BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Dengan disahkan UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan tanggal 25 Februari 2003 dan dilantiknya pejabat Bupati pada tanggal 08 April 2003 oleh Mendagri atas nama Presiden RI maka sejak tanggal 08 April 2003 Kabupaten Tanah Bumbu telah berdiri secara nyata sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki hak otonomi. yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka Pemerintah Daerah membentuk satuan-satuan kerja yang
melaksanakan kegiatan urusan otonomi dmaksud. Salah satu diantaranya adalah Kecamatan. Menurut Pasal 126 ayat (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah. Ayat (3) menegaskan selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan maka juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dari dua ayat tersebut Camat melaksanakan dua tugas pokok yaitu : 1. Melaksanakan tugas pemerintahan umum yang melekat, 2. Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Agar mampu melaksanakan tugas dengan baik maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja). Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka untuk Kecamatan Batulicin yang merupakan satu dari sepuluh Kecamatan tertua baik pada saat masih bergabung dengan Kabupaten Kotabaru maupun setelah terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu, perlu membuat Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
3. Landasan Hukum Organisasi :
Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan renstra ini adalah : a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa; f.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan;
g.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
h.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
i.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksaaan dalam pembangunan daerah;
j.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD.
k. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; l.
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Tanah Bumbu; n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
Tahun 2011 tentang rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025; p. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 012 Tahun 2008 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2017-2021) adalah sebagai rencana pedoman kerja yang terencana, terarah dan terukur yang berisi : 1.
Maksud a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah melaksanakan
tugas/program/kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan,
dan
meningkatkan
pembangunan,
Kecamatan dalam tertib
perekonomian,
administrasi
kemasyarakatan,
ketentraman dan ketertiban. b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.
2. Tujuan a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran. 1.4. Sistematika Penyusunan Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya: Hierarki perencanaan strategis harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah ( RKPD ) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan merupakanbahan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah ( RPJMD ) Tanah Bumbu Tahun 2017 – 2021. Karena itu Renstra kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 – 2021 merupakan bagian yang terintregasi dengan RPJM Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu berpedoman pada RPJM Kab. Tanah Bumbu, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Batulicin . BAB I
: PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Rentra dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika penulisan, serta proses penyusunan.
BAB II
: TUGAS DAN FUNGSI Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.
BAB III
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini ( sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian Kinerja ) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan ( sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai.
BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Menerangkan visi dan misi serta tujuan ( merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai ), strategi ( strategi adalah cara untuk mewujud,a kan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensip), kebijakan ( arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapau tujuan.
BAB V
: PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari : 1. Program dan kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD ; 2. Program dan kegiatan lintas SKPD; dan 3. Program dan kegiatan Kewilayahan dengan penjelasan untuk kerjasama dengan peran pemerintah daerah lainnya terlibat.
BAB VI
: PENUTUP Bagian ini merupakan harapan – harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2014 – 2018
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah Kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Pemerintah Kecamatan Batulicin berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, Efesien akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya pemerintah segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada Masyarakat. 1.
Kedudukan
Kecamatan Batulicin merupakan salah satu Kecamatan dari 10 Kecamatan di Tanah Bumbu dengan batasan sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Simpang Empat Sebelah Timur : Kecamatan Kusan Hilir Sebelah Selatan : Kecamatan Karang Bintang Sebelah Barat : Kecamatan Kusan Hulu Secara Geografis kecamatan Batulicin luas wilayah 10.576 Ha Kecamatan Batulicin terbagi dalam 2 Keluarah dan 7 Desa. Adapun Kelurahan dan Desa yang ada di kecamatan Batulicin adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Kelurahan Batulicin Kelurahan Gunung Tinggi Desa Kersik Putih Desa Segumbang Desa Polewali Marajae Desa Maju Bersama Desa Suka Maju Desa Maju Makmur Desa Danau Indah
2. Keadaan Penduduk Jumlah Penduduk Kecamatan Batulicin Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Desa/ Kelurahan Kelurahan Batulicin Kelurahan Gunung Tinggi Segumbang Kersik Putih Maju Makmur Maju Bersama Suka Maju Polewali Marajae Danau Indah JUMLAH TABEL
KK 2.122 538 467 924 194 265 203 156 137 5.006
Laki - Laki 4.143 951 813 2.179 354 507 363 269 243 9.822
Perempuan 3.984 909 776 2.451 335 591 327 261 216 9.850
Jumlah 8.127 1.860 1.589 4.630 689 1.098 690 530 459 19.672
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD A.
2.
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah : 1. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka ( 1 ), Kecamatan mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. Mengkoordinasi kan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan f. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dan Desa g. Melaksanakan pelayanan katatausahaan Kecamatan. Adapun tugas pokok dan Fungsi organisasi pada Kecamatan dan Kelurahandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : a. Camat 1. Camat Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ), Camat mempunyai Fungsi : a) Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b) Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum c)Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan; d) Mengkoordinasikan fasilitas sarana/prasarana dan sistem Pelayanan Publik Kecamatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan, e) Membina pemerintahan kelurahan /Desa diwilayah kerjanya.
b. Sekretariat Kecamatan 1.
Sekretariat mempunyai tugas pkook melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ), Sekretariat mempunyai fungsi : a) Pelaksnaan penyususnan rencana program Kegiatan kecamatan; b) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan dan kelurahan; c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi; e) Fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan antapani f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan ; dan g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang Umum dan Kepegawaian;
2.
Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi a)
Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, Penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan, Pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas serta pelaksanaan administrasi kepegawaian ; dan c) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1.
Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di Bidang program dan Keuangan
2.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada angka ( 1 ), Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi: a)
Penyususunan rencana dn program pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan Kecamatan b) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan dan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan; c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunanrencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan penyusunan laporan Kecamatan; dan d) Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan e. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. 1.
Mempunyai tugas memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
2.
Untuk menjabarkan tugas pokok tersebut pada ayat (1) : a)
Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
b)
Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan;
c)
Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan;
d)
Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan peloporan kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan kenfrehensif kecamatan;
e)
Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap system pelaksanaan kegiatan;
f)
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja terkait dibadang tugasnya;
g)
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Seksi Pemerintahan 1.
Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan
2.
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Seksi pemerintahan mempunyai fungsi: a) Penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b) Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga; c) Pelayanan administrasi pertanahan d) Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan; e) Fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait; f) Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan
g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 1.
Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban
2.
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksun pada angka ( 1 ), seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi : a) b) c) d) e)
Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan potensi perlindungan masyarakat; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; Fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketenraman dan ketertiban dengan instansi terkait; f) Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1. a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan b) Inventarisasi dan fasilitasi masalah social kemasyarakatan; c) Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan e) Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan, keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait;dan g) Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan. i. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 1. 2.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ekonomi dan pembangunan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ) , Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Fungsi a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan; b) Fasilitas pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah c) Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestraian hidup; f) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, serta pembangunan denganinstansi terkait; dan g) Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi dan pembangunan.
j. Pelayanan Administrasi Terpadu ( PATEN ) 1.
Pelayanan Administrasi Terpadu mempunyai tugas pokok melaksakanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan
2.
untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ), pelayanan mempunyai fungsi :
a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b) Pelayanan data dan informasi Kecamatan c) Pelayanan administrasi kependudukan d) Pelayanan administrasi umum lainnya; e) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan instansi terkait; dan f) Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. B. Struktur Organisasi Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Struktur organinisasi kecamatan terdiri dari : a) Camat; b) Sekretaris Kecamatan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian d) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan e) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan f) Seksi Pemerintahan g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban h) Seksi Pemberdayaan Masyarakat i) Seksi Ekonomi dan Pembangunan j) Melaksanakan fungsi pelayanan Masayarakat secara efektif dan efesien k) Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat ; dan l) Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2.2
Sumber Daya SKPD Jumlah Pegawai Kecamatan Batulicin berdasarakan Golongan, Jabatan / Esselonering dan Pendidikan terdiri dari : a. Berdasarkan Golongan : Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 9 Orang Golongan II : 4 Orang Golongan I : Pegawai Tidak Tetap : 8 Orang b. Berdasarkan Jabatan /Eselonering Eselon III/a : 1 Orang Eselon III/b : 1 Orang Eselon IV/a : 4 Orang Eselon IV/b : 3 Orang 2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Batulicin Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 Tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Batulicin berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 Tahun 2007, berdasarkan sasaran /target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib/atau
indikator kinerja pelayanan SKPD dan /atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang Kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja.
2.4
Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Batulicin 1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Batulicin untuk Kinerja; 2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dalam implementasi program pemabngunan ; 3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan. 4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Kurangnya dukungan dari dinas / instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Kecamatan Batulicin Menggunakan
analisis
lingkungan
Strategis
(
Analisis
SWOT/Strenght,Weakness,
Opportunity and Threath ). Dengan hasil pada masing – masing analisis sebagai berikut : 1. Analisis Lingkungan Internal a. Faktor Kekuatan ( Strong ) 1. Telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu 2. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelimpahan penyelenggaraan perizinan non perizinan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi 4. Pola kerja di Kecamatan Batulicin yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efektif dan efesien; 5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan; b. Faktor Kelemahan ( Weakness ) 1. Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai jenjang pendidikan yang kurang 2. Kurangnya personil pegawai di SKPD Kecamatan Batulicin Batulicin dan ditingkat kelurahan; 3. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya Juklak dan Juknis; 4. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan; 5. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu /belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena diproses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan. 6. Belum tersedianya data dan dana pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan untuk pembinaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan. 8. Belum
optimalnya
partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan. 2. Analisis Lingkungan Eksternal a. Faktor peluang ( Opportunity ) 1.
Sistem dan birokrasi pemerintah Tanah Bumbu mulai tertata dengan baik;
2.
Kepemimpinan Camat yang visioner,berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Batulicin.
3.
Penerapan otonomi daeah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluasluasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4.
Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan ( stakeholders );
5.
Ditetapkannya perda tentang RPJPD Kab. Tanah Bumbu 2005-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kab. Tanah Bumbu.
b. Faktor Ancaman ( Threat ) 1.
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan dikoordinasikan
2.
Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan berpartisipatif;
3.
Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Batulicin;
4.
3.2
Masih adanya kebijakan yang kadang – kadang tidak berpihak pada masyarakat.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah A. Visi Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros Maritim Utama serta pusat perdagangan, industri, dan pariwisata, diKalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan Potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan Berintelektual Tinggi Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena organisasi itu berkembang dan maju. Kekuatan Visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi ( sense of control / mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik ( Out – Perform ) menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota orgnisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Batulicin sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Batulicin yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa dating yang di inginkan serta dapa menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama
dikatkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas – tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efesien serta mampu mengelola tugas – tugas pelayanan secara optimal, efektif, dan efesien serta mampu merumuskan kebijakan – kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan visi.
B. Misi 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritime serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional. 3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejateraan 4. Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal 5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih.
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan
Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Batulicin selama 5 Tahun kedepan ( 2017 – 2021 ) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Batulicin. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Batulicin akan menunjang tercapainya visi dan misi Kab. Tanah Bumbu selama 5 Tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan Yng terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Batulicin adalah sebgai berikut : PROGRAM a. b. c. d. e. f. g. h.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penataan Daerah Otonomi Baru
KEGIATAN Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen listrik / penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor 8. Penyediaan Peralatan rumah Tangga 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 11. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 12. Rapat – rapat koordinasi dalam daerah 13. Penyediaan Alat dan bahan kebersihan Kantor
Program
: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas Pengadaan Mebeuler Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
: Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu
Program
: peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Program
: peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1.
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Program
: Penyelesaian konflik – konflik Pertanahan
Program
1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program
1. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan : Penataan Daerah Atonom Baru 1. Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran 2. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan pemetaan Tapal Batas Antar Kecamatan dan Desa
4.2
Indikator Kinerja Pengukuran Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpeoman indicator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Batulicin berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No.009 Tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III / SKPD / unit kerja Mandiri sekurang – kurang nya menggunakan Indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Kecamatan Batulicin disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.
4.3.
Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Batulicin adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masayarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Batulicin, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2017-2021.
4.4.
Pendanaan Indikatif
Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batulicin bersumber pada dana APBD Kab. Tanah Bumbu.
BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Batulicin bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2017-2021 yaitu terciptanya system pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Batulicicn dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2017 – 2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut: 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih, 2. Meningkatnya profesionalisme Aparatur daerah, 3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembagunan Daerah, 4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, 5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, 6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung Stakeholders ( pemangku kepentingan ) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.
BAB VI PENUTUP Penetapan Visi,Misi, tujuan, sasaran,kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Visi dan misi tersebut diharapkan benar – benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkatkeberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator – indicator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksana kegiatan, program dan kebijakan meliputi : 1) Indikator masukan 2) Indikator keluaran 3) Indikator hasil 4) Indikator manfaat 5) Indikator dampak . Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indicator ini dapat berupa dana, sumber daya Manusia, informasi,kebijakan atau peraturan perundang – undangan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator damfak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya Penyusunan Rencana Stratejik ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 20172021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan – kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2021 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Program – program dan kegiatan – kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Batulicin. Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijakansanaan, program dn kegiatan yang direncanakan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemeintah tingkat atas.
Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada dilingkungan Pemerintah Tanah Bumbu. Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Tanah Bumbu Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing – masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat. Batulicin, Camat Batulicin
Hj. Radja Aty Afriyanti,SE Pembina TK I ( IV/b ) NIP. 19600301 198903 2 002
