Lampiran
:
Peraturan Bupati Semarang Nomor : 46 Tahun 2013 Tanggal : 30 Mei 2013
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, yang disusun melalui 4 pendekatan, yaitu: Pendekatan Teknokratis merupakan penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; Pendekatan Politis merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan calon Kepala Daerah terpilih selama kampanye; Top Down dan Bottom Up adalah perencanaan yang hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan (pro poor), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), mendukung kelestarian lingkungan (pro environment), mendukung pelayanan prima (pro public service). Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 dimulai dari tahap pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), penyusunan Rancangan RKPD (Rancangan RKPD menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD), pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. RKPD menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD dan memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 mengacu pada agenda pembangunan
tahunan
tahun
2014-2015,
yang
merupakan
tahun
perwujudan
masyarakat Kabupaten Semarang yang semakin mandiri, tertib, sejahtera dan berdaya saing tinggi, melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, peningkatan SDM dan pelayanan publik, pengembangan jaringan bisnis ekonomi lokal,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014
I-1
perwujudan masyarakat yang berkemampuan yang mengarah pada kemandirian dan perilaku aparatur pemerintah yang berpegangan pada aturan dan norma yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 20102015, disamping itu juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati. B. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014
I-2
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
108
Tahun
2000
tentang
Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Pedoman
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014
I-3
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014
I-4
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 7). C. Hubungan Antar Dokumen. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling behubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut: 1.
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2014 yang merupakan langkah operasional dari agenda pembangunan tahunan tahun 2014-2015 dan merupakan pelaksanaan tahun keempat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014
I-5
2.
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014, memperhatikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2012-2015;
3.
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014, memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
4.
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011–2031.
D. Sistematika Dokumen RKPD. Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2014, adalah sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN. A. Latar Belakang B. Dasar Hukum Penyusunan C. Hubungan Antar Dokumen D. Sistematika Dokumen RKPD E. Maksud dan Tujuan
BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. A. Gambaran Umum Daerah B. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB III.
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
BAB IV.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014. A. Tujuan dan Sasaran. B. Prioritas Pembangunan.
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI.
P E N U T U P.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014
I-6
E. Maksud dan Tujuan. 1.
Maksud Penyusunan RKPD Tahun 2014, adalah untuk: - Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan
dalam
rangka
mewujudkan
visi
dan
misi
pembangunan daerah. - Memberikan arah dan pedoman penyusunan Renja SKPD. - Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan ditahun 2014. - Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan KUA-PPA dan APBD tahun 2014. 2.
Tujuan
Penyusunan
RKPD
Tahun
2014
adalah
terwujudnya
pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2014
I-7
