BAB I. berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan negara 2009-2013. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2009 hingga tahun 2013, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tatapemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberatberatnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

1

dalam mewujudkan aparatur yang bersih.

Sasaran yang akan dicapai

adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara. Peningkatan

pengawasan

dapat

dilakukan

dengan

cara

meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian

manajemen);

mengembangkan

penerapan

pengawasan

berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Selain itu dengan adanya Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para

RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

2

aparatur pengawasan

untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui

peningkatan kualitas pengawasan. Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan.

Pengertian

pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional,

pasal

19

ayat

(4)

serta

dalam

rangka

mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013. Serta dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri Dalam


3

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008

tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kota Bandung. Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam kaitan

tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Paradigma

Inspektorat saat ini adalah sebagai Quality Assurance atau penjamin mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan maupun Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola


4

pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Bandung selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; 4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

Ruang lingkup dari PKPT meliputi

Pemeriksaan Reguler

yaitu : pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD maupun institusi pendidikan; serta pemeriksaan Non Reguler yang terdiri dari : Pemeriksaan Tertentu yaitu : pemeriksaan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tingkat dasar, menengah maupun kejuruan, audit prakontrak pengadaan barang dan Jasa, serta kas opname dan persediaan barang; Pendampingan Tindak Lanjut yaitu : BPK-RI dan Inspektorat Kota Bandung;


5

Reviu Laporan Keuangan yaitu : reviu laporan keuangan SKPD, reviu laporan keuangan pemerintah Kota Bandung; Evaluasi yaitu : evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA SKPD, evaluasi renstra SKPD; dan Pemeriksaan Khusus yaitu : baik pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Walikota Bandung melalui pengaduan via SMS. Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kota Bandung yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Inspektorat Kota Bandung telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan pengangkatan

staf

dan

Kepala

Seksi

di

Inspektorat

melalui

penyesuaian/inpassing sejumlah 41 orang, sesuai dengan pasal 30 ayat (1)


6

dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 830/541/A.4/IJ tanggal 21 April 2011 perihal Penetapan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan

Fungsional

Pengawas

Pemerintah

telah

ditetapkan

sesuai

peraturan dan perundang-undangan maka Jabatan Struktural di bawah Inspektorat Pembantu dihapus. Didasarkan kepada ke 2 (dua) peraturan perundangan tersebut maka dilakukan penyesuaian dengan dihilangkannya jabatan Kepala Seksi dengan telah terbitnya Keputusan Walikota Bandung Nomor 700/Kep.697-BKD/2011 Tanggal 14 September 2011 tentang Penyesuaian/inpassing

dalam

Jabatan

Fungsional

Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Angka Kreditnya pada Inspektorat Kota Bandung. Berdasarkan

hal itu maka

peraturan perundangan yang berkaitan dengan susunan organisasi dalam proses revisi yang disesuaikan dengan

kedua peraturan perundangan

tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :


7

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


8

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


9

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 17. Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

di

Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang


10

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditya; 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung; 30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013; 31. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 249 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Satuan Organisasi Inspektorat Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD


11

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan. 1.3.2 TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung adalah : 1.3.2.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 1.3.2.2 Terwujudnya

aparatur

akuntabel, dalam

rangka

yang

profesional, handal

dan

meningkatkan pelayanan publik

yang optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandung disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bandung

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Bandung, struktur organisasi Inspektorat Kota Bandung, serta uraian tugas dan RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

12

fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat Kota Bandung. 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia. 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bandung Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kota Bandung periode sebelumnya. 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Bandung pada lima tahun mendatang. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Bandung

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bandung yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Bandung, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Inspektorat Kota Bandung. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

13

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV 4.1

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD). Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

14

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.


15

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bandung Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun

2007

tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Inspektorat Kota Bandung, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat Kota Bandung merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandung dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Pembentukan

dan

Susunan

Organisasi

Inspektorat

Kota

Bandung telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung sebelum di revisi, dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi ;


16

2. Sekretaris, membawahkan : a.Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c.Sub Bagian Administrasi dan Umum. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II. 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III. 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan : a.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; c.Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wil. IV. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.


17

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 332 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota Bandung yang baik dan pemerintahan yang bersih sesuai dengan motto juang “Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT”. Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik yang prima tanpa membedakan status. Dalam artian Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Kota Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.


18

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi: 1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah, hijau dan berbunga; 2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis; 3. Pemenuhan

kondisi

lingkungan

ekonomi

sehingga

tercapai

kemakmuran ekonomi warganya; 4. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk; 5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis. 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA/NIP Drs. SUKARNO,MM 19520620 197706 1 002 Drs. FAJAR KURNIAWAN,Msi 19690718 199403 1 003 ADANG MUHIDIN,S.Sos 19600327 198203 1 012 SRIPATONAH,A.Md 19750317 199803 2 005 CUCU KURNIASIH,S.Sos 19641112 199202 2 001 Drs, TAUFIK HIDAYAT,M.Si 19630421 198903 1 012 MELANIE,SE,Ak 19770409 201001 2 003 RIYADI 19600128 198208 1 001 AJUD 19650410 200701 1 012 JUAH SARIPUDIN 19660106 199703 1 002 GAGAN RAMDAN GINANJAR,SH 19820712 20010 1 003 HARI HILMAN,SE


PANGKAT / GOL Pembina Utama Muda IV/c Pembina IV/a Penata III/c Penata Muda III/a Penata Muda Tk I III/b Pembina IV/a Penata Muda III/a Penata Muda III/a Juru I/d Juru Tk I I/d Penata Muda III/a Penata Muda

19

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

198005 16201101 1 001 R GUNAWAN WS, SKM.M.Kes 19630309 198703 1 009 DEWI SUSILOWATI,SH 19600112 198603 2 007 RIAWATI PRIHATINI,S.Pi 19650831 199503 2 003 WILDEN ISHAK,Aks..MP 19620604 198510 1 002 ERNA KURNIAWATY,S.Pi.MM 19720428 199803 2 007 HERDIYAT,BA 19610401 199203 1 005 SRI SETIAWATI 19681002 199203 2 004 NANING HERIYANI,SE.Ak 19800102 201001 2 007 FITRIANTI PURNAMASARIE,A.md 19810801 200812 2 001 Drs.CECE HIDAYAT,M.Si (IRBAN I) 19570913 198503 1 005 Drs. NURDIN 19580205 198103 1 012 Dra. YAYAN SITI ANGGRAYANI 19630611 198603 2 007 BAMBANG TUTUGO,BSc 19551109 198503 1 006 SUKADAR,BA 19580216 198503 1 009 ROBIYANA,SE 19680603 199803 1 006 SOPARDANI,S.Sos 19641116 199003 1 005 Dra. Hj.WOERLI DETTI L 19691025 198903 1 004 Dra,ELFIANI M 19640126 198503 2 005 H.DENI LESMANA,S.Sos 19711118 199603 1 003 Drs. SAPARI 19601808 198510 1 002 Dra. ANNI HENRAYANI 19640105 198903 2 005 EDI RUSBANDI,S. Pd 19640920 199303 1 006 Drs. KELLY SOLIHIN,M.Si (IRBAN II) 19610912 198503 1 006


III/a Penata Tk I III/d Penata Tk.I III/d Penata Tk.I III/d Penata Tk.I III/d Pembina IV/a Penata Muda Tk.I III/b Penata Muda, III/a Penata Muda, III/a Pengatur II/ c Pembina Tk.I ( IV/b ) Ahli Muda Penata Tk I - III/d Ahli Muda Penata Tk I - III/d Penyelia Penata Tk I - III/d Penyelia Penata - III/c Auditor Pertama Penata Muda Tk. I- III/b Auditor Pertama Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Madya Pembina - IV/a Pengawas Pemerintahan Madya Pembina - IV/a Pengawas Pemerintahan Madya Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata - III/c Pengawas Pemerintahan Muda Penata Muda - III/a Pembina Tk.I ( IV/b )

20

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Drs. R WAHYU YUDIANA 19620327 198903 1 007 Drs. YEDI YARTADHI 19620529 199403 1 001 BAGUS SUKMA SUWARNO,S.Sos 19700730 199703 1 002 YUSHERLIANTI,SE 19590514 198203 2 006 ANESIH,SE 19630112 199703 2 002 Drs. YUDI SUDARYA 19630831 198910 1 002 Drs.RIKI PAHDIAR ISKANDAR,Msi 19661215 19902 1 001 ROHMAT,AP 19741011 199311 1 001 Drs. HERI AHMAD BUCHORI, AB 19590825 198903 1 004 R.HENDRAWAN,SE.SH.Msi 19671209 199703 1 002 RIKE IRAWATY,SH 19740115 19901 2 001 SUHERMAN,SP 19620415 199203 1 007 Drs. OSMAN RAHMAN 19601404 198503 1 007 H. DADANG IRIANA,SH.M.Si (IRBAN III) 19620102 198609 1 003 NUNUNG DINCE MINTARSIH,SE 19671011 199603 2 002 ANSELMUS.S,SE.MM 19690421 199003 1 008 TB.M.CHAMDANI S,SH 19621206 198403 1 003 MASDA GINTING,S.Sos 19710618 199403 1 003 MOHAMAD SOBAR 19600419 198603 1 008 Drs. HASANUDIN 19560820 198403 1 004 EVISOLAPIAH,SH 19621231 199103 2 024 NURY IKAWATI,SH 19610821 198603 2 011 Dra, AINETHA KUNRAD,MM 19630501 198909 2 001 MINI RUKMINI.,S.Sos


Auditor Ahli Madya Pembina - IV/a Auditor Ahli Muda Penata Tk I - III/d Auditor Pertama Penata - III/c Auditor Pertama Pena Tk I - III/d Auditor Pertama Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tk I - IV/b Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tk I - IV/b Pengawas Pemerintahan Madya Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata - III/c Pengawas Pemerintahan Muda Penata - III/c Pembina ( IV/a ) Pembina IV/a Auditor Pertama Penata Tk I - III/d Auditor Pertama Penata Tk I - III/d Auditor Pertama Penata Tk I - III/d Auditor Trampil Penata Muda Tk. I- III/b Auditor Pelaksana Lanjutan Penata Muda Tk. I- III/b Pengawas Pemerintahan Madya Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Madya Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Madya Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Madya Pembina - IV/a Pengawas Pemerintahan Muda

21

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

19560702 198003 1 004 ENDANG SUGIONO,SH 19560314 198503 1 005 IMANUDIN,A.Md 197407282 200901 1 003 EDI FARIADI RANGGA,SH 19570210 198603 1 008 Drs. SATRIA MUHARAMSYAH 19640518 199503 1 002 Dra.SUSAN SUPRIHATI 19631212 199202 2 002 LILIS YULIA,SH 19620701 198608 2 010 ASEP SYARIPUDIN,S.IP 19710415 199803 1 008 IIN DARWANI 19610413 198501 2 003 Dra. ATIN SRIYATIN.Msi 19650128 199203 2 005 H.RAHMAT,BA.SIP 19581 008 197910 1 004 Drs. ASEP NURSOLEH 19620126 198903 1 007 EMAN SUHERMAN, SE 19680811 199703 1 005 MUMUH MIPTAHUDIN,SIP 19630311 198503 1 017 IMAM SUSANTO,S.Sos 19610708 198403 1 005 Hj. ROLINAH,S.Sos 19580602 198103 1 008 Drs. TRIS TATANG SUPRIATNA 19630409 199203 1 003 AGUS DUDIYONO,SH 19740426 200901 1 005

Penata - III/ c Pengawas Pemerintahan Muda Penata - III/ c Pengatur ( II/ c ) Pembin Tk I (IV/b ) Auditor Ahli Muda Pembina - IV/a Auditor Pertama Penata Tk I - III/d Auditor Pertama Penata Tk I - III/d Auditor Pertama Penata - III/c Auditor Pelaksana Penata Muda Tk. I- III/b Pengawas Pemerintahan Madya Pembina - IV/a Pengawas Pemerintahan Madya Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Madya Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata Tk I - III/d Pengawas Pemerintahan Muda Penata - III/ c Pengawas Pemerintahan Pertama Penata Muda Tk I - III/b Pengawas Pemerintahan Muda Pembina ( IV/a ) Pengawas Pemerintahan Pertama Penata Muda ( III/a)

2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2011 Inspektorat menyelenggarakan

Kota

Bandung

pengawasan


sebagai pelaksanaan

lembaga urusan

yang dan

22

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk

mampu

berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state). Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandung tahun 2011, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan pemerintahan Kota Bandung dengan mengacu kepada berbagai peraturan perundangan dalam rangka membentuk sistem sehingga memperkecil adanya kesempatan dalam rangka mengurangi tingkat kebocoran anggaran sehingga tujuan mensejahterakan rakyat dapat terwujud. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2009-2013, terdapat 1 (satu) program dalam Misi ke-5 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparansi Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan. Yang dapat digunakan dan selaras


23

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bandung, yaitu: Induk Program Pengawasan Pembangunan Daerah; -

Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah; -

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;

-

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Sasaran program : Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Indikator : Tingkat kinerja pengawasan dan tingkat pelayanan pengaduan masyarakat.

2.4. Evaluasi Pencapaian Kinerja Prioritas Rencana Kerja Inspektorat Kota Bandung Tahun 2011 diarahkan pada

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Program Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan memperhatikan Snapshot


24

Tahun 2011 serta Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2010. Inspektorat Kota Bandung pada tahun 2010 telah melaksanakan 3 (tiga) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana

dengan realisasi baik anggaran

maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut : 1. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 6,001,150,000.00 ; proporsi realisasi anggaran sebesar 87,9 % Indikator programnya adalah : Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, indikator output kegiatannya adalah : - Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler, Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,2 % b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, indikator output kegiatannya adalah : - Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan non reguler.


25

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 44,1 % c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, indikator output kegiatannya adalah : - Sosialisasi undang-undang pengawasan; - Terlaksananya

pemantauan

pendapatan

asli

daerah

penyusunan

laporan

Pemerintah Kota Bandung; - Terlaksananya

bimbingan

teknis

keuangan. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 66,1 % d. Inventarisasi temuan pengawasan, indikator output kegiatannya adalah : - Tersusunnya laporan hasil pra pemutakhiran data. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % e. Tindak

lanjut

hasil

temuan

pengawasan, indikator

output

kegiatannya adalah : Tersusunnya laporan hasil : - Pra pemutakhiran data; - Pemutakhiran data.


26

Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 97,5 % f. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, indikator output kegiatannya adalah : Terlaksananya : - Reviu laporan keuangan; - Rapat pakta integritas; - Rapat koordinasi pengawasan; - Rapat TPTGR - Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Workshop Satuan

Tugas

Sistem Pengendalian

Intern

Pemerintah; - Diagnostic Asessment (DA); - Pelaksanaan Kegiatan. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 79,7 % g. Evaluasi

berkala temuan hasil pengawasan, indikator output

kegiatannya adalah : - Tersusunnya Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS);


27

- Teridentifikasinya Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Dengan anggaran sebesar Rp. 984,423,000.00 ; proporsi realisasi anggaran sebesar 79,7 % Indikator programnya adalah : Tersedianya tenaga pemeriksa yang memenuhi standar pemeriksa. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, indikator output kegiatannya adalah : Tersedianya Sumber Daya Manusia pengawasan dan Jabatan Fungsional Auditor yang profesional dan handal : - Bimbingan teknis Reviu Laporan Keuangan; - Pendidikan dan latihan bidang pengawasan. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 73 % b. Pembinaan

Sumber

Daya

Manusia

Aparat

Pengawasan

Fungsional; indikator output kegiatannya adalah : Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan : RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

28

- Sumber Daya Manusia yang diikutsertakan dalam peningkatan wawasan Aparat Pengawas Fungsional; - Sumber Daya Manusia yang diikutsertakan dalam pembinaan Aparat Pengawas Fungsional. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % c. Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor; indikator output kegiatannya adalah : - Terlaksananya penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Auditor; Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 % 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Dengan anggaran sebesar Rp 125,000,000.00 ; proporsi realisasi anggaran sebesar 100 % Indikator programnya adalah : Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; indikator output kegiatannya adalah : -

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


29

-

Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP);

-

Program Kerja Pemeriksaan (PKP);

-

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

-

Tertatanya arsip hasil pemeriksaan, kepegawaian, surat keluar masuk;

-

Rekapitulasi apel pagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Proporsi

capaian

kegiatan

berdasarkan

realisasi

kegiatan

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

2.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan : Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dalam pencapaian target belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terjadi dikarenakan kegiatan-kegiatan

tersebut

pelaksanaan

kegiatannya.

anggarannya

antara

lain

tidak

dapat

Begitu

pula

seperti

diprediksi dengan

kegiatan

waktu

realisasai

pelatihan

untuk

pengiriman peserta bimbingan teknis/kursus yang diselenggarakan oleh instansi diluar instansi pembina, kegiatan pemeriksaan kasus, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;


30

2. Anggaran perubahan yang realisasi anggarannya sering tidak tepat waktu sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat

direalisasikan

karena

keterbatasan

waktu

dalam

pertanggungjawabannya. Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut : 1. Pagu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan pagu anggaran kegiatan yang diajukan, sehingga kegiatan dan besaran anggaran tersebut tidak mengalami perubahan anggaran karena ketidaksesuaian tersebut; 2. Diharapkan

besaran

Uang

Persediaan

(UP)

prosentasenya

ditingkatkan, sehingga dapat meamberikan kebebasan dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anggaran kegiatannya.

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Bandung UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KINERJA 1. PENINGKATAN KINERJA YANG TELAH DICAPAI 1.1 PELAKSANAAN PEMBERANTASAN

KEBIJAKAN KORUPSI

STRATEGIS BERDASARKAN

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG


31

PERCEPATAN

PEMBERANTASAN

KORUPSI

DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG : a) Membangun

integritas

aparatur

melalui

penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Walikota sampai dengan pejabat struktural dan fungsional serta pemangku jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kota Bandung; b) Menyusun dan merumuskan pembentukan lembaga Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

Percepatan

Pemberantasan

Korupsi

di

Lingkungan Pemerintah kota Bandung sebagaimana diatur

dalam

Keputusan

Walikota

Nomor

:

356/Kep.450. Inspektorat/ 2008; c) Menyusun dan merumuskan Modul Pakta Integritas pemerintah

Kota

Bandung

sebagai

Pedoman

Pelaksanaan Pakta Integritas; d) Membentuk Tim Pemantau Independen yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas; e) Fasilitasi Forum Komite Integritas/Pemantau Independen Tingkat Nasional periode Nopember 2008 s/d Oktober 2009, yang diketuai oleh Walikota Bandung; f) Fasilitasi pembentukan Forum Pakta Integritas Jawa Barat, yang pembentukannya terhitung mulai tanggal 23 Desember 2009 s/d Sekarang yang diketuai oleh Walikota Bandung; g) Fasilitasi penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2013


32

1.2 PENATAAN

DAN

KELEMBAGAAN

PENINGKATAN

INSPEKTORAT

EFEKTIVITAS

KOTA

BANDUNG

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : a) Memberikan kontribusi usulan rancangan kelembagaan Inspektorat Kota Bandung ke Departemen Dalam Negeri c.q. IrJen Depdagri untuk mempertahankan keberadaan jabatan struktural Pembantu

eselon IVa di bawah Inspektur

yang

direalisasikan

dengan

terbitnya

Permendagri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota yang substansinya sesuai dengan usulan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kota Bandung; b) Bersama-sama merumuskan

dengan untuk

DPRD

penetapan

Kota

Bandung

Peraturan

Daerah

kelembagaan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Daerah

No.

11

Tahun

2007

Tentang

Pembentukan dan susunan Organisasi Inspektorat kota Bandung yang merupakan pembentukan Kelembagaan Inspektorat pertama di seluruh Indonesia.

1.3 PENATAAN KUANTITAS

DAN

PENINGKATAN

SUMBER

DAYA

KUALITAS MANUSIA

DAN (SDM)

APARATUR INSPEKTORAT : a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan tenaga pemeriksa melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat; RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

33

b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik bagi Auditor dan Tenaga Pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kota Bandung.

1.4 PENINGKATAN

ANGGARAN

INSPEKTORAT

KOTA

BANDUNG SEBAGAI SKPD KHUSUS : a) Peningkatan Pejabat

Tunjangan

Fungsional

Kelangkaan Auditor

Profesi

melalui

bagi

kebijakan

Remunerasi berupa tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS; b) Peningkatan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

penunjang pengawasan; c) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

Kepala

Daerah; e) Peningkatan

alokasi

penyempurnaan pengawasan

biaya

kebijakan

melalui

untuk

penataan

sistem

penyusunan

dan dan

dan

prosedur perumusan

Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP); f) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif untuk fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pakta Integritas; g) Peningkatan

alokasi

biaya

Tindak

Lanjut

Hasil

Pengawasan baik Internal maupun eksternal; h) Peningkatan

Manajemen

Mutu

Pengawasan

yang

berstandar ISO 9001 : 2000 RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

34

1.5 KONTRIBUSI REVITALISASI

TERHADAP TINDAK

PELAKSANA-AN LANJUT

PERCEPATAN

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK KOTA BANDUNG a. Menyusun

Sistem

dan

Prosedur

Penanganan

Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam Program Reformasi Birokrasi; b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi : - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang; - Hambatan dalam pelayanan masyarakat; - Pengaduan

tentang

tindak

Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme (KKN); - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

2. PENINGKATAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI a) Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Bandung 2009-2013 Berdasarkan Peraturan Walikota No.; b) Mengimplementasikan program Islands of Integrity menuju terwujudnya wilayah bebas korupsi; c) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;


35

d) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); e) Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009; f) Membangun kegiatan pemantauan Sistem Pengawasan Daerah

yang

berbasis

Teknologi

Informasi

(TI)

yang

transparan dan akuntabel meliputi : 1. Online Sistem Internal Pengawasan Daerah, yang terdiri dari : a. Hasil Pengawasan Reguler; b. Hasil Pemeriksaan khusus; c. Hasil Pemeriksaan Tertentu; d. Penangaanan Pengaduan Masyarakat; e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.

2. Website Sistem Informasi dan Partisipasi : a. Pengaduan masyarakat; b. Tindak

lanjut

hasil

penanganan

pengaduan

masyarakat. g) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah

Daerah

(P2UPD)

dan

auditor

melalui

pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi : I

=

I N T E G R I T A S

N

=

N O R M A T I F

S

= S O L U S I


36

P

= P R O F E S I O N A L

E

= E F E K T I F dan E F I S I EN

K = K O N S I S T E N T

= T U N T A S

O = O B Y E K T I F R = R E S P O N S I F A = A N T I S I P A T I F T

= T E R P E R C A Y A

h) Pengembangan

Manajemen

Mutu

Pengawasan

yang

berstandar ISO 9001 : 2000 di lingkungan Inspektorat yang lebih komprehensif; i) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang

pelaksanaan

pengawasan,

sarana

mobilitas

pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif; j) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk : 1. Tunjangan kelangkaan profesi; 2. Satuan biaya khusus bagi pengawasan; 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan; 4. Penanganan pengaduan; 5. Pemeriksaan

dengan

tujuan

tertentu

atau

atas

permintaan.


37


38

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.6 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 332 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Inspektorat

Kota

menyelenggarakan

Bandung

pengawasan

sebagai pelaksanaan

lembaga urusan

yang dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance)

maupun

pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat


39

memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2009-2013, terdapat 1 (satu) program dalam Misi ke-5 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparansi Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan. Yang dapat digunakan dan selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bandung, yaitu: Induk Program Pengawasan Pembangunan Daerah; - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah; - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Sasaran program : Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Indikator

:

Tingkat

kinerja pengawasan

dan

tingkat pelayanan

pengaduan masyarakat.


40

3.7 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah 1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) : a. Masih Kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP); b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan; c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina (Depdagri). 2. SARANA PRASARANA : a. Masih

belum

memadainya

perangkat

pendukung

teknologi

informasi penunjang pelaksanaan pengawasan; b. Masih

belum

memadainya

sarana

mobilitas

pelaksanaan

pengawasan; c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif. 3. ANGGARAN : Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari

APBD

Kota

Bandung

sesuai

kebijakan

penagawasan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri.

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan 1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat dan BPK-RI; 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

41

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA); 3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk optimalisasi : a. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI; c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis; d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal; e. Membangun Sistem Pengendalian Intern. 4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan Daftar Materi Pengawasan (DMP); 5. Mengajukan ke Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk pelaksanaan Inpassing dan Diklat kompetensi khusus bagi P2UPD; 6. Mengikutsertakan Bimbingan teknis teknologi Informasi bagi tenaga pemeriksa

untuk

persiapan

pelaksanaan

Sistem

Informasi

Pengawasan Daerah (SIMWASDA) sesuai dengan kemampuan anggaran; 7. Merumuskan perencanaan kebutuhan sarana penunjang teknologi informasi untuk persiapan pelaksanaan SIMWASDA; 8. Mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengoptimalkan status kepemilikan lahan dan gedung Inspektorat Kota Bandung di Jalan Tera No. 20 Bandung; 9. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Bandung; 10. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang


42

didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2009-2013

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah: 1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara 2009-2013; 2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2009 hingga tahun 2013; 3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005

tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya: 1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi


43

dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. 2. Terjalinnya

koordinasi

antar

aparat

penegak

hukum

untuk

menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. 3. Terjalinnya

koordinasi

antara

aparat

pengawasan

fungsional

pemerintah baik intern maupun ekstern. 4. Terciptanya

pengertian

dan

kemitraan

dengan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan manfaat pembinaan dan pengawasan. 5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.


44

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA BANDUNG Visi Inspektorat Kota Bandung adalah: “Penyelenggaraan BERMARTABAT

Pemerintahan melalui

Daerah

Pengawasan

Kota yang

Bandung

yang

Profesional

dan

Bertanggungjawab” Misi Inspektorat Kota Bandung adalah: 1. Melakukan

pengawasan

atas

pelaksanaan

urusan

dan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 2. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) melalui optimalisasi fungsi pengawasan. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT KOTA BANDUNG 4.2.1 Tujuan Untuk

mewujudkan

hasil

yang

akan

dicapai

selama

periode

perencanaan, Inspektorat Kota Bandung merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu : 4.2.1.1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4.2.1.1

Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam


45

rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

4.2.2 SASARAN Perumusan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada masingmasing tahun dan indikator sasarannya, terdiri dari: 4.2.2.1

Meningkatnya

kualitas

hasil

pengawasan

yang

dapat

mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; Indikator sasaran:  Cakupan pemeriksaan reguler (%).  Cakupan evaluasi kinerja/LAKIP (%).  Jumlah

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

yang

diterbitkan

(Dokumen).  Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (%).  Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat (%). 4.2.2.2

Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah dan sarana penunjang operasional dalam meningkatkan kualitas pengawasan; Indikator sasaran:  Persentase pengawas lulus sertifikasi (%).


46

 Jumlah aparat pengawas dan aparat penunjang pengawasan yang mengikuti diklat dan bimtek penunjang pelaksanaan pengawasan (Orang).  Jumlah aparat pengawas dan aparat penunjang pengawasan yang mengikuti pembinaan jasmani dan rohani (Orang).  Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional (%). 4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG 4.3.1 STRATEGI 4.3.1.1 Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, bertanggung-jawab, komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan; 4.3.1.2

Terjalinnya hubungan/kerjasama yang baik antar pejabat pengawas pemerintah sehingga terbentuk satu kesatuan aparat pengawas yang handal, dan memiliki norma dan kode etik pengawasan;

4.3.1.3

Tersusunnya sistem pengawasan yang terarah dan terukur

sesuai

undangan

di

dengan bidang

peraturan

pengawasan

perundangyang

telah

ditetapkan;


47

4.3.1.4

Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan SKPD di

lingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung

akan

manfaat pembinaan dan pengawasan; 4.3.1.5

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

4.3.2 KEBIJAKAN 4.3.2.1

Pelaksanaan pengawasan memperhatikan prioritas yaitu

terhadap

objek-objek

pemeriksaan

yang

strategis dan dianggap rawan antara lain SKPD penghasil PAD dan SKPD yang mengelola asset dan kekayaan daerah; 4.3.2.2

Pengawasan

atas

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

urusan

diarahkan

dalam

rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan; 4.3.2.3

Pengawasan

terhadap

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan Kepala Daerah diarahkan dalam rangka menilai keselarasan peraturan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;


48

4.3.2.4

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

(APBD)

diarahkan

terhadap

Pemeriksaan Keuangan dan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah; 4.3.2.5

Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;

4.3.2.6

Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;

4.3.2.7

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan berbasis komputer;

4.3.2.8

Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas;

4.3.2.9

Peningkatan kualitas SDM Inspektorat melalui Diklat dan Bimbingan Teknis;

4.3.2.10 Ikut serta dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional eksternal.


49

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 RENCANA PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan pada Bab IV, dilakukan dengan menetapkan program-program yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2009-2013, terdapat 1 (satu) program dalam Misi ke-5 yang dapat digunakan dan selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bandung, yaitu : Program Pengawasan Pembangunan Daerah. Selain program tersebut di atas, terdapat program yang bersifat penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung, meliputi: 1. Program administrasi perkantoran. 2. Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana

pendukung

operasional. 3. Program peningkatan disiplin aparatur.

5.2. KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


50

Kegiatan-kegiatan

yang selaras dengan program yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung digambarkan sebagai berikut :

NO .

PROGRAM

KEGIATAN

1 1.

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan 12.Penyediaan Makanan dan Minuman 13.Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. 2. 3. 4. 5. 6.


Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

51

NO .

PROGRAM

KEGIATAN

1 3.

2 Peningkatan Disiplin Aparatur

3 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan beserta Perlengkapannya 3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu beserta Perlengkapannya

4.

Pengawasan Pembangunan Daerah.

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 4. Inventarisasi Temuan Pengawasan 5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 6. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif 7. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

5.

Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

1. Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional 3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 4. Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistim dan Prosedur Pengawasan 5. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kelompok sasaran kegiatan-kegiatan Inspektorat Kota Bandung berdasarkan kelompok program sebagai berikut: Program

Kelompok Sasaran

1. Pelayanan administrasi perkantoran.

Pegawai Inspektorat Kota Bandung.

2. Peningkatan sarana prasarana.


3. Peningkatan disiplin aparatur.



52

4. Pengawasan pembangunan daerah.

Seluruh SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan Inspektorat Kota Bandung.

5. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur.



53

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Dalam

dokumen

Rencana

Strategis

ini,

sasaran

pertama

“Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme” dengan 4 (empat) indikator yang mengacu pada RPJMD. Indikator sasaran Rencana Stratejik Inspektorat Kota Bandung meliputi:  Cakupan pemeriksaan reguler (%).  Cakupan evaluasi kinerja/LAKIP (%).  Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan (Dokumen).  Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan (%).  Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat (%). Indikator tersebut selaras dengan sasaran program “Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dengan indikator yang meliputi:  Tingkat kinerja pengawasan (%).  Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat (%). Untuk melihat tingkat kinerja pengawasan, harus dilihat dari cakupan pemeriksaan reguler, cakupan evaluasi kinerja, dan persentase tindak lanjut RENSTRA INSPEKTORAT 2009-2013

54

temuan pemeriksaan. Sedangkan untuk mengukur kinerja pelayanan pengaduan masyarakat, harus dilihat dari tindak lanjut/tanggapan atas pengaduan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandung yang harus diklarifikasi oleh Inspektorat Kota Bandung.


55

BAB I. berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan

Recommend Documents