BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Transportasi merupakan suatu system yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam system transportasi baik sarana, prasarana maupun pergerakan, antara lain : kelaikan, sertifikasi, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lain. Sistem transportasi nasional harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi serta mendukung pengembangan wilayah. Dalam pengembangan transportasi, Pemerintah mempunyai peranan sebagai Pembina sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan system transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang kurang berkembang. Penyedia jasa transportasi
mempunyai peranan untuk menyelenggarakan
transportasi yang didukung oleh perangkat dan sumber daya manusia. Ditinjau dari subyek yang menyelenggarakan transportasi, penyediaan jasa transportasi dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi maupun penyediaan jasa transportasi untuk kepentingan sendiri yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa transportasi yang dihasilkannya. Hasil pembangunan transportasi yang mampu menunjang upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi dengan jaringan transportasi yang semakin berkembang, perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan akibat makin meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.
1
Setelah memasuki era reformasi, kebijakan dan strategi pembangunan di daerah
mengalami
pemerintahan
yang
perkembangan
dalam
didesentralisasikan.
suatu
Daerah
lingkungan harus
administrasi
memperbaiki
cara
merencanakan dan membangun sarana prasarana transportasi agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, lebih bertanggungjawab dan mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat yang terlibat. Perubahan cara pikir merupakan suatu pergeseran yang sangat penting dalam pembangunan didaerah, tidak sekedar ditujukan pada perbaikan fisik prasarana dan sarana yang ada. Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai letak strategis berimplikasi dengan daerahnya menjadi kawasan pertumbuhan cepat, seperti Kawasan Handil Bakti khususnya dan Kecamatan Alalak Umumnya. Potensi lokasi dengan aksebilitas tinggi menyebabkan aktivitas ekonomi yang meningkat pada gilirannya menarik penduduk untuk berdomisili pada kawasan tersebut. Apalagi Kota Marabahan kedepannya sangat prosfektif bila jalan tembus Margasari selesai dikerjakan didukung dengan konsep KTM (Kota Terpadu Mandiri) yang sudah diprogramkan, semua itu akan bermuara pada peningkatan perekonomian secara keseluruhan. Pola
pertumbuhan,
baik
secara
alami
maupun
terencana
(pengembang/developer) akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal untuk melayani penduduk setempat, juga berkembang pula kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan. Seiring perkembangan pembangunan yang semakin pesat diiringi jumlah penduduk yang terus naik, untuk mengatasinya membutuhkan sarana umum yang memadai. Pada daerah yang pertumbuhannya cepat, biasanya kalau perencanaannya kurang matang terhadap tata letak, termasuk atas sarana prasarana Perhubungan. Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang sampai saat ini masih tertinggal dalam hal pembangunan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Selatan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya melakukan percepatan diberbagai program dan kegiatan pembangunan, khususnya di Bidang Transportasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kemajuan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah sangat cepat dan harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut merupakan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya penyelenggaraan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala telah menyusun Rencana Induk Pengembangan e-Government di Kabupaten Barito Kuala.
2
Penyusunan rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Barito Kuala dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan, sehingga mampu peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.
1.2. Landasan Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
menjadi
pertimbangan
untuk
meningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan perkembangannya. Dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Komunikasi dn informatika Kabupaten Barito Kuala adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor. 16 Tahun 2010 tanggal 24 Nopember 2012. Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan Komunikasi dan informatika dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di Perhubungan
Komunikasi dan
informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab
diselenggarakan
kepada
berdasarkan
Kepala landasan
Daerah
melalui
operasional
Sekretaris
peraturan
Daerah,
perundangan-
undangan di bidang transportasi serta peraturan perundang-undangan lain terkait. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017 didasarkan pada : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan; 6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3
9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 17. Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang ……; 20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program penguraiannya lebih operasional oleh seluruh satuan kerja sesuai tugas pokok dalm program kerja sebagai dokumen perencanaan. Renstra Kabupaten Barito Kuala sebagai dokumen perencanaan merupakan gambaran umum tentang pembangunan Kabupaten Barito Kuala selama jangka waktu 5 tahun mendatang. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala harus tersistem di dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah itu sendiri.
4
Pembangunan nasional akan tercapai tujuannya apabila terjadi integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD, antar daerah, daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.
1.3. Maksud dan Tujuan Agar menjamin kesinambungan dan konsistensi penganggaran, perencanaan
pelaksanaan untuk
dan
menentukan
pengawasan tindakan
dalam perencanaan,
pembangunan mendatang
daerah,
perlu
disamping
perlu
mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang tersedia. Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten barito Kuala Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas perairan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, serta bimbingan keselamatan dan penertiban, analisa daerah rawan kecelakaan dan program penanggulangan kecelakaan dan program penenggulangan kecelakaan lalu lintas perairan. 2. Menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta bimbingan keselamatan dan penertiban lalu lintas, pembinaan manajemen angkutan khusus dan pembinaan teknis sarana dan prasarana. 3. Tersedianya moda transportasi darat pedesaan untuk kelancaranan angkutan hasil pertanian 4. Pengendalian dan pengawasan angkutan batu bara pada Pelabuhan Khusus 5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dan informatika. 6. Mempersiapkan database untuk pembangunan dan pengembangan system informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam kerangka pelaksanaan e-Government di Kabupaten Barito Kuala. 7. Mempersiapkan sarana dan prasarana baik fisik maupun nonfisik bidang komunikasi dan informatika. 8. Memberikan sosialisasi / bimbingan teknis / workshop di bidang pembangunan dan pengembangan system informasi. 9. Meningkatnya pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil sektor Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 bertujuan untuk mewujudkan transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan.
5
1.4 Sistematika Penulisan Dalam
penyusunan
Renstra
Dinas
Perhubungan
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus dan akan mempermudah pelaksanaan program yang ditetapkan dalam renstra itu sendiri. Adapun sistematika penulisan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri diatas disusun sebagai berikut :
BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Hubungan Renstra Dinas dengan RPJM dan Rentra Lainnya
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dishubkominfo 2.2. Sumber Daya Dishubkominfo 2.3. Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Dishubkominfo BAB III.
ISU – ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini 3.2. Kondisi Yang Diinginkan Dan Diproyeksikan Kedepan BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan 4.3. Strategi 4.4. Kebijakan BAB V.
PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD 5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
BAB VI.
MATRIK
DAFTAR
INDIKATOR
KEGIATAN TAHUN 2012 - 2017 BAB VII.
PENUTUP
6
PROGRAM DAN
1.5. Hubungan Renstra Dinas dengan RPJM dan Rentra Lainnya Penyusunan Renstra dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pastisipatif, transparansi dan bertanggung jawab, mengacu kepada pedoman, mengacu kepada pedoman penyusunan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala serta Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Visi dan Misi yang digunakan merupakan kelanjutan dan pengembangan dari pencapaian periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Sesuai dengan prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders diberbagai Instansi tingkat kabupaten dan kecamatan.
RPJM NASIONAL
RPJMD PROV. KALSEL
RPJPD KAB. BATOLA
RPJMD KAB. BATOLA TH. 2012 - 2017
RTRW KAB. BATOLA RENSTRA SKPD 2012 - 2017
TOLA
RTRW PROV. KALSEL
RKPD KAB. BATOLA
7
RENJA SKPD TAHUN 2013
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dishubkominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika
mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Perhubungan Komunikasi dan informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi : a. Perumusan
dan
penyusunan
kebijakan
teknis
dibidang
perhubungan
komunikasi dan informatika. b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan Komunikasi dan informatika Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan. c. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas angkutan sungai dan laut. d. Penentuan persyaratan teknis sarana dan prasarana perhubungan komunikasi dan informatika. e. Pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana perhubungan komunikasi dan informatika. f. Pengendalian operasional lalu lintas perhubungan dan komunikasi g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perhubungan dan komunikasi.
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada Gambar Organisasi Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala berikut ini :
8
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM & KEPE GAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG LLAJ
BIDANG LLAS DAN LAUT
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
SEKSI LALU LINTAS SUNGAI DAN LAUT
SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA
SEKSI KESELAMATAN, SARANA DAN PRASARANA
SEKSI ANGKUTAN JALAN
SUBBAG PROGRAM & KEUANGAN
SEKSI ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT
SEKSI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI SARANA KOMUNIKASI DISEMINASI INFORMATIKA
UPTD
2.2. Sumber Daya Dishubkominfo Adapun susunan kepegawaian dan perlengkapan yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010
Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut a. Kepala Dinas b. Sekretaris
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
9
c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kepala Seksi Angkutan Jalan
Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan
d. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut
Kepala Seksi Lalu Lintas sungai dan Laut
Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Laut
Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana
e. Kepala Bidang Komunikasi
Kepala Seksi Telekomunikasi dan informatika
Kepala Seksi Sarana komunikasi diseminasi informatika
f. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian
Kepala Seksi Operasi dan Pelaporan
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan
g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebanyak 64 orang. Hal ini dapat dilihat pada daftar nominatif pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (Terlampir) Jumlah sungai yang dapat dilayari di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:
No.
NAMA SUNGAI
PANJANG (KM) 3 173
ALUR SUNGAI LEBAR (M) KEDALAMAN MAKS. 4 5 400 12
1 1.
2 SUNGAI BARITO
2.
SUNGAI PULAU PETAK
25
300
10
3.
ANJIR TALARAN
20
20
0.8
4.
SUNGAI NEGARA
8
300
10
5.
KANAL BARAMBAI
15,500
20
0,8
6.
KANAL BAMBANGIN
27,900
20
0,8
7.
ANJIR SERAPAT
14
50
2,3
8.
ANJIR TAMBAN
17
60
1,1
9.
KANAL TABUNGANEN
22,500
20
0,8
10.
SUNGAI GAMPA
20
20
0,6
11.
SUNGAI TARANTANG
6
6
0,8
10
Adapun sungai-sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alur transportasi yang memiliki nilai ekonomi yaitu : a. Sungai Barito b. Sungai Negara c. Anjir Talaran d. Anjir Serapat e. Anjir Tamban
Jumlah dermaga sungai di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut : No. 1 1.
Nama Dermaga 2 KURIPAN
TAHUN 3 1999
FUNGSI 4 Turun Naik Penumpang/Barang “
2.
MARABAHAN
1999
3.
TABUKAN
1999
4.
UJUNG PANTI
1999
“
5.
ANJIR MUARA
1999
“
6.
ANJIR PASAR
1999
“
7.
TAMBAN MUARA
1999
8.
MEKARSARI
2005
9.
BELAWANG
2001
“
10.
HANDIL BAKTI
2001
“
11.
MANDASTANA
2001
“
12
TABUNGANEN MUARA
2005
“ “
“ “ “
“
Adapun jumlah dermaga penyeberangan di Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
LINTAS DERMAGA PENYEBERANGAN MUARA TAMBAN – MANTUIL SAKA KAJANG - BANJAR RAYA JELAPAT - I - ALALAK ALALAK BARU - BERANGAS SEI SELUANG - MURUNG KERAMAT BAMBANGIN - DANDA JAYA SEI GAMPA - PENDALAMAN BARU PANTANG - MUARA DADAHUP MARABAHAN - LEPASAN MURUNG RAYA - MARABAHAN
11
KETERANGAN ANTAR KABUPATEN ANTAR KABUPATEN ANTAR KABUPATEN DALAM KABUPATEN DALAM KABUPATEN DALAM KABUPATEN DALAM KABUPATEN DALAM KABUPATEN ANTAR KABUPATEN DALAM KABUPATEN DALAM KABUPATEN
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dishubkominfo 2.3.1 Tantangan Hambatan (kendala) yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran ada 2 (dua) hal, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.
Faktor Internal yaitu : 1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan. 2. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang handal dan professional. 3. Dana yang tersedia sangat terbatas.
Faktor Eksternal yaitu : 1. Sikap masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah. 2. Partisipasi (dukungan) masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perhubungan masih rendah. 3. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan serta pada usaha peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perhubungan.
2.3.2 Pengembangan pelayanan Sebagai usaha untuk mengatasi kendala – kendala tersebut diatas, langkah – langkah yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Barito Kuala adalah : 1. Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan sebagai upaya lebih meningkatkan pelayanan di sektor perhubungan. 2. Lebih meningkatkan kelancaran pelayanan di sektor perhubungan dalam usaha memberikan kepuasan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan program peningkatan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. 4. Meningkatkan operasional dan menggali sumber pendapatan baru disektor perhubungan untuk lebih meningkatkan PAD Kabupaten Barito Kuala. 5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
12
BAB III ISU – ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini Ditinjau dari letak geografisnya, Kabupaten Barito Kuala dipandang cukup strategis. Secara administrasi terdiri dari 17 Kecamatan, 195 Desa dan 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 mencapai 281.288 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,62 % pertahun. Dengan letak geografis dan potensi yang tersedia Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi sangat penting untuk peningkatan pertumbuhan dan kemampuan daerah. Suatu proses pembangunan, tergantung dari arah pembangunan itu sendiri yang berusaha untuk mengurangi kontribusi sektor pertanian guna dialihkan ke sektor-sektor lainnya yang dianggap lebih kompetetif. Namun begitu Keseluruhan perekonomian Kabupaten Barito Kuala didominasi dari sektor pertanian. Pengembangan system Transportasi merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam menunjang pengembangan wilayah, berfungsi sebagai jembatan penghubung fungsional dan spatial antar kegiatan social ekonomi di Kabupaten Barito Kuala. Melalui peningkatan aksesbilitas antara pusat-pusat pemukiman dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan jaringan jalan regional yang ada, membuka jaringan jalan regional baru dan peningkatan sarana transportasi darat. Sedangkan untuk daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat akan dikembangkan prasarana dan sarana melalui sungai. Dengan demikian keberadaan jaringan jalan di Kabupaten Barito Kuala merupakan factor penting yang akan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut, yang akan menunjang potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan potensi ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah secara spatial, maka direncanakan pola jaringan jalan yang pada prinsipnya mengintegrasikan satuan kawasan pengembangan tersebut dalam unit wilayah parsial, serta hubungnnya dalam skala wilayah yang luas dan menunjukan pola orientasi pemasaran. Dibidang teknologi informasi dan komunikasi diKabupaten Barito Kuala, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah menyusun Rencana Induk Pengembangan e-Government di Kabupaten Barito Kuala, yang diharapkan dapat menjadi acuan terhadap pembangunan dan perkembangan e-Government di Kabupaten Barito Kuala. Dan implementasi dari rencana induk tersebut telah dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017.
13
Beberapa infrastruktur dan sistem informasi telah terdapat di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Simda, Simpeg, Simduk, dll) namun belum terintegrasi dan masih bersifat masing – masih, sehingga terjadi pulau – pulau informasi.
3.1.1. Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor Kemajuan sektor transportasi dengan sarana dan prasarana pendukung yang ada merupakan sarana sangat vital untuk memudahkan kita akses ke berbagai sumber daya yang ada termasuk didalamnya adalah terminal Terminal untuk Kabupaten Barito Kuala yaitu Terminal Handil Bakti, Terminal Marabahan, Terminal Anjir Pasar KM 14 dan Terminal Tabukan. Untuk Terminal Handil Bakti untuk mobil mobil besar seperti halnya bus susah untuk masuk karena tempatnya kecil dan juga untuk memutar lebih lebih susah, kondisi kedepannya Terminal handil Bakti sangatlah tidak memungkinkan lagi dengan selesainya Jembatan Kayu Tangi II maka Jalan masuk dari Marabahan ataupun dari Kalteng menuju Banjarmasin akan melewati Terminal Handil Bakti yang arus lalu lintasnya sangat padat maka
kedepannya
perlu dicari solusi untuk
memindahkan Terminal Handil Bakti Ke tempat yang lebih strategis Begitu pula dengan Terminal Marabahan yang letaknya tepat ditengah tengah kota marabahan perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga ikut mempercantik kota marabahan Kantor Pengujian Kandaraan bermotor yang letaknya persis disamping Jembatan Kayu Tangi II tidak memungkinkan lagi melakukan pengujian di tempat itu maka
kedepannya
perlu dicari solusi untuk
memindahkannya
3.1.2. Transportasi Angkutan Sungai Peranan Angkutan Sungai di Kabupaten Barito Kuala masih sangat penting, mengingat jaringan jalan yang ada masih sangat terbatas, dalam hal ini belum dapat menghubungkan seluruh kota-kota yang ada apalagi antar kota Kecamatan dan Desa. Pada daerah-daerah pedalaman dimana prasarana jalannya yang layak digunakan oleh angkutan umum (penumpang/barang) belum ada, maka penggunaan transportasi sungai menjadi sangat dominant. Transportasi sungai tidak terbatas hanya berberan besar pada daerah hulu sungai saja, namun juga pada daerah Muara yang belum terjangkau oleh angkutan jalan.
14
Dengan demikian transportasi sungai di Kabupaten Barito Kuala mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang kelancaran arus angkutan penumpang dan barang. Sebagaimana halnya prasarana jalan, alur
sungai
juga
sangat
penting
perannya
dalam
menunjang
pengembangan sector-sektor pembangunan dan juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah.
3.1.3 Transportasi Angkutan Penyeberangan. Transportasi Angkutan Penyeberangan dalam system transportasi darat, berfungsi sebagai jembatan berjalan, yang dapat menghubungkan antar kota dalam Kabupaten dan antar Kabupaten. Perkembangan transportasi penyeberangan pada akhir-akhir ini seiring
dengan
kebutuhan
masyarakat
akan
jasa
transportasi
penyeberangan. Transportasi penyeberangan dapat dimanfaatkan untuk angkutan
penumpang
dan
kendaraan.
Disamping
itu
untuk
menghubungkan suatu daerah yang belum dapat dijangkau dengan jalan darat, Dermaga penyeberangan sangatlah penting perannya dalam menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya Seperti halnya untuk sekarang ini orang mau ke daerah hulu sungai bisa ditempuh dengan jalan darat walaupun hanya dengan menggunakan kendaraan roda 2
jarak tempuhnyanya pun lebih cepat dibandingkan
dengan jalan ke Banjarmasin menuju ke Hulu Sungai Begitu pula dengan daerah Tabukan menuju kapuas yang bisa ditempuh dengan jalan darat melalui Dermaga Penyeberangan Pantang Raya ke Muara Dadahup (kalteng) yang dulunya hanya bisa ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi sungai.
3.1.4. Rambu lalu lintas Pembangunan Sarana dan Prasarana di sektor Transportasi sangat menentukan bagi kemajuan suatu kawasan perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi ,dibalik upaya pengembangan sektor transportasi selama ini kita harus menyadari pentingnya aspek keselamatan manusia sebagai dasar pertimbangan utama dari semua upaya itu untuk memajukan sektor transportasi kita demi mencapai kesejahteraan hidup seluruh warga masyarakat. Banyak faktor penyebab tingginya kecelakaan transportasi yang mengancam keselamatan penguna jalan bahkan juga bisa menyebabkan kamatian.
15
Dalam hal ini faktor utamanya manusia perlunya rambu rambu lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga tingkat kecelakaan lebih menurun. Pemasangan rambu rambu lalu lintas saat ini hanya beberapa daerah yang bisa terpenuhi karena arus lalu lintasnya padat seperti kecamatan Alalak, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mandastana, Rantau Badauh, Cerbon dan Marabahan sedangkan Kecamatan lainnya belum bisa terpenuhi.
3.1.5. Sarana dan Fasilitas Komunikasi dan Informasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Barito Kuala masih minim, namun demikian di wilayah Kabupaten Barito Kuala terdapat 72 buah menara telekomunikasi dari 7 (tujuh) operator penyedia jasa telekomunikasi. (Daftar Terlampir). Beberapa sistem informasi juga telah terdapat di Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Pembangunan dan pengembangan e-Government juga telah termuat didalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2012 – 2017.
3.2. Kondisi Yang Diharapkan 3.2.1. Peningkatan Terminal dan Pembangunan Pengujian Kendaraan Bermotor Dengan selesainya Jembatan Kayu Tangi II Jalan masuk dari Marabahan ataupun dari Kalteng menuju Banjarmasin akan melewati Terminal Handil Bakti maka
perlu dicari solusi untuk memindahkan
Terminal Handil Bakti Ke tempat yang lebih strategis Tempat strageis untuk memindahkan Terminal Handil Bakti letaknya di Jalan Lingkar Utara yang mana mobil dari kalteng atau pun dari Marabahan menuju Banjarmasin ataupun menuju luar kota bisa masuk Ke Terminal dan Kantor Perngujian Kendaraan Bermotor berada di sampaing Terminal dan dalam hal ini perlu dukung dengan biaya yang relatif sangat besar seperti halnya pembebasan tanah dan pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang , Terminal marabahan perlu juga di tingkatkan lagi dengan cara pengaspalan dan juga pembangunan sarana dan parasarananya Untuk Perngujian Kendaraan Bermotor Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Perhubungan siap membantu peralatannya dan Pemerintah Daerah perlu menyiapkan lahan untuk pembebasan tanah.
16
3.2.2.
Pemeliharaan/Rehab Dermaga Penyeberangan Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kondisi Dermaga Penyeberangan yang sudah ada perlu adanya Pemeliharaan dan Rehabilitasi sehingga lebih terawat dan diperlukan juga dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, antara lain : -
Dermaga
Penyeberangan Pantang Baru – Muara dadahup
(kalteng) -
Dermaga Penyeberangan Marabahan -lepasan.
-
Dermaga Penyeberangan Pendalaman baru - sei gampa
-
Dermaga Penyeberangan Bambangin – murung keramat
-
Dermaga Penyeberangan Sei Seluang – patih Salerat
-
Dermaga Penyeberangan Alalak - Jelapat Baru
-
Dermaga
Penyeberangan Handil Subarjo – Kuin (Kodya
Banjarmasin). -
Dermaga Penyeberangan Saka Kajang – Banjar Raya (kodya Banjarmasin)
-
Dermaga
Penyeberangan Muara Tamban – Mantuil (Kodya
Banajrmasin ).
3.2.3. Penambahan rambu lalu Lintas Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas disamping faktor manusia dan perlu adanya rambu rambu lalu lintas. Faktor manusia yaitu dengan mangadakan penyuluhan/sosialisasi terhadap masyarakat, pengusaha sopir/ juru mudi untuk memahami pentingnya keselataman lalu lintas sehingga keselamatan penguna jalan lebih meningkat dengan memahahi Rambu rambu lalu lintas baik Rambu Petunjuk, Peringatan maupun Rambu Larangan dan juga Peralatan Keselamatan Penumpang. Penambahan rambu lalu lintas sangatlah penting untuk menambah maupun mengganti rambu – rambu yang ada dan juga Penambahan dan Pemeliharaan warning light dan trafig light sehingga keselamatan bagi pengguna jalan lebih terjamin.
3.2.4. Pembangunan Sarana dan Fasilitas Komunikasi dan Informasi Dengan telah adanya Rencana Induk Pengembangan e-Government di Kabupaten Barito Kuala, diharapkan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat lebih terarah dan terencana. Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut :
17
1. Menjadikan local government (Pemerintah Kabupaten Barito Kuala) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database kabupaten, dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terkoneksi dalam satu Network Operating Center (NOC). 2. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang komunikasi dan informasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan. 3. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat serta komunitas IT di Kabupaten Barito Kuala. 4. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat kelurahan guna penjaringan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien. 5. Penyebaran dan pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah. 6. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang meliputi Sistem Aplikasi SKPD / e-Office baik yang berbasis intranet maupun internet. 7. Adanya payung hukum sebagai rgulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana teknologi informasi. 8. Penataan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Tata Ruang Menara Telekomunikasi. Sehingga penarikan retribusi terhadap menara telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi 4.1.1. V i s i Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan
segala
urusan
dan
kegiatan
dalam
rangka
penyelenggaaraan kegiatan Dinas Perhubungan dan Komunikasi . Visi dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Komunikasi dan Informasi Yang Handal Dan Profesional ”.
4.1.2. M i s i Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala yang merupakan acuan dalam pengambilan keputusan organisasi adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang Pembangunan Daerah dan Nasional sebagai usaha mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi. b. Mengembangkan budaya rasa memiliki oleh masyarakat akan arti pemeliharaan fasilitas perhubungan. c. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang kreatif, proaktif serta inovatif untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). d. Menata kembali peraturan perundang-undangan sektor perhubungan, komunikasi
dan
informatika
berkaitan
dengan
perkembangan
lingkungan strategis dan mitra kerja. e. Tersedianya moda transportasi darat pedesaan untuk kelancaranan angkutan hasil pertanian. f. Pengendalian dan pengawasan angkutan batu bara pada Pelabuhan Khusus. g. Membangun dan mengembangkan infrastruktur dan aplikasi pemerintah kabupaten yang terpadu dengan berbasis pada Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK).
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang merupakan penjabaran dari pernyataan Visi, yang mempunyai sifat idealistik dan jangkauan waktu jauh ke depan dan bersifat abstrak.
19
Berdasarkan Misi yang sudah disebutkan sebelumnya telah ditetapkan tujuan sebagai berikut : a. Menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat dan sungai serta bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas , pembinaan manajemen angkutan khusus dan pembinaan teknis sarana dan prasarana. b. Merubah perilaku masyarakat dalam memelihara fasilitas perhubungan. c. Mengoptimalkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dikalangan aparatur pemerintah. d. Menyediakan payung hukum sebagai landasan pelaksanaan kewenangan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. e. Menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas perairan yang berada dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, serta bimbingan keselamatan dan penertiban, analisa daerah rawan kecelakaan dan program penanggulangan kecalakaan lalu lintas sungai. f. Menciptakan penyelenggaraan sub sektor transportasi darat sebagai urat nadi perekonomian, yaitu menunjang, mendorong, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan masyarakat. g. Mencegah merosotnya kinerja penyelenggaraan sub sektor transportasi darat melalui peningkatan kinerja operasional, kualitas dan kuantitas pelayanan, keselamatan transportasi darat. h. Menyiapkan pengembangan dan pembinaan sistem informasi manajmen pemerintah daerah. i. Mengoptimalkan pengolahan data sebagai informasi yang mempunyai nilai strategis baik bagi pemerintah maupun swasta dalam pengambilan kebijakan. j. Terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan dengan prinsip GOOD GOVERNANCE, yang diindikasikan dengan pelayanan prima kepada masyarakat.
4.3. Sasaran dan Strategi Sasaran merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual , analisis realists, rasional dan komprehensif berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala adalah :
20
a. Terwujudnya kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat yang diindikasikan oleh tersedianya prasarana usaha jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra ekonomi dan wilayah perdesaan perkotaan. b. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan. c. Terlaksananya penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. d. Terlaksananya
peningkatan
SDM
aparatur
pemerintah
dalam
penguasaan dan pemanfaatan IPTEK. e. Terciptanya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien serta terjangkau oleh masyarakat. f. Terwujudnya pengawasan lalu lintas perairan. g. Terlaksananya
tata
kelola
pemeritahan
berbasis
elektronik
(e-Government) h. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana jalan dan sungai dengan memprediksi akan terjadi kenaikan jumlah kendaraan, arus penumpang untuk angkutan jalan dan sungai.
4.4. Kebijakan Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala adalah : a. Mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan sungai dan laut serta berupaya memperhatikan faktor keselamatan, kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat. b. Mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan berupaya memperhatikan faktor keselamatan, kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat. c. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. d. Pembangunan moda trasnportasi umum. e. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur telematika dalam rangka meningkatkan kemampuan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. f. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan layanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. g. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
21
h. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. i. Peningkatan tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Perhubungan dan Komunikasi.
22
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala mengagendakan kegiatan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 tahun untuk pencapaian visi yang dicanangkan. Secara umum menurut sifatnya program dan kegiatan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
5.1.1. Program dan Kegiatan bersifat rutin. Program dan kegiatan ini dasarnya melekat karena suatu instansi yang berperan dalam mendukung kerja administrasi, pengembangan sumberdaya aparatur, sarana prasarana instansi dan pelaporan kegiatan. Pada intinya kegiatan tersebut diatas pada suatu instansi akan berjalan baik jika program dan kegiatan yang bersifat rutin ini disusun baik. Adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang bersifat rutin adalah : a. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4. Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan bahan bacaan dan & peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari : 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor c. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, terdiri dari : 1. Pendidikan dan pelatihan formal
23
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
5.1.2. Program dan kegiatan bersifat spesifik Program dan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan tugas pokok, fungsi serta wewenang suatu instansi. Program dan kegiatan berkelanjutan pelaksanaannya dalam kurun
5 tahun agar dapat
mewujudkan visi yang dicanangkan. Adapun program dan kegiatan Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala adalah : Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan a. Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Rehab dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Program Peningkatan pelayanan angkutan a. Peningkatan disilpin masyarakat menggunakan amgkutan b. Monitoring evaluasai dan pelaporan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Pembangunan Halte bus Taxi gedung terminal
Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaan rambu - rambu lalu Lintas b. Pengadaan Marka Jalan Program Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah a. Kegiatan Pameran Program Pengembangan komunikasi, informasi dan mas media b. Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi 1. Pembangunan jaringan telematika 2. Pemeliharaan jaringan telematika 3. Pembangunan gedung pusat data dan pengembangan IT 4. Pengadaan perangkat pusat data dan pengembangan IT b. Pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi dan informasi c. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kominfo Program Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kominfo
24
Program kerjasam informasi dengan media massa a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraaan pemerintah daerah b. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD Pada dasarnya program dan kegiatan setiap SKPD selalu yang berorientasi pada pelayanan publik, antara satu SKPD dengan SKPD lainya saling punya keterkaitan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan saling menunjang. Bersinerginya program dan kegiatan antar SKPD akan menentukan keberhasilan mewujudkan Visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
25
BAB VI MATRIK DAFTAR INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 - 2017
Matrik Daftar Indikator Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017 (Terlampir)
BAB VII PENUTUP
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala salah satunya mempunyai kewajiban di bidang transportasi. Perubahan apapun yang terjadi terhadap peranan pemerintah pada dasarnya tidak merubah fungsi pemerintah sebagai pelayan publik atau masyarakat , hanya berubah dari sisi peranan yang akan diambil. Demikian pentingnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga sering dijadikan indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Pelayanan sektor publik yang dilakukan selain memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dengan baik
sudah barang tentu untuk memberdayakan
masyarakat serta membangun pencitraan dan kepercayaan masyarakat pada aparatur. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut perlu komitmen yang kuat untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. Demikian juga dengan program yang dijalankan tidak ada artinya apa-apa manakala pelayanan publik ternyata masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan good governance dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pelayanan publik yang akuntabel yaitu pelayanan prima sektor publik menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
26
