BAB
I
P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Tahun 2004 tentang
Nasional
(SPPN)
dan
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir dengan perubahan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah
perlu
menyiapkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana
Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun
substansinya
2010-2015 sebagai
adalah
Dokumen
penjabaran
visi,
Perencanaan misi
dan
yang arah
pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
Penyusunannya
dilakukan
secara terencana, bertahap, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
yang akan datang.
Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015
Visi menyangkut
pada
hakekatnya
kemana
adalah
instansi
diarahkan agar dapat
pandangan
pemerintah
harus
jauh
kedepan
dibawa
dan
berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
1
Berpijak atas dasar di atas serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : “ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Taat Hukum, Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.
Visi ini mengandung pengertian bahwa dalam kurun waktu 5 tahun mendatang Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat untuk
melakukan
pengawasan
yang
profesional
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab guna mendapatkan hasil yang optimal dan bermanfaat dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015. Untuk
mewujudkan
instansi/organisasi jelas.
Misi
visi
yang
pemerintah
adalah
sesuatu
telah
ditetapkan,
harus
mempunyai
yang
harus
setiap
misi
diemban
yang atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang
telah
seluruh dapat
ditetapkan.
anggota
Melalui
organisasi
mengetahui
instansi/organisasi
dan
dan
penjabaran pihak
mengenal tersebut
yang
misi,
berkepentingan
keberadaan dalam
diharap
dan
peran
penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Misi sebagai berikut : 1.Meningkatkan pengawasan fungsional oleh Aparatur Pengawasan Fungsional. 2.Menunjang Pengawasan Legislatif/DPRD
2
3.Menunjang terwujudnya Pengawasan Masyarakat. Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan kembali
komitmen
system,
politik
prosedur
dan
pemerintah proses
untuk
menata
perencanaan
hingga
penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Alur perencanaan pembangunan daerah menurut UndangUndang Nomor 25
Tahun 2004 adalah Renja SKPD atau Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di
pemerintah
daerah
yang
memberikan
masukan
utama
dan
mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.
1.2 Landasan Hukum Sejalan Kabupaten
dengan
Pesisir
penjabaran Selatan
telah
aturan
tersebut,
membentuk
Pemerintah
Peraturan
Daerah
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata
Kerja
Inspektorat
Daerah
Kabupaten
Pesisir
Selatan.
Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu: 1. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Inspektorat
Daerah
dalam
melaksanakan
tugasnya
bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Guna memposisikan eksistensinya sebagai lembaga pengawasan di daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan
penyelenggaraan tugas
pokok
di
daerah,
pemerintahan
tersebut,
pelaksanaan
daerah.
Inspektorat
Untuk
Daerah
pembinaan
atas
terselenggaranya mempunyai
fungsi
sebagai berikut: 1.Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a.
Perencanaan program pengawasan.
b.
Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
c.
Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pelaksanaan kebijakan, penegakan produk hukum daerah.
2.Pelayanan
penunjang
untuk
kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Untuk
menyelenggarakan
fungsi
tersebut
diatas,
Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana berikut : 1.Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi bidang pemerintahan, pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan 4
masyarakat,
perekonomian
daerah
dan
kesejahteraan
masyarakat. 2.Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah. 3.Pengusutan
mengenai
kebenaran
laporan
atau
pengaduan
tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan tugas perangkat daerah. 4.Pembinaan
tenaga
fungsional
pengawasan
di
lingkungan
Inspektorat Daerah. 5.Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas.
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : 1.Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.Undang-Undang Perencanaan
Nomor
25
Tahun
Pembangunan
2004
Nasional
tentang
Sistem
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia tahun 4004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 3.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 4.Undang-Undang Nomor 15 Tanggung
Jawab
tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengolahan
Keuangan
Negara
(
Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan
5
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Sebagaimana
telah
beberapakali
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 6.Undang-Undang
Nomor
33
tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 7.Peraturan
Pemerintah
Nomor
Keuangan
Daerah
Pengelolaan
58
Tahun
(Lembaran
2005
Tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2013; 9.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Tahun
Menengah
2011 Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015;
1.3 Maksud dan tujuan
Maksud Kabupaten
dan
tujuan
Pesisir
disusunnya
Selatan
Tahun 6
Renja
Inspektorat
2014
untuk
Daerah
melaksanakan
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja
Anggaran SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB.I
BAB.II
Pendahuluan 1.1
latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB.III
BAB. IV
Tujuan , Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat
3.3
Program dan kegiatan
Penutup
7
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2012 dan Capaian Renstra Inspektorat
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah,
setiap
dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 juga harus dilakukan evaluasi yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu ; 1.
Kebijakan perencanaan program & kegiatan,
2.
Pelaksanaan rencana program & kegiatan,
3.
Hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun
2014,
memperhatikan
beberapa
unsur
pokok
sebagai mana berikut : a.
Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b.
Tujuan yang dikehendaki;
c.
Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d.
Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 8
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2014; b Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah –
masalah
yang
dihadapi
dan
sumber
daya
yang
akan
digunakan serta pengalokasiannya;
Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Inspektorat
Kabupaten
Pesisir
Selatan
sebagai
berikut
:
(Tabel Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 Terlampir)
2.2 Analisis kinerja pelayanan Inspektorat
Dengan
capaian
secara
keseluruhan,
maka
kebijakan
yang
diterapkan dinilai sudah tepat, karena capaian sudah baik, maka
dapat
disimpulkan
bahwa
program
yang
ditetapkan
dan
kebijakan ini perlu dipertahankan untuk pelaksanaan kinerja berikutnya, ( Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Terlampir)
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
Pelaksanaan untuk
pembangunan
menyelesaikan
segala
daerah
pada
dasarnya
adalah
permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi oleh daerah. Namun pada perkembangannya tentu akan muncul
permasalahan-permasalahan
dinamika
tuntutan
masyarakat
9
baru
yang
sebagai
terus
akan
wujud
dari
berkembang.
Permasalahan-permasalahan
pokok
yang
masih
terjadi
pada
pengawasan di daerah adalah sebagai berikut : Isu Pengawasan Yang Profesional
Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan
sarana
dan
prasarana
penunjang
kegiatan
pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh
karena
luas
wilayah
Kabupaten
Pesisir
Selatan
yang
mencapai 5. 794,95 km2 yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari,
ketersediaan
sarana
mobilitas
sangat
berpengaruh
terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 3 kendaraan dinas yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 15 Kecamatan dan 182 Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, kondisi ini belum ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan , yang dilakukan oleh 4 Inspektur Pembantu Wilayah
dan
Sekretariat
Inspektorat
namun
demikian
pemeliharaan kendaraan dinas yang belum ideal juga belum dapat memacu pencapaian pengawasan yang profesional.
Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan
yang
profesional,
untuk
mencapai
hal
tersebut
Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang
berkualitas
agar
dalam
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha
yang
telah
dilakukan
adalah
megikutsertakan
aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta diklatdiklat Lainnya seperti
10
Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan, Diklat Penjenjangan Jabatan Pengawas Pemerintahan Daerah. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat Penilaian Angka Kredit, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang dan lain sebagainya.
Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan : “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap : a.
Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten /Kota;
b.
Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Nagari dan
c.
Pelaksaaan urusan pemerintahan Desa.”
Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
11
e. penilaian
atas
manfaat
dan
keberhasilan
kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan; dan f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah
mewujudkan
penyelenggaraan
negara
yang
bersih
dan
bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance)
dalam mencapai visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.
Untuk
mencapai
meningkatkan
hal
kinerjanya
tersebut berdasarkan
Inspektorat rencana
berupaya
kinerja
yang
jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan
sebagai
realisasi
dari
Isu
Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, upaya tersebut yaitu :
a.
Perencanaan Kinerja Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan
Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,
dilaksanakan
1
(satu)
tahun
sekali
dan
dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti
Inspektorat
Propinsi
Sumatera
Barat,
Inspektorat
Jenderal Depdagri, BPKP dan BPK-RI. Selain
PKPT,
dalam
rangka
menuju
opini
Wajar
Tanpa
Pengecualian (WTP) yang merupakan salah satu agenda Pemda
12
Kabupaten Tahun 2014 dilakukan Review LKPD Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan pada awal Tahun 2014. b.
Sasaran Kinerja Sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan
PKPT
meliputi
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
terdiri dari 9(Sembilan) Bagian, Sekretariat DPRD, 6 (Enam) Badan, 13 (Tiga Belas) Dinas, 4 (Empat) Kantor, 15 (Lima Belas) Camat, 12 (Dua Belas) UPTD Bidang Pendidikan, 16 (Enam Belas) Puskesmas, 41 (Empat Puluh Satu) SMPN, 25 (Dua puluh lima) SMAN, 6 (Enam) SMKN dan 182 (Seratus delapan puluh dua) Nagari. Isu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat Isu
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang
Optimal
dan
Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Isu Pengawasan yang Profesional dan Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan reguler ( berdasarkan PKPT)
atas
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
(Tupoksi)
terhadap 354 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat)
Obyek Pemeriksaan
(Obrik)
juga
di
Kabupaten
Pesisir
Selatan,
pelaksanaan
pengawasan/pemeriksaan khusus terhadap Serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat yang memimpin unit kerja serta Camat, ditambah dengan pelaksanaan pengawasan /pemeriksaan kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur yang diperkirakan mencapai 60 (Enam Puluh) kasus per tahunnya.
Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Nota Dinas (ND) dan Petunjuk Bupati Pesisir Selatan yang berisikan gambaran pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek
13
sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang kemudian
dibandingkan
dengan
Peraturan
Perundang-Undangan
yang berlaku. Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan
dengan
baik
namun
tidak
menutup
kemungkinan
terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang
dilakukan
oleh
aparatur
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan. Berdasarkan
uraian
di
atas
dapat
diambil
kesimpulan
bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di Daerah dapat melakukan
penilaian
terhadap
pencapaian
penyelenggaraan
pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan
sekaligus
menjadi
Inspektorat dalam pencapaian kinerjanya.
14
tolok
ukur
BAB.III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Tahun 2004 tentang
Nasional
(SPPN),
dan
Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah
perlu
menyiapkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Rencana Selatan
Kerja
Tahun
substansinya
Inspektorat
2014
sebagai
adalah
Daerah
Kabupaten
dokumen
penjabaran
Pesisir
perencanaan
visi,
misi
yang
dan
arah
pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannnya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.
Visi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan adalah “Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera”. Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan
pengawasan
sebagai
salah
penyelenggaraan
satu
elemen
pemerintahan
dari dan
sistem sebagai
pengawasan fungsional internal pemerintah Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu Inspektorat telah menyusun visi 15
sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015, visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Taat Hukum, Bersih, Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. Visi
ini
mengandung
pengertian
bahwa
ditahun
mendatang
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat untuk melakukan pengawasan pemerintahan
yang yang
profesional transparan
terhadap dan
penyelenggaraan
bertanggung
jawab
guna
mendapatkan hasil yang optimal dan bermanfaat dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun pada perkembangannya dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah
Kabupaten
Pesisir
Selatan
tentu
akan
muncul
permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Permasalahanpermasalahan pokok yang masih terjadi pada pengawasan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sbb :
Pengawasan Yang Profesional
Pengawasan ketersedian
yang
sarana
profesional dan
sangat
prasarana
berkaitan
penunjang
dengan
kegiatan
pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh
karena
luas
wilayah
Kabupaten
Pesisir
Selatan
yang
mencapai 5.794,95 km2, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar
16
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Selain
itu
sesuai
dengan
visi
Inspektorat
Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan
berkelanjutan
sabagaimana
dimaksud
dalam
Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Masalah Pengawasan yang Profesional dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
Pada
tersebut
sudah
kemungkinan
umumnya berjalan
terjadinya
perundang-undangan
yang
gambaran
dari
dengan
baik
pelaksanaan namun
pelanggaran dilakukan
tidak
terhadap oleh
tupoksi menutup
peraturan
aparatur
dalam
penyelenggaraan pemerintahan didalam mengemban tugasnya. Berdasarkan
uraian
di
atas
dapat
diambil
kesimpulan
bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di Daerah dapat melakukan
penilaian
terhadap
pencapaian
penyelenggaraan
pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat
dalam
sekaligus
pencapaian
menjadi
kinerjanya
tolak yang
ukur optimal
terencana, terarah, terukur, efektif dan efesien serta dapat dipertanggangjawabkan. 17
3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
Tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
dan
Pemerintah
Undang-undang Daerah,
Nomor
Pemerintah
32
Tahun
perlu
2004
tentang
menyiapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah ( RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD
dalam
menyusun
Renstra
SKPD.
Renja
SKPD
sekaligus
merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan
daerah
yang
akan
dibahas
dalam
rangkaian
forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Berdasarkan
pertimbangan
ini,
maka
RPJM
Kabupaten
Pesisir Selatan disusun dengan tujuan : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan pusat. 3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kab. Pesisir Selatan 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kab.Pesisir Selatan
yang
efisien.
berkelanjutan. 18
efektif,
berkeadilan.
dan
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kab. Pesisir Selatan yang dilaksanakan perlima tahunan. 6. Menyediakan Pemerintah
satu
acuan
Daerah
dan
resmi
DPRD
bagi
dalam
seluruh
menentukan
jajaran prioritas
program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN. 7. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap aturan kerja perangkat daerah.
Di
dalam
pembangunan
RPJPD
yang
telah
mencakup
ditetapkan
pembangunan
beberapa di
segala
tujuan bidang
seperti isu pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, isu daya saing di
bidang
ekonomi
infrastruktur
sosial
pedesaan,
budaya
dan
ketertiban
dan
iptek,
kesehatan,
ketentraman,
dan
pelayanan publik & pemberdayaan aparatur daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai “aparat pengawas internal pemerintah” sesuai tugas pokok & fungsi dan kewenangannya hanya melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan waktu dan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku
serta
tepat
waktu
pelaksanaannya.
Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Pada Tahun 2014 yang akan datang sasaran pengawasan yang akan dicapai, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya
meningkatkan
kinerjanya
berdasarkan
program
dan
kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. 19
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan : “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap : a.
Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
b.
Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Nagari; dan
c.
Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.”
Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas
Intern
pemerintah
melakukan
pengawasan”
sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a.
Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
b.
Pemeriksaan
berkala
atau
sewaktu-waktu
maupun
pemeriksaan terpadu; c.
Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari unit/satuan kerja;
d.
Pengusutan
atas
kebenaran
laporan
mengenai
adanya
indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e.
Penilaian
atas
manfaat
dan
keberhasilan
kebijakan,
pelaksanaan program dan kegiatan; dan f.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 20
bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.
Untuk
mencapai
meningkatkan
hal
kinerjanya
tersebut
berdasarkan
Inspektorat
berupaya
program
kegiatan
dan
serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja
yang
terukur
dan
berkelanjutan
sebagai
realisasi
program kerja ditahun 2014.
3.3 Program dan Kegiatan
Program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006,
untuk
menjaga
kesinambungan
pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan
sebagai
diharapkan
dapat
penjabaran dicapai
kegiatan
dari
dan
rencana
sasaran
stratejik
yang dalam
mencapai tujuan. Rencana Kinerja mengandung segala aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun melalui penjaringan aspirasi masyarakat/partisipasi masyarakat oleh legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan
tahunan
Perundang-Undangan
yang
serta
berpedoman
berlaku,
Program
pada
Peraturan
dan
Kegiatan
tersebut yaitu : 1.Program
peningkatan
system
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan : a.Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala. b.Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda. 21
c.Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 2.Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Pengawasan
yang
ketersediaan
professional
dana
dan
sangat
prasarana,
berkaitan
penunjang
dengan kegiatan
pengawasan serta ketersediaan SDM, guna ketepatan waktu pengawasan (obrik).
(pemeriksaan) Untuk
terhadap
pengembangan
profesional SDM Pengawas
obyek
pemeriksaan
dan
peningkatan
karier
dilakukan pengisian aparatur
pengawas melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Kegiatan Pelatihan Pengawasan
Pengembangan baik
Tenaga
pengembangan
Pemeriksa
terhadap
dan
Aparatur
Pejabat
Pengawas
Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) maupun Pejabat Fungsional Auditor. Disamping itu dilaksanakan juga Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bekerjasama dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Propinsi, baik pelatihan yang diadakan ditingkat Propinsi maupun pelatihan yang diadakan ditingkat pusat. 3.Program dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan kegiatan : a.Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan. b.Pemantapan,
Perencanaan,
Koordinasi
dan
Administrasi
Pengawasan.
Pengawasan Yang Profesional (SDM) Disamping program-program yang telah ditetapkan yaitu Program
Peningkatan
Pengendalian
Sistem
Pelaksanaan
Pengawasan
Kebijakan
Kepala
Internal Daerah
dan dengan
kegiatan-kegiatan : a.
Pemeriksaan regular ( Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala)
22
b.
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
c.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Pengawasan yang Profesional dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini juga berkaitan dengan
penggunaan
pelaksanaan
anggaran
pengawasan
Inspektorat
reguler
dalam
(berdasarkan
rangka
PKPT)
atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terhadap 354 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat) Kabupaten
Pesisir
Obyek Pemeriksaan (Obrik) di
Selatan,
juga
pelaksanaan
pengawasan/pemeriksaan khusus terhadap Serah Terima Jabatan (Sertijab),ditambah
dengan
pelaksanaan
penanganan/pemeriksaan kasus terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur.
BAB.IV PENUTUP Dalam
rangka
menjalankan
tugas
pengawasan
oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selama tahun 2012 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas yang
diamanahkan
telah
dilakukan
dengan
baik.
Namun
bagaimanapun masih dijumpai beberapa kelemahan, sehingga pada tahun
2012
dapat
disimpulkan
bahwa
terdapat
beberapa
belanja
terhadap
permasalahan yang dihadapi antara lain : 1.Masih
terbatasnya
pengalokasian
pelaksanaan pengawasan, sehingga dari 354 obrik yang ada pada
Kabupaten
Pesisir
Selatan
diperiksa atau 70,05%.
23
hanya
248
saja
yang
2.Terbatasnya
sarana
transportasi
untuk
operasional
pengawasan. 3.Terbatasnya
belanja
pengembangan
SDM
untuk
pengiriman
peserta diklat JFA , Diklat P2UPD dan diklat penunjang pengawasan. 4.Rendahnya
kesadaran
obrik
dalam
menindaklanjuti
hasil
pemeriksaan. 5.Rendahnya
kesadaran
masyarakat
memberikan
informasi
penyimpangan yang dilakukan aparat. 6.Realisasi pelaksanaan pengawasan pada objek pemeriksaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ). Rencana
Kerja
Inspektorat
Daerah
Kabupaten
Pesisir
Selatan menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan
24
25
26
