BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2008-2013 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Bandung Tahun 2008-2013. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Renstra

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8

Rencana Strategis (REVISI) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2009 - 2013

1

1.2.

LANDASAN HUKUM 1.

Undang

–

undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PErubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 2.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KEuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



2

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tetang Tatacara Pengendalia

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

13.

Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

tahun 2007 antara

tentang

Pemerintan,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.

Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunuan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun



3

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2010 – 2014;

20.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

21.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bandung;

22.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

24.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 25.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

26.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013.



4

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, dimaksudkan untuk

menyediakan

tolok

ukur

pelaksanaan

strategi

pembangunan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam

melaksanakan

tugasnya

untuk

menentukan

prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2008 – 2013

dapat

tercapai; 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan; 4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


5

Masyarakat

Kota

Bandung

dalam

turut

mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembanguanan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2008 – 2013, antara lain : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan masyarakat yang semakin kompleks; 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik; 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan; 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; 5. Memudahkan

semua

aspek

dan

para

pemangku

kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan; 6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima; 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika naskah Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung 20082013 disusun, sebagai berikut :



6

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan Renstra Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini berisi Tupoksi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, tantangan dan peluang SKPD.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini berisi identifikasi permasalahan, telaahan Renstra, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Strategis serta Penentuan Isu-isu berkaitan dengan Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

KEBIJAKAN Bab ini berisi visi-misi, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung BAB V

RENCANA

PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini berisikan uraian mengenai rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang berkaitan dengan Badan ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


7

Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung BAB VI

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini berisi uraian mengenai indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berkaitan

dengan

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung BAB VII

PENUTUP Bab ini berisi mengenai catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Renstra SKPD



8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1.1.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Rincian Tugas Merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan pada lingkup Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Perlindungan

Masyarakat

dan

Pemberdayaan

Masyarakat. 2. Rincian Fungsi a. Merumuskan kebijakan lingkup Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat ; b. Memberikan pemerintah

dukungan daerah

atas

lingkup

penyelenggaraan

Bina

Ideologi

dan

Wawasan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat ; c. Memberikan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan Kegiatan BKPPM kepada Walikota melalui Sekda; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.



9

2.1.2.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Rincian Tugas Merencanakan,

mengkoordinasi

dan

memonitor

kegiatan kesekretariatan yang meliputii Administrasi Umum, Kepegawaian, Program dan Keuangan. 2. Rincian Fungsi a. Merumuskan kegiatan

rencana

program

Administrasi

Umum,

kerja

meliputi

Kepegawaian,

Program dan Keuangan; b. Mengkoordinir penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan BKPPM; c. Mengkoordinir penyelenggaraan tugas Bidang dan tugas-tugas Sub. Bag pada Sekretariat BKPPM; d. Memonitor dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Bidang-bidang pada Sekretariat BKPPM; e. Memberikan

pembinaan,

petunjuk

pelaksanaan

tugas di lingkungan ke-Sekretariatan; f. Mengendalikan

pelaksanaan

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Sub. Bag. Pada Sekretariat; g. Melaporkan kegiatan pelaksanaan pada pimpinan yang dilaksanakan oleh Sekretaris/Sub.Bag; h. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan.



10

2.1.3.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program 1. Rincian Tugas Merencanakan,

melaksanakan/mengelola

dan

mengevaluasi Administrasi Keuangan dan Perencanaan yang meliputi : a. Membuat SPP dan SPM semua kegiatan; b. Membuat

Laporan

Bulanan,

Triwulanan

dan

Tahunan; c. Memeriksa SPJ dari setiap kegiatan; d. Membuat pengajuan permohonan SP2D; e. Membuat catatan laporan pertanggungjawaban. 2. Rincian Fungsi a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Badan; b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana

anggaran,

koordinasi

penyusunan

anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan penyusunan laporan keuangan; c. Pelaksanaan

pengendalian

program

meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan,

koordinasi

penyusunan

rencana

dan

program, koordinasi pengendalian program dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan; d. Evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

lingkup

kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program Badan.



11

2.1.4.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Rincian Tugas Merencanakan,

melaksanakan/mengelola

dan

mengevaluasi Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian yang meliputi naskah dinas, kearsipan, kerumah tanggaan, perlengkapan dan administrasi perjalanan

dinas,

mutasi

pegawai

cuti,

disiplin

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai. 2. Rincian Tugas a. Menyusun rencana administrasi umum, administrasi perlengkapan dan administrasii kepegawaian; b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yaitu pengadaan

surat-surat

dikelompokkan

sesuai

dengan jenis surat; c. Pelaksanaan administrasi perlengkapan; d. Menyiapkan surat keputusan pejabat pengadaan pemeriksaan barang, pengurus/penyimpan barang dan panitia pengadaan barang; e. Survey harga alat tulis kantor; f. Membuat daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), g. Penunjukkan/pemilihan rekanan. h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi umum ; i.

Menginventarisir

jumlah

surat

dari

masing-

masingjenis surat; j.

Menginventarisir barang selama tahun bersangkutan.

k. Pembuatan surat keputusan pelaksana pengelola anggaran; l.

Membuat surat-surat perintah;



12

m. Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor, cetak, pakaian dinas, pakaian olah raga dan pengadaan barang inventaris lainnya; n. Menyusun laporan daftar inventaris kantor; o. Mengelola daftar hadir karyawan / karyawati; p. Pengusulan kenaikan gaji berkala; q. Pengusulan kenaikan pangkat; r. Pengusulan karyawan yang akan pensiun; s. Mengurus karyawan/karyawati yang suami/istrinya meninggal; t. Menyusun Daftar Niminatif; u. Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan; v. Pengisian buku penjagaan yaitu untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti dan CPNS; w. Pendistribusian dan pengisian DP3; x. Pengurusan karis/karsu dan karpeg; y. Membuat usulan bagi karyawan/karyawati untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan; z. Pembuatan surat cuti bagi karyawan/karyawati yang akan melaksanakan cuti.

2.1.5.

Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) 1. Rincian Tugas Merencanakan dan melaksanakan kebijakan teknis bina ideology dan wasbang, lingkup kewaspadaan nasional, ketahanan sosial serta politik dan pemilu dengan cara membagi tugas, memberikan petunjuk, mengawasi



13

pelaksanaan bawahan, mengkaji bahan pembinaan, monev pelaporan, melakukan hubungan kerjasama. 2. Rincian Fungsi Aspek Managerial a. Menyusun rencana program bidang bina ideologi dan wawasan

kebangsaan

berdasarkan

kebijakan

operasional badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membagi tugas dan mengarahkan kebijakan kepada bawahan

sesuai

dengan

program

yang

telah

ditetapkan agar pekerjaan dapat berjalan lancar; c. Memberi

petunjuk

melaksanakan

tugas

kepada sesuai

bawahan dengan

dalam rencana

program yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien; d. Memantau pelaksanaan bina ideologi dan wawasan kebangsaan meliputi kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta politik dalam negeri dan pemilu. Aspek Teknis a. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara

membandingkan

pelaksanaan

tugas

dan

rencana program agar diperoleh hasil kerja yang diharapkan; b. Mengkaji bahan kebijakan teknis Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang meliputi kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta politik dalam negeri

dan

Pemilu

sebagai

bahan

rumusan

kebijakan; ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


14

c. Mengkaji dan memberikan saran bahan pedoman bina ideologi dan wawasan kebangsaan khususnya kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta politik

dalam

negeri

dan

pemilu

agar

dapat

digunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas secara optimal; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang agar program dapat dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan; e. Membuat telaahan staf program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang meliputi kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial serta politik dalam negeri dan Pemilu sebagai bahan rumusan kebijakan umum dalam pembinaan kepada atasan; f. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan unit kerja atau lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, provinsi,

pusat

untuk

terwujudnya

keterpaduan

singkronisasi pelaksanaan program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; g. Menyusun

laporan

pelaksanaan

program

Bina

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

2.1.6.

Kepala

Sub

Bidang

Kewaspadaan

Nasional

dan

Ketahanan Sosial 1. Uraian Tugas Aspek Managerial a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial sesuai dengan ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


15

program BKPPM sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membagi tugas kepada bawahan untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan; c. Mengarahkan/memberi petunjuk dan menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan; d. Mengevaluasi tugas bawahan; e. Mengoreksi tugas bawahan dan mengarahkan untuk perbaikan. Aspek Teknis a. Mengumpulkan

dan

menganalisa

data

lingkup

kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial; b. Menyampaikan

bahan

petunjuk

teknis

lingkup

kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial; c. Melaksanakan nasional

dan

pemantauan,

kegiatan

lingkup

ketahanan

sosial

pencegahan,

kewaspadaan yang

meliputi

penanganan

konflik,

fasilitasi kerja sama intelijen, pembinaan peningkatan keweaspadaan nasional dan ketahanan sosial, peningkatan

pembinaan

pembauran

bangsa,

wawasan

kebangsaan,

peningkatan

kesadaran

berbudaya di lingkungan masyarakat; d. Melaksanakan

inventarisasi

terhadap

organisasi

kemasyarakatan dan LSM; e. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi; ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


16

f. Menyusun

laporan

kewaspadaan

nasional

pelaksanaan dan

lingkup

ketahanan

sosial

sebagai bahan pertanggung jawaban atasan.

2.1.7.

Kepala Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu 1. Uraian Tugas Aspek Managerial a. Menyusun rencana program lingkup kewaspadaan nasional

dan

ketahanan

sosial

berdasarkan

kebijakan operasional badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan.

Aspek Teknis a. Menjurus, merencanakan program dalam lingkup pembinaan politik dan pemilu; b. Membagi tugas dan mengarahkan kepada bawahan di lingkungan Sub. Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu; c. Membimbing bawahan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Sub. Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu; d. Memantau

dan

mengevaluasi

tugas

bawahan

terhadap kegiatan Sub. Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu.



17

2.1.8.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 1. Uraian Tugas Merumuskan,

Merencanakan,

Pelaksanaan

program

Pembinaan

Mengendalikan, Kesiagaan

dan

Pemberdayaan Anggota/Satuan Linmas dan masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat, memberikan bimbingan, petunjuk, pembagian tugas dan evaluasi kepada bawahan, melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait, evaluasi, monitoring dan pelaporan dalam rangka perlindungan masyarakat. 2. Uraian Fungsi Aspek Manajerial a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Perlindungan Masyarakat; b. Merumuskan rencana dan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan serta pembinaan Bidang Perlindungan Masyarakat; c. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat; d. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Sub. Bidang Perlindungan Masyarakat; e. Merumuskan kegiatan dalam rangka pembinaan kepada anggota/satuan Linmas dan masyarakat mengenai kesiagaan anggota/satuan Linmas dan Masyarakat dalam rangka Perlindungan Masyarakat; f. Merumuskan kegiatan dalam rangka pembinaan kepada

anggota/satuan Linmas dan Masyarakat



18

mengenai

peningkatan

pemberdayaan

anggota/satuan Linmas dan Masyarakat dalam rangka Perlindungan Masyarakat; Aspek Teknis a. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Perlindungan Masyarakat; b. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang ada hubungannya dengan Bidang Perlindungan Masyarakat; c. Melakukan

evaluasi

dan

monitoring

Bidang

Perlindungan Masyarakat; d. Melaporkan

Pengawasan

dan

Pengendalian

kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; e. Melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada Pimpinan yang

dilaksanakan

oleh

Bidang

Perlindungan

Masyarakat; f. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.9.

Kepala Sub Bidang Kesiagaan 1. UraianTugas Menyusun rencana, menyusun

juklak dan juknis,

memberikan bimbingan, petunjuk, pembagian tugas dan evaluasi kepada bawahan, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan, pendataan, pengerahan dan

pengendalian

anggota

linmas

dalam

rangka



19

kesiagaan

di

bidang

melaksanakan

perlindungan

kerjasama

dengan

masyarakat,

instansi

terkait,

evaluasi, monitoring dan pelaporan. 2. Uraian Fungsi Aspek Manajerial a. Menyusun rencana kegiatan Sub. Bidang Kesiagaan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk atasan; b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkungan Sub Bidang Kesiagaan

;

c. Memeriksa hasil kerja bawahan guna memberi petunjuk lebih lanjut; d. Menyusun juklak, juknis dan petunjuk operasional dalam

rangka

Perlindungan

peminaan

Masyarakat

kesiagaan bagi

dalam

anggota/satuan

Linmas dan Masyarakat Kota Bandung; e. Menyusun

persiapan dalam rangka pembinaan

kepada anggota/satuan Linmas dan Masyarakat mengenai kegiatan kesiagaan dalam Perlindungan Masyarakat; Apek Teknis a. Melaksanakan pembinaan kepada anggota/satuan Linmas dan Masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan kesiagaan dalam rangka Perlindungan Masyarakat; b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota/satuan Linmas dan Masyarakat dalam rangka kesiagaan Perlindungan Masyarakat; c. Melaksanakan

kegiatan

dan

pembinaan

untuk

mempersiapkan, menyusun dan mendata potensi



20

Linmas, peta rawan bencana dan Kamtibmas dalam rangka kesiagaan Perlindungan Masyarakat; d. Melaksanakan kegiatan dan pembinaan pengerahan dan

pengendalian

anggota/satuan

Linmas

dan

Masyarakat dalam rangka kesiagaan Perlindungan Masyarakat; e. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka kegiatan yang ada hubungannya dengan Sub Bidang Kesiagaan; f. Evaluasi dan Monitoring terhadap kegiatan Sub Bidang Kesiagaan; g. Melakukan

Evaluasi

hasil

kerja

bawahan

di

Lingkungan Sub Bidang Kesiagaan; h. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Kesiagaan; i.

Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.10. Kepala

Sub

Bidang

Pemberdayaan

Perlindungan

Masyarakat 1. Uraian Tugas Menyusun rencana, menyusun

juklak dan juknis,

memberikan bimbingan, petunjuk, pembagian tugas dan evaluasi kepada bawahan, pembinaan, pengembangan dan penyusunan potensi linmas, pendidikan dan latihan anggota

linmas

dan

masyarakat

dalam

rangka

perlindungan masyarakat, pembinaan satuan/organisasi linmas

dan

peningkatan

pemberdayaan

linmas,

evaluasi, monitoring dan pelaporan. ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


21

2. Uraian Fungsi Aspek Manajerial a. Menyusun

rencana

pemberdayaan

kegiatan

Perlindungan

Sub

Bidang

Masyarakat sesuai

dengan kebijakan dan petunjuk atasan; b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkungan Sub Bidang pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; c. Memeriksa hasil kerja bawahan guna memberi petunjuk lebih lanjut; d. Menyusun juklak, juknis dan petunjuk operasional dalam

rangka

Pemberdayaan

Perlindungan

Masyarakat; e. Menyusun

persiapan dalam rangka pembinaan

kepada anggota/satuan Linmas dan Masyarakat mengenai kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;

Aspek Teknis a. Melaksanakan pembinaan kepada anggota/satuan Linmas dan Masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; b. Melaksanakan pengembangan

pembinaan dan

dalam penyusun

rangka potensi

anggota/satuan Linmas; c. Melaksanakan pendidikan dan latihan/Peningkatan SDM bagi anggota/satuan Linmas dan Masyarakat dalam rangka Perlindungan Masyarakat;



22

d. Melaksanakan pembinaan organisasi/satuan Linmas di

Tingkat

Kecamatan,

Kelurahan,

Lingkungan

Pekerjaan, pendidikan dan pemukiman; e. Melaksanakan

pembinaan

dalam

rangka

meningkatkan Pemberdayaan Linmas; f. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka kegiatan yang ada hubungannya dengan Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; g. Evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan Sub Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; h. Melakukan

evaluasi

Lingkungan

Sub

hasil

kerja

Bidang

bawahan

di

Pemberdayaan

Perlindungan Masyarakat; i.

Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub

Bidang

Pemberdayaan

Perlindungan

Masyarakat; j.

Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.11. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Uraian Tugas Merumuskan

rencana

program,

memimpin,

mengendalikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan

Masyarakat

Usaha

Ekonomi

Masyarakat. 2. Uraian Fungsi a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

bidang

pemberdayaan

masyarkat,



23

meliputi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat; b. Merumuskan rencana dan program kerja meliputi kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan serta pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat; c. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas

kepada

bawahan

di

lingkungan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat; d. Mengendalikan pelaksanaan program/proyek yang dilaksanakan oleh Kepala Sub. Bidang yang berada dibawahnya; e. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka persiapan dan bidang yang berada dibawahnya; f. Merumuskan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pelaksanaan mengenai berbagai kegiatan yang ada kaitannya

dengan

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat; g. Melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan

partisipasi

dan

masyarakat

terhadap

berbagai

berkaitan

dengan

Bidang

peran

serta

kegiatan

yang

Pemberdayaan

Masyarakat; h. Melakukan fasilitasi terhadap berbagai kegiatan yang berkaiatan

dengan

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat diseluruh Kelurahan dan Kecamatan yang berada di Lingkungan Kota Bandung; i.

Mengadakan Bintek melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan keterampilan dan sikap masyarakat



24

terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; j.

Melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada Pimpinan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

k. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; l.

Melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada Pimpinan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.12. Kepala

Sub

Bidang

Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat 1. Uraian Tugas Menyusun Program kerja, pedoman kegiatan dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan serta fasilitasi, koordinasi

dan

Bimbingan

Partisipasi

Masyarakat

Teknis

meliputi

Pengembangan

fasilitasi

terhadap

Lembaga-lembaga Masyarakat, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Pengembangan Potensi

Pemuda,

Penyusunan

Profil

Kelurahan,

Pengembangan peran aktif dan swadaya Gotong Royong Masyarakat, Evaluasi Hasil Pembangunan Masyarakat Kelurahan. 2. Rincian Fungsi a. Menyusun rencana dan program kerja meliputi kegiatan perencanaan dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;



25

b. Menyusun

persiapan

bimbingan

dan

petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat; c. Menyusun persiapan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat; d. Menyusun

Pedoman

dan

Petunjuk

Teknis

pelaksanaan mengenai berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat; e. Menyusun Persiapan Bimbingan dan Penyuluhan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarkat terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan

dengan

tugas

Sub.

Bidang

Pengembangan Partisipasi Masyarakat; f. Menyusun persiapan fasilitasi terhadap berbagai kegiatan

yang

berkaitan

dengan

Sub.

Bidang

Pengembangan Partisipasi Masyarakat di seluruh Kelurahan yang berada di lingkungan Kota Bandung; g. Melakukan fasilitasi terhadap Lembaga-lembaga Masyarakat,

PKK

(Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga)

dan

dan

Pengembangan

Potensi Pemuda, Penyusunan Profil Kelurahan, Pengembangan Peran Aktif dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat, Evaluasi Hasil Pembangunan Masyarakat Kelurahan; h. Melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

dengan

Dinas terkait lainnya berbagai kegiatan peningkatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat termasuk



26

didalamnya anak dan perempuan yang meliputi fisik material dan mental spiritual; i.

Melakukan bimbingan dan atau fasilitasi terhadap Lembaga-lembaga

Kemasyarakatan

di

seluruh

Kelurahan dalam rangka peningkatan pelaksanakan pemberdayaan

masyarakat

diseluruh

Kelurahan

yang berada di Lingkungan Kota Bandung; j.

Melakukan persiapan kegiatan Bintek yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan

dan

sikap

masyarakat

terhadap

berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan ada hubungannya dengan bidang tugas Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat; k. Melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan yang

berhubungan

dengan

Sub.

Bidang

Pengembangan Partisipasi Masyarakat; l.

Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

m. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.13. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1. Uraian Tugas Membuat

Pedoman

dan

Petunjuk

Teknis

serta

melaksanakan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi serta Koordinasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usah ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


27

Ekonomi Masyarakat dan Pemasaran, Pemasyarakatan Teknologi

Tepat

Guna,

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan Perkembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kelurahan, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Peranan Wanita munuju Keluarga Sehat Sejahtera. 2. Uraian Fungsi a. Menyusun

persiapan

bimbingan

dan

petunjuk

pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub.

Bidang

Pemberdayaan

Usaha

Ekonomi

Masyarakat; b. Menyusun persiapan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rang pelaksanaan tugas Sub. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; c. Menyusun

pedoman

dan

pelaksanaan

teknis

pelaksanaan mengenai berbagai kegiatan yang ada kaitannya

dengan

Sub.

Bidang

Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Koordinasi dan Fasilitasi

Pengembangan

Masyarakat

dan

Pemasaran,

Teknologi Tepat Guna, Pelaporan

Penanggulangan

di

Ekonomi

Pemasyarakatan

Monitoring, Evaluasi dan

Perkembangan

Masyarakat

Usaha

Usaha

Ekonomi

Kelurahan, Kemiskinan

Koordinasi

dan

Peningkatan

Peranan Wanita munuju Keluarga Sehat Sejahtera; d. Menyusun persiapan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan

dengan

tugas

Sub.

Bidang

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


28

e. Menyusun persiapan fasilitasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sub. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat diseluruh yang berada di Lingkungan Kota Bandung; f. Melakukan persiapan kegiatan Bintek yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan

dan

sikap

masyarakat

terhadap

berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang ada hubungannya

dengan

tugas

Sub.

Bidang

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; g. Melakukan fasilitasi terhadap Lembaga-lembaga kemasyarakatan

yang

bergerak

di

bidang

pembangunan masyarakat Kelurahan yang meliputi Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat

dan

Pemasaran,

Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Perkembangan Usaha

Ekonomi

Kelurahan,

Masyarakat

Penanggulangan

di

Kemiskinan

dan

Koordinasi Peningkatan

Peranan Wanita munuju Keluarga Sehat Sejahtera; h. Melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

dengan

Dinas terkait mengenai kegiatan Pembimbing dan atau Fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan

yang

dilakukan

oleh

masyarakat dan menterpadukan dengan Program Pemerintah yang masuk ke Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;



29

i.

Menyusun profil diseluruh Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka penyiapan Pengembangan Potensi Masyarakat;

j.

Melakukan penyuluhan, bimbingan, pengembangan dan

kerjasama

kegiatan

dengan

berbagai

Pemberdayaan

pelaksanaan

Usaha

Ekonomi

Masyarakat; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terhadap berbagai

pelaksanaan

kegiatan

Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat; l.

Menyusun

model

pembangunan

di

seluruh

Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sesuai dengan Sub. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; m. Melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan tugas Sub. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; n. Melaksanakan evaluasi hasil kerja bawahan di Lingkungan

Su.

Bidang

Pemberdayaan

Usaha

Ekonomi Masyarakat; o. Menyusun data yang berkaitan dengan tugas Sub. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; p. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub.

Bidang

Pemberdayaan

Usaha

Ekonomi

Masyarakat; q. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



30

2.2.

STRUKTUR ORGANISASI Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung terdiri dari : 1.

Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan

2.

Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris Badan yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan dan Program;

3.

Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

yang terdiri

dari Sub Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial serta Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu; b. Bidang Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari Sub Bidang

Kesiagaan dan Sub Bidang Pemberdayaan

Perlindungan Masyarakat; c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; d. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 2.2. sebagai berikut :



31

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

Kepala Badan

Sekretaris Kelompok Jajaran Fungsional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan dan Program

Bidang Ideologi dan Wasbang

Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial

Sub Bidang Kesiagaan

Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilu

Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat



32

2.3.

SUMBER DAYA SKPD 2.3.1. Susunan Kepegawaian a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

PNS

TKK

1

Strata 3 (S-3)

1

-

2

Strata 2 (S-2)

3

-

3

Strata 1 (S-1)

20

4

4

Sarjana Muda (D-3)

2

1

5

SLTA/SMK

48

3

6

SLTP

6

-

SD

1

2

81

8

Jumlah

b. Jumlah

Pegawai

Yang

Telah

Mengikuti

Pelatihan

Penjenjangan Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan No

Pelatihan Penjenjangan

Jumlah Pegawai

1

ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV

18

2

SPAMA/ DIKLATPIM III

4

3

SPAMEN

1 Jumlah

23



33

c.

Jumlah

Pegawai

Berdasarkan

Kepangkatan

dan

Golongan Tabel 2.3 Jumlah Berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan Golongan/Ruang No

Golongan

1

IV

2

III

3

II

4

I

5

TKK

Ruang C B A D C B A D C B A D C B A Jumlah

Jumlah Pegawai 1 2 4 11 1 6 7 7 3 29 7 0 2 1 8 88

d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf Tabel 2.4 Jumlah Berdasarkan Esselon dan Staf No 1 2 3 4 5

Jabatan

Jumlah Pegawai

Esselon II Esselon III Esselon IV Fungsional Staf/Pelaksana Jumlah

1 4 8 68 81



34

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Kota

Bandung

dihadapkan

pada

persoalan

degradasi

lingkungan dan tatanan sosial yang semakin terus mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai gambaran umum perkembangan kota bandung. Persoalan ini terutama dilihat dari aspek fisik lingkungan dan kualitas lingkungan serta tatanan social masyarakatnya. Akibat pertumbuhan yang tidak terkendali, Bandung kini harus menanggung beban yang berat dari berbagai hal yang muncul dan kemudian menjadikan masalah sosial baru. Membangun masyarakat melalui enriching human lives (memperkaya hidup seseorang), merupakan kejadian yang sering berlaku karena suatu keharusan sebagian pihak yang menganggap bahwa masyarakat miskin bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis dari pemerintah. Mensinergikan pembangunan masyarakat melalui sector peningkatan

kemampuan

dengan

sektor-sektor

penunjang

pembangunan lainnya merupakan salah satu investasi human capital. Kota Bandung sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa merupakan kota yang seharusnya mengandalkan kemampuan kotanya sebagai kota mandiri dari segi pendidikan dasar karena berpotensi menghasilkan investasi ekonomi yang sangat tinggi dari sektor ini.

Menggerakkan masyarakat melalui peningkatan



35

kapasitas dan potensi dalam suatu kawasan merupakan suatu pembangunan yang berlandaskan kepada pendekatan manusia sebagai obyek, memang tidak dapat dipetik dekat-dekat ini, tapi pada masa depan akan terlihat

dapat berkembang untuk

membangun kawasan tersebut.

3.2.

TELAAHAN VISI-MISI PROGRAM KEPALA DAERAH Guna menyeleraskan tugas dan fungsi pemerintah kota dalam hal menangani masalah dan problem yang ada dimasyarakat diatas maka perlu adanya peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas politik, ekonomi, social dan budaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas dalam menjalankan program pembangunan dimasa yang akan datang antara lain melalui upaya-upaya : 1.

Meningkatkan

kepercayaan

masyarakat

dan

pemangku

kepentingan lainnya terhadap pembangunan social, politik, ekonomi dan budaya yang terencana; 2.

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat;

3.

Memantapkan formulasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan melalui koordinasi antar SKPD, SKPD dengan kewilayahan guna mendukung terwujudnya pembangunan masyarakat yang terintegrasi dan sinergis.

4.

Meningkatkan potensi-potensi yang ada dimasyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya lokal untuk mencapai tujuan pembangunan;



36

5.

Membuka

peluang

berusaha

bagi

masyarakat

dalam

pemanfaatan

data,

meningkatkan kesejahteraan hidup; 6.

Memaksimalkan

pengelolaan

dan

penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan

pengembangan,

serta

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan masyarakat.

3.3.

TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107º 36’ Bujur Timur dan 6 º 55’ Lintang Selatan. Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya. Topografi Kota Bandung terletak pada dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan. Titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 Meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Luas wilayah Kota Bandung saat ini 16.729,65 Ha. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sebelah Barat berbatasan dengan KBB dan Kota Cimahi Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung

©ariefse tiaw anhad i2008©arie fse tiawa nha di2008©a rie fs etia wa nhadi2 008©ariefs etia wanh adi2 008 ©ariefsetiaw anh adi2008 ©ariefse tiawanhad i2008©a riefsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi200 8©ar iefs etiaw anh adi2008© ariefs etia wanhadi200 8©arie fse tiaw anh adi2008© ariefse tiaw anhadi2008 ©ariefs etiawanha di2008 ©ariefsetiaw anhadi2008© ariefs etia wanh adi2 008©a riefsetia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiaw anh adi2008 ©ariefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008©a riefse tiaw anhadi2008©a riefse tiawa nha di2008©a r iefsetiawa nhadi2 008 ©ariefs etia wanh adi2 008©a rie fsetia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawan hadi2008 ©ariefs etia wanhadi200 8©a riefse tiaw anh adi2008© a riefse tiaw anhad i2008©a riefse tiawa nha di2008©a r iefse tiaw anhadi2008©arie fse tiawa nha di2008©a rie fsetia wa nhadi2 008©ariefsetia wanh adi2 008 ©ariefs etiaw anh adi2008 ©ariefse tiaw anha di200 8


37

Jumlah penduduk Kota Bandung per Desember 2011 adalah 2.417.287 jiwa, dengan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,81%. Kota Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota ini pada zaman dahulu dikenal sebagai Parijs van Java (Bahasa Belanda) atau “Paris dari Jawa”. Karena terletak di dataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk. Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Sedangkan keberadaan perguruan tinggi negeri dan banyak perguruan tinggi swasta di Bandung membuat kota ini dikenal sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia. Kota Bandung terletak di ketinggian ±768 m di atas permukaan laut rata-rata (mean sea level). Daerah Utara Kota Bandung pada umumnya lebih tinggi daripada daerah selatan. Ratarata ketinggian di sebelah utara adalah ±1050 dpl, sedangkan di bagian

selatan

adalah

±675

dpl.

Bandung

dikelilingi

oleh

pegunungan yang membuat Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin). Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir.



38

3.4.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 3.4.1. Sosial Politik dan

Wawasan

Kebangsaan

di

Kota

metropolitan

yang

Bandung Kota

Bandung

merupakan

kota

mempunyai latar belakang masyarakat beraneka ragam. Hal ini dilihat karena Kota Bandung merupakan kota tujuan bagi sebagian masyarakat di kota-kota lain untuk meraih peluang kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat urbanisasi yang begitu tinggi setiap tahunnya yakni banyaknya pendatang dari luar Kota Bandung. Keadaan demikian ini menjadikan Kota Bandung mempunyai keberaneka-ragaman latar belakang masyarakatnya. Kondisi ini akan mempengaruhi terhadap sudut pandang antar masyarakat asli dan pendatang. Menghormati hak-hak antar warga sudah tidak lagi dipandang perlu oleh sebagian masyarakat dikarenakan banyaknya tuntutan dalam hal ketersediaan barang dan jasa guna menunjang kehidupan. Fenomena cara pandang dan wawasan masyarakat akan pentingnya saling hormat-menghormati, toleransi dan kerukunan antar masyarakat akan terus terkikis oleh sifat masyarakat yang semakin tidak menghiraukan kehidupan orang lain. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam hormat menghormati, toleransi dan kerukunan antar masyarakat ini nantinya akan dimanfaatkan oleh sekelompok golongan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat kota. Wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin luntur akibat perbedaan cara pandang dan latar belakang sebagian warga masyarakat yang hidup di Kota Bandung. Mereka akan memandang perbedaan (differensiasi sosial) merupakan hal yang ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


39

harus dipertahankan mengingat apa yang dimiliki saat ini dibawa ke Kota Bandung merupakan asset yang dapat dijadikan modal bagi meraup keuntungan pribadi. Kesadaran diatas selanjutnya tidak perlu dipelihara didalam suatu suatu hubungan social kritis yang terbuka bagi suatu control public dengan suatu kekuatan internal untuk bias terus melakukan kehidupan berbangsa. Dalam

kerangka

kesadaran

etis,

selanjutnya

perlu

dikembangkan untuk mendorong setiap orang untuk bias bersikap kritis. Dari sini, dunia social dan keagamaan bisa dikembangkan sebagai wilayah kehidupan masyarakat yang akan memberi ruang bagi seseorang dengan menegasi orang lain. Selama ini upaya memecahkan konflik tidak pernah keluar dan tidak pernah bebas dari logika konflik yang bergulir di Kota Bandung. Konflik kesukuan, ras, agama dan golongan justru akan mempertajam konflik menjadi lebih keras, massif dan absurb yang meninggalkan dendam sejarah. Sulit sekali menentukan semua variable yang memberikan kontribusi bagi konflik-konflik etnis, suku dan agama. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi ini dapat diklasifikasikan kedalam kategori faktor struktural dan kultural (psikologis) yang terkait satu sama lainnya yang mencakup ketimpangan ekonomis diantara kelompok-kelompok rasial antara lain orang asli Bandung versus pendatang, orang miskin versus orang kaya, pekerja versus pengusaha, rakyat versus pemerintah. Masyarakat yang heterogen sangat sulit memahami aturan politik atau prosedur birokrasi politik. Yang penting, masyarakat dimudahkan dalam berbagai akses kehidupan. Jika perlu, sebagian masyarakat mengambil sikap abstain untuk proses pemilihan umum, ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


40

karena memilih atau tidak memilih tidak memengaruhi kenaikan atau kesejahteraan. Jika kita amati, munculnya kegamangan politik berawal dari tak adanya pendidikan politik yang benar-benar dipahami sebagian besar masyarakat. Proses pembelajaran tidak menyentuh norma-norma pendidikan politik yang mencerahkan. Hal ini berakibat saat seseorang berada di pendidikan tinggi, yang konon merupakan tempat belajar berpolitik secara nyata.

3.4.2. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat di Kota Bandung Hidup manusia pada hakekatnya adalah berharga dan bermartabat,

sehingga

penanggulangan

bencana

merupakan

sebuah kebutuhan mendasar. Bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasar, termasuk rasa aman dan terlindungi dari bencana adalah hak asasi rakyat. Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia maka berimplikasi bahwa semua upaya dan langkah harus diambil demi mencegah dan meringankan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh bencana. Penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam melindungi rakyat, oleh karenanya rakyat mengharapkan

pemerintah

dapat

melaksanakan

penanganan

bencana sepenuhnya. Harapan terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, antara lain yaitu bahwa Setiap masyarakat berhak: 1.

Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana mendapatkan



41

pendidikan,

pelatihan,

dan

ketrampilan

dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2.

Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial

berpartisipasi

dalam

pengambilan

keputusan

terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; 3.

Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;

4.

Mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;

5.

Memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Kota Bandung merupakan bagian dari kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan iklim dan geografisnya sangat strategis untuk tumbuhnya sebuah kawasan pemukiman dan tempat tinggal dengan segala fasilitas dan potensi yang ada didalamnya. Oleh karena itu, Kota Bandung dijadikan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Namun dibalik potensi dan sumber daya yang ada ini ternyata Kota Bandung sangat rawan dan sensitif terhadap ancaman bencana. Sedikit saja kawasan lindungnya terusik oleh keserakahan manusia, maka akan mudah terjadi bencana yang membawa korban dan kerugian harta benda. Potensi kebencanaan di Kota Bandung yang cukup besar ini sangat korelatif dengan aspek geografis yang bergunung-gunung, aspek klimatologis yang memiliki curah hujan tinggi, aspek geologis, ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


42

aspek demografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di antara semua provinsi di Indonesia. Berdasar banyaknya kejadian bencana dan jumlah korban, dapat dikatakan bahwa pengetahuan, kapasitas, dan peran masyarakat

Kota

Bandung

dalam

penyelenggaraan

penanggulangan bencana sangat perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan. Masyarakat yang padat tersebut belum banyak mengetahui dampak-dampak dari keberlangsungan lingkungan sekitar serta tidak memahami dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang pada umumnya hanya berupa pemberian bantuan pertolongan pertama saja. Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana yang selama ini telah diberikan kepada masyarakat melalui Satuan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan tidak sampai kepada pemahaman praktik di lapangan. Peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana adalah produk kesepakatan pemerintah dan rakyat yang dikandung maksud sebagai ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

Oleh

sebab

itu

masyarakat

berpemahaman bahwa amanat peraturan perundangan ini harus ditindak lanjuti dengan pentaatan dan penegakan, dengan alasanalasan antara lain : 1.

Peraturan perundangan penanggulangan bencana merupakan ketentuan yang efektif untuk secara proaktif mencegah masyarakat dan dunia usaha melakukan kegiatan atau investasi

yang

dapat

menimbulkan

atau

meningkatkan

ancaman bencana; ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


43

2.

Peraturan

perundangan penanggulangan

bencana

dapat

mencegah masyarakat dari ancaman bencana yang mungkin terjadi; 3.

Peraturan

perundangan penanggulangan

bencana

dapat

memaksa masyarakat untuk mengubah perilaku dan kebiasaan yang berpotensi meningkatkan ancaman bencana; 4.

Peraturan mewajibkan

perundangan penanggulangan pemerintah

pusat

dan

bencana

daerah

dapat

melakukan

penyelenggaraan kebencanaan yang lebih efektif. Sosialisasi rutin kesiapan penanggulangan bencana, investasi untuk perlindungan masyarakat dari ancaman bencana; 5.

Peraturan perundang-undangan kebencanaan belum secara tegas membentuk lembaga yang dekat dengan jangkauan masyarakat dalam hal ini Satuan Perlindungan Masyarakat guna melindungi masyarakat dari adanya ancaman bahaya bencana. Hal ini dilihat bahwa di Kota Bandung selama ini belum ada aturan yang mengatur tentang kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di masing-masing wilayah kelurahan dan kecamatan.

Walaupun penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam melindungi rakyatnya, dan rakyat mengharapkan pemerintah dapat melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya, namun dapat dipahami dan disadari bahwa pemerintah tidak akan mampu melaksanakan. Paradigma penanggulangan bencana yang selama ini bergulir di Kota Bandung adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan bukan menjadi urusan bersama masyarakat dan kemaslahatan bersama. Semua aspek penanggulangan bencana, ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


44

mulai dari kebijakan, kelembagaan, koordinasi dan mekanisme diubah sedemikian rupa sehingga peran aktif masyarakat dan dunia usaha belum tampak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Belum

adanya

penangulangan

bencana

berbasis

masyarakat, tanggung jawab sosial dan korporasi dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Paradigma ini menggambarkan bahwa lunturnya kewajibankewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain : 1.

Kurangnya

kesadaran masyarakat

kota dalam menjaga

kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 2.

Kurangnya peran aktif dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;

Banyak aspek, baik langsung maupun tidak langsung, sangat berpengaruh dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat di masa mendatang, baik aspek internal kedaerahan, nasional, regional, maupun global. Skenario penanggulangan bencana jangka tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang sampai tahun 2025 harus dibuat agar penanggulangan bencana di Kota Bandung menyambung dan tersistem dengan baik. Skenario kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sampai dengan tahun 2025 yang harus kita kaji dan waspadai, misalnya:



45

1.

Ekonomi yang semakin tergantung kepada struktur ekonomi global;

2.

Politik yang semakin memerlukan kepemimpinan yang handal, pro pemerataan kesejahteraan dan pro-lingkungan;

3.

Budaya yang semakin tidak peduli terhadap lingkungan;

4.

Pembangunan yang masih mengandalkan ekspolitasi sumber daya alam;

5.

Kerentanan penduduk yang semakin meningkat, karena jumlah penduduk

melebihi

daya

dukung

dan

daya

tampung

lingkungan; 6.

Bencana, baik alami maupun non alami, yang kemungkinan akan semakin sering dan berpotensi merusak; Gambar 3.1 Peta Rawan Bencana di Kota Bandung

©ariefse tiaw anhad i2008©arie fse tiawa nha di2008©a rie fs etia wa nhadi2 008©ariefs etia wanh adi2 008 ©ariefsetiaw anh adi2008 ©ariefse tiawanhad i2008©a riefsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi200 8©ar iefs etiaw anh adi2008© ariefs etia wanhadi200 8©arie fse tiaw anh adi2008© ariefse tiaw anhadi2008 ©ariefs etiawanha di2008 ©ariefsetiaw anhadi2008© ariefs etia wanh adi2 008©a riefsetia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiaw anh adi2008 ©ariefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008©a riefse tiaw anhadi2008©a riefse tiawa nha di2008©a r iefsetiawa nhadi2 008 ©ariefs etia wanh adi2 008©a rie fsetia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawan hadi2008 ©ariefs etia wanhadi200 8©a riefse tiaw anh adi2008© a riefse tiaw anhad i2008©a riefse tiawa nha di2008©a r iefse tiaw anhadi2008©arie fse tiawa nha di2008©a rie fsetia wa nhadi2 008©ariefsetia wanh adi2 008 ©ariefs etiaw anh adi2008 ©ariefse tiaw anha di200 8


46

3.4.3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Kemiskinan

perkotaan

adalah

fenomena

yang

mulai

dipandang sebagai masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya

permasalahan

sosial

ekonomi

dan

politik

yang

ditimbulkannya. Modernisasi dan industrialisasi sering kali dituding sebagai

pemicu,

diantara

beberapa

pemicu

yang

lain,

perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas-komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan. Kota Bandung salah satu kota yang tergolong ibu kota provinsi menyandang berbagai permasalah penduduk miskin. Luas Kota Bandung 16.729,50 Ha terdiri dari jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan hasil Susenas tahun 2005 adalah 2.270.970 jiwa (penduduk perempuan 1.135.485 Jiwa dan penduduk laki-laki 1.135.485 jiwa). Angka tersebut menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,72%. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung 13.505 jiwa/Km2, dilihat dari segi kepadatan penduduk per Kecamatan, maka Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 39.256 jiwa/Km2. Menurut Laporan Dinas Tenaga Kerja 29.190 penduduk Kota Bandung tercatat sebagai pencari kerja tahun 2005, yang berarti menurun 44,83 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1.448 orang dan jumlah penempatan hanya untuk 1.429 orang. Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat Maret 2008 untuk daerah perkotaan sebanyak 2,62 juta orang (10,88 persen) terhadap jumlah penduduk perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan 2,71 juta orang (16,05 persen).



47

Penduduk miskin di Kota Bandung berjumlah 83.500 jiwa dimana tidak memilih-milih tempat dia mau "hinggap", tidak peduli mereka yang berada di tengah kota

atau daerah kumuh. Kota

Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, pusat tempat hiburan dan lain sebagainya yang berarti pusat perkonomian di Jawa Barat, tempat keluar-masuknya uang, selain kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat ini pun tidak terlepas dari kemiskinan. Kita dapat melihat di setiap sudut kota

pasti ada daerah yang

perumahannya

kumuh,

berhimpitan satu dengan yang lain, atau pula ada penduduk yang mendirikan rumah ala kadamya di bantaran sungai dan kali dan masih

banyak

lagi

keadaan

yang

dapat

menggambarkan

masyarakat miskin perkotaan. Banyak cara telah dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan juga individuindividu

pemerhati

kemiskinan

dan

permasalahannya

untuk

mengatasinya seperti transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah

yang

masih

jarang

penduduknya,

penanggulangan

bertambahnya penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB), pemberian keterampilan dan modal. Kota Bandung mampu pula menarik masyarakat pinggiran kota untuk pindah ke Kota Bandung sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan daerah-daerah kumuh di beberapa titik kota ini. Sebuah perjalanan kehidupan kota yang boleh dibilang cukup panjang. Berbagai dinamika kehidupan dan pergantian generasi ke generasi, telah berhasil memimpin Kota Bandung, tapi yang pasti, warga kota mendambakan sebuah kehidupan yang harmoni, sejahtera lahir dan batin, dengan pemerintah kotanya yang mampu memfasilitasi dan membuat regulasi yang bisa menjamin keadilan semua warga kota, serta bisa memberikan pelayanan publik yang memuaskan warga. ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


48

Di tengah persoalan yang melilit saat ini, seperti masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih belum bisa diatasi, tingkat daya beli masyarakat yang terus menurun seiring dengan harga BBM dan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, serta masalah pendidikan, kesehatan juga permasalahan lingkungan antara lain ruang terbuka hijau, pencemaran sungai, meningkatnya kadar polusi, menyempitnya ruang-ruang publik serta semrawutnya tata ruang kota, telah menambah sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota beserta seluruh aparaturnya.



49

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

4.1.

VISI DAN MISI BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG Sesuai dengan Visi Kota Bandung, maka Badan Kesatuan Bangsa,

Perlindungan

dan

Bandung menetapkan visi

Pemberdayaan

Masyarakat

Kota

: “Mewujudkan Masyarakat Mandiri

Menuju Kota Jasa Yang Bermartabat” Melalui kemandirian masyarakat secara social, budaya, ekonomi dan politik, diharapkan akan mendukung terwujudnya Bandung sebagai kota jasa yang bersih, makmur taat dan bersahabat sehingga untuk mewujudkan visi diatas maka ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu : 1.

Menumbuh-kembangkan

budaya

politik

yang

demokratis

sehingga tercipta kesadaran politik di kalangan masyarakat; 2.

Meningkatkan dan membina kerjasama serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan;

3.

Memberdayakan seluruh potensi

sumber daya masyarakat

yang berbasis pada kemitraan supaya mampu berdaya saing.



50

4.2.

TUJUAN Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masingmasing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain : 1. Pernyataan Misi Kesatu, menumbuh-kembangkan budaya politik yang demokratis sehingga tercipta kesadaran politik di kalangan masyarakat adalah bertujuan untuk tumbuhnya budaya politik yang demokratis melalui pendalaman ideology dan wawasan kebangsaan; 2. Pernyataan Misi Kedua, meningkatkan dan membina kerjasama serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan keamanan

dan

mewujudkan

ketertiban

kesadaran

lingkungan

masyarakat

bertujuan

dalam

untuk

perlindungan

masyarakat serta mampu dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan; 3. Pernyataan Misi

Ketiga, Memberdayakan seluruh potensi

sumber daya masyarakat yang berbasis pada kemitraan supaya mampu

berdaya

saing

bertujuan

untuk

mewujudkan

masyarakat Kota Bandung yang berdaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya dalam suasana kondisi masyarakat



51

yang kondusif serta mampu membangun lingkungan secara swadaya/partisipatif.

4.3.

SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Sasaran menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sebagai maksud ditetapkannya tujuan dari pelaksanaan misi, maka sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Peningkatan

pemahaman

wawasan

kebangsaan

melalui

sosialisasi peraturan per-Undang-undangan Bidang Politik dan pengembangan pendidikan politik kepada masyarakat; 2. Menumbuh-kembangkan

kesadaran

masyarakat

dalam

menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan melalui program kegiatan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem Perlindungan Masyarakat; 3. Penguatan sumber daya masyarakat dari keluarga miskin dan penguatan Usaha

kelembagaan

Ekonomi

melalui

Masyarakat

kegiatan

pengembangan

Kelurahan,

pengembangan

percontohan usaha ekonomi produktif masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan partisipatif masyarakat kelurahan, peningkatan kesejahteraan keluarga

dengan melibatkan para

stakeholder melalui keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan

yang

berbasis

masyarakat.



52

4.4.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain : 1.

Strategi

dalam

mewujudkan

Misi

Kesatu

Menumbuh-

kembangkan budaya politik yang demokratis sehingga tercipta kesadaran politik di kalangan masyarakat; 2.

Strategi dalam mewujudkan Misi Kedua Meningkatkan dan membina

kerjasama

serta

menumbuhkan

kesadaran

masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan; 3.

Strategi dalam mewujudkan Misi Ketiga Memberdayakan seluruh potensi sumber daya masyarakat yang berbasis pada kemitraan supaya mampu berdaya saing.



53

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan

fungsi

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa: 1. Kerangka

regulasi

yang

bertujuan

untuk

memfasilitasi,

mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; 2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Adapun implementasi kebijakan yang dituangkan dalam program Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


54

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat; 6. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 7. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

5.2.

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sedangkan

rincian

kegiatan-kegiatan

yang

merupakan

implementasi program-program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa,

Perlindungan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat,

sebagaimana terlihat dalam table 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

No.

1

PROGRAM

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

SASARAN PROGRAM

Terbinanya sumber daya dan potensi perlindungan masyarakat

KEGIATAN

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pos Siaga/Ronda Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Ganguan dari Kegiatan Masyarakat



55

2

3

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya kerjasama antar umat beragama

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi yang santun, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi dan wawasan kebangsaan

4

5

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terbinanya lembaga perlindungan masyarakat 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi yang santun, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Pengamanan dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan Masyarakat Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan kegiatan seminar,talkshow,diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Kegiatan pentas seni dan budaya festival lomba cipta dalm upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Pembentukan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Kegiatan Koordinasi Forum-forum diskusi Politik Kegiatan Penyusunan data base Partai politik Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



56

bernegara 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi dan wawasan kebangsaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

7

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 2. Pengembangan ekonomi masyarkat kelurahan

Kegiatan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran Kegiatan Pemasyarakatan Teknologi Tepat guna Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan sosial ekonomi Penduduk Miskin Kegiatan Peningkatan Keterampilan Bagi Generasi Muda



57

Tabel 5.2 Pendanaan Indiskatif dalam rangka pelaksanaan Program Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

NO

PROGRAM

1

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

2 3 4

5 6

PENDANAAN INDIKATIF 12.800.000.000,00 6.600.000.000,00 6.300.000.000,00 8.220.000.000,00

3.700.000.000,00 34.500.000.000,00



58

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 – 2013 pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Daftar program dan indikatornya dapat dilihat pada matrik 6.1.



59

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Tahun 2009-2013 berfungsi

sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders penjabaran

yang dari

ada. visi

Rencana

dan

misi

Strategis Badan

ini

merupakan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun

2009 – 2013 merupakan gambaran umum

sekaligus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya

bagi

seluruh

aparat

Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Diharapkan melalui acuan ini pula, akuntabilitas kinerja pada masing-masing bidang kewenangannya dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam

pembangunan

masyarakat, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Sangat disadari sekali bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, untuk itu kepada pihak terkait agar lebih mengembangkan kemitraan dengan berbagai lintas pelaku termasuk Stakeholder, Tokoh Masyarakat, unsur Eksekutif maupun Legislatif yang ada di wilayah, Perguruan Tinggi dan LSM lainnya. Selain itu pula, diharapkan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing struktural ©ariefse tiaw anha di2008©arie fsetiawan hadi2008©arie fse tiaw anha di2008©ariefse tiawa nha di2008 ©ariefs etia wa nhadi2 008 ©ariefs etiawanha di2008©a riefsetia wa nhadi2008©a riefse tiawanhad i2008©a r iefsetiawa nhadi2008©a rie fse tiawanhad i2008©a rie fsetiawan hadi2008©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008 ©ariefs etia wa nhad i2008©a riefse tiawa nha di2008© a riefse tiaw anhadi2008©ar iefs etiawanha di2008©a rie fs etia wa nhadi2008©arie fse tiawanhad i2008©a riefsetiawa nha di2008 ©ariefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© a riefs etia wa nhad i2008©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefse tiaw anhad i2008© ariefs etiawanha di2008© ariefs etia wa nhadi2 008©arie fse tiawa nha di2008©a riefsetia wa nhadi2008 ©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetiawan hadi2008©a riefs etia wanhadi20 08©a riefse tiaw anh adi2008© ar iefs etia wa nhad i2008©arie fse tiaw anh adi2008© ariefs etia wa nhad i2008©ariefse tiawanhad i2008 ©arie fsetia wa nhadi2008 ©ariefs etia wanh adi2 00 8


60

lebih mengkaitkan dengan kondisi berbagai perkembangan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat di wilayah. Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya dalam merealisasikan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009-2013 ini. Amin.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG

Drs. M. ASKARY. W., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570703 1981 03 1 018



61

BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents