BAB I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1. Kedudukan Kabupaten Pekalongan sebagai daerah otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Daerah Kabupaten berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten

meliputi perencanaan dan pengendalian

pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

penyelenggaraan

masyarakat;

penyediaan

ketertiban umum sarana

dan

dan

ketentraman

prasarana

umum;

penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi; usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi pelayanan modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

1

Dalam Tahun

menjalankan

2009

pemerintahan

Pemerintah

Kabupaten

dan

pembangunan

Pekalongan

masih

berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat

Daerah

melalui

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Pekalongan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Setiap Daerah di pimpin oleh Seorang Kepala Daerah sebagai Kepala pemerintahan daerah yang dibantu oleh Seorang Wakil Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dan bertanggung

jawab

kepada

pimpinan

DPRD

dan

secara

administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretari Daerah. Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati 2

dalam melaksanankan kewenangan desentralisasi, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik., dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan

merupakan

Perangkat

Daerah

sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas dan Fungsi Pada Daerah Kabupaten / Kota di bentuk Lembaga Perangkat Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Tugas dan Fungsi dari masing-masing lembaga perangkat daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pimpinan Pemerintahan Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta mengemban fungsi manajemen pemerintahan di daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat monitoring dan evaluasi (Surat Mendagri Nomor 120/562/S.J tanggal 3 Maret 2004 tentang Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

3

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 27,

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1)

Memegang

teguh

dan

mengamalkan

Pacasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

memelihara

1945

keutuhan

serta

mempertahankan

Negara

Kesatuan

dan

Republik

Indonesia. 2)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3)

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4)

Melaksanakan kehidupan demokrasi.

5)

Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan.

6)

Menjaga

etika

dan

norma

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 7)

Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.

8)

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

9)

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di dfaerah dan semua perangkat daerah.

10) Menyampaikan

Rencana

strategis

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. 11) Memberikan

laporan

penyelenggaraan

daerah kepada Pemerintah dan

pemerintahan

memberikan laporan

keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. b. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan koordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dengan fungsi : -

Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten ; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

4

-

Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintah daerah; -

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah

-

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan administrasi

kesekretariatan,

administrasi

keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemanpuan dan keuangan daerah, dengan fungsi: -

Penyelenggaraan administrasi kesekratriatan DPRD;

-

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

-

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

-

Penyediaan

dan

pengkoordinasian

tenaga

ahli

yang

diperlukan oleh DPRD.

d. Tugas

Dinas

Daerah

Kabupaten

adalah

melaksanakan

kewenangan desentralisasi, dengan fungsi : -

perumusan

kebijakan

teknis

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya ; -

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tugasnya;

-

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tugasnya;

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya.

e. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah mmerupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dengan fungsi : -

perumusan

kebijakan

teknis

sesuai

dengan

tugasnya ; -

penunjang

penyelenggaraan 5

Pemerintah Daerah.

lingkup

f. Tugas

Kecamatan

adalah

penyelenggaraan

membantu

Pemerintahan,

Bupati

dalam

Pembangunan

dan

Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya, dengan fungsi : -

pengkoordinasian

penyelenggaraan

pemerintahan

di

Wilayah Kecamatan ; -

penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

-

penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

-

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

-

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;

-

penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa;

-

Pembinaan Kelurahan;

-

Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

-

Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten;

-

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

-

Penyusunan

program,

pembinaan

administrasi,

ketatausahaan dan rumah tangga; -

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Tugas

Kelurahan

adalah

membantu

Camat

dalam

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan fungsi : -

Pelaksanaan

pelimpahan

sebagaian

kewenangan

pemerintahan dari Kecamatan; -

Pelayanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

6

-

Koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan

pembangunan

dan

pembinaan

Kemasyarakatan; -

Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;

-

Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;

-

Pelaksanaan

kegiatan

dalam

rangka

pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah; -

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Susunan Organisasi Susunan Pekalongan

Organisasi

Pemerintah

berdasarkan

Peraturan

Daerah Daerah

Kabupaten Kabupaten

Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 pada intinya adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, terdiri dari : -

Sekretaris Daerah.

-

Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :

-

1)

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;

2)

Asisten perekonomian dan Pembangunan;

3)

Asisten Administrasi Umum.

Bagian, terdiri dari : 1)

Bagian Pemerintahan;

2)

Bagian Humas;

3)

Bagian Hukum;

4)

Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal

5)

Bagian Pembangunan;

6)

Bagian Kesra;

7)

Bagian Organisasi;

9)

Bagian Umum

10) Bagian Sumber Daya Alam

7

b. Sekretariat DPRD, terdiri dari : -

Sekretaris DPRD;

-

Bagian Rapat dan Risalah;

-

Bagian Umum.

c. Dinas Daerah, terdiri dari : -

Dinas Pendidikan ;

-

Dinas Pekerjaan Umum ;

-

Dinas

Pengairan,

Pertambangan,

Kebersihan

dan

Pertamanan ; -

Dinas Kesehatan ;

-

Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;

-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

-

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan ;

-

Dinas Kelautan dan Perikanan ;

-

Dinas Pertanian dan Kehutanan ;

-

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

-

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

-

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

d. Lembaga Teknis, terdiri dari : -

Inspektorat ;

-

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Penanaman Modal ; -

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

Berencana; -

BP. RSUD Kraton ;

-

RSUD Kajen ;

-

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;

-

Kantor Pemberdayaan masyarakat ;

-

Kantor Ketahanan Pangan ;

8

dan

Keluarga

-

Kantor

Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat ; -

Satuan Polisi Pamong Praja ;

-

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

e. Pemerintah Kecamatan, terdiri dari : -

Camat ;

-

Sekretariat ;

-

Seksi Tata Pemerintahan ;

-

Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

-

Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;

-

Seksi Kesejahteraan Sosial ;

-

Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Pemerintah Kelurahan, terdiri dari : -

Lurah ;

-

Sekretariat ;

-

Seksi Tata Pemerintahan ;

-

Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

-

Seksi Pembangunan ;

-

Seksi Kesejahteraan Rakyat .

4. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan berjumlah 10.788 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria pendidikan S2 224 orang, S1 3.095 orang, Diploma 4062 orang, SLTA 2.397 orang, SLTP 698 orang dan SD 312 orang, Golongan IV 3.007 orang,

Golongan III 3.856 orang, Golongan II 3.318 orang,

Golongan I 607 orang dan yang telah mengikuti pendidikan pimpinan dengan kriteria Diklatpim Tingkat I belum ada, Diklatpim Tingkat II 5 orang , Diklatpim Tingkat III 10 orang, Diklatpim Tingkat IV 40 orang serta dibantu oleh pegawai tidak tetap berjumlah 529 orang yang tersebar pada Kabupaten Pekalongan. 9

Satuan Unit Kerja Pemerintah

Tabel 1.1 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Formal

No.

Jenis Pendidikan

Jumlah

1.

SD

312

2.

SLTP

698

3.

SLTA

2397

4.

Diploma

4062

5.

S1

3095

6.

S2

224 JUMLAH

10788

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2009.

Tabel 1.2 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Struktural

No.

Pendidikan Struktural

Jumlah

1.

Diklat. Pim. Tk I

-

2.

Diklat. Pim. Tk II

5

3.

Diklat. Pim. Tk III

10

4.

Diklat. Pim. Tk IV

40

JUMLAH

55

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2009.

10

No.

1. 2. 3. 4.

Tabel 1.3 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Golongan Golongan Jumlah

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

607 3.318 3.856 3.007

JUMLAH

10.788

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2009. 5

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tabel 1.4 Aset tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan terdiri dari : No.

Nama Bidang Barang

Jumlah Barang

Ket.

1. 2. 3.

Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air/ Irigasi

1,132 Bidang 508 Km 1,329 Buah

4.

Bangunan Gedung

3,396

5.

Monumen

53

6.

Alat-alat Besar

78

7.

Alat-alat Bengkel dan alat ukur

8.

Alat-alat Pertanian dan peternakan

9.

Alat-alat angkutan

10.

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

11.

Alat-alat Studio dn alat komunikasi

1,558

12.

Alat-alat Kedokteran

3,450

13.

Alat-alat Laboratorium

14.

Alat-alat keamanan

1,598 301 1,309 215,182

16,525 1,375 11

15.

Instalasi

8

16.

Jaringan

9

17.

Buku Perpustakaan

18.

Barang Bercorak dan

676.941 8,704

kesenian/Kebudayaan 19.

Hewan, Ternak dan Tanaman

104

Sumber : Bagian Aset Daerah Setda Kab. Pekalongan Tahun 2009 B. LINGKUNGAN STRATEGIS 1. Letak Geografi Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propnsi Jawa Tengah, terletak antara 6-723’ LS dan 109-10978’BT sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang dan sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang dengan pusat Pemerintahan di Kajen. Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki luas + 836,13 Km2, dimana 31,21 persenya ( 260,93 Km2 ) merupakan lahan sawah yang terdiri sawah pengairan teknis (79,26%) sisanya sawah tadah hujan (20,74%) dan 68,79 persen merupakan lahan kering (bukan lahan sawah). Terbagi dalam 19 Kecamatan dan 270 Desa serta 13 Kelurahan yang seluruhnya merupakan desa swasembada. Menurut topografi desa 58 desa berada didataran tinggi, 225 desa berada di dataran rendah, 6 diantaranya merupakan desa pantai.

2. Penduduk, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2009 sebanyak 977.711 jiwa terdiri dari laki-laki 497.533 jiwa dan perempuan sebanyak 480.178 jiwa, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 967.246 jiwa, sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 1,08%, sedangkan pertumbuhan 12

penduduk pada tahun 2008 sebesar 1,26%. Jumlah keluarga sejahtera pada tahun 2009 sebanyak 171.112 keluarga, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 163.904 keluarga, terdiri dari Keluarga Sejahtera I meningkat dari 48.337 keluarga menjadi 53.107 keluarga, Kelaurga Sejahtera II meningkat dari 46.358 keluarga menjadi 46.557 keluarga, Keluarga Sejahtera III meningkat dari 58.878 keluarga menjadi 60.673 keluarga, dan Keluarga Sejahtera III plus meningkat dari 10.331 keluarga menjadi 10.775 keluarga. Sedangkan jumlah Keluarga Pra Sejahtera menurun dari 62.702 keluarga pada tahun 2008 menjadi 61.066 keluarga pada tahun 2009. Pada tahun 2009 kita juga telah meraih prestasi sebagai Juara Harapan I Lomba Kelompok Prio Utomo (KB Pria) Tingkat Jawa Tengah. Dalam ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pekalongan tahun 2009 sebanyak 509.769 jiwa terdiri dari laki-laki 308.069 jiwa dan perempuan 201.700 jiwa. Tingkat kesempatan kerja pada tahun 2009 mencapai 92,92% sehingga potensi tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,08%. Bila dibanding tahun 2008 dimana untuk tingkat kesempatan kerja mencapai 92,62% dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,38%, ada penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,30%. Dari sisi kesejahteraan tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja dan tingkat upah minimum yang diterima pekerja (UMK).

Untuk Kabupaten Pekalongan

tingkat KHL dan UMK pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.762.886,- dan Rp.700.000,- meningkat sebesar Rp.80.620,untuk KHL dan Rp.85.000 untuk UMK dibandingkan tahun 2008. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tahun 2009 sebesar 160.237 jiwa atau 16,39% dari jumlah penduduk, mengalami penurunan dibanding angka tahun 2008 sebanyak 170.000 jiwa atau 17,58%. Hal ini sejalan dengan komitmen dan upaya-upaya yang telah kita laksanakan bersama melalui berbagai program

dan

kegiatan

dalam 13

rangka

mengurangi

dan

menanggulangi kemiskinan, menuju Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Pada tahun 2009 pemerintah pusat juga memberikan dukungan berbagai program penanggulangan kemiskinan antara lain : 1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.18.596.000.000,untuk 92.980 KK; 2. Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) senilai Rp. 25.198.560.000,-; 3. Bantuan sebesar

Jaminan Rp.

Kesehatan

19.558.646.586,63

Masyarakat yang

(Jamkesmas)

disalurkan

melalui

Puskesmas-puskesmas sebesar Rp 4.702.804.000,-, RSUD Keraton sebesar Rp 12.880.412.059,54 dan RSUD Kajen sebesar Rp 1.975.430.527,09.

3. Pangan dan Gizi, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Ketersediaan

pangan

khususnya

beras

di

Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2009 sebanyak 136.954 ton sedangkan kebutuhan konsumsi penduduk seluruhnya adalah sebesar 126.744 ton, sehingga terdapat surplus sebesar 10.210 ton. Situasi pangan dan gizi di Kabupaten Pekalongan secara umum dalam kondisi aman, hal ini didasarkan pada hasil analisis kerawanan pangan dan gizi yang dihitung berdasarkan indikator status gizi balita, pertanian dan keluarga miskin. Pada urusan pendidikan, tahun 2009 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, baik yang berupa pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru maupun rehabilitasi. Capaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI sebesar 103,47%, meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 103,28%, SLTP sebesar 99,38%, meningkat dibandingkan tahun 2008

sebesar

96,03%, dan untuk tingkat SLTA pada tahun 2009 sebesar 54,27%, meningkat bila dibanding tahun 2008 sebesar 43,57%. 14

Angka

Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2009 sebesar 86,34%, menurun dibanding tahun 2008 sebesar 87,94%. Untuk SLTP pada tahun 2009 sebesar 76,67%, meningkat bila dibanding tahun 2008 sebesar 71,25%, Sedangkan Angka Partisipasi Murni SLTA tahun 2009 sebesar 31,96%, meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 31,45%. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI sedikit menurun, hal ini lebih dikarenakan berkurangnya anak usia masuk sekolah. Hal ini juga tidak terlepas dari keberhasilan program keluarga berencana, dimana pasangan usia produktif membatasi jumlah kelahiran. Di bidang kesehatan, untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI).

Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten

Pekalongan pada tahun 2009 dapat dipertahankan sebesar 70,28 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2009 sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) tahun 2009 sebesar 114 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 2008 yaitu sebesar 173 per 100.000 kelahiran hidup. Adanya sedikit kenaikan pada Angka Kematian Bayi

(AKB)

yaitu

dikarenakan

antara

lain

terjadinya

3

keterlambatan (terlambat memutuskan, terlambat mencapai tempat pertolongan, terlambat mendapat pertolongan) dan 4 terlalu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering punya anak, terlalu rapat jaraknya). Dengan demikian faktor-faktor penyebab kematian tersebut perlu ada intervensi yang merupakan program prioritas. Upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yaitu dengan menyusun rencana persalinan sejak ibu hamil kontak pertama dengan petugas kesehatan. Terkait dengan hal tersebut terdapat peningkatan

status

gizi

masyarakat

yang

ditandai

dengan

menurunnya Kurang Energi Protein (KEP) dari tahun 2008 sebesar 17,6 % menjadi 15,5 % pada tahun 2009. Upaya yang telah

15

dilakukan adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk.

4. Agama Suasana kerukunan hidup intern dan antar umat beragama diwilayah kabupaten Pekalongan sangat baik. Hal ini ditunjukan dari adanya kebebasan masing-masing umat beragama dapat melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masingmasing. Tempat peribadatan tahun 2009 tidak ada perubahan masih sama seperti tahun 2008 tercatat 633 Masjid, 14 Gereja, 3 Pura dan 2.285 Mushola. Banyaknya jumlah Masjid dan Mushola karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

5. Perekonomian Daerah Secara makro kinerja perekonomian daerah bisa dilihat dari angka Produk Domestik Bruto (PDRB), pendapatan per kapita dan tingkat inflasi. PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2009 atas harga berlaku mencapai sebesar 6,35 triliyun rupiah, meningkat 15,6% dibandingkan tahun 2008 sebesar 5,86 triliyun rupiah. Sedangkan atas

dasar

harga

konstan

tahun

2000,

PDRB

Pekalongan pada tahun 2009 mencapai sebesar rupiah,

meningkat

Kabupaten 3,09 triliyun

sebesar 0,04% dibandingkan tahun 2008

sebesar 2,97 triliyun rupiah. Apabila

dilihat

dari

peranan

sektor

dominan

dalam

pembentukan PDRB pada tahun 2009, sektor industri pengolahan masih tertinggi yaitu sebesar 26,66%, disusul sektor pertanian sebesar 20,34%; sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 18,66%, dan sektor jasa-jasa sebesar 16,66%. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2009 mencapai sebesar Rp.6.521.741,- meningkat 7,4% dibanding tahun 2008 sebesar Rp.6.072.355,-

16

Laju inflasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2009 sebesar 3,28%, jauh lebih rendah dibanding tahun 2008 sebesar 10,61%. Laju inflasi yang rendah tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Pekalongan semakin membaik, hargaharga berbagai komoditas pokok relatif stabil, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. 6. Infrastruktur Peran infrastruktur sangat penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selama tahun 2008 pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan dapat kami sampaikan sebagai berikut : a. Jalan dan Jembatan Pembangunan

infrastruktur

transportasi

meliputi

prasarana perhubungan yaitu jalan dan jembatan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor lain khususnya ekonomi, telah dilaksanakan peningkatan kualitas prasarana wilayah antara lain melalui kegiatan pemeliharaan serta peningkatan jalan dan jembatan secara rutin maupun berkala. Panjang jalan pada tahun 2009 yaitu 558,08 Km, dengan kondisi baik 219,58 Km, meningkat dibandingkan tahun 2008 sepanjang 182,28 Km, kondisi sedang 211,33 Km, menurun dibandingkan tahun 2008 sepanjang 219,48 Km, dan kondisi rusak 117,47 Km, menurun dibanding tahun 2008 sepanjang 121,82 Km, serta jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 9,7 Km, jauh di bawah kondisi tahun 2008 yaitu sepanjang 34,50 Km. Kondisi

jalan

aspal

pada

tahun

2009

meningkat

dibandingkan tahun 2008 yaitu dari 482,31 Km menjadi 496,74 Km. Kondisi jalan batu/kerikil menurun dari sepanjang 58,08 Km pada tahun 2008 menjadi 44,27 Km, jalan beton meningkat dari 2,94 Km pada tahun 2008 menjadi 12,75 Km. Dilihat dari kondisi fisik jembatan, pada tahun 2009 terdapat peningkatan kualitas yaitu dengan kondisi baik sebanyak 296 buah, meningkat dari tahun 2008 sebanyak 288 17

buah. Jembatan dalam kondisi rusak yang semula sebanyak 14 buah pada tahun 2008, menurun menjadi 8 buah. Ke depan akan terus kita tingkatkan pemeliharaannya sehingga pada saatnya seluruh jembatan di Kabupaten Pekalongan dalam kondisi baik.

b. Irigasi dan Sungai Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian khususnya padi di Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan programprogram pembangunan irigasi.

Pada tahun 2009 kondisi

jaringan irigasi mampu mengairi sawah seluas 22.732,52 Ha dengan jumlah bangunan irigasi sebanyak 308 buah bendung, 790 buah bangunan air dan 354,90 Km saluran primer dan sekunder.

Kondisi bangunan air yang baik pada tahun 2009

sebanyak 645 buah, meningkat dibanding tahun 2008 sebanyak 643 buah, sedangkan saluran air dalam kondisi baik pada tahun 2009 sepanjang 430,43 Km meningkat dibanding tahun 2008 sepanjang 336,92 Km. Dengan terpeliharanya jaringan irigasi tersebut maka dapat meningkatkan intensitas pertanaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

c. Air Bersih, Kelistrikan dan Telekomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka menunjang iklim kondusif Kabupaten Pekalongan,

bagi pengembangan investasi di selama tahun 2009 telah dilakukan

upaya-upaya untuk menangani air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat sehingga upaya-upaya pemenuhannya akan terus diupayakan, baik melalui PDAM maupun program pembangunan air bersih lainnya.

Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten

Pekalongan tahun 2009 sebanyak 5.926 Sambungan Rumah (SR), meningkat dibanding pada tahun 2008 sebanyak 5.389 Sambungan Rumah (SR). Untuk memenuhi kebutuhan air bersih 18

bagi penduduk yang tidak terjangkau PDAM maka dilaksanakan program AMPL dan pembangunan sumur pompa (artetis). Dalam rangka memacu pembangunan kelistrikan, telah ditempuh upaya melalui Program Listrik Masuk Desa dengan menambah fasilitas Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) , sehingga jumlah pelanggan dari semula 123.051 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2008 menjadi 127.982 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2009. Untuk wilayah terpencil dan belum berlistrik PLN tetapi memiliki potensi sumberdaya air yang memungkinkan, telah diupayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada tahun 2009 telah dibangun 2 unit PLTMH yaitu di desa Tlogopakis Kecamatan Petungkriono dengan daya 30 Kilo Watt yang mampu mengakses 77 sambungan rumah, dan di Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang dengan daya 30 Kilo Watt dan mampu mengakses 64 sambungan rumah.

Dengan

demikian jumlah PLTMH di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2009 menjadi 11 unit, dari semula 9 unit pada tahun 2008. Selain

PLTMH

juga

telah

dilaksanakan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

pembangunan

(PLTS) di 4

wilayah

Kecamatan yaitu Lebakbarang, Petungkriono, Paninggaran dan Doro sebanyak 944 unit.

Dengan demikian maka prosentase

desa berlistrik di Kabupaten Pekalongan pada saat ini telah mencapai 100%. Di bidang telekomunikasi, melalui jalinan kerjasama yang semakin baik antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan pihak swasta, prasarana telekomunikasi selama tahun 2009 semakin baik. Pelayanan telepon seluler berbasis GSM dan

CDMA

semakin

meningkat

pula

yaitu

dengan

bertambahnya operator penyedia layanan telepon seluler yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jumlah BTS (Base Transmission Receiver) di Kabupaten Pekalongan yang sampai tahun 2009 mencapai 82 buah. 19

Dengan adanya peningkatan instalasi BTS ini maka hubungan komunikasi masyarakat semakin lancar dan luas, yang selanjutnya

dapat

meningkatkan

aktivitas

ekonomi

di

Kabupaten Pekalongan.

C. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber

daya

yang

ada

dalam

rangka

mewujudkan

suatu

kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 maka LAKIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1) Mendorong

Bupati

untuk

menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat. 2) Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 4) Terpeliharanya

kepercayaan

Kabupaten Pekalongan.

20

masyarakat

kepada

Pemerintah

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP.

Pada

dasarnya

mengkomunikasikan

Laporan

pencapain

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Kinerja

ini

Kabupaten

Pekalongan selama Tahun 2009. Capaian Kinerja 2009 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja tahun 2009 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana kinerja tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Repetada Tahun 2009 dan LAKIP Satuan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sistematika

penyajian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 dapat disajikan sebagai berikut : 1. Ringkasan Eksekutif 2. BAB I

:

Pendahuluan

3. BAB II

:

Rencana Stratejik

4. BAB III :

Akuntabilitas Kinerja

5. BAB IV :

Penutup

6. Lampiran-lampiran : I.

Rencana Kinerja Tahunan

II. Pengukuran Kinerja Kegiatan III. Pengukuran Pencapaian Sasaran

21

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Sesuai tugas dan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan

telah

menyusun

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yang termuat dalam RPJMD Kab. Pekalongan periode 2006 – 2011 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi

pencapainan

sasaran

akan

diuraikan

dalam

bab

ini.

Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2009 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2009.

1. Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : “TERWUJUDNYA PEKALONGAN

KEHIDUPAN YANG

MASYARAKAT

DEMOKRATIS,

MAJU,

KABUPATEN ADIL

DAN

SEJAHTERA”.

Penjelasan pernyataan Visi : Visi tersebut menggambarkan 4 (empat) sifat yaitu: Demokratis, Maju, Adil dan Sejatera yang keempatnya tidak dapat dipisahkan merupakan

rangkaian

proses

yang

tidak

dapat

dihindari.

Rangkaian proses tersebut yaitu bermula dari penciptaan kondisi masyarakat yang demokratis, didalamnya ada usaha-usaha memajukan pembangunan disegala bidang, dan pelaksanaan maupun distribusi hasil-hasil pembangunan itu diwujudkan secara 22

berkeadilan, sehingga memberikan hasil berupa kesejahteraan masyarakat lahir maupun batin. Secara konprehensif kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai RPJMD Kab. Pekalongan 20062011.

2. Pernyataan Misi Suatu organisasi harus memastikan agar misi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian misi. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga keduanya harus selaras. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penetapan strategi yang dipilih. Proses perumusan misi

harus

memperhatikan

masukan

pihak-pihak

yang

berkepentingan (stake holders) dan memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian

dengan

tuntutan

perkembangan

lingkungan strategik. Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut dan harus memperhatikan secara jelas apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha organisasi itu.

Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : 1. Meningkatkan perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintah dan lebaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnkan pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatkan

penyediaan

prasarana publik. 23

dan

pemerataan

sarana

dan

4. Meningkatkan (esehatan,

pemenuhan

pendidikan

kebutuhan

dan

dasar

kesejahteraan)

masyarakat dan

sarana

pengembangan. 5. Menegakan

perundangan

dan

peraturan

daerah

yang

mencerminkan adanya supermasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap HAM. 6. Meningkatkan pertumbuhan eknomi daerah yang betumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. 7. Meningkatkan

pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

yang

berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 8. Mengembangkan pariwisata dan budaya lokal.

3. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam rangka pencapaian misi organisasi, maka perlu disusun tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: 1. Meningkatknya perilaku pemerintah dan masyarakat yang demokratis, dinamis dan agamis serta adanya penguatan lembaga pemerintah dan lebaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnnya pelaksanaan good governance, yang menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin rasa keadilan dan tumbuh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. 3. Meningkatnya

penyediaan

dan

pemerataan

sarana

dan

prasarana publik. 4. Meningkatnya (esehatan,

pemenuhan

pendidikan

dan

pengembangan.

24

kebutuhan

dasar

kesejahteraan)

masyarakat dan

sarana

5. Tegaknya

perundangan

dan

peraturan

daerah

yang

mencerminkan adanya supermasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap HAM. 6. Meningkatnya pertumbuhan eknomi daerah yang betumpu pada pengembangan potensi ekonomi lokal dan dunia usaha. 7. Meningkatnya

pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

yang

berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 8. Mengembangnya pariwisata dan budaya lokal.

1. Sasaran Adapun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional serta didukung dengan sumber dana dari APBD yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Pekalongan. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kab. Pekalongan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan Perundangan. a. Terwujudnya kepatuhan masyarakat. b. Terwujudnya pengamanan pejabat dalam acara resmi. c. Terciptanya ketertiban, keindahan kota dan peningkatkatan PAD d. Tersedianya

pedoman

penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah. e. Tersedianya peraturan pedoman perizinan. f. Adanya kepastian hukum terhadap perkara/ masalah hukum. g. Terwujudnya perlindungan hukum kepada masayarakat. h. Terselesaikannya permasalahan dalam masyarakat.

25

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban lingkungan. a. Meningkatnya keamanan acara Pemda, hari-hari besar keagamaan Nasional dan Daerah. b. Pelaksanaan pemilu yang lancar dan tertib. c. Tersedianya bahan kebijakan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. d. Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan umum 2009. e. Kondisi wilayah aman terkendali saat kunjungan tamu negara. f. Terwujudnya keamanan pada hari raya natal dan tahun baru. g. Terwujudnya keamanan pada pelaksanaan Pileg th 2009. h. Terwujudnya keamanan pada

pelaksanaan Pilpres dan

wapres. i. Menurunya tingkat kerawanan, kriminalitas dan gangguan ketentraman, ketertiban di masyarakat.

3. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat. a. Meningkatnya pemahaman penghayatan dan ajaran agama di masyarakat. b. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Al Qur'an dalam kehidupan masyarakat. c. Meningkatnya

semangat

keperintisan,

kejuangan

dan

kepahlawanan. d. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat.

4. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama yang memadai. a. Meningkatnya syiar agama Islam di Kab. Pekalongan. b. Meningkatnya peran MUI dalam pembangunan di bidang Keagamaan di Kab. Pekl.

26

c. Meningkatnya prestasi Qori dan Qoriah menjadi 5 besar tingkat provinsi. d. Meningkatnya kesejahteraan pengurus/

takmir masjid,

dewan gereja dan agama lainnya. e. Meningkatnya fungsi dan peran Masjid An Nur dalam syiar agama Islam. f. Terwujudnya gelar kesenian dan muludan yang sukses. g. Meningkatnya

fungsi

Pura

Linggoasri

sbg

sarana

peribadatan. h. Meningkatnya peran BKSAG dalam pembinaan keagamaan dan pura sbg sarana peribadatan di kalangan umatnya. i. Meningkatnya fungsi & peran Masjid Al-Ikhlas sebagai sarana ibadah.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam penanganan ketentraman dan ketertiban. a. Terwujudnya anggota Satpol PP yang profesional.

6. Meningkatnya pemahaman dan wawasan politik. a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa. b. meningkatnya pengahayatan

semangat kebangsaan dan

kehidupan berbangsa dan bernegara. c. Tersedianya bahan pembinaan dikpolmas.

7. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa melalui perencanaan kegiatan. a. Terisinya jabatan kepala Desa terpilih. b. Makin tertibnya administrasi di tk Kecamatan. c. Meningkatnya kesejahteraan perangkat desa. d. Terlaksananya

pemanfaatan

grantungan.

27

dan

penggunaan

tanah

e. Meningkatnya dana untuk ke kegiatan

pembangunan

di

kelurahan. f. Meninngkatnya kesejahteraan perangkat desa yang purna tugas. g. Meningkatnya kesejahteraan kesejahteraan sekdes yang sudah purna tugas.

8. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat desa a. Peningkatan bagi kelompok usaha bisnis yang lebih mengedepankan prinsip kerja sama dan kemitraan bagi para pihak. b. Kesejahteraan masyarakat desa.

9. Meningkatkan peran serta dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. a. Terlaksananya pengaspalan jalan. b. Dokumentasi data penembangan kota kajen. c. Sinkronisasi

dan

harmonisasi

pelaksanaan

program

penanggulangan kemiskinan. d. Terlaksananya bantuan dana tak terduga. e. Penyaluran bantuan sosial berjalan lancar. f. Terberdayanya masyarakat pedesaan. g. Lancarnya penyelenggaraan desiminasi

informasi bagi

masyarakat. h. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa. i. Tersedianya pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan j. Tersedianya operasional bantuan.

10. Meningkatnya kinerja penyelengara aparatur pemerintah. a. Terciptanya kerapian petugas lapangan. b. Tersedianya pakain dinas beserta kelengkapannya. c. Meningkatnya kinerja anggota hansip/ linmas. 28

d. Peningkatan disiplin pegawai satpol pp. e. Terwujudnya kartu identitas pegawai. f. Penerbitan perijinan dan rekomendasi. g. Tersosialisasinya kegiatan dibidang perizinan. 11. Tersedianya

dokumen

perencanaan

sebagai

pedoman

pembangunan. a. Tersedianya bahan pertanggung jawaban dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. b. Tersusunnya kelancaran tugas pembangunan daerah. c. Kelancaran dalam proses perencanaan pembangunan Kab. TA. 2009. d. Kelancaran pelaksanaan

perencanaan daerah sesuai

dengan aspirai masyarakat. e. Terbitnya Perda Musrenbang. f. Terwujudnya skla prioritas di desa dan kecamatan. g. Peningkatan mutu pembangunan ekonomi daerah. h. Terkumpulnya informasi/ Data Pelaksanaan

Pengelolaan

DBHCHT di 3 Kabupaten. i. Terlaksananya dan terlaporkanya kegiatan dari DBHCHT di Kab.Pekalongan. 12. Meningkatnya rasio pelaksanaan perencanaan perencanaan a. Tersedianya

perencanaan

pembangunan

bidang

masyarakat

dalam

perhubungan yang efektif. b. Terbangunnya Kasiba Lisiba 13. Meningkatnya

partisipatif

perencanaanmasyarakat dalam perencanaan

pembangunan

Kab. Pekalongan. a. Pembangunan

program

AMPL

berbasis

masyarakat

menjadi terarah. b. Tersusunya rencana jaringan listrik pedesaan di Kabupaten Pekalongan.

29

14. Terwujudnya rumusan kebijakan penyebarluasan informasi

pemerintah daerah dan

dalam

rangka penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. a. Tersedianya

data

dan

informasi

dalam

penyusunan

kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. b. Terwujudnya akurasi dan adekuasi data dan informasi. c. Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi. d. Tersedianya database potensi sumber cukai yang dapat dimanfaatkan

dalam

proses

penyusunan

rencana

pembangunan daerah.

15. Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokrasi pelayanan. a. Tersedianya asuransi kesehatan DPRD. b. Terwujudnya kemitraan asuransi profesi dokter BP. RSUD Kraton.

16. Terwujudnya penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kab. Pekalongan. a. Meningkatnya

pelaksanaan

tugas

Pemerintah

Kab.

Pekalongan. b. Menunjang peningkatan pendayagunaan aparatur daerah. c. Meningkatnya kinerja pelaksanaan jabatan struktural. d. Tercapainya sasaran pembangunan daerah. e. Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik.

17. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai a. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas b. Melancarkan pelaksanaan kegiatan. c. meningkatnya kinerja program KB. d. Meningkatnya kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung. e. Tercapainya tertib administrasi perbendaharaan. 30

f. Peningkatan kinerja aparatur. g. Berfungsinya dokumen kehumasan sebagai data basis perencanaan. h. lancarnya

arus

informasi

pembangunan

kabupaten

pembangunan kabupaten. i.

Meningkatnya jumlah sarana pemerintah.

j.

Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

k. Tercapainya kelancaran kegiatan di

Sekretariat DBHCHT

Kab. Pekalongan l.

Meningkanya program KB.

m. Terciptanya lingkungan kantor yang aman dan nyaman. n. Terwujudnya rehab gedung kantor. o. Terbangunnya gedung kantor. p. Terpeliharanya lingkungan kerja yang bebas polusi. 18. Sertifikasi 50 bidang tanah milik Pemerintah Daerah a. Terlaksananya administrasi pertanahan yang baik. b. Tercapainya kepastian batas daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara. c. Terpenuhinya kejelasan status kepemilikan tanah. d. Peningkatan sarana & prasarana pendidikan yang memadao dan bertaraf internasional. e. Peningkatan pelayanan dibidang pelayanan sarana dan prasarana umum pemerintah f. Penataan jalan poros desa semakin lebar dan baik. 19. Meningkatnya kerjasama dengan 10 Kota/ Kabupaten a. Terselenggaranya pemerintahan dgn baik. b. Meningkatnya komunikasi & koordinasi antar Pemerintah Kab. Seluruh Indonesia. c. Lancarnya kerja sama antar wilayah d. Calon transmigran menempati lokasi penempatan.

31

20. Terwujudnya kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum. a. Terselesaikannya permasalahan

PPU dan penyusunan

Raperda. b. Terselesaikannya rencana kerja rancangan produk hukum daerah (Prokumda). c. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pemerintah derah. d. Keserasian prokumda terhadap PPU yang baru/ lebih tinggi. e. Terwujudnya Hardware dan software JDI hukum. f. Meningkatkan sarana pendukung penyusunan rancangan produk hukum daerah (prokumda). g. Dijadikan pedoman SKPD dalam pelaksanaan kegiatan. h. Tersedianaya buku himpunan SK DPRD

dan laporan

kegiatan DPRD. i. Terhimpunnya risalah DPRD. j. Terbentuknya susduk DPRD periode 2009-2014. k. Tersedianya buku APBD. l. Tersusunnya buku perubahan APBD. m. Tersusunnya Perbup tentang penjabaran perubahan APBD. n. Tersusunnya Perbup tentang

penjabaran APBD.

o. Tersedianya Perda perhitungan pelaksanaan APBD. p. Tersedianya

Peraturan

KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

21. Terwujudnya dokumentasi kehumasan yang tertib dan teratur a. Tersebarnya informasi kegiatan DPRD. Tersebarnya buku memori DPRD ke SKPD se Kab. Pekalongan

22. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan aset daerah a. Adanya perlindungan terhadap aset gedung dan kendaraan dinas milik Pemkab. b. Tertib administrasi keuangan.

32

c. Terwujudnya status kepemilikan atas tanah

milik Kab.

Pekalongan. d. Terinventarisasinya barang inventaris daerah milik pemkab. e. Tersusunnya laporan keuangan semesteran. f. Tersedianya laporan keuangan daerah akhir tahun. g. Tersedianya laporan keuangan SKPD. h. Tersedianya prognosis SKPD laporan semesteran. i. Tersusunnya draf gaji sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. j. Terpeliharanya sistem secara baik. k. Terlaksananya pengendalian otoritas kegiatan TA.2009. l. Terwujudnya

tertib

administrasi

laporan

pelaksanaan

Belanja langsung APBD Kab. Pekalongan. m. Terwujudnya tertib administrasi laporan kegiatan non APBD kab. Pekalongan. n. Terdistribusi

dan

termanfaatkannya

buku

petunjuk

pelakasanaan kegiatan belanja langsung APBD oleh SKPD. o. Terwujudnya keseragaman penyusunan kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. p. Terwujudnya keseragaman penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan. q. Terwujudnya pemahaman tentang peraturan perundangundangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

23. Terwujudnya peningkatan

pendapatan asli daerah rata-rata

sebesar 15% pertahun. a. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. b. Terlayaninya kebutuhan masyarakat. c. Digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan barang daerah. d. Tersedianya data obyek pajak PBB secara akurat. e. Tercapainya pendapatan retribusi pasar. 33

24. Meningkatnya ratio kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar dari 12%. a. Terpenuhinya target nasional PBB . b. Meningkatnya penerimaan pajak pusat/ dan provinsi secara signifikan.

25. Tersedianya akses data/ informasi secara cepat, mudah dan akurat. a. Meningkatnya layanan jaringan . b. Meningkatnya layanan data dan informasi. c. Kelancaran operasional tugas dan komunikasi.

26. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati. a. Pemanfaatan LHP untuk bahan koreksi intern. b. Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemda. c. Pemanfaatan data temuan hasil pengawasan untuk tindak lanjut hasil pengawasan. d. Tersedianya Bahan koreksi intern. e. Pemanfaatan LHP non PKPT. f. Dimanfaatkan LHE untuk bahan koreksi intern. g. Pemanfaatan hasil evaluasi untuk bahan koreksi intern. h. Tersedianya

bahan

laporan

dan

evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.. i. Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara periodik dan berkala sehingga pelaksanaan kegiatan tepat waktu, mutu biaya dan administrasi. j. Tertanganinya TPGR. k. Pemanfaatan

laporan

kinerja

dan

keuangan

untuk

penyusunan kebijakan. l. Terkirimnya laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. m. Pedoman untuk pemeriksaan tahun yang bersangkutan. 34

n. Meningkatnnya laporan waskat. o. Terdapatnya penetapan kinerja SKPD.

27. Meningkatkan

profesionalisme

auditor

dan

aparatur

pengawasan. a. Terwujudnya pertanggungjawaban internal SKPD. b. Pemanfaatan peserta yang telah mengikuti diklat, ujian, sosialisasi; bintek; pelatihan; kursus; seminar keluar daerah. c. Pemanfaatan aparatur pemerintah yang telah mengikuti bimbingan teknis.

28. Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian yang prima a. Terlaksananya proses pembahasan

pengembangan karir

PNS. b. Peningkatan kesejahteraan para PNS yang purna tugas. c. Kepastian

hukum

akan

kepangkatan

PNS

dan

SK

pemberhentian PNS. d. Tercapainya pembinaan karier dan

terisinya jabatan

struktural dan fungsional. e. Terbitnya berita acara pengambilan sumpah janji PNS. f. Peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat. g. Terbitnya SK mutasi sesuai jabatan Sot baru. h. Administrasi kepegawaian tertata dengan baik. 29. Terwujudnya manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan norma standar dan

prosedur yang ditetapkan peraturan

kepegawaian. a. Peningkatan dan pemerataan pelayanan formasi pegawai. b. Data base PNS. c. Terpenuhinya pedoman peratura kepegawaian. d. Tersedianya karpeg, karis/ karsu kepegawaian. e. Tersedianya data tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk mendapat nota persetujuan penetapan NIP. 35

30. Meningkatnya sumber daya manusia aparatur pemerintah yang handal dan profesinal. a. Kader Pemerintahan bertambah b. Terpenuhinya persyaratan bagi pejabat yang memduduki eselon IV. c. Meningkatnya pengetahuan PPTK

dalam melaksanakan

kegiatan. d. Peningkatan SDM e. Terwujudnya bintek penyusunan tata kelola ( Persiapan BLU). f. Terwujudnya sosialisasi implementasi BLU pada RSUD Kraton. g. Terwujudnya kemampuan menyusun

rencana strategis

bisnis/ RSB 2009-2014. h. Terwujudnya

bimbingan

tehnis

penyusunan

pedoman

penatausahaan keuangan BLU. i. Terwujudnya pemahaman sistem BLU RSUD. j. Terwujudnya kemampuan pegawai menyusun tata kelola rumah sakit. k. Terwujudnya kemampuan pegawai menyusun LK RS. l. Terwujudnya kemampuan pegawai

menyusun rencana

strategis bisnis. m. Terlaksananya penilaian angka kredit yang sesuai aturan. n. Terwujudnya SDM kesehatan yang berkualitas. o. Meningkatnya pengetahuan SDM. p. Meningkatnya pemahaman pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa. q. Bintek penyusunan APBDes yang lancar dan baik. r. Meningkatanya

pemahaman

tentang

penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan. s. Pemanfaatan peserta pelatihan dikantor sendiri. t. Hasil studi banding ke luar daerah sebagai bahan masukan dan kebijakan. u. Pemahaman tentang implementasi peraturan perundangundangan. 36

v. Terwujudnya peningkatan kulaitas SDM aparatur. w. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. x. Penghargaan terhadap Pengabdian PNS. y. Terpenuhinya persyaratan kenaikan pengkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijazah. z. Terpenuhinya persyaratan bagi pejabat yang menduduki jabatan eselon II dan III å. Terpenuhinya persyaratan bagi

CPNSD untuk diangakat

menjadi PNS 31. Terbangunanya sistem pengelolaan arsip daerah 100%. a. Tercapainya kelancaran dalam pengelolaan arsip. b. Mengurangi volume arsip yang semakin menumpuk. c. Memasyarakatkan arsip. d. Terselamatkannya arsip dari pengaruh lingkungan bersifat merusak fisik dan informasi arsip.

32. Meningkatnya

transportasi

informasi

penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. a. Tersosialisasinya kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah dan masyarakat dalam pembangunan Kab. Peklaongan. b. Termuatnya

berita

dan

informasi pembangunan

Kab.

Pekalongan. c. Tersedianay saaarana mengolah informaasi. d. Tersosialisasinya

Aturan-aturan

Keprotokoleran

di

Kabupaten Pekalongan. 33. Meningkatnya pelayanan kehumasan dan jalinan kemitraan dengan media. a. Meningkatkan

kemitraan

antara

pers

dgn

Pemkab.

kegiatan

Pemkab.

Pekalongan. b. Masyarakat

mengetahui

informasi

Pekalongan. c. Terselenggaranya program siaram radio FM Pekalongan. d. Optimalnya Siaran RKS FM. 37

34. Meningkatnya Kualitas jalan dan jembatan menjadi 80,82 KM. a. Tersedianya

pedoman

pembangunan

sarana

dan

prasarana jalan dan jembatan Tahun 2009. b. Lancarnya proses penyususnan perencanaan infrastruktur tahun 2010. c. Lancarnya aktivitas masyarakat.

35. Meningkatnya

cakupan

pelayanan

sistem

jaringan

dan

kapasitas air bersih di Kab. Pekalongan sebesar 40% untuk pelayanan air bersih non PDAM. a. Tersedianya jaringan air bersih/ air minum yang memadai. b. Tersedianya data studi kelayakan pemanfaatan sumber daya air.

36. Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi. a. Normalisasi fungsi saluran irigasi. b. Terciptanya keindahan taman pantura c. Lestarinya fungsi jaringan irigasi pada D.I pesantren kletak d. Fungsi fisik sungai menjadi stabil. e. Terkendalinya ancaman banjir pada daerah sekitar sungai.

37. Menurunnya

jumlah kawasan

kumuh dan meningkatnya

kualitas lingkungan pemukiman. a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana kesehatan. b. Meningkatnya saluran drainase. c. Pelaksanaan program PAMSIMAS berjalan dengan lancar dan optimal.

38. Terdapatnya struktur sarana dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien. a. Terwujudnya standar pengujian kendaraan bermotor.

38

39. Tersedianya prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi. a. Tersedianya sarana keselamatan lalu lintas. b. Terwujudnya kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan kepada masyarakat. c. Terciptanya kedisiplinan pengguna angkutan umum. d. Pengujian sesuai dengan standar. e. Terwujudnya kenyamanan dalam bertugas. f. Tersedianya halte bus yang memadai. g. Tersedianya sarana keselamatan lalu lintas.

40. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas. a. Meningkatnya kelayakan angkutan umum. b. Terciptanya arus lalu lintas yang

lancar dan aman pada

saat hari besar.

41. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. a. Terciptanya penerangan jalan umum. b. Meningkatnya budaya baca masyarakat. c. Meningkatnya minat baca masyarakat dan melancarkan pengadaan buku. d. Terpenuhinya pelayanan perpustakaan kelliling ke daerahdaerah di Kab. Pekl. e. Peningkatan pelayanan perpustakaan. f. Peningkatan sarana prasarana buku-buku perpustakaan. g. Peningkatan kualitas perpustakaan keliling. h. Pengembangan sarana prasarana perpustakaan. i. Terpenuhinya layanan perpustakaan secara digital. j. Terbangunnya/ terpeliharanya sarana wilayah. k. Meningkatnya kualitas lingkungan perkantoran dan pusat kegiatan masyarakat di ibu kota kecamatan. l. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa berjalan lancar. m. Terciptanya rasa aman disekitar landmark. n. Tersedianya

pedoman

prasarana wilayah. 39

pengembangan

sarana

dan

o. Meningkatnya funngsi dan estetika kota. p. Pertumbuhan

kawasan

perumahan

lebih

tertata

dan

terencana. 42. Mewujudnya penyeragaman model pembelajaran pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa. a. Keikutsertaan dalam kegiatan lomba Tk. Kab. Dan Provinsi 43. Mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Wajar

Diknas

serta

kemandirian

institusi

prasarana

sekolah

meningkatkan pendidikan, serta

pengelolaan

meningkatkan meningkatkan

dan sarana

kualitas

penyelenggaraan pendidikan. a. Dilantiknya Calon kepala sekolh SD, SMP, SMA dan SMK. b. Peningkatan mutu pendidikan. c. Jumlah kebutuhan sekolah dan UPTD terpenuhi. d. Terlaksanany ujian akhir sekolah. e. Peningkatan mutu SDSN f. Peningkatan efektifitas KBM. g. Peningkatan kretivitas guru, kepala sekolah dan pengawas. h. Kenaikan pangkat/ golongan untuk 1000 guru. i. Peningkatan profesionalisme guru. j. Terbentuknya paskibra dan paswal Kab. Pekalongan. k. 1 Unit gedung kantor UPTD Kec. Bojong. l. Kelancaran dalamkegiatan pelatihan maupun rapat-rapat. m. Kelancaran prosees KBM. n. Terwujudnya gedung sekolah yang representatif dan sarana pendidikan. o. Terselenggaranya kegiatan ekstrakulikuler. p. Meningkatnya kwalitas pendidikan. q. Terbangunnya ruang praktik yang representtif. r. Pembinaan seni budaya dikalangan pelajar dan guru meningkat. s. Pengiriman peserta lomba ditingkat provinsi Jateng.

40

aa. Meningkatnya

pelayanan

pendidikan

dan

pemerataan

jangkauan pelayanan pendidikan.

44. Mewujudkan penyediaan pelayanan pendidikan alternatif bagi yang tidak atau yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal, menyediakan pengetahuan dasar ketrampilan berusaha secara profesional serta meningkatkankualitas pendidikan luar sekolah sesuaidengan kebutuhan. a. Kelancaran proses KBM dan kegiatan administrasi disekolah. b. Tersedianya modul paket B. c. Terlaksananya kegiatan pembelajaran kesetaraan paket B. d. Terlaksananya kegiatan pembelajaran kesetaraan paket A. e. Mutu pembelajararan PDBAI meningkat. f. Ujian nasional program kesetaraan paket C untuk siswa exs formal. g. Ujian nasional program kesetaraan paket A B dan C reguler 45. Meningkatkan budaya olah raga di lingkungan masyarakat dengan harapan terwujudnya hidup sehat jasmani. a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan olah raga prestasi dan non prestasi. b. Meningkatnya peran serta KONI dalam pembangunan olahraga di Kab. Pekl. c. Meningkatnya semangat berlatih olah raga prestasi. d. Meningkatnya prestasi olahraga pelajar Kabupaten Pekalongan. e. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Pekalongan. f. Suksesnya Kab. Pekalongan di porprov 2009. g. Peningkakatan nama baik kab. Pekalongan di dunia olahraga. h. Pengiriman atlit berprestasi. 46. Meningkatkan sikap dari perilaku pemuda yang beriman, bertaqwa, mandiri, inovatif dan kreatif. a. Terwakilinya kegiatan pemuda di kab. Dan terbinanya karangtaruna guna pemberdayaan masyarakat. b. Peningkatan sumber daya kepemudaan Kab. Pekalongan. c. Terkirimya dan terpilihnya wakil pemuda pelopor Kab. Pekalongan.

41

d. meningkatnya

pembangunan

kepemudaan

di

Kab.

Pekalongan. e. Meningkatnya

persatuan

dan

kesatuan,kebersamaan,

motivasi dan tanggungjawab pemuda dalam pembangunan di Kab. Pekl,. f. Pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor. g. Peningkatan wawasan generasi muda.

47. Meningkatnya pemasaran dan

promosi

pariwisata secara

terpadu dan terkoordinasi secara berkesinambungan. a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. b. Dikenalnya

obyek

wisata

dan

potensi

wisata

Kab.

Pekalongan. c. Peningkatan kunjungan pada pameran

48. Melakukan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana pariwisata di 7 ODTW (baik 3 utama maupun 4 ODTW baru yang akan dikembangkan). a. Meningkatnya fasilitas, sarana prasarana 7 OW. b. Tersedianya perencanaan OW. c. Kelancaran pembangunan wisata

yang sesuai kelayakan

lingkungan.

49. Meningkatnya

pemahaman Meningkatnya

pemahaman

budaya daerah dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan

pendataan,

pengembangan

dan

pelestarian

kebudayaan daerah. a. Kelestarian nilai-nilai budaya daerah. b. Meningkatnya peringkat MTQ/ STQ Kab. Pekl. c. Semakin berkembangnya organisasi kebudayaan, kesenian dan kelestarian nilai budaya. d. Meingkatnya fasilitas gedung kesenian sebagai sarana hiburan rakyat. 42

e. Meningkatkan kelestarian peninggalan leluhur. f. Meningkatnya pemahaman budaya masyarakat 50. Meningkatnya daya tarik seni dan budaya daerah dengan penambahan sebesar 2 even tiap tahun. a. Terbinanya kebudayaan daerah Kab. b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambangan kesenian dan kebudayaan daerah. c. Terwujudnya sarana prasarana budaya

51. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin. a. Tersalurnya beras miskin kpd RTM. b. Pasien askeskin di BP RSUD Kraton dapat terlayani. c. Terwujudnya pelayanan penguburan mayat tak dikenal dan visum. d. Tersedianya dana bantuan dana dana pendampingan pelayanan kesehatan miskin Kab. Pekalongan. e. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. f.

Terlayaninya kesehatan penduduk miskin di RS.

g. Peningkatan pelayanan transfusi darah bagi masyarakat miskin

52. Mencukupi sumber daya kesehatan dgn tercukupinya kualitas kuantitas tenaga dan sarana prasarana kesehatan. a.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

b.

Tersedianya mobil ambulan.

c.

Terpenuhinya kebutuhan bahan alat pakai habis.

d.

Terpenuhinya kebutuhan logistik rumah sakit.

e.

Terpenuhinya kebutuhan obat- obatan di Rumah Sakit.

f.

Sarana Rumah Sakit tercukupi.

g.

Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga rumah sakit. 43

h.

Tersedianya ruang kemoterapi.

i.

Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan IGD.

j.

Terpenuhnya kebutuhan bahan dan reagen laboratorium rumah sakit.

k.

Terpenuhinya kebutuhan alkes medis dan dan non medis hemodialisa (cuci darah).

l.

Terpenuhinya pasokan cadangan listrik di rumah sakit.

m.

Tersedianya sarana penyimpanana obat dan perbekalan kesehatan.

n.

Terpenuhinya kebutuhan bahan - bahan radiologi.

o.

Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang radiologi dan suku cadang alkes di RSUD kajen.

p.

Terpeliharanya ruang rawat inap.

q.

Terpeliharanya ruang ICU, ICCU,

NICU BP. RSUD

Kraton dan RS kajen. r.

Terpeliharanya ruang poliklinik RSUD Kajen.

s.

Terpeliharanya saluran IPAL.

t.

Terpeliharanya ruang cempaka.

u.

Pemeliharaan ruang nusa indah.

v.

Terpeliharanya ruang kenanga.

w.

Terpeliharanya ruang cendrawasih.

x.

Terpeliharanya ruang melati.

y.

Terpeliharanya ruang mawar.

z.

Terpeliharanya ruang flamboyan.

å.

Terpeliharanya ruang bersalin.

ä.

Terpeliharanya ruang instalasi laboratorium.

ö.

Terpeliharanya ruang instalasi farmasi.

aa.

Terpeliharanya gedung IBS.

bb.

Terpeliharanya alat pemadam kebakaran.

cc.

Terpeliharanya ruang IGD.

dd.

Pemeliharaan/ Perbaikan gedung fisioterapi.

ee.

Terpeliharanya gedung instalasi gizi.

ff.

Terpeliharanya kamar jenazah. 44

gg.

Terpeliharanya instalasi pengelolaan limbah Rumah Sakit.

hh.

Alat-alat kesehatan berfungsi dengan baik.

ii.

Terpeliharanya mebeler rumah sakit dengan baik.

jj.

Perlengkapan Rumah Sakit berfungsi dengan baik.

kk.

Terpeliharanya ruang hemodialisa.

ll.

Terpeliharanya diesel/ genset Rumah sakit.

mm. Terwujudnya distribusi air bersih

rumah sakit dengan

baik. nn.

Terwujudnya pemeliharaan komputer rumah sakit.

oo.

Terpeliharanya ruang rekam medis.

pp.

Terpeliharanya parkir depan RSUD Kraton.

qq.

Terwujudnya perbaikan ruangan,

instalasi listrik dan

perlindungan radiasi ruang rongten. rr.

Terwujudnya pemindahan alat rontgen/ X-Ray.

ss.

Meningkatnya

derajat

kesehatan

jemaah

haji

Kab.

Pekalongan. tt.

Meningkatnya

pelayanan

pemberangkatan

dan

pemulangan jamaah haji. uu.

Tersedianya obat PKD sesuai standar mutu Yankesdas di puskesmas.

vv.

Tersedianya bahan reagen laboaratorium di puskesmas dan Labkeda.

ww. Terpenuhinya

kebutuhan

obat-

obatan

dan

bahan

penunjang di RSUD kajen. xx.

Terakreditasinya puskesmas.

yy.

Tercapainya type rumah sakit sesuai standar.

zz.

Tersedianya data unit pelayanan kesehatan swasta yang sesuai dengan aturan dan perizinan.

åå.

Tersedianya

sarana

pelayanan

kesehatan

memadai. ää.

Tersedianya alat kesehatan di puskesmas.

öö.

Tersedianya alat kantor rumah sakit yang memadai.

45

yang

ggg. Tersedianya

sumber

daya

penunjang

kegiatan

Yankkesmas dan informasi. hhh. Tersedianya tenaga operator SIK di puskesmas dan dinas kesehatan. dd.

Pelayanan kesehatan dan rawat inap di puskesmas perwatan kandangserang.

53. Menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular. a. Menurunkan

angka

kesakitan

dan

kematian

menular

penyakit TB paru, Kusta, ISPA Diare dan penyakit kelamin, sehingga tdk menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat. b. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular bersumber binatang. c. Penurunan

angka

kesakitan

dan

penyakit

PD3I,

meningkatkan surveilance.

54. Meningkatkan cakupan imunisasi a. Meningkatkan status gizi Bumil, KEK, Retri,

angka

kecukupan gizi, garam yodium dan penurunan prev KEP total.

55. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

melaui

revalitas

posyandu dengan mengaktivkan dan meningkatkan strata dan mandiri. a. Meningkatnya mutu IRTP. b. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi. c. Jaminan pelayanan kesehatan anaksekolah/ santri ponpes dan pengk. Mutu guru UKS. d. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan lansia serta angka kematian ibu dan bayi. e. Peningkatan perubahan perilaku menuju hidup sehat. f. Terwujudnya promosi kesehatan RS.

46

g. Terwujudnya cakupan desa siaga dengan SMD meningkatya peleyanan poskesten dan SBH. h. Peningkatan

strata

posyandu

di

desa

Terwujudnya

sosialisasi dampak negatif rokok.

56. Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan membuat sarana jembatan dan rumah sehat percontohan serta sarana kese hatan ditempat umum. a. Terwujudnya aksebilitas dan keterjangkauan Yankesdas di Desa b. Teridentifikasinya masalah dan penyebab kematian secara akurat. c. Terlayaninya kesehatan masyarakat kegawatdaruratan. d. Peningkatan pelaksanaan asuhan keperawatan kasus resiko tinggi. e. Tersedianya

upaya

penanganan

kesehatan

khusus

(Kesehatan jiwa, mata dll). f. Menurunkan faktor resiko penularan penyakit berbasis lingkungan. g. Terselenggaranya

kegiatan

Pamsimas

dalam

rangka

penyediaan air bersih

57. Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan dengan sosialisasi akan penduduk (KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ). a. Terwujudnya tertb dokumen capil b. Terpenuhinya SDM SIAK di kecamatan. c. Terpenuhinya pelayanan penduduk miskin. d. Tersedianya data base kependudukan. e. Terwujudnya kelancaran pelayanan. f. Terlayaninya akta kelahiran.

47

58. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan a. Meningkatnya kesejahteraan keluarga. b. Meningkatnya upaya pembinaan anggota Dharma wanita. c. Meningkatnya

peran

serta

organisasi

wanita

dalam

pembangunan. d. Meningkatnya peran bantuan PKK dalam menangani desa binaan. e. Tersedianya penyusunan kebijakan regulasi dan sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah. f. Terbentuknya forum anak. g. Pembinaan organisasi perempuan. h. Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan di desa. i. Tersedianya fasilitasi perlindungan perempuan

dan anak

dari tindak kekerasan. j. Berkurangnya penderitaan korban kekerasan.

59. Meningkatnya cakupan penanganan PMKS a. Adanya pembinaan keluarga berencana. b. Tersedianya sarana pelayanan di klinik KB. c. Tersediannya pelayanan KB keliling. d. Tersedianya pelayanan kontrasepsi di daerah pantai dan daerah legok. e. Tersedianya perlindungan hak reproduksi individu. f. Tersedianya data profil keeluarga. g. Peningkatan peserta KB MO h. Meningkatnya pelayanan kontrasepsi. i. Terbentuknya kemandirian KUBEFM j. Pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme kelompok usaha bersama (KUBE) BLPS. k. Tersaalurkannya bantuan RTLH. l. Tersedianya

orientasi bagi pengelola Tk.

kecamatan dan Desa. 48

Kabupaten,

m. Tersedianya sarana advokasi dan KIE tentang KRR. n. Tersedianya BKB Kit o. Pengaplikasian data PMKS dan PSKS ke dalam SIKS ke Pusdatin Kesos Depsos RI. p. Pengaplikasian data ketenagakerjaan.

60. Meningkatkan pemberdayaan potensi sosial masyarakat yang meliputi PSM, Orsos dan lembaga sosial kemasyarakatan serta dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah sosial. a. Tersalurkannya bantuan bunga pinjaman kepada Pedagang Pasar Kesesi korban kebakaran. b. Tersedianya profil data desa. c. Meningkatnya kesejahteraan anak yatim piatu. d. Meningkatnya pelayanan usaha kesejahteraan sosial panti asuhan. e. Meningkatkan keetrampilan dan tanggung jawab sosial anak. f. Perubahan perilaku anak. g. Terwujudnya

peningkatan

harkat

dan

martabat

serta

aktualisasi diri penca. h. Terwujudnya peningkatan akses publik penyandang cacat. i. Rehabilitasi medis para penyandang cacat bibir sumbing.

61. Mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga sosial masyarakat dan pemerintah. a. Meningkanya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. b. Meningkatnya peran PEPABRI dalam pembangunan. c. Meningkatnya peran PWRI dalam pembangunan. d. Meningkatnya peran DHC 45 dlm pembangunan. e. Meningkatnya peran Veteran dlm pembangunan. f. Meningkatnya peran Korpri dalam pembangunan. g. Meningkanya pembangunan di Kabupaten Pekalongan. 49

h. Meningkatnya modal usaha bagi tukang becak. i. Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial dalam mengelola UEP. j. Meningkatnya fungsi Masjid ki Gede Rogoselo sebagai sarana ibadah. k. Peningkatan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah.

62. Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi. a. Lancarnya pemberia bantuan. b. Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi.

63. Meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat menekan jumlah pencari kerja tiap tahunnya dibawah 15%. a. Terseedianya alat praktek

pendidikan dan pelatihan bagi

pencari kerja. b. Meningkatnya ketrampilan para pencari kerja. c. Lancarnya pembangunan BLK tahap II. d. Tersedianya tenaga kerja sarjana yang berkualitas dan siap pakai. e. Pengerasan jalan desa.

64. Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial sampai dengan 90%. a. Peningkatan SDM mengenai kesadaran K3, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. b. Terbentuknya satgas TKI dari berbagai instansi terkait c. Tercapainya UMK yang diterima para pihak.

65. Meningkatkan sarpras yang memadai dalam penanganan bencana. a. Meningkatnya penannganan terhadap korban bencana.

50

66. Meningkatkan standar mutu produk barang beredar di pasar 10% per tahun. a. Terpantaunya fluktuasi harga sembako dan bahan penting lainnya. b. Terciptanya lingkungan pasar aman dan dan nyaman. c. Desain pasar baru. d. Meningkatnya pendapatan pedagang. e. Meningkatnya pedagang pasar. f. Meningkatnya sarana parasarana pasar.

67. Meningkatkan omset penjualan produk daerah sebesar 10% pertahun a. Terciptanya pasar bersih, indah dan nyaman. b. Tercapainya kemampuan mengembangkan akses pasar luar negeri. c. Tersedianya fasilitas tempat usaha bagi pedangang kali lima dan asongan. d. Terciptanya keamanan barang.

68. Meningkatkan produktivitas IKM dari kapasitas terpasang dengan peningkatan sebesar 2 % per tahun. a. Tercapainya peningkatan volume penjualan dari produk unggulan. b. Tersedianya fasilitas peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. c. Data base IHT. d. Meningkatnya kualitas hasil produksi. e. Terbentuknya asosiasi IHT. f. Sertifikasi HAKI. g. Meningkatnya volume produksi, SDM dan pasar. h. Meningkatnya kemampuan SDM dan hasil produksi. i. Meningkatnya pendapatan pengrajin. j. Menurunnya peredaran rokok ilegal. 51

k. Meningkatnya kemampuan teknologi industri.

69. Meningkatkan tenaga kerja

yang ahli/ terampil dibidangnya

sebesar 10% pertahun. a. Berkembangnya Usaha Rumah Tangga di Lingkungan Pabrik Rokok di Kab. Pekalongan.

70. Pemberian pinjaman modal koperasi pada 15 koperasi pertahun. a. Tercapainya KSP/USP sesuai PP Nomor 9 tahun 1995. b. Meningkatnya SDM koperasi. c. Terlaksananya pelaksanaan harkopnas.

71. Meningkatkan promosi dan soaialisasi potensi daerah. a. Dikenalnya PUD Kab. Peklongan di tingkat Nasional dan Internasional. b. Meningkatnya pendapatan IKM di lingkungan IHT c. Meningkatnya kemampuan SDM dalam pembuatan proposal investasi potensial Kab. Pekalongan kepada insvestor. d. Publikasi

potensi

investasi

yang

ada

di

Kabupaten

Pekalongan. e. Terpromosikannya potensi Kab. Pekalongan. f. Terciptanya jaringan promosi dan investasi lewat Pameran BIF Nasional dan Internasional. g. Dikenalnya

produk-produk

pertanian

unggulan

melalui

pemeran/ ekspo h. Terlaksananya kegiatan pameran/ ekspo. i. Terlaksananya pembinaan. pengembangan pangan lokal dan meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat. j. Meningkatnya pengetahuan petani k. Digunakannya untuk sosialisasi potensi ekonomi daerah. l. Tercukupinya kebutuhan sembako menjelang Lebaran bagi masyarakat kurang mampu. 52

72. Meningkatkan nilai inventarisasi fasilitas dan non fasilitas sebesar 3%. a. Terwujudnya pemahaman tentang kondisi dan peluang investasi di Kab. Pekalongan. b. Terwujudnya

Aturan

Pengelolaan

BUMD

di

Kab.

Pekalongan c. Terwujudnya Aturan Pengelolaan PDAM Kab. Pekalongan. d. Terwujudnya Aturan Pengelolaan

Dana Bergulir di Kab.

Pekalongan. e. Terwujudnya proses merger PD. BKK Kab. Pekl. f. Meningkatnya komposisi/

prosentase modal Pemerintah

Kab. Pekalongan di PD. BPR BKK Karanganyar. g. Terwujudnya Aturan Pengelolaan

Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. h. Terwujudnya

pedoman

Pemberian

Modal

Pemerintah

Kepada Pihak ketiga 73. Meningkatkan

produksi

pertanian

tanaman

pangan

dan

peternakan. a. Tersedianya data potensi pertanian. b. Tersajinya angka pola pangan harapan Kab. Pekalongan tahun 2009. c. Tersosialisasinya mutu dan

keamanan pangan dan

tersajinya peta rawan pangan. d. Terselenggaranya koordinasi antar instansi terkait tentang kebijakan perberasan. e. Terbinanya gapoktan penerima PUAP dan meningkatnya permodalan gapoktan. f. Lancarnya pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. g. Meningkatnya pengetahuan petani. h. Tersedian balai benih padi dan pengembangan padi. i. Bertambahnya areal tanaman cengkeh. j. Tersedianya bibit kopi dan kelapa k. Terpenuhinya bantun transportasi pupuk. 53

l. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular ternak. m. Bertambahnya pengetahuan peternak sapi, populasi sapi, dan Terlaksananya ensiminasi buatan. n. Kelembagaan pembibitan ternak sapi dan Terpeliharanya kesehatan ternak. 74. Mewujudkan masyarakat tani yang maju, efisien dan tangguh dimana produk yang dihasilkan baik kualitasnya mampu bersaing ditengah arus globalisasi. a. Meningkatnya

pengetahuan

dan

ketrampilan

petani

cengkeh. b. Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan kepada petani. c. Tersusunnya program penyuluh pertanian tk. Kec/ Kab. Dan terselenggaranya training PPL. d. Terlaksananya sosialisasi perda tentang BAPPELUH. e. Bertambahnya sarana penyuluh.

75. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengadopsi teknologi tepat guna dalam upaya peningkatan pendapatan. a. Bertambahnya

sarana

pemenuhan

kebutuhan

air

persawahan. b. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani. c. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani serta Terjaminnya stock pupuk dan pestisida. d. Terlaksananya peningkatan

produksi, produkrifitas dan

mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan (TP) e. Bertambahnya populasi tanaman buah-buahan bermutu. f. Tersalurkannya bantuan benih tanaman pangan kepada kelompok tani dan pemberdayaan penangkaran. g. Bertambahnya

areal

hijauan

pakan

Bertambahnya alat pengolah kompos. h. Meningkatnya optimalisasi lahan. 54

ternak

dan

i. Meningkatnya kapasitas jalan usaha tani. j. Berfungsinya

JIDES

dan

JITUT

untuk

mendukung

pengembangan pertanian. k. Bertambahnya populasi cengkeh

76. Meningkatkan daya dukung lahan. a. Bertambahnya populasi hutan rakyat. b. Berkurangnya tingkat kekritisan lahan.

77. Meningkatkan peran serta masyarakat dlm pengelolaan hutan dengan melibatkan LMDH yang ada. a. Bertambahnya keserasian lingkungan sek, ketersediaan bibit bagi masyarakat, pengetahuan pembuatan bokhasi dan Bertambahnya populasi hutan rakyat.

78. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. a. Meningkatnya produksi benih ikan. b. Lancarnya bantuan aselisih harga benih ikan. c. Tertatanya fasilitas dan lingkungan TPI/ PPI Jambean. d. Tertatanya fasilitas dan lingkungan PPP Wonokerto. e. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masak ikan dan meningkatnya motivasi gemar makan ikan.

79. Menurunnya kerusakan pantai dan laut akibat abrasi. a. Meningkatnya

produksi

ikan

ekonomis

penting

dan

terbangunnya fishing ground.

80. Meningkatkan

ketersediaan

dan

kualitas

dokumen

perencanaan penataan ruang dan kawasan. a. Terbitnya administrasi pengelolaan TPI dan rencana zonasi wilayah pesisir Kab. Pekalongan.

55

81. Tersedianya kegiatan pembangunan yang

memperhatikan

daya dukung lahan yang serasi keberlanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. a. Terlaksananya kegiatan penilaian adipura. b. Penutupan sampah TPA ( Sistem open dumping). c. Menguranggi pencemaran air sungai dari limbah industri kecil. d. Terpantaunya kualitas air sungai dan limbah cair industri. e. Tersedianya bahan reagen dan instalasi listrik laboratorium untuk uji sampel limbah cair. f. Tersedianya tempat sampah untuk limbah industri rokok. g. Terbangunnya 7 sumur resapan. h. Tersedianya data Pengelolaan konservasi SDA Hayati di kawasan hutan.

82. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah. a. Terdistribusinya bibit bagi masyarakat dan Peningkatan pemahaman tentang penghijauan lingkungan. b. Terencana

dan

tersusunnya

Program

Pembangunan

Pengendalian SDA dan LH (Penambangan Sirtu). c. Tersedianya data tentang pengendalian dan konservasi lahan kritis di Kab.Pekalongan d. Terciptanya keindahan dan kenyamanan kota

83. Tercukupinya sarana dan prasarana pengalolaan sampah. a. Terolahnya limbah laboratorium kantor LH. b. Terbangunnya saluran tersier dan tersedianya alat ukur debit air limbah. c. Termanfaatnya reaktor biogas dikawasan pemukiman dan peternakan sebagai energi alternatif.

56

1. KEBIJAKAN UMUM Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2006-2011 sebagai berikut: a. Peningkatan institusi pemerintah baik unsur eksekutif maupun legeslatif agar mampu mengakomodir tuntutan masyarakat dan dinamika yang berkembang serta lebih mengembangkan pola kerja sama yang berkelanjutan, dengan semakin memperluas cakupan

partisipasi

masyarakat

terhadap

pelaksanaan

pembangunan. b. Perwujudan terjalinnya komunikasi yang harmonis antar komponen

pemangku

kepentingan

pembangunan

kab.

memantapkan

pelaksanaan

tata

Pekalongan

serta

pemerintahan

yang

peningkatan

kemampuan

baik

melalui

penatan

aparatur,

kelembagaan,

akuntabiltas

dan

kemandirian masyarakat serta mendorong penerpan tehnologi informasi pemerintahan sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya kepuasan masyarakat. c. Optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan ruang Kabupaten, serta pembangunan dan pengembangan saran dan prasarana infrastruktur wilayah yang mam[u membuka isolasi deaerah, membuka kawasan baru serta dapat meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi. d. Upaya-upaya dengan

peningkatan

menitik

kualitas

beratkan

pada

pelayanan

kesehatan

pemerataan

pelayanan

kesehatan, peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dengan penekanan pada refitalisasi pos yandu dan penanganan gizi buruk maupun peningkatan drajat kesehatan. e. Upaya-upaya

peningkatan

pemerataan

pendidikan,

peningkatan kualitas pendidikan peningkatan peran pemuda dalam proses pembanbungan dan peninngkatan budaya 57

olahraga dengan menitik beratkan pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta pemberian kesempatan bagi golongan kurang beruntung, peningkatan kualitas tenaga pendidik

dan

pemberdayaan

organisasi

pemuda

serta

pembinaan keolahragaan. f. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulanagan masalahmasalh sosial dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan sosial, serta penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan. g. Upaya-upaya peningkatan supremasi hukum daerah dan perlindungan

HAM,

dengan

menitikberatkan

pada

penyempurnan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah, serta penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan tatanan sosial, budaya yang relijius, dan politik. h. Pemberdayaan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya serta meningkatkan kerja sama antar pemerintah, masyarakat dan swasta dengan seluruh kekuatan ekonominya baik itu pengusaha kesil, menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan ekonomi kabupaten yang mandiri serta mendorong penyebaran investasi pada seluruh bagian wilayah Kabupaten. i.

Upaya-upaya beratkan

pengembangan

pada

peningkatan

pariwisata kualitas

dengan

menitik

kepariwisataan

dan

pemasaran kepariwisataan, serta dukungan penyediaan saran dan prasarana wisata dengan melibatkan para pelaku bisnis dan masyarakat secara intensif.

58

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN. 1)

Peningkatkan mutu pelayanan publik.

2)

Peningkatan pendidikan dan kebudayaan.

3)

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4)

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain.

5)

Peningkatan

penanganan

potensi

ekonomi

lokal

dan

mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. 6)

Peningkatan penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial.

7)

Penegakan hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat.

8)

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang sehat.

3. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2009 1)

Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

2)

Penataan PPU

3)

Pengintensifan penannganan pengaduan masyaraikat.

4)

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

5)

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanaan.

6)

Kerukunan antar umat beragama.

7)

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan

8)

Pelestarian

nilai-nilai

kepahlawanan

dankesetiakawanan

sosial. 9)

Pelayanan kehidupan beragama.

10) Peningkatan sumber daya aparatur. 11) Pengembangan wawasan kebangasaan. 12) Pendidikan politik masyarakat. 13) Pembinaan

administrasi

penyelenggaraan

pemerintahan

desa/ kelurahan dan kecamatan. 14) Bantuan keuangan kepaada pemerintah daerah/ desa/ kelurahan 15) Kerja sama pembangunan. 16) Perencanaan sosial dan budaya. 17) Pelayanan administrasi perkantoran 18) Peningkatan pemberdayaan masyarakat. 59

19) Pengembangan ekonomi pedesaan 20) Peningkatan disiplin aparatur. 21) Perencanaan pembangunan daerah 22) Pemberdayaan masyarakat desa 23) Perencanaan pembangunan ekonomi. 24) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 25) Perencanaan prasarana wilayah 26) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 27) Pengembangan data/ informasi. 28) Tersedianya jasa asuransi kesehatan DPRD 29) Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan 30) Penataan daerah otonami baru 31) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 32) Tertib administrasi pertanahan 33) Penataan

penguasaan

pemilikan

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah 34) Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 35) Pengembangan wilayah transmigrasi 36) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 37) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 38) Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah. 39) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 40) Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 41) Pengaturan jasa kontruksi. 42) Pengembangan komunikasi informasi dan media massa 43) Peningktan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 44) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 45) Pembinaan dan pengembangan aparatur 46) Mutasi pegawai. 47) Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian 48) Sistem dokumentasi dan informasi kepegawaian 60

49) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50) Perbaikan sistem administrasi kearsipan 51) Peningkatan kualitas pelayanan informasi. 52) Pemeliharaan

rutin/

berkala

sarana

pengelolaan

dan

penyimpanan arsip. 53) Pembangunan jalan dan jembatan. 54) Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan. 55) Tanggap darurat jalan dan jembatan 56) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 57) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 58) Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 59) Pengendalian banjir 60) Pembangunan infrastruktur pedesaan 61) Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 62) Pemberdayaan komunitas perumahan 63) Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 64) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 65) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 66) Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 67) Peningkatan pelayanan angkutan 68) Peningkatan dan pengembangan lampu penerangan jalan umum. 69) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 70) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 71) Pengendalian pemanfaatan tata ruang. 72) Perencanaan tata ruang 73) Pendidikan Usia Dini 74) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik 75) Pengembangan kebijakan manajemen olah raga 76) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan 77) Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 61

78) Pendidikan menengah 79) Manajemen pelayanan pendidikan 80) Pendidikan non formal 81) Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 82) Peningkatan peran serta kepemudaan 83) Pengembangan pemasaran pariwisata 84) Pengembangan destinasi pariwisata 85) Pengembangan nilai budaya 86) Pengelolaan kekayaan daerah. 87) Pengelolaan keragamaan budaya 88) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah./ Pemerintah Desa. 89) Pelayanan kesehatan penduduk miskin. 90) Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa RS Paru-paru. 91) Pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa RS Paruparu 92) Upaya kesehatan masyarakat. 93) Pengadaan obat-obatan dan perbekalan keselamatan. 94) Standarisasi pelayanan kesehatan. 95) Pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya. 96) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 97) Perbaikan gizi masyarakat. 98) Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 99) Pengawasan obat dan makanan. 100) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 101) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak. 102) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 103) Pengembangan lingkungan sehat. 104) Penataan administrasi kependudukan. 105) Peningkatan

peran

serta

pembangunan. 62

kesetaraan

gender

dalam

106) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 107) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak 108) Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial 109) Keluarga berencana. 110) Pelayanan kontrasepsi. 111) Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya. 112) Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 113) Kesehatan reproduksi remaja. 114) Pengembangan modal operasional BKB POSYANDU – PAUD 115) Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS), SIBI DAN SIG 116) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS. 117) Pembinaan panti asuhan/ panti jompo 118) Pembinaan anak terlantar 119) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 120) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat sosial. 121) Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 122) Transmigrasi lokal 123) Penyusunan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 124) Peningkatan kesempatan kerja. 125) Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 126) Pencegahan dini dan penanggulangan kkorban bencana alam. 127) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 128) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 129) Pembinaan pedaganga kaki lima dan asongan 130) Perlindungan dan pengawasan perdagangan. 131) Pengembangan IKM 132) Peningkatan kemampuan teknologi industri 133) Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. 134) Pengembangan kewirausahaan dan keunngulan kompetitif 63

135) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 136) Peningkatan promosi dan kerja sama investasi. 137) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 138) Peningkatan penguasaan manajemen 139) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 140) Peningkatan permodalan 141) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 142) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 143) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 144) Peningkatan produksi hasil ternak. 145) Peningkatan kesejahteraan petani. 146) Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 147) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 148) Rehabilitasi hutan dan lahan. 149) Perlindungan konservasi sumber daya hutan. 150) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 151) Pengembangan perikanan tangkap 152) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan 153) Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 154) Pengembangan kinerja pengelolaan sampah. 155) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 156) Perlindungandan konservasi sumber daya alam 157) Rehabilitasi dan pemulihan akses cadangan sumber daya alam. 158) Pengelolaan terbuka hijau (RTH) 159) Pengendalian pencemaran dan peruskan lingkungan B. RENCANA KINERJA TAHUN 2009 Setiap sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan 64

perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan 83 (delapan puluh tiga) sasaran dan 159 (seratus lima puluh) program dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 726.164.052.792,-. Rencana Kinerja Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten dapat dilihat pada lampiran I.

65