BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Sebagai bagian dari proses partisipasi politik setiap warga negara, momentum pemilihan kepala daerah kali ini menjadi media dalam upaya melahirkan kepemimpinan pemerintahan yang akseptabel untuk mengemban amanah masyarakat lokal setiap lima tahun sekali. Melalui peluang itu dan didukung oleh pijakan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan, serta dapat memilih dan dipilih sebagai kepala daerah, maka pada periode kepemimpinan 2015-2020 ini kami bermaksud mengajukan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah yang akan di gelar pada bulan Desember 2015 di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Sehubungan dengan maksud itu kami menyatatakan bahwa fungsi dan peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana perlu diwujudkan secara nyata melalui keberpihakan pada masyarakat. Kami percaya bahwa hanya dengan perjuangan yang berpihak pada rakyat dan hanya dengan kapasitas kepemimpinan yang kuat mampu mewujudkan visi yang kami tetapkan. Visi yang kami tetapkan merupakan ekspresi dari citacita luhur yang akan kami wujudkan dalam lima tahun kepemimpinan kami kedepan. Kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Kabupaten Kaimana merupakan salah kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya dan kekayaan energi dalam jumlah besar. Selain itu didukung pula oleh sektor pertanian, kelautan dan kekayaan alam lain yang tak ternilai harganya. Potensi ini apabila dioptimalkan dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kaimana. Oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa melalui kerja keras dan kerja cerdas kami mampu mewujudkan visi kami, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kaimana yang Maju, Adil & Sejahtera Melalui Pengembangan Sumber Daya dan Kearifan Lokal”. Atas dasar visi tersebut, selanjutnya kami mencairkannya kedalam Dua Agenda Utama sebagai landasan pokok pembangunan Kabupaten Kaimana yaitu :
1
1. Pengembangan Sumber Daya di wilayah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sumber daya alam. 2. Pengembangan Kearifan Lokal di Kabupaten Kaimana melalui pembangunan yang berkeadilan.
1.2.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Visi dan Misi dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagi
masa depan Kabupaten Kaimana dalam jangka lima hingga sepuluh tahun kedepan. Gambaran jangka panjang tersebut akan dicapai secara sistematis melalui rencana pembangunan strategis, pendekatan kearah pencapaian tujuan, serta tindak lanjut dalam bentuk rencana kegiatan dan program nyata (konkrit) dilapangan. Oleh karena itu penyusunan visi dan misi ini bermaksud dan bertujuan sebagai berikut; 1. Memberi gambaran bagi masyarakat Kabupaten Kaimana bahwa dengan Visi dan Misi yang jelas dan terukur, disertai program dan kegiatan nyata, serta dengan komitmen kami yang kuat bersama masyarakat
dengan
prinsip
keberpihakan
dan
kejujuran
akan
mengantarkan masyarakat pada suatu perubahan nyata; 2. Menjadi tolak ukur penilaian kinerja bagi kami yang terpilih dan memimpin pembangunan di Kabupaten Kaimana Periode 2015- 2020; 3. Menjadi bahan rujukan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman bagi setiap SKPD dan masyarakat secara bersama-sama dalam membangun Kabupaten Kaimana.
1.3.
Ruang Lingkup Dokumen Visi dan Misi yang kami tawarkan disini meliputi: 1. Pendahuluan, sebagai pengantar yang menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan; 2. Visi dan Misi, memaparkan arah cita-cita dan harapan yang ingin kami wujudkan
dalam
5
(lima)
tahun
mendatang
disertai
indikasi
pencapaiannya; 3. Arah Kebijakan dan Strategi, mengungkapkan berbagai arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan Visi dan Misi kami;
2
4. Program pokok, terdiri dari pokok-pokok program kunci sebagai penjabaran dari agenda pembangunan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai program dan kegiatan; 5. Penutup sebagai pernyataan penutup yang mengandung komitmen pelaksanaan bagi kami dan semua pendukung yang terlibat dalam pemilihan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat.
BAB II VISI DAN MISI
2.1.
Visi
“Mewujudkan Kabupaten Kaimana yang Maju, Adil dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sumber Daya dan Kearifan Lokal” Maju, adalah upaya dan tekad kami untuk mengubah kondisi Kabupaten Kaimana dari keadaan yang tertinggal kearah yang lebih maju di wilayah Provinsi Papua Barat dalam lima hingga sepuluh tahun kedepan. Tekad ini disadari sangat mungkin diwujudkan mengingat terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mendukung di Kabupaten Kaimana yaitu; tersedianya sumber daya alam yang melimpah, kondisi geografis yang strategis, serta terdapatnya
fasilitas
penunjang
yang
dapat
menyempurnakan
upaya
mewujudkan visi tersebut. Tersedianya sumber daya yang melimpah ditandai oleh terdapatnya sumber kekayaan alam sehingga dapat merangsang kegiatan ekonomi, membuka kesempatan lapangan kerja, melipatgandakan pendapatan daerah dimasa akan datang, serta dapat memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi penunjang. Kondisi geografis Kabupaten Kaimana yang strategis menjadi modal yang menguntungkan dalam mengembangkan pariwisata serta jalur transportasi barang dan jasa melalui angkutan darat, laut dan udara. Sedangkan terdapatnya fasilitas penunjang seperti jalan yang memadai dan relatif terhubung keberbagai wilayah, telepon seluler yang menjangkau hampir kesemua desa, listrik yang mencukupi, air yang melimpah, pelabuhan yang berstandar nasional, bahan bakar yang mencukupi
3
serta sarana kebersihan yang terbuka untuk dikembangkan menjadi modal berharga dalam mewujudkan visi kami dimasa akan datang. Adil, adalah tekad yang akan kami wujudkan dimana kami menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kaimana selama ini belum merasakan keadilan yang sesungguhnya dalam artian kesamaan dalam mengakses semua hasil capaian pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah pengangguran dan kelompok dibawah garis kemiskinan. Dengan realitas itu kami bertekad untuk memajukan sektor pertanian melalui intensifikasi pertanian berupa pengembangan agribisnis, teknologi pra-panen, pasca panen, pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan. Sedangkan ekstensifikasi pertanian akan dilakukan untuk mengganti lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi area hunian dan pengembangan kawasan khusus pertambangan dan energi. Dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sektor pertanian kedepan, maka Kabupaten Kaimana diharapkan dapat menjadi basis bagi kebutuhan pangan masyarakat khususnya di wilayah Papua Barat. Kesejahteraan, adalah cita-cita kami dimana kami menyadari bahwa kesejahteraan adalah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan upaya melalui pengembangan sektor pendidikan yang memadai, sektor kesehatan yang terjangkau, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi terserapnya tenaga kerja dan tumbuhnya ekonomi dalam masyarakat di Kabupaten Kaimana. Kami menyadari bahwa pengembangan sektor kelautan selama ini di Kabupaten Kaimana masih bersifat fisikal semata, belum mencakup pengembangan kemaritiman dalam arti luas yaitu pengembangan sektor pelayaran dan perdagangan yang memungkinkan mobilitas barang dan jasa semakin meningkat. Selain itu pengembangan kemaritiman akan dikaitkan dengan visi pemerintah pusat sehingga terdapat keterkaitan erat yang dapat mempercepat pencapaian visi bersama. Keterkaitan tersebut menurut kami secara politis dapat mendorong modal yang lebih
besar sehingga
mampu
mengurangi beban
APBD bagi
pembangunan berskala besar dan menyangkut keseimbangan antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
4
2.2.
MISI Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kaimana 5 (lima) tahun
kedepan 2015-2020 diperlukan sebuah Misi yang tepat dan oleh karenanya kami membuat agenda Pembangunan Kabupaten Kaimana yang dirumuskan melalui misi sebagai berikut : 1. Menciptakan Pemerintahan yang baik (good governance & clean governance) serta akuntabel menuju Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Misi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi terciptanya kemajuan, keadilan dan kesejahteraan. Tanpa penataan pemerintahan yang baik, maka upaya dan tekad yang telah kami tegaskan di atas sulit untuk dapat dicapai. Penataan pemerintahan yang baik kedepan kami tujukan pada tiga sektor utama yaitu penataan birokrasi dilingkungan pemerintahan
daerah,
enterpreunership
(pelaku
pembangunan usaha),
serta
kesadaran pembangunan
kelompok kesadaran
masyarakat luas. Penataan birokrasi berkaitan dengan upaya menjawab persoalan pelayanan perizinan agar ekonomi dapat tumbuh lebih cepat tanpa kendala yang bersifat birokratis selama ini. Pembangunan kesadaran pelaku usaha dilakukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah, serta memberikan kesempatan yang sama dan kompetitif bagi semua usahawan
untuk
kesejahteraan
mengembangkan
bersama
masyarakat.
ekonomi
bagi
Sedangkan
tercapainya pembangunan
kesadaran masyarakat dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih membuka diri bagi peluang usaha pribadi, kelompok dan masyarakat secara luas. Penanaman kesadaran dilakukan agar semua aktivitas ekonomi dipastikan jatuh dan menetes lebih awal bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan misi tersebut diharapkan tercipta tidak saja pemerintah yang baik (good goverment), demikian pula pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini kami sampaikan dalam relasi yang bersifat setaraf dan seimbang (equal dan proporsional) antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Maknanya, pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus pula diikuti oleh para pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri.
5
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Kaimana dapat dikatakan sejahtera menurut Human Indeks Development (HDI) jika terpenuhi tiga variabel pokok yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Menyadari bahwa Kaimana masih memiliki masalah dimana angka kemiskinan yang tinggi serta kualitas sektor pendidikan di wilayah pedesaan masih tertinggal jauh, maka kami mengedepankan misi kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kaimana. Kami percaya bahwa siklus kemiskinan hanya dapat diputus jika setiap masyarakat memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan memiliki syarat pengalaman dan pendidikan. Pengalaman dan pendidikan hanya dapat diperoleh diruang kelas yang disediakan untuk maksud itu. Namun demikian sebaik apapun pendidikan yang telah diperoleh, syarat kesehatan merupakan bagian penting untuk menopang pencarian pekerjaan yang layak bagi setiap orang. Pada titik itu kami menyadari bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab penting pemerintah di Kabupaten Kaimana adalah menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan agar setiap warga dapat memperoleh pendidikan dan kesehatan
yang
berkualitas.
Dengan
demikian
kami
bermaksud
memastikan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dari sisi geografis, ekonomi dan kualitas pelayanan guru dan dokter di pelosok desa.
3. Mengembangkan Teknologi Pertanian dan Nelayan Pengembangan teknologi pertanian dan Nelayan diperlukan dengan maksud agar terjadi pemutakhiran teknologi tradisional sehingga upaya intensifikasi tidak saja dilakukan lewat peningkatan kualitas bibit, demikian pula sarana dan prasarana di sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena pertanian dan kelautan diharapkan akan tetap menjadi primadona dalam menjawab tumbuhnya sentra-sentra ekonomi, maka intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan kelautan harus tetap kami pertahankan agar terjadi keseimbangan antara pengembangan ekonomi lewat pengelolaan tambang dan energi bumi dan daya dukung lingkungannya. Hal ini kami perlu kami garisbawahi bahwa selain mengembangkan sektor pertanian dan nelayan lewat teknologi, tujuan lain adalah untuk menjaga pola pertanian dan nelayan yang telah menjadi bagian dari bentuk kearifan lokal dan budaya. Kami juga menyadari
6
bahwa mobilitas penduduk di Kabupaten Kaimana akan melonjak tinggi manakala
visi
pertumbuhan
ekonomi
mencapai
hasil
maksimal.
Konsekuensinya, lahan pertanian dan kelautan harus tetap mampu mencukupi (menyuplai) bagi pertambahan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kaimana.
4. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Pengembangan sektor kemaritiman kami tetapkan sebagai salah satu misi dengan maksud agar pembangunan sektor kelautan tidak sekedar difokuskan pada pembangunan fisik semata. Sektor kemaritiman meliputi upaya pengembangan arus pelayaran dan perdagangan. Arus pelayaran kami sadari penting dikembangkan mulai hari ini karena pesatnya pertumbuhan ekonomi yang merangsang mobilitas penduduk lain mencari pekerjaan di kampung kita sendiri. Tentu saja mobilitas tersebut membutuhkan pelayaran bagi manusia. Sementara arus perdagangan perlu dikembangkan pula mengingat kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kaimana semakin hari semakin meningkat akibat naiknya pendapatan
disebabkan
bertumbuhnya
sentra-sentra
ekonomi
masyarakat.
5. Penyediaan dan Penyempurnaan infrastruktur Penyediaan dan penyempurnaan infrastruktur diperlukan guna menunjang upaya mempercepat terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kesiapan infrastruktur baik dibidang transportasi maupun komunikasi sangat penting dalam mempercepat berkembangnya ekonomi masyarakat. Transportasi darat, laut dan udara memungkinkan semua wilayah dapat diakses tidak hanya tepat waktu juga tepat sasaran (efisien dan efektif). Keadaan infrastruktur darat dan laut sejauh ini terlihat belum dibenahi secara maksimal dibanding infrastruktur udara, padahal arus perdagangan dan mobilitas masyarakat lebih banyak dilakukan melalui darat dan laut, sebab itu misi ini menjadi salah satu program prioritas unggulan kami.
6. Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Bagian dari Pembangunan Budaya Pengembangan nilai-nilai kearifan lokal kami anggap penting sebab semaju apapun suatu bangsa tak akan dikenal sejarah tanpa
7
identitas sebagai suatu individu, rakyat, penduduk, masyarakat, bangsa, pemerintahan menciptakan
bahkan
negara.
keseimbangan
Kearifan
antara
lokal
dibutuhkan
pembangunan
ekonomi
untuk yang
bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dengan pembangunan yang berwawasan lokalitas (lingkungan). Tujuannya jelas, untuk memelihara sumber daya dan lingkungan yang ada agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kaimana secara berkesinambungan dimasa akan datang. Pengembangan budaya dan agama adalah wujud dari tekad dan upaya kami guna menciptakan keserasian antara kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat di Kabupaten Kaimana. Kami menyadari bahwa pada akhirnya tercukupinya kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa diimbangi oleh kesadaran beragama dapat menciptakan perilaku hidup (budaya) yang tak terkendali.
Kondisi ini dapat menjadi bibit bagi terciptanya
disharmoni, diskomunikasi horisontal dan vertikal, diintegrasi bangsa, bahkan distabilitas sosial dalam masyarakat. Kesadaran budaya akan kami kembangkan melalui lembaga-lembaga adat serta kesadaran beragama yang benar akan kami lakukan melalui institusi keagamaan dalam masyarakat. Wadah tersebut akan menjadi instrumen dalam membangun kehidupan yang lebih toleran, bersatu, saling menghormati, saling menghargai, serta menjadi wadah penyampai pesan pemerintah sekaligus penyerap aspirasi masyarakat.
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
1.1.
Arah Kebijakan Pembangunan
1.1.1. Penataan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 1.1.1.1. Penataan Birokrasi Pemerintah Daerah Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang cepat hanya mungkin tercipta apabila berbagai penunjang seperti pelayanan pemerintahan berjalan dengan baik maka penataan birokrasi pemerintahan daerah akan diarahkan pada pembentukan roadmap reformasi birokrasi sesuai dasar Kementrian PAN & RB yang selama ini telah dilakukan oleh sebagian pemerintah daerah. Melalui reformasi birokrasi kami ingin memastikan agar pelayanan pada semua sektor dapat berjalan
8
sesuai dengan Standar Operation Prosedure (SOP).
Reformasi
birokrasi akan meliputi reformasi instrumentasi (perda, perbup), reformasi kapasitasi (perubahan struktur organisasi pemda yang kaya fungsi), serta reformasi mindset (perubahan cara pandang aparat sipil negara) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
1.1.1.2.
Pembinaan Pelaku Usaha (local Enterpreunership) Pembinaan terhadap pelaku usaha akan dilakukan untuk
merangsang pertumbuhan ekonomi menengah dan mikro sebagai basis utama dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Pembinaan terhadap pelaku usaha dimaksudkan agar setiap pelaku usaha dapat menangkap peluang yang tersedia sehingga menimbulkan multi effect yang panjang dari hulu ke hilir, dari individu, kelompok hingga badan usaha berskala besar.
Dampak dari pertumbuhan
ekonomi tersebut diharapkan tidak saja menyerap tenaga kerja dan pendapatan ekonomi masyarakat, juga pendapatan asli daerah dalam jangka panjang. Pembinaan pelaku usaha akan diarahkan pada pendidikan dan pelatihan, penyiapan regulasi, fasilitasi, permodalan, kemitraan usaha, serta pembukaan akses pada pasar agar produksi dapat terjual/laku/terpakai sesegera mungkin.
1.1.1.3 Pembinaan Masyarakat (Civil Society) Pembinaan
masyarakat
dilakukan
untuk
membangun
kesadaran bagi setiap individu agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan masyarakat sebagai
refleksi
atas
kesadaran
pembangunan
daerah
dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi, meringankan pelaku usaha, sekaligus memberi makna signifikan pada masyarakat itu sendiri melalui lapangan usaha yang terbuka lebar. Arah kebijakan akan berfokus pada lembaga-lembaga sosial masyarakat serta kelompokkelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik serta bersifat mandiri.
1.1.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Arah kebijakan pada sektor pendidikan dan kesehatan meliputi ; 1.1.2.1 Pembangunan sekolah di desa-desa terpencil khususnya pendidikan dasar yang terjangkau secara geografis dan ekonomis (gratis).
9
1.1.2.2 Pembangunan fasilitas kesehatan tingkat dasar diberbagai desa terpencil agar ternagkau secara geografis dan ekonomis (gratis). 1.1.2.3 Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas dengan tunjangan dan jaminan yang memadai.
1.1.3. Pengembangan Teknologi Pertanian dan Nelayan Arah kebijakan dalam pengembangan teknologi pertanian akan difokuskan pada dua kebijakan pokok yaitu; 1.1.3.1 Kebijakan Intensifikasi melalui peningkatan teknologi pertanian dan Nelayan pra dan pasca panen bagi Petani dan Nelayan. Selain itu kami ingin memastikan agar produksi pertanian dan Nelayan benar-benar terpasarkan, bukan sekedar dikonsumsi secara domestik. 1.1.3.2 Kebijakan Ekstensifikasi pertanian dan Nelayan akan dilakukan melalui pengembangan lahan dan luas areal tangkapan sehingga surplus produksi pertanian dan Nelayan di wilayah Kabupaten Kaimana tetap
terjaga
di
tengah
pertumbuhan
ekonomi
yang
akan
mengakibatkan mobilitas penduduk meningkat.
1.1.4 Pengembangan Sektor Kemaritiman Arah kebijakan bagi pengembangan sektor kemaritiman akan diarahkan pada dua fokus utama yaitu; 1.1.4.1
Pengembangan Arus Pelayaran dan Perdagangan Barang dan
Jasa sehingga memungkinkan setiap pergerakan manusia dan barang dapat berjalan lancar. Hal ini untuk menjamin dampak dari pusat pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah daerah dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan domestik maupun luar daerah untuk semata-mata kepentingan masyarakat. 1.1.4.2
Mengembangkan Upaya Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber
Daya yang ada di Laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di wilayah Kabupaten Kaimana. Kebijakan ini diharapkan mampu memberi peluang bagi nelayan di Kabupaten Kaimana sehingga dapat mensejahterakan dirinya sendiri. Kebijakan ini akan diarahkan pada pulau-pulau yang secara khusus masyarakatnya bertumpu dilaut dan berprofesi sebagai nelayan.
10
1.1.5 Penyediaan dan Penyempurnaan Infrastruktur Arah
kebijakan
dalam
penyediaan
dan
penyempurnaan
infrastruktur akan difokuskan pada dua hal utama yaitu ;
1.1.5.1 Melanjutkan pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara sehingga mampu menunjang dampak dari pusat pertumbuhan ekonomi dikemudian hari.
1.1.5.2
Mengembangkan
Teknologi
Informasi
untuk
memberikan
kemudahan, kecepatan dan keakuratan informasi kepada masyarakat. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Disisi lain, penerapan teknologi informasi juga dapat mempermudah pemerintah dalam
melakukan
perencanaan, procurement),
aktivitas
seperti
pengorganisasian pengendalian,
manajemen
(simpeg),
penganggaran
organisasi,
pengawasan
(e
budgeting)
dan
(e
ketersediaan informasi.
1.1.6 Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Indegenious Local) Arah kebijakan terhadap pengembangan nilai-nilai kearifan lokal difokuskan melalui ;
1.1.6.1 Pendidikan Formal Melalui pendidikan formal nilai-nilai kearifan lokal akan menjadi salah satu muatan penting yang akan disisipkan sebagai pilihan kurikulum sehingga setiap generasi muda di Kabupaten Kaimana dapat memahami, menggali dan mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keselarasan bersama.
1.1.6.2 Pendidikan Non Formal Upaya untuk membangun kesadaran individu tidak akan efektif apabila hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan formal. Upaya pembangunan
kesadaran
pendidikan non formal.
juga
harus
ditunjang
oleh
lembaga
Melalui peningkatan pendidikan non formal
nantinya dapat terselenggara kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat.
11
1.1.7 Pengembangan Budaya dan Agama Arah kebijakan dalam pengembangan budaya dan agama akan kami fokuskan pada dua lembaga utama yaitu;
1.1.7.1 Lembaga Adat Budaya Dalam upaya penguatan fungsi lembaga adat dan budaya, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada pelestarian dan pengembangan budaya dan adat istiadat yang telah tumbuh mengakar di Kabupaten Kaimana. Seiring dengan itu kapasitas lembaga-lembaga adat didayagunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
seluruh
proses
pembangunan.
Dengan
memperhatikan
pentingnya hak-hak adat, maka pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
akan
terus
digalakkan.
Pada
konteks
tersebut,
pemberdayaan masyarakat akan dititik-beratkan pada penciptaan kemampuan masyarakat agar dapat berfungsi sebagai subyek yang mandiri dalam mendukung pembangunan dan bukan sekedar objek pembangunan. Selain itu lembaga adat dan budaya diharapkan dapat meningkatkan daya rekat masyarakat guna memperkecil konflik, krisis, dan bencana sosial. Hal itu akan dilakukan melalui penguatan fungsi forum interaksi sosial masyarakat adat dan budaya yang melibatkan semua pemangku adat.
1.1.7.2 Lembaga Keagamaan Lembaga keagamaan akan menjadi bagian penting yang akan kami jadikan mitra strategis bagi pengembangan kesadaran beragama yang bersifat inklusif. Kesadaran beragama inklusif berarti setiap penganut agama harus bersikap toleran, saling menghargai, saling menghormati, saling terbuka dan saling tolong menolong sesuai tradisi budaya bangsa. Hal ini untuk memperkecil munculnya pemahaman agama yang bersifat eklusif, sempit, anti toleransi, radikal, fundamental dan kaku dalam hubungan sosial. Melalui kerjasama dengan lembagalembaga keagamaan kami berharap dapat terbentuk kesadaran beragama yang positif sehingga dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan
serta
pengembangan
berbangsa dan bernegara.
12
kehidupan
bermasyarakat,
1.2.
Strategi Pendekatan Sebagai upaya mewujudkan visi-misi kami (2015-2020) maka strategi pendekatan yang akan kami gunakan diantaranya;
1.2.1. Melalui Strategi Perencanaan Pembangunan Dokumen strategi perencanaan pembangunan baik jangka pendek (RKPD), menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) akan menjadi wadah bagi upaya mewujudkan visi, misi, program dan kegiatan kami dimasa yang akan datang jika terpilih. Dokumen RPJPD akan kami jadikan sebagai acuan pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang akan dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan dokumen RPJMD akan kami gunakan sebagai titik pijak penyusunan RKPD yang harus terealisasikan setiap tahunnya.
Strategi ini adalah untuk menjaga konsistensi dan
sinkronisasi visi dan misi dalam pembangunan di Kabupaten Kaimana sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Melalui dokumen perencanaan pembangunan tersebut maka semua janji kami akan terikat secara kontraktual sehingga dapat terarah dan terukur dengan baik. Dokumen perencanaan tersebut ibarat kontrak sosial yang akan mewadahi visi, misi, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
1.2.2. Melalui Strategi Perencanaan Keuangan (KUA PPAS, RENSTRA SKPD, PERBUP) Strategi perencanaan keuangan (penganggaran) merupakan konsekuensi dalam rangkaian proses perumusan kebijakan yang akam tetapkan apabila terpilih. Strategi ini sangatlah penting dan mendasar agar visi dan misi yang akan kami tetapkan sebagai rencana strategi pada tahun pertama dapat kami realisasikan sesuai tahapan dan bukan sekedar harapan.
Melalui strategi ini anggaran yang akan kami
gunakan dapat dijamin kesesuainnya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan (penuangan pada dokumen perencanaan keuangan seperti KUA, PPAS, Renstra SKPD dan Peraturan Bupati). Komitmen kami agar setiap anggaran harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan melalui penetapan arah kebijkan 13
umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu dokumen anggaran yang akan kami susun harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara beban anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat di Kabupaten Kaimana. Hal ini penting untuk mewujudkan keinginan masyarakat Kaimana, mewujudkan visi dan misi kami, serta memperkecil silva yang terus menerus meningkat tanpa perencanaan yang jelas dilapangan.
1.2.3. Melalui Strategi Pelibatan Lembaga Sosial Adat dan Budaya, Keagamaan dan Lembaga Sosial Lainnya Lembaga sosial adat, budaya, keagamaan dan lembaga sosial lainnya akan kami jadikan sebagai mitra kerja strategis dalam menegakkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Kaimana. Kami yakin bahwa kearifan lokal apabila diarahkan dengan kebijakan yang tepat dapat
mengarahkan
masyarakat
menuju
kemandirian.
Hal
ini
melatarbelakangi perlunya penguatan lembaga sosial tersebut untuk meningkatkan
kemandirian
masyarakat
di
Kabupaten
Kaimana
sehingga dapat membantu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta membantu menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Kami yakin, bahwa konflik yang akan terjadi dimasa akan datang sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan forum interaksi sosial budaya yang melibatkan tokohtokoh adat/budaya/agama dan masyarakat. Pengembangan nilai-nilai lokal melalui lembaga sosial dapat menjadi unsur penting dalam pembangunan masyarakat yang memiliki identitas budaya.
1.2.4. Melalui Strategi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) Kami memandang bahwa pada dasarnya masyarakatlah yang paham akan kebutuhan dan persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu faktor penentu keberhasilan pembangunan salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Strategi jaring asmara dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat berbentuk gagasan, pendapat dan saran sebagai masukan yang bermanfaat dalam
14
penyusunan perencanaan dan penganggaran partisipatif. Oleh karena itu melalui strategi ini kami yakin dapat memberi hak kepada masyarakat untuk terlibat secara demokratis lewat keikutsertaan dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya.
1.2.5. Melalui Strategi Kerjasama Partnership Bersama Pelaku Usaha Para pelaku usaha akan menjadi mitra kerja strategis guna mendongkrak ekonomi di level bawah. Hal ini merupakan salah satu bentuk Consecuenses Social Responsibility sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dari lahirnya pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Kaimana.
Setiap
pelaku usaha tidak saja akan kami jaminkan hak-haknya, demikian pula kewajibannya pada masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama.
Kelompok usaha juga harus menjadi induk
bagi kelompok usaha kecil dalam masyarakat sehingga terbentuk rantai ekonomi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).
1.2.6. Melalui Strategi Pelibatan Perguruan Tinggi Kami menyadari bahwa potensi perguruan tinggi yang ada di Kaimana dan Provinsi Papua Barat memiliki nilai strategis dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Kaimana. Dengan kesadaran itu maka kami akan melibatkan perguruan tinggi yang ada di wilayah ini untuk turut mengambil bagian dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang real dilapangan, dan tidak sekedar menjadi menara gading.
Pendayagunaan perguruan tinggi dapat
berupa pendampingan, bimbingan teknis, perencanaan, perumusan, seminar, workhop, pelatihan, pendidikan, pengabdian dan penelitian yang kesemuanya akan diarahkan bagi tercapainya visi dan misi yang akan kami tetapkan.
BAB IV RENCANA PROGRAM AKSI
4.1.
Penataan Pemerintahan yang Baik 4.1.1. Penataan Birokrasi Pemerintah Daerah 1. Program Pokok Reformasi Instrumentasi 15
a. Penyiapan regulasi road map reformasi birokrasi; b. Penyiapan regulasi pelimpahan kewenangan; c. Penyiapan regulasi kerjasama antar pemerintah daerah; d. Penyiapan regulasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara.
2. Program Pokok Reformasi Kapasitasi a. Penyusunan struktur organisasi pemerintah daerah yang efisien (kaya fungsi miskin struktur); b. Penguatan fungsi kelembagaan lewat pendidikan dan pelatihan pada semua satuan kerja pemerintah daerah; c. Evaluasi kelembagaan setiap enam bulan; d. Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan; e. Pemetaan dan analisis kebutuhan dan potensi aparatur pemerintah; f. Peningkatan aparatur pemerintah; g. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah; h. Penguatan tugas dan fungsi SKPD dan Distrik; i.
Pengembangan kelembagaan pemerintah Kampung;
j.
Pengembagan system informasi manajemen pelayanan public, keuangan, kepegawaian dan inventarisasi daerah;
k. Program penyusunan standar pelayanan minimal dan SOP; l.
Pengembangan jaringan kemitraan masyarakat, swasta dan pemerintah;
m. Pengembangan budaya pemerintah yang transparan dan akuntabel.
3. Program Pokok Reformasi Kultural (Mindset) a. Menyiapkan program diklat jangka pendek dan jangka menengah untuk membangun kesadaran ASN melalui coursus short time; b. Menyiapkan program pendidikan jangka panjang (diploma, sarjana dan pasca sarjana) untuk mengubah mindset aparatur sipil negara; c. Menyiapkan program studi lapangan maupun studi banding di pemda yang maju untuk memacu perubahan cepat dilingkungan birokrasi pemerintahan daerah;
16
d. Menghadirkan
narasumber
terkait
untuk
melakukan
workshop, seminar, bimtek, konsultasi dan pendampingan dalam rangka mempercepat perubahan cara berpikir dan bertindak.
4.1.2. Program Pembinaan Pelaku Usaha a. Melakukan Identifikasi Pelaku Usaha; b. Melakukan deregulasi aturan untuk memberikan kemudahan bagi izin usaha; c. Meningkatkan peran serta lewat CSR; d. Mendorong kewajiban pelaku dalam peningkatan PAD; e. Mendorong sinergi antara pelaku usaha dan pelaku ekonomi menengah dan mikro dalam masyarakat; f. Memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha / dunia investasi pada umumnya. 4.1.3. Program Pembinaan Masyarakat a. Melanjutkan program pendidikan dasar dan menengah gratis dan berkualitas secara merata; b. Peningkatan pelayanan dan infrastruktur kesehatan yang layak dan memadai serta merata; c. Penguatan Institusi Kemasyarakatan; d. Penguatan Sumberdaya (SDM) Petani dan Nelayan yang berorientasi pada Jasa dan Industri serta Teknologi; e. Membangun peran media Pers dan LSM serta Mahasiswa dan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Kontrol yang konstruktif; f. Mendorong kesetaraan kaum perempuan dalam segala sektor Pembangunan. 4.2.
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan a. Pembangunan sekolah dasar, pertama dan umum pada semua wilayah yang mampu dijangkau oleh masyarakat khususnya di pedesaan; b. Pembangunan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) diberbagai wilayah pedesaan agar terjangkau dan gratis; c. Memastikan setiap masyarakat di Kabupaten Kaimana memiliki terdaftar dan memiliki asuransi kesehatan; d. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas di berbagai wilayah terpencil sehingga terjangkau secara geografis dan ekonomis; e. Menyediakan tunjangan dan insentif bagi guru dan dokter yang memadai; f. Menyediakan fasilitas dan media pembelajaran yang cukup; 17
g. Menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup.
4.3.
Program Peningkatan Teknologi dan Sektor Pertanian a. Mendistribusikan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi petani dan UKMK guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi; b. Membangun pabrik dan smelter bagi pengembangan Industrialisasi di sektor pertanian; c. Menyiapkan teknologi bagi proses Pra Panen dan Pasca Panen; d. Mendorong petani dan koperasi untuk membuka perdagangan jasa; e. Mengembangkan program rumah layak huni dan lahan pemukiman bagi Masyarakat kurang mampu khususnya petani; f. Memobilisasi sektor ekonomi pedesaan dan perkotaan (mendorong perkembangan UKM dan Koperasi); g. Pengembangan dan penguatan Lembaga Keuangan Mikro bagi Petani dan UKMK; h. Pengembangan Industri Kerajinan Rumah Tangga; i.
Pengembangan teknologi Industri secara luas;
j.
Pengembangan jaringan pemasaran;
k. Peningkatan mutu bahan baku industri rakyat dan industri kecil menengah; l.
Diversifikasi tanaman perkebunan rakyat;
m. Pengembangan komoditi perkebunan unggulan; n. Pengolahan hasil perkebunan; o. Pengembangan kebun percontohan; p. Program promosi produk unggulan; q. Program pengembangan jaringan pemasaran; r. Identifikasi potensi kehutanan; s. Peningkatan kapasitas pengelolaan hutan; t. Rehabilitasi hutan/lahan kritis; u. Pengembangan hutan tanaman baru; v. Pengembangan usaha hutan tanaman rakyat; w. Pengembangan usaha pengelolaan hasil hutan; x. Pemanfaatan kawasan hutan dan produksi hutan alam; y. Pengembangan keaneka ragaman kayu-kayuan; z. Pengawasan hutan lindung. aa. Program perluasan areal tanaman pangan;
18
bb. Program intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman umbian dan sayuran; cc. Peningkatan proteksi dan pengendalian hama penyakit komoditas pertanian; dd. Pengembangan saprodi dan teknologi pertanian.
4.3
Program Pengembangan Sektor Kemaritiman a. Pembuatan jalur alternatif pelayaran dan perdagangan; b. Penyiapan infrastruktur laut; c. Peningkatan ekplorasi dan eksploitasi laut; d. Peningkatan produktivitas hasil laut; e. Menyiapkan pelabuhan berstandar nasional; f.
Pengembangan teknologi informasi;
g. Membangun
koneksi
dengan
pelaku
usaha
dibidang
kelautan baik dalam maupun luar negeri; h. Membangun
akses
dengan
pemerintah
pusat
untuk
pembangunan projek kemaritiman berskala APBN; i.
Peningkatan usaha perikanan darat;
j.
Program pengembangan agrobisnis perikanan;
k. Pengembangan rumah tangga perikanan; l.
Pengembangan prasarana dan sarana perikanan;
m. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan; n. Pengembangan jaringan pemasaran.
4.4
Program Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal a. Penyiapan mata ajar pilihan nilai-nilai kearifan lokal lewat pendidikan formal dan non formal; b. Pelibatan nilai-nilai lokal dalam acara nasional sebagai upaya
memperkenalkan
nilai-nilai
luhur
masyarakat
Kabupaten Kaimana.
4.5
Program Pengembangan Adat Budaya dan Agama a. Pengembangan, penguatan & pelestarian adat dan budaya kearifan lokal beserta kelembagaannya; b. Penyelenggaraan pesta budaya; c. Pengembangan kapasitas pengelolaan wisata; 19
d. Pelestarian dan pengembagan budaya lokal; e. Pembangunan
prasarana
dan
sarana
kebudayaan
daerah; f. Pembangunan karakter masyarakat (character building); g. Pembinaan lembaga adat dalam bidang kepariwisataan dan budaya.
BAB V PENUTUP
Demikian Visi dan Misi ini disusun untuk dijadikan acuan dan penilaian oleh semua pihak dan masyarakat luas dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Periode 2015-2020 pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2015. Visi dan Misi ini disusun sebagai kumpulan gagasan strategis dari kami yang merasa terpanggil untuk menghantarkan masyarakat dan daerah Kabupaten Kaimana ke suatu kondisi yang lebih baik, yakni suatu daerah yang dibanggakan karena didalamnya terdapat kehidupan masyarakat yang mampu mendayagunakan potensi sumberdaya manusia dan alam yang sangat potensial. Dengan Visi dan Misi ini kami berharap kiranya masyarakat pemilih dapat lebih cerdas dan aktif menentukan pilihan terbaik bagi kami dalam menjalankan amanat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Periode 2015-2020 pada Pemilukada.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
selalu memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menentukan yang terbaik dari yang baik di Kabupaten Kaimana. Akhirnya dengan bersatu padu kita wujudkan Kabupaten Kaimana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian, kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya.
Sekian dan Terima kasih,
20
Kaimana, 13 Juli 2015
PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA PERIODE 2015 – 2020
FREDDY THIE
MOHAMAD LAKOTANI, SH, MSI
21