lembaga terkait dari dokumen PK Satpol PP Kab.Kuningan yang disesuaikan dengan tabel penyelerasan RPJMD Kabupaten Kuningan ( Tahun 2014-2018 )
4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan (Tahun2014-2018 ): Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam jangka waktu menengah (Tahun2014-2018) sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat ditempuh melalui cara membuat kebijakan, menetapkan kelembagaan
dan
melaksanakan
yang
program
dan
dengan
penyelerasan
disesuaikan
kegiatan
internal dokumen
perencanaan jangka menengah Kabupaten Kuningan(Tahun2014-2018), agar hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan bukan hanya
fokus
pada
penyerapan
memperhatikan unsur benefit
anggaran
saja,
namun
juga
(outcome ) /hasil berdampak pada
kemanfaatannya bagi masyarakat. 4.a. Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan misi dan tujuan Satpol PP Kabupaten Kuningan (Tahun2014-2018 ): Misi dan/tujuan 1.1. Terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat
Strategi Pengembangan pola penerapan sistem penertiban semua sektor
Arah Kebijakan Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mengarah pada upaya terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat
1.2. Terwujudnya penegakan perundangundangan daerah
Pengembangan penegakan Perundang-undangan daerah melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan
Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perundang-undangan daerah serta mengembangkan peranan PPNS dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan
1.3. Terwujudnya perlindungan masyarakat
Pengembangan pembinaan pemberdayaan
Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengamanan
Satpol PP
bagi
pola dan
Page 45
2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional 2.2. Meningkatnya nilai -nilai hak asasi manusia
petugas Linmas dalam upaya memberi perlindungan bagi masyarakat
dan lingkungan
kenyamanan
-
-
Pengembangan teknis operasional gerakan penertiban yang bersifat persuasif dan humanis
Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung gerakan penertiban
3.
Membangun pola Pengembangan Mengembangkan hubungan kegiatan penguatan keterlibatan unsur para kerjasama dengan jalinan koordinasi dan stakeholders dalam prinsip utama kerjasama antar kegiatan membangun pola pelaksanaan tugas daerah maupun kerjasama Satpol PP yaitu instansi vertikal koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan. Sumber: dokumen PK Satpol PP Kab.Kuningan, dokumen Renstra Satpol PP Kab. Kuningan( induk) dan dokumen penyelerasan RPJMD Kab. Kuningan (tahun 2014-2018)
Satpol PP
Page 46
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 Program Pembangunan 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan
Satpol PP
Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok sasaran Aparat/masya rakat di Kab.Kng
Patroli Pengamanan Wilayah;
Jumlah pelaksanaan patroli;
Rapat Kordinasi dan dan Pendampingan PGOT dan Psikotik Jalanan;
Jumlah digelar rapat Kordinasi dan dan Pendampingan PGOT dan Psikotik Jalanan;
aparat
Pembinaan dan Penerttiban PKL;
Jumlah kegiatan pembinaan dan Penerttiban PKL;
Aparat/masya rakat di Kab.Kng
Pengamanan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;
Jumlah kegiatan Pengamanan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak
aparat/ masyarakat di Kab.Kng
Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Serta Kegiatan Unjuk Rasa ; Pengamanan Penyelenggaraan Carfreeday;
Persentase Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Serta Kegiatan Unjuk Rasa ;
aparat
Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pegawai
Persentase Pengamanan Penyelenggaraan Carfreeday;
Aparat/ masyarakat di Kab.Kng
Persentase Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pegawai
aparat
Jumlah PPNS dalam penegakan perda;
masyarakat di Kab.Kng
Persentase penyelesaian
aparat
Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda;
Page 47
Tindak Kriminal
kasus pelanggaran terhadap perundangundangan daerah; Pelatihan Dasar Mental dan Kedisiplinan (Latsar Medis);
Jumlah aparat yang sudah mengikuti Latsar Medis;
aparat
Peningkatan Kapasitas PPNS;
Persentase aparat yang sdh memenuhi kapasitas sbg PPNS;
aparat
Pembinaan Anggota Korsik;
Jumlah anggota Korsik yang sdh dibina
aparat
Pembinaan Kesemaptaan, Penanggulangan Anti Huru Hara dan Pelatihan Kepamongprajaa;
Jumlah aparat yang sdh dibina Kesemaptaan Penanggulangan Anti Huru Hara dan Pelatihan Kepamongprajaan;
aparat
Pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan anggota satpol PP
Jumlah aparat yang sdh dibekali pengetahuan dan keterampilan
aparat
Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakan Peraturan PerundanganUndangan Daerah;
Jumlah aparat yang sdh mendpt Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakan Peraturan PerundanganUndangan Daerah;
masyarakat di Kab.Kng
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harkamtibmas)
Persentase kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas
masyarakat di Kab.Kng
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)‘
Persentase kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibma)
masyarakat di Kab.Kng
4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Pemutahiran Data Anggota Linmas Se-Kabupaten Kuningan;
Jumlah data ter up Anggota Linmas SeKabupaten
masyarakat di Kab.Kng
Satpol PP
Page 48
Sumber
Ketertiban dan Keamanan
:
Kuningan; Pembinaan Potensi Masyarakat di Daerah Perbatasan;
Persentase potensi masyarakat di daerah perbatasan;
masyarakat prop. JabarJateng
Pembinaan Siskamling;
Persentase kegiatan pembinaan siskamling
masyarakat di Kab.Kng
Pemberdayaan Anggata Linmas Desa /Kelurahan;
Jumlah anggota linmas desa/kel yang diberdayakan
masyarakat di Kab.Kng
Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Penanganan Bencana Longsor dan Kebakaran.
Persentase kegiatan pembinaan Potensi Masyarakat dalam Penanganan Bencana Longsor dan Kebakaran.
aparat /masyarakat di Kab.Kng
Sub.bag.Keu Satpol PP Kab. Kuningan Tahun 2017, RKA Bidang-Bidang pada Satpol PP Kab. Kuningan, dokumen PK Satpol PP Kab. Kuningan dan dokumen penyelerasan RPJMD Kab.Kuningan ( tahun 2014-1018).
5.2. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF Salah satu aspek penting dalam menunjang pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan adalah tersedianya alokasi dana. Jumlah Dana Belanja Langsung ( yang bersifat Urusan) dan merupakan Program Pembangunan Daerah
yang dialokasikan Satpol PP Kabupaten
Kuningan dalam APBD Kabupaten Kuningan selama
(tahun 2014-2018),
BAB VI
Satpol PP
Page 49
INDIKATOR KINERJA SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN PENYELERASAN RPJMD KABUPATEN KUNINGAN (TAHUN 2014-2018) Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan
kinerja.
Dalam
modul
Pengkurunan
dan
Analisis
Kinerja
disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pemilihan Indikator kinerja pada Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2017 ini, menggunakan indikator kinerja yang menggunakan misi, tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagai barometer pengukuran terwujudnya keberhasilan kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan kurun watu saat ini sampai Tahun 2018 ( menyeleraskan dengan perjalanan RPJMD Kabupaten
Kuningan
(2014-2018)
dengan
pengisian
indikator
kinerja
kelembagaanya. Indikator kinerja yang diterapkan pada perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan ini, di”gadang”2 termasuk dinas Satpol PP Kabupaten Kuningan, harus mencerminkan indikator kinerja kegiatan (output) dan indikator kinerja program (outcome), sehingga ketersediaan dana
Satpol PP
Page 50
yang teranggarakan dalam kelembagaan akan bisa terlihat jelas sejauhmana keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan secara internal berfokus pada penyerapan anggaran yang terbagi habis serta sejauhmana keberhasilan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki nilai benefit pada masyarakat. ( Tabel
mengenai misi, tujuan,sasaran serta indikator tujuan dan
indikator kinerja sasaran maupun kelompok sasaran kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2017 , tergambarkan jelas dalam
lampiran
dokumen
Revisi
Renstra
Satpol
PP
Kabupaten
Kuningan Tahun 2017 ini ) :
BAB VII
Satpol PP
Page 51
PENUTUP
Dengan
memanjatkan
puji
dan
syukur
kehadirat
Allah
SWT,
bahwasannya kami telah dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten pada pertengahan bulan Pebruari Tahun 2017 ini dengan mengacu pada penyelarasan RPJMD Kabupaten Kuningan (2014-2018 ). Besar harapan kami untuk dapat menambah wawasan keilmuan kami dalam menyusun dokumen ini hingga dijadikan pedoman kami untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan sampai dengan Tahun 2018. Bimbingan Teknis dan Pengarahan
guna pendalaman penyelarasan
RPJMD Kabupaten Kuningan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2017 dari Tim Kemenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang digelar pada tanggal 1 Pebruari Tahun 2017, bertempat di Ruang Rapat Linggajati Setda Kabupaten Kuningan bagi kami sangat berharga untuk dapat menyusun dokumen ini lebih sistematis dan jelas. Pada akhirnya semoga penyusunan dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Tahun 2017 ini, dapat diimplementasikan dengan baik oleh kelembagaan dan memiliki benefit (bernilai manfaat)bagi masyarakat Kabupaten Kuningan secara nyata. Kuningan
Pebruari 2017
KEPALA SATPOL. PP KABUPATEN KUNINGAN
INDRA PURWANTORO,S.AP Pembina Utama Muda NIP. 19670519 198603 1 003
Satpol PP
Page 52
Satpol PP
Page 53
