BAB I PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan tuntutan tata kepemerintahan yang baik
( goood governance ),
pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Blitar harus menyusun
dokumen perencanaan sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Inspektorat harus menyusun rencana strategis untuk periode lima tahun kedepan yaitu periode 2016 – 2021 dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar periode
tahun
2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi misi, program dan kegiatan Inspektorat yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka lima tahun kedepan yang tentunya berpedoman pada RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan , Rencana Strategis akan menjadi acuan yang
kemudian dijabarkan dalam rencana kerja
tahunan ( Renja) dan secara konsisten akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Inspektorat selama5 (lima) tahun kedepan.
Renstra 2016-2021
1
1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra 2016-2021 ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan lembaran Negara Nomor 5589); 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Renstra 2016-2021
2
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organissi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan-badan dan lembaga Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. 12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar;
1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai penjabaran misi, tujuan yang ingin diwujudkan/ dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan sehingga apa yang akan dicapai dan diwujudkan oleh lembaga Inspektorat akan dituangkan dalam dokumen renstra ini yang kemudian akan dijadikan pedoman untuk mewujudkan tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat secara berkesinambungan. Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ini disusun dengan tujuan : 1. Untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat sesuai tugas dan fungsi lembaga. 2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan
dan perencanaan
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja ) 3. Mewujudkan
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.
Renstra 2016-2021
3
1.4. Sistimatika Penulisan Sistimatika Penulisan Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar 2.2. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi 2.3.Sumber Daya SKPD 2.4.Kinerja Pelayanan SKPD BAB.III.ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI 3.1. Identifikasi permasalahan 3.2. Telaahan Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah BAB IV.TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI 4.1. Tujuan dan sasaran 4 .2. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VI PENUTUP
Lampiran
Renstra 2016-2021
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II. Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan-badan dan Lembaga Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Blitar mempunyai fungsi : a. Perencanaan Program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Inspektur dibantu oleh 5 orang pejabat eselon 3 terdiri dari satu orang Sekretaris dan empat orang Inspektur Pembantu Wilayah.
Renstra 2016-2021
5
Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan Inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Inspektorat; 2. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Inspektorat; 3. Pengoordinasian
pelaksanaan
tugas-tugas
Inspektur
Pembantu
pada
Inspektorat; 4. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,kehumasan dan keprotokolan; 5. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan; 6. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 7. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 8. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor; 9. Pelaksanaan pelayanan tekhnis administrasi terhadap semua unit organisasi dilingkungan Inspektorat; 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
Didalam Struktur organisasi Sekretariat terdapat 3(tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Administrasi dan Umum.
Renstra 2016-2021
6
Inspektur Pembantu Wilayah. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan sesuai wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu wilayah mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan bahan pengusulan program pengawasan sesuai wilayah kerjanya. 2. Menyusun Program Kerja Pengawasan ( PKP ) 3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya 4. Melakkan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penugasan pengawasan 5. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait dengan teknis pelaksanaan penugasan pengawasan. 6. Mengendalikan penyusunan laporan hasil pengawasan 7. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. 9. Penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi dan pembangunan; 10. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan; 11. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan; 12. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
Renstra 2016-2021
7
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi : 1.
Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk Kepala Daerah
2. Melakukan
pemeriksaan
terhadap
aspek
kebijakan
daerah,
urusan
pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perencanaan pembangunan, administrasi keuangan daerah, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa
dan
politik,pesandian,
ketenagakerjaan,
statistik,
kearsipan,
perpustakaan dan pelayanan dasar minimal serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap aspek pengelolaan barang daerah, urusan pemerintahan, bidang tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan , lingkungan hidup, penananm modal, koperasi dan usaha kecil, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perindustrian dan perdagangan energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan pariwisata serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat. 4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap aspek aparatur dan kelembagaan daerah, urusan pemerintahan bidang perangkat daerah dan kepegawaian, kesehatan, pendidikan, sosial, pemuda olah raga, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
Renstra 2016-2021
8
perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kebudayaan dan penanganan kasus kasus pengaduan masyarakat. 5. Mmelaksanakan penyususnan laporan hasil pemeriksaan 6. Melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
INSPEKTUR
Sekretaris
JabatanFungsIonal
SubagPerencanaan& pelaporan
Irban Wilayah I
Irban Wilayah II
Irban Wilayah III
SubagAdm&Umum
SubagKeuangan
Irban Wilayah IV
Renstra 2016-2021
9
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya manusia / aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 43 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 16 orang perempuan dengan perincian sebagai berikut : a. b. c. d e f g
Inspektur Sekretaris Inspektur Pembantu Kepala Sub.Bagian Auditor PF. P2UPD Staf administrasi
1 1 4 3 1 22 11
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD INDIKATOR SASARAN Tahun
Jumlah Obrik yg diperiksa
% LHP Terbit
% Rekomendasi Yg di TL
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
2011
94
94
100
100
100
100
100
100
100
2012
94
94
100
100
100
100
100
100
100
2013
94
94
100
100
100
100
100
100
100
2014
206
206
100
100
100
100
100
100
100
2015
206
206
100
100
100
100
100
100
100
Secara umum pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar pada periode 2011 – 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Renstra 2016-2021
10
Dilihat pada tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu antara tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 Inspektorat mentargetkan 94 SKPD yang diadakan pengawasan dan pembinaan, sedangkan
untuk pengawasn desa masih
dilakukan secara sampel pada masing – masing kecamatan dengan capaian baik sesuai dengan target. Menginjak tahun ke empat Inspektorat mengambil kebijakan
dengan
memeriksa/
mengadakan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa, dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 220 desa yang diadakan pengawasan dan pembinaan baru sebanyak 112 desa. Secara kuantitatif bila dilihat dari tabel diatas bahwa target telah tercapai dengan baik
namun demikian secara kualitatif
Inspektorat masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadahi.
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar Sasaran
Indikator Kinerja
Kond isi awal tahun
Capaian Kinerja
Target
304
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
88,41
88,41
88,41
100
100
100
100
100
100
100
100
69
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
52,17
52,17
52,17
100
100
100
100
100
100
100
100
2016 Realisasi
Target
2017 Realisasi
Target
2018 Realisasi
Target
2019 Realisasi
Target
2020 Realisasi
Meningkatkan disiplin kinerja dandisiplin Aparatur. % SKPD dan Desa yang diadakan pembinaan dan pengawasan % Temuan pengawasan yang ditindak lanjuti % Kasus pengaduan masyarakat yang tertangani % Aparat pengawas yang mempunyai sertifikat tertentu.
Renstra 2016-2021
11
Dilihat dari kondisi awal tahun pertama tahun 2016 bahwa sesuai indikator kinerja yaitu persentase SKPD, BUMD dan Desa yang diadakan pembinaan dan pengawasan
Inspektorat
mentargetkan
304 obyek
pemeriksaanyaitu : a. Dinas, Badan, Kantor dan Bagian sebanyak 53 obrik b. Kelurahan dan Desa sebanyak sebanyak 248 obyek pemeriksaan c. BUMD sebanyak 3 obyek pemeriksaan
1). Fokus Pengawasan Dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan –peraturan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata keloa pemerintahan yang baik dan bersih
(
good governance dan clean goverment ) melalui penyusunan kaidahkaidah yang baik ( best practisce ) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya pelayanan pada masyarakat, yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sasaran kedua yang ingin dicapai adalah meningkatkan disiplin kinerja
pegawai
disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam
penerapan peraturan perundang-undangan.
Renstra 2016-2021
12
2). Aspek- Aspek pengawasan . Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah :
Administrasi Umum Pemerintahan
Urusan Pemerintahan.
b. Pengawasan terhadap Aspek-aspek :
Aspek Kebijakan
Aspek Kelembagaan
Aspek Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Aspek keuangan
Aspek Aset / Barang Milik Daerah.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)
Renstra 2016-2021
13
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT
3.1. Identifikasi Permasalahan Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya perubahan paradigma dan peraturan-peraturan dalam tata cara pengelolaan keuangan daerah serta penerapan PP 53 tahun 2010 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) melalui penerapan kaidah-kaidah yang baik ( best practice ) dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Hasil akhir yang ingin dicapainya adalah peningkatan disiplin kinerja pegawai, pengelolaan disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Potensi permasalahan yang timbul karena adanya beberapa hal diantaranya adalah :
Renstra 2016-2021
14
1. Kekuatan SDM yang belum optimal. 2. Kelemahan yang tidak diatasi. 3. Peluang yang belum dimanfaatkan 4. Ancaman yang tidak diantisipasi.
3.1.1. Sumber Daya Aparatur Pengawas Secara umum Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Pemerintahan berikutnya. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatanmampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. 1. Permasalahan sumber Daya manusia. Permasalahan Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Inspektorat adalah lembaga dimana tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai aparat pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar. Jangkauan obyek yang harus diawasai adalah seluruh Dinas Instansi, Badan-badan, Bagian-bagian, kecamatan, kelurahan
dan
desa.Dilihat dari rasio jumlah aparat yang ada di Inspektorat dibandingkan dengan jumlah obyek yang harus diawasi masih kurang memadahi. Disamping hal tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Blitar masih sangat minim tenaga Auditor. Inspektorat baru mempunyai 1 orang Auditor sedangkan untuk pejabat fungsional yang ada di Inspektorat
mayoritas
Renstra 2016-2021
15
merupakan pejabat fungsional P2UPD yang kewenangannya masih sebatas pengawasan kebijagan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Faktor Lokasi Obyek Selain dari pada faktor sumber daya manusia faktor lokasi dan obyek yang memerlukan sarana dan prasarana perlu mendapatkan perhatian sebab di kabupaten blitar faktor demografinya
yang sangat luas sehingga untuk
menjangkau pada sasaran obrik yang harus diperiksa sangat diperlukan sarana transportasi yang memadahi. Selain permasalahan tersebut diatas faktor yang paling utama agar tujuan dan sasaran bisa tercapai adalah adanya komitmen bersama antara pimpinan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena sasaran yang ingin dicapai dalam kurun lima tahun kedepan adalah
Meningkatnya disiplin
kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan aturan perundang undangan
bisa tercapai sesuai harapan
sehingga apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Kabupaten Blitar kelak bisa terwujud yaitu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Masih seringnya aturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang
berubah-ubah sehingga penerapan aturan yang dilaksanakan didaerah tidak berjalan secara optimal.
Renstra 2016-2021
16
3.1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar
dalam melaksanakan roda pemerintahan
memiliki visi yang telah disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi tersebut
memberikan gambaran kearah mana
pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan tercapai. Adapun visi
tersebut adalah
“ MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH
SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING “ Lembaga Inspektorat khususnya akan menjadi salah satu lembaga
yang
melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi pemerintah kabupaten blitar yang telah ditetapkan yaitu misi yang IV adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel Fungsi lembaga Inspektorat adalah sebagai pengawas yang mempunyai tugas memberikan koreksi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
melalui
program
kegiatan
di
masing-masing
SKPD
dan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Renstra 2016-2021
17
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.1 TUJUAN DAN SASARAN Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa lembaga Inspektorat telah merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapainya untuk periode kurun waktu
5 ( lima ) tahun kedepan yaitu
periode
2016
– 2021
adalah : a. Mewujudkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan aturan perundang-undangan. b. Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur.
Untuk menjabarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin diwujudkan adalah : Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menegah No.
1
1
Tujuan/ Sasaran
Indikator sasaran
Meningkatkan 1. % SKPD dan disiplin kinerja desa yang pegawai, tertib dalam disiplin pengelolaan pengelolaan keuangan anggaran dan 2. %Temuan disiplin dalam Pengawasan penerapan yang ditindak aturan lanjuti perundang3. % kasus undangan. pengaduan masyarakat yang tertangani Meningkat Jumlah aparat Sumber daya pengawas yang aparatur mempunyai pengawas sertifikat tertentu
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
304
100%
100%
100%
100%
88,41
100%
100%
100%
100%
69
100%
100%
100%
100%
57,17
100
100
100
100
Renstra 2016-2021
18
IV.1.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Misi ke IV dari misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik 1. Strategi : Strategi merupakan
serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk
melaksanakan agenda dan prioritas prioritas dalam mencapai sasaran /tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 adalah: a. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal b. Meningkatkan pengawasan secara efektif dan efisien
2. Arah kebijagan :
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Dalam rangka melaksanakan strategi dan arah kebijagan sebagaimana tersebut diatas maka dirumuskan arah kebijakan yang bertumpu pada analisis masalah-masalah yang sedang terjadi maupun yang diprediksi muncul dalam pelaksanaan rencana strategis lima tahun mendatang yaitu : a. Meningkatkan sistem pengawasan internal secara rutin dan berkala b. Menjamin mutu ( quality Insurance) dan
( consulting) atas
penyelenggaran pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP. c. Melaksanakan program kegiatan yang berkesinambungan.
Renstra 2016-2021
19
Tabel 4.2 Strategi dan arah kebijagan Misi ke 4 NO 1
SASARAN Meningkatkan disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin dalam penerapan aturan perundangundangan
STRATEGI
ARAH KEBIJAGAN
Mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas sistem pengawasan Aparatur pengawas. Internal
Tabel 4.3 Tujuan sasaran dan kebijagan No 1
Tujuan/Sasaran
Kebijakan
2
3
Meningkatkan Peningkatan disiplin kinerja Kapasitas Aparatur pegawai, disiplin pengawas. pelaksanaan aanggaran dan disiplin penerapan peraturan perundangundangan
Program
Kegiatan
4
5
Program Peningkatan pengawasan Internal Secara berkala dan pelaksanaan kebijakan KDH
Pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilingkunan pemerintah daerah Pengawasan pemerintahan Desa Inventarisasi, pelaporan dan pemutakhiran data Laporan Hasil Pemeriksaan Reviu Laporan keuangan Daerah Reviu RKA Reviu Laporan Kinerja pemerintah Daerah Rapat koordinasi pengawasan Tindak lanjut Temuan Hasil pengawasan Pelaksanaan pegawasan Khusus BOS, DAK Bansos dan Hibah Pengendalian Disiplin Aparatur
Renstra 2016-2021
20
Pemantauan pelaksanaan RADPPK Pengendalian DisipliAparatur Pendidikan dan pelatihan Formal Workshop regulasi peraturan perundangundangan.
Renstra 2016-2021
21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan pada sasaran dan arah kebijakan masing-masing strategi kebijakan yang merupakan implementasi dari visi misi Inspektorat Kabupaten Blitar periode 2016 -2021
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka program dan
indikasi kegiatan pokok Inspektorat dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijagan KDH. Program ini bertujuan untuk mengefektifkan sistim pengawasan internal dengan kegiatan pokok antara lain yaitu
pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan pengawasan, evaluasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan,
pelaporan dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan, Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK , reviu laporan keuangan pemerintah daerah, pengawasan pemerintahan desa, pengawasan terhadap penggunaan dana desa, bansos hibah d, BOS dan DAK. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistim pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia dan aparatur sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi pengiriman diklat formal pengawasan ataupun pelaksanaan bintek aparat pengawasan.
Renstra 2016-2021
22
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan capaian kinerja keuangan. Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistim pengawasan dan audit serta sistim akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel dan bebas dari KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan penyusunan pelaporan kinerja akhir tahun. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan standard kebutuhan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah dengan pengadaan dan pemeliharaan rutin peralatan kantor 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk kelancaran organisasi dalam menyelesaiakn urusan umum administrasi perkantoran dengan kegiatan pokok antara lain penyediaan alat tulis kantor, penyediaan
jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor, penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, penyediaan makan minum kantor dan rapat-rapat koordinasi dalam maupun luar daerah.
Renstra 2016-2021
23
Renstra 2016-2021
24
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan ganbaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran lembaga Inspektorat pada kurun waktu
2016 – 2021 sesuai dengan apa yang dudah
direncanakan untuk jangka 5 ( lima ) tahun kedepan. Hal ini menuntut adanya kecermatan dalam perencanaan. Sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan dibutuhkan perencanaan yang matang dan perolehan data-data dan informasi yang baik sehingga dapat diperbandingkan kondisi awal yang diinginkan dengan realisasi hasil yang ingin dicapai
Tabel 6 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar dari Aspek Pengawasan
No
Indikator Kinerja
Aspek Pengawasan 1 % SKPD dan Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan 2 % Temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti 3 % Kasus Pengaduan masyarakat yang tertangani 4 % Aparat pengawas yang mempunyai sertifikat tertentu
Kondisi Awal Tahun 2015
Target Capaian Setiap Tahun 2017
2018
2019
2020
2021
Kondisi akhir periode
304
100
100
100
100
100
100
88,41
100
100
100
100
100
100
69
100
100
100
100
100
100
57,17
100
100
100
100
100
100
Renstra 2016-2021
25
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Blitar merupakan garis-garis besar yang memuat segala aspek dan lingkup program bidang pengawasan. Untuk mencapai visi dan misi
Inspektorat, diperlukan langkah-langkah yang sistimatis, terukur,
terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk itulah maka disusunlah Rencana Strategis periode tahun 2016 – 2021. Selain itu penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan taat pada peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar periode tahun 2016 – 2021
dapat memberikan arah dan pedoman bagi
penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat.
Blitar, Juni 2016.
Renstra 2016-2021
26
