BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah
adalah
kemampuan suatu daerah dalam membiayai jalannya roda pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan pengembangannya yang berbasis pada kemampuan mengelola dan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Disisi lain karena ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah pusat pada masa lalu yang berorientasi pada kepentingan kelancaran nasional dan regional, banyak kantong-kantong produksi yang tidak dapat terjangkau secara baik. Terbukanya kesempatan untuk mengurus dirinya sendiri dengan kemampuan yang ada, serta terbukanya kebebasan bagi Daerah, mengakibatkan timbulnya pemikiran hanya menyelamatkan daerah masing-masing. Sejalan
dengan
itu,
daerah-daerah
mulai
berpacu
untuk
meningkatkan penerimaan daerahnya. Langkah kebijakan yang diambilpun cukup beragam, dari kebijakan ektensifikasi dan intensifikasi pajak retribusi
sampai
pemberian
kemudahan
bagi
investor
yang
dan ingin
menanamkan modalnya di daerah yang kesemuanya berakhir pada peningkatan penerimaan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan.
1
Globalisasi merupakan
ekonomi
suatu
kondisi
dan
otonomi
yang
daerah
pada
memungkinkan
hakekatnya
daerah
dapat
mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya sesuai dengan potensi secara optimal. Otonomi diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi serta karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budayanya. Dengan demikian daerah akan mempunyai satu atau beberapa keunggulan terhadap daerah-daerahnya. Apabila dilihat dari segi potensinya, keunggulan-keunggulan tersebut dapat bersifat mutlak, seperti yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah sember-sumber alam dan sebagainya. Hal yang penting diingat adalah bahwa wacana ini baru merupakan suatu kesempatan atau peluang dan bukan merupakan suatu yang otomatis akan terealisasikan dengan sendirinya, sehingga masih diperlukan langkah-langkah kongkrit lainnya. Kebijakan otonomi daerah sudah seharusnya berpijak pada tuntutan dan ketulusan yang berkembang di daerah. Pengalihan wewenang dan kekuasaan serta penjelasan keuangan yang di terima pemerintah daerah ditujukan semata-mata untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat di daerahnya. Dalam kaitannya dengan kerjasama pembangunan, pemerintah daerah
harus
dapat
merancang
rencana
strategis
dalam
rangka
mempromosikan keunggulan – keunggulan di daerahnya untuk menarik
2
minat investor asing dan menggali sebanyak mungkin peluant-peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan. Berbasis pada pemikiran di atas, faktor kunci yang memegang peranan
penting
memberdayakan
dalam
pengembangan
masyarakat
dalam
daerah
meningkatkan
adalah taraf
bagaimana hidup
dan
pendapatannya, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan daerah sehingga dapat berkompetisi secara bersama-sama dan sekaligus teratasinya
permasalahan
keterbatasan
dana
untuk
pembiayaan
pembangunan. Dengan latar belakang perspektif ekonomi masa akan datang yang basis pemikirannya pemberdayaan masyarakat, maka dalam kesempatan ini akan disusun pembangunan multi dimensi di Provinsi Jambi guna mengantisipasi berbagai faktor peubah di atas melalui pemanfaatan dana
Corporate Social Responsibilty dari suatu perusahaan baik itu PMA maupun PMDN. Kegiatan suatu perusahaan di Provinsi Jambi baik itu PMA dan PMDN (BUMN) dalam operasionalnya sangat berkaitan dengan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Selama ini keberadaan perusahaan tersebut telah memberikan dampak yang positif, baik bagi masyarakat lokal, Pemerintah Daerah maupun bagi kepentingan nasional secara keseluruhan. Namun demikian dalam operasionalnya di lapangan, kendala dan hambatan dalam berbagai
bentuk
cukup
banyak
ditemui
seperti
masalah
keadilan
ketenagaankerjaan bagi masyarakat lokal, pencemaran lingkungan, Hak 3
Guna Usaha (HGU) perusahaan dan lain sebagainya. Kendala dan hambatan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat lokal sekeliling perusahaan. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan bahwa permasalahan yang terjadi di sebagian besar wilayah provinsi Jambi berkaitan dengan masalah komunitas masyarakat lokal. Disadari bahwa terjadinya masalah (konflik) dapat menjadi suatu hambatan yang sangat mengganggu kinerja perusahaan disamping merupakan tugas tambahan bagi pemerintah daerah untuk penyelesaiannya. Kesadaran kolektif masyarakat disekitar perusahaan yang terbangun oleh karena tinggi dan bebasnya arus informasi selama ini telah menimbulkan berbagai permasalahan bagi perusahaan. Disamping itu, isuisu mengenai lingkungan hidup, demokratisasi, dan hak asasi manusia sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi hambatanhambatan tersebut di atas dapat dilakukan melalui program corporate social
responsibility. Namun demikian perlu disadari bahwa program community development masyarakat
ini
bukan
sebagai
wahana
untuk
lokal. Tetapi sebaliknya community
meredam
tuntutan
Development
harus
dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang diperlukan guna menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan hidup dan jalinan kemitraan timbal balik antara pelaku usaha, masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, secara substansial kegiatan corporate social responsibilty harus merupakan salah satu bagian dari aktifitas bisnis yang harus dilaksanakan sebagai suatu syarat perlu (necessary condition) bagi
4
terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat disekiltarnya. 1.2 Pokok Permasalahan Dalam era otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk lebih proaktif dalam membangun daerahnya. Namun disisi lain pemerintah daerah berhadapan
dengan
keterbatasan
pembangunan tersebut. Solusi
kemampuan
yang
pembiayaan
dalam
dapat dikembangkan dalam
mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan ini adalah berbagi beban dan tanggungjawab dalam pembangunan sesuai dengan porsi dan peran masing-masing aktor pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi budget constrain (keterbatasan dana) tersebut adalah dengan memanfaatkan dana corporate soscial responsibilty dari perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha. Untuk melaksanakan
Provinsi
Jambi
program
sebahagian
corporate
besar
social
perusahaan
responsibilty,
sudah namun
pelaksanaannya belum terstruktur dengan baik dan belum sinergi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan umumnya masih bersifat hadiah (charity) seperti pemberian bantuan pembangunan sarana ibadah dan fasilitas umum, bea siswa dan bantuan untuk korban bencana alam. Cukup banyaknya porsi charity tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada pihak perusahaan, karena sampai 5
saat ini belum ada guiede line (pedoman) yang dapat dijadi rujukan dalam implementasi program corporate social responsibilty di Provinsi Jambi. Untuk saat ini konsep charity dalam pelaksanaan corporate social
responsibilty sudah tidak memadai lagi, karena tidak melibatkan kemitraan antara perusahaan dengan stakeholders lainnya. sudah
saatnya
memberdayakan
masyarakat
Untuk itu, ke depan, lokal
dan
kemitraan
(partnership) dengan pendekatan partisipatif (bottom-up) sehingga jenis kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kegiatan yang bersifat charity masih tetap diperlukan tetapi porsinya dikurangi. Masalah lain yang dirasakan adalah masih kurangnya kontrol terhadap program corporate social responsibilty. Hal ini disebabkan belum adanya badan atau mekanisme evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Kondisi ini menjadikan program corporate social responsibilty yang
telah
dan
akan
dilaksanakan
oleh
suatu
perusahaan
masih
dipertanyakan dari segi kuantitas, kualitas dan kontiniutas program. Disamping itu, belum adanya transparansi pendanaan dari perusahaan juga memperburuk implementasi program corporate social responsibilty di sekitar perusahaan. Selanjutnya juga dapat dilihat permasalahan yang muncul dari kurangnya koordinasi yang baik antara pelaku pembangunan, Pemerintah, 6
Swasta dan Masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan belum adanya wadah bersama yang dapat digunakan dalam implementasi program
corporate social responsibilty ini. Untuk itu, ke depan sangat diperlukan forum bersama antar pelaku pembangunan sehingga terjadi koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan (community development).
1.3. Visi dan Misi 1.3.1. Visi Melihat perkembangan yang terjadi, maka perlu kiranya ditetapkan suatu visi dalam pengembagan corporate social responsibilty. Adapun Visi
corporate social responsibilty di Provinsi Jambi
yaitu “membantu
terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekitar perusahaan secara berkelanjutan”.
1.3.2 MISI Berdasarkan visi tersebut di atas, misi corporate social responsibilty adalah : 1. Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar perusahaan 2. Mencegah sedini mungkin kemungkinan terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan;
7
3. Meningkatkan harmonisasi hubungan antara perusahaan, masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah setempat; 1.4 Tujuan dan Manfaat 1.4.1 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah pemanfaatan dana corporate social
responsibilty di Provinsi Jambi ini bertujuan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman kepada perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD di Provinsi Jambi, Dinas/Instansi lintas teritorial, unit kerja perangkat pemerintah dan kepada seluruh unsur masyarakat Jambi, dalam pemanfaatan dana corporate social responsibilty. 2. Mempermudah
dalam
melakukan
koordinasi,
sinkronisasi
dan
integrasi serta evaluasi program pembangunan Provinsi Jambi dengan program corporate social responsibilty yang laksanakan swasta. 3. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar wilayah perusahaan; 4. mengembangkan
dan
meningkatkan
sarana
dan
prasarana
masyarakat di wilayah sekitar perusahaan yang didasarkan pada skala prioritas dan potensi wilayah; 5. mengembangkan potensi kewirausahaan yang didasarkan pada potensi sumberdaya lokal; 8
6. mengembangkan kelembagaan lokal di sekitar wilayah perusahaan; 7. Meningkatkan
hubungan
yang
saling
menguntungkan
antara
perusahaan, masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. 1.4.2 Manfaat Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemanfaatan dana corporate social responsibilty di Provinsi Jambi ini adalah. 1. Adanya arah dan pedoman kepada perusahaan dalam menjalankan program corporate social responsibilty 2. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta evaluasi dari pelaksanaan progam corporate social responsibilty 3. Terciptanya tolok ukur kinerja perusahaan dalam pelaksanaan program corporate social responsibilty. 4. Tersusunnya pokok-pokok kegiatan pemanfaatan dana corporate
social responsibilty. 1.5. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dlam program
corporate social
responsibilty adalah : 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
9
2. Terjalinnya
hubungan
yang
harmonis
dan
kondusif
antara
perusahaan dengan masyarakat lokal, Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya; 3. Meningkatnya citra dan performan perusahaan sehingga masyarakat merasa ikut memilikinya ;
1.6 Kondisi Umum dan Potensi Daerah Jambi
Provinsi Jambi yang secara geografis terletak di tengah Pulau Sumatera yang
membentang dari pegunungan Bukit Barisan di barat,
dataran rendah lahan kering dibagian tengah hingga perairan laut dengan pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk alam Propinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Dua Belas dibagian Tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian Timur. Dilihat dari aspek geografis ini, Propinsi Jambi mempunyai letak yang sangat strategis karena langsung berhadapan dengan pusat pertumbuhan dunia "IMS-GT" (Indonesia, Malaysia, Singapura - Growth Triangle) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Trangle). Dengan posisi tersebut wilayah Provinsi Jambi memiliki keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah Propinsi lain di Sumatera. Akan 10
tetapi untuk "mengisi" keunggulan tersebut sangat diperlukan berbagai dukungan prasarana dan sarana serta kehandalan sumberdaya manusianya. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang dilaksanakan seiring dengan pembangunan ekonomi telah banyak memberikan manfaat bagi perkembangan daerah maupun bangsa. Dilain pihak, karena ketidak seimbangan pengaruh kekuatan yang bersumber dari pemerintah, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, media massa serta politik dan ekonomi global yang semakin terbuka, telah menyebabkan kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan kesadaran tentang hakiki kehidupan. Sistem sosial yang berjiwa kekeluargaan cenderung berubah menjadi individualistik dengan materi sebagai tujuan utama serta sistem status karena tingkat pendidikan yang sangat dominan, sementara sistem status melalui prestasi yang berguna bagi masyarakat menjadi lemah. Keberhasilan dalam bidang pendidikan dan perbaikan kesehatan serta gizi masyarakat, perlu terus ditingkatkan termasuk pemerataan, tetapi
sistem
pndidikan
yang
meningkatkan makna moral dan norma agama (Iman dan Taqwa) harus lebih bermakna. Sampai saat ini, perkembangan Provinsi Jambi sangat bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sunberdaya alam yang dimilikinya. Terdapat beberapa potensi sumberdaya alam yang belum dikembangan secara optimal, baik dilihat dari aspek pemanfaatanya bagi pembangunan 11
daerah/wilayah
maupun
dilihat
dari
aspek
pembangunan
yang
berkelanjutan. Sumberdaya tanah/lahan di Provinsi Jambi dalam bentangan rawa pasang surut hingga berbukit diwilayah barat Propinsi memiliki kareteristik kesuburan yang bervariasi, selain menunjukkan tingkat kesuburan yang berbeda, juga rentan terhadap erosi. disamping itu juga pemanfaatnnya kurang optimal, bahkan ada kecenderungan pengusaha-pengusaha yang bergerak disektor pekebunan dan kehutanan. sejalan dengan itu pula, dengan adanya pertambahan jumlah penduduk khususnya dikawasan konsevasi daya dukung lahan terhadap penduduk semakin menurun, sedangkan peluang berusaha diluar sektor pertanian berkembang secara lambat. Kehutanan sebagai bidang kewenangan Propinsi hingga saat ini memberikan konstribusi yang sangat dominan terhadap ekspor Jambi, akan tetapi areal yang ada saat ini merupakan areal bekas tebangan (log over
area) dengan potensi rendah. Namun demikian, konstribusinya terhadap pendapatan daerah belum memenuhi harapan. Kondisi ini merupakan akibat dari kebijakan pengelolaan kawasan yang selama ini lebih beorientasi pada produksi dan bukan didasarkan pada daya dukung produksi hutan, selain tingginya intensitas perambahan dan pencurian kayu akibat perkembangan industri kayu yang kurang terkontrol. kondisi saat ini menunjukkan sering 12
terjadi konflik yang berkepanjangan tentang penetapan kawasan hutan baik antar sektor, antar pemerintah dengan masyarakat mauupun antara pihak swasta dengan masyarakat. Dengan diterapkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, luas perairan pesisir Jambi mencapai 12 mil laut dari garis pantai Pulau Berhala. Perairan yang cukup luas ini hidup beraneka ragam sumberdaya hayati yang berpotensi sebagai lahan budidaya ikan dan berbagai macam biota lainnya. walaupun demikian, pengettahuan dan pemahaman tentang potensi sumberdaya kelautan hingga saat ini, dirasakan masih sangat kurang. Sumberdaya penting dan mempunyai potensi besar di perairan pantai timur Jambi terdiri dari berbagai: jenis ikan pelagis, diantaranya ikan tongkol, tenggiri, kembung, bawal, cumi-cumi; dan jenis-jenis ikan demersalsejenis udang (udang putih, udang benana, udang ketak; serta ikan dasar lainnya (ikan alanyung, ikan sembilang dsb). Selain itu juga ditemukan sumberdaya terumbu karang walaupun belum diketahui potensi yang terkandung didalamnya. disamping sumberdaya kelautan yang cukup penting tersebut, di sepanjang pesisir pantai timur ini juga terdapat potensi areal lahan untuk pengembangan budidaya tambak udang, ikan bandeng dan kepiting. Demikian juga potensi hutan mangrove dengan jenis bakau, pidada, serta jenis lainnya yang sangat potensial untuk menjaga kondisi 13
pantai
dari
erosi air
laut,
disamping
menjadi
tempat
hidup
dan
berkembangnya biota laut. Dalam rangka meningkatkan percepatan pergerakan arus barang produksi Provinsi Jambi baik intra maupun inter wilayah telah pula dilakukan berbagai pembangunan transportasi darat. Pembangunan dua jalan poros, yaitu Lintas Tengah Sumatera yang melayani Propinsi Jambi di wilayah barat menghubungkan dengan Propinsi lain di kawasan barat Sumatera serta Lintas Timur Sumatera menghubungkan Propinsi Jambi dengan pusatpusat pertumbuhan di bagian timur Sumatera. dengan memperhatikan orientasi perdagangan ke depan, maka pola jaringan transportasi haruslah disesuaikan dengan outlet Provinsi, yaitu Pelabuhan Ujung Jabung serta potensi masing-masing kawasan sentra produksi. Untuk percepatan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah , telah ditetapkan beberapa kawasan fungsional seperti kawasan andalan ditunjang oleh masing-masing pusat pertumbuhan terutama daerah perkotaan. namaun kondisi masing-masing kawasan berdasarkan fungsinya masih jauh dari harapan karena keterbatasan prasarana dan sarana pendukung baik intra kawasan maupun inter kawasan. Kondisi demikian berakibat terjadinya kesenjangan yang sangat signifikan antar kawasan pusat pertumbuhan mapun kota-kota dalam Propinsi Jambi saat ini, terutama antara Kota Jambi sebagai hirarki pertama dengan kota lainnya 14
sebagai hirarki kedua yang pada gilirannya menimbulkan beban bagi ibukota Provinsi ini. Untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang berdasarkan asas manfaat yang berkeadilan, peranan investor sangatlah diharapkan. peluang Propinsi Jambi dalam menarik investor sangat besar, mengingat letak Propinsi Jambi yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan segitiga "IMSGT" serta masih terdapat berbagai sumberdaya alam yang belum diolah secara optimal terutama pada bidang usaha pertanian secara luas, sektor perikanan (kelautan), industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan serta sektor pertambangan. Berbagai upaya telah dilaksanakan agar investor dapat menanmkan modalnya didaerah Jambi, baik PMDN mapun PMA. Usaha-usaha tersebut disatu pihak berhhasil meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan. Bahkan untuk tingkat nasional, investasi PMDN dan PMA di Propinsi Jambi relatif sangat kecil. untuk meningkatkan investasi baik dari dalam mapun Luar Negeri, masih perlu upaya-upaya khusus diantarnya mengurangi bahkan menghapus hambatan bagi perusahaan dan penanaman modal untuk melaksanakan kegiatannya didaerah Jambi melaui deregulasi peraturan daerah serta promosi investasi. Selain itu perlu dikembangkan penyebaran investasi hingga keseluruh kawasan khususnya pedesaan, mengingat potensi investasi tersebut terdapat di kawasan dimaksud. upaya 15
ini perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur. selain itu perkembangan investasi, perlu diarahkan pada kawasan andalan dan
pusat-pusat
pertumbuhan
ekonomi
dalam
rangka
mendorong
keserasian dan percepatan laju pembanguan daerah Propinsi secara keseluruhan.
Sebagai wilayah administrasi, Provinsi Jambi dibagi dalam 9 (sembilan) daerah Kabupaten dan 2 (dua) kota dengan berbagai perbedaan perkembangannya
masing-masing,
baik
karena
potensi
georgafis,
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun karena pembangunan prasarana dimasing-masing wilayah dan antar wilayah.
1.6 Program Corporate Ssocial Responsibilty yang dilaksanakan Pengembangan Corporate Social Responsibility merupakan suatu langkah positif dalam rangka pemantapan ekonomi kerakyatan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan baik PMDN/PMA telah mengembangkan program Corporate Social Responsibility. Program Corporate Social Responsibility
yang diterapkan meskipun
berbeda-beda akan tetapi perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat sekitar perusahaan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh perusahaan tersebut antara lain :
16
1. PT. JASA RAHARJA PERSERO PT. Jasa Raharja dalam menjalankan program Corporate Social
Responsibility menyalurkan dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. PT. Jasa Raharja Persero Cabang Jambi sudah menyalurkan dana PUKK. Dana tersebut disalurkan kepada 34 pengusaha kecil dan koperasi di Kota Jambi dan seluruh Kabupaten. Jenis usaha yang diberi pinjaman ini sangat beragam mulai dari usaha perbengkelan, industri batik sampai meubel dan vulkanisir ban, dimana sebagian besar berada di Kota Jambi. Dana yang disalurkan untuk usaha kecil dan koperasi ini diambil dari laba perusahaan sebesar 2 persen. Sedangkan bunga pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah ini hanya sebesar 6 persen.
2. PT. PLN PERSERO Perusahaan Listrik Negara dalam pengembangan Corporate social
responsibility
membentuk suatu kemitraan dengan usaha kecil dan
koperasi. Bantuan yang diberikan oleh BUMN ini dalam bentuk pinjaman dana lunak berupa Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Dana PUKK tersebut diberikan guna menunjang usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah. Jenis usaha yang diberi pinjaman oleh PT. PLN Persero ini beragam. Mulai dari usaha konveksi sablon, penjahit pakaian, pengrajin 17
kerupuk sampai rumah makan. Sebagian besar usaha kecil dan koperasi yang diberikan pinjaman berlokasi di Kota Jambi.
3. PT. PETROCHINA Dalam pengembangan program Corporate Social Responsibility PT. Petrochina memberikan bantuan dalam dua bentuk yaitu : 1. Bantuan Permodalan Bantuan permodalan ini diberikan kepada koperasi. Untuk meningkatkan
kemitraan
antara
perusahaan
dengan
sekitar
perusahaan PT. Petrochina dengan membantu permodalan kepada koperasi. Pada kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah perusahaan membantu warga dalam permodalan, sedangkan warga didampingi LSM Pusat Advokasi Lingkungan dan Masyarakat (PALM) sebagai sumber daya manusia untuk mengelola dana bantuan secara bergulir. Untuk tahap pertama, masyarakat akan mengelola lahan pertanian
milik
anggota
koperasi,
baru
koperasi
yang
akan
menyalurkan kepada anggota. 2. Merekrut Pemuda Setempat Sebagai Tenaga Kerja Selain dengan pola kemitraan di atas juga mengutamakan masyarakat setempat untuk dipekerjakan. Malah dalam penerimaan 18
untuk pekerja lapangan, PT. Petrochina merekrut pemuda setempat melalui perantara Kepala Desa. Dengan pola kemitraan di atas diharapkan masalah yang timbul
antar
perusahaan
dengan
masyarakat
sekitar
dapat
diminimalkan. Andaipun terjadi masalah, maka akan bisa diselesaikan melalui perantara kepala desa atau koperasi. Disamping itu dengan adanya
program
tersebut
dapat
meningkatkan
taraf
hidup
masyarakat sekitar perusahaan. Begitu juga dengan pola bergulir tersebut maka jumlah warga yang bermitra dengan perusahaan akan makin banyak.
4. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) PT Perkebunan Nusantara VI (Persero), telah melaksanakan program untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan dan bina lingkungan BUMN yang terdiri dari : a) Kemitraan Bina Laingkungan /PUKK berupa pinjaman lunak. b) Kemitraan Bina Lingkungan/ Community Based Program bertujuan
Corporate untuk
Social
mengatasi
Responsibility
yang
dilakasanakan
kesenjangan
sosial,
pengentasan
19
kemiskinan dan pemberian bea siswa. Dalam kegiatan ini instansi terkait yang terlibat adalah Kepala Desa dan Kecamatan. c) Kemitraan Bina Lingkungan/Hibah berkaitan dengan program PUKK Pada program ini hibah diberikan untuk kegiatan pelatihan, promosi dan pondok pesantren. 5. PERTAMINA DO JAMBI
PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Jambi, telah menjalankan program untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program dan bantuan pinjaman yang terdiri dari : a) Program Bantuan Bantuan yang diberikan PERTAMINA dalam rangka pengembangan
Corporate
Social
Responsibility
berupa
bantuan
kegiatan
keagamaan, kegiatan kepemudaan, bantuan sosial seperti fakir miskin yatim piatu, dan bencana alam. Bantuan lain yang diberikan oleh
PERTAMINA
yaitu
bantuan
kegiatan
pendidikan/sekolah/pesantren, bantuan perbaikan jalan, sportsmeet dan lain-lain. b) Program Kemitraan Pada program Corporate Social Responsibility, ada dua kegiatan yang dilakukan oleh PERTAMINA yaitu penyaluran dana pinjaman dan 20
pembinaan mitra binaan. Penyaluran dana pinjaman tersebut diberikan kepada koperasi, pengusaha kecil dan kelompok usaha. Pembinaan mitra binaan, PERTAMINA melakukan kegiatan antara lain yaitu pelatihan mitra binaan, pameran baik tingkat nasional maupun daerah, pembangunan kios sentra industri, kegiatan magang dan kegiatan pemasaran produk binaan. 1.7 Sistematika Penulisan Dalam
penulisan
Rancangan
Umum
Pemanfaatan
Dana
Corporate Social Responsibility di Provinsi Jambi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bagian Pendahuluan,
yang memuat latar belakang, tujuan
dan
manfaat serta kondisi umum Provinsi Jambi dan Perusahaan. Bagian kedua, Membahas kerangka Konsep dari Pengembangan Dana
Corporate Social Responsibility Bagian ketiga, Membahas
Analisis
Lingkungan
Strategis
baik
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, Kebijakan. Bagian keempat, Membahas Rancangan Umum yang memuat Program dan Kegiatan Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility di Provinsi Jambi Kerjasama Pemabangunan. Bagian Kelima, Memuat Kesimpulan.
21
22
