BAB I
PENDAHULUAN Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah merupakan sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) yang terdiri dari beberapa kementerian terkait yaitu Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian dalam negeri dan Kementerian PU. PPSP mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai acuan bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan. Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah genangan dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Hal ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional dan Daerah, tidak terkecuali Kabupaten Sarolangun. Pembangunan sanitasi di Indonesia mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan sector lain. Di samping untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor lain, pelaksanaan program PPSP juga dimaksud untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi tujuan-tujuan Millinium Development Goals (MDGs) khususnya yang terkait tujuh butir target ke-10 MDGs Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam rangka melaksanakan program tersebut telah membentuk Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tanggal 12 September 2011 melalui Surat Keputusan Bupati NOMOR 353 TAHUN 2011 bertugas antara lain menyusun buku putih sanitasi, membuat rencana strategis sanitasi, membuat rencana Program dan kegiatan-kegiatan sanitasi (project digest), penetapan prioritas dan zonasi (priority setting and sanitation zoning), dan tugas-tugas lain dalam rangka peningkatan sanitasi Kabupaten Sarolangun. Pada tahun 2012 POKJA PPSP telah menyusun Buku putih sanitasi Kabupaten Sarolangun, buku laporan studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA), dan hasil penetapan prioritas dan zonasi sanitasi yang berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Dokumen-dokumen tersebut, disamping sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti RTRW Kabupaten, RPJMD, RPIJM, rencana strategi SKPD, RKA merupakan sumber informasi yang diperlukan untuk penyusunan strategi sanitasi kabupaten (SSK). Pengembangan layanan sanitasi kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Strategi sanitasi kabupaten
merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi Kabupaten. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kota/kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi Kabupaten. Pembangunan sanitasi di Kabupaten Sarolangun harus diupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor. Agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu disusun program memorandum yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. SSK dalam penyusunannya lebih memfokuskan pada strategi yang berisikan program kegiatan dan bagaimana cara mencapai tujuan pembangunan sanitasi dalam 5 tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi sanitasi kabupaten. Kegiatan penyusunan strategi ini menitikberatkan pada proses konsolidasi berbagai dokumen strategi dan perencanaan pembangunan sanitasi, utamanya adalah RPJMD, RPIJM, RKA, RTRW, dll. Hasil dari konsolidasi tersebut yang kemudian dirangkum dalam Stgrategi Sanitasi Kabupaten dengan mempertimbangkan hasil analisis komprehensif atas kondisi dan permasalahan sanitasi serta kebutuhan kabupaten. Selanjutnya untuk memastikan strategi tersebut berjalan dengan baik, disusunlah
Memorandum Program
Sanitasi (MPS) yang pada prinsipnya
dimaksudkan untuk mempertegas program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1-5 tahun mendatang, baik tentang lokasi, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan dan yang lebih penting adalah kepastian sumber dananya. Kegiatan pada tahap ini adalah menjabarkan kegiatan tiap-tiap sub sektor (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS) dengan mempertimbangkan aspek cakupan pelayanan, rencana investasi, kebutuhan studi dan desain (baik teknis maupun non teknis), pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan (O&M), pendanaan, dll. Penyusunan MPSS ini difasilitasi oleh Tim Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP). Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik
sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi peng‐anggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:
Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.
Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
Memorandum Program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.
Memorandum Program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Walikota/ Gubernur selaku kepala daerah.
Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan
kabupaten/kota
untuk
memenuhi
sasaran
dan
rencana
pembangunan
kabupaten/kota.
Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang Sinkronisasi
mencakup:
Koordinasi
Pengaturan,
Integrasi
Perencanaan,
dan
Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling
sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel‐tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya. Memorandum Program yang telah disepakati ini selanjutnya menjadi bahan pembahasan anggaran, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun pusat, untuk selanjutnya memasuki tahap implementasi yang merupakan tahap pelaksanaan pembangunan
infrastruktur dan kegiatan non-fisik (pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas kelembagaan, SDM, dll) Tahapan senjutnya setelah implementasi adalah monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di atas. Monitoring dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Guna menunjang Monev dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen (berbasis web) yang memadai. 1.1
Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi adalah
sebagai berikut : 1.1.1
Maksud Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten /
Kota dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Program PPSP ini juga dimaksudkan untuk mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor, yaitu: air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan juga drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015. 1.1.2
Tujuan : a. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman penganggaran pendanaan dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi tahun 2013 hingga 2017 baik pendanaan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber pendanaan lain non pemerintah. b. Tersedianya dasar penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sarolangun. c. Tersedianya dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Sarolangun. d. Rencana implementasi dan pengelolaan program
e. Tersedianya data untuk feed-back RPJMD periode berikutnya.
1.2
Resume Permasalahan Sanitasi Risiko sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau
lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa isu pokok terkait sanitasi merupakan uraian resume permasalahan utama dari masingmasing sub sektor sanitasi yang ada di Kabupaten Sarolangun. Adapun resum ini terdiri dari dua kriteria dan sudah menjadi kesepakatan dari seluruh anggota Pokja yaitu permasalahan sistem sanitasi dan aspek lain (pendanaan, kelembagaan, peran masyarakat, dan lain-lain). Arahan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan system perencanaan dan penetapan zoning area beresiko sanitasi dengan mempertimbangkan : a.
Arah pengembangan kabupaten yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Sarolangun dalam jangka menengah
b.
Kepadatan penduduk Kabupaten Sarolangun
c.
Area beresiko sanitasi
d.
Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah)
1.2.1 Sektor Air limbah Domestik Perumusan strategi perencanaan untuk implementasi pembangunan dirumuskan terlebih dahulu dari permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, kelembagaan, pendanaan dari dalam dan luar serta faktor luar yang bisa mempengaruhi. Isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan Air limbah Domestik di Kabupaten Sarolangun bisa dijelaskan pada beberapa point di bawah ini : Isu strategis dan permasalahan mendesak Adanya Dokumen RPJMD Adanya Dokumen Renstra SKPD-PU, BLHD, Distaksiman dan Dinkes Adanya Pembangunan MCK ++ Adanya Perda RTRW Mulai ada Komitmen Pemda untuk pembangunan sarana sanitasi Adanya Pokja Sanitasi Ada Dinas yang menangani (BLH dan Distaksiman) Tersedia Lahan IPAL dan IPLT Fungsi saluran drainase yang masih bercampur dengan pembuangan air limbah domestic Belum ada standarisasi penampungan limbah yang berwawasan lingkungan
Belum ada data yang akurat terhadap jumlah septic tank yang memenuhi standar teknis dan yang tidak memenuhi Belum ada IPAL dan IPLT untuk pengolahan lumpur tinja Belum ada lembaga pengolahan air limbah skala kota dan peraturan daerah yang mengatur pengolahan limbah Masih rendahnya pengetahuan lembaga tentang dampak terhadap sembarangan membuang limbah Pendanaan masih tergantung dengan pembiayaan dari pemerintah daerah (APBD murni) Pendanaan dari dana APBD Propinsi, DAK dan swasta belum optimal Adanya anggaran dari Provinsi (Satker PPLP). Ada Peluang dukungan Anggaran dari Pusat (DAK) Ada peluang untuk meningkatkan SDM melalui Anggaran Provinsi Ada LSM yang peduli Lingkungan Masih terbuka untuk kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan Limbah Cair Pengembangan Pengelolaan Limbah dengan sistem Komunal Masih banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan (BABS) yang menyebabkan pencemaran air sungai oleh limbah manusia sehingga menganggu dan merusak kualitas air sungai Kurangnya kesadaran untuk membangun bak pengolahan air limbah Kebiasaan masih menggunakan wc cemplung oleh masyarakat di pinggiran sungai Masih banyak masyarakat yang belum melakukan penyedotan tangki septik yang sudah penuh Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang dampak terhadap sembarangan membuang limbah
1.2.2 Sektor Persampahan Perumusan strategi perencanaan untuk implementasi pembangunan dirumuskan terlebih dahulu dari permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, kelembagaan, pendanaan dari dalam dan luar serta faktor luar yang bisa mempengaruhi. Isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sarolangun bisa dijelaskan pada beberapa point di bawah ini : Isu strategis dan permasalahan mendesak Adanya SKPD Pengelola Persampahan Telah ada bantuan anggaran dari APBN Telah ada Perda tentang persampahan Telah ada sarana dan prasarana persampahan Ada kerjasama antar Dinas Daerah (PU dan BLH) Telah ada Perda RTRW Telah ada Renstra SKPD Distaksiman Telah ada TPA yang dikelola secara Open Dumping Telah ada SKPD melakukan Monev Telah ada dokumen UKL/UPL TPA Jumlah sarana dan prasarana untuk persampahan terbatas Timbunan sampah rumah tangga/masyarakat yang tidak terkendali, merupakan konsekuensi logis dari aktifitas masayarakat dan industri yang berdampak pada permasalahan lingkungan Kurangnya peran swasta dan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penanganan pengolahan persampahan Kurangnya jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengolahan persampahan Kurangnya mobilisasi berbagai sumberdaya dalam pengolahan sampah Pemerintah daerah melalui Distaksiman baru menangani jumlah timbulan sampah sebanyak 25 sampai dengan 30 m3/hari Kurangnya kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengolahan persamapahan yang sesuai dengan prinsip good and cooperative government Pendanaan masih tergantung dengan pembiayaan dari pemerintah daerah (APBD murni) Pendanaan dari dana APBD Propinsi, DAK dan swasta belum optimal Jumlah masyarakat dan swasta baru sedikit yang melakukan upaya 3R
SDM pengelola sampah di tingkat masyarakat dan pengelola sampah sendiri masih kurang Adanya UU No 18 tahun 2008 tentang Persampahan Adanya komitmen Pendanaan Pemerintah Pusat melalui dana APBN Adanya Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengolahan sampah Adanya LSM peduli lingkungan Dukungan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Kualitas SDM Terbuka peluang untuk Kerjasama dengan Swasta dalam Pengelolaan Sampah Mulai berkembangnya Teknologi Pengelolaan Sampah Partisipasi masyarakat yang belum optimal Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah adalah salah satu kendala dalam pengendalian pencemaran sampah rumah tangga disamping keterbatasan sarana dan prasarana persampahan Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan didukung oleh berbagai prilaku yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat membawa dampak terhadap pertumbuhan perumahan/permukiman Masih banyak masyarakat yg membuang sampah sembarangan dan membakar sampah secara terbuka yg berdampak pada pencemaran kualitas udara
1.2.3 Sektor Drainase Beberapa isu pokok terkait pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Sarolangun, dikemukakan dari beberapa segi yaitu : Isu strategis dan permasalahan mendesak Ada lembaga yang mengelola (Dinas PU) Telah ada sarana dan prasarana Drainase Telah ada Perda RTRW Telah adanya Renstra SKPD Adanya Pokja Sanitasi Adanya dukungan Dana APBD II Adanya dukungan Pemda dalam Pembangunan Drainase Sistem jaringan drainase yang tersedia masih banyak yang belum berkualitas
Lemahnya penyusunan perencanaan, program/target dan penganggaran yang berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana drainase Pelayanan drainase belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di daerah perdesaan maupun perkotaan Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan drainase masih minim Minimnya peran dunia usaha dan Perguruan Tinggi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman Pendanaan dari dana APBD Propinsi, DAK Ada peluang kerjasama dengan Swasta utk penanganan drainase Adanya komitmen Pemerintah Pusat melalui dana APBN Adanya sebagian masyarakat yang peduli lingkungan Dukungan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan SDM Termuat dalam RPJMN dan RPJMD tentang Sanitasi Ada Dokumen RPIJM baik nasional maupun Daerah Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan drainase Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan didukung oleh berbagai prilaku yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat membawa dampak terhadap pertumbuhan perumahan/permukiman Kesadaran masyarakat maupun jender dan kemiskinan dalam pengelolaan drainase masih sangat rendah
1.2.4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Permasalahan Aspek PHBS yang ada: Adaya Dokumen RPJMD Adanya Dokumen Renstra SKPD-DINKES Memiliki Strategi Dasar Promosi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan Adanya Media Komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi Adanya Komitmen Pemda dalam Penyediaan Pendanaan-Promkes Adanya Pokja Sanitasi Adanya Forum Bebas BABS Kecamatan /Forum CLTS
Adanya Lembaga/Dinas yang menangani (Dinkes dan Dikpora) Memiliki Manajemen PHBS Terdapat Kader-kader terlatih Pendekatan terhadap Individu Rumah Tangga Pendekatan terhadap tatanan Tempat-tempat umum Pelaksanaan Marketing Sanitasi Kader-kader belum optimal dalam melaksanakan tugas Pemicuan dan penyuluhan, Kampanye PHBS ditatanan Rumah Tangga, Sekolah dan Tempat Umum belum optimal Media Promosi masih sangat terbatas Sarana CTPS di Tatanan Rumah Tangga, Sekolah masih dan Tempat Umum masih sangat terbatas Belum optimal memanfaatkan media lokal untuk sosialisasi Pembiayaan dari APBD II Sangat Minim Belum optimal kerjasama yang intensif antar SKPD terkait dalam Pokja PPSP Belum tersedia alat untuk kegiatan marketing Sanitasi Belum terbentuk Forum BABS secara merata Terbuka peluang kerjasama dengan media lokal Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan Semakin meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat Adanya anggaran dari Provinsi dan Pusat Peluang Kerjasama antar SKPD Adanya program pelatihan-seminar khusus Adanya Forum Kota/Kabupaten Sehat Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap PHBS Rendahnya cakupan Sanitasi di tingkat Kabupaten Masih banyak masyarakat yang melakukan praktek BABS Sarana dan prasarana sangat minim
1.3
Resume Tujuan dan Sasaran Utama Sanitasi Sampai Dengan Tahun 2017 Dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang ada saat ini, diharapkan pada akhir periode
program
jangka menengah (tahun 2017)
air limbah manusia. Walaupun,
pada
saat
telah
terjadi
kenaikan
pelayanan
prasarana
ini masih ada sebagian
penduduk
Kabupaten
Sarolangun menggunakan cara pengelolaan limbah manusia secara konvensional atau non urban system yaitu dengan membuang limbahnya di perairan terbuka berupa sungai, parit atau di tanah berupa kebun. Upaya mencapai sasaran pengembangan program yang diinginkan akan dilakukan secara bertahap. Tabel 1.5. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1.
Air Limbah
Tujuan 1.
2.
3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan, air limbah
Meningkatkan pemahaman dari SKPD teknis tentang dampak terhadap sembarangan membuang limbah;
Meningkatnya alokasi anggaran Untuk pengembang an sistem pengolahan
Sasaran Pernyataan sasaran 1. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memilki akses terhadap sarana pengelolaan limbah yang sehat di akhir tahun 2017;
2. Meningkatnya pemahaman tentang dampak terhadap sembarangan membuang limbah oleh Bappeda Bidang Fispra, Dinas PU Bidang CK, BLHD, Dinas Kesehatan , Distaksiman pada akhir tahun 2017; 3. Meningkatan dan mengembangka n alternatif sumber pendanaan dalam
Indikator sasaran 1. Meningkatnya jumlah jamban pribadi menjadi 80% sampai dengan tahun 2017;
Nilai Data Dasar (tahun 2012) 60% dari jumlah kepala keluarga
Strategi -
-
2. Adanya tenaga ahli pengolahan air limbah sebanyak 20 Orang;
5 orang
3. Tercapainya peningkatan alokasi anggaran sebesar 1,4 % pengolahan air limbah dalam APBD;
1,1 % nilai uangnya hingga 2,5 %
-
-
-
Perencanaan dan pembangunan sistim pengolahan air limbah offsite komunal berdasarkan pada kajian kawasan dan zonasi; Membangun penampungan limbah yang berwawasan lingkungan berdasarkan standarisasi; Mengoptimalkan fungsi IPLT untuk pengolahan lumpur tinja Membangun IPAL skala perumahan untuk pengolahan air limbah Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar SKPD dalam pembangunan sarana pengolahan air limbah; Pokja PPSP Kabupaten membuat rencana kerja MPSS antara pemerintah provinsi dan pusat serta dengan pihak swasta;
Dana hibah dari pemerintah pusat dan propinsi dan pihak swasta yang akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana air limbah
air limbah;
4.
5.
Terwujudnya kerja sama pemerintah dan swasta dalam penanganan pengolahan air limbah; Terwujudnya Kesadaran Masyarakat mengenai pola hidup sehat;
penyelenggaraa n sistem pengelolaan air limbah permukiman di akhir tahun 2017; 4. Adanya kerja sama pemerintah dan swasta dalam penanganan pengolahan air limbah; 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan air limbah pada akhir tahun 2017
4. Tercapainya keterlibatan pihak swasta yang potensial dalam pengolahan air limbah sebesar 30 perusahaan
6 Perusahaan
5. Persentase Kesadaran Masyarakat mengenai pola hidup sehat meningkat 30 %
35% jumlah penduduk
-
-
-
-
6.
Terciptanya system pengelolaan air limbah yang optimal.
6.a. optimalnya 6.a. Terbentuknya kinerja lembaga kelembagaan pengolahan air yang kuat dalam limbah; pengelohan air limbah 30 KSM;
10 KSM
-
-
Mendorong Kerja sama denga pihak swasta sebagai mitra potensial dalam pengelolaan air limbah mengikutsertakan pihak LSM dalam proses pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan air limbah; Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak bahaya BABS dengan melakukan sosialisasi dan pelatihanpelatihan; Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan MCK; Memicu masyarakat untuk membuat jamban pribadi sampai dengan tahun 2017; Mendorong masyarakat yang belum melakukan penyedotan tangki septik yang sudah penuh untuk melakukan penyedotan tangki septik secara berkala Melaksanakan sosialisasi tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunan Melakukan pembinaan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak terhadap sembarangan membuang limbah melakukan pendataan ulang tentang data yang belum akurat terhadap jumlah septic tank yang memenuhi standar teknis dan yang tidak memenuhi
2.
Persampahan Sasaran Pernyataan sasaran Menerapkan sistem 1. Meningkatnya pengelolaan pemahaman tentang persampahan sesuai dampak terhadap dengan prinsip good pengolahan sampah and cooperative oleh Bappeda Bidang governance Fispra, Dinas PU Bidang CK, BLHD, Dinas Kesehatan (Penyehatan Lingkungan), Distaksiman bidang kebersihan pada akhir tahun 2017. Tujuan
3.
4.
Terwujudnya Kesadaran Masyarakat mengenai pengolahan sampah
2.1.Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan persampahan pengangkutan sampah 2.2.Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan persampahan pada akhir tahun 2017
5.
Meningkatkan peran 3. serta dan kerja sama swasta dengan pemerintah dalam pengolahan persampahan.
Meningkatnya kerja sama pemerintah dan swasta dalam penanganan pengolahan Sampah
6.
Meningkatkan kuantitas 4. dan kualitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
7.
Meningkatkan jumlah 5. personil dari SKPD teknis tentang dampak terhadap pengolahan sampah
Meningkatknya jumlah personil dari SKPD teknis tentang dampak terhadap pengolahan sampah
8.
Meningkatkan cakupan 6. layanan sistim persampahan
meningkatnya cakupan layanan sistim persampahan
Indikator sasaran 1. Tercapainya 30 % kemampuan dan management kelembagaan dengan prinsip good and cooperative governance pengolahan persampahan di tahun 2017
Nilai Data Dasar
Strategi
50 % personil bidang SKPD terkait. (hitung jumlah personil SKPD bidang terkait)
-
Pokja PPSP membuat rencana kerja MPSS antara pemerintah dengan pihak swasta
2. Turunnya 28 desa yang risiko sanitasi disebabkan oleh persampahan
38 desa
-
Memicu Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan Melakukan Sosialisasi tentang pengolahan persampahan dikalangan masyarakat, sekolah dan pemerintahan
3. Meningkatnya kerja sama pemerintah dan swasta dalam penanganan pengolahan Sampah 4. Terbangunnya Pengolahan sampah yang ramah lingkungan yang kuantitas dan kualitas 5. Bertambahnya jumlah tenaga ahli pengolahan sampah sebanyak 15 Orang
8% ( 5 perusahaan)
-
Mendorong Kerja sama dengan pihak swasta sebagai mitra potensial dalam pengelolaan persampahan
Kec. Sarolangun
-
Perencanaan dan pembangunan sistim pengolahan persampahan
5 orang
-
6. Terbangunya cakupan layanan sistim persampahan di
Kec. Sarolangun
-
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar SKPD dalam pembangunan sarana pengolahan persampahan Membangun penampungan sampah sementara yang berwawasan
-
9.
Meningkatkan alokasi 7.a Meningkatnya anggaran anggaran Untuk pendanaan dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah pengolahan sampah permukiman dari APBD 7.b. Munculnya sumber alternatif pendanaan diluar APBD 10. Meningkatkan 8. Masyarakat memahami pemahaman tentang 3R pengolahan sampah
11. Meningkatnya kegiatan 9. monitoring dan evaluasi kegiatan persampahan
Meningkatnya volume kegiatan monev di sub sektor persampahan
pelawan, Singkut dan Bathin VIII 7. Tercapainya peningkatan alokasi anggaran sebesar 1,4 % pengolahan persampahan 8. Munculnya kelompok masyarakat yang menggunakan teknologi pengolahan sampah 9. A.Kegiatan monev menjadi 2 kali dalam satu tahun 9. B.Adanya data base sistim pengolahan persampahan yang lengkap untuk Kabupaten Sarolangun
lingkungan 1,1 % nilai uangnya dan yang 2,5 juga
-
Belum ada kelompok masyarakat 3R
-
1 kali dalam satu tahun
-
Data base tidak lengkap
Dana hibah dari pemerintah pusat dan propinsi serta swasta digunakan untuk meningkatkan layanan sarana dan prasarana persampahan Membangun pengelolahan sampah 3R yang berwawasan lingkungan mengikutsertakan pihak LSM bersama pokja PPSP dalam proses pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan persampahan
3. Drainase Tujuan 1.
2.
Meningkatkan kualitas sistim Jaringan Drainase tahun 2017
Meningkatkan cakupan layanan drainase
Sasaran Pernyataan sasaran 1. Meningkatnya kualitas sistim Jaringan Drainase tahun 2017
2.
Meningkatnya cakupan layanan drainase
Indikator sasaran 1. 14%, penduduk yang terlayani dengan panjang 12.500 m dikawasan permukiman saluran yang ada menjadi berkualitas 2. terbangunnya 27.500 m drainase
Nilai Data Dasar 13% dari penduduk yang terlayani di 3 kecamatan sepanjang 32.500 m
32.500 m
Strategis -
-
Membangun jaringan drainase yang berkualitas Menjadikan HO sebagai syarat dalam pengajuan IMB
Membangun jaringan drainase yang berkualitas Memperbaiki jaringan drainase yang buruk Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan
3.
Terwujudnya kerja 3. sama pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanganan pengelolaan drainase
Adanya kerja sama pemerintah dan swasta dalam penanganan pengelolaan drainase
3.
4.
Terwujudnya 4. pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang sudah ada untuk pengelolaan drainase
4.
Meningkatkan alokasi 5. anggaran Untuk pembangunan drainase
Meningkatnya anggaran pendanaan dalam pembangunan Drainase permukiman dari APBD
5.
5.
tercapainya keterlibatan pihak swasta yang potensial dalam pengelolaan drainase sebesar 8 % Terbentuknya kelembagaan yang kuat dalam pengelohan drainase 20 KSM
8 % ( 5 perusahaan)
-
Mendorong Kerja sama denga pihak swasta sebagai mitra potensial dalam pengelolaan drainase
10 KSM dari 10 desa
-
Peningkatan peran serta masyarakat dan jender dalam pengelola drainase lingkungan; menambah jumlah KSM pengelola drainase lingkungan;
-
Tercapainya peningkatan alokasi anggaran Pembangunan Drainase
-
4.
PHBS/PROHISAN
Tujuan 1.
Dana hibah dari pemerintah pusat dan propinsi serta swasta digunakan untuk meningkatkan layanan sarana dan prasarana drainase Mencari alternatif pendanaan diluar APBD
Tercapaianya Budaya Perikaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat Kabupaten Sarolangun Tahun 2017
Sasaran Pernyataan sasaran Indikator sasaran 1. Meningkatnya 1. Tatanan Institusi kesadaran, pendidikan dan pengetahuan, Tatanan kemauan dan Rumah ber melaksanakan PHBS PHBS 2. kelompok masyarakat meningkat di peduli STBM Tahun 2017 3. Meningkatnya pemahaman SKPD 2. Terbentuknya kelompok terkait sanitasi tentang masyarakat budaya Perilaku yang peduli Hidup Bersih dan STBM 89 KSM Sehat di tahun 2017 3.
Adanya tenaga ahli SKPD sebanyak 15 Orang
Nilai Data Dasar 33% dari 56.800 KK
Strategis 1.
2. 54 KSM
3.
4. 5 orang
5.
6.
Meningkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan STBM Meningkatkan kemampuan tenaga SDM untuk pengelolaan kampanye dan edukasi PHBS Memasyarakatkan CTPS pada SD, SLTP dan SMA secara berkelanjutan Meningkatkan pemicuan PHBS di tingkat desa Meningkatkan pendanaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, daerah, swasta dan masyarakat). Meningkatan sosialisasi PHBS
kepada tatanan institusi pendidikan , Institusi Tempat kerja dan Rumah Tangga 7. Mengoptimalkan media cetak dan elektronik untuk mempromosikan kegiatan PHBS 8. Mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam pelaksanaan PHBS 9. memicu kesadaran masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat 10. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap PHBS tatanan rumah tangga
1.4
Program Prioritas dan Justifikasinya
1.4.1. Sub Sektor Air Limbah Berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang melekat dalam berbagai aspek dan hasil analisis SWOT untuk sektor air limbah, maka program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan sektor air limbah tersebut adalah: Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman Periode 2013 - 2017 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi
Justifikasi
Biaya (jt)
Program Pengaturan
Melaksanakan optimalisasi regulasi air limbah guna meningkatkan
PAD
Melalui
penerimaan
200
retribusi
penyedotan tinja
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kampanye stop BAB Sembarangan (BABS)
250
Sosialisasi PHBS
250
Promosi pengelolaan air limbah
250
Pengelolaan bidang sanitasi termasuk pengelolaan air limbah membutuhkan dasar hukum yang harus diketahui oleh para stakeholder terkait dan disosialisasikan secara tepat dengan tujuan untuk meningkatkan retribusi Diperlukan pembinaan yang efektif kepada KSM dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembangkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
Sosialisasi SNI
250
Sosialisasi SPM
250
Sosialisasi
pentingnya
pengolahan
air
limbah
250
permukiman
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi dalam penyamaan persepsi SKPD terkait teknologi pengolahan air limbah berbiaya rendah
FGD dalam penyamaan persepsi SKPD terkait teknologi
250
pengolahan air limbah berbiaya rendah
Dibutuhkan koordinasi yang sering untuk menyatukan persepsi, bagaimana penerapan teknologi dalam pengelolaan air limbah serta membahas data yang lengkap serta akurat dari waktu kewaktu sesuai kondisi riil dilapangan.
250
MRV
250
Prioritas II
Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Terpusat Skala Kota (Optimalisasi IPLT)
Pembuatan kolam inlet dan filterisasi
Kolam aerob
Kolam Fakultatif
500
Kolam maturasi
500
Excavator Long Arm
1.000
Pengadaan mobil tinja besar dan kecil
1.000
Program
Pengendalian
500 500
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pembangunan TPS Limbah B3 Di TPA
300
Pembangunan IPAL Industri Kecil
3.000
Pembangunan IPAL perumahan
3.000
Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Setempat dan Sistem Komunal
Penyediaan PS air limbah berbasis masyarakat (
13.500
SANIMAS)
Pembangunan jamban keluarga/Prohisan
15.000
Pembangunan sambungan rumah (On-Site Komunal)
2.200
Kebutuhan akan peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah untuk wilayah padat, kumuh dan miskin; guna penyedotan air limbah secara berkala diperlukan pembangunan IPLT yang ramah lingkungan untuk penganggarannya dalam hal pencapaian implementasi disediakan dari APBD Kabupaten serta diharapkan stimulant dari APBD Provinsi serta APBN.
Kebutuhan akan peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah untuk wilayah padat, kumuh dan miskin; diperlukan pembangunan IPAL dan TPS Limbah B3 akan diprioritaskan anggaran dan implementasi disediakan dari APBD Kabupaten serta diharapkan stimulant dari APBD Provinsi serta APBN. Kebutuhan akan peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah untuk wilayah padat, kumuh dan miskin; diperlukan pembangunan penyediaan PS air limbah berbasis masyarakat, pembangunan Jamban keluarga dan On-site komunal akan diprioritaskan anggaran dan implementasi disediakan dari APBD
Program pemberdayaaan masyarakat pola CSR
Penyediaan PS air limbah berbasis masyarakat (
250
Kabupaten serta diharapkan stimulant dari APBD Provinsi serta APBN. Mendorong Kerja sama denga pihak swasta sebagai mitra potensial dalam pengelolaan air limbah
SANIMAS) dan
250
MCK
Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Permukiman Periode 2013 - 2017 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi
Justifikasi
Biaya (jt)
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sosialisasi SNI
250
Sosialisasi SPM
250
Sosialisasi
pentingnya
pengolahan
air
limbah
permukiman, Meningkatkan kualitas SDM pengola
250
sampah,
Pengembangan kerjasama pembangunan
Koordinasi dalam rangka inisiasi kerjasama daerah dalam
500
rangka pengolahan sampah
Pokja PPSP membuat rencana kerja MPSS antara
600
pemerintah dengan pihak swasta
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan
antar
SKPD
dalam
pembangunan
250
Kebutuhan advokasi dan kampaye tentang pengelolahan persampahan merupakan prioritas 1 untuk menuju Kabupaten Sarolangun yang sehat dan berkelanjutan. Dalam Sosialisasi kepada masyarakat. melaksanakan pembangunan anggran bersumber pada APBD sesuai ketentuan yang berlaku Dibutuhkan koordinasi yang sering untuk menyatukan persepsi, bagaimana penerapan teknologi dalam pengelolaan persampahan serta membentuk kelompok kerja PPSP antara pemerintah dan pihak swasta guna mengatasi isu permasalahan persampahan sesuai kondisi riil dilapangan.
sarana
pengolahan persampahan
Program Pengaturan
Melaksanakan optimalisasi regulasi pengolahan sampah
Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat
250
dalam
membangun desa
Memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang
500
Pengelolaan bidang sanitasi termasuk pengelolaan persampahan membutuhkan dasar hukum yang harus diketahui oleh para stakeholder terkait dan Disosialisasikan secara tepat dengan tujuan untuk meningkatkan retribusi Dibutuhkan dukungan untuk masyarakat Kab. Sarolangun dalam upaya memberikan motivasi kepada pengelolah persampahan pemerintah memberikan
aktif dalam pengolahan sampah 3R
Program
Pengendalian
Lingkungan
dan
penghargaan bagi pengelolah persampahan yang telah turut serta dalam mengurangi volume sampah menjadi barang yang berekonomis tinggi. Kebutuhan pembinaan tentang pengelolahan persampahan merupakan prioritas 1 untuk menuju Kabupaten Sarolangun yang sehat dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembinaan dan sosialoisasi anggran bersumber pada APBD sesuai ketentuan yang berlaku
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pembinaan
dan
Sosialisasi
tentang
pengelolaan
110
persampahan
Prioritas II
Infrastruktur Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
Pengadaan Mini Transfer Depo
900
Pengadaan Peralatan pengumpul sampah
2000
Penambahan Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah
1.200
Yang lebih Penting disediakan adalah peralatan/perlengkapan pendukung, pengaman, sosialisasi kepada masyarakat. Penganggarannya akan didukung dari Pemkab, Pemprov, APBN.
(Mobil Sampah)
Penambahan Jumlah Sarana Pengangkutan Sampah
250
(Motor sampah)
Pengadaan alat Komposting
500
Pengadaan mesin pemecah sampah
200
Pengadaan mesin jahit untuk kelompok pengolah 100
sampah
Pembangunan Workshop TPA Tambak Cino Sarolangun
Contener
500 275
Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
TPST 3 R Mandiangin
Persiapan lahan
100
DED Pengeolaan Sampah Terpadu 3R
104
Pengadaan
Peralatan
Pengelolaan
Sampah
200
Perorangan
Pengelolaan
Sampah
48
Perencanaan dan Pembangunan PS Sampah
100
Terpadu 3R
Konsultan Terpadu 3R
Terpadu 3R
Kebutuhan adanya penyediaan sarana persampahan merupakan prioritas II untuk menuju Kab. Sarolangun yang sehat dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan anggran bersumber pada APBD Kabupaten dan diharapkan bantuan dari APBD Propinsi dan APBN sesuai ketentuan yang berlaku
300
Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R (Kec.Mandiangin)
Supervisi Pembangunan TPST 3R (Kec.Mandiangin)
Operasi
dan
Pemeliharaan
TPST
50
3R 50
(Kec.Mandiangin)
TPST 3 R Pauh
Persiapan lahan
DED Pengeolaan Sampah Terpadu 3R
Pengadaan
Peralatan
Pengelolaan
100 104
Sampah
200
Terpadu 3R
Konsultan
Perorangan
Pengelolaan
48
Sampah
Terpadu 3R
Perencanaan dan Pembangunan PS Sampah
100
Terpadu 3R
300
Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R (Kec.Pauh)
Supervisi Pembangunan TPST 3R (Kec.Pauh)
50
Operasi dan Pemeliharaan TPST 3R (Kec.Pauh)
50
Membangun TPS di lokasi yang belum terjangkau
500
Prioritas Program dan Kegiatan Draenase Permukiman Periode 2013 - 2017 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi
Justifikasi
Biaya (jt)
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi dan advokasi ke pemerintah yang lebih tinggi
375
Penyusunan
dengan
375
koordinasi untuk mensinergiskan berbagai program yang
375
perencanaan
yang
sesuai
program/perencanaan pusat dan provinsi
bersifat partisipatif dalam pengolahan draenase
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sosialisasi permukiman.
pentingnya
pengolahan
draenase
250
Dibutuhkan koordinasi dan penyusunan perencanaan yang sering untuk menyatukan persepsi, bagaimana penerapan teknologi dalam pengelolaan drenase guna mengatasi isu permasalahan persampahan sesuai kondisi riil dilapangan. Kebutuhan advokasi dan kampaye tentang pengelolahan draenase merupakan prioritas 1 untuk menuju Kabupaten Sarolangun yang sehat dan berkelanjutan guna mengurangi luas genangan diwilayah permukiman. Dalam Sosialisasi
kepada masyarkat. melaksanakan sosialisasi anggaran bersumber pada APBD sesuai ketentuan yang berlaku
Prioritas II
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Penyusunan Data Base Drainase Kota
500
Penyusunan Master Plan dan DED Drainase Kec. Singkut
400
Penyusunan Master Plan dan DED Drainase Kec.
400
Mandiangin
Pembangunan sistem draenase perkotaan
5.000
Pembangunan PS draenase mendukung kawasan
5.000
strategis
Pembangunan PS draenase skala kawasan
Pengolahan sistem draenase terpadu mendukung konservasi sumber daya air
3.750 2.500
Pemeliharaan dan Monitoring
Operasional dan pemeliharaan (baru)
2000
Operasional dan pemeliharaan (eksisting)
2000
Program pemberdayaaan masyarakat pola CSR
Pembangunan draenase tersier skala pemukiman
400
1. Penyediaan sarana drainase merupakan prioritas II untuk menuju Kab. Sarolangun yang sehat dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan anggran bersumber pada APBD Kabupaten dan diharapkan bantuan dari APBD Propinsi dan APBN sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Usaha untuk mengurangi luas genangan diwilayah permukiman memerlukan pembangunan, peningkatan saluran drainase primer; saluran tersier yang didahului dengan studi kelayakan agar dapat dicapai tingkat efektifitas serta efisiensi yang tinggi. Usaha untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana draenase diwilayah permukiman memerlukan biaya perawanan dan monitoring agar saluran drainase primer; saluran tersier dapat terjaga. Mendorong Kerja sama denga pihak swasta sebagai mitra potensial Usaha untuk mengurangi luas genangan diwilayah permukiman memerlukan pembangunan, peningkatan saluran drainase saluran tersier
Prioritas Program dan Kegiatan PHBS/Prohisan Permukiman Periode 2013 - 2017 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi (jt) Justifikasi
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi perilaku
755
hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
728
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1.022
Peningkatan pendidkan tenaga penyuluh kesehatan
1.111
Bimbingan teknis ber-PHBS
300
Sosialisasi dan advokasi bimbingan teknis monitoring dan
60
Kebutuhan tentang informasi PHBS dan sosialisasi serta advokasi bimbingan teknis merupakan prioritas 1 untuk menuju Kabupaten Sarolangun yang sehat dan berkelanjutan. Dalam Sosialisasi kepada masyarakat pelaksanaan pembangunan, anggrannya bersumber pada APBD sesuai ketentuan yang berlaku
evaluasi kebijakan
Pengembangan kebijakan yang berwawasan kesehatan
Sosialisasi dan advokasi
Pelayanan kesehatan
300 200 500
Peningkatan peran serta masyarakat dalam PHBS
Lomba desa ber-PHBS
250
Pengembangan desa percontohan ber-PHBS
500
Pelatihan bidan desa tentang siaga
1.010
Pelatihan kader dan toma tentang desa siaga
350
Pembentukan forum desa siaga
500
Peningkatan pendidikan kesehatan ditatanan sekolah.
Peningkatan promosi di sekolah
625
Bimbingan teknis kegiatan di sekolah
1.150
Pengembangan implementasi strategi promkes
625
Pengadaan dan pemeliharaan UKS
60
Pelatihan petugas guru UKS dan dokter kecil
300
Pemeriksaan anak sekolah
1.000
Lomba Sekolah Sehat
50
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Advokasi dan Kampanye Stop BABS
455
Peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam PHBS diperlukan pelatihan dan Bintek serta membentuk suatu forum tentang siaga desa kepada masyarakat yang anggran pelaksanaannya bersumber pada APBD sesuai ketentuan yang berlaku Pentingnya meningkatkan derajad kesehatan masyarakat di tatanan sekolah merupakan hal yang terpenting untuk dilakukan pebimbingan pelatihan dan loba sekolah sehat yang anggaran biayanya bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kebutuhan tentang advokasi tentang Stop BABS merupakan prioritas 1 untuk menuju Kabupaten Sarolangun yang sehat dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kegiatan, anggrannya bersumber pada APBD sesuai ketentuan yang berlaku
BAB II
MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH 2.1 Sumber Dana Pemerintah Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2013-2017 merupakan dokumen penting yang menunjukkan sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran arah kebijakan, program dan faktor pendukungnya. MPS
ini disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016, Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sarolangun Tahun 2012-2016, Renstra SKPD terkait Sanitasi, Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten.
MPS ini akan
menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang sanitasi dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam pengembangan program sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka optimasi dan kepastian implementasi, maka telah dilakukan internalisasi dan sinkronisasi terkait semua usulan Program dan Kegiatan Prioritas, baik internal Kabupaten maupun pada tingkat Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta pihak swasta . Dari hasil sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah disepakati pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan untuk implementasi Daftar Program Kegiatan untuk implementasi Jangka Menengah. Nota Kesepakatan terlampir disusun setelah melalui proses internalisasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terkait, baik pemegang kebijakan tingkat Kabupaten, Provinsi dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait dan telah sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintahan. Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Memorandum Program ini disesuikan dengan tugas dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah yang berkedudukan di Provinsi. Sedangkan kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya perlu sering bersinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
Walaupun komitmen dari masing-masing sumber pendanaan ini bersifat kesepakatan dukungan dan alokasi penganggaran, tetapi dipahami bersama bahwa untuk tindak lanjutnya tetap akan dievaluasi dan mengacu berdasar sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang berlaku sah dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama.
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan
dengan
hal
tersebut
diatas,
pada
hari
ini.......................tanggal
…………………………........bulan ………. tahun Dua ribu Tiga belas, kami unsur Pemerintah Kabupaten Sarolangun sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini : KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN SAROLANGUN T.A 2013-2017 (dlm jutaan) No A A.1 A.2 A.3 A.4
Sub Sektor
2013 2014 Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Sarolangun Sub-sektor Air Limbah 3.882 Sub-sektor Persampahan Sub-sektorDrainase Lingkungan Aspek PHBS/Higiene Sub Total A
Tahun Anggaran 2015 2016
2017
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Kota Sarolangun : 1. Bupati Sarolangun
1. H. CEK ENDRA
1. …………………………
Tembusan: Kepala SKPD / Dinas Kota terkait – untuk ditindak lanjuti 1. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun 2. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun 5. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Sarolangun 6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun 7. Camat Se- Kabupaten Sarolangun
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN PEMERINTAH PROVINSI
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMPROV. JAMBI – PEMKAB SAROLANGUN Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan
dengan
hal
tersebut
diatas,
pada
hari
ini.......................tanggal
…………………………........bulan ……………… tahun Dua ribu tiga belas, kami Pemerintah Provinsi Jambi sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Sarolangun - sub Lampiran L-1.B untuk implementasi program: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2) Program Pengembangan Kebijakan Dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolahan Draenase
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA SAROLANGUN T.A 2013-2017 (dlm jutaan) No
Tahun Anggaran 2015 2016
Sub Sektor
2013 2014 B Sumber Pendanaan : APBD Provinisi Jambi B.1 Sub-sektor Air Limbah B.2 Sub-sektor Persampahan B.3 Sub-sektor Draenase B.4 Sektor PHBS/Prohisan Sub Total B Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
2017
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Provinsi Jambi : 1. Gubernur Jambi
1. H. HASAN BASRI AGUS
1.…………………………..
Perwakilan Kota Sarolangun : 1. Bupati Sarolangun
1. H. CEK ENDRA
1. ………………………….
Tembusan: 1. Kepala SKPD / Dinas Provinsi terkait – untuk ditindaklanjuti 2. Pokja PPSP Provinsi Jambi 3. Kepala SKPD / Dinas Kabupaten terkait – untuk ditindaklanjuti 4. Pokja Sanitasi kabupaten Sarolangun
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN PEMERINTAH PUSAT
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP – PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan
dengan
hal
tersebut
diatas,
pada
hari
ini.......................tanggal
…………………………........bulan …………….. tahun Dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Sarolangun - sub Lampiran L1.C untuk implementasi program: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2) Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Draenase KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN SAROLANGUN T.A 2013-2017 (dlm jutaan) No C C.1 C.2 C.3
Sub Sektor
2013
2014
Tahun Anggaran 2015 2016
Sumber Pendanaan : APBN Sub-sektor Air Limbah Sub-sektor Persampahan Sub-sektor Draenase Sub Total C Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
2017
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Direktorat Jendral : 1. Satker Peng. PPLP Jambi
1. Indra Gunawan, SE, MT
2. Satker Kementerian Kesehatan Provinsi 2. …………………………..
1.
2.
3. Satker Kementerian L.H Provinsi
3……………………………
3.
Perwakilan Kabupaten Sarolangun : 1. Bupati Sarolangun
1. H. CEK ENDRA
1. …………………………
Perwakilan Pemerintah Provinsi : 1. Gubernur Jambi
1. H. HASAN BASRI AGUS
1.…………………………..
2.2 Sumber Dana Non Pemerintah Sesuai dengan paradigma pembangunan nasional saat ini, disadari bahwa tugas pembangunan disamping dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai koordinator maka diperlukan partisipasi dari unsur masyarakat dan dunia usaha. Kedua sektor tersebut dikondisikan untuk mengambil peran makin besar dalam mencapai keberhasilan dalam semua tahap pembangunan, termasuk program percepatan pembangunan sektor sanitasi. Bentuk pelibatan peran kedua pilar pembangunan tersebut telah dimulai dari sejak tahapan penetapan program kegiatan yang diperlukan masyarakat, yaitu melalui proses Konsultasi Publik pada tahap penyusunan SSK. Pada tahapan implementasi strategi ini, bentuk partisipasi dari unsur Swasta dan Masyarakat tercantum dalam bentuk kesepakatan dukungan seperti terlampir, baik dalam bentuk dukungan pendanaan ataupun dalam kontribusi lainnya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama tiga aktor utama: Pemerintah, civil society dan dunia usaha. Sangat diperlukan sinergitas antar Stakeholders (Dadang Solihin), dan diharapkan melalui MPS pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman persoalan tersebut dapat lebih optimal untuk diselesaikan.
2.2.1
LEMBAR KESEPAKATAN PARTISIPASI SWASTA (CSR) LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PT. ...... – PEMKAB. SAROLANGUN
Nomor Sektor / Program Sanitasi
: ................... : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kotaupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan
dengan
hal
tersebut
diatas,
pada
hari
ini.....................tanggal
………………………….....bulan ……………………......tahun……………………………........., kami PT...... sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implementasi program: KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI PT. ............ – PEMKAB. SAROLANGUN T.A 2013-2017 (dlm jutaan) No
Sub Sektor
2013
2014
Tahun Anggaran 2015 2016
2017
Total
Sub-sektor Air Limbah Program………. Kegiatan…… Sub Total
Implementasi rencana penganggaran dan detail kesepakatan ini akan ditindak lanjuti sesuai lembar Lampiran L-1.D.
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan PT.........:*) 1. Direktur
Perwakilan Kabupaten Sarolangun : 1. Bupati Sarolangun
1. Nama
1. H. CEK ENDRA
1.…………………………..
1. …………………………
*) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya Format dan Isi Lembar kesepakatan bisa disiapkan untuk masing-masing penyandang dana dan sesuai spesifikasi yang disepakati
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN MASYARAKAT LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI KELOMPOK MASYARAKAT .......– PEMKAB. SAROLANGUN
Nomor Sektor / Program Sanitasi
: ................... : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini …………..........tanggal ………………………….......bulan …………............tahun…………………………….........., kami atas nama Kelompok Masyarakat ......... sepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk: KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KELOMPOK MASYARAKAT ............ – PEMKAB. SAROLANGUN T.A 2013-2017 (dlm jutaan) No
Sub Sektor Sub-sektor Limbah/sampah/draenase Program………. Kegiatan…… Sub Total
2013
2014
Tahun Anggaran 2015 2016
Air
Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar Lampiran L-1.E.
2017
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kelompok Masyarakat ........: 1. Ketua 1. Nama Mengetahui : Perwakilan Kabupaten Sarolangun: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan 1. Nama Tata Ruang
1…………………………..
1……………………..…….
2. Dinas Kesehatan
2. Nama
2……………………..…….
3. Dinas DKPP
3. Nama
3……………………..…….
4. BPLH
4. Nama
4...........................
2.2.3
LEMBAR KESEPAKATAN LEMBAGA DONOR LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI LEMBAGA DONOR ........ – PEMKAB. SAROLANGUN
Nomor Sektor / Program Sanitasi
: ................... : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini …………..........tanggal ………………………….......bulan …………............tahun…………………………….........., kami atas nama Lembaga Donor ........ sepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk : KESEPAKATAN ALOKASI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN SAROLANGUN T.A 2013-2017 (x Rp. 1.000.000) No
Sub Sektor
Tahun Anggaran 2015 2016
2013 2014 Sumber Pendanaan : PHLN A. Sub sector……. 1. Program……. Kegiatan…… Sub Total Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar Lampiran L-1.C.
2017
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Lembaga Donor .........: 1. Ketua
1. Nama
1…………………………..
Mengetahui : Perwakilan Kabupaten Sarolangun : 1. Bupati Sarolangun
1. H. CEK ENDRA
1. …………………………