BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1. Kedudukan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Daerah Kabupaten berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
meliputi perencanaan dan pengendalian
pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan
masyarakat;
penyediaan
ketertiban umum sarana
dan
dan
ketentraman
prasarana
umum;
penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi; usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi pelayanan modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
1
Dalam Tahun
menjalankan
2011
pemerintahan
Pemerintah
Kabupaten
dan
pembangunan
Pekalongan
masih
berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat
Daerah
melalui
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Pekalongan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Setiap Daerah di pimpin oleh Seorang Kepala Daerah sebagai Kepala pemerintahan daerah yang dibantu oleh Seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dan bertanggung
jawab
kepada
pimpinan
DPRD
dan
secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretari Daerah. Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati 2
dalam melaksanankan kewenangan desentralisasi, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik., dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan
merupakan
Perangkat
Daerah
sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas dan Fungsi Pada Daerah Kabupaten / Kota di bentuk Lembaga Perangkat Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Tugas dan Fungsi dari masing-masing lembaga perangkat daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pimpinan Pemerintahan Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta mengemban fungsi manajemen pemerintahan di daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat monitoring dan evaluasi (Surat Mendagri Nomor 120/562/S.J tanggal 3 Maret 2004 tentang Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).
3
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 27,
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1)
Memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pacasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
memelihara
1945
keutuhan
serta
mempertahankan
Negara
Kesatuan
dan
Republik
Indonesia. 2)
Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3)
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4)
Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5)
Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.
6)
Menjaga
etika
dan
norma
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. 7)
Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8)
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9)
Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di dfaerah dan semua perangkat daerah.
10) Menyampaikan
Rencana
strategis
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. 11) Memberikan
laporan
penyelenggaraan
daerah kepada Pemerintah dan
pemerintahan
memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.
b. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan koordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dengan fungsi : -
Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten ; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 4
-
Pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
pemerintah daerah; -
Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
-
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
c. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan administrasi
kesekretariatan,
administrasi
keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemanpuan dan keuangan daerah, dengan fungsi: -
Penyelenggaraan administrasi kesekratriatan DPRD;
-
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
-
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
-
Penyediaan
dan
pengkoordinasian
tenaga
ahli
yang
diperlukan oleh DPRD.
d. Tugas
Dinas
Daerah
Kabupaten
adalah
melaksanakan
kewenangan desentralisasi, dengan fungsi : -
perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya ; -
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tugasnya;
-
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tugasnya;
-
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya.
e. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah mmerupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dengan fungsi :
5
-
perumusan
kebijakan
teknis
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya ; -
penunjang
f. Tugas
penyelenggaraan
Kecamatan
adalah
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
membantu
Pemerintahan,
Bupati
dalam
Pembangunan
dan
Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya, dengan fungsi : -
pengkoordinasian
penyelenggaraan
pemerintahan
di
Wilayah Kecamatan ; -
penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
-
penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
-
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
-
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;
-
penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa;
-
Pembinaan Kelurahan;
-
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
-
Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten;
-
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
-
Penyusunan
program,
pembinaan
administrasi,
ketatausahaan dan rumah tangga; -
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6
g. Tugas
Kelurahan
adalah
membantu
Camat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan fungsi : -
Pelaksanaan
pelimpahan
sebagaian
kewenangan
pemerintahan dari Kecamatan; -
Pelayanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
-
Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan
pembangunan
dan
pembinaan
Kemasyarakatan; -
Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
-
Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
-
Pelaksanaan
kegiatan
dalam
rangka
pembinaan
ketentraman dan ketertiban wilayah; -
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Susunan Organisasi Susunan Pekalongan
Organisasi
Pemerintah
berdasarkan
Peraturan
Daerah Daerah
Kabupaten Kabupaten
Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 pada intinya adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, terdiri dari : -
Sekretaris Daerah.
-
Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
-
1)
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
2)
Asisten perekonomian dan Pembangunan;
3)
Asisten Administrasi Umum.
Bagian, terdiri dari : 1)
Bagian Pemerintahan;
2)
Bagian Humas;
3)
Bagian Hukum;
4)
Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
5)
Bagian Pembangunan; 7
6)
Bagian Kesra;
7)
Bagian Organisasi;
8)
Bagian Umum;
9)
Bagian Sumber Daya Alam.
b. Sekretariat DPRD, terdiri dari : -
Sekretaris DPRD;
-
Bagian Rapat dan Risalah;
-
Bagian Umum.
c. Dinas Daerah, terdiri dari : -
Dinas Pendidikan ;
-
Dinas Pekerjaan Umum ;
-
Dinas
Pengairan,
Pertambangan,
Kebersihan
dan
Pertamanan ; -
Dinas Kesehatan ;
-
Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
-
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan ;
-
Dinas Kelautan dan Perikanan ;
-
Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
-
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
-
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
-
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.
d. Lembaga Teknis, terdiri dari : -
Inspektorat ;
-
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Penanaman Modal ; -
Badan
Pemberdayaan
Berencana;
8
Perempuan
dan
Keluarga
-
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K);
-
BP. RSUD Kraton ;
-
RSUD Kajen ; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ; Kantor Pemberdayaan masyarakat ; Kantor Ketahanan Pangan ; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat ; Kantor Lingkungan Hidup; Satuan Polisi Pamong Praja ; Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
-
Perlindungan
e. Pemerintah Kecamatan, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: - Kecamatan Petungkriyono; - Kecamatan Lebakbarang; - Kecamatan Talun; - Kecamatan Kandangserang; - Kecamatan Paninggaran; - Kecamatan Doro; - Kecamatan Buaran; - Kecamatan Karangdadap; - Kecamatan Kedungwuni; - Kecamatan Kajen; - Kecamatan Karanganyar; - Kecamatan Kesesi; - Kecamatan Wonopringgo; - Kecamatan Bojong; - Kecamatan Wiradesa; - Kecamatan Wonokerto; - Kecamatan Sragi; - Kecamatan Siwalan; - Kecamatan Tirto. f. Pemerintah Kelurahan, terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu: - Kelurahan Kedungwuni Barat; - Kelurahan Kedungwuni Timur; - Kelurahan Pekajangan; - Kelurahan Sapugarut; - Kelurahan Simbangkulon; - Kelurahan Bligo; 9
-
Kelurahan Bener; Kelurahan Pekuncen; Kelurahan Mayangan; Kelurahan Kepatihan; Kelurahan Gumawang; Kelurahan Sragi; Kelurahan Kajen.
4. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan berjumlah 11.134 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria pendidikan formal ( Tabel I.I ) SD 194 orang, SLTP 547 orang , SLTA 2.316 orang, Diploma 3.117 orang, S1/D4 4.669 orang dan S2 291 orang. yang telah mengikuti pendidikan pimpinan ( Tabel I.2 ) dengan kriteria Diklatpim Tingkat I belum ada, Diklatpim Tingkat II 19 orang, Diklatpim Tingkat III 109 orang, Diklatpim Tingkat IV 216 orang dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ( Tabel I.3) Golongan I 492 orang, Golongan II 3.570 orang, Golongan III 3.780 orang, dan Golongan IV 3.292 orang, serta dibantu oleh pegawai tidak tetap berjumlah 254 orang yang tersebar pada Satuan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tabel 1.1 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Formal
No.
Jenis Pendidikan
Jumlah
1.
SD
194
2.
SLTP
547
3.
SLTA
2.316
4.
Diploma
3.117
5.
S1/ D4
4.669
6.
S2
291 JUMLAH
11.134
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2011.
10
Tabel 1.2 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Struktural
No.
Pendidikan Struktural
Jumlah
1.
Diklat. Pim. Tk I
-
2.
Diklat. Pim. Tk II
19
3.
Diklat. Pim. Tk III
109
4.
Diklat. Pim. Tk IV
216
JUMLAH
344
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2011.
No.
1. 2. 3. 4.
Tabel 1.3 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Golongan Golongan Jumlah
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
492 3.570 3.780 3.292
JUMLAH
11.134
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2011.
11
5. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tabel 1.4 Aset tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan terdiri dari : No.
Nama Bidang Barang
Jumlah Barang
Ket.
1. 2. 3.
Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air/ Irigasi
1,272 Bidang 517 Km 2,023 Buah
4.
Bangunan Gedung
5,435
5.
Monumen
1,561
6.
Alat-alat Besar
7.
Alat-alat Bengkel dan alat ukur
8.
Alat-alat Pertanian dan peternakan
9.
Alat-alat angkutan
10.
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
11.
Alat-alat Studio dn alat komunikasi
1,555
12.
Alat-alat Kedokteran
5,370
13.
Alat-alat Laboratorium
14.
Alat-alat keamanan
15.
Instalasi
10
16.
Jaringan
27
17.
Buku Perpustakaan
18.
Barang Bercorak dan
154 1,415 309 1,331 112,052
17,851 1
698,501 4,525
kesenian/Kebudayaan 19.
Hewan, Ternak dan Tanaman
502
20.
Konstruksi dalam pengerjaan
1
Sumber : Bidang Asset DPPKA Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
12
B. LINGKUNGAN STRATEGIS 1. Letak Geografi Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propnsi Jawa Tengah, terletak antara 6-723’ LS dan 109-10978’BT sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang dengan pusat Pemerintahan di Kajen. Wilayah Kabupaten memiliki luas 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, dan terdiri dari 272 desa dan kelurahan.
Dari
total
luas
tersebut
30,36%
(253,86
13 Km²)
diantaranya berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya 69,64% ( 582,27 Km²). Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Secara topografi Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, ada 60 desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah.
2. Penduduk, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2011 sebanyak 841.123 jiwa yang terdiri dari laki-laki 418.651 jiwa dan perempuan sebanyak 422.472 jiwa, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sesuai dengan hasil Sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 838.621 jiwa yang terdiri dari lakilaki 417.406 jiwa dan perempuan sebanyak 421.215 jiwa, sehingga mengalami pertumbuhan sekitar 0,30%.
13
Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pekalongan tahun 2011 sebanyak 419.446 jiwa terdiri dari yang bekerja sebanyak 393.783
jiwa dan pengangguran
sebanyak 25.663 jiwa. Tingkat kesempatan kerja pada tahun 2011 mencapai 93,88% sehingga potensi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
sebesar 6,12% bila dibanding tahun 2010 dimana untuk
tingkat kesempatan kerja mencapai 95,96% dan TPT mencapai 4,04%, ada peningkatan TPT sebesar 2,08%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 136.600 jiwa atau 16,24% dari jumlah penduduk yang berarti mengalami penurunan dibanding angka tahun 2010 sebanyak 151.630 jiwa atau 18,08%. Hal ini sejalan dengan komitmen kita bersama dalam upaya untuk selalu mengurangi dan menanggulangi kemiskinan menuju target MDG’s 2015. Pada tahun 2011 pemerintah pusat juga memberikan dukungan berbagai program penanggulangan kemiskinan antara lain : 1. Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) sebanyak 15.490.260 kilogram kepada 86.057 RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang masing-masing RTS menerima 15 kilogram per bulan dengan harga beras Rp 1.600 per kiligram. 2. Bantuan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas)
sebesar Rp. 5.228.084.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.465.980.758,00 atau 8,91%. 3. Bantuan
Jaminan
Rp.3.122.127.000,00
Persalinan dengan
(Jampersal)
sebesar
realisasi
sebesar
Rp.2.189.490.000,00 atau 70,13%.
3. Pangan dan Gizi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Ketersediaan pangan khususnya beras dalam kondisi aman bahkan selalu menghalami surplus. Pada tahun 2010 ketersediaan beras mencapai 178.146 ton dengan tingkat kebutuhan mencapai 128.315 ton sehingga terdapat surplus sebanyak 49.831 ton. 14
Sedangkan kondisi pada tahun 2011 karena jumlah produksi beras mengalami penurunan maka ketersediaan beras juga turun menjadi 119.784 ton, selanjutnya tingkat kebutuhan sebesar 70.345 ton sehingga terdapat surplus sebanyak 49.439 ton. Situasi pangan dan gizi di Kabupaten Pekalongan secara umum dalam kondisi aman. Pada
urusan
pendidikan,
tahun
2011
kebijakan
pembangunan pendidikan diarahkan pada pengembangan sarana prasarana
pendidikan,
pemberdayaan
Komite
Sekolah
dan
penyadaran masyarakat, peningkatan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan, pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan ketentuan dan potensi daerah, serta
peningkatan
profesioanlisme
tenaga
pendidik
dan
kependidikan melalui penyetaraan. Pembangunan pendidikan diarahkan antara lain untuk pelaksananaan Program Pendidikan Anak Usia Dini; Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun;
Pendidikan
Menengah;
Pendidikan Non Formal; Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Manajemen Pelayanan Pendidikan; Peningkatan Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender
dan
Anak;
Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga; dan Pembinaan dan pemasyarakatan olah Raga. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah memberikan implikasi makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau ke seluruh daerah termasuk daerah yang terpencil dan penduduk miskin. Kemudian capaian pembangunan pendidikan tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk
SD/MI sebesar 102,59%, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar
102,57%,
SMP/MTs
dibandingkan tahun 2010
sebesar
99,48%
meningkat
yang sebesar 99,43%, dan
untuk
SMA/MA dan SMK sebesar 65,07% meningkat bila dibanding tahun 15
2010 yang sebesar 61,13%.
Kemudian untuk Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI pada tahun 2011 sebesar 87,33%, meningkat dibanding tahun 2010 yang sebesar
87,26%.
Untuk SMP/MTs
sebesar 75,56%, meningkat bila dibanding tahun 2010 yang sebesar 75,55%, dan untuk SMA/MA dan SMK tahun 2011 sebesar 43,76%, meningkat dibanding tahun 2010 yang sebesar 40,95%. Selanjutnya Angka Putus Sekolah (APS) untuk SD/MI pada tahun 2011 sebesar 0,42% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 0,44 %, SMP/MTs sebesar 0,6 % lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 0,9 % dan untuk SMA/MA dan SMK sebesar 1,1% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 1,2%. Dilihat dari Angka Kelulusan secara keseluruhan pada tahun 2011 cukup menggembirakan karena semuanya mendekati 100 %, yatu untuk SD/MI 99,50%, SMP/MTs 91,90% dan SMA/MA dan SMK sebesar 99,80%.
Kemudian untuk angka melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs pada tahun 2011 ini sebesar 84,38% dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 71,19%. Penyediaan sarana pendidikan di Kabupaten Pekalongan sampai tahun anggaran 2011 menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, sehingga dapat meningkatkan Angka Partisipasi. Jumlah pembangunan gedung atau RKB (Ruang Kelas Baru) pada tahun 2011 ini untuk SD/MI sebanyak 5 lokal, SMP/MTs sebanyak 13 lokal dan SMA/SMK 30 lokal. Sementara untuk rehab gedung SD/MI pada tahun 2011 sebanyak 311 lokal, SMP/MTs sebanyak 17 lokal dan SMA/MA/SMK sebanyak 9 lokal. Selanjutnya pada tahun 2011 terdapat penambahan 2 sekolah di tingkat SMP/MTs yaitu MTs At Thohiriyah Simbang Wetan Kecamatan Buaran dan MTs Syarif Hidayatullah Kecamatan Wonopringgo, sementara untuk tingkat SMA/MA/SMK terdapat penambahan 2 sekolah yaitu SMK Nurul Ummah Kecamatan Paninggaran dan SMK Hasbullah Kecamatan Karanganyar, sehingga jumlah keseluruhan tahun 2011 menjadi 832 unit sekolah, yang terdiri dari : SD/MI sebanyak 651 unit, SMP/MTs sebanyak 126 unit dan SMA/MA/SMK sebanyak 55 unit. 16
Jumlah siswa untuk SD/MI pada tahun 2011 sebanyak 104.266 siswa menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebanyak 105.459 siswa, SMP/MTs sebanyak 43.254 siswa menurun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebanyak 44.479 siswa, sedangkan untuk SMA/MA/SMK sebanyak 25.622 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 24.060 siswa. Penurunan siswa SD/MI dan SMP/MTs dikarenakan kelompok penduduk usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) dan SMP/MTs (13-15 tahun) yang berkurang. Kemudian untuk kualitas guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2011 sebanyak 80,05% meningkat jika dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 78,28%. Keberhasilan dalam penyediaan sarana tersebut tidak secara langsung dapat mengatasi permasalahan atau persoalan pendidikan. Berbagai permasalahan yang masih harus diatasi antara lain masih adanya sebagian penduduk kurang mampu yang belum dapat
mengakses pendidikan menengah serta masih
adanya
pandang
cara
sebagian
masyarakat
yang
masih
menganggap bahwa bidang pendidikan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Di
bidang
kesehatan,
Pembangunan
kesehatan
dilaksanakan melalui Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Upaya Kesehatan Masyarakat; Pengawasan Obat dan Makanan; Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Perbaikan Gizi Masyarakat; Pengembangan Lingkungan Sehat; Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak; Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah sakit Mata;
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/ Rumah Sakit Mata. 17
Pembangunan
kesehatan
yang
telah
dilaksanakan
menunjukkan hasil yang meningkat antara lain ditandai oleh : membaiknya beberapa indikator pembangunan kesehatan seperti menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu dari 11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 8,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 angka tersebut lebih baik dari pada pencapaian Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 yaitu 10,34 per 1.000 kelahiran hidup, juga melampaui Target Nasional di tahun 2015 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dari 162 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 turun menjadi 105 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 dengan jumlah kematian ibu sebanyak 17 kasus. AKI tersebut sudah dibawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 116,01 per 100.000 kelahiran hidup dan dibawah angka Nasional yaitu 108 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, ditandai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 75,83 yang termasuk dalam kategori mutu pelayanan B (range Baik : antara 62,51 – 81,25). Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.
4. Agama Suasana kerukunan hidup intern dan antar umat beragama diwilayah kabupaten Pekalongan sangat baik. Hal ini ditunjukan dari adanya kebebasan masing - masing umat beragama dapat melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masingmasing.
18
Tempat peribadatan tahun 2011 mengalami peningkatan tahun 2010 tercatat 633 Masjid, 14 Gereja, 3 Pura dan 2.285 Mushola. Dan pada tahun 2011 tercatat 560 Masjid, Gereja Kristen 10 unit dan Gereja Katolik 3 unit, 3 Pura dan 2.064 Mushola yang tersebar di 19 kecamatan. Banyaknya jumlah Masjid dan Mushola karena mayoritas penduduknya beragama Islam.
5. Perekonomian Daerah Potensi ekonomi daerah Kabupaten Pekalongan sebagai potensi andalan daerah memiliki daya saing dan keunikan tertentu, yang membedakan dengan daerah lain. Penetapan produk unggulan daerah telah ditempuh melalui sektor Pertanian dan Kehutanan, Industri, Perdagangan serta Pariwisata. Dengan telah ditetapkannya produk - produk unggulan diharapkan dapat memacu para pelaku ekonomi daerah dalam mengembangkan kreativitas
dan
usahanya
sehingga
diharapkan
dapat
meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya
akan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Kabupaten Pekalongan. Kinerja makro ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa variabel antara lain yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Tingkat Inflasi. PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2011 atas dasar harga berlaku diperkirakan bisa mencapai sebesar Rp. 8,06 triliyun, meningkat 11,57% dibandingkan tahun 2010 yang sebesar Rp. 7,22 triliyun. Sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 diperkirakan bisa mencapai sebesar Rp. 3,38 triliyun,
meningkat sekitar 4,76% dibandingkan tahun
2010 yang sebesar Rp. 3,23 triliyun sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2010 yang tumbuh sebesar 4,27%.
19
Apabila
dilihat
dari
peranan
sektor
dominan
dalam
pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011, sektor industri pengolahan diperkirakan masih tertinggi yaitu sebesar 26,64%, disusul sektor pertanian sebesar 21,01%, sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 18,69% dan sektor jasajasa sebesar 16,77 %. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2011 mencapai Rp. 8.285.352,00 meningkat 11,30% dibanding tahun 2010 sebesar Rp. 7.444.022,00. Kemudian laju inflasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2011 mencapai 2,65%, lebih rendah dibanding tahun 2010 sebesar 6,54%. Laju inflasi yang rendah
tersebut
mengindikasikan
bahwa
perekonomian
di
Kabupaten Pekalongan semakin membaik, harga-harga berbagai komoditas pokok relatif stabil, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tinggi adalah kelompok sandang yaitu sebesar 13,44% dan kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 2,54%. 6. Infrastruktur Peran infrastruktur sangat penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selama tahun 2011 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan dapat kami sampaikan sebagai berikut : a. Jalan dan Jembatan Pembangunan prasarana jalan dititikberatkan pada usaha untuk menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan bidang transportasi darat yang menyangkut jalan dan jembatan. Kondisi infrastruktur jalan pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan yaitu kondisi jalan baik yang semula sepanjang 183,35 Km meningkat menjadi 318,77 Km, jalan sedang yang semula 163,78 Km menjadi 130,57 Km, jalan rusak yang semula sepanjang 162,50 Km berkurang menjadi 20
85,29 km demikian pula terhadap jalan rusak berat yang semula 48,45 Km berkurang manjadi 23,45 Km. Sementara itu kondisi jembatan pada tahun 2011 ini yaitu jembatan baik sebanyak 287 buah, jembatan sedang 2 buah, jembatan rusak 5 buah dan rusak berat sebanyak 15 buah. Untuk meningkatkan kualitas jalan desa juga telah disalurkan bantuan stimulan berupa aspal pada tahun 2011 sebanyak 911 drum aspal dan menghasilkan peningkatan jalan desa dengan volume 56.482 meter persegi yang tersebar di 125 desa. b. Irigasi dan Sungai Pembangunan menunjang
pengairan/irigasi
peningkatan
hasil
bertujuan
pertanian
dalam
untuk rangka
mendukung program nasional tentang ketahanan pangan dan dalam rangka mengembalikan fungsi irigasi dan sungai serta mempertahankan dan melestarikan keberlangsungan fungsi sumber daya air, untuk menunjang pembangunan industri dan pariwisata. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain yaitu rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi sepanjang 43,75 Km, pembangunan embung 1 unit di Desa Pododadi Kecamatan Karanganyar,
perbaikan
bantaran
serta
tanggul
sungai
sepanjang 1,15 Km, normalisasi sungai sepanjang 176 Km, pembangunan turab sepanjang 828 Meter, serta rehab bendung pengendali 3 buah. Sampai dengan tahun 2011 jumlah bangunan air sebanyak 790 buah dengan kondisi baik 641 buah, sedang 113 buah dan rusak 36 buah. Sedangkan saluran primer sekunder sampai dengan tahun 2011 ini sepanjang 389,58 Km mengairi sawah seluas 27.948,88 hektar. Dari luasan tersebut yang diairi dengan irigasi kondisi baik seluas 20.766,43 hektar, meningkat dari tahun 2010 seluas 18.616,43
hektar,
hal
ini
karena
adanya
rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2011 seluas 2.150 hektar. 21
c. Air Bersih, Kelistrikan, Perhubungan dan Telekomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka menunjang iklim kondusif bagi pengembangan investasi di Kabupaten Pekalongan, selama tahun 2011 telah dilakukan upaya-upaya untuk menangani air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga upaya-upaya pemenuhannya akan terus diupayakan, baik melalui PDAM maupun program pembangunan air bersih lainnya.
Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten
Pekalongan tahun 2011 sebanyak 7.360 Sambungan Rumah (SR) dengan pemakaian air sebanyak 1.559.210 meter kubik, meningkat 9,92% dibanding tahun 2010 yang sebanyak 6.696 SR dengan pemakaian air 1.744.867 meter kubik. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk yang tidak terjangkau PDAM maka dilaksanakan program penyediaan prasarana air minum dan PAMSIMAS. Untuk tahun 2011 ini telah dilaksanakan pembangunan jaringan air bersih yaitu Broncaptering sebanyak 5 unit, 1 unit sumur dalam dan PAMSIMAS di 15 desa. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang telah terpasang pada tahun 2011 sebanyak 69 titik sehingga jumlah keseluruhan LPJU di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 2.884 titik. Jumlah LPJU tersebut belum bisa menerangi seluruh ruas jalan di Kabupaten Pekalongan baik ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan kolektor. Kedepan pemasangan LPJU akan
tetap
diupayakan
secara
bertahap
hingga
dapat
memenuhi kebutuhan penerangan seluruh ruas jalan. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang telah terpasang pada tahun 2011 sebanyak 225 titik sehingga jumlah keseluruhan LPJU di Kabupaten Pekalongan sampai 22
dengan tahun 2011 sebanyak 5.022 titik. Jumlah LPJU tersebut belum bisa menerangi seluruh ruas jalan di Kabupaten Pekalongan baik ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan kolektor. Ke depan pemasangan LPJU akan tetap diupayakan secara bertahap hingga dapat memenuhi kebutuhan penerangan seluruh ruas jalan. Dalam rangka memacu pembangunan kelistrikan, untuk wilayah terpencil dan belum berlistrik PLN tetapi memiliki potensi sumberdaya air yang memungkinkan, telah diupayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada tahun 2011 melalui bantuan dari Provinsi Jawa Tengah telah dibangun 2 unit PLTMH yaitu di desa Sidomulyo Kecamatan Petungkriono dengan daya 25 Kilo Watt yang mampu mengakses 91 sambungan rumah dan fasilitas umum dan Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriono dengan daya 22 Kilo Watt yang mampu mengakses 80 sambungan rumah dan fasilitas umum, dengan demikian jumlah PLTMH di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 menjadi 13 unit, dari semula 11 unit pada tahun 2010. Selain PLTMH juga telah dilaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sampai dengan tahun 2010 sebanyak 974 unit berasal dari bantuan Provinsi Jawa Tengah, tersebar di Kecamatan Karanganyar, Paninggaran, Lebakbarang, dan Doro . Pada tahun 2011 mendapatkan bantuan sebanyak 323 unit, yang dialokasikan di Desa Pedawang Kecamatan Karanganyar 54 unit, Desa Lambangggelun Kecamatan Paninggaran 103 unit, Desa Pamutuh Kecamatan Lebakbarang 55 unit, Desa Lemahabang Kecamatan Doro 111 unit. Sehingga jumlah PLTS sampai dengan tahun 2011 berjumlah 1.297 unit . Disamping itu juga telah dibangun Penerangan Jalan Umum PLTS sebanyak 233 unit di Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang dan Wonokerto. Dibidang Perhubungan untuk meningkatkan pembangunan sarana pendukung keselamatan lalu lintas telah dibangun rambu lalu lintas baru sebanyak 257 buah yaitu dari 851 unit pada tahun 2010 menjadi 1.108 unit pada tahun 2011, kemudian Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) bertambah sebanyak 2 unit dari tahun 2010 yang sebanyak 49 unit menjadi 51 unit pada tahun 2011. Selanjutnya di bidang komunikasi 23
dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Elektronik Government (e-Gov) jaringan Wifi Kominfo pada tahun 2011 ini telah mencakup sebanyak 22 instansi atau meningkat 4 instansi dari tahun 2010 yang sebanyak 18 instansi pengguna Wifi Kominfo. Jaringan WAP (Wireless Acces Point) yang pada tahun 2010 sebanyak 16 titik menjadi 18 titik pada tahun 2011. Selanjutnya untuk peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat
telah
dilakukan
upgrade
home
page
www.pekalongankab.go.id dari versi 1 ke versi 2 yang lebih baik dan cepat dalam mengaksesnya. Di bidang telekomunikasi, melalui jalinan kerjasama yang
semakin
baik
dengan
pihak
swasta,
prasarana
telekomunikasi sampai dengan tahun 2011 semakin meningkat dengan
bertambahnya
jumlah
BTS
(Base
Transmission
Receiver) telepon seluler yang mencapai 87 buah dan sudah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, berarti mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebanyak 81 buah. Dengan adanya peningkatan instalasi BTS ini maka hubungan komunikasi masyarakat semakin lancar dan luas, yang selanjutnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Pekalongan. C. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber
daya
yang
ada
dalam
rangka
mewujudkan
suatu
kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatue Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 maka LAKIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat bermanfaat untuk : 24
1) Mendorong
Bupati
untuk
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat. 2) Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapain kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2011. Capaian Kinerja 2011 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja tahun 2011 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana kinerja tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Repetada Tahun 2011 dan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatue Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat disajikan sebagai berikut : 1. Ringkasan Eksekutif 2. BAB I : Pendahuluan 3. BAB II : Perencanaa dan Perjanjian Kinerja 4. BAB III : Akuntabilitas Kinerja 5. BAB IV : Penutup 6. Lampiran-lampiran : I. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten pekalongan Tahun 2011 II. Rencana Kinerja Tahun 2011 III. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
(RPJMD). Sesuai tugas dan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan
telah
menyusun
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yang termuat dalam RPJMD Kab. Pekalongan periode 2006 – 2011 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi
pencapainan
sasaran
akan
diuraikan
dalam
bab
ini.
Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2011 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2011.
1. Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : “TERWUJUDNYA PEKALONGAN
KEHIDUPAN YANG
MASYARAKAT
DEMOKRATIS,
MAJU,
KABUPATEN ADIL
DAN
SEJAHTERA”.
Visi tersebut menggambarkan 4 (empat) sifat yaitu: Demokratis, Maju, Adil dan Sejatera yang keempatnya tidak dapat dipisahkan merupakan
rangkaian
proses
yang
tidak
dapat
dihindari.
Rangkaian proses tersebut yaitu bermula dari penciptaan kondisi masyarakat yang demokratis, didalamnya ada usaha-usaha memajukan pembangunan disegala bidang, dan pelaksanaan maupun distribusi hasil-hasil pembangunan itu diwujudkan secara berkeadilan, sehingga memberikan hasil berupa kesejahteraan masyarakat lahir maupun batin. Secara konprehensif kondisi 26
tersebut dapat dijelaskan sebagai RPJMD Kab. Pekalongan 20062011.
2. Pernyataan Misi Suatu organisasi harus memastikan agar misi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga keduanya harus selaras. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penetapan strategi yang dipilih. Proses perumusan misi
harus
memperhatikan
masukan
pihak-pihak
yang
berkepentingan (stake holders) dan memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian
dengan
tuntutan
perkembangan
lingkungan strategik. Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut dan harus memperhatikan secara jelas apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha organisasi itu.
Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : 1. Meningkatkan perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintah dan lebaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnkan pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatkan
penyediaan
prasarana publik.
27
dan
pemerataan
sarana
dan
4. Meningkatkan (esehatan,
pemenuhan
pendidikan
kebutuhan
dan
dasar
kesejahteraan)
masyarakat dan
sarana
pengembangan. 5. Menegakan
perundangan
dan
peraturan
daerah
yang
mencerminkan adanya supermasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap HAM. 6. Meningkatkan pertumbuhan eknomi daerah yang betumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. 7. Meningkatkan
pengelolaan
Sumber
Daya
Alam
yang
berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 8. Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal.
3. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam rangka pencapaian misi organisasi, maka perlu disusun tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: 1. Meningkatknya perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintah dan lebaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnnya pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatnya
penyediaan
dan
pemerataan
sarana
dan
prasarana publik. 4. Meningkatnya (esehatan,
pemenuhan
pendidikan
dan
pengembangan.
28
kebutuhan
dasar
kesejahteraan)
masyarakat dan
sarana
5. Tegaknya
perundangan
dan
peraturan
daerah
yang
mencerminkan adanya supermasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap HAM. 6. Meningkatnya pertumbuhan eknomi daerah yang betumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. 7. Meningkatnya
pengelolaan
Sumber
Daya
Alam
yang
berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 8. Mengembangnya pariwisata dan budaya lokal.
1. Sasaran Adapun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional serta didukung dengan sumber dana dari APBD yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Pekalongan. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kab. Pekalongan adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
sebagaipedoman pelaksanaan pembangunan. 1)
Tersusunnya Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
2)
Terwujudnya LAKIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3)
Tersusunnya RENSTRA Setda 2011 - 2016.
4)
Terlaksanaya
kegiatan
pendampingan
program
peningkatan infrastruktur pedesaan. 5)
Tersusunnya buku profil daerah.
6)
Tersusunya buku kestatistikan.
7)
Tersusunya buku PDRB.
8)
Terwujudnya
Simpul Jaringan Data Spasial Daerah
(SJDSD) yang diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik dengan SNI. 29
9)
Tersusunnya KUA dan PPA perubahan TA
2011 dan
penetapan 2012. 10) Terlaksananya penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2011. 11) Tersusunnya perencanaan teknis infrastruktur
tahun
2012
di
pembangunan bidang
pengairan,
pertambangan, kebersihan dan pertamanan. 12) Sarana penunjang perencanaan infrastruktur
2. Meningkatnya
rasio
pelaksanaan
pembangunan
dengan
dokumentasi perencanaan. 1) Terwujudnya
laporan
kegiatan
monitoring,
evaluasi,
pengendalian dan survey program serta laporan dana dekon dan TP. 2) Terwujudnya penanganan Rob di kawasan pesisir Kab. Pekalongan. 3) Terwujudnya pedoman dalam
pembangunan perumahan
dan pemukiman Kab. Pekalongan . 4) Penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2011 dan pendataan untuk usulan 2012.
3. Meningkatnya SDM Aparatur Perencanaan. 1) Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016.
4. Meningkatnya peran serta dan partisipasimasyarakat dalam pembangunan. 1) Terdatanya unsur-unsur rupa bumi di kab. Pekalongan. 2) Terwujudnya penguatan FEDEP dan promosi potensi ekonomi lokal melalui pengembangan klaster. 3) Peningkatan kerja sama pengembangan bidang pertanian dengan IPB.
30
4) Lancarnya pelaksanaan kegiatan
TMMD Sengkuyung /
manunggal. 5) Terfasilitasinya mahasiswa KKN dengan baik. 6) Tercapainya program RAD PUS 2010
- 2015 serta
peningkatan kinerja Forum PUS. 7) Pedoman dalam upaya pencapaian program MDG's bidang air minum dan penyerahan lingkungan berbasis masyarakat.
5. Terwujudnya penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kab. Pekalongan.. 1) Tersusunnya SOT Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 2) Terlaksananya Analisis Jabatan Struktural. 3) Tersusunnya uraian tugas jabatan struktural. 4) Terlaksananya evaluasi kinerja pelayanan publik. 5) Tersedianya kartu identitas pegawai. 6) Terlaksananya penyampaian visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati. 7) Terlantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2011 - 2016
6. Meningkatkan efektivitas, efesiensi dan tertib administrasi Pemerintah Daerah. 1) Meningkatnya SDM pengelolaan barang daerah.
7. Terwujudnya perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dan penyebarluasan informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. 1) Terlaksananya Survey Perijinan. 2) Terlaksananya Sosialisasi Perizinan
31
8. Sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah 1) Terpenuhinya kejelasan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
9. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset. 1)
Terlaksananya Koordinasi, pengendalian
dan laporan
kegiatan APBD Kab. Pekalongan. 2)
Terlaksananya penyusunan buku laporan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan belanja langsung APBD, Bantuan Kab/ Kota dan tugas pembantuan.
3)
Terlaksananya peningkatan SDM dan sarana prasarana teknologi informasi melalui operasional LPSE.
4)
Peningkatan sarana prasarana fasilitas Pemerintah Kab. Pekalongan.
5)
Terlaksananya pengendalian otoritas kegiatan TA. 2010.
6)
Meningkatnya pendapatan retribusi pasar.
7)
Tercapainya
monitoring
evaluasi
dana
pelaporan
perimbanTerbelinya premi asuransi gedung pasar dan kendaraaan dinas milik Pemkab Pekalongan. 8)
Tersedianya
kertas
gaji
dan
berbagi
sarana
pendukungnya. 9)
Terjaganya data kendaraan dinas.
10) Tersedianya daya sambung listrik. 11) Terlaksananya pemeliharaan gedung eks kantor dan rumdin. 12) Tersedianya
bahan
pertanggungjawaban
laporan
semesteran TA. 2011. 13) Tersedianya laporan keuangan daerah akhir tahun 2011. 14) Tersedianya laporan keungan SKPD. 15) Terselenggaranya pembinaan bendahara pengelolaan keuangan daerah. 16) Tersedianya laporan SKPD laporan semesteran.
32
17) Meningkatnya
tertib
administrasi
keuangan
melalui
SIPKD. 18) Tersusunnya buku standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga kebutuhan pemerintah Kab. Pekalongan. 19) Terlaksananya penertiban bukti-bukti kepemilikan atas tanah milik Kab. Pekl. 20) Tercapainya informasi dan pengelolaan administrasi gaji PNSD. 21) Tersedianya data aset milik Pemda
10. Terwujudnya peningkatan PAD rata-rata pertahun sebesar 15%. 1)
Terlaksananya dan terlaporkanya kegiatan dari DBHCHT di Kabupaten Pekalongan.
2)
Bertambahnya PAD Kabupaten Pekalongan.
3)
Terlaksananya pemanfaatan dan penggunaan tanah grantungan.
4)
Bertambahnya PAD Kab. Pekalongan.
5)
Terbayarnya Retribusi Parkir ke Pemda.
6)
Peningkatan subyek dan objek pajak dan retribusi daerah.
7)
Meningkatnya
kontribusi
PAD
terhadap
pendapatan
daerah. 8)
Terlaksananya administrasi pengendalian anggaran.
9)
Tersedianya data obyek pajak PBB secara akurat.
10) Tertib administrasi pemanfaatan bekas bongkaran. 11) Terlaksananya
berbagai
kegiatan
dalam
rangka
meningkatkan bagi hasil pajak pusat/ provinsi. 12) Terpenuhinya target nasional PBB. 13) Tersedianya data potensi pajak / retribusi daerah. 14) Terlaksananya pengalihan pajak pusat ke daerah. 15) Ter updatingnya SIP APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 16) Tersedianya data pengalihan pajak pusat ke daerah. 17) Tersedianya hardware pengalihan pajak pusat ke daerah. 33
18) Meningkatnya penerimaan bagi hasil PBB kepada desa. 19) Retribusi KTP, KK dan Akta catatan sipil. 11. Meningkatnya kerja sama dengan 10 kabupaten/ Kota. 1) Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2) Terlaksananya studi banding. 12. Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 1) Tercapaianya kualitas pemerintah desa dan terkendalinya bantuan - bantuan kepada pemerintah desa. 13. Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan publik melalui derikulasi dan debirokratisasi pelayanan. 1) Terpeliharanya tugu batas kecamatan. 2) Terpeliharanya monumen perjuangan. 3) Terpeliharanya obyek wisata kecamatan. 4) Terlaksananya
rehabilitasi
gedung
kantor
kecamatan
buaran. 5) Tenyususunnya
laporan
capaian
kinerja
dan
ikhtisar
realisasi kinerja Kecamatan. 6) Terbentuknya
unit
khusus
penanganan
pengaduan
masyarakat. 7) Terpeliharanya rumah dinas jabatan camat. 8) Terlaksannya peningkatan sarana dan prasarana kelurahan kajen. 14. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. 1)
Terlaksnanya
pemeliharaan
rutin/
berkala
peralatan
gedung kantor. 2)
Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan kantor.
3)
Tersedianya alat tulis kantor.
4)
Terwujudnya kenyamanan dan penerangan kantor.
5)
Tersedianya buku - buku perpustakaan. 34
6)
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
7)
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.
8)
Terlaksananya pemeliharaan mebeleir kantor.
9)
Terpeliharanya alat - alat komunikasi.
10) Terpeliharanya rumah dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati. 11) Terpeliharanya alat - alat besar darat. 12) Lancarnya kegiatan laboratorium dan bperbengkelan. 13) Terpeliharanya alat - alat kebersihan jalan. 14) Tersedianya bahan logistik obyek wisata. 15) Terpeliharanya gedung obyek wisata. 16) Terpeliharanya alat musik upacara
15. Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum. 1)
Tersedianya pedoman Penyelenggaraan pemerintah derah.
2)
Terselesaikannya permasalahan PPU dan penyusunan Raperda.
3)
Tersusunnya rencana kerja rancangan produk hukum daerah (Prokumda).
4)
Tersusunnya
rancangan
peraturan
KDH
tentang
penjabaran APBD TA 2011. 5)
Tersusunnya rancangan Perda Perubahan APBD.
6)
Tersusunnya
rancangan
Peratuan
KDH
tentang
KDH
tentang
Penjabaran Perubahan APBD. 7)
Tersusunnya
rancangan
Peratuan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 8)
Tersusunnya
rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2010. 9)
Tersusunnya
rancangan
Peraturan
Pengelolaan keuangan daerah. 35
Bupati
tentang
10)
Tersusunnya rancangan Peraturan KDH tentang Tata Cara Penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban bendahara dan penyampaiannya.
11)
Tersusunnya
Peraturan
Bupati
dalam
rangka
mendukung pelaksanaan APBD TA. 2012.
16. Terwujudnya dokumentasi, kehumasan yang tetib dan teratur 1) Terlaksananya reses DPRD Kabupaten Pekalongan 2) Tersedianya buku himpunan risalah DPRD. 3) Tersedianaya buku himpunan SK DPRD dan laporan kegiatan DPRD. 4) Terhimpunnya laporan hasil rapat/ kegiatan DPRD. 17. Meningkatnya efektivitas tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah. 1) Meningkatnya pelayanan dan tertib administrasi kelurahan. 2) Terkirimnya peserta Bimbingan teknis peraturan perundang undangan. 18. Tersedianya akses data / informasi secara cepat, mudah dan akurat. 1) Meningkatnya komunikasi antar kabupaten di seluruh indonesia. 2) Tersedianya referensi hukum dalam penyusunan rancangan prokumdaan peningkatan SDM pengelola JDI. 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap PPU bidang Cukai. 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prokumda dan
terdistribusikannya
buku
pedoman
penyelenggaraan Pemda. 5) Terbitnya majalah Media. 6) Tersebarnya informasi lewat website DPRD.
36
dalam
19. Meningkatnya
sistem
pengawasan
internal
pengendalian
pelaksanaan kebijakan Bupati. 1)
Terkirimnya laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
2)
Tersedianya pedoman pelaksanaan pengawasan tahun 2012.
3)
Terbitnya laporan hasil pengawasan (LHP) komprehensif sebagai bahan koreksi intern.
4)
Terbitnya laporan hasil pengawasan (LHP) kasus dan pengaduan sebagai bahan koreksi intern.
5)
Terbitnya laporan hasil pengawasan (LHP) khusus sebagai bahan koreksi intern.
6)
Terlaksananya inventarisasi data pengawasan.
7)
Terbitnya laporan hasil reviu (LHR) sebagai bahan koreksi intern.
8)
Terbitnya lapran hasil evaluasi (LHE) pelaksanaan tugas camat sebagai bahan koreksi intern.
9)
Terbitnya laporan hasil evaluasi (LHE) LAKIP untuk bahan koreksi intern.
10)
Terlaksananya tindak lanjut pengawasan.
11)
Terlaksananya sosialisasi hasil pengawasan sebagai bahan koreksi intern.
12)
Terlaskanaya penelitian LP2P sebagai bahan koreksi intern.
13)
Administrasi Kecamatan sesuai sesuai dengan aturan.
14)
Tersusunya buku LPPD tahun anggaran 2010 dan LPPD AMJ.
15)
Tersusunnya LAKIP Setda.
16)
Tersusunnya laporan WASKAT.
17)
Tersedianya buku pertanggungjawaban dan
evaluasi
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan tahun 2011.
37
18)
Dokumen perencanaan pembanguanan daerah untuk pertanggungjawaban kinerja.
19)
Terpenuhinya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
20. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan SDM yang handal dan profesional. 1)
Tersedianya barang cetak dan penggandaan.
2)
Meningkatnya
pengetahuan,
ketrampilan
dan
sikap
aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas. 3)
Lancarnya kegiatan surat menyurat dinas.
4)
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor.
5)
Terwujudnya peralatan dan
perlengkapan kantor yang
memadai. 6)
Tersedianya jasa administrasi keuangan.
7)
Terlaksananya Sosialisasi PP No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah.
8)
Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur.
9)
Terlaksananya pelayanan langsung ke masyarakat.
10) Tersedianya kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati. 11) Tersedianya
peralatan
kantor,
rumah
tangga
dan
mebeleir. 12) Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 13) Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional. 14) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta dalam menyusun LAKIP. 15) Pemanfaatan
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan yang telah mengikuti pelatihan. 16) Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan. 17) Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas. 18) Tersedianya alat - alat laboratorium dan perbengkelan.
38
19) Tersedianya
peralatan
dan
perlengkapan
Pemadam
Kebakaran. 20) Terbangunnya pagar KPU. 21) Terlaksananya bintek/ lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi PNS Kabupaten Pekalongan. 22) Terlaksananya uji kompetensi jabatan struktural eselon II dan III. 23) Terlaksananya diklat prajabatan Gol. I, II dan III 24) Terlaksananya ujian dinas dan ujian PI. 25) Terkirimnya calon peserta diklat fungsional. 26) Terkirimnya peserta diklatpim Tk.III dan II. 27) Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan satpol pp. 28) Tersedianya mobil dinas/ operasional Sekretariat DPRD. 29) Terpasangnya sket ruangan lobby gedung DPRD. 30) Tersedianya sarana administrasi perbendaharaan. 31) Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor. 32) Tersedianya jamuan tamu dan rapat – rapat.
21. Terpenuhinya tingkat kesejahteraan pegawai baik PNS, PTT dan pensiunan dengan memberikan penghargaan atas prestasi kerja. 1) Terlaksananya pemberian penghargaan satya lancana karya satya. 2) Terlaksananya bantuan untuk praja IPDN dan dukungan seleksi calon praja. 3) Tersedianya asuransi kesehatan DPRD.
22. Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima. 1) Administrasi kepegawaian tertata dengan baik. 2) Terlaksananya penilaian angka kredit. 3) Lancarnya pelaksanaan upacara.
39
23. Tersedianya sistem manajemen kepagawian (SIMPEG) yang didukung
program aplikasi yang mampu memberikan/
menyajikan data kepegawaian yang akurat yang mendukung tertib administrasi kepegawaian serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 1)
Terpeliharanya
perangkat
hardware
dan
software
SIMPEG serta tersedianya informasi menejemen data pegawai yang up tp date. 2)
Terlaksananya pembagian karis, karsu dan karpeg PNS.
3)
Terbitnya KPE bagi seluruh PNS di lingkungan Kabupaten Pekalongan.
4)
Tersedianya perangkat hardware dan sortware SAPK serta terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional.
5)
Tercetaknya buku peraturan kepegawaian.
6)
Terwujudnya penataan staf yang sesuai penempatannya.
7)
Terseleksinya PNS yang yang tepat untuk menduduki jabatan struktural.
8)
Terlaksananya sumpah janji PNS.
9)
Terlaksananya proses penerbitan SK KP, SK Penergian, dan SK Pensiun.
10) Terlaksananya pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah
24. Terpeliharanya surat - surat berharga dan dokumen arsip daerah 100%. 1) Terpeliharanya sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip. 2) Terselamatkannya arsip/ dokumen daerah dari gangguan hama perusak
25. Tersedianya sarana prasarana dan perawatan arsip secara memadai. 1) Tertatanya arsip inaktif/ statis. 40
2) Tersusunnya sistem informasi arsip elektronik. 3) Terlaskananya lomba kearsipan pada unit SLTA. 4) Penyediaan sarana layanan informasi arsip
26. Meningkatnya
transparansi
informasi
penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten. 1) Terlaksananya sosialisasi ketentuan kerja sama daerah. 2) Tersusunnya buku memory Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2006 - 2011. 3) Terdistribusikannya
foto
Bupati
dan
Wakil
Bupati
Pekolongan periode 2011 - 2016. 4) Tersedianya buku sambutan Bupati. 5) Tercetaknya dan terdistribusikannya kalender pemkab 2012. 6) Meningkatnya layanan jaringnan komunikasi dan informasi
27. Meningkatnya pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan dgn media. 1) Terpenuhinya sarana prasarana kehumasan. 2) Meningkatnya hasil dokumentasi kehumasan sehingga menjadi sumber informasi dan data basis perencanaan kegiatan Pemkab Pekalongan. 28. Meningkatnya penyebaran informasi penyaluran aspirasi, dialog interaktif dan jaringan komunikasi. 1) Tersedianya tabloid Gema Kota Santri Termuatnya berita dan informasi pembangunan Kab. Pekalongan. 2) Masyarakat
mengetahui
informasi
kegiatan
Pemkab.
Pekalongan. 3) Tersosialisasikannya bahaya rokok 29. Pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi tepat guna secara optimal. 1) Terselenggaranya program LPPL RKS FM.
41
2) Tersosialisasikannya
kegiatan
dan
kebijakan
pimpinan
daerah. 3) Meningkatnya
layanan
website
resmi
Pemerintah
Kabupaten. 4) Terciptanya fasilitas lelang elektronik
(LPSE) Pemkab
Pekalongan. 30. Meningkatnya kualitas jalan menjadi 80.82 Km. 1) Tersedianya pedoman pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan Tahun 2011. 2) Meningkatnya kemampuan drainase perkotaan. 3) Meningkatnya kondisi fisik jalan Kabupaten. 4) Meningkatnya kondisi jalan Kabupaten. 5) Terpenuhinya peralatan kebersihan jalan. 6) Meningkatnya kondisi ruas jalan
31. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan pedesaan dari jalan batu menjadi jalan aspal. 1) Terdistribusinya bantuan aspal ke desa-desa/ kelurahan guna pembangunan jalan di Kabupaten Pekalongan. 2) Terselenggaranya kegiatan yang menunjang pelaksanaan PPIP di Kabupaten Pekalongan. 3) Terselenggaranya kegiatan PNPM mandiri di daerah. 4) Tertatanya lingkungan dan halaman kantor kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
32. Meningkatnya
cakupan
pelayanan
sistem
jaringan
dan
kapasitas air bersih di Kabupaten Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM. 1) Terbangunnya jaringan air bersih atau air
minum yang
memadai. 2) Terselenggaranya kegiatan yang menunjang pelaksanaan program PAMSIMAS di daerah.
42
33. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air. 1) Terbangunnya embung mini sentra petani di desa pododadi kecamatan karanganyar. 2) Terlaksananya rehabilitasi dan perbaikan bantaran dan tanggul sungai. 3) Terlaksananya pembersihan dan pengerukan sungai/ kali. 4) Normalisasi/ pengerukan kali Blacanan.
34. Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi. 1) Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala jaringan irigasi. 2) Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
35. Menurunnya jumlah pemukiman kumuh dan meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman. 1) Terbangunnya perumahan dan pemukiman yang lebih baik di Kabupaten Pekalongan. 2) Menunjang pelaksanaan program sanitasi di daerah. 3) Terselenggaranya kegiatan yang menunjang pelaksanaan program rusunawa di daerah.
36. Terpeliharanya penerangan jalan. 1) Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala LPJU. 2) Tersedianya
LPJU
di
ruas
-
ruas
jalan
Kabupaten
Pekalongan. 3) Terlaksananya inventarisasi dan data base LPJU
37. Terwujudnya penyeragaman model pembelajaran pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa memasuki pendidikan dasar. 1) Terselenggaranya publikasi dan sosialisasi PAUD. 2) Terselenggaranya publikasi dan sosialisasi PAUD tingkat Kabupaten dan Propinsi.
43
3) Terselenggaranya fasilitasi lomba kreativitas anak usia dini (PAUD) tingkat Kabupaten dan Propinsi.
38. Mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pelaksa naan Wajar Diknas serta meningkatkan kemandirian institusi pendidikan, meningkatkan sarana prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 1)
Tersedianya buku perpustakaan SD/ SDLB dan SMP/ SMPLB.
2)
Tersedianya alat laboratorium IPA SMP.
3)
Terbangunnya ruang perpustakaan SD/ SDLB.
4)
Terjaminnya mutu SMP RSBI.
5)
Tersedianya komputer multimedia SD/ SDLB.
6)
Tersedianya alat peraga MIPA SD/ SDLB.
7)
Tersedianya buku mulok bahasa jawa SD/ SDLB.
8)
Tersedianya mebeleir pengganti SMP/ SMPLB.
9)
Tersedianya alat UKS SMP/ SMPLB.
10) Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs. 11) Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen
Sekolah
dengan Penerapan MBS. 12) Terlaksananya kegiatan pembelajar an kesetaraan paket A dan paket B. 13) Terselenggaranya Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa bidang kesenian dan budaya. 14) Terlaksananya operasional TKN, SDN UPTD dan SKB. 15) Terealisasinya DAK diknas dan pendampingan. 16) Terbangunnya infrastruktur dikdas. 17) Terselenggaranya Bimbingan teknis tiga mata pelajaran UAS berstandar nasional. 18) Terselenggaranya UN Kesetaraan I dan II. 19) Fasilitasi Manajemen operasional BOS SD/MI.
44
20) Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pendidikan inklusi SD/ SMP. 21) Terealisasinya pendampingan BOS SD/ SMP. 22) Terselenggaranya rehab ruang kelas SD/ SDLB. 23) Terselenggaranya rehab ruang kelas SMP/ SMPLB. 24) Terealisasinya pengadaan TIK perpustakaan SD/ SDLB. 25) Terealisasinya
pengadaan
TIK
perpustakaan
SMP/
SMPLB. 26) Terselenggaranya kegiatan peningkatan sarana SLB. 27) Terselenggaranya sertifikasi guru. 28) Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. 29) Meningkatnya mutu tenaga pendidik mitra program "BERMUTU". 30) Terlaksananya lomba kreatifitas guru, kepala sekolah, pengawas dan PTK PNFI. 31) Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah dan seleksi kepala sekolah. 32) Terlaksananya jambore PTK PNFI. 33) Tersusunnya mars dan hymne Kabupaten
39. Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi keluarga
miskin
mengutamakan
manajemen
pengelolaan
pendidikan menengah dan meningkatkan kualitas yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, mewujudkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan tingkat kebutuhan pendidikan menengah serta meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 1)
Terealisasinya penambahan ruang kelas.
2)
Tersedianya buku mulok bahasa jawa SMA/ SMALB/ SMK.
3)
Tersedianya alat UKS SMA/ SMALB. 45
4)
Tersedianya alat UKS SMK.
5)
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum.
6)
Tersedianya beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
7)
Terselenggarnya lomba kreatifitas siswa SMA/ SMK.
8)
Tercukupinya
operasional
pengawas
pendidikan
menengah. 9)
Terselenggaranya verifikasi bedah RAPBS/ RKAS.
10) Terselenggaranya liga pendidikan. 11) Tercukupinya operasional SMA/ SMK Negeri. 12) Terselenggarnya rintisan pengembangan RSBI SMA/ SMK. 13) Terealisasinya pembangunan RKB SMA/ SMK. 14) Tersedianya komputer SMA/ SMK. 15) Tersedianya alat teleconferen SMA/ SMK RSBI. 16) Terbangunnya ruang LAB IPA SMK RSBI. 17) Terbangunnya RKB SMK RSBI. 18) Tersedianya alat multimedia SMA/ SMK RSBI. 19) Tersedianya alat IPA SMA/ SMK RSBI. 20) Tersedianya alat Lab IPA SMA/ SMK. 21) Terlaksananya fasilitasi guru bahasa inggris SMA/ SMK RSBI. 22) Terlaksananya fasilitasi busines center SMK Sragi. 23) Terlaksananya fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan local. 24) Terlaksananya fasilitasi implemetasi SMM ISO SMK. 25) Terlaksananya fasilitasi penelitian IPA - IPS siswa SMA. 26) Tersedianya sarana dan prasarana TIK SMA/ SMALB. 27) Tersedianya alat peraga matematika SMA/ SMALB/ SMK. 28) Tersedianya alat peraga matematika SMK. 29) Tersedianya alat Lab Fisika SMA/ SMK. 30) Tersedianya alat Lab biologi SMA/ SMK. 31) Tersedianya alat Lab Kimia SMA/ SMK
46
40. Mewujudkan penyediaan pelayanan pendidikan alternativ bagi yang tidak atau belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan
formal,
menyediakan
pengetahuan
dasar
ketrampilan berusaha secara profesional, serta meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1) Tersedianya operasional pendidikan non formal. 2) Tersedianya anggaran pembangunan SKB. 41. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat. 1) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. 2) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan. 3) Pemberdayaan desa dan operasional perpustakaan keliling. 4) Tersedianya
sarana
prasarana
perpustakaan
desa
Kabupaten Pekalongan. 5) Terpenuhinya pelayanan perpustakaan dan pelayanan hari Minggu. 6) Terpenuhinya layanan perpustakaan secara digital. 7) Bertambahnya
sarana
prasarana
perpustakaan
guna
mendukung otomasi perpustakaan. 8) Pemeliharaan buku - buku perpustakaan. 42. Mencukupi sumber daya kesehatan dgn tercukupinya kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan secara merata. 1) Tersedianya pengawas jaga rumah sakit. 2) Tersedianya dokter jaga rumah sakit. 3) Terlaksananya operasional satpam. 4) Terlaksananya penyediaan Makanan dan minuman pasien dan karyawan. 5) Terbayarnya biaya pemerksaan penunjang yang dilakukan diluar RSUD Kraton dan Jasa Film Badge. 6) Terwujudnya promosi kesehatan. 7) Terakreditasinya RS. 8) Terwujudnya pengembangan ICU RS Kraton. 47
9) Terlaksanannya pengadaan alat-alat kesehatan RS Kraton. 10) Tersedianya obat-obatan di Rumah Sakit. 11) Terlaksanannya Pengadaan perlengkap an rumah tangga RS. Kraton. 12) Tersedianya Logistik Rumah Sakit RS. Kraton. 13) Tersedianya bahan/ penunjang radiologi RS. 14) Tersedianya bahan dan Reagen Laboratorium. 15) Tersedianya alat kesehatan dan bahan pakai habis rumah sakit. 16) Terwujudnya Pengembangan Poliklinik RS. Kraton. 17) Terlaksanannya pengadaan Diesel/Genset Ruang IBS bangan Poliklinik RS. Kraton. 18) Terlaksanannya penambahan Modul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). 19) Terlaksananya pemeliharaan rutin Rumah Sakit. 20) Terpeliharanya Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit. 21) Terpeliharanya alat-alat kesehatan Rumah Sakit. 22) Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit. 23) Terpeliharanya Genset rumah sakit. 24) Terpeliharanya Instalasi Air Bersih rumah sakit. 25) Tersusunnya perencanaan program dan evapor. 26) Terlaksananya kegiatan penyediaan dan pengelolaan tanaga kerja di RSUD Kajen. 27) Tersedianya bahan dan alat rumah tangga habis pakai RS kajen. 28) Tersedianya alat kesehatan medis dan non medis. 29) Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga RSUD Kajen. 30) Terbangunnya sarana gedung rawat inap. 31) Terlaksananya pembangunan gudang obat/ apotek rumah sakit kajen. 32) Tersedianya cairan darah untuk transfusi. 33) Terseedianya bahan penunjang hemodialisa.
48
34) Bertambahnya sarana gedung rawat inap rumah sakit kajen. 35) Terpeliharanya incenerator. 36) Terpeliharanya alat kesehatan dan alat laboratorium. 37) Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga fungsional. 38) Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan SDM di bidang kesehatan tenaga medis, paramedis dan non medis di puskesmas dan dinkes. 39) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan. 40) Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. 41) Tersedianya
upaya
penanganan
kesehatan
khusus
(Kesehatan jiwa, mata dll). 42) Terbangunya puskesmas. 43) Terselenggaranya
pengembangan
sistem
informasi
kesehatan Online. 43. Meningkatkan peran serta masy. Melalui revitalisasi posyandu dgn mengaktifkan dan meningkatkan strata posyandu purnama dan mandiri dari 19% menjadi 45%. 1) Terlaksananya revitalisasi posyandu. 2) Terwujudnya
cakupan
desa
siaga
dengan
SMD
meningkatya peleyanan poskesten dan SBH 3) Terlaksananya pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak menular ( PTM ) akibat dampak negatif rokok. 4) Meningkatnya kesehatan masyarakat melalui pemantapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (DBHCHT). 5) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak.
44. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 1) Meningkatnya cakupan gizi masyarakat. 2) Meningkatnya pengawasan pangan dam bahan berbahaya. 3) Meningkatnya perubahan perilaku menuju hidup sehat. 4) Meningkatnya kualitas sanitasi dasar pada masyarakat. 49
5) Meningkatanya kesehatan anak sekolah. 6) Terlaksananya pembinaan dan monitoring IRTP. 45. Menurunnya angka kesakitan karena penyakit menular. 1) Terlayaninya kesehatan masyarakat kegawatdaruratan. 2) Menurunkan angka kesakitan dan kematian menular penyakit TB paru, Kusta, ISPA Diare penyakit kelamin dan malaria sehingga tidk menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. 3) Menurunkan angka kesakitan penyakit menular bersumber binatang. 46. Meningkatnya cakupan imunisasi. 1) Penurunan
angka
kesakitan
dan
penyakit
PD3I,
meningkatkan surveilance. 2) Terlaksananya kampanye imunisasi campak dan polio
47. Meningkatnya status RS kajen menjadi RSU Type C dengan mencukupi sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat. 1) Terakreditasinya puskesmas. 2) Tersedianya data unit pelayanan kesehatan swasta yang sesuai dengan aturan dan perizinan.
48. Meningkatnya sikap dan perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif. 1) Jumlah gelangan/ balai remaja. 2) Peningkatan event kegiatan pemuda. 3) Peningkatan jumlah organisasi pemuda. 4) Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan. 49. Meningkatkan budaya olahraga di lingkungan masyarakat dgn harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani. 1) Jumlah lapangan olahraga 2) Peningkatan event olahraga. 50
3) Peningkatan jumlah klub olahraga. 4) Terlaksananya
kegiatan
pembentukan
dan
pembinaan
paskibra. 5) Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit dan pelatih olahraga. 6) Terlaksananya kegiatan pekan olahraga pelajar.
50. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum terakses dana dari pusat dengan pengobatan gratis di puskesmas dan disediakan
dana
pendampingan
ASKESKIN
dari
APBD
Kabupaten. 1) Terwujudnya pelayanan penguburan mayat tak
dikenal
dan visum. 2) Terlaksananya alat - alat kedokteran umum. 3) Tersedianya dana pendampingan pelayanan kesehatan masyarakat
di
RS
Swasta
dan
puskesmas
serta
puskesmas perawatan.
51. Peningkatan pelayanan perlindungan HAK Reproduksi individu. 1) Terlaksananya peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.
52. Penyediaan pelayanan KB dan Alkon bagi kelaurga miskin. 1) Tersedianya sarana mobilitas Tim KB keliling. 2) Terlaksananya pengadaan KIE KiT untuk pelayaan KB. 3) Tersedianya operasional PPKBD/ SKD. 4) Terselenggaranya pelayanan KB Medis operasi. 5) Tersedianya Imlpan dan medical supply. 6) Pelayanan KB keliling. 7) Tersedianya BKB KIT.
51
53. Pembinaan KB bagi keluarga 283 desa/ kelurahan 1) Terlaksananya sosialisasi dan advokasi Kabupaten/ Kota layak anak.
54. Peningkatan
pengetahuan
remaja
tentang
kesehatan
reproduksi remaja (KRR) 1) Terlaksananya sosialisasi/ KIE KB ke sasaran potensial melalui MUPEN.
55. Bina lingkungan keluarga. 1) Terlaksananya pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS). 2) Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. 3) Terselenggaranya rapat koordinasi kelompok kerja tetap gerakan sayang ibu dan bayi (Pokjatap GSIB) dan satuan tugas gerakan sayang ibu dan bayi (Satgas GSIB).
56. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, murah, cepat dan terpadu. 1) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. 2) Terlaksananya pelayanan KTP dan KK gratis
bagi
penduduk miskin. 3) Terlaksananya pemuktahiran data kependudukan
57. Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
dengan
sosialisasi
akan
arti
pentingnya
dokumen kependudukan. 1) Terlaksananya jemput bola akta kelahiran.
58. Pengembangan
penerapan
SIAK
kependudukan) di 7 kecamatan. 1) Tersedianya database kependudukan.
52
(sistem
administrasi
59. Meningkatkan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. 1) Terlaksananya kegiatan untuk menunjang pengarusatamaan gender. 2) Meningkatnya peran serta dan kesetaan gender dalam pembangunan. 3) Meningkatnya peran perempuan dan anak dipedesaan.
60. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan melalui penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 1) Tersedianya penyusanan data pilah gender, perempuan dan anak. 2) Terselenggaranya rapat koordinasi pokja pengarusatamaan gender Kabupaten Pekalongan. 3) Tersedianya operasional tim penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
61. Peningkatan
cakupan
penanganan
PMKS
dengan
memperhatikan jenis PMKS yang membutuhkan penanganan segera dengan ketersediaan dana dan kemampuan SDM yang ada. 1) Terselenggaranya pembinaan lanjut program pemberdayaan fakir miskin. 2) Terselenggaranya bimbngan sosial dan rehabilitasi medik bibir sumbing pola kemitraan dengan yayasan Citra Baru Jakarta. 3) Terselenggaranya pengiriman petirahan
anak ke panti
sosial petirahan anak (PSPA) Satria Baturaden. 4) Terlaksananya peran serta TKSK dalam rangka penanganan PMKS di Kabupaten Pekalongan. 5) Terlaksananya pengumpulan dan pemuta hiran data PMKS dan PSKS. 53
62. Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga sosial masyarakat dan pemerintah. 1) Terlakasananya penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/ AIDS. 2) Tersalurkannya dana hibah untuk BNK. 3) Terselenggaranya oenjaringan WTS, PGOT dan bimbingan pencagahan HIV/ AIDS.
63. Meningkatkan pemberdayaan potensi sosial masy. yang meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah sosial. 1) Tersalurnya beras miskin kepada RTM peneriman manfaat bagi desa - desa yang tidak terjangkau angkutan umum. 2) Terbentuknya tim pendampingan haji daerah (TPHD) dan tim kesehatan haji daerah (TKHD). 3) Kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Pekalongan. 4) Terlaksananya penyaluran dan monitoring bantuan sosial tepat sasaran. 5) Terselenggaranya kegiatan buka puasa bersama Bupati dengan anak yatim panti/ non panti. 6) Tersalurkannya dana bantuan kemasyarakatan. 7) Tersalurkannya dana bantuan untuk anak panti asuhan dan non panti. 8) Tersalurkannya dana bantuan mudik bersama warga Kab. Pekalongan. 9) Pemeliharaan TMP Bhakti Wiratama.
64. Meningkatnya pemahaman, pengahayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat. 1)
Tersalurkannya dana hibah untuk MUI. 54
2)
Tersalurkannya dana bantuan untuk Masjid AL Muhtaram
3)
Tersalurkannya dana bantuan untuk Masjid An Nur dan Masjid Al Amin.
4)
Tersalurkannya dana bantuan untuk pengurus/ takmir Masjid, dewan gereja dan agama lainnya.
5)
Tersalurkannya
dana
bantuan
untuk
Masjid
Desa
bantuan
untuk
Masjid
Desa
Bulaksari Kec. Sragi. 6)
Tersalurkannya
dana
Ujungnegoro Kec. Kesesi. 7)
Tersalurkannya dana bantuan untuk Jami'atul Qurro' Wal Huffadz.
8)
Tersalurkannya dana bantuan untuk peringatan Nuzulul Qur'an.
9)
Tersalurkannya dana bantuan untuk pondok pesantren.
10) Tersalurkannya dana bantuan untuk Madrasah Rifa'iyah Ds. Srinahan. 11) Tersalurkannya
dana
bantuan
untuk
Masjid
Desa
dana
bantuan
untuk
Masjid
Desa
dana
bantuan
untuk
Masjid
Desa
Kedungjaran. 12) Tersalurkannya Ponolawen. 13) Tersalurkannya Tegalontar. 14) Tersalurkannya dana bantuan untuk Masjid Jami' Al Mujahidin Desa Kaliombo Kec. Paninggaran. 15) Tersalurkannya dana bantuan untuk Musholla Al Hikmah Desa Bojongminggir. 16) Terselenggaranya kegiatan do'a bersama/ istighotsah. 17) Terselenggaranya renungan
suci,
sarasehan ziarah
hari
rombongan ke P. Mandurorejo.
55
apel
kehormatan
pahlawan
dan
dan ziarah
65. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam penegakan ketentraman dan ketertiban. 1)
Meningkatnya keamanan acara Pemda hari-hari besar keagamaan Nasional dan Daerah.
2)
Terlaksananya patroli wilayah.
3)
Meningkatnya keamanan pelaksaan Pilkada di Kab. Pekalongan.
4)
Berkurangnya barang kena cukai ilegal dalam peredaran dimasyarakat.
5)
Peningkatan profesionalisme anggota satpol PP.
6)
Terpenuhinya penunjang operasional satpol pp.
7)
Terpenuhinya jaminan keselamatan kerja anggota satpol pp dalam melaksanakan pekerjaan.
8)
Mengantisipasi tingkat kerawanan, keamanan pada saat kunjungan.
9)
Terwujudnya keamanan pada hari raya natal dan tahun baru.
10) Terwujudnya
keamanan
dan
kenyamanan
wilayah
Kabupaten Pekalongan. 11) Terciptanya situasi daerah yang aman, tertib dan iklim kondusif serta antisipasi terhadap kerawanan yang dapat meresahkan masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada. 12) Terciptanya situasi yang aman dimasing - masing daerah. 13) Tersedianya informaso yang akurat dari masyarakat sebagai
bahan
pertimbangan
pimpinan
dalam
pengambilan kebijakan.
66. Meningkatnya
kepatuhan
masyarakat
terhadap
peraturan
perundang-undangan. 1) Adanya kepastian hukum terhadap perkara/ masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemda.
56
2) Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang
-
undangan
dan
peningkatan
PAD
Kab.
Pekalongan. 3) Terciptanya ketertiban, keindahan kota dan peningkatkatan PAD. 4) Tersusunnya peraturan tentang ketentraman dan ketertiban umum.
67. Meningkatkan pemahaman dan wawasan politik masyarakat. 1) Terwujudnya pengamanan pejabat dalam acara resmi. 2) Suksesnya
penyelenggaraan
Pemilu
Daerah
Kab.
Pekalongan 2011. 3) Terlaksananya pengamalan nilai - nilai luhur budaya bangsa. 4) Semakin mantapnya semangat wawasan kebangsaan bagi komponen bangsa. 5) Terselenggaranya Rapat kordinasi pengurus parpol terwakili.
68. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan bencana. 1) Meningkatnya penanganan terhadap korban bencana. 2) Lancarnya kesiapan anggota LRC dalam mengemban tugas. 3) Terpeliharanya alat - alat SAR yang digunakan. 4) Terlaksananya
langkah
-
langkah
dan
tindakan
penangangan bencana secara efektif oleh instansi teknis terkait. 5) Terlaskananya cegah dini maupun penyelesaian kejadian bencana secara terpadu oleh instansi teknis terkait. 6) Terselenggaranya penyaluran dan pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana.
69. Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi. 1) Tersedianya alat pengujian sesuai standar. 2) Tersedianya sarana/ prasarana keselamatan lalu lintas 57
70. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas. 1) Terlaksananya operasi laik jalan terciptanya kedisiplinan berlalu lintas. 2) Terciptanya arus lalu lintas yang lancar dan aman pada saat hari besar
71. Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15%. 1) Adanya pemberdayaan pemuda di lingkungan IHT. 2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. 3) Terpenuhinya peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja. 4) Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK. 5) Terlaksananya pengawalan TKI yang akan berangkat ke luar negeri. 6) Terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
72. Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial sampai dengan 90%. 1) Pemahaman aturan ketenagakerjaan hak serta kewajiwaban pekerja dan pengusahan. 2) Tercapainya UMK yang diterima para pihak. 73. Meningkatkan promosi dan soaialisasi potensi daerah. 1) Dikenalnya PUD Kab. Pekalongan di Tingkat Nasional dan Internasional. 2) Terpromosikannya potensi Kab. Pekalongan. 3) Terlaksanakannya kegiatan pada organisasi profesi di Kab. Pekalongan.
58
4) Terwujudnya potensi dan peluang investasi yang ada di kabupaten pekalongan. 5) Terlaksananya keikutsertaan UKM pada kegiatan pameran. 6) Terlaksananya promosi industri lokal. 74. Meningkatnya usaha kecil mikro menengah sebesar 1.000 orang pertahun. 1) Tersedianya saran pemasaran bagi usaha mikro.
75. Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi sebanyak 1000 orang pertahun dan pengembangan UMKM sebanyak 200 unit / tahun. 1) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
76. Meningkatkan nilai investasi fasilitas non fasilitas sebesar 3%. 1) Terfasilitasinya kemitraan antara UMKM dan BUMN serta meningkatnya kemitraan usaha.
77. Terwujudnya koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan pangsa pasar, investasi dan daya beli masyarakat. 1) Tersalurkannya bantuan bunga pinjaman kepada Pedagang Pasar Kesesi Korban kebakaran.
78. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat dan aparatur Pemerintah desa melalui perencanaan kegiatan. 1) Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa. 2) Terisinya jabatan kepala Desa terpilih. 3) Tersusunnya database profil desa/ kelurahan. 4) Tersusunnya data kelembagaan profil (SIP) posyandu. 5) Terberdayanya
lembaga
dan
organisasi
pedesaa khususnya rumah tangga miskin. 59
masyarakat
6) Terlaksanya Pelatihan Proses pengolahan kopi, tekknologi pengemasan kopi, prosedur perizinan produk makanan dan minuman.
79. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah desa. 1) Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa. 2) Tersedianya biaya operasional pemberian bantuan kepada desa. 3) Terlaksananya Musrenbangdes.
80. Meningkatkan usaha mikro produktif masyarakat desa. 1) Sinkronisasi
dan
harmonisasi
pelaksanaan
program
penanggulangan kemiskinan.
81. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masy. dalam pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masy. 1) Terfasilitasinya
program
PAKET
dan
Neighbourhood
development. 2) Penyusunan buku riset terkait dengan potensi daerah. 3) Lahirnya para penemu IPTEK yang mampu menciptakan alat IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat. 4) Terlaksanahanya pelatihan/ bintek dan sosialisasi Posyantek pedesaan. 5) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan.
82. Meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. 1) Termanfaatkannya
pekarangan
secara
optimal
serta
terlaksananya lomba cipta menu (B2SA). 2) Meningkatnya pengetetahuan penanganan pasca panen Bertambahnya sarana penanganan pasca panen tanaman pangan.
60
3) Meningkatnya
pengetahuan
dan
ketrampilan
tentang
pengendalian hama penyakit tanaman. 4) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tentang PHT.
83. Meningkatkan
produksi
pertanian
tanaman
pangan
dan
peternakan. 1)
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan.
2)
Peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap penyuluh.
3)
Meningkatnya SDM bagi pegawai dan pengolah pangan olahan/ segar.
4)
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lahan untuk optimalisasi lahan hortikultura.
5)
Berkurangnya serangan hama dan penyakit tanaman Bertambahnya ketersediaan obat - obatan tanaman.
6)
Terbangunnya banguanan embung untuk mendukung sistem irigasi.
7)
Bertambahnya populasi tanaman cengkeh.
8)
Meningkatnya
sarana
dan
prasarana
balai
perbenihan/pembibitan. 9)
Meningkatnya kapasitas jalan usaha tani (JUT).
10) Meningkatnya fungsi jaringan irigasi tingkat desa (JIDES). 11) Meningkatnya fungsi (JITUT)
84. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi teknologi tepat guna dlm upaya peningkatan pendapatan. 1) Meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna. 2) Meningkatnya kemampuan SDM petani.
61
85. Mewujudkan masyarakat tani yang maju, efisien dan tangguh dimana
produk yang dihasilkan baik kualitas maupun
kuantitasnya mampu bersaing di tengah arus globalisasi. 1) Terlaksananya
kegiatan
peningkatan
kemampuan,
ketrampilan dan pengetahuan peani dan pendamping. 2) Pembinaan kelompok penerima PUAP dan LM3. 3) Meningkatnya
pengetahuan
dan
ketrampilan
petani
cengkeh. 4) Industrialisasi pertanian dan pedesaan melalui primatani. 5) Terlaksanananya penyuluhan dan pelatihan serta kursus tani. 6) Tersedianya bangunan gudang dan lantai jemur untuk lumbung pangan. 7) Terlaksananya penguatan Gapoktan
dalam mengelola
LDPM. 8) Terselenggaranya SLPTT
86. Meningkatnya populasi ternak 1) Meningkatnya pengawasan pemeriksaan pencegahan dan pengobatan penyakit ternak.
87. Meningkatkan jumlah kelompok agribisnis. 1) Bertambahnya nilai produk dan peningkatan kemampuan SDM petani. 2) Tersusunnya program penyuluh pertanian tk. Kecamatan dan Kabupaten.
88. Meningkatkan luas pengembangan tanaman. 1) Terlaksananya kegiatan pameran/
ekspo pangan lokal
berbasis potensi daerah dan pengembangan pangan lokal.
62
89. Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat. 1) Tersajinya angka pola pangan harapan Kab. Pekalongan tahun 2011. 2) Tersosialisasinya
mutu
dan
keamanan
pangan
dan
tersajinya peta rawan pangan. 3) Terselenggaranya koordinasi antar instansi terkait tentang kebijakan perberasan. 4) Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam
pemenuhan
kebutuhan pangan.
90. Meningkatkan daya dukung lahan 1) Penanganan kawasan dataran tinggi Dieng. 2) Terlaksananya konservasi tanah dan air
91. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dgn melibatkan LMDH yang ada 1) Rehabilitasi mangrove dan Penghijauan pantai. 2) Rencana tahunan (RTn) rehabilitasi hutan dan lahan. 3) Bertambahnya sarana dan prasana pengamanan hutan.
92. Menumbuhkan sikap gemar menanam dari masyarakat 1) Pengembangan hutan rakyat. 2) Pengkayaan vegetatif. 3) Terpeliharanya hutan kota. 4) Terlaksananya penghijauan lingkungan. 5) Meningkatnya optimalisasi lahan perkebunan
93. Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan. 1) Terlaksananya peningkatkatan BBI Karanganyar. 2) Meningkatnya produksi ikan air payau.
63
3) Terlaksananya pelatihan pembudidaya ikan dan nelayan sebanyak 120 orang.
94. Meningkatkan produksi perikanan tangkap sebesar 2.290,60 ton/ thn dan perikanan budidaya sebesar 1.669,30 ton/ thn 1) Terlaksananya pengelolaan tempat pelelangan ikan. 2) Terlaksananya normalisasi saluran dan tanggul tambak.
95. Meningkatkan standar mutu produk barang beredar di pasar 10%/ tahun 1) Tersedianya barang beredar yang memenuhi standar, mutu dan keamanan pangan.
96. Meningkatkan omzet penjualan produk daerah sebesar 10%/ tahun. 1) Terlaksananya
sistem
resi
gudang
di
Kabupaten
Pekalongan.
97. Terbentuknya organisasi pedagang kaki lima dan asongan 2 buah/ thn. 1) Tersedianya fasilitas tempat usaha bagi pedangang kali lima dan asongan.
98. Meningkatkan produktivitas IKM dari kapasitas terpasang dengan peningkatkan sebesar 2% pertahun 1) Meningkatnya SDM pelaku industri agro. 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HAKI dan Batik mark.
99. Meningkatkan
kualitas
produk
berstandar
sebesar
6%
pertahun. 1) Meningkatnya kualitas adan kuantitas produk gula aren. 2) Meningkatnya kegiatan usaha perajin minyak nilam. 64
3) Meningkatnya pengrajin gerabah dalam bidang design.
100. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program transmigrasi 1) Terlaksananya kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi diwilayah propinsi bengkulu. 2) Terpenuhinya fasilitasi penempatan transmigrasi.
101. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5% pertahun 1) Meningkatnya kunjungan wisata.
102. Meningkatnya pemasaran dan promosi
pariwisata secara
terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan 1) Tersedianya perencanaan OW. 2) Meningkatnya fasilitas dan sarana prasarana pariwisata. 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas ODTW
103. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai- nilai budaya daerah dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan
pendataan,
pengembangan
dan
pelestarian
kebudayaan daerah 1) Terselenggaranya dan terkirimkannya kalifah MTQ/ STQ Kab. Pekalongan. 2) Terselenggarannya kegiatan kirab budaya dan produk unggulan daerah. 3) Penigkatan penyelenggaraan festival seni budaya. 4) Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan kebudayaan. 5) Peningkatan pelestarian benda situs bersejarah. 6) Peningkatan grup kesenian
65
104. Pembinaan terhadap 10 organisasi kebudayaan. 1) Peningkatan penyelenggaraan pentas seni daerah.
105. Meningkatnya
ketersediaan
dan
kualitas
dokumen
perencanaan penataan ruang dan kawasan. 1) Terwujudnya pengendalian penataan ruang Kabupaten Pekalongan sesuai dengan RT RW.
106. Terselenggaranya
kegiatan
pembangunan
yang
memperhatikan daya dukung lahan yang serasi keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 1) Terpeliharanya laboratorium lingkungan. 2) Tersedianya reagen laboratorium. 3) Terlaksananya pelatihan dan pemberdayaan perajin batik dan jeans wash. 4) Terlaksananya
kegiatan
penunjang
DAK
bidang
lingkungan hidup. 5) Terlaksananya
pengawasan
dan
evaluasi
usaha
pertambangan. 6) Tersusunnya kebutuhan anggaran pembangunan jaringan listrik masuk desa
107. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah. 1) Terpantaunya kualitas air sungai dan limbah cair industri. 2) Lancarnya operasional IPAL simbang kulon. 3) Terselesaikannya pembangunan IPAL. 4) Terselenggaranya
serangkai
kegiatan
gerakan
penyelamatan bumi. 5) Menambah wawasan dan pengetahuan petani tentang tentang budidaya tanaman tembakau. 6) Meningkatkan wawasan
dan
kepedulian masyarakat
terhadap kelestarian SDA dan LH. 7) Tersedianya bibit tanaman. 66
8) Terbangunnya taman/ hutan kota. 9) Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala taman. 10) Terpeliharanya landmark wiradesa
108. Tersusunnya produk hukum ( Perda ) tentang pengelolaan lingkungan hidup daerah. 1) Tersedianya pengelolaan
pedoman kawasan
bagi
penentuan
dataran
tinggi
kebijakan
Dieng,
hutan,
pertanian dan pantai. 2) Tersusunnya pedoman bagi perumusan kebijakan bidang ESDM. 3) Tersusunnya neraca sumber daya alam
Kabupaten
Pekalongan
109. Meningkatkan sarana dan prasarana system informasi lingkungan (SIL) dan sistem informasi geografis (SIG) 1) Terbangunnya sistem informasi kulaitas lingkungan. 2) Tersedianya alat pembuat lubang biopori. 3) Tersedianya alat pengukur emisi gas.
110. Tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 1) Terciptanya peningkatan peringkat Adipura. 2) Tersedianya reaktor biogas. 3) Tersedianya mesin pengolah sampah. 4) Meningkatnya sarana kebersihan penunjang Adipura. 5) Terpeliharanya kontainer. 6) Tersedianya pakain kerja lapangan. 7) Tercapainya pengembangan TPA Bojonglarang. 8) Tersedianya kontainer
67
1. KEBIJAKAN UMUM Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2006 - 2011 sebagai berikut: a. Peningkatan institusi pemerintah baik unsur eksekutif maupun legeslatif agar mampu mengakomodir tuntutan masyarakat dan dinamika yang berkembang serta lebih mengembangkan pola kerja sama yang berkelanjutan, dengan semakin memperluas cakupan
partisipasi
masyarakat
terhadap
pelaksanaan
pembangunan. b. Perwujudan terjalinnya komunikasi yang harmonis antar komponen
pemangku
kepentingan
pembangunan
kab.
memantapkan
pelaksanaan
tata
Pekalongan
serta
pemerintahan
yang
peningkatan
kemampuan
baik
melalui
penatan
aparatur,
kelembagaan,
akuntabiltas
dan
kemandirian masyarakat serta mendorong penerpan tehnologi informasi pemerintahan sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya kepuasan masyarakat. c. Optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ruang Kabupaten, serta pembangunan dan pengembangan saran dan prasarana infrastruktur wilayah yang mam[u membuka isolasi deaerah, membuka kawasan baru serta dapat meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi. d. Upaya-upaya dengan
peningkatan
menitik
kualitas
beratkan
pada
pelayanan
kesehatan
pemerataan
pelayanan
kesehatan, peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dengan penekanan pada refitalisasi pos yandu dan penanganan gizi buruk maupun peningkatan drajat kesehatan. e. Upaya-upaya
peningkatan
pemerataan
pendidikan,
peningkatan kualitas pendidikan peningkatan peran pemuda dalam proses pembanbungan dan peninngkatan budaya 68
olahraga dengan menitik beratkan pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta pemberian kesempatan bagi golongan kurang beruntung, peningkatan kualitas tenaga pendidik
dan
pemberdayaan
organisasi
pemuda
serta
pembinaan keolahragaan. f. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulanagan masalahmasalh sosial dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan sosial, serta penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. g. Upaya-upaya peningkatan supremasi hukum daerah dan perlindungan
HAM,
dengan
menitikberatkan
pada
penyempurnan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah, serta penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan tatanan sosial, budaya yang relijius, dan politik. h. Pemberdayaan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya serta meningkatkan kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan swasta dengan seluruh kekuatan ekonominya baik itu pengusaha kesil, menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan ekonomi kabupaten yang mandiri serta mendorong penyebaran investasi pada seluruh bagian wilayah Kabupaten. i.
Upaya-upaya beratkan
pengembangan
pada
peningkatan
pariwisata kualitas
dengan
menitik
kepariwisataan
dan
pemasaran kepariwisataan, serta dukungan penyediaan saran dan prasarana wisata dengan melibatkan para pelaku bisnis dan masyarakat secara intensif.
69
2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN. 1)
Peningkatkan mutu pelayanan publik.
2)
Peningkatan pendidikan dan kebudayaan.
3)
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4)
Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain.
5)
Peningkatan
penanganan
potensi
ekonomi
lokal
dan
mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6)
Peningkatan penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial.
7)
Penegakan hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat.
8)
Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang sehat.
B. PERJANJIAN KINERJA 1. Tujuan dan Manfaat Penetapan Kinerja Tujuan penyusunan Penetapan Kinerja Bupati Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan
Penetapan
Kinerja
Dan
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Penyusunan Penetapan Kinerja dapat bermanfaat untuk : 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. 2) Melaporkan
capaian
realisasi
kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3) Menilai keberhasilan organisasi.
70
dalam
Laporan
2. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Berkaitan dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka program dan kegiatan
yang
dirumuskan
diselaraskan
berdasarkan
pengelompokkan fungsi dan masing – masing urusan yang menyertainya.
a. Fungsi Pelayanan Umum -
Urusan Perencanaan Pembangunan
-
Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1) Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. 2) Meningkatnya rasio pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan 3) Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan. -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Perencanaan Pembangunan adalah : 1) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 2) Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Pengembangan Data / Informasi 4) Perencanaan Social Dan Budaya 5) Kerja Sama Pembangunan 6) Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
71
- Urusan Pemerintahan Umum - Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pada urusan Pemerintahan Umum adalah : 1) Meningkatnya
efektivitas,
efesiensi
dan
tertib
administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 2) Terwujudnya pelayanan public yang prima kepada masyarakat sesuai dengan SPM 3) Terwujudnya administrasi keuangan dan Aset daerah 4) Terwujudnya peningkatan PAD sebesar rata-rata per tahun sebesar 15% 5) Terwujudnya penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kabupaten Pekalongan 6) Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum 7) Terwujudnya perumusan kebijakan pemerintah daerah dan
penyebar
luasan
informasi
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintah yang baik 8) Meningkatkan
system
pengawasan
internal
pengendalian pelaksanaan kebijakan bupati. 9) Meningkatnya profesionalisme / auditor dan aparatur pengawasan. 10) Meningkatanya kerja sama denga 10 kabupaten/ kota 11) Terwujudnya pelayanan publik yang prima -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Pemerintahan Umum adalah : 1) Peningkatan
kapasitas
lembaga
perwakilan
rakyat
daerah 2) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 3) Pelayanan administrasi perkantoran 4) Pengembangan pelayanan public melalui pelayanan satu pintu ( one stop service ) 72
5) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 6) Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kab / kota 7) Penataan daerah otonomi baru. 8) Penataan peraturan perundang-undangan 9) Penataan
dan
prosedur
penyempurnaan
pengawasan,
kebijakan
peningkatan
system
optimalisasi
pemanfaatan tekhnologi informasi. 10) Peningkatan
system
pengawasan
internal
dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 11) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 12) Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah 13) Peningkatan pelayanan publik pada kecamatan -
Urusan Kepegawaian
-
Sasaran yang ingin dicapai
pada urusan Kepegawaian
adalah 1) Terpenuhinya tingkat kesejahteraan pegawai, baik PNS, Pegawai Tidak Tetap maupun
pensiunan
dengan
memberikan penghargaan . 2) Tersedianya
Sistem
Manajemen
Kepegawaian
( SIMPEG ) yang didukung program aplikasi yang mampu memberikan / menyajikan data kepegawaian yang
akurat
untuk
mendukung
tertib
administrasi
kepegawaian serta penegakkan peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian. 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan professional.
73
-
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan kepegawaian adalah : 1) Peningkatan kesejahteraan PNS, Pensiunan dan PTT. 2) Mengadakan
Sistem
manajemen
Kepegawaian
( SIMPEG ) agar tersedia dokumen dan data pegawai yang valid. 3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -
Urusan Kearsipan
-
Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kearsipan adalah : 1) Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan dan perawatan arsip secara memadai. 2) Terpeliharanya surat – surat berharga dan dokumen arsip daerah 100%
-
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Kearsipan adalah : 1) Penyelamatan data pelestarian dokumen / arsip daerah. 2) Perbaikan system administrasi kearsipan 3) Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan.
-
Urusan Komunikasi Dan Informatika : Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah : 1) Meningkatnya transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten. 2) Meningkatnya
pelayanan
kehumasan
dan
jalinan
kemitraan dengan media -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah : 1) Kerjasama informasi dengan Media Massa. 2) Pengembangan komunikasi informasi dan media massa. 74
3) Pengkajian
dan
penelitian
bidang
informasi
dan
komunikasi
b. Fungsi Perumahan Dan Fasilitas Umum -
Urusan Pekerjaan Umum
-
Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pekerjaan Umum adalah : 1) Meningkatnya kualitas jalann dan jembatan menjadi 80,82 Km 2) Meningkatnya cakupan pelayanan system jaringan dan kapasitas air bersih di kabupaten Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM. 3) Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan pedesaan dari jalan batu menjadi jalan aspal. 4) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air. 5) Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi.
-
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Pekerjaan Umum adalah : 1) Rehabilitasi / pemeliharaan dan jembatan 2) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa jaringan pengairan lainnya. 5) Pembangunan saluran drainase / gorong – gorong 6) Pengendalian banjir
-
Urusan Perumahan
-
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai
pada urusan
Perumahan adalah : 1) Meningkatnya kemampuan penyediaan sarana dan prasarana perumahan 75
2) Terpeliharanya penerangan jalan. -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Perumahan adalah : 1) Lingkungan sehat perumahan 2) Rehabilitasi
/
pemeliharaan
lampu
jalan
dan
pembangunan lampu jalan
c. Fungsi Pendidikan -
Urusan Pendidikan
-
Sasaran Yang Ingin Dicapai pada urusan Pendidikan adalah: 1) Mewujudkan pendidikan
penyeragaman pra
sekolah
model
pembelajaran
(PAUD)
formal,
dan
meningkatkan kualitas pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa memasuki pendidikan dasar. 2) Mempertahankan
dan
meningkatkan
keberhasilan
pelaksanaan WAJAR DIKNAS, serta meningkatkan pengelolaan
dan
meningkatkan
kemandirian
sarana
institusi
prasarana
pendidikan,
sekolah
serta
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. 3) Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah
untuk
melanjutkan
sekolah
ke
jenjang
pendidikan menengah terutama bagi keluarga miskin, mengoptimalkan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai
dengan
Standar
Pendidikan
Nasional,
mewujudkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan
kebutuhan
pendidikan
menengah,
serta
meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 4) Mewujudkan
penyediaan
pelayanan
pendidikan
alternative bagi yang tidak atau belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal, menyediakan 76
pengetahuan
dasar
ketrampilan
berusaha
secara
professional, serta meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan pengguna. -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Pendidikan adalah : 1) Pendidikan anak usia dini 2) Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 3) Pendidikan menengah 4) Peningkatan
mutu
tenaga
pendidik
dan
tenaga
kependidikan 5) Pengembangan
budaya
baca
dan
pembinaan
kepustakaan 6) Pendidikan non formal -
Urusan Pemuda Dan Olah Raga
-
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada urusan Pemuda Olahraga adalah : 1) Meningkatkan sikap dari perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif. 2) Meningkatkan budaya olah raga di lingkungan masyarkat dengan harapan terwujudnya hidup sehat jasmani dan rohani.
-
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Pemuda dan Olahraga adalah : 1) Peningkatan peran serta kepemudaan 2) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga. 3) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. 4) Pengembangan kebijakan manajemen olah raga
77
d. Fungsi Kesehatan -
Urusan Kesehatan
-
Sasaran pembangunan di
bidang kesehatan diarahkan
pada: 1) Mencukupi sumber daya kesehatan dengan indikator tercukupinya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan secara merata. 2) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 3) Meningkatkan revitalisasi
peran
Posyandu
serta dengan
masyarakat
melalui
mengaktifkan
dan
meningkatkan strata Posyandu Purnama dan Mandiri dari 19% menjadi 45%. 4) Meningkatkan cakupan imunisasi dengan indikator 5) Menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular 6) Terakreditasinya RSUD menjadi RSU Type C dengan mencukupi sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memenuhi syarat. 7) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum terakses dana dari pusat dengan pengobatan gratis di Puskesmas dan disediakan pendamping Askeskin dari APBD Kabupaten. -
Program Yang Dilaksanakan Guna Mencapai Sasaran pada urusan Kesehatan adalah : 1) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya. 2) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit daerah 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit daerah 4) Obat dan perbekalan kesehatan 5) Upaya kesehatan masyarakat 6) Pengawasan obat dan makanan 78
7) Perbaikan gizi masyarakat 8) Pengembangan lingkungan sehat 9) Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 10) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 11) Peningkatan
kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan. 12) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 13) Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 14) Pencengahan dan penanggulangan penyakit menular 15) Standarisasi pelayanan kesehatan 16) Pelayanan kesehatan penduduk miskin -
Urusan Keluarga Berencana
-
Sasaran pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah : 1) Peningkatan Pelayanan Perlindungan hak reproduksi individu: 2) Peningkatan kinerja PPKBD / SKD 3) Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon bagi Keluarga Miskin 4) Bina Lingkungan Keluarga
-
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Keluarga Berencana meliputi : 1) Peningkatan Hak Reproduksi Individu 2) Keluarga Berencana. 3) Pelayanan Kontrasepsi. 4) Penyiapan
Tenaga
Keluarga
79
Pendamping
Kelompok
Bina
e. Fungsi Perlindungan Sosial - Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil - Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 1) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, murah, cepat dan terpadu. 2) Pengembangan penerapan SAK ( Sitem Administrasi Kependudukan ) di 7 Kecamatan -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 1) Penataan administrasi kependudukan. 2) Pengembangan dan pengoperasian Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
-
Urusan Pemberdayaan Perempuan
-
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada urusan Pemberdayaan Perempuan adalah : 1) Meningkatkan masyarakat
potensi yang
organisasi
berperan
dalam
dan
lembaga
pemberdayaan
perempuan dan anak peran serta perempuan dalam pembangunan. 2) Meningkatkan
upaya
perlindungan
terhadap
tindak
kekerasan perempuan dan anak melalui penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. -
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan adalah: 1) Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan pengarusutamaan gender dan anak. 2) Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 80
-
Urusan Sosial
-
Sasaran pembangunan pada urusan Sosial adalah : 1) Meningkatkan cakupan penanganan PMKS, namun masih memperhatikan jenis PMKS yang membutuhkan penanganan
segera,
ketersediaan
dana
dan
kemampuan SDM yang ada. 2) Meningkatkan pemberdayaan potensi sosial masyarakat yang
meliputi
PSM,
orsos,
dan
lembaga
sosial
kemasyarakatan serta dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah social. 3) Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga sosial, masyarakat dan pemerintah. -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Sosial adalah : 1) Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS) 2) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial. 3) Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 4) Peningkatan pelayanan beragama.
f.
Fungsi Ketertiban Dan Ketentraman -
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
-
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : 1) Meningkatkan
kepatuhan
masyarakat
terhadap
peraturan perundangan. 2) Meningkatkan
kuantitas
dan
kualitas
SDM
dalam
penghayatan
dan
penanganan ketentraman dan ketertiban. 3) Meningkatkan
pemahaman,
pengamalan ajaran agama di masyarakat.
81
4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan bencana alam -
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
dimaksud adalah : 1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2) Pengintensifikasian
penanganan
pengaduan
masyarakat. 3) Pengembangan wawasan kebangsaan. 4) Pendidikan politik masyarakat 5) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
g.
Fungsi Ekonomi. - Urusan Perhubungan - Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Perhubungan adalah : 1) Tersediannya
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan
transportasi. 2) Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas. -
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
dimaksud adalah : 1) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi LLAJ. 2) Peningkatan pelayanan angkutan. - Urusan Tenaga Kerja - Sasaran pembangunan pada urusan Tenaga Kerja adalah : 1) Fasilitasi dan koordinasi program peningkatan kualitas tenaga kerja 2) Menurunkan penyelesaian kecelakaan
kerja yang
menjadi tanggungan perusahaan di bawah 15%. 82
-
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut meliputi : 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 2) Perlindungan
dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan. -
Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
-
Sasaran pembangunan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah : 1) Meningkatkan usaha kecil mikro menengah sebesar 1.000 orang pertahun. 2) Meningkatkan
kualitas
SDM
pengelola
koperasi
sebanyak 1.000 orang pertahun dan pengembangan UKM sebanyak 200 pertahun. -
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut meliputi : 1) Pengembangan
kewirausahaan
dan
keunggulan
kompetitif Usaha Kecil dan Menengah. 2) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. -
Urusan Penanaman Modal
-
Sasaran pembangunan pada urusan Penanaman Modal adalah: 1) Meningkatkan promosi dan sosialisasi potensi unggulan daerah. 2) Meningkatkan nilai investasi fasilitas dan non fasilitas sebesar 3%.
-
Program Yang Dilaksanakan Guna Mencapai sasaran tersebut meliputi : 1) peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 83
2) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. -
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
-
Sasaran
pembangunan
pada
urusan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa meliputi : 1) Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
aparatur
pemerintahan desa. 2) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah desa. 3) Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat desa. -
Program Yang Dilaksanakan Guna Mencapai sasaran tersebut meliputi : 1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 2) Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan. 3) Peningkatan keberdayaan masyarakat. -
Urusan Pertanian
-
Sasaran pembangunan pada urusan Pertanian adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kesejahteran petani / peternak. 2) Menumbuhkan mengadopsi
kesadaran teknologi
tepat
masyarakat
dalam
guna
upaya
dalam
peningkatan pendapatan. 3) Meningkatnya populasi ternak. 4) Meningkatnya jumlah kelompok agribisnis. 5) Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan. 6) Meningkatkan
keragaman
pangan masyarakat.
84
produksi
dan
konsumsi
-
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut meliputi : 1) Peningkatan kesejahteran petani. 2) peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian
/
peternakan,
pertanian
/
perkebunan. 3) peningkatan
produksi
perkebunan. 4) Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan. 5) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan 6) Peningkatan ketahanan pangan. -
Urusan Kehutanan
-
Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Kehutanan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan daya dukung lahan. 2) Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan hutan, dengan melibatkan LDMH yang ada. -
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut adalah : 1) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 2) Rehabilitasi hutan dan lahan. -
Urusan Kelautan Dan Perikanan
-
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada urusan Kelautan dan Perikanan adalah : 1) Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan. 2) Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 2.290,60 ton/ tahun dan perikanan bididaya sebesar 1.669,30/ tahun.
85
-
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut adalah : 1) Pengembangan budidaya perikanan. 2) Pengembangan perikanan tangkap. -
Urusan Perdagangan
-
Sasaran Pembangunan pada Urusan Perdagangan dan Jasa adalah : 1) Meningkatkan standar mutu produk barang beredar di pasar 10% pertahun. 2) Meningkatkan omzet penjualan produk daerah sebesar 10% pertahun. 3) Terbentuknya
organisasi pedagang kaki lima
dan
asongan 2 buah pertahun. -
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut adalah : 1) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 3) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. -
Urusan Perindustrian
-
Sasaran urusan Industri di Kabupaten Pekalongan adalah : 1) Meningkatkan tenaga kerja yang ahli / trampil di bidangnya sebesar 10% pertahun.
-
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
tersebut adalah : 1) Pengembangan industri kecil dan menengah.
86
sasaran
-
Urusan Urusan Transmigrasi
-
Sasaran urusan Transmigrasi di Kabupaten Pekalongan adalah: 1) Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
program
transmigrasi. -
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut adalah : 1) Terlaksananya kerja sama antar wilayah
h. Fungsi Pariwisata Dan Budaya. - Urusan Pariwisata - Sasaran yang ingin dicapai pada urusan Pariwisata adalah: 1) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5% setiap tahun. 2) Meningkatkan daerah potensi pariwisata sebanyak 4 ODTW baru. -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1) Pengembangan pemasaran pariwisata. 2) Pengembangan destinasi pariwisata.
-
Urusan Kebudayaan
-
Sasaran
Pembangunan
pada
Urusan
Kebudayaan
di
Kabupaten Pekalongan adalah : 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai – nilai budaya daerah dengan pemberdayaan masyarakat melalui
kegiatan
pendataan,
pengembangan
dan
pelestarian kebudayaan daerah. 2) Meningkatkan daya tarik seni dan budaya daerah dengan penambahan sebesar 2 event setiap tahun. 3) Pembinaan terhadap 10 organisasi kebudayaan. 87
-
Program
yang
dilaksanakan
guna
mencapai
sasaran
tersebut adalah : 1) Pengembangan nilai budaya. 2) Penglaan kekayaan budaya. 3) Pengelolaan keragaman budaya. i.
Fungsi Lingkungan Hidup - Urusan Tata Ruang - Sasaran Pembangunan urusan Tata Ruang adalah : 1) Meningkatkan
ketersediaan
dan
kualitas
dokumen
perencanaan penataan ruang dan kawasan. - Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Tata Ruang meliputi : 1) Perencanaan tata ruang. - Urusan Lingkungan Hidup - Sasaran pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup adalah : 1) Terselenggaranya
kegiatan
pembangunan
yang
memperhatikan daya dukung lahan 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah. 3) Meningkatnya kepedulian terhadap upaya pelestarian bumi. 4) Tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 5) Pengawasan dan evaluasi usaha pertambangan -
Program yang dilaksanakan guna mencapai sasaran pada urusan Lingkungan Hidup meliputi : 1) Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 2) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3) Pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH ). 4) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 5) Pengembangan kinerja pengelolaan sampah. 88