BAB I P E N D A H U L U A N

1 BAB I PENDAHULUAN

A.

Landasan Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur NTB No. 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi NTB. Pemerintah Provinsi NTB melalui Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah jabatan struktural sebanyak 14 (empat belas) jabatan. Yang terdiri dari 1 (satu) eselon IIa, 4 (empat) eselon IIIa dan 9 (sembilan) eselon IVa. B.

Susunan Organisasi Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur NTB No. 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB yaitu terdiri dari: 1. Kepala Badan, 2. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yaitu : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan.

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2013

2 c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan yang membawahi 2 Sub Bidang : a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara. 4. Bidang

Pengembangan

Politik

dan

Fasilitasi

Orpol

Ormas,

yang

membawahi 2 Sub Bidang : a. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik. b. Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu. 5. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik membawahi 2 Sub Bidang : a. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis. b. Sub Bidang Penanganan Konflik 6. Kelompok jabatan Fungsional (sampai dengan saat ini belum ada pejabat fungsional). Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 1.


3 Gambar 1

:

Struktur Organisasi


4 C.

Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB, bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut : 

Tugas Pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.



Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis dan operasional dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 2. Pemberian dukungan atas urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 3. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 5. Pelaksanaan tugaslain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5 D.

Visi dan Misi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTB mempunyai Rencana Stratejik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima ) tahun yaitu tahun 2013 s.d 2018. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKARAKTER, TOLERAN DAN BERBUDAYA UNTUK MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1.

Peningkatan rasa toleransi dan kerukunan kehidupan antara umat beragama di masyarakat;

2.

Peningkatan Rasa Solidaritas Bela Negara dan Ikatan sosial di Masyarakat;

3.

Peningkatan

kesadaran

wawasan

kebangsaan

bagi

masyarakat serta pemahaman akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 4. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik

masyarakat

dalam

menyalurkan

hak

dan

kewajiban sebagai warga negara; 5. Memantapkan stabilitas politik, stabilitas keamanan dan stabilitas

sosial

ekonomi

dalam

upaya

mencapai

kesejahteraan masyarakat; 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.


6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

PERENCANAAN KINERJA Di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB terdapat sasaran yang menjabarkan tujuan yang akan dihasilkan. Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang tertuang dalam Rencana Strategis 2013 – 2018 yaitu : 

Tujuan Sejalan dengan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :



Meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup antara umat beragama;



Meningkatnya Rasa Solidaritas Bela Negara dan Ikatan sosial di Masyarakat dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;



Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat serta memahami akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa;



Meningkatnya pemahaman dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu

dan

pemilukada

serta

pengawasan

pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan; 

Meningkatnya rasa aman, tertib, tentram dan damai dalam masyarakat melalui pencegahan,

penghentian dan pemulihan

gangguan keamanan dalam negeri; 

Meningkatnya profesionalitas, integritas dan akuntabilitas Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam mencapai tujuan organisasi.


7 

Sasaran Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai : 1. Terwujudnya toleransi dan kerukunan kehidupan antara umat beragama

melalui

peran

Pengawasan

Aliran

Kepercayaan

Masyarakat (PAKEM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 2. Terciptanya rasa solidaritas Bela Negara dan cinta tanah air melalui kegiatan orientasi Bela Negara dan kewaspadaan nasional bagi siswa/siswi SMA/MA/SMK 3. Terciptanya rasa solidaritas Bela Negara dan cinta tanah air melalui kegiatan outbound Bela Negara bagi genrasi muda dan pramuka 4. Terwujudnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat melalui peran PPWK, sosialisasi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi generasi muda, serta Treaning Of Teacher (TOT) bagi tenaga pendidik/guru. 5. Terciptanya kerukunan antar etnis, suku, ras kondusifitas daerah melalui peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 6. Terciptanya pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui kemah bhakti generasi muda dalam memperkuat

nilai-nilai

kebangsaan,

dan

sosialisasi

wawasan

kebangsaan bagi tokoh budaya, tokoh adat, dan pelaku seni budaya. 7. Memberdayakan masyarakat dalam memelihara Keamanan dan ketertiban melalui peningkatan peran dan fungsi PAKEM, KOMINDA, FKUB, FKDM, FPK, FKPT, PPWK, ORMAS dan LSM. 8. Pembentukan

Tim

Terpadu

lintas

Instansi/Lembaga

untuk

pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik sosial di Provinsi NTB.


8 9. Fasilitasi bantuan keuangan bagi Partai Politik peserta Pemilu. 10. Fasilitasi KPU dalam perekrutan Bakal Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah & Calon Anggota Legislatif. 11. Sosialisasi komposit Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kepada masyarakat, Partai politik dan Anggota DPRD serta Ormas dan LSM. 12. Fasilitasi ORMAS/LSM dalam melaksanakan pendidikan politik di NTB. 13. Fasilitasi dan sosialisasi bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri kepada masyarakat. 14. Terwujudnya kompetensi Aparatur dalam bidang tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Kemudian dari sasaran-sasaran tersebut di atas, ditetapkanlah Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB sebagaiman dirumuskan pada Dokumen Kerja dan Penetapan Kinerja. Untuk mewujudkan program dan kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan dukungan dana yang memadai dari APBD Provinsi NTB, APBN dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Provinsi NTB hanya mendapatkaan dukungan dana dari APBD Provinsi NTB.


9 Tahun Anggaran 2014, Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi NTB mendapat dukungan dana APBD sebesar : Rp. 8.220.581.900,00 terdiri dari :  Belanja Tidak Langsung 

Belanja Pegawai

3.697.285.300,00, terdiri dari :

: Rp. 3.697.285.300,00

 Belanja Langsung

Pada

Rp.

Rp.

4.523.296.600,00,terdiri dari:



Belanja Pegawai



Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.912.393.800,00



Belanja Modal

APBD

Perubahan

: Rp. 3.554.552.200,00 : Rp. 3.656.350.000,00 bulan

Oktober

2014,

Anggaran

Pada

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB terkena rasionalisasi, yaitu penambahan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung untuk kekurangan anggaran gaji pegawai, dan pada Belanja Langsung untuk menambah kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 : -

Belanja Tidak Langsung

Rp.

550.000.000,00 ; dan

-

Belanja Langsung

Rp.

500.000.000,00

Sehingga pada DPPA Tahun Anggaran 2014, anggaran menjadi sebesar : -

APBD (DPPA SKPD)

Rp.

9.270.581.900,00 terbagi atas :

 Belanja Tidak Langsung

Rp.

4.247.285.300,00, terdiri dari :



Belanja Pegawai

 Belanja Langsung

: Rp. 4.247.285.300,00 Rp.

5.023.296.600,00,terdiri dari:



Belanja Pegawai



Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.949.230.800,00



Belanja Modal

: Rp. 1.012.765.800,00 : Rp. 3.661.300.000,00

Adapun Program dan alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dijelaskan pada tabel 1.


10 Tabel 1

: Alokasi Anggaran APBD Tahun 2014

Program/Kegiatan

Pagu Semula

(1)

(2)

Belanja Pegawai - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pembulatan Gaji - Uang Duka/Wafat - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Pagu Anggaran Setelah Rasionalisasi (3)

3.697.285.300,1.952.435.825,222.733.195,235.300.000,121.522.742,142.118.538,97.500.000,325.000,30.000.000,755.430.000,-

4.247.285.300,2.461.120.294,252.834.426,170.950.000,119.710.042,164.945.538,104.000.000,325.000,30.000.000,791.380.000,-

139.920.000,-

152.020.000,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

909.475.800,-

935.588.800,-

15.000.000,60.000.000,-

15.000.000,57.500.000,-

54.088.000,-

56.552.000,-

72.000.000,66.948.000,35.911.000,-

87.120.000,66.948.000,35.911.000,-

102.500.000,503.028.800,-

102.500.000,514.057.800,-

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala meubelair - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor -

306.205.000,-

480.257.500,-

56.350.000,0,-

61.300.000,175.000.000,-

190.355.000,-

190.355.000,-

32.000.000,-

32.000.000,-

12.500.000,-

10.000.000,-

15.000.000,-

11.602.500,-


11

Program/Kegiatan (1)

Pagu Semula (2)

Pagu Anggaran Setelah Rasionalisasi (3)

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala meubelair - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

306.205.000,-

480.257.500,-

56.350.000,0,-

61.300.000,175.000.000,-

190.355.000,-

190.355.000,-

32.000.000,-

32.000.000,-

12.500.000,-

10.000.000,-

15.000.000,-

11.602.500,-

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pembinaan mental dan fisik aparatur

10.000.000,-

12.220.000,-

10.000.000,-

12.220.000,-

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan Rencana Kerja SKPD

89.105.200,-

69.052.000,-

57.605.200,-

33.052.000,-

31.500.000,-

36.000.000,-

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Pengendalian keamanan lingkungan

2.307.581.000,-

2.476.631.000,-

2.307.581.000,-

2.476.631.000,-

Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

506.375.000,-

581.375.000,-

189.045.000,-

189.045.000,-

151.494.000,-

226.494.000,-

165.836.000,-

165.836.000,-

Program pendidikan politik masyarakat - Penyuluhan kepada masyarakat - Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik - Penyusunan Database Politik - Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan

394.554.600,-

468.172.300,-

361.405.800,15.148.800,-

361.405.800,15.148.800,-

18.000.000,0,-

18.000.000,73.617.700,-


12 Dan Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2

: Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2014

Sasaran Strategis (1)

B.

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

-

Terciptanya Daerah yang aman dan tertib

- Konflik Sosial 1. Konflik Vertikal 2. Konflik Horizontal

-

Terwujudnya masyarakat yang toleran, tertib dan taat hukum

- Kematian akibat konflik dan tindak kekerasan

-

Terwujudnya Suasana Politik yang santun dan bertanggung jawab

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik

63 28

2

71

Menurun Kasus Kasus

Kasus

%

PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja yaitu tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suati janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh

seorang

pejabat

penerima

amanah

kepada

atasan

langsungnya. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.


12 Tabel 3

: Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2014 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Menurun

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

- Terciptanya daerah yang aman dan tertib

- Terwujudnya masyarakat yang toleran, tertib dan taat hukum

- Konflik Sosial 1. Konflik Vertikal

63

Kasus

1. Konflik Horizontal

28

Kasus

2

Kasus

- Kematian akibat konflik dan tindak

Lingkungan. - Pengendalian Keamanan Lingkungan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

kekerasan

2,307,587,000.00 2,307,587,000.00 506,375,000.00 189,045,000.00

Kehidupan Beragama - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

151,494,000.00

Sosial dikalangan Masyarakat - Peningkatan Kesadaran Masyarakat

165,836,000.00

akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa - Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab

- Tingkat Partisipasi

71

%

Pendidikan Politik Masyarakat.

masyarakat dalam

- Penyuluhan kepada Masyarakat

politik

- Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai

394,553,000.00 379,404,200.00 15,148,800.00

Politik. - Fenyusunan Data Base Partai Politik

18,000,000.00


13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA Hasil pengukuran Kinerja yang diuraikan dalam Bab ini merupakan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dalam jangka waktu satu tahun yaitu periode Januari sampai dengan Desember 2014. Dari aspek fisik, maka pencapaian hasil program kegiatan selama tahun 2014 dapat diuraikan pada tabel 4. Tabel 4

: Pengukuran Kinerja Tahun 2014 bayuwindia@

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

-

Terciptanya Daerah yang aman dan tertib

- Konflik Sosial 1. Konflik Vertikal 2. Konflik Horizontal

-

Terwujudnya masyarakat yang toleran, tertib dan taat hukum

- Kematian akibat konflik dan tindak kekerasan

-

Terwujudnya Suasana Politik yang santun dan bertanggung jawab

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik

12 36

2

71

Menurun Kasus Kasus

Kasus

%

11 34

2

74,56

Capaian (%) (5)

Menurun Kasus Kasus

Kasus

%

50%

105 %

Dari Hasil Pengukuran Kinerja yang diuraikan pada tabel tersebut di atas, jumlah Konflik Vertikal dan Konflik Horizontal yang terjadi di Provinsi NTB dalam tahun 2014 sebanyak 7 kasus (menurun) Konflik Vertikal dari target 63 kasus, 41 kasus (meningkat dari target yang ditetapkan) Konflik Horizontal dari target 28 kasus. Kematian akibat konflik dan tindak kekerasan melebihi dari target, yaitu sebanyak 2 kasus. Adapun konflik yang terjadi yaitu perekelahian antar

kelompok masyarakat dan Pekelahian antar warga/kampung LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2013

14 B.

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran :

1.

Terciptanya Daerah yang aman dan tertib;

2.

Terwujudnya masyarakat yang toleran, tertib dan taat hukum;

3.

Terwujudnya Suasana Politik yang santun dan bertanggung jawab.

Indikator - Konflik Sosial 1. Konflik Vertikal 2. Konflik Horizontal

- Kematian akibat konflik dan tindak Kekerasan - Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik

Target 2013 2014

Realisasi 2013 2014

Capaian (%) 2013 2014

0 18 Kasus

0 10 Kasus

0 14 Kasus

0 11 Kasus

0 Menurun

0 Menurun

39 Kasus

30 Kasus

42 Kasus

34 Kasus

Meningkat

Meningkat

0

2 Kasus

3 Kasus

2 Kasus

Meningkat

Meningkat

70 %

71,00 %

70,47 %

74,56 %

0

105 %

Dilihat dari realisasi tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksaan Pemilukada Tahun 2014 melewati target yang telah ditentukan, sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 100,10%.


15 Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya tahun 2014 disajikan pada tabel berikut : Tabel 4

: Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih dan Menggunakan Hak Pilihnya Tahun 2014

Sumber : Dokumen Subbag teknis dan Hupmas KPU NTB, 2014

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya antara lain : a.

Partisipasi sebagai peserta dalam FGD Parameter Indeks Demokrasi Daerah.

b.

Partisipasi dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi Ormas/LSM dalam pembangunan.

c.

Partisipasi dalam Sarasehan Orsospolbud dan Bimtek kelembagaan Orpol/Ormas dan LSM.

d.

Peningkatan peran perempuan dalam bidang politik.

e.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada.

Program strategis yang dilaksanakan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik adalah


16 Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui pendidikan kepada 600 orang anggota Partai Politik. Dalam perjalanan reformasi, pada saat keterbukaan dan kebebasan menjadi sesuatu yang harus dikedepankan, maka muncul beberapa keadaan baik positif maupun negatif dalam implementasinya. Karena itu, hambatan/kendala yang dihadapi dapat dikemukakan sebagai berikut: a.

Masih maraknya ekspresi kebebasan yang berlebihan, konflik internal dalam infra struktur politik yang belum dapat diselesaikan secara tuntas, belum mantapnya kemandirian Partai Politik dalam system Multi Partai pada tahapan demokratisasi.

b.

Masih lemahnya penegakan hukum dan HAM, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik.

c.

Masih lemahnya sistem maupun kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan

pengawasan

dan

penindakan

hukum,

mengakibatkan

berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. d. Dalam pelaksanaan kegiatan masih dihadapkan pada kurang tersedianya sarana/prasarana secara memadai, termasuk masih terbatasnya dana, sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas terhadap bidang tugasnya, serta penegakan disiplin belum sepenuhnya diterapkan. Untuk mengatasi hambatan/kendala seperti yang disebutkan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB menempuh langkah-langkah antisipatif, antara lain sebagai berikut : a. Meningkatkan pemahaman demokrasi pancasila kepada semua elemen masyarakat secara benar dan terus berkelanjutan dengan melakukan dialog, sosialisasi, edukasi dan kerjasama dengan instansi terkait, interaksi kegiatan antara semua pihak yang ada dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB.


17 b. Koordinasi dengan instansi yang menangani masalah hukum dan HAM, serta

menerapkan

prinsip-prinsip

akuntabilitas,

transparansi,

dan

partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik c.

Membangun komitmen dengan komponen masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

d. Mengoptimalkan

penggunaan

mengoptimalkan ketentuan

yang

meningkatkan

sarana/prasarana

penggunaan

dana

yang

berlaku,

termasuk

tersedia

melakukan

yang

tersedia,

sesuai efisiensi,

dengan serta

sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan

peningkatan disiplin aparatur.


18

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 5

: Realisasi Keuangan Tahun 2014 Capaian (%)

(2)

Realisasi Keuangan (3)

4.247.285.300,2.461.120.294,-

3.852.032.099,2.261.702.500,-

90,96 91,90

252.834.426,170.950.000,119.710.042,164.945.538,104.000.000,-

243.932.338,162.485.000,95.875.000,142.579.560,92.045.334,-

96,48 95,05 80,09 86,44 88,51

325.000,30.000.000,791.380.000,-

46.567,12.135.600,738.160.200,-

14,33 40,45 93,28

152.020.000,-

103.070.000,-

67,80

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

935.588.800,-

928.091.060,-

99,20

15.000.000,57.500.000,-

14.993.500,51.091.412,-

99,96 88,85

56.552.000,-

56.552.000,-

100,00

87.120.000,-

86.760.000,-

99,59

66.948.000,35.911.000,-

66.947.725,35.879.400,-

100,00 99,91

102.500.000,-

102.443.093,-

99,94

514.057.800,-

513.423.930,-

99,88

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala

480.257.500,-

450.074.155,-

93,72

61.300.000,-

60.450.000,-

98,61

175.000.000,-

150.067.000,-

85,75

Program/Kegiatan (1) Belanja Pegawai - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pembulatan Gaji - Uang Duka/Wafat - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Pagu Anggaran


19

-

gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program/Kegiatan (1) -

Pagu Anggaran (2)

185.954.655,-

Realisasi Keuangan (3)

97,69

Capaian (%)

32.000.000,-

32.000.000,-

100,00

10.000.000,-

10.000.000,-

100,00

11.602.500,-

11.602.500,-

100,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pembinaan mental dan fisik aparatur

12.220.000,-

10.470.000,-

85,68

12.220.000,-

10.470.000,-

85,68

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan Rencana Kerja SKPD

69.052.000,-

69.014.000,-

99,94

33.052.000,-

33.014.000,-

99,89

36.000.000,-

36.000.000,-

100,00

2.476.631.000,-

2.474.301.280,-

99,91

2.476.631.000,-

2.474.301.280,-

99,91

Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

581.375.000,-

578.562.580,-

9,52

189.045.000,-

188.592.550,-

99,76

226.494.000,-

224.988.830,-

99,34

165.836.000,-

164.981.200,-

99,48

Program pendidikan politik masyarakat - Penyuluhan kepada masyarakat - Fasilitasi penyelesaian

468.172.300,-

467.667.505,-

99,89

361.405.800,15.148.800,-

360.926.305,15.148.800,-

99,87 100,00

-

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

190.355.000,-

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Pengendalian keamanan lingkungan


20

-

perselisihan partai politik Penyusunan Database Politik Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan

18.000.000,73.617.700,-

18.000.000,73.592.400,-

100,00 99,87

BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai pertangungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga LAKIP ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang terukur, jelas dan tranparan, mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB secara keseluruhan sebagai bahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Demikian dan terima kasih.

Mataram,

Februari 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Drs. LALU BAYU WINDTA, M. Si Pembina Utama Madya NIP. 19610422 198603 1 004


BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents