BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian
Pada abad ke-21 ini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negara manapun mengacu pada tatanan pengelolaan kepemerintahan yang baik, yang lazim disebut good governance. Paradigma good governance ini mensyaratkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, serta demokratis, menjamin kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Selain itu, proses pengelolaan pemerintahan melibatkan stakeholders dalam berbagai bidang ekonomi, sosial dan politik, serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. (World Conference on Governance, UNDP 1999, dalam Sedarmayanti, 2007: 2) Tatanan pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance), merupakan suatu konsep baru yang semakin berkembang dan populer, sehingga tak kurang dari 193 negara di dunia saat ini, baik pada negara-negara baru merdeka, berkembang dan negara-negara maju, mengakui, menerima dan menerapkannya sebagai paradigma baru yang mengarah pada perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, responsif, berkeadilan, partisipatif, rasa bertanggungjawab terhadap kepentingan publik,
bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari 193 negara yang menganut paradigma good governance demikian, Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) termasuk di dalamnya. Pemahaman umum Good governance mulai mengemuka di Timor Leste sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, setelah Parlemen Nasional menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang pemberian pembentukan Ombudsman Timor Leste. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah menetapkan kebijakan bagi pembentukan Lembaga Ombudsman Timor Leste, pada tanggal 29 Mei tahun 2005, dengan nama Provedoria Dos Direitos Humanos E Justiça (Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan), Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Pembentukan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Republik Demokratik Timor Leste, didasarkan pada beberapa tujuan mendasar, yaitu: Implementasi terhadap, Pasal 27, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, tentang pemberian pembentukan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justiça/ Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan. 1.
Untuk mewujudkan demokratisasi sebagai suatu proses yang mengarahkan pemerintah agar dapat menangkap aspirasi rakyat, melibatkan partisipasi publik, mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan penguasa, individu dan golongan.
2.
Untuk mewujudkan Negara Hukum Demokratik, yaitu kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan di kontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan
kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara dan pemerintahan
yang
menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, dapat di cegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya. 3.
Mendorong penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, efektif, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, rasa bertanggungjawab terhadap rakyat, bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Ombudsman Hak
Asasi Manusia Dan Keadilan, berlandaskan pada Pasal 27, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, menyatakan bahwa: “Provedor De Direitos Humanos E De Justiça Òrgão independente com a função de apreciar e procurar satisfazer as quexas dos cidadão contra os poderes públicos a verificar a comformidade dos actos com a lei, bem como prevenir e iniciar todo o processo para a reparação das injustiças, e com competência, ainda, para apreciar casos concretos, sem poder decisório, dirigindo recomendações aos órgãos competentes” “Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai penerima dan menyelesaikan atas pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh warga negara mengenai badan umum yang terbukti telah melakukan perbuatan melangar undangundang. Dimulai dari proses pencegahan guna memperbaiki ketidakadilan dengan kewenangannya untuk penyelesaian kasus-kasus konkrit tanpa kekuasaan untuk memutuskan, tetapi menyampaikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga yang berkompetensi” Pasal 1 huruf (c), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Timor Leste, memberi pengertian good governance adalah: “Boa governação significo o exercício transparante dos poderes de governação, com vista a criar uma Administração Pública imparcial, eficiente e responsável, com respeito pelos princípios da legalidade e do Estado de Direito democrático”.
“Good governance diartikan sebagai menjalankan kewenangan pemerintahan yang transparansi, dengan visi mendirikan sebuah Administrasi Publik yang tidak memihak, efisien dan bertanggungjawab, dengan menhormati prinsip-prinsip legalisasi dan hak dari Negara Hukum Demokratik”. Juncto/kaitan, huruf (h), mengartikan mal-administrasi sebagai: “Má administração” significa actos e omissões praticados com desvio ou abuso de poder, baseados em considerações irrelevantes ou em erros de facto ou de direito ou sem base num processo justo e equitativo e que embaracem ou prejudiquem o efektivo e normal funcionamento da Administração Publica” “Mal-administrasi” diartikan sebagai suatu tindakan dan kemauan jahat yang telah dilakukan atau penyalahgunaan wewenang, didasari atas pertimbangan tertentu yang tidak sesuai atau membuat kesalahan yang tidak dapat diabaikan, atau diluar hak-haknya, tanpa dasar proses yang adil dan kewajaran yang menhambat keefektifan dan berjalan normalnya Administrasi Publik”. Juncto, Pasal 5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, mengatur tentang kompetensi atau tugas dan kewenangan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Timor Leste, yaitu: Artigo 5.o Natureza 2) Provedor de Direitos Humanos e Justiça tem kompetencia paraapreciar quiexas, realizar investigções e dirigir aos órgãos competentes as recomendações que julgar apropriadas para prevenir ou reparar uma legalidade ou injustiça.
Pasal 5, ayat (2), Secara Alamiah 2. Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan-pengaduan masyarakat, melakukan investigasi dan menyampaikan rekomendasi kepada badan-badan umum yang berkompeten, dengan masukan yang tepat bagi pencegahan atau memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau ketidakadilan. Juncto, Pasal 28, mengatur kewenangan atau tugas Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, sebagai berikut:
Artigo 28.o, O Provedor deDireitos Humanos e Justiça tem, poderes para: a) b) c) d)
e)
f)
g) h) i) j) k)
l)
Receber Queixas; Investigar e enquirir sobre matérias da sua competências. Arquivar ou indeferir liminarmente as queixas que lhe forem apresentadas. Convocar qualquer pessoa para comparecer perante si ou noutru local que se revele mas adequado, quando entendeque esta posa dispor de informação relevante para uma investigação. Aceder a quaisquer instalações, lokais, equipamentos, documentos, bens ou informação e inspeccioá –los e interrogar qualquer pesoa de qualquer modo relacionada com a queiça. Visitar e inspeccionar as condições de qualquer local de detenção, tratamento ou coidados e realizar entrevistas confidenciais com os reluclosos. Encaminhar as queixaspara a Jurisdição competente ou para outro mecanismo de recurso. Pedir permissão ao Parlamento Nasional para comparecer perante um tribunal, tribunal arbitral ou comissão administrative de inquereto Mediar ou conciliar o queixoso e o órgão ou entidade objecto da queiça, quando estes concordem submeter-se a tal processo. Recomendar soluções para as que lhe forem apresentadas, nomeadamente propondo remedios e reparações. Assesorar emitar pareceres, proposta e recomendações que visem melhorar o respeito pelos direitos humanos e a boa governação por partes das entidades dentro da sua área de juridição. Comicar ao Parlamento Nacional as conclusões das suas investigações e a suas recomendações. Juncto, Pasal 28, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, memiliki
kewenangan sebagai berikut: a) Menerima pengaduan-pengaduan. b) Melakukan investigasi dan penuntutan sesuai kewenangannya. c) Mengarsipkan atau mengiliminasikan pengaduan-pengaduan yang tidak sesuai kewenangannya. d) Melakukan pemangilan terhadap siapa saja untuk hadir didepannya atau ditempat lain yang telah ditentukan, untuk memberi informasi yang relevan dengan sebuah investigasi yang telah atau baru dilakukan. e) Dapat mengakses ke berbagai instalasi-instalasi, tempat-tempat tertentu, peralatan-peralatan, surat menyurat atau dokumen-dokumen dari suatu investigasi, aset atau informasi, menginterogasi berbagai orang yang berhubungan dengan suatu kasus. f) Mengunjungi dan memeriksa berbagai kondisi tempat tahanan, untuk melihat penanganannya dan juga melakukan wawancara secara tertutup dengan para tahanan.
g) Mengajukan suatu kasus kepada yurisdiksi lembaga yang lebih berkompeten atau kepada pihak lain yang berurusan dengan mekanisme naik banding. h) Permintaan izin kepada Parlemen Nasional untuk hadir di depan sebuah pengadilan, yaitu pengadilan arbitrasi atau komisi penyeledikan administratif i) Menjadi mediator atau konsiliator antara pelapor dengan badan yang Terlapor tentang objek dari suatu pengaduan. Apabila tela adanya kesepakatan bersama yang dicapai oleh kedua bela pihak untuk diproseskannya. j) Memberi solusi bagi penyelesaian pengaduan kedepanya, khususnya untuk remedi dan reparasi. k) Memberi opini atas masukan-masukan, melalui rekomendasi yang tepat untuk menumbuhkan penhormatan atas hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik (good governance) kepada badang-badang pemerintahan yang ada dalam yurisdiksinya. l) Menyampaikan laporan kepada Parlemen Nasional mengenai kesimpulan dari sebuah investigasi yang dilakukan dan merekomendasikannya. Ditinjau dari Pasal 27, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, Pasal 1 huruf (c) dan (h), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, ditetapkan bahwa Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dibentuk oleh negara dengan
tujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan
bersih (good governance) di Timor Leste. Mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan menuntut setiap penyelenggara negara/pemerintahan
di institusi
publik Timor Leste, dalam menjalankan hak, fungsi, tugas, kewenangan serta tanggungjawabnya kepada publik, diwajibkan
melaksanakan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, yaitu, menjalankan
transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif, dalam menciptakan sebuah administrasi
publik
yang imparsial
dan berkeadilan di negara Hukum Demokratik Timor Leste. Agar suatu institusi publik fungsi layanannya
dapat mengatur, mengelola, melaksanakan
administrasi umumnya efektif dan berkualitas, memunkinkan transparan, akuntabel, profesional dan berkeadilan
terhadap
publik, maka Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan menjadikan prinsip-prinsip
pemerintahan
diberlakukan bagi para pejabat
yang
(good governance),
yang
penyelengara negara dan administrasi publik,
sebagai tolok ukur untuk menilai perilaku
baik
sejauh
mana
mereka dalam pemberian pelayanan
sikap,
tindakan
kepada publik,
dan
apakah
telah sesuai dengan kerangka good governance atau melakukan perbuatan mal-administrasi.
Mal-administrasi diangap Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan sebagai suatu perbuatan pejabat negara/pemerintahan maupun instansi-instansi publik
yang buruk, terutama menyimpang dari tatanan kepemerintahan yang
baik dan bersih, maka Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, tampil sebagai
lembaga
melakukan
pemberdayaan masyarakat yang berperan
aktif dalam
pemberantasan dan pencegahan mal-administrasi publik secara
sistematis. Kewenangan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan adalah penegakkan good governance di setiap instansi pemerintahan yang ada di Timor Leste, terutama bagi perbaikan serta peningkatan kinerja pemerintahan yang baik dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan mal-administrasi publik. Namun, bila terlihat pada kenyataan saat ini di Timor Leste, good governance beserta prinsip-prinsipnya belum dilaksanakan
dengan baik oleh
pemerintah. Terjadinya hal demikian, dikarenakan masih adanya beberapa pejabat negara maupun birokrasi penyelenggara administrasi pemerintahan, baik yang
berada di pusat maupun di daerah yang cenderung koruptif (penyalahgunaan wewenang dan mal-administrasi), sentralistik, salf-oriented, tidak transparan, tidak demokratis, tidak partisipatif dan lain-lain. Sehingga menyebabkan layanan administrasi publik pemerintahan belum berjalan efektif dan efisien sesuai kepentingan masyarakat, sehingga kebanyakan warga masyarakat menjadi korban kesalahan-kesalahan administratif. Sebagai solusi pemecahannya masyarakat mengadukannya ke Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan untuk menyelesaikannya. Terciptanya
good
governance,
penyalahgunaan
wewenang,
mal-
administrasi, korupsi (permintaan uang inbalan jasa), nepotisme dan diskriminasi harus diberantas dan dicegahnya. Oleh karena itu, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan berperan aktif untuk menanggulanginya sejak tahun 2006 sampai
sekarang
ini
(2012),
melalui
pemeriksaan
substansi
laporan,
menindaklanjuti laporan yang melibatkan instansi pemerintahan yang menjadi Terlapornya warga masyarakat, dengan mekanisme dan prosedur kerja investigasi, meminta penyerahan bukti-bukti dokumen yang relevan, menginspeksi terhadap instansi, aset dan peralatan yang ada kaitannya dengan dugaan praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan mal-administrasi, memonitoring, kerja sama dengan lembaga lain untuk tindakan pemberantasan dan pencegahannya. Melalui tugas dan kewenangan serta lingkup kerja Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam melakukan tindakan pemberantasan dan pencegahan terhadap praktik-praktik
penyalahgunaan wewenang dan mal-
administrasi publik demikian, adalah sebagai
salah satu wujud dari
peran
Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam mendorong good governance di Timor Leste. Peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam mendorong good governance di Timor Leste dapat dikatakan sangat tinggi. Tingginya peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan tersebut, dapat terlihat dari tiga spesialisasi teknikal kerja yang dilakukan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan untuk mendorong good governance tersebut, yaitu melalui investigasi dan
monitoring serta pendidikan umum anti mal-administrasi publik, dapat
mencegah bentuk-bentuk praktik mal-administrasi publik seperti:
Penundaan atas layanan berlarut-larut.
Tidak
Melalaikan kewajiban sebagai pelayan publik.
Persekongkolan dan nepotisme.
Bertindak tidak layak dan penyimpangan prosedur.
Nyata-nyata berpihak serta pemalsuan dokumen.
Pelanggaran undang-undang.
Diluar kompetensi dan intervensi.
Penyalahgunaan wewenang.
penggelapan
Permintaan uang imbalan jasa.
Mal-praktik, monopolistik, diskriminatif, dan lain-lain.
menangani kepentingan masyarakat dengan baik.
barang bukti.
Keberhasilan peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan tersebut, dapat dibuktikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel: 1.1. Investigasi Kasus Mal-administrasi Tahun 2011 Total Laporan
1.
2. 3.
Kelompok Instansi Pemerintahan (Terlapor)
Total Kasus
Total Rkm
Total Tangapan Terlapor
Kementerian Administrasi Negara Dan Penetapan Wilayah
8
4
3
5
2
2
4
2
2
4.
6
2
2
5
7
3
2
6
20
5
3
7
3
3
3
0,29
Kementerian Keadilan
0,19
Kementerian Keuangan
214
%
0,19
Kementerian Pertanian Dan Perikanan
0,19
Kementerian Pendidikan
0,19
Kementerian Solidaritas Sosial
0,29
Komisi Kepegawaian Negara
0,29
8
Kejaksaan Agung
4
1
1
0,10
9
Komando Kepolisian Negara
3
3
1
0,10
60
25
19
100,00
Sumber: Data Hasil Penelitian 2012
Data pada Tabel 1.1 terlihat bahwa
laporan masyarakat mengenai
perbuatan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan-kesalahan administratif dalam layanan publik yang dilakukan oleh pejabat publik di Timor Leste yang diterima Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Timor Leste tahun 2011 (tahun lalu) sebanyak 214 laporan atau 17,83%. Dua ratus empat belas (214) laporan pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman tersebut, setelah dipelajari dan dianalisis secara preliminar, terutama terhadap catatan dokumen pengaduan/file case record oleh para investigator Departemen Investigasi Mal-administrasi Publik, Divisi Good Governance, diajukan ke Komite Jestaun Keixa (KJK)/Komite Pengaturan Pengaduan (KPP) Ombudsman diputuskan menjadi 60 kasus mal-administrasi publik.
Diantara 60 kasus mal-administrasi publik yang di putuskan Komite Pengaturan Pengaduan Ombudsman, para investigator Departemen Investigasi, Divisi Good Governance,
Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan
berhasil menginvestigasi 25 kasus. Hasil temuan investigasinya dituliskan dalam bentuk Relatorio Investigasão Final/Laporan Investigasi Akhir, kemudian direkomendasikan ke 9 instansi publik (Terlapor), diantaranya adalah Instansi Kementerian Negara, Instansi Komisi Kepegawaian Negara, Instansi Kejaksaan Agung serta Komando Kepolisian Nasional Timor Leste. Dari
25 rekomendasi Ombudsman yang dikeluarkan tahun 2011,
Ombudsman mendapat tanggapan positif dari ke 9 instansi Terlapor dengan baik. Tanggapan rekomendasi Ombudsman yang paling tertinggi adalah dari Kementerian Solidaritas Sosial 3 rekomendasi
(0,29 %), Kementerian
Administrasi Negara Dan Penetapan Wilayah 3 rekomendasi (0,29), Kementerian Pendidikan 2 rekomendasi (0,19), Kementerian Pertanian Dan rekomendasi
Perikanan 2
(0,19 %), Kementerian Keadilan 2 rekomendasi (0,19 %),
Kementerian Keuangan
1 rekomendasi (0,10 %) dan Kejaksaan Agung 1
rekomendasi (0,10 %) dan Komando Kepolisian Nasional Timor Leste 1 rekomendasi (0,10 %), serta Komisi Kepegawaian Negara 3 rekomendasi atau (0,29 %). Disamping investigasi kasus-kasus mal-administrasi publik, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan juga melakukan aktivitas kerja monitoring sebagai upaya untuk pencegahan terhadap mal-administrasi di Timor Leste pada
tahun 2011 hingga 2012. Mengenai hasil kerja monitoring Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan tersebut, dapat ditunjukan pada tabel di bawah ini:
Tabel: 1.2. Monitoring Kasus Mal-administrasi Tahun 2011 Total Aktivitas Monitoring Terhadap:
Harga beras subsidi pemerintah di 5 distrik: Aileu, Dili, Oecusse, Liquiça dan Manatuto Kehidupan masyarakat di 9 Area di perbatasan Timor Leste-Indonesia Layanan pemerintah terhadap penyediaan air bersih dan listrik bagi masyarakat di Distrik Dili Pembagian Hand Tructor Pemerintah, Dinas Pertanian Distrik Oecusse Proyek Pembangunan Desentralisasi di Distrik Liquiça
Implementasi
Institusi Pananggung jawab Rkm
Februari- Mei 2011
Kementerian Pariwisata Perdagangan dan Industri
1
0,10
1
0,10
1
0,10
Kementerian Pertanian Dan Perikanan RDTL
1
0,10
Kementerian Administrasi Negara Dan Penetapan Wilayah
1
0,10
21-26 Juni 2011
Kementerian Sekretaris Negara Urusan Dalam Negeri
Juli -Agustus 2011
Sekretaris Negara Urusan Air Bersih Dan Perlistrikan, Kementerian Infra-Struktur
September 2011
Oktober 2011
%
100 %
Sumber: Data Hasil Penelitian 2012
Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2011 Ombudsman melakukan monitoring terhadap 5 (lima) laporan pengaduan masyarakat tentang harga jual beras subsidi pemerintah oleh para pedagan beras di Distrik Dili, Aileu, Oecusse, Likisa dan Mantutu yang tidak sesuai dengan standar harga yan ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Pariwisata Perdagangan dan Industri). Kementerian Pariwisata Perdagangan dan Industri Timor Leste menetapkan harga beras subsidi merek MTCI untuk 15 kilogram dengan harga US$ 9.00 (sembilan Dollar America) per-sak, tetapi para pedagan beras di 5 distrik menjual kembali dengan harga US$ 21.00 (dua puluh satu Dollar America), yang tidak sesuai dengan
standar harga pemerintah. Disamping memonitoring terhadap harga penjualan beras di lima distrik, Ombudsman juga melakukan monitoring terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di perbatasan Batugade, Kecamatan Balibo, Distrik Bobonaro dengan Desa Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kupang, Indonesia. Program kerja monitoring Ombudsman selanjutnya adalah memonitoring terhadap pelayanan air bersih di Desa Fomento, Distrik Dili. Dan juga memonitoring kasus-kasus nepotisme dalam proses pembagian hand tructor oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Distrik Oecusse terhadap para kelompok petani di Distrik Oecusse, serta melakukan monitoring terhadap hasil konstruksi sebuah gedung sekolah di Desa Mau-Meta, Kecamatan Bazartete, Distrik Likisa pada bulan Oktober 2011.
Dari pelaksanaan kegiatan kerja monitoring di atas, Ombudsman berhasil mengeluarkan lima rekomendasi kepada lima instansi publik yang menjadi Terlapornya masyarakat. Dan kelima rekomendasi Ombudsman tersebut mendapat tanggapan yang baik pula dari instansi publik yang dimonitoringnya, yaitu dari Kementerian Pariwisata Perdagangan Dan Industri 1 rekomendasi (0,10 %), Kementerian Sekretaris Negara Urusan Dalam Negeri 1 rekomendasi (0,10 %), Kementerian Infra-struktur 1 rekomendasi (0,10 %), Kementerian Pertanian Dan Perikanan 1 rekomendasi (0,10) serta Kementerian Administrasi Negara Dan Penetapan Wilayah 1 rekomendasi (0,10 %). Untuk mencegah tingkat perbuatan penyelewengan atau kesalahankesalahan administratif di kalangan para pejabat publik di Timor Leste Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan melakukan Pendidikan Umum
Anti Mal-administrasi Publik. Aktivitas kerja Pendidikan Umum anti maladministrasi publik oleh Ombudsman Hak Asasi Manusia tersebut dapat ditunjukan dalam tabel berikut ini:
Tabel: 1.3. Aktivitas Pendidikan Anti Mal-administrasi Tahun 2011
Tema Aktivititas Pendidikan Umum Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilam:
Klasifikasi Kegiatan
Implementasi
Total
Prinsip-prinsip good governance
Workshop
23- 25 Februari
97 Peserta
Promosi tugas dan fungsi Ombudsman Pembagian informasi Tugas Ombudsman Prinsip-Prinsip Good Governance
Pelatihan Inseminasi Informasi
10 Mei 30 Juni
22 Peserta 17 Peserta
10 Oktober
Prinsip-prinsip good governance
Workshop Internasional Pelatihan
15 Oktober
100 Peserta 358 Peserta
Prinsip-prinsip good governance
Pelatihan
28 Oktober
86 Peserta
480 Peserta
Sumber: Data Hasil Penelitian 2012
Dalam Tabel 1.3 dapat terlihat bahwa, dalam periode tahun 2011, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan berhasil melaksanakan aktivitas pendidikan anti mal-administrasi publik sebagai promosi penegakkan good governance di Timor Leste, terutama, melalui workshop-workshop maupun pelatihan-pelatihan 10 prinsip-prinsip good governance sebanyak 6 kali, dengan mengundang peserta dari pemimpin masyarakat berjumlah total 97 orang, membagi informasi mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman kepada 17 orang
wartawan media lokal Timor Leste, menyelenggarakan seminar
internasional dengan mengundang pembicara Presiden RDTL dan Ketua Ombudsman Indonesia untuk membahas dan mendiskusikan tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance di Timor Leste, dengan seratus orang
peserta dari para pejabat publik pemerintahan, Non Government Organization, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Civil Society Timor Leste, memberikan pelatihan 10 prinsip good governance kepada 390 orang mahasiswa dari 6 perguruan Tinggi
se-Timor Leste,
28 anggota Kepolisian Nasional dan 58
anggota Kepolisian Militer Angkatan Pertahanan Timor Leste. Berdasarkan hasil tangapan posetif 12 Instansi Pemerintahan (Terlapor), atas 24 rekomendasi Ombudsman yang dikeluarkan tahun 2011, dapat dikatakan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan berhasil dalam mencegah maladmnistrasi publik sebesar 17.34 %. Keberhasilan ini sebagai salah satu bukti nyata dari
peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam
mendorong
good governance di Timor Leste. Terutama melalui hasil kerja
spesialisasi investigasi, monitoring dan pendidikan umum anti mal-administrasi publik Ombudsman yang baik dan efektif disetiap trimester kerja tahunannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tahap awal penelitian, yang dilakukan peneliti di Divisi Good Governance, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan pada tanggal 31 September 2012, diperoleh informasi/ data bahwa antara bulan Januari sampai September 2012 (tahun lalu), ada sekitar 110 laporan pengaduan masyarakat yang diterima di Divisi Good Governance, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan. Dari jumlah total laporan pengaduan masyarakat tersebut, menunjukan bahwa tingkat kesadaran akan etika moral dan profesional para pejabat/aparat publik di Timor Leste masih sangat rendah untuk menumbuhkan kemauan yang baik dari para pejabat negara/pemerintahan di berbagai instansi publik di Timor Leste untuk melaksanakan tata pengelolaan
kepemerintahan yang baik. Sebagai faktanya, yaitu, masih tingginya perbuatan kesalahan-kesalahan
administratif
(mal-administrasi)
oleh
para
pejabat
negara/pemerintahan di instansi publik Timor Lesta. Hal ini dapat ditunjukan dalam tabel berikut ini: Tabel: 1.4. Total Kasus Mal-administrasi Tahun 2012 Total Pengaduan
110
Total Kasus
41
Institusi Terlapor (Target Group)
Total Kasus Per-Institusi
1
Kementerian Administrasi Negara Dan Pengesahan Wilayah
14
2
Kementerian Solidaritas Sosial
12
3
Kementerian Pendidikan
10
4
Kementerian Keadilan
5 41 Kasus
Sumber: Data Hasil Penelitian 2012
Data dalam Tabel 1.4 menunjukan bahwa pada bulan Januari sampai September tahun 2012 (tahun lalu), terdapat sekitar 110 laporan pengaduan masyarakat yang diterima Divisi Good Governance, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan. Dari jumlah total laporan pengaduan tersebut, setelah diproses melalui prosedur avaliasi preliminar, Ombudsman memutuskan menjadi 41 kasus mal-administrasi publik. Dan diantara pendistribusian 41 kasus maladministrasi publik tersebut, klasifikasi
instansi pemerintahan yang menjadi
sorotan atau Terlapor terbanyaknya warga masyarakat di tahun 2012, diantaranya adalah: 1. Kementerian Administrasi Negara Dan Penetapan Wilayah/Ministério Administrasão Estatal e Ordenamento do Terrório (MAEOT), 14 (empat belas) kasus mal-administratif.
2. Kementerian Solidaritas Sosial/ Ministério da Solidariedade Social, 12 kasus mal-administratif. 3. Kementerian Pendidikan/Ministério da Educasão 10 (sepuluh) kasus maladministratif. 4.
Kementerian Keadilan/ Ministério da Justiça, 5 (lima) kasus maladministratif. Hasil distribusi institusi publik per-kasus pada tabel di atas, terdapat dua
klasifikasi instansi publik yang menduduki posisi teratas sebagai terbanyaknya sorotan dan/atau Terlapornya warga masyarakat, terkait dengan dugaan adanya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan mal-administrasi dalam layanan publik terhadap di tahun 2012. Diantaranya, pada posisi pertama diduduki Kementerian Administrasi Negara Dan Pengesahan Wilayah 14 kasus dan posisi kedua adalah Kementerian Solidaritas Sosial Republik Demokratik Timor Leste sebanyak 12 kasus mal-administrasi publik. Berdasarkan pada klasifikasi kasus mal-administrasi terbanyak dari ke dua Instansi Pemerintahan yang dilaporkan warga masyarakat semenjak bulan Januari hingga September 2012, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian
dengan judul: Peran Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan Dalam Mendorong Good Governance di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan tersebut dan mengacu pada latar belakang
penelitian yang teruraikan di atas, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang sangat penting untuk diteliti sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam mencegah perbuatan mal-administrasi publik bagi terdorongnya Good Governance di Republik Demokratik Timor Leste? 2. Bagaimanakah kinerja Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan di tahun 2011 hingga 2012 dalam mendorong terwujudnya Good Governance di Republik Demokratik Timor Leste?
1.3 .
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1.
Mengambarkan, menganalisa serta menjelaskan Peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam mendorong good governance di Republik Demokratik Timor Leste.
2.
Untuk mengembangkan konsep Peran Ombudsman dan Good Governance
1.4. Kegunaan Penelitian 1.4.1. Kegunaan Akademis Penelitian
ini
diharapkan
dapat
berguna
dalam
mengembangkan,
memperluas dan memperkaya studi akademik serta penelitian ilmiah di bidang studi ilmu Pemerintahan, khususnya Kepemerintahan Yang Baik (good governance) dengan Lembaga Pengawasan Eksternal (Ombudsman). 1.4.2. Kegunaan Praktis 1.4.2.1. Hasil penelitian ilmiah ini akan dapat menjadi bahan masukan bagi
Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam rangka mewujudkan good governance di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) 1.4.2.2. Hasil penelitian ini
sebagai
salah satu referensi bagi pemerintah
untuk dapat menerapkan good governance beserta prinsip-prinsipnya dalam kerangka praktik-praktik penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara sehari-harinya, sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste.
