BAB I P E N D A H U L U A N. Garut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun

LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

A.

GAMBARAN UMUM UNIT KERJA Pembentukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai peran dan fungsi sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas secara rinci diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 527 Tahun 2014. 1.

Kedudukan Merupakan unsur pelaksana otonomi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

2.

Tugas Pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.

Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

1


b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.

LATAR BELAKANG Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan dua urusan wajib dan satu urusan pilihan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas

dan

capaian

kinerja

yang

berorientasi

pada

pencapaian pelayanan prima kepada masyarakat di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja Instansi

Pemerintah

yang

dapat

digunakan

sebagai

komunikasi

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta sebagai perwujudan tertulis pertanggungjawaban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bupati sebagai pemberi delegasi wewenang dan mandat.

2


C.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Bupati Garut atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 2.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Garut mengacu kepada : 1.

Tap MPR. RI Nomor : XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2.

Undang – undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3.


Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4.


Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah;

3


5.

Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem AKIP;

8.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara; Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH a) Lingkungan Internal a.

Kekuatan (Strengths). Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Sosial Tenaga kerja dan

4


Transmigrasi Kabupaten Garut Kabupaten Garut dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Faktor-faktor tersebut adalah : 1)

Sumber Daya Aparatur Pegawai Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut sebagian besar golongan III, hal ini merupakan

salah

profesionalisme

satu

pelayanan

modal

dasar

untuk

bidang

Sosial

Tenaga

menunjang Kerja

dan

Transmigrasi. 2)

Budaya organisasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut yang cukup kondusif, disebabkan oleh hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis, sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok/teamwork;

3)

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, ruang rapat, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran yang cukup memadai sesuai dengan standar yang ditentukan;

4)

Tersedianya Balai Latihan Kerja, sebagai penyelenggara pelatihan bagi

para

pencari

kerja

untuk

meningkatkan

kualitas

dan

produktivitas tenaga kerja. 5)

Adanya dukungan legalitas berupa produk hukum yang berpengaruh terhadap

sasaran

garapan

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

5


a)

Undang

–

undang

nomor

15

tahun

1997

tentang

nomor

13

tahun

2003

tentang

Ketransmigrasian; b)

Undang

–

undang

Ketenagakerjaan; c)

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

b.

Kelemahan (Weaknesess). Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah : 1)

Kurangnya

jumlah

tenaga

fungsional

baik

pengawas

ketenagakerjaan, pengantar kerja maupun instruktur Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan baik pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, penempatan tenaga kerja maupun kualitas lulusan Balai Latihan Kerja (BLK). 2)

Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan tugas kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

3)

Minat pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis ketenagakerjaan masih rendah;

4)

Kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai.

6


b) Lingkungan Eksternal a.

Peluang (Opportunities) Yaitu situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif yang mendukung kelancaran Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Kabupaten Garut dalam mencapai Visi dan Misinya, antara lain : 1)

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang cukup besar (424 Karang Taruna, 41 TKSK, 37 Orsos, 503 PSM dan 52 orang Tagana), hal ini sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial penanganan PMKS.

2) Terbentuknya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di tingkat desa/kelurahan. 3) Terbukanya kesempatan kerja baik didalam maupun di luar negeri. 4)

Para pengusaha dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan sebagai mitra kerja yang mempunyai peranan dalam penanganan masalahmasalah ketenagakerjaan

5)

Terjalinnya komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalm sinergitas program dan kegiatan

6)

Masih terdapat peluang penempatan calon transmigran dari daerah lain, khususnya luar jawa.

b.

Tantangan (Threats) Selain peluang-peluang seperti diuraikan diatas, terdapat pula tantangantantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

7


Tantangan-tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat kinerjanya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut diantaranya adalah : 1)

Perubahan

yang

terjadi

dalam

tatanan

kehidupan

sosial

kemasyarakatan sebagai dampak dari era globalisasi serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam pembangunan bidang sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi, seperti melemahnya nilai kesetiakawanan sosial dan persaingan kerja. 2)

Jumlah penganggur yang semakin bertambah.

3)

Terjadinya bencana alam, mengingat Kabupaten Garut termasuk daerah rawan bencana alam.

4)

Tumbuhnya daya saing tenaga kerja menuntut peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar.

5)

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin bertambah, seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan dan korban bencana.

6)

Terbatasnya

peluang

kerja

sama

antar

daerah

dalam

penempatan calon trangmigran, sedangkan minat dan animo masyarakat untuk transmigrasi cukup tinggi. F.

PERMASALAHAN UTAMA Urusan Sosial : a. Tingginya jumlah penduduk miskin. b. Tingginya angka penyandang masalah Kesejahteraan Sosial *)

8


c. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin *) d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal.

e. Kurangnya kemandirian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS.

f. Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi orang dengan disabilitas. g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber Kesejahteraan Sosial *) h. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak socialnya *) 2. Urusan Tenaga Kerja : a. Tingginya jumlah pengangguran terbuka. b. Rendahnya Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja c. Rendahnya penyerapan tenaga kerja. d. Rendahnya kompetensi pencari kerja. e. Upah Minimum Kabupaten (UKM) belum sama dengan Kebutuhan hidup layak (KHL). f. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yang belum optimal. g. Tingginya jumlah Pekerja anak. h. Masih

banyak

perusahaan

yang

belum

melaksanakan

peraturan

ketenagakerjaan. 3. Urusan Transmigrasi : a.

Kesiapan tempat transmigran tidak tepat waktu yang dijadwalkan.

b.

Belum efektifnya kegiatan penjajagan/survey kerjasama antar daerah (KSAD) ke lokasi-lokasi potensial, karena sering berubahnya kepastian target penempatan dari pemerintah pusat.

c.

Belum tertibnya penataan aset/lahan transmigrasi lokal (resettlement).

9


G. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2014, sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Gambaran Umum Unit Kerja

B.

Latar Belakang

C.

Maksud dan Tujuan

D.

Dasar Hukum

E.

Ingkungan Strategis yang berpengaruh

F.

Permasalahan Utama

G.

Sistematika Penulisan

PERENCANAAN KINERJA A. Struktur Organisasi B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Visi dan Misi D. Tujuan E. Sasaran F.

BAB III

Perjanjian Kinerja Tahun 2014

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan Kinerja B. Kendala / Hambatan Kinerja C. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Realisasi anggaran per sasaran.

10


BAB II PERENCANAAAN KINERJA TAHUN 2014

A.

STRUKTUR ORGANISASI Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun Struktur Organisasi Dinas Soial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut secara rinci, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris membawahkan : 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahkan: 1) Seksi Pemberdayaan Sosial 2) Seksi Pengembangan Sosial 3) Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial d. Bidang Bantuan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan : 1)

Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

2)

Seksi Pelayanan Sosial

3)

Seksi Rehabilitasi Sosial

e. Bidang Transmigarasi dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan 3 seksi yaitu :

11


f.

1)

Seksi Transmigrasi;

2)

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;

3)

Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

Bidang

Perlindungan

Hubungan

Industrial

dan

Jamsostek,

membawahkan : 1)

Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2)

Seksi Perlindungan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3)

Seksi Perlindungan Norma Kerja.

g. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), membawahkan : 1) Kasubag Umum 2) Jabatan Fungsional (Instruktur) BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT KEPALA DINAS SEKRETARIAT Sub. Bag Umum

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub. Bag Keuangan

Sub. Bag. Perncanaan Evaluasi & Pelaporan

Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Sosial

Bidang Bantuan Jaminan & Rehabilitasi Sosial

Bidang Transmigrasi & Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Perlindungan Hubungan Industrial & Jamsostek

Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi Transmigrasi

Seksi Transmigrasi

Seksi Persyaratan Kerja & Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Pengembangan Sosial

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Perlindungan Norma Keselamatan & Kesehatan Kerja

Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial

Seksi Penempatan Tenaga kerja

Seksi Penempatan Tenaga kerja

Seksi Perlindungan Norma Kerja

Garis Komando / Pembinaan Garis Koordinasi

UPTD BLK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO 23 TAHUN 2008

12


B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.

VISI DAN MISI Visi

Dinas Sosial Tenaga Kerja,

dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah

Terwujudnya Masyarakat Garut sejahtera yang Memiliki Sumber Daya Manusia Mandiri dan Berkepedulian Sosial Tahun 2014. Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut menetapkan 6 misi yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik

13


2. Memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para penyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS).

3. Memberdayakan dan mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan didukung peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

5. Mengembangkan kesejahteraan

sistem pekerja

hubungan serta

industrial

dan

meningkatkan

perlindungan

dan

pengawasan

ketenagakerjaan.

6. Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang antara daya dukung dengan daya tampung lingkungan.

D.

TUJUAN DAN SASARAN Misi 1

: Meningkatkan

sumber

daya

aparatur

yang

berkualitas untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik. Tujuan

:

Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan bidang sosial, tenaga kerja dan transimgrasi. Sasaran

:

Meningkatnya pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Indikator sasaran

:

Indeks kepuasan masyarakat

14


Kebijakan

:

Peningkatan sarana dan prasarana serta penyebaran informasi tentang sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi. Program

:

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur.

4.

Peningkayan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6.

Peningkatan Perencanaan SKPD.

Misi 2 : Memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para penyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS). Tujuan

:

Meningkatkan kemauan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran

:

Meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan dan kemauan serta taraf kehidupan sosial ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Indikator Sasaran

:

Jumlah PMKS yang ditangani mampu mengurus diri sendiri, mampu menjalin relasi sosial, memiliki kemandirian ekonomi, mampu melaksanakan peranan sosial, Penyandang Cacat berfungsi secara fisik.

15


Kebijakan

:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Program

:

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya. 2. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK dan Gepeng). 4. Pembinaan Anak Terlantar. 5. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 6. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 7. Bantuan dan jaminan Sosial.

8. Pelestrarian nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan. Misi 3

: Memberdayakan dan mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tujuan

:

Meningkatnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasaran

:

Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial PSKS (PSM, Karang Taruna dan Orsos) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Indikator sasaran

:

Jumlah PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM) yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.

16


Kebijakan

:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat sesuai kearifan lokal. Program 1.

:

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Misi 4

: Meningkatkan

penempatan

kerja

dan

perluasan

kesempatan kerja dengan didukung peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Tujuan

:

1.

Meningkatkan kualitas dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja.

2.

Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Sasaran 1.

:

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja. Indikator sasaran

:

Jumlah pencari kerja yang dilatih :

2.

a.

Berbasis kompetensi

b.

Berbasis masyarakat.

c.

Kewirausahaan.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar. Indikator sasaran

:

Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan di dalam maupun di luar negeri : a.

Dalam hubungan kerja. 1)

Dalam negeri

2)

Luar negeri

b. Di luar hubungan kerja.

17


Kebijakan

:

1.

Keserasian dan kesepadanan pelatihan dengan kebutuhan pencari kerja.

2.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada pencari kerja.

3.

Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar lokal (AKAL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN).

Program 1.

:

Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

2. Peningkatan kesempatan kerja. 3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.

Misi 5

: Mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan

kesejahteraan

pekerja

serta

perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Tujuan

:

Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Sasaran 1.

:

Meningkatnya

kesadaran

hukum

para

pelaku

produksi

di

bidang

ketenagakerjaan. Indikator sasaran a.

:

Jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja.

2. Meningkatnya kesejahteraan pekerja. Indikator sasaran a.

:

Pencapaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

b.

Meningkatnya jumlah kepesertaan Jamsostek.

18


3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Indikator sasaran : a.

Prosentase penyelesaian kasus PHI melalui perjanjian bersama.

Kebijakan

:

Pembinaan sistem hubungan industrial berkelanjutan Program

:

1.

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

2.

Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

3.

Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

Misi 6

: Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang antara daya dukung dengan daya tampung lingkungan.

Tujuan

:

Meningkatkan kesejahteraan transmigran serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran 1.

:

Meningkatnya kemampuan transmigran mengelola lahan/usaha ekonomis produktif. Indikator sasaran

:

a. Jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif. 2.

Meningkatnya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dalam penyelenggarakan transmigrasi.

19


Indikator sasaran

:

a.

Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi.

b.

Jumlah perjanjian kerjasama /MOU penempatan trasmigrasi.

c.

Jumlah transmigran yang ditempatkan.

Kebijakan

:

Pengerahan, persebaran dan mobilitas penduduk yang selaras, serasi dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Program

: 1. Transmigrasi Lokal 2. Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Perjanjian kinerja, yaitu tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan SKPD yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah dalam hal ini Bupati Garut. Penetapan kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta jumlah anggaran yang sudah disetujui. Perjanjian kinerja tahun 2014 mengacu pada rencana strategis 20102014, dimana sasaran kinerja disajikan bersama indikator kinerja dan target. Sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam renja merupakan rincian yang sistematik dari program yang akan dilaksanakan. Adapun perjanjian kinerja tahun 2014 sebagai berikut :

20


21


22


23


24


25


Selanjutnya penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2014 dirinci ke dalam sasaran dan indikator sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Publik No. 1.

Sasaran dan Indikator Kinerja

Satuan

Target

IKM

Baik

Meningkatnya pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi Indikator sasaran : Indeks kepuasan masyarakat

Misi 2 Memberdayakan Dan Memulihkan Kembali Fungsi Sosial Para Penyandang Masalah Kesejahteraansosial (PMKS) No.

1.

Sasaran dan Indikator Kinerjanya

Satuan

Target

Orang

27.000

Meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan dan kemauan serta taraf kehidupan sosial ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Indikator Sasaran : Jumlah PMKS yang ditangani :

Misi 3 Memberdayakan Dan Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) No.


1.

Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial Pemahaman PSKS (PSM, Karang Taruna dan Orsos)dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan

Satuan

Target

Orsos KT PSM

12 42 42

Indikator Sasaran : Jumlah PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM) yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial

26


Misi 4 Meningkatkan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dengan Didukung Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia No. 1.


Target

Orang Orang Orang

288 400 200

Orang Orang Orang

1.250 800 8.500

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Indikator Sasaran : Jumlah pencari kerja yang dilatih : a. Berbasis kompetensi b. Berbasis masyarakat c. kewirausahaan

2.

Satuan

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar kerja Indikator Sasaran : Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan didalam maupun diluar negeri a. dalam hubungan kerja - dalam negeri - luar negeri b. diluar hubungan kerja

Misi 5 Mengembangkan Sistem Hubungan Industrial Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Serta Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 1.


3.

Target

Perusahaan

100

% Perusahaan

95 40

%

100

Meningkatnya kesadaran hukum para pelaku produksi di bidang ketenagakerjaan Indikator Sasaran : Jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja

2.

Satuan

Meningkatnya kesejahteraan pekerja Indikator Sasaran : 1. Pencapaian UMK sama dengan KHL 2. Jumlah kepesertaan jamsostek Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) Indikator Sasaran : Prosentase penyelesaian kasus PHI dengan perjanjian bersama

27


Misi 6 Mewujudkan Keseimbangan Persebaran Penduduk Yang Serasi Dan Seimbang Antara Daya Dukung Dengan Daya Tampung Lingkungan No. 1.


Satuan

Target

KK

60

Lokasi

5

MOU

2

KK

20

Meningkatnya kemampuan transmigran mengelola lahan/usaha ekonomis produktif. Indikator sasaran : Jumlah transmigran lokal yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif

2.

Meningkatnya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dalam penyelenggarakan ketransmigrasian. Indikator sasaran : a. b. c.

Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi. Jumlah perjanjian kerjasama dalam penempatan transmigran. Jumlah transmigran yang ditempatkan

Anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar RP. 82.703.574.000,00 terdiri dari : 1.

APBD Kabupaten

Rp. 26.442.850.000,00

2.

APBD Provinsi Jawa Barat

Rp.

3.

APBN

Rp. 56.148.724.000,00 terdiri dari:

112.000.000,00

a.

Kementerian Sosial

Rp. 53,149.815.000,00

b.

Kementerian Nakertrans

Rp.

2.998.909.000,00

28


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Nomor 050/132/DSTT tanggal 30 Januari 2014 perihal Pengumpulan Data Kinerja.

Data kinerja mencakup seluruh

program dan kegiatan yang disampaikan secara berkala setiap bulan dan triwulan ke Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari 2 (dua) sumber yaitu :

1. Data Internal Yaitu data yang berasal dari sistem informasi yang ada yaitu berupa laporanlaporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan dan triwulanan.

2. Data eksternal Yaitu data yang diperoleh diluar lembaga yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Beberapa jenis indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2014 antara lain : a.

Indikator masukan (inputs) Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (outputs) antara lain dana

29


kegiatan dengan satuan rupiah, SDM dengan satuan orang dan waktu dengan satuan hari/bulan. a.

Indikator Keluaran (outputs) Yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dari suatu kegiatan dimana dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator outputs yang digunakan dapat bervariatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan lain sebagainya.

b.

Indikator Hasil (outcomes) Yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan dengan kata lain outcomes merupakan fungsi langsung dari outputs

kegiatan

pada

jangka

waktu

menengah.

Indikator

ini

menggunakan kategori angka mutlak dan relatif atau prosentase. Pengukuran kinerja menyangkut kinerja kegiatan yang memperhatikan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK). Sedangkan pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran

(PPS). Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PPK maupun PPS dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam 2 kondisi karakteristik, yaitu:

30


a.

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

Realisasi % Pencapaian Target =

x 100% Rencana

b.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan :

Rencana – (Realisasi-Rencana) % Pencapaian Target =

x 100% Rencana

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran kinerja sasaran (PPS), maka dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja tersebut untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran rencana kinerja (renja). Evaluasi pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi

terhadap

capaian

kinerja

sasaran

dinilai

dengan

skala

pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut 85 s/d 100 adalah sangat baik; 70 s/d 84 adalah baik; 55 s/d 69 adalah sedang; 0 s/d 54 adalah kurang.

31


Setelah dilakukan evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan

cara membandingkan antara

masukan dan keluaran baik rencana maupun realisasi, hal ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai outputs /unit kegiatan yang dihasilkan oleh suatu inputs tertentu. Analisis efektifitas yaitu menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2014. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2014 secara keseluarhan disajikan pada gambar sebagai berikut :

21,1% Mencapai/Melebihi Target Tidak Mencapai Target 78,9%

32


Pada tahun 2014 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 10 sasaran dengan menggunakan 19 indikator yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2014. Dari 19 indikator yang diukur, sebanyak 15 indikator (78,9 %) mencapai/melebihi target, sebanyak 4 insikator (21,1 %) tidak mencapai target, Perincian pencapaian sasaran pada tahun 2014 yang berkaitan dengan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut : Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Publik Sasaran dan Indikator Kinerjanya

No. 1.

Meningkatnya pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigras i Indikator sasaran : Indek kepuasan masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

IKM

Baik

Baik

% Capaian Kinerja

Misi 2 Memberdayakan dan Memulihkan Kembali Fungsi Sosial Para Penyandang Masalah Kesejahteraansosial (PMKS) Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Jumlah PMKS yang ditangani :

Orang

27.000

54.304

201

a. b. c. d.

Orang Orang Orang

3.100 1.500 5.000

10.547 2.376 7.392

304 158 148

Orang orang

17.250 150

33.543 446

194 297


No. 1.

Meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan dan kemauan serta taraf kehidupan sosial ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Indikator Sasaran :

Mampu mengurus diri sendiri ; Mampu menjalin relasi sosial ; Memiliki kemandirian ekonomi ; Mampu melaksanakan peranan sosial : e. Paca berfungsi secara fisik.

33


Misi 3 Memberdayakan dan mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) No. 1.


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Orsos KT PSM

12 42 42

12 42 42

100 100 100

Meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial PSKS (PSM, Karang Taruna dan Orsos) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan Indikator Sasaran Jumlah PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM) yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial

Misi 4 Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan didukung peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia No. 1.


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Orang orang orang

288 400 200

144 912 268

50 228 134

Orang Orang Orang

1.250 800 8.500

1.580 594 12.286

126,4 74,25 144,5

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Indikator Sasaran : Jumlah pencari kerja yang dilatih : a. Berbasis kompetensi b. Berbasis masyarakat c. Kewirausahaan

2.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar kerja Indikator Sasaran : Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan di dalam maupun di luar negeri a. dalam hubungan kerja : - dalam negeri - luar negeri b. diluar hubungan kerja

34


Misi 5 Mengembangkan Sistem Hubungan Industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 1.


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Prsh

100

100

100

%

95

100,25

105,5

Persh

40

40

100

%

100

100

100

Meningkatnya kesadaran hukum para pelaku produksi di bidang ketenagakerjaan Indikator Sasaran : Jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;

2.

Meningkatnya kesejahteraan pekerja. Indikator Sasaran : a. Pencapaian UMK sama dengan KHL b. Jumlah kepesertaan jamsostek

3.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) Indikator Sasaran : Prosentase penyelesaian kasus PHI melalui perjanjian bersama

35




Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

KK

60

60

100

Lokasi

5

5

100

MOU

2

1

50

KK

20

5

25


2.

Meningkatnya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dalam penyelenggarakan ketransmigrasian. Indikator sasaran : a. Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi. b. Jumlah perjanjian kerjasama/MOU dalam penempatan transmigran. c. Jumlah transmigran yang ditempatkan

Pencapaian kinerja tahun 2014 yang diimplementasikan ke dalam 95 kegiatan dalam 23 program, yaitu : 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur.

3.

Peningkayan Disiplin Aparatur.

4.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5.

Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan.

6.

Peningkatan Perencanaan SKPD

36


7.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

8.

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

9.

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

10. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

11. Bantuan dan jaminan Sosial. 12. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. 13. Pembinaan Anak Terlantar.

14. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, 15. Pemberdayaan Kelembagan Kesejahteraan Sosial. 16. Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.

17. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. 18. Peningkatan Kesempatan Kerja. 19. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

20. Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 21. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. 22. Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

23. Transmigrasi Lokal.

37


2. Pencapaian Kinerja Tahun 2013. Pencapaian sasaran tahun 2013 yang berkaitan dengan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut : Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Publik No. 1.


Satuan

Target

Realisasi

IKM

Baik

Baik

% Capaian Kinerja

Meningkatnya pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi Indikator sasaran : Indek kepuasan masyarakat

Misi 2 Memberdayakan dan Memulihkan Kembali Fungsi Sosial Para Penyandang Masalah Kesejahteraansosial (PMKS) No. 1.


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Orang

26.000

41.832

160,8


38




Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Orsos KT PSM

12 42 42

12 42 42

100 100 100


Misi 4 Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan didukung peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia No. 1.


Satuan

Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

Orang orang orang

384 352 150

400 736 206

104 209,01 137

Orang Orang Orang

1.200 800 6.500

1.080 781 7.452

90 97,6 114,7

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Indikator Sasaran : Jumlah pencari kerja yang dilatih : d. Berbasis kompetensi e. Berbasis masyarakat f. Kewirausahaan

2.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar kerja Indikator Sasaran : Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan di dalam maupun di luar negeri c. dalam hubungan kerja : - dalam negeri - luar negeri d. diluar hubungan kerja

39


Misi 5 Mengembangkan Sistem Hubungan Industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 1.


Realisasi

% Capaian Kinerja

Prsh

100

100

100

%

94

94,78

100,7

Persh

35

35

100

%

100

100

100

Meningkatnya kesejahteraan pekerja Indikator Sasaran : a. Pencapaian UMK sama dengan KHL b. Jumlah kepesertaan jamsostek

3.

Target

Meningkatnya kesadaran hukum para pelaku produksi di bidang ketenagakerjaan Indikator Sasaran : Jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;

2.

Satuan

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) Indikator Sasaran : Prosentase penyelesaian kasus PHI melalui perjanjian bersama

40




Target

Realisasi

% Capaian Kinerja

KK

40

40

100

Lokasi

5

5

100

MOU

3

3

100

KK

45

20

44,4


2.

Satuan

Meningkatnya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dalam penyelenggarakan ketransmigrasian. Indikator sasaran : a. Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi. b. Jumlah perjanjian kerjasama/MOU dalam penempatan transmigran. c. Jumlah transmigran yang ditempatkan

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan Tahun 2014 Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik No.

1.


Satuan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

IKM

Baik

Baik

Perubahan

Meningkatnya pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi Indikator sasaran : Indeks kepuasan masyarakat

41


Misi 2 Memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) No.

1.


Satuan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Perubahan

41.832

54.304

11.424


orang



Satuan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Orsos KT PSM

12 42 42

12 42 42

Perubahan


42


Misi 4 Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan didukung peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia No. 1.

2.

Sasaran dan Indikator Kinerjanya Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Indikator Sasaran : Jumlah pencari kerja yang dilatih : a. Berbasis kompetensi ; b. Berbasis masyarakat ; c. kewirausahaan

Satuan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Perubahan

Orang Orang Orang

400 736 206

144 912 268

256 176 62

Orang Orang Orang

1.080 781 7.452

1.580 594 12.286

500 187 4.834

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar kerja Indikator Sasaran : Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan di dalam maupun di luar negeri a. dalam hubungan kerja - dalam negeri - luar negeri b. diluar hubungan kerja

43


Misi 5 Mengembangkan Sistem Hubungan Industrial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta perlindungan dan pengawasan Ketenagakerjaan No. 1.

2.

Sasaran dan Indikator Kinerjanya Meningkatnya kesadaran hukum para pelaku produksi di bidang ketenagakerjaan Indikator Sasaran : Jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Perusahaan

100

100

%

94,78 %

100,2 %

5,42 %

Perusahaan

35

40

5

%

100

100

Perubahan

Meningkatnya kesejahteraan pekerja Indikator Sasaran: a. Pencapaian UMK sama dengan KHL’ b. Jumlah kepesertaan jamsostek

3.

Satuan

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) Indikator Sasaran : Prosentase penyelesaian kasus PHI dengan perjanjian bersama

44


Misi 6 Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang antara daya dukung dengan daya tampung lingkungan No. 1.


Satuan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Perubahan

KK

40

60

20

Lokasi

5

5

MOU

3

1

2

KK

20

5

15

Meningkatnya kemampuan transmigran mengelola lahan/usaha ekonomis produktif. Indikator sasaran : Jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif

2.

Meningkatnya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan dalam penyelenggarakan ketransmigrasian. Indikator sasaran : a. Jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi. b. Jumlah perjanjian kerjasama /MOU dalam penempatan transmigran. c. Jumlah Transmigran yang ditempatkan.

Selanjutnya, perbandingan jumlah anggaran, program, kegiatan, rata-rata capaian kinerja kegiatan dan rata-rata capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

45


Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Progran dan Kegiatan Tahun 2013 dengan 2014 DEKRIPSI

PERUBAHAN (%)

TAHUN 2013

TAHUN 2014

Blj Tdk Langsung Belanja Langsung

5.642.985.794,00 69.429.942.286,00

5.510.763.409,00 82.703.574.000,00

-2,34 19,12

(BL dari APBD Kab. Garut) (BL dari APBD Provinsi Jawa Barat)

18.480.903.786,00

26.442.850.000.00

43,08

Total anggaran -

112.000.000.00

100

Jumlah kegiatan

99

95

-4

Jumlah program

22

23

4,54

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)

108,2

101

-6,65

Rata-rata capaian kinerja program (%)

100

100

-

Memperhatikan tabel diatas, jumlah dana pembangunan yang diperoleh Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2014 sebesar Rp. 82.703.574.000,- mengalami peningkatan yang signifikan jika di bandingkan dengan

tahun 2013 sebesar Rp. 69.249.942.286,-. Hal ini karena tahun 2014 mendapat alokasi

anggaran

APBN

sebersar

Rp.

56.148.724.000,-

diantaranya

melalui

Kementerian Sosial RI sebesar Rp. 53.149.815.000,- yang diimplementasikan ke dalam 6 program dan 15 kegiatan dan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

sebesar Rp. 2.998.909.000,- yang diimplementasikan kedalam 4 program 9 kegiatan. Selanjutnya dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 112.000.000,- yang diimplementasikan kedalam 2 program 2 kegiatan. Khusus alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Garut, tahun 2014 mendapat

alokasi sebesar Rp. 26.442.850.000,00 atau mengalami peningkatan

46


sebesar

43,08

%

jika

dibandingkan

dengan

tahun

2013

sebesar

Rp.

18.480.903.786,00.

Pencapaian

realisasi

inputs

rata-rata

sebesar

100%,

sedangkan

pencairan dana pencapaian realisasi berkisar antara 99,08% sampai dengan 100%. Hal ini memperlihatkan adanya efesiensi dana terbukti dengan adanya sisa DPA. Selanjutnya pada indikator outputs rata-rata sebasar 100% bahkan beberapa kegiatan mencapai angka diatas 100%, hal ini mengindikasikan bahwa dari setiap perencanaan yang ditetapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, begitu juga pada indikator out comes capaian kinerja rata-rata sebesar 100 % bahkan beberapa kegiatan mencapai angka diatas 100%. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Pencapaian Kinerja Kegiatan (PPK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

4. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2014 terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2014 Perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2014 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

47


48


49


EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2014 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : 1.

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-1 Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Untuk Mendukung Optimalisasi Pelayanan Publik. Sasaran meningkatnya pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi, dengan indikator sasaran Meningkatnya indek kepuasan masyarakat dengan realisasi sebesar 100%. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Survey kepuasan Masyarakat. Aspek-aspek yang diukur meliputi : a. Aspek pelayanan, meliputi : perosedur dan persyaratan. b.

Aspek

petugas,

meliputi

:

kedisiplinan,

tanggung

jawab,

keramahan/kesopanan dan kemampuan. c. Aspek waktu, meliputi : jadwal dan kecepatan pelayanan. d. Aspek fasilitas, meliputi : keamanan dan kenyamanan. Sedangkan jenis pelayanan yang diukur antara lain : a. Bidang sosial, terdiri dari : 1) Pelayanan pembuatan rekomendasi keringanan/pembebasan biaya pendidikan/kesehatan

bagi

keluarga

miskin.

Adapun

hasil

pengukuran IKM sebagai berikut :

50


Tabel 3.2 Hasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 No.

NILAI RATARATA

UNSUR PELAYANAN

U1

Prosedur pelayanan

2,973

U2

Persyaratan pelayanan

2,993

U3

Kejelasan petugas pelayanan

3,087

U4

Kedisiplinan petugas pelayanan

2,773

U5

Tanggung jawab petugas pelayanan

2,780

U6

Kemampuan petugas pelayanan

3,033

U7

Kecepatan pelayanan

2,973

U8

Keadilan mendapatkan pelayanan

3,113

U9

Kesopanan dan keramahan petugas

3,040

U10

Kewajaran biaya pelayanan

3,153

U11

Kepastian biaya pelayanan

3,300

U12

Kepastian jadwal pelayanan

2,513

U13

Kenyamanan lingkungan

2,453

U14

Keamanan pelayanan

2,473

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai rata-rata terbesar ada pada unsur

nomor

11

tentang

kepastian

biaya

sebasar

3.300.

Sedangkan nilai rata-rata terkecil terdapat pada unsur nomor 13 tentang kenyamanan lingkungan sebesar 2,453 dan unsur nomor 14 sebesar 2,473 tentang keamanan pelayanan. Oleh karena itu

direkomendasikan ke depan untuk perbaikan tempat tunggu pelayanan. 2)

Pelayanan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana, dengan hasil survey IKM sebagai berikut :

51


Tabel 3.3 Hasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 No.

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATARATA

U1

Prosedur pelayanan

2,727

U2


2,753

U3


3,047

U4


2,673

U5


2,840

U6


3,053

U7

Kecepatan pelayanan

2,887

U8


3,107

U9


2,987

U10


2,953

U11


3,060

U12


3,020

U13


2,813

U14

Keamanan pelayanan

2,827

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai rata-rata terbesar terdapat pada unsur nomor 8 tentang keadilan mendapatkan peayanan sebasar 3.107, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan bantuan tanggap darurat korban bencana tidak membeda-bedakan status. Sedangkan nilai rata-rata terkecil terdapat pada unsur nomor 4 tentang kedisiplinan petugas sebesar 2,673. Oleh karena itu direkomendasikan ke depan untuk meningkatkan kinerja

TAGANA melalui pelatihan dan simulasi penanganan bencana.

52


b. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari : 1)

Pelayanan pembuatan Kartu Ak.I (Kartu Kuning) Adapun hasil survey kepuasan masyarakat pada unit-unit pelayanan seperti berikut ini: Tabel 3.4 Hasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 No.

UNSUR PELAYANAN

NILAI RATARATA

U1

Prosedur pelayanan

3,021

U2


2,801

U3


3,048

U4


2,781

U5


2,795

U6


3,110

U7

Kecepatan pelayanan

3,144

U8


3,199

U9


2,918

U10


3,082

U11


3,075

U12


2,795

U13


2,568

U14

Keamanan pelayanan

2,733

Berdasarkan tabel di atas bahwa nilai rata-rata terbesar terdapat pada unsur nomor 8 tentang keadilan mendapatkan peayanan sebasar 3.199, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kartu AK. 1 sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Sedangkan nilai rata-rata terkecil terdapat pada unsur nomor 13 tentang kenyamanan lingkungan sebesar 2,568. Oleh karena itu direkomendasikan ke

depan untuk menyediakan ruang tunggu yang memadai.

53


Namun

secara

keseluruhan

hasil

survey

Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan dengan nilai baik seperti tercantum pada tabel berikut ini : Tabel 3.5 Perbandingan IKM Pelayanan Bidang Sosial dan Tenaga kerja Tahun 2013 dan 2014 NO

UNIT PELAYANAN

IKM 2013

IKM 2014

Keterangan

Pelayanan pembuatan rekomendasi keringanan/pembebasan biaya pendidikan/kesehatan bagi keluarga miskin

71,36

72,17

Baik

2

Pelayanan bantuan tanggap darurat korban bencana

71,08

72,68

Baik

3

Pelayanan pembuatan Kartu AK.I (Kartu Kuning)

70,95

72,90

Baik

1

2.

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-2 Memberdayakan Dan Memulihkan Kembali Fungsi Sosial Para Penyandang Masalah Kesejahteraansosial (PMKS) Sasaran meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan dan kemauan serta taraf kehidupan sosial ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan indikator sasaran jumlah PMKS yang ditangani mampu : mengurus diri sendiri, menjalin relasi sosial, memiliki

kemandirian

ekonomi,

melaksanakan

peranan

sosial

dan

Penyandang cacat (PACA) berfungsi secara fisik. Jumlah PMKS yang ditangani target 27.000 orang realisasi 54.304 orang sehingga pencapaian kinerjanya 201 %. Capaian realisasi yang cukup besar disebabkan karena pada tahun 2014 mendapat alokasi tambahan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial semula 18

54


Kecamatan dengan jumlah sasaran 22.080 RTSM menjadi 42 Kecamatan dengan jumlah sasaran 40.968 RSTSM. Secara keseluruhan pencapaian kinerja dihasilkan melalui 8 program 29 kegiatan dengan total anggaran Rp. 57.908.465.000,- realisasi Rp. 57.888.956.375,- terdiri dari APBD Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.851.850.000,- dan Kementerian Sosial RI sebesar Rp. 53.056.615.000,- untuk penanganan PMKS, antara lain : Fakir miskin 41.128 Jiwa, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) 433 KK/Rumah, Lanjut Usia terlantar 172 orang, Keluarga rentas sosial ekonomi 222 orang, Anak Terlantar 1.030 orang, Penyandang Cacat (PACA) 446 orang, korban trafficking 66 orang, korban bencana alam 9.784 jiwa, korban bencana sosial 763 orang, WTS 25 orang, anak jalanan 30 orang, pekerja migran bermasalah 54 orang, Anak nakal 68 orang, korban penyalahgunaan nafza 53 orang dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 30 Orang. Hal lain yang menyebabkan tingkat capaian cukup besar adalah halhal yang tidak terduga yaitu terjadinya bencana baik bencana alam maupun bencana non alam mengingat Kabupaten Garut termasuk daerah rawan bencana, sehingga jumlah korban bencana mencapai 10.547 jiwa dari target 3.000 jiwa atau 351,6 %. Jumlah keseluruhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani selama tahun 2009-2014 berjumlah 222.412 PMKS, melebihi target penanganan sebesar 85.882 PMKS (62,90 %) dari target RPJMD 2009-2014 sebesar 136.530 PMKS, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 162,90 %. Dengan kata lain target penurunan jumlah PMKS selama tahun 2009-2014 sebesar 297.906 PMKS (31,43 %)

(kondisi

awal RPJMD sebanyak 434.436 PMKS dikurangi target penanganan

55


sebanyak 136.530 PMKS = 297.906 PMKS) terealisasi sebesar 222.412 PMKS (51,2 %)%) (kondisi awal RPJMD sebanyak 434.436 PMKS dikurangi realisasi penanganan sebanyak 222.412 PMKS = 212.024 PMKS) Realisasi cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani di Kabupaten Garut tahun 2014 mencapai 11,87 % atau 54.304 PMKS/orang dari jumlah PMKS yang seharusnya mendapat penanganan sebanyak 457.427 orang. Realisasi 11,87 % lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian SPM bidang sosial sebesar 5,4 % atau 219,8 %. Capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Garut masih jauh di bawah jika dibandingkan dengan target Nasional sebasar 40% pada tahun ke-4, sedangkan Kabupaten Garut pada tahun ke-4 baru mencapai 27,87 % atau 69,67 % dari target nasional pada tahun ke-4. Tabel 3.6 Perbandingan Target capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Garut Tahun 2014

NO 1

JENIS PELAYANAN DASAR Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani

Target

Realisasi

%

Target Nasional s/d Tahun ke-4

5,4 %

11,87 %

219,8

40 %

Capaian Kab. Garut s/d Tahun ke-4

%

27,87 %

69,67

Berikut ini dokumentasi beberapa kegiatan, antara lain : a. Program Keluarga Harapan (PKH) : salah satu keluarga miskin sasaran PKH di Desa Cisusupan Kecamatan Cisurupan :

56


Proses pencairan bantuan langsung tunai bersyarat PKH

b. Pemberdayaan lanjut usia terlantar potensial melalui UEP ternak domba di Desa Banjarwangi Kecamatan Banjarwangi : =====

57


c. Pemberdayaan Fakir Miskin lanjut usia terlantar potensial melalui UEP ternak domba di Desa Sinarjaya Kecamatan Pasirwangi :

d. Rehabilitasi rumah tidak layak huni : Keluarga Eman Kp. Tanjungpura Rt. 02 Rw. 05 Kel Lengkongjaya Kec. Karangpawitan : Kondisi awal (0 %) :

Kondisi 50 % :

58


Kondisi 100 % :

e. Asistensi Sosial Lanjut Usia terlantar (ASLUT) berat/non potensial ( Ibu Ijut dan kondisi rumahnya di Kp. Cigentur Rt. 04 Rw. 04 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut :

59


f. Asistensi Sosial penyandang cacat (PACA) berat/non potensial :

3

POTO : SUPRIATNA

Supriatna beserta Neneknya yang senantiasa mengurus keperluan supriatna Kondisi Rumah dari keluarga Supriatna di Kp. Tanjungpura 01/06 Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karang Pawitan

g. Pelayanan sosial tanggap darurat korban bencana Desa Mekarjaya Kec. Cikajang :

60


h. Pembinaan sosial, mental dan keterampilan Usaha Ekonomis Produktif di bidang bengkel Sepeda motor bagi Anak berhadapan dengan hukum berasal dari Desa Hegarmanah Kecamatan Bungbulang dan Desa Limbangan Kec. Bl. Limbangan di Loka Bina Karya (LBK) Garut.

3.

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-3 Memberdayakan Dan Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sasaran meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial PSKS

(PSM,

kesejahteraan

Karang sosial

Taruna secara

dan

Orsos)

melembaga

dalam

dan

penyelenggaraan

berkelanjutan,

dengan

indikator sasaran Jumlah PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM) yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Karang taruna target 42 realisasi 42, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. PSM target 42 orang realisasi 42 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Organisasi Sosial target 12 orsos, realisasi 12 orsos sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Pada akhir periode RPJMD 2009-2014 jumlah Karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

61


Tabel 3.7 Jumlah PSM, Karang Taruna dan Orsos yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Garut Tahun 2012-2014

Realisasi

Indikator Kinerja Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial

4.

2009 42 PSM 21 KT

2010 42 PSM 21 KT

2011

42 PSM 42 KT

2012 42 PSM 42 KT

2013

42 PSM 42 KT

12 ORSOS

12 ORSOS

12 ORSOS

12 ORSOS

12 ORSOS

2014 42 PSM

Kondisi akhir RPJMD

Keterangan

Tercapai

42 KT

252 PSM 189 KT

12 ORSOS

72 ORSOS

Tercapai

Tercapai

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-4 Meningkatkan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dengan Didukung Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia a.

Sasaran meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan indikator sasaran jumlah pencari kerja yang dilatih : berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, kewirausahaan. Jumlah pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi

target

288 orang realisasi 144 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 50 %. Terkait target kinerja tidak tercapai hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain : 1) pelatihan berbasis kompetensi pendanaannya sangat tergantung kepada dana APBN baik dekonsentrasi maupun tugas pembantuan (Tuban); 2) Alokasi jumlah paket pelatihan berbasis kompetensi dari tahun ke tahun kecenderungan menurun, hal ini karena Pemerintah Pusat menghendaki pemerintah Kebupaten Garut menyediakan dana untuk pelatihan

berbasis

kompetensi,

namum

di

sisi

lain

terdapat

62


keterbatasan dana APBD Kabupaten Garut.

Berikut data 3 tahun

terakhir pelatihan berbasis kompetensi : Tabel 3.8 Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi pencari kerja Kabupaten Garut Tahun 2012-2014

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah Paket/

Jumlah Biaya

Jumlah Paket/

Jumlah Biaya

Jumlah Paket/

Orang

(Rp. 000)

Orang

(Rp. 000)

Orang

35 Paket/560 Orang

1.357.000

25 Paket/400 Orang

1.000.000

9 Paket/144 Orang

Perubahan

Jumlah Biaya (Rp. 000) 313.090

25,2 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi mengalami penurunan dari tahun 2012 sebanyak 35 paket/560 orang menjadi 25 paket/400 orang pada tahun 2013 dan turun drastis pada tahun 2014 menjadi 9 paket/144 orang. Selanjutnya pencari kerja yang dilatih berbasis masyarakat target 400 orang realisasi 912 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 228 %. Pelatihan berbasis masyarakat dibiayai

APBD

Kabupaten Garut sebesar Rp. 2.149.900.000,- untuk 57 paket kejuruan (912 orang), Pencari kerja yang dilatih kewirausahaan dari target 200 orang realisasi 268 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 134 %. Pelatihan kewirausahaan dibiayai APBD Kabupaten Garut melalui 4 kegiatan, yaitu :

1) Pembinaan dan Pembentukan Tenaga Kerja

Mandiri sebesar Rp. 198.130.000,- untuk 32 orang,

2) kegiatan

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai sebesar Rp. 846.373.160,- untuk 176 orang,

3) Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebesar Rp.

63


216.550.000,- untuk 40 orang,

dan

4)

kegiatan pengembangan

pemberdayaan masyarakat melalui padat karya produktif sebesar Rp. 180.055.000,- untuk 20 orang. Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Tenaga Kerja jenis pelayanan dasar pelatihan tenaga kerja, maka capaian cakupan pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat masih di bawah target SPM, dari jumlah 224 pencari kerja yang mendaftar pelatihan berbasis kompetensi hanya dilatih 144 orang (64, 28 %). Sedangkan pencari kerja yang dilitaih berbasis masyarakat berjumlah 912 orang dari jumlah yang mendaftar sebanyak 960 orang (95 %) melampaui target nasional dan target Kabupaten, dan pencari kerja yang dilatih kewirausahaan

berjumlah 268 orang dari jumlah

yang mendaftar sebanyak 285 orang (94,03 %) sehingga melalmpaui target SPM Nasional sebesar 80% dan target Kabupaten Garut sebesar 80 %, seperti terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.9 Perbandingan Target capaian SPM Bidang Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Kabupaten Garut Tahun 2014

NO 1

JENIS PELAYANAN DASAR Cakupan pencari kerja yang dilatih barbasis kompetensi

2

Cakupan pencari kerja yang dilatih barbasis masyarakat

3

Cakupan pencari kerja yang dilatih kewirausahaan

Target Nasional

Target Kabupaten Garut

Realisasi Kab. Garut

Perubahan

80 %

80 %

64,28 %

15,72 %

80 %

80 %

87,69 %

7,69 %

80 %

80 %

94,03 %

14,63

64


Berikut ini kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada berbagai kejuruan di BLK :

Membatik

Mesin logam

Mobil Bensin

Operator Komputer

Sepeda Motor

Elektronika

65


Teknik Bangunan Batu

b.

Teknik Instalasi Penerangan

Sasaran meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar, dengan

indikator

sasaran

jumlah

tenaga

kerja

yang

dapat

ditempatkan di dalam maupun di luar negeri dalam hubungan kerja dalam negeri, luar negeri dan diluar hubungan kerja, dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dalam hubungan kerja target 1.250 orang realisasi 1.580 orang, sehingga capaiannya kinerjanya 126,4 %, hal ini karena pada tahun 2014 terjadi peningkatan kesempatan kerja dengan dibangunnya PT. Chang Shin Perkasa Jaya di Kecamatan Leles Kabupaten Garut (perusahaan yang memproduksi Sepatu Nike). Penempatan tenaga kerja dalam hubungan kerja dalam negeri sebanyak 1.580 orang pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 500 orang (46,29 %) dari tahun 2013 sebanyak 1.080 orang. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dalam hubungan kerja dilaksanakan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) seperti tabel di bawah ini :

66


Tabel 3.10 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Garut yang ditempatkan dalam hubungan kerja (dalam Negeri)tahun 2014 AKAL

AKAD

L

W

587

993

L

W

JUMLAH 1.580

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penempatan tenaga melalui mekanisme AKAL sebanyak 1.580 orang terdiri dari 993 orang (62,84 %) wanita dan 587 orang (37,16 %) pria diserap oleh perusahaanperusahaan yang ada di Kabupaten Garut. Dari jumlah tersebut sebagian besar tenaga kerja wanita Sedangkan penempatan tenaga melalui mekanisme AKAD tidak ada. Capaian penempatan tenaga kerja dalam hubungan kerja dicapai melalui kegiatan penyusunan informasi bursa kerja dan penyebarluasan informasi bursa kerja on line (BKOL). Berikut ini beberapa kegiatan yang terkait dengan penempatan tenaga kerja : Sosialisasi Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja

67


2) Penempatan tenaga kerja di luar negeri target 800 orang terealisasi

594

orang,

sehingga

capaian

kinerjanya

74,25

%.

Pencapaian kurang dari 100 % karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait moratorium pengiriman TKI ke Negara Arab Saudi sehingga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penempatan TKI di luar negeri. Sebagai gambaran perbandingan penempatan TKI Kabupaten Garut pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.11 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Garut berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2011 s/d Tahun 2014

No

Tahun 2011

Negara Penempatan L

P

Tahun 2012 JML

L

P

Tahun 2013

JML

L

P

Tahun 2014

JML

L

P

JML

1

Bahrain

0

42

42

0

73

73

0

48

48

0

57

2 3

Hongkong

4

1

5

0

6

6

0

6

8

0

9

9

Oman

0

43

43

0

84

84

0

133

133

0

368

368 16

4 5 6 7 8 9 10 11

Qatar

57

0

117

117

1

175

176

0

95

95

0

16

30

600

630

3

0

3

1

7

8

1

0

1

Singapura

0

9

9

0

11

11

0

25

25

0

24

24

Syiria

0

4

4

0

Taiwan

1

9

11

Uni Emirat Arab

0

224

224

Brunai Darussalam

0

0

0

Saudi Arabia

Malayasia Jumlah

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

0

12

12

1

19

20

0

324

324

0

445

445

0

80

80

1

0

1

0

0

0

0

0

0

7

3

10

0

7

7

0

19

19

35

1.046

1.081

12

690

702

1

780

781

2

592

594

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Garut, Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa, penempatan TKI dari Kabupaten Garut pada tahun 2011 didominasi oleh Arab Saudi 58,28 % (630 orang) dari jumlah keseluruhan (1.081 orang), sedangkan pada tahun 2012 jauh lebih kecil hanya 0,4 % (3 orang) dari jumlah keseluruhan 702 orang. Namun demikian secara keseluruhan pada 2012 penempatan TKI asal Kabupaten Garut pada umumnya didominasi oleh negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab sebanyak

68


324 0rang, disusul Qatar 176 orang, Oman 84 orang dan Bahrain 73 orang. Begitu juga pada tahun 2014 penempatan TKI asal Kabupaten Garut pada umumnya didominasi oleh negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab sebanyak 80 0rang, disusul Oman 368 orang, Qatar 16 orang dan Bahrain 67 orang. Secara keseluruhan jumlah

tenaga kerja yang ditempatkan

dalam hubungan kerja tahun 2014 di Kabupaten Garut sebanyak 2.174 orang, mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 1.861 orang Namun jika dibandingkan dengan target SPM, Cakupan penempatan tenaga kerja yang terdaftar tercapai sebesar 11,87 % (2.174 orang dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 18.407 orang selama tahun 2014) melampaui angka target capaian SPM sebesar 10 % atau capaian kinerjanya sebesar 118,7 %. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014,

penempatan

tenaga

kerja

dalam

hubungan

kerja

Kabupaten Garut telah melebihi sebanyak 703 orang. Target capaian RPJMD 2009-2014 sebanyak 9.350 orang sedangkan realisasinya sebanyak 10.053 orang (107,5 %), seperti tabel berikut : Tabel 3.12 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Garut yang ditempatkan dalam hubungan kerja (dalam Negeri dan luar negeri) tahun 2009 s/d 2014 AKL AKAD AKAN TAHUN JUMLAH L P L P L P 2010

371

342

452

355

27

170

1.717

2010

93

111

-

-

190

75

469

2011

338

314

223

54

35

1.049

2.013

2012

395

338

168

216

12

690

1.819

2013

460

438

84

98

1

780

1.861

2014

594

993

-

-

2

585

2.174

JUMLAH

2.251

2.536

927

723

267

3.349

10.053

69


Tabel di atas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah tenaga kerja Kabupaten Garut yang ditempatkan dalam hubungan kerja sebanyak 10.053 orang melebihi target RPJMD 2009-2014 sebesar 703 orang, dengan demikian capaian kinerja mencapai 107,5 %. 3)

Penempatan tenaga kerja di luar hubungan kerja target

8.500 orang realisasi 12.286 orang, sehingga capaian kinerjanya 144,5 %. Penyerapan tenaga kerja di luar hubungan kerja dicapai melalui kegiatan PKS-PK, PKP, penyiapan tenaga kerja siap pakai, pelatihan kewirausahaan,

pembentukkan

tenaga

kerja

mandiri,

perluasan

kesempatan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG). Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan penyerapan tenaga kerja : 1.

Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (di Desa Sucikaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dengan jenis usaha pembuatan Tas Kulit) :

70


2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Jenis Terapan Pembuatan Kerajinan Akar Wangi di Desa Hegarmanah Kec. Bayongbong Kab. Garut dan Pembuatan Kerupuk Dorokdok di Desa Cimaragas Kec. Cilawu Kab. Garut

3. Kegiatan pemberian kerja sementara melalui sistem Padat Karya (PKS-PK) di Desa Purwajaya Kecamatan Peundeuy berupa Plurisasi jalan lingkungan : Kondisi awal (0%) :

71


Kondisi 50 % :

Kondisi 100 % :

4. Kegiatan pemberian kerja sementara melalui sistem Padat Karya (PKS-PK) di Desa Girimukti Kecamatan Singajya berupa normalisasi saluran air : Kondisi awal (0%) :

72


Kondisi 50 % :

Kondisi 100 % :

5. Kegiatan Padat Karya Produktif (PKP) di Desa Cimahi Kec. Caringin berupa Perkerasan Jalan dan Ternak Domba : Kondisi awal (0%) :

73


Kondisi 50 % :

Kondisi 100 % :

Kandang Domba :

74


5. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Tegalega Kecamatan Bungbulang berupa Perkerasan Jalan : Kondisi awal (0%) :

Kondisi 50 % :

Kondisi 100 % :

75


5.

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-5 Mengembangkan Sistem Hubungan Industrial Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Serta Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.

Sasaran meningkatnya kesadaran hukum para pelaku produksi di bidang

ketenagakerjaan,

dengan

indikator

sasaran

jumlah

perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja. Target 100 perusahaan realisasi 100 perusahaan, sehingga pencapaian kinerjanya 100 %. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program perlindungan dan penegmbangan lembaga ketenagakerjaan meliputi 3 kegiatan, yaitu : 1)

Sosialisasi

berbagai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, dengan dana sebesar Rp. 81.000.000,-, 2)

Fasilitasi penyelesaian

prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek dengan dana sebesar

Rp.

100.000.000,-

,

3)

Prningkatan

pengawasan,

perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,-. Target kondisi akhir RPJMD 2009-2014 jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja sebanyak 400 perusahaan, sedangkan realisasinya sebesar 450, sehingga capaian kinerjanya 112,5 %. 2.

Sasaran meningkatnya kesejahteraan pekerja, dengan indikator sasaran : a.

Pencapaian UMK sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) target 95 % realisasi 100,2 %, sehingga pencapaian kinerja mencapai 105,47 %. Indikator ini dicapai melalui 1 kegiatan yaitu

76


Pemberdayaan Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit denagn dana sebesar Rp. 209.000.000,Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014 sebersar Rp. 1.275.000,- dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.271.691,-. Namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 terjadi peningkatan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.13 Perbandingan UMK dan KHL di Kabupaten Garut tahun 2012 dan 2014 Tahun

KHL (Rp.)

UMK (Rp.)

UMK = KHL (%)

2012

1.040.359,-

965.000,-

92,76

2013

1.144.691,-

1.085.000,-

94,7

2014

1.271.691,-

1.275.000,-

100,2

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan KHL dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebasar 10,02 %, sedangkan kenaikan UMK mencapai 11,59 %. Pada sisi lain perbandingan UMK = KHL terjadi peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 2,1 %. Begitu juga kenaikan KHL dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebasar 9,98 %, sedangkan kenaikan UMK mencapai 14,90 %. Pada sisi lain perbandingan UMK = KHL terjadi peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 5,48 %. Namun apabila dibandingkan dengan UMK Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, Kabupaten Garut menempati posisi ke 22 di bawah Kabupaten Cirebon di atas Kabupaten Majalengka, seperti berikut ini : 77


Urutan Besaran UMK Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kabupaten Karawang Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kota Depok Kota Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Purwakarta Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi Kabupaten Sumedang Kabupaten Bandung Kab Sukabumi Kabupaten Subang Kab Cianjur Kota Sukabumi Kab Indramayu Kota Tasikmalaya Kab Tasikmalaya Kota Cirebon Kab Cirebon Kab Garut Kab Majalengka Kab Kuningan Kota Banjar Kab Pangandaran Kab Ciamis

Rp. 2.987.000 Rp. 2.984.000 Rp. 2.925.000 Rp. 2.732.000 Rp. 2.711.000 Rp. 2.655.000 Rp. 2.626.000 Rp. 2.356.000 Rp. 2.046.000 Rp. 2.041.000 Rp. 2.041.000 Rp. 2.041.000 Rp. 1.969.000 Rp. 1.928.000 Rp. 1.648.000 Rp. 1.645.000 Rp. 1.494.000 Rp. 1.472.000 Rp. 1.464.000 Rp. 1.443.000 Rp. 1.428.000 Rp. 1.275.000 Rp. 1.264.000 Rp. 1.224.000 Rp. 1.191.000 Rp. 1.188.000 Rp.l 1.177.000

Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Garut dalam rangka penetapan UMK tahun 2014

78


Sosialisasi UMK Tahun 2014

b.

Meningkatnya jumlah kepesertaan Jamsostek, target 40 perusahaan realisasi 40 perusahaan sehingga pencapaian kinerja mencapai 100 %. Indikator ini dicapai melalui 1 kegiatan yaitu Peningkatan penyebarluasan kepesertaan Jamsostek denagn dana sebesar Rp. 75.000.000,-. Namum apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Garut belum seluruhnya ikut kepersertaan jamsostek sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 3.14 Jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2014

No.

JSU

1

Jumlah Perusahaan

Jumlah Tenaga Kerja

Wajib

Terdaftar

Wajib

Terdaftar

1

14

11

7.367

3.871

2

2

3

3

97

48

3

3

117

59

10.726

4.474

4

4

10

18

646

576

5

5

18

25

682

563

6

6

257

128

5.405

4.075

7

7

9

7

855

671

8

8

123

72

2.653

469

9

9

65

52

2.478

1.343

616

373

30.909

15.641

Jumlah

79


Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah kepesertaan jamsostek perusahaan di Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 373 perusahaan (60,55 %) dari jumlah 616 perusahaan, selebihnya sebanyak 243 perusahaan (39,44 %) belum ikut kepesertaan Jamsostek. Sedangkan jumlah kepasertaan jamsostek dari 30.909 tenaga kerja di perusahaan baru 15.641 tenaga kerja yang ikut kepesertaan jamsostek atau 50,6 %, selebihnya sebanyak 15.268 tenaga kerja atau 49,4 % belum menjadi peserta Jamsostek. Capaian besaran kepesertaan Jamsostek 50,3 % berada sedikit di atas target SPM Kabupaten Garut pada tahun ke-4 sebesar 48 %, dan di bawah target SPM Nasional sebesar 55 %.

Tabel 3.15 Perbandingan Target capaian SPM Bidang Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Tahun 2014

3.

NO

JENIS PELAYANAN DASAR

Target Nasional


Realisasi

Prosentase

1

Cakupan Kepesrtaan Jamsostek

55 %

48 %

50,6 %

105,41 %

Sasaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), dengan indikator sasaran Prosentase penyelesaian kasus PHI melalui perjanjian bersama. Target 100 % realisasi 100 %, sehingga pencapaian kinerja 100 %. Indikator sasaran ini dicapai melalui 3 kegiatan, yaitu : 1) Pembinaan dan pembentukkan sarana hubungan industrial di perusahaan, dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,-

,

2) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

80


dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,- 3) Sinergitas pendataan sarana hubungan induatrial di perusahaan, dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah kasus PHI mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti pada tabel berikut : Tabel 3.16 Jumlh kasus PHI di Kabupaten Garut Tahun 2009-2014

Tahun

Jumlah Kasus PHI

Penanganan

Keterangan

2009

6

100 %

Perjanjian bersama

2010

7

100 %

Perjanjian bersama

2011

10

100 %

Perjanjian bersama

2012

15

100 %

Perjanjian bersama

2013

22

100 %

Perjanjian bersama

2014

20

100 %

Perjanjian bersama

Jumlah

71

100 %

Perjanjian bersama

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kasus PHI di Kabupaten Garut meningkat dari tahun 2009-2013 kemudian turun menjadi 22 kasus pada

tahun

2014.

Hal

ini

menunjukkan

bahwa

permasalahan

ketenagakerjaan yang menyangkut aspek hubungan industrial semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang serius. karena apabila tidak ditangani akan mengganggu kualitas hubungan industrial antara

pekerja

dengan

pengusaha.

Sehingga

pada

akhirnya

mempengaruhi pencapaian tujuan misi ke-5 yaitu meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadialan. Capaian besaran kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaiakan 100 % melebihi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional sebedar 80 % dan target SPM Kabupaten Garut sebasar 80 %.

81


Tabel 3.17 Perbandingan Target capaian SPM Bidang Pelayanan Penyelesaian Kasus PHI Tahun 2014

No 1

Jenis pelayanan dasar

Target Nasional


Realisasi

Prosentase Capaian

Cakupan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang diselesaikan

80 %

80 %

100 %

125 %

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-6 Mewujudkan Keseimbangan

Persebaran

Penduduk

Yang

Serasi

Dan

Seimbang Antara Daya Dukung Dengan Daya Tampung Lingkungan a.

Sasaran meningkatnya kemampuan transmigran dalam mengelola lahan/usaha ekonomis produktif, dengan indikator sasaran jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif , target 60 orang realisasi 60 orang, pencapaian kinerja 100%. Indikator sasaran ini dicapai melalui kegiatan Pelatihan transmigrasi lokal, dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,Peningkatan kemampuan transmigran terutama warga translok di 2 lokasi,

yaitu

Arinem

Kecamatan

Pakenjeng

(pengelolaan

lahan

pertanian) dan Cimahi Kecamatan Caringin (pengembangan home industri) sebanyak 60 orang (masing-masing lokasi 30 KK dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Dengan meningkatnya kemampuan transmigran dalam mengelola lahan/usaha ekonomis produktif maka diharapkan dapat meningkatkan penghasilan keluarga sehingga mencapai tingkat kesejahteraan lebih baik.

82


Berikut ini capaian RPJMD Kabupaten Garut 2009-2014 jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif : Tabel 3.18 Jumlah transmigran yang dilatih Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 Realisasi

Indikator Kinerja Jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif

b.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

40 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

40 Orang

60 Orang

Sasaran

meningkatnya

kerjasama

antar

Kondisi akhir RPJMD

Keterangan

230 Orang

Tercapai (100 %)

daerah

yang

saling

menguntungkan dalam penyelenggarakan ketransmigrasian, dengan indikator sasaran : 1)

jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi, target 5 lokasi terealisasi 5 lokasi, capaian kinerja 100%, yaitu : a)

Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

b)

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

c)

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

d)

Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

e)

Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi tenggara. Survey lokasi dilaksanakan sebagai langkah awal dari proses

penempatan transmigran dengan maksud untuk mencari peluang, yang didasarkan pada kesamaan iklim, tingkat kesuburan tanah, peluang usaha dan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

83


Capaian survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi sebanyak 22 lokasi (100 %) dari target Renstra/RPJMD 2009-2014 sebenyak 22 kali sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.19 Jumlah Survey Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi Tahun 2009-2014 Realisasi Indikator Kinerja Jumlah survey calon lokasi daerahntujuan transmigrasi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 Lokasi

3 Lokasi

3 Lokasi

4 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

Berikut ini

Kondisi akhir Renstra/ RPJMD

22 Lokasi

Keterangan

Tercapai (100%)

daerah pemukiman transmigrasi di UPT

Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan :

Salah satu keluarga transmigran asal Kabupaten Garut di UPT Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan :

84


2)

jumlah

kesepakatan

penyelenggaraan

perjanjian

kerja

sama

(MOU)

dalam

transmigran, target 2 MOU terealisasi 1 MOU

sehingga capaian kinerjanya mencapai 50 %, yaitu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan 1 MoU belum terelisasi yaitu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi tenggara. Hal ini karena lahan yang tersedia untuk pemukiman Transmigrasi belum mencukupi, penandatangan kesepakatan perjanjian kerja sama (MOU) akan dilaksanakan pada tahun 2015. Kesepakatan

perjanjian

dituangkan

dalam

Naskah

Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Transmigrasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten asal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten tujuan yang ditandatangani oleh Bupati masing-masing. Dalam

MOU

diatur

seluruh

aspek

tentang

pelaksanaan

penyelenggaraan transmigrasi termasuk hak dan kewajiban dalam pembinaan kepada transmigran. Pada tahun 2014 dihasilkan 1 MOU antara

Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah

Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

85


Tabel 3.20 Jumlah Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Penyelenggaraan Transmigrasi Tahun 2009-2014 Realisasi

Indikator Kinerja jumlah kesepakatan perjanjian kerja sama (MOU) dalam penyelenggaraan transmigran

3)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 MoU

2 MoU

3 MoU

3 MoU

3 MoU

1 MoU

Kondisi akhir RPJMD

15 MoU

Keterangan

Tidak tercapai (93,33%)

Jumlah transmigran yang ditempatkan dari target 20 KK terealisasi 5 KK sehingga capaian kinerja 25 %. Terkait dengan capaian realisasi penempatan transmigran di bawah 100 %, hal ini karena pada saat akan pemberangkatan 15 KK di lokasi tujuan UPT Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terjadi peristiwa bencana alam banjir yang mengakibatkan rusaknya

sarana

dan

prasarana

Transmigrasi,

sehingga

keberangkatannya ditunda pada tahun 2015. Sedangkan 5 KK (21 Jiwa) diberangkatkan ke daerah tujuan yaitu UPT. Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel 3.21 Jumlah transmigran Kabupaten Garut yang ditempatkan Tahun 2009-2014 Realisasi

Indikator Kinerja Jumlah transmigran yang ditempatkan

2009

2010

2011

2012

2013

40 KK

63 KK

10 KK

40 KK

20 KK

2014 5 KK

Kondisi akhir RPJMD

230 KK

Keterangan

Tdak Tercapai (84,76 %)

86


Cakupan

penempatan

transmigran

ke

luar

Pulau

Jawa

di

Kabupaten Garut pada tahun 2014 hanya mencapai 5,15 % (5 KK dari 97 KK yang terdaftar), hal ini karena penempatan transmigran keluar Pulau Jawa sangat tergantung kepada target nasional/kuota Pemerintah Pusat. Berdasarkan bahasan sasaran dan indikatornya dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerjan sasaran mencapai 100% bahkan di atas 100 %, dengan asumsi baik.

B.

REALISASI KEUANGAN Realisasi keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun anggaran 2014 seperti tabel berikut : Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Binas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2014 No.

Jumlah Anggaran

1.

Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung : - APBD Kab. Garut - APBD Provinsi Jabar - APBN Jumlah

Target

Realisasi

%

5.642.986.794,00

5.611.494.076,00

99,44

26.442.850.000,00

24.327.513.828,00

92,00

112.000.000,00

112.000.000,00

100

56.148.724.000,00

56.148.724.000,00

100

82.703.574.000,00

80.588.237.828,00

97,44

Dari jumlah anggaran tersebut digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam rencana strategis, Tapkin dan rencana kerja tahunan, yaitu : 1.

Sasaran ke-1 : meningkatnya pelayanan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi, dengan indikator sasaran meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi sebesar 100%. Hal ini dicapai melalui 5

87


program dan 27 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 2.900.400.000,jumlah realisasi anggaran Rp. 2.837.318.098,- (97,82%). 2.

Sasaran ke-2 : meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan dan kemauan serta taraf kehidupan sosial ekonomi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan indikator sasaran jumlah PMKS yang ditangani mampu : mengurus diri sendiri, menjalin relasi sosial, memiliki kemandirian ekonomi, melaksanakan peranan sosial dan Penyandang cacat (PACA) berfungsi secara fisik. Jumlah PMKS yang ditangani target 27.000 orang realisasi 54.304 orang sehingga pencapaian kinerjanya 201 %. Sasaran dicapai melalui 8 program dan 29 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 57.908.465.000,-. Realisasi Rp. 57.888.956.375,- (99,97%).

3.

Sasaran ke-3

: meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung

jawab sosial PSKS (PSM, Karang Taruna dan Orsos) dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

secara

melembaga

dan

berkelanjutan,

dengan

indikator sasaran Jumlah PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM) yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Karang Taruna target 42 realisasi 42, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. PSM target 42 orang realisasi 42 orang, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Organisasi Sosial target 12 orsos, realisasi 12 orsos sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Sasaran dicapai melalui 1 program dan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 935.900.000,- realisasi Rp. 932.791.250.- (99,66 %).

88


4.

Sasaran ke-4

: meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan

indikator sasaran jumlah pencari kerja yang dilatih : berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, kewirausahaan. Jumlah pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi target 288 orang realisasi 144 orang, capaian kinerjanya mencapai 50 %. Selanjutnya pencari kerja yang dilatih berbasis masyarakat target 400 orang realisasi 912 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 228 %. Sedangkan pencari kerja yang dilatih kewirausahaan target 200 orang realisasi 268 orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 134 %. Dengan demikian secara keseluruhan peningkatan kompetensi sebanyak 1.164 orang pencari kerja dicapai melalui 2 program dan 9 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.529.653.265,- realisasi Rp. 3.523.908.115,(99,83 %) 5.

Sasaran ke-5 : meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik yang mandiri maupun bekerja serta adanya keseimbangan pasar, dengan indikator sasaran jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan didalam maupun diluar negeri dalam hubungan kerja dalam negeri, luar negeri dan diluar hubungan kerja. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri terdiri dari dalam hubungan kerja target 1.250 orang realisasi 1.580 orang, sehingga capaiannya kinerjanya 126,4 %. Sedangkan penempatan tenaga kerja diluar negeri target 800 orang terealisasi 594 orang, sehingga capaian kinerjanya 74,25 %. Selanjutnya penempatan tenaga kerja di luar hubungan kerja target 8.500 orang realisasi 12.286 orang, sehingga capaian kinerjanya 144,5 %. Dengan

89


demikian secara keseluruhan jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan pada tahun 2014 sebanyak 14.460 orang dengan anggaran sebesar Rp. 15.222.330.000,-

melalui

1

13.214.172.130,-

(86,80 %).

program

11

kegiatan

realisasi

Rp.

Terdapat 1 Kegiatan yang tidak dapat

terealisasi yaitu Program peningkatan kesempatan kerja (PPKK) melalui kegiatan padat karya produktif (PKP) dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Terkait

dengan tidak terserapnya anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : a.

Terjadi perubahan judul kegiatan dari pemberian kerja sementara

melalui sistem padat karya menjadi Program peningkatan kesempatan kerja (PPKK) melalui kegiatan padat karya produktif (PKP), sehingga masuk di anggaran perubahan pada bulan November 2014. b.

Tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut karena harus melalui proses lelang umum yang memerlukan waktu sekitar 45 hari kerja.

6.

Sasaran ke-6 : meningkatnya kesadaran hukum para pelaku produksi di bidang ketenagakerjaan, dengan indikator sasaran jumlah perusahaan yang bisa menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja. Target 100 perusahaan realisasi 100 perusahaan, sehingga pencapaian kinerjanya 100 % Sasaran ini dicapai

melalui 2 program dan 10 kegiatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 2.677.960.000,- realisasi Rp. 2.677.960.000,(100 %).

90


7.

Sasaran ke-7 : meningkatnya kesejahteraan pekerja, dengan indikator sasaran : a.

Pencapaian UMK sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) target 95 % realisasi 102,5 %, sehingga pencapaian kinerja mencapai 105,5 %.

b.

Meningkatnya jumlah kepesertaan Jamsostek, target 40 perusahaan realisasi 40 perusahaan sehingga pencapaian kinerja mencapai 100 %.

Sasaran ini dicapai melalui 1 program 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 284.000.000,- realisasi Rp. 284.000.000,- (100 %). 8. Sasaran ke-8 : penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), dengan indikator sasaran prosentase penyelesaian kasus PHI dengan perjanjian bersama. Target 100 % realisasi 100 %, sehingga pencapaian kinerja 100 %. Sasaran ini dicapai melalui 2 program dan 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 185.500.000,- realisasi Rp. 185.500.000,- (100%). 9. Sasaran ke-9 : meningkatnya kemampuan transmigran dalam mengelola lahan/usaha ekonomis produktif, dengan indikator sasaran jumlah transmigran yang dilatih mampu mengelola lahan/usaha ekonomis produktif target 60 orang realisasi 60 orang, pencapaian kinerja 100%. Sasaran ini dicapai

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

100.000.000,-

realisasi

Rp.

100.000.000,- (100 %) melalui 1 program dan 1 kegiatan. 10.

Sasaran ke-10 : meningkatnya kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan

dalam

penyelenggarakan

ketransmigrasian,

dengan

indikator sasaran : a.

jumlah survey calon lokasi daerah tujuan transmigrasi, target 5 lokasi terealisasi 5 lokasi, sehingga pencapaian kinerja 100%.

91


b.

Tercapainya kesepakatan perjanjian kerja sama dalam penempatan transmigran, target 2 MOU terealisasi 1 MOU sehingga capaian kinerjanya mencapai 50 %.

c.

Jumlah transmigran yang ditempatkan dari target 20 KK terealisasi 5 KK sehingga capaian kinerja 25 %.

Sasaran ini dicapai dengan anggaran sebasar Rp. 425.000.000,- realisasi Rp. 423.098.475,- (99,55 %) melalui 1 program 2 kegiatan. Adapun rincian realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan terlampir. Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan realisasi capaian sasaran cukup akuntabel, efektif dan efisien.

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS 1.

Analisis Efisiensi Analisis Efisiensi dilaksanakan dengan cara membandingkan antara keluaran (outputs) dengan masukan (inputs) baik untuk rencana maupun realisasi.

2.

Analisis Efektifitas Analisis Efektifitas dilaksanakan dengan cara membandingkan antara hasil (outcomes) dengan keluaran (outputs) baik untuk rencana maupun realisasi yang menggambarkan pada tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (outcomes) Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan /

program pada tahun anggaran 2014, maka pada umumnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

92


Garut telah sesuai antara

rencana dengan

realisasi dimana rata-rata pada

angka 100%. Selanjutnya capaian masukan (inputs), keluaran (outputs) maupun hasil (outcomes) menunjukkan tingkat efisiensi dan efektifitas yang signifikan, hal ini ditandai dengan adanya capaian sasaran yang melampaui target / rencana yang telah ditetapkan, dimana rata-rata tingkat capaian sasaran pada setiap misi mencapai 128,8 %. Di samping itu, masih terdapat beberapa satu sub sasaran yang capaian realisasinya di bawah 100 %, namun secara komulatif sasaran dapat digolongkan berada dalam tataran yang cukup efektif dan efisien.

93


BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN KINERJA Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Dinsosnakertran Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014 merupakan Media Akuntabilitas Kinerja Dinas dan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban Dinas dalam melayani masyarakat bidang pembangunan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Hasil evaluasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten Garut Tahun 2014 memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini setidaknya menunjukan bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Kabupaten Garut dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Namun masih terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya belum maksimal dan perlu mendapat perhatian perbaikan ke depan, antara lain : 1. Jumlah pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi tercapai 50 % (144 orang dari target 288 orang), hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain : a. Pendanaan pelatihan berbasis kompetensi sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Garut. b. Alokasi dana APBN untuk pelatihan berbasis kompetensi mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. 2. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri (dalam hubungan kerja) hanya 74,25 % atau 594 orang dari target 800 orang, hal ini karena ada

94


kebijakan pemerintah pusat terkait dengan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. 3. Jumlah perjanjian kerja sama/MoU dalam penempatan transmigran tercapai 50 % ( 1 MoU dari target 2 MoU), hal ini karena Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara belum menyediakan tanah yang cukup untuk pemukiman transmigra, sehingga penendatanganan MoU ditunda pada tahun 2015. 4. Penempatan transmigran hanya 25 % ( 5 KK dari target 20 KK) sedangkan sisanya 15 KK akan ditempatkan tahun 2015, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana di lokasi daerah tujuan transmigrasi belum siap dihuni/masih dalam tahap penyelesaian akhir.

B.

KENDALA / HAMBATAN KINERJA Pada satu sisi pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukan suatu peningkatan prestasi namun pada sisi lain masih terdapat berbagai kendala / hambatan kinerja sebagai berikut : 1.

Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan aparatur tentang peraturan perundang-undang bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.

Kurangnya keserasian dan kesepadanan pelatihan dengan kebutuhan kerja.

3.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja dan pengusaha tentang peraturan ketenagakerjaan.

4.

Kurangnya kesadaran pengusaha terhadap norma ketenagakerjaan.

5.

Rendahnya jiwa wirausaha para pencari kerja.

95


6.

Semakin berkembang dan kompleksnya permasalahan sosial serta terdapat kecenderungan jumlah PMKS semakin meningkat.

7.

Peranan

Potensi

Sumber

Kesejahteraan

Sosial

(PSKS)

dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum optimal. 8.

Kurangnya

nilai

kesetiakawanan

sosial

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 9.

Terbatasnya

kerjasama

antar

wilayah

dalam

penempatan

calon

transmigran.

C.

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF / PEMECAHAN MASALAH 1.

Penyebarluasan informasi tentang ketenagakerjaan sosial dan transmigrasi beserta peraturan dan perundangannya kepada masyarakat.

2.

Penyerapan tenaga kerja meliputi penganggur dan setengah penganggur.

3.

Menyesuaikan jenis pelatihan yang diperlukan dengan kebutuhan pasar.

4.

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial.

5.

Peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pencapaian UMK sama dengan KHL.

6.

Penanganan PMKS secara komprehensif dan berkesinambungan.

7.

Memberdayakan potensi sumber kesejahteraan sosial.

8.

Meningkatkan penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi melalui kerja sama antar daerah dan memberdayakan transmigran yang sudah ada.

96


D.

Upaya Perbaikan Sakip. 1. Perbaikan Perencanaan. Hal ini dilaksanakan untuk menentukan program dan kegiatan pendukung utama pada pencapaian target kinerja sasaran pada Renstra. 2. Reviu IKU. Sesuai rekomendasi hasil evaluasi IKU tidak maksimal, maka dilakukan reviu atas IKU, terutama pada sasaran pertama.

97

BAB I P E N D A H U L U A N. Garut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun

Recommend Documents