PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Peraturan Daerah Kota Bandung Nonor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja). Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 ini mengacu pada visi, misi dan program Walikota Bandung yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010. Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung sangat penting bagi Kecamatan Antapani dan Masyarakat,
maka
penyusunan
Renstra
Kecamatan
Antapani
dilakukan secara transparan dan fartisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Antapani disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai penyelenggaraan
bagian
dokumen
pemerintah
perencanaan
daerah
maka
kinerja
Renstra
dalam
Kecamatan
Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013 - 2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.1
RPJMD
Perencanaan Stratejik
RENSTRA
- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan
- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan
- Program Pembangunan Daerah
- Program Pembangunan Daerah
- Program Prioritas
- Program Prioritas - Program Prioritas
Perencanaan Operasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas
- Program Prioritas
- Program Prioritas
Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 2
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
1.2. Landasan Hukum Organisasi : Landasan
operasional
yang
dijadikan
pedoman
dalam
melaksanakan tugas sebagai berikut : 1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa
Barat,
Jawa
tengah
dan
daerah
Istimewa
Yogyakarta; 2)
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6)
Undang
Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 7)
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah
diubah untuk
kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9)
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 3
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
11) Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 12) Peraturan
Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; 17) Peraturan
Pemerintah
Nomor
19
Tahun
2008
tentang
Kecamatan; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 19) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989
tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung; 20) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; 21) Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun
2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Dan
Susunan
Organisasi
Kecamatan
Dan
Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 4
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
23) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian
Rencana
Pembangunan
dan
serta
Evaluasi
Musyawarah
Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah 24) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025; 25) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030. 26) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018; 27)
Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok
Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada
Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud
dan
tujuan
penyusunan
Rencana
Strategis
Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2009-2013 ini adalah sebagai berikut: 1. Maksud a. Memberikan Pemerintah
arah
dan
pedoman
Kecamatan
tugas/program/kegiatan
bagi
dalam dan
seluruh
Aparatur
melaksanakan
meningkatkan
tertib
administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 5
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk
menetapkan
suatu
kebijakan/program,
dalam
melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat. 2. Tujuan
a. Untuk
lebih
memantapkan
terselenggaranya
kegiatan
mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Antapani Kota Bandung
dalam
upaya
turut
mendukung
suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat. c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
1.4.
Sistematika Penyusunan.
Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018. Karena itu Renstra Kecamatan Antapani Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 merupakan bagian yang terintregasi dengan RPJM Kota Bandung untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 6
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
SKPD, serta perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung perpedoman pada RPJM Kota Bandung, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Antapani Kota Bandung BAB I
: PENDAHULUAN Menjelaskan
tentang
latar
belakang,
maksud
dan
tujuan, landasan hokum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan. BAB II
: TUGAS DAN FUNGSI Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan
perlengkapan,
serta
tugas
pokok
dan
fungsi
organisasi. BAB III
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan
tugas
dan
fungsi
SKPD,
berupa
standar
pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan
tugas
dan
fungsi
SKPD,
berupa
standar
pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai. BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (strategi adalah cara untuk
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 7
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
mewujudkan
tujuan,
dirancang
secara
konseptual,
analisis, rasional dan komprehensip), kebijakan (arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan. BAB V
: PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan
kegiatan
beserta
indikasi
pendanaan
dan
sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari: 1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenanagan SKPD; 2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD; dan 3. Program dan Kegiatan
kewilayahan
denganb
penjelasan
untuk
kerjasama dengan pengan pemerintah daerah lainnya terlibat. BAB VI
: PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra SKPD merupakan pedoman dengan penyusunan
Renja,
dan
merupakan
evaluasi
dan
laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun, serta catatan dan harapan kepala SKPD.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 8
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/
Pemerintah
Kota
dalam
memberikan
pelayanan
kepada masyarakat serta meningkatkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan,
kemasyarakatan,
pembangunan,
ketentraman
dan
perekonomian,
ketertiban
serta
mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah
bagaimana
mewujudkan
Pemerintah
Kecamatan
yang
berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas
Kecamatan
dan
Pokok
dan
Kelurahan
Fungsi di
Satuan
Organisasi
Pada
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Bandung, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima
pelimpahan
sebagian
kewenangan
Pemerintah
dari
Bupati/Walikota dan untuk Kota Bandung telah dikeluarkan Keputusan Walikota Bandung
Nomor 870 Tahun 2011
tentang
Pelimpahan sebagian urusan Walikota Bandung kepada Camat dan
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 9
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
Lurah, yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bidang urusan 124 (seratus dua puluh empat) rincian urusan. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Antapani berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan
proses
pelaksanaan,
mekanisme
pengawasan,
perancanaan, pelaporan
pengorganisasian,
dan
evaluasi
serta
mengharapkan kiranya Pemerintah Kota segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekwensi
logis
dari
pelimpahan
sebagian
urusan
Walikota Bandung yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 1. Kedudukan Kecamatan Antapani merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor
6
Tahun
2006
tentang
Pemekaran
dan
Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sbb : Sebelah Utara
: Jl. Jend. A.H. Nasution (Kec. Mandalajati);
Sebelah Timur : Kali Cikeley (Kec. Arcamanik); Sebelah Selatan : Rel Kereta Api (Kec. Buah Batu); Sebelah Barat
: Kali Cidurian (Kec. Kiaracondong).
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 10
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
Secara geografis Kecamatan Antapani terletak disebelah Timur Kota Bandung dengan luas wilayah 400,543 ha. dengan kepadatan
penduduk
rata-rata
147
jiwa
per
ha.
Wilayah
Kecamatan terbagi dalam 4 kelurahan, 58 rukun warga dan 297 rukun tetangga. Adapun kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut : 1) Kelurahan Antapani Wetan 2) Kelurahan Antapani Kulon 3) Kelurahan Antapani Tengah 4) Kelurahan Antapani Kidul 2. Keadaan Penduduk a. Jumlah Kepala Keluarga : 14.086
umpi
b. Jumlah Penduduk :
Laki-laki
: 30.513
jiwa
Perempuan
: 28.926
jiwa
Jumlah
: 59.439
jiwa
c. Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan :
WNI Pribumi
: 59.148.14orang
WNI Keturunan
:
28410.orang
WNA
:
7 42orang
d. Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama : 1) Islam
: 56.73822
orang
2) Kristen
: 1.812
orang
3) Katholik
:
817
orang
4) Hindu
:
39
orang
5) Budha
:
26
orang
6) Aliran Kepercayaan
:
109
orang
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 11
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
e. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian : 1) Pegawai Negeri Sipil
:
6.291
orang
2) TNI/POLRI
:
407
orang
3) Pegawai Swasta
:
9.241
orang
4) Wiraswasta/Pengusaha
:
5.610
orang
5) Buruh
:
9.455
orang
6) Tani
:
3164
orang
7) Dagang
:
5.3841
orang
8) Pensiunan
:
3.533
orang
9) Mahasiswa
:
6.351
orang
10)Pelajar
: 12.851
orang
f. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan :
2.1.
1) Tidak/belum sekolah :
6.587 orang
2) Tidak tamat SD
:
4.9000
orang
3) Belum tamat SD
:
7.8610
orang
4) Tamat SD
: 10.0713
orang
5) SLTP
:
9.4725
orang
6) SLTA
: 10.4865
orang
7) Akademi/Sarmud
:
5.634
orang
8) Sarjana
:
4.4285
orang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
A. Tugas Pokok dan Fungsi Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 12
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi: a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) mengkoordinasikan
penyelenggaraan
pemerintahan
di
tingkat Kecamatan; f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. 2. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: a. Camat 1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi : RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 13
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan e) membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. b. Sekretariat Kecamatan 1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a) pelaksanaan
penyusunan
rencana
program
kegiatan
kecamatan; b) pelaksanaan
pelayanan
administrasi
kesekretariatan
kecamatan dan kelurahan; c) pelaksanaan
pengkoordinasian
penyusunan
rencana,
program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan antapani f) pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
pelaporan
dan
pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 14
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian; 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1),
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai fungsi : 1) menyusun
Bahan
rencana
dan
program
pengelolaan
lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 2) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan,
penyelenggaraan
kerumah-tanggaan
Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan
dinas,
serta
pelaksanaan
administrasi
kepegawaian; dan 3) pelaporan
kegiatan
lingkup
administrasi
umum
dan
kepegawaian. d. Sub Bagian Program dan Keuangan 1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian
tugas
Sekretariat
Kecamatan
di
bidang program dan keuangan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka
(1),
Sub
Bagian
Program
dan
Keuangan
mempunyai fungsi: a) penyusunan
rencana
dan
program
pengelolaan
administrasi program dan keuangan Kecamatan; b) pelaksanaan penyiapan
pengendalian bahan
program
penyusunan
meliputi rencana
kegiatan kegiatan
kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 15
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
pengendalian
program
serta
penyusunan
laporan
akuntabilitas kinerja kecamatan; c) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan d) pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan e. Seksi Pemerintahan 1. Seksi
Pemerintahan
melaksanakan
sebagian
mempunyai tugas
tugas
Kecamatan
di
pokok bidang
pemerintahan. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a) penyusunan
data
dan
materi
bahan
lingkup
pemerintahan; b) pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c) pelayanan administrasi pertanahan ; d) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan; e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f) pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian
tugas
Kecamatan
di
bidang
ketentraman dan ketertiban
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 16
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka
(1),
Seksi
Ketentraman
dan
Ketertiban
mampunyai fungsi: a) penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban b) pembinaan ketentraman dan ketertiban; c) pembinaan potensi perlindungan masyarakat d) pemberdayaan
masyarakat
dalam
pencegahan
dan
penanggulangan bencana; e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan f) pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban g. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan 1. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan; 2. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud
pada angka (1), Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a) penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan b) inventarisasi dan fasilitas masalah sosial kemasyarakatan; c) inventarisasi
potensi
bidang
pendidikan
formal
dan
informal; d) pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan Kelurahan e) fasilitasi
pembinaan
bidang
keagamaan,
ketahanan
keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 17
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
f) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g) pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan. h. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1. Seksi
Ekonomi,
mempunyai
tugas
Pembangunan pokok
dan
Lingkungan
melaksanakan
sebagian
Hidup tugas
Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan Hidup; 2. Untuk melaksanakan tugas pada
angka
(1),
Seksi
pokok sebagaimana dimaksud Ekonomi,
Pembangunan
dan
Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a) penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b) fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;; c) inventarisasi
potensi
ekonomi
masyarakat
dan
pembangunan; d) fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e) fasilitasi
pemberdayaan
masyarakat
dalam
upaya
pelestarian lingkungan hidup; f) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan g) pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 18
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
i. Seksi Pelayanan 2. Seksi Pelayanan
mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Camat dibidang pelayanan; 3. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud
pada angka (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a) penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b) pelayanan data dan informasi Kecamatan; c) pelayanan administrasi kependudukan; d) pelayanan administrasi umum lainnya; e) fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait; dan f) pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. B. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun
2007
Kecamatan
tentang
dan
Pembentukan
Kelurahan
di
dan
Susunan
Lingkungan
Organisasi
Pemerintah
Kota
Bandung, Struktur Kecamatan terdiri dari : a) Camat; b) Sekretaris Kecamatan; c) Seksi Pemerintahan; d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; g) Seksi Pelayanan; h) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i) Sub Bagian Program dan Keuangan; j) Kelompok Jabatan Fungsional.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 19
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMERINTAHAN
SUB BAG. UMUM & KEPEG.
SEKSI TRAMTIB
SEKSI EKBANG & LH
SUB BAG PROGR & KEUANGAN
SEKSI DIKMAS
SEKSI PELAYANAN
KELURAHAN
an
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 20
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
2.2
Sumber Daya SKPD Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan
Golongan, Jabatan/Esselonering dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
NO
1
NAMA
2
NIP
GOL
JABATAN
PENDIDIKAN TERAKHIR TINGKAT PENDIDIKA N
NAMA SEKOLAH
FAKULTA S
5
6
12
13
14
15
1
Drs. ACA HERWANSYAH
19580216 198101 1 003
IV/b
CAMAT
DIKLAT PIM IV
S1
UNLA
FISIP
2
DRS.H.SUDITA, MH
19581112 198603 1 015
IV/a
SEKCAM
SPAMA
S2
UNISBA
3
AHMAD SUJANI, S.Sos, M.M.
196111171981011002
IV/a
ADUM
S2
4
TATANG PERMANA, S.Sos, M.Si
19601001 198101 1 002
IV/a
-
S2
5
Dra. Hj. WIWIN SOEGIARTI
195809221985092001
IV/a
-
S2
UNPAS
-
6
ENDAH KOMALA SARI, S Sos, MAP
DIKLAT PIM III
S2
LAN RI
-
7
Dra. YANE MARYANA
ADUMLA
S1
UNLA
FISIP
8
DIKLAT PIM IV
S1
STKS
-
S2
IPB
-
DIKLAT PIM IV
S1
STIA LAN RI
-
ADUM
D III
APDN BANDUNG
-
S1
ARS
19690215 199703 2 004
IV/a
196312271984032007
III/ d
Dra. RINA RISNAWATI
19670112 199103 2 009
III/ d
9
Dra. HENI HOLIAH, MP
19680831 199403 2 007
III/ d
10
Dra. LILIS GANTINI
196301271982032001
III/ d
11
HAKIM SATYA BUDHI
196808281989031010
III/ d
12
ENUNG KARTINI
196108061985012002
III/ d
13
BAMBANG PURWANTO, SE
197009171998031007
III/d
14
CECEP RUSTIANA, S.Hut
197601282000031001
III/d
15
AGUS SYAEFUDIN
19600708 198301 1 001
III/c
16
MOCHAMAD RIDWAN
195804141981011004
III/c
17
ELVA MAHYUDIN
195812021982032006
III/c
18
Hj. ROSDIANA MEGAWATI
195907271981032014
III/c
19
SHINTA PARMAWATI, SSTP, Msi
198105052000122001
III/c
20
WIWIN WIATIN
196409051989022004
III/c
21
Drs. H. DADANG AHDIAT, Msi
196611281990031004
III/c
22
AI WAHYUNINGSIH
196508051990102002
III/c
8
LATIHAN JABATAN
LURAH ANTAPANI KIDUL KASI TRANTIB KEC KASI.PEM ANKID KASI PELAYANAN KEC KASI EKBANG LH KEC KASI DIKMASY KEC KASI PEMERINTAHAN KEC KASI EKBANG LH ANKID LURAH ANTAPANI TENGAH KASI.PEM ANKUL KASI PELAYANAN ANKID PELAKSANA DI KEC KASI KEMAS ANKUL SEKLUR ANTAPANI KIDUL KASI EKBANG LH ANTENG KASI DIKMASY ANTENG LURAH ANTAPANI KULON KASI EKBANG LH ANWET LURAH ANTAPANI WETAN KASI EKBANG LH ANKUL
STIE PASUNDAN STIA GARUT
S1 -
S1
UNWIM
D-1
SGSMTP
ADUM
SMA
DIKLAT PIM IV
SMEA
DIKLAT PIM IV
STM
TAMAN SISWA SMEA N SOLOK STM NEGERI II
ILMU HUKUM MANj.S DM
EKONO MI EKONO MI KEHUTA NAN
-
S2 ADUM
D III
UNIV.TERB UKA
KOM
-
S2
UNLA
FISIP
-
SMA
SMA N 11
-
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 21
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
23
WAHYU ACHMAD AFFANDI, Sip, MSi
198205262005011002
III/c
24
RITA TRESNAWATI, Spd
196609211992032005
III/c
25
FITRI NANDA YULISTIA, SSTP
198307312001122001
III/c
26
BUDHI NURWIBOWO
196809011996031003
III/b
27
DEDI JUARDI, S.IP
196807192007011009
III/b
28
KARNA SUHERMAN, ST.
196407242007011009
III/b
29
ASEP SUPRIADI, SAP
19660812 199901 1 001
III/b
30
YUNINGSIH
196512131994032009
III/a
31
YENI ARIESTIANI SARIPAH, SE
198404052010012002
III/a
32
TRESNA SETIAWAN
196504171990111002
III/a
33
DJUDJU DJUBAEDAH
19670802 199601 2 001
III/a
34
MOCH RIZA MAHENDRA, SE
197801122010011002
III/a
35
RACHMAT FIRMANSYAH, SAP
19770527 200501 1 010
III/a
36
ATANG SOBANDI
19580819 198603 1 009
II/b
37
FIA NOVIANA
198011042005012007
II/b
38
IWAN IRAWAN
19651020 200701 1 005
II/b
39
SANDI ARIANDI
19770411 200701 1 011
II/b
40
RIKI MAULANI
197603172008011004
II/b
41
WAWAN SETIAWAN
196508142008011001
II/b
42
ALVIN HERMAWAN
19760505 200701 1 005
II/b
43
SARIPUDIN
19590520 199103 1 002
II/a
44
TARNO
196207181984101001
II/a
45
SAPTRI LIANI
19750201 200901 2 001
II/b
46
MAMAN NURYAMAN
19821201 200901 1 007
II/a
47
AJAT SUDRAJAT
19820706 200901 1 006
II/a
48
YANI DARYANI
196708262007011006
II/a
49
SARIFUDIN
196802102008011002
I/d
50
HIDAYAT
196108282006041001
I/b
KASUBAG PROGRAM & KEU KASI PELAYANAN ANWET
-
S2
UNPAD
FISIP
-
S1
STKIP SILIWANGI
FKIP
D4
STPDN
-
D III
ATPU/UNWI M
SIPIL
S1
UNLA
FISIP
S1
-
-
SEKLUR ANTENG KASI KEMASY ANKID SEKLUR ANTAPANI WETAN
-
KASI PEM ANWET KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN KASI KEMAS ANWET KASI PELAYANAN ANTENG KASIPEM ANTENG PETUGAS PELAYANAN KEC KASI PELAYANAN ANKUL BENDAHARA PENGELUARAN PULAHTA PEMERINTAH PETUGAS PELAYANAN ANTENG PETUGAS TRAMTIB KEC PETUGAS PELAYANAN PETUGAS PELAYANAN ANKID PENGADMINISTR ASI UMUM ANTENG ( TUGAS BELAJAR ) PETUGAS PELAYANAN KEC PENGADMINISTR ASI UMUM ANKUL PENGADMINISTR ASI UMUM KEC PENGADMINISTR ASI UMUM ( CARAKA) PENGADMINISTR ASI SURAT & PEGAWAI PULAHTA EKBANG & LH KEC PENYIMPAN & PENGURUS BARANG PETUGAS BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DIKLAT PIM IV
S1
-
SMA S1
STIA LAN RI TAMAN SISWA SANGGA BUANA
EKONO MI
-
-
SMA
-
-
-
SMEA
SMEA KENCANA
-
S1
UNPAS
EKONO MI
-
S1
UNPAD
FISIP
-
SMP
PERSAMAA N
-
-
SMA
BPI 2
-
-
SMA
SMIP YPPPT
-
STM
PRA.INTER NASIONAL
-
-
SLTA
MUSLIMIN 1
-
-
SMA
SMA TAMAN SISWA
-
-
s1
stba
STBA YAPARI
-
SD
SDN.CILAKI KAB
-
SD
-
-
-
SMA
SMA YAS
-
-
SMK
N2 SUBANG
-
SMA
KARTIKA CHANDRA
-
SLTA
PAKET C
-
-
SLTP.PKT C
PKBM BINA UMAT
-
-
SD
PASIRKALIK I 96
-
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 22
-
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Antapani
Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan
trend yang
akan
terjadi 5
tahun
kedepan.
Setelah
mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Antapani berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja bagian B.2.1.2. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 23
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung Tabel 2.1
Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung NO.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan
Targ et SPM
Targ et IKK
Target Indikat or Lainnya
Target Renstra
1
2
3
4
5
6
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
90%
90%
90%
90%
90%
99,99 %
99,95 %
99,89 %
99,9 4%
80 %
111 ,10 %
111, 05%
110, 99%
111 ,05 %
88,4 3%
1
1
Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
90%
2
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
90%
90%
90%
90%
90%
99,99 %
99,83 %
99,99 %
99,9 9%
93 %
111 ,10 %
110, 93%
111, 10%
111 ,10 %
103, 35%
3
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan
90%
90%
90%
90%
90%
99,25 %
99,97 %
100,0 0%
97,4 8%
92, 27 %
110 ,28 %
111, 08%
111, 11%
108 ,31 %
102, 52%
4
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan
90%
90%
90%
90%
90%
100,0 0%
99,99 %
99,99 %
99,9 9%
58, 42 %
111 ,11 %
111, 10%
111, 10%
111 ,10 %
64,9 2%
90%
90%
90%
90%
90%
99,21 %
99,58 %
99,99 %
99,5 6%
93, 36 %
110 ,23 %
110, 64%
111, 10%
110 ,62 %
103, 74%
5
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 23
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI Jl. AH NAsution No 14 Bandung
6
7
Fasilitasi peningkatan Peran Pemerintah kota dalam Pembangunan Kelurahan Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
90%
90%
90%
90%
0%
97,13 %
98,62 %
99,89 %
99,0 3%
0
107 ,92 %
109, 57%
110, 98%
110 ,04 %
0,00 %
90%
90%
90%
90%
90%
99,98 %
99,83 %
99,99 %
99,6 8%
89, 36 %
111 ,09 %
110, 93%
111, 10%
110 ,75 %
100, 00%
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 24
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Interpretasi dari tabel 2.1 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya rasio pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan baik yaitu mendekati 100%. Dari 5 (lima) tahun pelaksanaan Restra , pada tahun 2013 terjadi penurunan dalam penyerapan anggaran yang cukup signifikan. Hal tersebut karena output yang dihasilkan telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Tetapi secara keseluruhan 5 tahun pelaksanaan Capaian program dan kegiatan di Kecamatan Antapani sebesar 92 % Adapaun penyerapan pada tahun anggaran 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Analisis
efisiensi
“Kegiatan
Fasilitasi
Peningkatan
Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan”. Rencana : 1) Input dana yang direncanakan, sebesar Rp. 68,650,000. 2) Output kegiatan
yang
direncanakan,
yang
yaitu
menunjang
:
Terfasilitasinya
peningkatan
ekonomi
masyarakat melalui : Pendataan dan pembinaan Koperasi, peningkatan pemahaman dan promosi usaha melalui pembinaan UKM. Realisasi. 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp. 54,635,700. 2) Output yang direalisasikan, yaitu a) Terlaksananya
Pembinaan
UKM,
Koperasi
masing-
masing sebanyak 1 kali kegiatan. b) Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Koperasi, masing-masing sebanyak 1 kali kegiatan. Analisis Pencapaian. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 25
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar 100 % sedangkan output sebesar 80 %. 2. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan” Rencana : 1) Input
dana
yang
direncanakan,
sebesar
Rp.
300.900.000. 2) Output
yang
direncanakan,
yaitu
:
Terfasilitasinya
kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui : pendataan penyandang cacat, serta pembinaan GSI, RBM dan Posyandu. Realisasi. 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp. 282,881,725 2) Output yang direalisasikan, yaitu a) Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, sebanyak 1 kali kegiatan. b) Terlaksananya pembinaan GSI (Gerakan Sayang Ibu), sebanyak 1 kali pembinaan. c) Terlaksananya
pembinaan
RBM,
sebanyak
1
kali
pembinaan. d) Terlaksananya pembinaan Posyandu, sebanyak 9 kali pembinaan per kelurahan. Analisis Pencapaian. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar 100 % sedangkan output sebesar 94%.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 26
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
3. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan” Rencana : 1) Input
dana
yang
direncanakan,
sebesar
Rp.
1,390,389,750. 2) Output
yang
direncanakan,
yaitu
:
Terfasilitasinya
kegiatan yang menunjang peningkatan Infrastuktur dan lingkungan
hidup
masyarakat,
melalui
musrenbang
kecamatan dan musrenbang kelurahan, Pemeliharaan fasilitas umum dan sosial lingkungan RW di kelurahan, serta pengadaan alat biofori, tempat sampah dan SUmur Resapan. Realisasi. 1) Input
dana
yang
direalisasikan,
sebesar
Rp.
1,282,846,069 2) Output yang direalisasikan, yaitu a) Terlaksananya
Musrenbang,
sebanyak
5
kali
pelaksanaan. b) Terlaksananya
Penyusunan
data
pembangunan
kecamatan, sebanyak 1 kali pelaksanaan. c) Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kelurahan, sebanyak 4 kali pelaksanaan. d) Pemasangan
Dolkenisasi
terhadap
Pohon/tanaman
yang berada di sekitar Kecamatan Antapani. e) Terlaksananya penyuluhan lingkungan yang bersih dan sehat sebanyak 1 kali pelaksanaan. f) Pemeliharaan Kirmir dan Kerb di jalan Lingkungan RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 27
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
g) Pembuatan sumur resapan h) Pengadaan alat biofori Analisis Pencapaian. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar 100 % sedangkan output sebesar 92%. 4. Analisis efisiensi “Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman
dan
Ketertiban
Tingkat
Kecamatan
dan
Kelurahan” Rencana : 1) Input
dana
yang
direncanakan,
sebesar
Rp.
26.400.000,00. 2) Output
yang
direncanakan,
yaitu
:
Terlaksananya
kegiatan yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban, berupa : pembinaan Linmas, Satwankar serta Ormas dan OKP. Realisasi. 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp 15.424.050 2) Output yang direalisasikan, yaitu : a) Terlaksananya Pembinaan Ormas dan OKP sebanyak 1 kali pembinaan. b) Terlaksananya Pembinaan Linmas, sebanyak 1 kali pembinaan. c) Terlaksananya Pembinaan Satwankar, sebanyak 1 kali pembinaan. d) Pendataan PKL dan Pembinaan PKL Analisis Pencapaian.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 28
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar 100 % sedangkan output sebesar 58 %.
5. Analisis
efisiensi
“Kegiatan
Fasilitasi
Peningkatan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan” Rencana : 1) Input
dana
yang
direncanakan,
sebesar
Rp.
650,305,000. 2) Output
yang
direncanakan,
yaitu
:
Terfasilitasinya
kegiatan terhadap bidang penyelenggaraan Pemerintahan umum berupa : Pembuatan fropil Monografi dan data Monografi, pembinaan RT/RW, pembinaan kelurahan siaga serta sosialisasi pemekaran Rt/Rw. Realisasi. 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp 607,157,140 2) Output yang direalisasikan, yaitu : a) Tersedianya data monografi Kecamatan dan Kelurahan b) Terlaksananya pembinaan RT dan RW, sebanyak 12 kali pembinaan. c) Terlaksananya Pemilihan kelurahan terbaik, sebanyak 1 kali pelaksanaan. d) Terlaksananya sosialisasi perda pemekaran Rt/Rw, sebanyak 1 kali pelaksanaan. Analisis Pencapaian. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar 100 % sedangkan output sebesar 93 %.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 29
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
6. Analisis efisiensi “Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat” Rencana : 1) Input dana yang direncanakan, sebesar Rp. 144,800,000. 2) Output yang direncanakan, yaitu : Terfasilitasinya kegiatan terhadap
bidang
penyelenggaraan
pelayanan
kepada
masyarakat berupa : sosialisasi Perda Kependudukan, pendataan
penduduk
penduduk
serta
musiman,
pemutakhiran
pendampingan
operasi
data Yustisi
Kependudukan. Realisasi. 1) Input dana yang direalisasikan, sebesar Rp 129,390,730. 2) Output yang direalisasikan, yaitu : a) Terlaksananya
sosialisasi
perda
kependudukan,
sebanyak 1 kali pelaksanaan. b) Terlaksananya
pendataan
penduduk
musiman,
sebanyak 1 kali pelaksanaan. c)
Terlakasananya
pemutakhiran
data
penduduk,
sebanyak 1 kali pelaksanaan. d) Penyisiran
warga
yang
belum
melaksanakan
perekaman e-ktp 1 bulan Analisis Pencapaian. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) input dana adalah sebesar 100 % sedangkan output sebesar 89 %.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 30
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke-
Uraian 1 1
2
3
4
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Rata-rata Pertumbuhan 5
Anggaran
Realisasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 = (6-2)/5
18 = (11-7)/5
BELANJA
4.693.141. 401
4.319.1970.6 44
4.939.966. 079
5.472.433. 335,58
10.813.205.7 33,23
4.464.341. 693
4.278.544. 468
4.626.084. 939
5.387.254. 949
8.712.904. 654
95,12 %
99,06 %
93,65 %
98,44 %
80,57 %
1.224.012.866,40
849.712.592,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.852.493. 834
2.903.186.1 00
3.331.191. 079
3.615.901. 569,40
4.219.357.3 09,23
2.662.478. 849
2.890.683. 535
3.227.803. 043
3.564.960. 118
3.906.548. 436
93,34 %
99,57 %
96,89 %
98,60 %
92,58 %
273.372.695
248.813.917,40
BELANJA LANGSUNG
1.840.647. 567
1.415.951.5 44
1.608.775. 000
1.856.531. 766,18
6.593.848.4 24
1.801.862. 844
1.387.860. 933
1.398.281. 896
1.822.294. 831
4.806.356. 218
97,90 %
98,01 %
86,91 %
98,15 %
72,90 %
950.640.171,40
600.898.674,80
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD (urusan Wajib) Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke-
Uraian
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 = (6-2)/5
18 = (11-7)/5
Fasilitasi peningkatan perekonomia n masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
34.388.5 00
5.878.000
21.357.5 00
56.490.0 00
68.650.000
34.384.5 00
5.874.90 0
21.335.0 00
56.457.4 77
54.635.7 00
99,99 %
99,95 %
99,89 %
99,94 %
80%
6852300.00
4050240.00
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 31
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyaraka tan Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan pemerintaha n umum Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi peningkatan Peran Pemerintah kota dalam Pembanguna n Kelurahan Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
110.767. 000
58.150.000
67.860.0 00
130.405. 000
1.096.005. 000
110.755. 940
58.053.7 50
67.859.9 00
130.365. 744
1.019.42 9.595
99,99 %
99,83 %
99,99 %
100,0 %
93%
197047600.00
181734731.00
208.691. 000
15.968.000
34.365.0 00
79.020.0 00
1.390.389. 750
207.128. 500
15.964.0 00
34.364.8 00
77.028.3 00
1.282.84 6.069
99,25 %
99,97 %
100,0 0%
97,48 %
92%
236339750.00
215143513.80
24.319.0 00
10.300.000
16.385.0 00
20.000.0 00
26.400.000
24.318.5 00
10.299.9 50
16.384.9 50
19.999.7 00
15.424.0 50
99,99 8%
99,99 %
99,99 %
99,99 %
58%
416200.00
-1778890.00
63.166.0 00
13.000.000
29.185.0 00
67.440.0 00
650.305.00 0
62.666.0 00
12.944.9 00
29.182.5 00
67.143.8 15
607.157. 140
99,21 %
99,58 %
99,99 %
99,6 %
93%
117427800.00
108898228.00
673.100. 000
626.742.91 0
646.968. 280
31.050.0 00
653.792. 236
618.077. 575
646.228. 861
30.750.0 00
97,13 %
98,62 %
99,89 %
99,03 %
0%
-134620000.00
-130758447.20
42.728.8 17
37.925.000
36.660.0 00
197.143. 000
42.721.3 00
37.862.2 00
36.660.0 00
196.507. 098
99,98 %
99,83 %
99,99 %
99,7 %
89%
20414236.60
17333886.00
144.800.00 0
129.390. 730
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 32
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor
Camat Antapani sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 1)
Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Antapani untuk meningkatkan kinerja;
2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan. 4) Menurunnya
kepercayaan
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5) Kurangnya
dukungan
dari
dinas/instansi
dalam
pembangunan
sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan; 6)
Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Antapani harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. 8) Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. 9)Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 33
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN ANTAPANI Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Antapani dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Antapani berupaya mengenali lebih dalam faktorfaktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Antapani Kota Bandung. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan
dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi
permasalahan pelayanan Kecamatan Antapani, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Antapani dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Antapani sebagai berikut : 1.
Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 belum dilakukan perhitungan
2.
Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dintandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar = 49,91
3.
Opini BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Antapani merupakan salah satu SKPD di dalamnya
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 34
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit
Kerja
di
lingkungan
Pemerintah
Kecamatan
Antapani
dapat
diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Antapani, sebagai berikut: 1.
Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 90 %
2.
Belum
Optimalnya
Tingkat
Partisipasi
lembaga
kemasyarakatan
tingkat Kecamatan 3.
Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
4.
Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
5.
Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
6.
Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
7.
Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
8.
Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari
pelayanan Kecamatan Antapani, sebagai berikut 1.
Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2.
Masih
belum
optimalnya
pelaporan
Kecamatan
dan
Kelurahan
Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung 3.
Belum
dioptimalkannya
pemanfaatan
teknologi
informasi
dalam
membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Antapani sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Antapani, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 35
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
2. Masih
lemahnya
pemahaman
Tupoksi
para
aparat
pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan
masalah
eksternal
yang
mempengaruhi
kinerja
Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung adalah : 1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isuisu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 - 2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) dan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan
berjalannya
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang
senantiasa
mempengaruhi
manajemen
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 36
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. Perwujudan
penyelenggaraan
pemerintah
yang
baik
(good
governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 37
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Antapani dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
pada
hakekatnya
penyempurnaan,
penertiban,
merupakan pengawasan
upaya dan
pembinaan, pengendalian
manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama
secara
terkoordinasi
guna
mengambil
langkah
pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 38
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)
merupakan
bagian
penting
dalam
rangka
mendukung
terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk
penyimpanan),
penggunaan,
pemeliharaan,
dan
penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga
penghapusan
aset
daerah
harus
diketahui
dan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 3.1.3 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan di Kecamatan Antapani diantaranya adalah : - Komitmen dan sinergi yang kuat dari aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Antapani. - Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Antapani yang kondusif. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 39
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
- Kepemimpinan
Kecamatan
Antapani
yang
ditunjang
kemampuan
manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan. - Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Antapani yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. - Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal. - Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral. - Adanya
mekanisme
dan
standar
kerja
yang
mampu
memacu
peningkatan kinerja setiap pegawai. - Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara. - Konsisten dan fokus terhadap evaluasi perkembangnya dan kemajuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan prima. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan
kepala
daerah
(pilkada)
yang
menggambarkan
arah
pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.Dalam hal ini, Visi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, yaitu :
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 40
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut: Bandung
: adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
Unggul
: adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung.
Nyaman
: adalah terciptanya suatu kondisidimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman
untuk
ditinggali
serta
ruang-ruang
kota
dan
infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera
: yaitu
mengarahkan
semua
pembangunan
kota
pada
pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung ketahanan
merupakan keluarga
kesejahteraan dan
yang
Iingkungan
berbasis sebagai
pada dasar
pengokohan sosial.Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 41
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas
kehidupan
yang
semakin
baik,
hingga
menjaditeladan bagi kota lainnya. Yang merupakan Visi untuk mewujudkan Visi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, yaitu Mewujudkan Kota Bandung Bermartabat Tahun 2025 (Bandung Dignified City) Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam
rangka
mengimplementasikan
Iangkah-langkah
yang
akan
dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah: Manusia
yang
berdaya
saing,
ekonomi
kokoh,
tata
kelola
pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Mewujudkan
Bandung
nyaman
melalui
perencanaan
tataruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 20142018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 42
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut. Tabel 3.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Misi
Visi
TERWUJUDNYA KOTA
1. Mewujudkan
BANDUNG
melalui
Bandung
perencanaan
YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN
pembangunan
SEJAHTERA
pengendalian yang
nyaman tataruang,
infrastruktur
serta
pemanfaatan
ruang
berkualitas dan berwawasan
lingkungan. 2. Menghadirkan
tata
kelola
pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun mandiri,
masyarakat
berkualitas
dan
yang berdaya
saing. 4. Membangun
perekonomian
yang
kokoh, maju, dan berkeadilan. Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013 2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut Tabel 3.2 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.
Aspek
Indikator
1
BANDUNG SEHAT
1. 2. 3. 4.
2
BANDUNG RESIK
1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun
Asuransi Kesehatan Ambulance gratis Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 43
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
No.
Aspek
Indikator 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3
BANDUNG NYAMAN
4
BANDUNG SEJAHTERA
1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 44
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn
2015 201 Bandung Sehat 4
2017
2016
Asuransi Kesehatan Ambulance gratis
2018
Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Bandung Nyaman
Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
Bandung Sejahtera
Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Antapani bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Antapani untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara
terkoordinasi
bersama
dengan
Stakeholder
di
lingkungan
Kecamatan Antapani dan Kota Bandung pada umumnya. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 45
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara
No.
KELOMPOK KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN
20 21
JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI 24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 46
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
No. 22 23 24
JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI
KELOMPOK KERJA (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP
9 6 15
Jumlah
335
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA Renstra
Kecamatan
Antapani
berpedoman
pada
RPJMD
Kota
Bandung yang berkaitan dengan Renstra Kementrian / Lembaga / RPJMD Provinsi. 3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan
yang
Desentralistik,
pembangunan
daerah
yang
berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung
sumber daya aparatur yang profesional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu
Menetapkan
Kebijaksanaan
Nasional
dan
Memfasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 47
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; c. Memantapkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik; d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; e. Memperkuat
otonomi
desa
dan
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Terhadap Renstra kementrian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Antapani tidak terdapat keterkaitan Secara Langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Antapani adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan
pelimpahan
kewenangan
dari
Pemerintah
Kota
Ke
Kecamatan Antapani 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Kota
Bandung,
memiliki
kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut : a.
Mengembangkan 2 ( dua ) pusat primer yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan
Gedebage
untuk wilayah Bandung Timur. b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 48
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder sadang serang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage. Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga ditentukan bahwa Kecamatan Antapani adalah sebagai salah satu rencana pengembangan kawasan perumahan dengan kepadatan perumahan yang tinggi. Dengan makin bertambahnya lahan untuk perumahan yang akan berakibat dengan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Hal itu menuntut pemerintah daerah untuk
tanggap
terhadap
permasalahan
yang
akan
muncul
dilingkungannya. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,
nyaman,
produktif,
efektif,
efisien,
berkelanjutan,
dan
berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRWK berfungsi sebagai : a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat
menyusun
untuk
program
mengarahkan
pembangunan
lokasi
yang
kegiatan
berkaitan
dan
dengan
pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 49
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan
dan
strategi
perencanaan
tata
ruang
sebagaimana
dimaksud terdiri atas: a. kebijakan dan strategi struktur ruang; c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam
menunjang
perkembangan
fungsi
kota
sebagai
kota
perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan c. peningkatan
kualitas,
kuantitas,
keefektifan
dan
efisiensi
pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi: a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 50
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) SPK; c. mengembangkan
pusat-pusat
pelayanan
lingkungan
secara
merata; d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana
transportasi
berbasis
transportasi
publik
yang
terpadu
dan
terkendali meliputi:
a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat
dalam
menyediakan
prasarana
dan
sarana
transportasi; b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan; f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal
di
batas
kota
dengan
menetapkan
lokasi
yang
dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan g. mengoptimalkan
pengendalian
dan
penyelenggaraan
sistem
transportasi kota. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas: a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 51
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi: a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara; b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau; f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan
Perkotaan,
pengembangan
perencanaan
Bandung
sebagai
yang
kota
jasa
berkaitan
dengan
menjadi perhatian
penting.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 52
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota
di
Provinsi
Jawa
Barat
Nomor
:
912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif. 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Permasalahan
Untuk
Penentuan
Program
Pembangunan
Daerah didasarkan pada beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi di Kota Bandung, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang
Daerah
Kota
Bandung
(RPJPD),
yang
ketiga,
dinamika internasional, nasional dan regional, serta yang ke empat didasarkan
pada
analisis
capaian
kinerja
pelaksanaan
urusan
pemerintah daerah, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum
yang
dapat
diangkat
menjadi
agenda
atau
prioritas
pembangunan selama tahun 2013 - 2018. Kriteria permasalahan yang akan diangkat adalah; 1. Cakupan masalah yang luas. 2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif. 3.
Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak. Beberapa permasalahan di wilayah Kecamatan Antapani Kota
Bandung yang perlu ditangani pada tahun 2013 - 2018 berdasarkan pendekatan
pelaksanaan
Urusan
Pemerintah
Daerah
dapat
diidentifikasi dan diuraikan sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 53
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas; 3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan dan kelurahan serta beberapa jabatan struktural di tingkat kelurahan; 4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana
pembangunan
hasil
Musrenbang
Kelurahan
dan
Musrenbang Kecamatan; 6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya
proses
perencanaan
dan
berakibat
pada
tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting); 7. Inkonsistensi
terhadap
pelaksanaan
dokumen
perencanaan
sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya; 8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring
evaluasi
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan; 9. Koordinasi
dan
konsultasi
antara
pemerintah
Kelurahan,
pemerintah kecamatan dan pemerintah Kota masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan; 10.
Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik
hardware, software maupun brainware; 11.
Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial
yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang. 12.
Kurangnya
kesadaran
masyarakat
akan
pentingnya
penangulangan bencana di daerah bencana. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 54
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Antapani Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : Tabel 3.4 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis No.
1.
Tupoksi
Isu Strategis
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 55
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung No.
Tupoksi
Isu Strategis
shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
2.
Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Antapani dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 56
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung No.
Tupoksi
Isu Strategis
menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 57
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
4.1 V I S I 1. VISI Untuk memberikan arah yang jelas bagi program kerja kecamatan maka disusun Visi Organisasi. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dengan
adanya
visi
diharapkan
langkah
operasional
selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Antapani adalah : “Mewujudkan
Kecamatan
Antapani
Sebagai
Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan, Pemerintah Yang Kredibel ,
Wilayah
Menciptakan
Professional Dalam Memberikan
Pelayanan Prima Kepada Masyarakat” Penjabaran dari visi di atas adalah : A.
Kredibel, mengandung makna : Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan) Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)
B.
Profesional, mengandung makna : Good governance (supremasi hukum, akuntabiltas, partisipatif, transparansi, kesetaraan) Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Kelurahan Pemahaman aturan dan prosedur
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 58
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
C.
Pelayanan Prima, mengandung makna : Pelayanan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan Aspiratif/Akomodatif Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan memiliki
dimensi: Pemenuhan kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga, tertata secara serasi. 4.2
MISI Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Antapani
dapat
secara
tepat
mengetahui
apa
yang
harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Lebih
memungkinkan
dari
itu,
Pemerintah
perumusan Kecamatan
tujuan
stratejik
Antapani
ini
mengukur
sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Antapani mempunyai Misi sebagai Berikut : 1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) 2. Mewujudkan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintahan
Kecamatan
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 59
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD MISI
:
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) 2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan TUJUAN 1.
2.
:
Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut: 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Antapani Misi
Tujuan
1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) 2 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan
1 Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 60
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Tabel 4.2 SASARAN Tujuan
Sasaran
1. 1
Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)
1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
5. 2. Meningkatkan Akuntabilitas
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi;
Kinerja Kecamatan
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Antapani Tahun 2014.
Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Antapani Tahun 2013 - 2018. Beberapa pelaksanaan
cacatan
reviu
dan
Rencana
rekomendasi strategis
yang
Kecamatan
diperoleh di
dalam
lingkungan
Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. 2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 61
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Penggabungan
beberapa
menggambarkan
cakupan
indikator kinerja
menjadi sasaran
indicator
yang
dapat
penyelenggaraan
Tugas
Umum Pemerintahan Kecamatan Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja. Tabel 4.3 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Antapani Kota Bandung Sasaran dari tujuan 1
a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik h. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan. Sasaran dari tujuan 2 a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan
demikian
Kecamatan
Antapani
Kota
Bandung
sedang
merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, Berdasarkan hasil reviu dan RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 62
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 63
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja sebelum reviu dan setelah reviu Kecamatan Antapani Kota Bandung SEBELUM REVIU NO
TUJUAN
SETELAH REVIU
TARGET KINERJA PADA TAHUN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2014
2015
2016
2017
2018
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
B
1. Meningkatny
Meningka tkan Kepuasan Masyarak at Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamata n dan Kelurahan
INDIKATOR KINERJA
a Kepuasan Masyarakat 1. Indeks Pelayanan Terhadap Pelayanan / Indeks Publik Prima Kepuasan di Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatny a kinerja penyelengga raan Tugas Umum Pemerintaha n Kecamatan
-
-
B
-
-
B
-
-
A
-
-
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai
71,25
82,2
82,7
83,5
84
-
2. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
-
3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
850
875
900
925
950
%
60
75
80
85
90
%
60
75
80
85
90
A
1. Persentase
2. Capaian Kinerja
TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan,
SATUA N
-
-
-
-
-
pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 2. Persentase waktu
pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 64
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
SEBELUM REVIU NO
TUJUAN
SETELAH REVIU
TARGET KINERJA PADA TAHUN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
(4)
INDIKATOR KINERJA 2014
2015
2016
2017
2018
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ketentraman dan ketertiban serta pelayanan
(10)
SATUA N
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014
2015
2016
2017
2018
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
%
25
50
75
100
100
%
30,77
51,92
65,38
78,85
92,31
%
53,33
66,66
80
93,33
100
Rasio
1,2:1
1,3:1
1,5:1
1,6:1
1,8:1
50
60
70
75,1
78
100
100
100
100
100
3. Persentase
Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 4. Persentase RW
Juara 5. Persentase Lembaga
kemasyarakatan Aktif 6. Rasio Anggota
Linmas 2
Meningkatk an Akuntabilita s Kinerja
3. Meningkatnya 3. Nilai AKIP akuntabilitas kinerja Kecamatan
Kecamatan
CC
CC
B
B
1. Nilai AKIP
A
Nilai
Kecamatan
4. Prosentase
temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
5. Tertib administrasi barang/asset daerah
100% 100% 100% 100%
100%
2. Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100%
%
100%
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 65
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah pemerintah berkewajiban
membangun
sebuah
kekuatan
aparatur
yang
mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah. Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi dasar bagi pencapaian misi Kecamatan Antapani dengan aparat yang profesional. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kinerja
aparatur
pemerintah
harus
dapat
diukur
dengan
parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan
masyarakat.
Keterlibatan
aktif
masyarakat
dalam
mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintah yang akuntabel. Tujuan pertama berkaitan dengan Membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil) dengan sasaran pertama yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai A pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 20132018.
Sasaran
kedua
yaitu
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dengan indikator Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dengan target skala tinggi pada tahun 2017 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Tujuan kedua berkaitan dengan Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 66
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan target nilai A pada tahun 2018 sesuai dengan target RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, dengan indikator
Prosentase
temuan
BPK
/
Inspektorat
yang
ditindaklanjuti dengan target 100% dalam rangka mendukung agenda Walikota Bandung road to WTP 2015, Tertib administrasi barang / aset daerah
dengan target 100% dalam rangka
mendukung agenda Walikota Bandung road to WTP 2015. Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Antapani Kota Bandung 20132018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Antapani Kota Bandung.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 67
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
4.4
Strategi dan Kebijakan SKPD
4.4.1 STRATEGI 1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif
dan efesien dalam rangka Meningkatkan kinerja
aparatur Kecamatan dan Kelurahan. 3. Mengikutsertakan
aparatur
kecamatan/kelurahan
untuk
mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai). 4. Memperkuat
komitmen
seluruh
komponen
kecamatan
untuk
mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga. 5. Mempasilitasi
kerjasama
Lembaga/Organisasi
kemasyarakatan
dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat , tertata secara serasi. 6. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. 7. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat. 8. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan. 4.4.2
KEBIJAKAN
1) Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan. 2) Pelayanan
Prima
kepada
masyarakat
serta
mengkondisikan
lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 68
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
3) Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat. 4) Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasiskan potensi ekonomi kecamatan. 5) Mengupayakan
terjadinya
peningkatan
pelayanan
pemerintah
kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan,
pelaksanaan
serta
pengendalian
dan
pengawasan pembangunan. 4.4.3
Analisis SWOT Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien
maka dianalis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai yang
berkembang
dalam
organisasi
serta
situasi
dan
kondisi
lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Kecamatan Antapani Kota Bandung, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE)
4.4.3.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan/Strenght (S) 1. Sumber daya aparatur di Kecamatan Antapani memiliki sumber daya yang handal dan berkualitas. 2. Adanya Program Kerja Kecamatan yang tersusun sistematis. 3. Tersedianya
dukungan
anggaran
dari
APBD
yang
berkesinambungan dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya 4. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor ( baik perangkat keras maupun perangkat lunak ). RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 69
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
5. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kecamatan Antapani Kota Bandung. 4.4.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Kelemahan/Weakness (W) 1.
Secara Kuantitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik masih kurang
2.
Adanya Kelurahan yang belum memiliki kantor pemerintahan yang permanen (masih mengontrak)
3.
Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi
sumber
daya
dalam
mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. 4.
Belum
optimalnya
sistem
pengendalian
internal
dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 5.
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi
b. Peluang (Oportunity) Faktor – faktor peluang tersebut antara lain : 1. Kepemimpinan berintegritas
Camat sehingga
yang
visioner,
menciptakan
berkomitmen pembangunan
dan yang
berpatisipatif di Kecamatan Antapani; 2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 3. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); 4. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 –
2025
yang
merupakan
pedoman
bagi
perencanaan
pembangunan di Kota Bandung;
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 70
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
5. Peraturan Daerah Kota Bandung no.06 tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 6. Peraturan Walikota Bandung No.250 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. c. Ancaman (Threatness) Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain : 1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 3. Rendahnya daya beli masyarakat. 4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima. 5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat. 6. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan; 7. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti
penting
dari
proses
perencanaan
pembangunan
parsitipatif; Dengan melihat faktor – faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Antapani Kota Bandung, adalah terdiri dari : 1. Terpenuhinya
sarana
dan
prasarana
yang
dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari. 2. Adanya
dukungan
dana
yang
memadai
dan
berkesinambungan. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 71
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. 4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen
yang
kuat
terhadap
tujuan
organisasi
serta
memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan. 6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai. 7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur. 8. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta. 9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan. Sesuai dengan hasil identifikasi lingkungan strategis dalam tabel di atas, maka setiap faktor baik internal maupun eksternal diberikan pembobotan dan rating untuk mendapatkan scoring masingmasing faktor yang dituangkan dalam Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFI) sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. 4.4.4 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 72
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
1.
Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O) a. Meningkatkan
kualitas
Sumber
Daya
Aparatur
dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik b. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat c. Mendayagunakan
sarana
dan
prasarana
untuk
mendorong
peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan d. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung manajemen pemerintah Kecamatan 2.
Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T) a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dengan memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah serta penerapan sistem informasi teknologi dalam memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat. b. Pengembangan inovasi dan kreatifitas warga dan fasilitasi usaha sektor Koperasi dan UKM c. Pengembangan
pembangunan
infrastruktur
yang
berbasis
lingkungan. 3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O) a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif. b. Kinerja manajemen pemerintah Kecamatan melalui Sumber Daya Aparatur, kewenangan,
peningkatan
SOP, penerapan standar
pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik. c. Mengusulkan untuk pembangunan Kantor Pemerintahan yang permanen disertai dengan usulan pembiayaannya.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 73
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T) a. Perbaikan
manajemen
peningkatan
pelayanan
pelayanan
publik
publik dalam
dilakukan rangka
melalui
memberikan
kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan, untuk memenuhi Standar Mutu ISO b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui
kegiatan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh
Kecamatan
Antapani
Kota
Bandung
dalam
melaksanakan
pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam periode 2013 - 2018, sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 4.6 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Antapani Kota Bandung Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Antapani 2. Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat
Strategi Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarkat (ST)
Kebijakan
Meningkatkan Peran kecamatan dan kelurahan
Meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 74
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Sasaran
3.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
Strategi peranserta masyarakat dalam pembangunan (WO) Memanfaatkan koordinasi dengan instansi pemerintah Kota untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan (WO)
Kebijakan
Mengembangkan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Antapani Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013 - 2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 75
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Antapami selama 5 tahun ke depan (2013-2018) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Antapani. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Antapani akan menunjang tercapainya visi dan misi Kota Bandung selama 5 tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi
pemerintah
ataupun
masyarakat
yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Antapani adalah sebagai berikut. PROGRAM A. Pelayanan Administrasi Perkantoran B. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan C. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 76
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
E. Peningkatan Disiplin Aparatur F. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan G. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan KEGIATAN Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor. 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 10. Penyediaan peralatan rumah tangga. 11. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan. 12. Penyediaan bahan logistik kantor. 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pengadaan mebeleur 3. Pengadaan Gedung Kantor 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional 5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 77
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
7. Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional. 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan pakaian KORPRI. 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : 1. Fasilitasi
peningkatan
perekonomian
masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan. 2. Fasilitasi
peningkatan
kualitas
kehidupan
pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan. 3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 4. Peningkatan
kualitas
penanganan
ketentraman
dan
ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 4. Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan. 5. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 78
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Program
: Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Kegiatan : 1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 3. Kegiatan
Fasilitasi
Pemberdayaan
Lingkup
Karang
Taruna 4. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 79
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Antapani Kota Bandung Indikator kinerja Program (Outcomes) Tujuan
1 Meningkatka n Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Kode
4 1.20.1.20. 20.06
Program dan Kegiatan
5
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
Dan Kegiatan
Tahun - 1
Tahun ke - 2
Tahun ke - 3
Tahun ke - 4
Tahun ke - 5
(Output)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
6
7
Nilai Evaluasi AKIP
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
Target
Rp.
16
17
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
CC = 55
CC = 60
B= 65,1
B =70,1
Lokas i
20
21
Kec. Antapa ni
Kec. Anta pani
Kec. Antapa ni
Kec. Anta pani
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstran Kecamatan Targ Rp. et 18
19
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.20.1.20.20 .06.01
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penan ggung jawab
A= 75,1
A= 75,1
- Renstra 1 Dok - Renja 1 Dok
14,125, 000
1 Dok
-
1 Dok
-
1 Dok
-
1 Dok
-
- LAKIP 1 Dok Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
1.20.1.20. 20.06.02
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya Laporan Realisasi Semesteran Kecamatan Tersedianya laporan prognosis dan realisasi
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
WDP
11,000, 000
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
WDP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 80
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung Tertib administrasi barang / aset daerah
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Kecamatan
1.20.1.20. 20.05
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Meningkatny a pengetahuan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20. 20.05.04
Kegiatan : Pembinaan Kinerja Aparatur
Terlaksanany a Pembinaan Apartur Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20. 20.03
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatny a Disiplin Aparatur
1.20.1.20. 20.03.02
Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya akan kebutuhan pakaian dinas
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya kebutuhan akan pakaian adat daerah dan hari hari tertentu Tersedianya kebutuhan akan pakaian KORPRI
1.20.1.20. 20.03.05
1.20.1.20. 20.03.0
1.20.1.20. 20.01
1.20.1.20. 20.01.02
3. Pengadaan Pakaian KORPRI
Program : 1.Pelayanan Adm. Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik
WDP
12,675, 000
WTP
13,695, 000
WTP
15,064, 500
WTP
16,570, 950
WTP
18,228, 045
58 org
66,000, 000
58 org
72,600, 000
58 org
79,860, 000
58 org
87,846, 000
58 org
96,630, 600
58 org
72,000, 000
58 org
79,200, 000
58 org
87,120, 000
58 org
95,832, 000
58 org
105,415 ,200
58 org
39,300, 000
58 org
43,230, 000
58 org
47,553, 000
58 org
52,308, 300
58 org
57,539, 130
58 org
-
58 org
-
58 org
-
58 org
-
58 org
-
12 bulan
65,058, 300
12 bulan
66,000, 130
12 bulan
72,600, 143
12 bulan
79,860, 157
12 bulan
87,846, 173
WTP
Terpenuhiny a kebutuhan adm. Perkantoran Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, surat kabar
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 81
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung 1.20.1.20. 20.01.05
2. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.20.1.20. 20.01.06
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, surat kabar Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional
13 bulan
12,000, 000
13 bulan
13,200, 000
13 bulan
14,520, 000
13 bulan
15,972, 000
13 bulan
17,569, 200
kendar aan dinas operas ional
8,000,0 00
kendar aan dinas operas ional
8,800,0 00
kendar aan dinas operas ional
9,680,0 00
kendar aan dinas operas ional
10,648, 000
kendar aan dinas operas ional
11,712, 800
orang / 12 bulan
62,400, 000
orang / 12 bulan
30,000, 000
orang / 12 bulan
33,000, 000
orang / 12 bulan
36,300, 000
orang / 12 bulan
39,930, 000
12 bulan
38,000, 000
12 bulan
41,800, 000
12 bulan
45,980, 000
12 bulan
50,578, 000
12 bulan
55,635, 800
12 bulan
36,000, 000
12 bulan
39,600, 000
12 bulan
43,560, 000
12 bulan
47,916, 000
12 bulan
52,707, 600
1.20.1.20. 20.01.08
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
1.20.1.20. 20.01.10
5. Penyediaan Alat tulis kantor
1.20.1.20. 20.01.11
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan ATK dan Materai Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaa n
1.20.1.20. 20.01.12
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan penerangan kantor
12 bulan
14,600, 000
12 bulan
16,060, 000
12 bulan
17,666, 000
12 bulan
19,432, 600
12 bulan
21,375, 860
1.20.1.20. 20.01.14
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga
12 bulan
19,700, 000
12 bulan
21,670, 000
12 bulan
23,837, 000
12 bulan
26,220, 700
12 bulan
28,842, 770
1.20.1.20. 20.01.13
9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan kantor dan Penggunaan teknologi melalui server/ jaringan Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum rapat
12
437,900 ,000
13 bulan
268,544 ,000
13 bulan
295,398 ,400
13 bulan
324,938 ,240
13 bulan
357,432 ,064
12 bulan
65,500, 000
12 bulan
67,000, 000
12 bulan
73,700, 000
12 bulan
81,070, 000
12 bulan
89,177, 000
1.20.1.20. 20.01.17
9. Penyediaan makanan dan minuman rapat
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 82
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung 1.20.1.20. 20.01.18
Tersedianya Laporan Keuangan yang Akuntabel
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Kecamatan
1.20.1.20. 20.02
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah
Tersedianya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultansi luar daerah
Program : 2.Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatny a Sarana dan Prasarana apratur Kecamatan
5 kali
116,000 ,000
1 Kelura han
1,500,0 00,000
5 kali
90,000, 000
5 kali
101,700 ,170
1 kecam atan dan 4 Kelura han
99,000, 000
5 kali
108,900 ,000
5 kali
119,790 ,000
111,870 ,187
1 kecam atan dan 4 Kelura han
123,057 ,206
1 kecam atan dan 4 Kelura han
135,362 ,926
121,220 ,770
1 kecam atan dan 4 Kelura han
133,342 ,847
1 kecam atan dan 4 Kelura han
146,677 ,132
Kegiatan : 1.20.1.20. 20.02.03
1.20.1.20. 20.02.05
1.20.1.20. 20.02.10
1. Pengadaan Gedung Kantor
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pengadaan Mebeulair
Tersedianya Gedung Kantor Kelurahan Antapani Wetan Tersedianya peralatan dan perlengkapa n kantor yang memadai Tersedianya Mebeulair yang memadai
1.20.1.20. 20.02.21
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah Dinas
terpeliharan ya rumah dinas Camat
1.20.1.20. 20.02.22
4. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terpeliharan ya gedung kantor
1.20.1.20. 20.02.24
5. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharan ya kendaraan dinas operasional
1 kecam atan dan 4 Kelura han
190,600 ,000
1 kecam atan dan 4 Kelura han
1 kecam atan dan 4 Kelura han
130,200 ,700
1 kecam atan dan 4 Kelura han
110,200 ,700
1 kecam atan dan 4 Kelura han
1 unit
175,000 ,000
1 unit
179,000 ,000
1 unit
196,900 ,000
1 unit
216,590 ,000
1 unit
238,249 ,000
7 unit
595,000 ,000
7 unit
500,000 ,000
7 unit
550,000 ,000
7 unit
605,000 ,000
7 unit
665,500 ,000
307,000 ,000
33 unit kendar aan dinas operas ional
337,700 ,000
38 unit kendar aan dinas operas ional
371,470 ,000
38 unit kendar aan dinas operas ional
408,617 ,000
38 unit kendar aan dinas operas ional
449,478 ,700
33 unit kendar aan dinas operas ional
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 83
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
1.20.1.20. 20.30
Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatny a Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM = 68
1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)
6 kegiata n
80,821, 000
6 kegiata n
60,000, 000
6 kegiata n
66,000, 000
6 kegiata n
72,600, 000
6 kegiata n
79,860, 000
2. Fasilitasi Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Kepuasan masyarakat thd fasilitasi / pelayanan SKTM (Bawaku Cerdas/sekol ah) dan Pelayanan SKM (Bawaku Sehat) dan Rekomendasi proposal % Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyaraka tan, dll Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi % TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan % posyandu aktif se Kecamatan
8 kegiata n
615,700 ,000
9 kegiata n
540,000 ,000
10 kegiata n
594,000 ,000
10 kegiata n
653,400 ,000
10 kegiata n
718,740 ,000
IKM = 68,5
IKM = 69
IKM = 69,5
IKM = 70
Kegiatan :
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 84
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung 3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan
Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)
7 kewen angan
907,420 ,000
8 kewen angan
780,000 ,000
8 kewen angan
858,000 ,000
8 kewen angan
943,800 ,000
8 kewen angan
1,038,1 80,000
Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara) Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara) Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC) Jumlah RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 85
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan Jumlah Sumur Resapan
4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan
5. Fasilitasi peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Lubang Resapan Biopori Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam Terfasilitasin ya pembinaan di bidang Trantib, % Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat % Pelayanan adm. Pertanahan dan surat keterangan ahli waris tepat waktu
6 kali
46,000, 000
7 kali
40,000, 000
8 kali
44,000, 000
8 kali
48,400, 000
8 kali
53,240, 000
5 kali
1,112,4 00,000
5 kali
945,000 ,000
5 kali
1,039,5 00,000
5 kali
1,143,4 50,000
6 kali
1,257,7 95,000
Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 86
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung % Pelayanan adm. Pertanahan …….. Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan / fasilitasi Adm Pertanahan dan Ket. Waris 6. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependuduk an Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)
5 kali
170,000 ,000
6 kali
135,000 ,000
6 kali
148,500 ,000
6 kali
163,350 ,000
7 kali
179,685 ,000
RW
5,900,0 00,000
RW
6,490,0 00,000
RW
7,139,0 00,000
RW
7,852,9 00,000
% Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP) Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang JUARA (Jujur, Unggul, Amanah, Ramah dan Adil)
Meningkat nya pemberday aan masyarakat
Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarak atan kelurahan (LKK)
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM
100,000,000 100,000,000
PKK Kelura han Karan g Tarun a LPM Kelura han
100,000,000
100,000,000
400,000 ,000 400,000, 000 400,000, 000
PKK Kelura han Karan g Tarun a LPM Kelura han
440,000 ,000 440,000 ,000 440,000 ,000
PKK Kelura han Karan g Tarun a LPM Kelura han
484,000 ,000 484,000 ,000 484,000 ,000
PKK Kelura han Karan g Tarun a LPM Kelura han
532,400 ,000 532,400 ,000 532,400 ,000
JUML AH 6,920,4 00,000
11,700, 000,000
12,870, 000,000
14,157, 000,000
15,572, 700,000
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 87
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci programprogram utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Kecamatan Antapani Kota Bandung berdasarkan 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif, sebagai berikut : Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN Sasaran
Program
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1. Meningkatnya 1. Program peningkatan peran Kualitas Pelayanan kecamatan dan kelurahan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Antapani
1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasayarakatan Kecamatan dan Kelurahan 3. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamata dan Kelurahan 4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatn dan Kelurahan 5. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 6. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penyediaan jasa surat menyurat. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Penyediaan alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 88
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Sasaran
Program
(1)
(2)
Kegiatan (3)
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dan penggandaan. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan peralatan rumah tangga. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan. Penyediaan bahan logistik kantor. Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Opersional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Pengadaan pakaian KORPRI. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
29. KegiatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 31. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 89
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
5.2.
INDIKATOR KINERJA Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman
untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan
berpedoman
indikator
kinerja,
maka
pengelolaan
dan
pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Antapani berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri
sekurang
kurangnya
menggunakan
indikator
keluaran.
Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Antapani disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. 5.3.
KELOMPOK SASARAN Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan
Antapani adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen
masyarakat
yang
terlibat
dan
berkepentingan
terhadap
perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Antapani, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2013 - 2018. 5.4.
PENDANAAN INDIKATIF Pendanaan
kegiatan
pembangunan
yang
dilaksanakan
oleh
Kecamatan Antapani bersumber pada dana APBD Kota Bandung.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 90
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pelaksanaan
kegiatan
Kecamatan
Antapani
bersama
dengan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2013 - 2018 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Antapani dalam rangka
mendukung
keberhasilan
pembangunan
2013
-
2018
sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut : 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih, 2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah, 3. Meningkatnya
kemampuan
dan
kemandirian
daerah
dalam
mendukung pembangunan daerah, 4. Menguatnya
kelembagaan
lokal
yang
mampu
mengakomodasi
tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, 5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, 6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Antapani tercantum dalam tabel di bawah ini.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 91
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Antapani Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
NO
(1)
Indikator RPJMD yang menjadi acuan
(2)
Tahun 1
Tahun 2
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
71,25
82,2
82,7
83,5
84
5. Persentase Keluhan/ pengadu an pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
100
100
100
100
100
6. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
850
875
900
925
950
60
75
80
85
90
60
75
80
85
90
25
50
75
100
100
30,77
51,92
65,38
78,85
92,31
53,33
66,66
80
93,33
100
12. Rasio Anggota Linmas
1,2:1
1,3:1
1,5:1
1,6:1
1,8:1
3. Nilai AKIP Kecamatan
50
60
70
75,1
78
100
100
100
100
100
INDIKATOR KINERJA
(3)
4. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
1.
Meningkatka n Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Tahun 3 Tahun 4
Tahun 5
7. Persentase pelayanan
administrasi kependudukan tepat waktu 8. Persentase waktu
pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 9. Persentase Kelurahan yang
memenuhi standar kriteria baik 10. Persentase RW Juara 11. Persentase Lembaga
kemasyarakatan Aktif
2
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
4. Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 92
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
BAB VII PENUTUP
Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator
kinerja
yang
digunakan
dalam
pengukuran kinerja pelaksaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi : (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak. Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator
hasil
adalah
sesuatu
yang
mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 93
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya
Penyusunan
Rencana
Stratejik
ini
merupakan
pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2013 - 2018. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatankegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Antapani Kota Bandung. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Antapani. Meskipun rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program
dan
kegiatan
yang
direncanakan,
namun
dalam
pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah tingkat atas dan kebutuhan masyarakat yang menKelurahank. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis
ini,
mustahil
dapat
dicapai
tanpa
dibarengi
dengan
koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 94
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kota Bandung insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat. Bandung,
20 Juni 2014
CAMAT ANTAPANI,
Drs. ACA HERWANSYAH
NIP. 19580216 198101 1 003
RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 95
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN ANTAPANI
Jl. AH Nasution No 14 Bandung
.................................................................................. ..................................................................................
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG TAHUN 2013 - 2018
KECAMATAN ANTAPNI KOTA BANDUNG TAHUN 2013 RENSTRA Kecamatan Antapani Kota Bandung 2013 - 2018 96