BAB I BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, yaitu dengan telah menetapkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Penetapan Undang-Undang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal universal coverage di mana semua warga berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan program jaminan sosial yang menjadi prioritas untuk diimplementasikan, karena hingga saat ini pemerintah belum mampu mewujudkan tercapainya cakupan peserta program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia (universal coverage) (Mukti & Moertjahjo, 2010). Hal ini berdasarkan data bahwa sekitar 37% (87 juta) dari penduduk Indonesia belum memiliki atau tercover asuransi/ jaminan kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari UU No 40 Tahun 2004, dikeluarkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), BPJS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS bidang kesehatan harus sudah berjalan 1 Januari 2014 . PT Askes yang ditetapkan sebagai BPJS 1 berfungsi menjalankan program jaminan kesehatan secara nasional. Dalam pasal 60 UU BPJS dijelaskan bahwa setelah beroperasinya BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
masyarakat; Kementerian
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
1
2
Pada saat ini tampak fakta bahwa paket manfaat jaminan kesehatan yang berlaku bagi semua program jaminan kesehatan masyarakat sama, yaitu komprehensif dengan perbedaan terletak pada jenis fasilitas yang digunakan peserta, prosedur, proses mendapatkan pelayananan, kelas perawatan, cara membayar dan besaran biaya penggantian biaya medis. Variasi perbedaan ini menunjukkan deskriminasi yang seharusnya tidak terjadi di Negara Indonesia. Variasi ini perlu dikoreksi sesuai amanat UU SJSN (Thabrany, 2011). Terlepas dari jenis program jaminan kesehatan, pendanaan yang cukup dan berkesinambungan adalah satu-satunya kunci sukses keberhasilan pelaksanaan program. Disisi lain program pembiayaan dalam hal penentuan besaran biaya merupakan bagian tersulit dalam manajemen jaminan/asuransi, terlebih lagi pada program universal coverage yang baru akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2014. PT Askes (Persero) yang nantinya sebagai penyelenggara BPJS Kesehatan harus membantu pemerintah mempersiapkan skenario pembiayaan, yaitu menentukan besaran iuran. Besaran iuran dalam skenario SJSN terdiri dari dua pola iuran, yaitu prosentase upah untuk sektor formal dan besaran nominal untuk sector informal. Kedua iuran tersebut harus berada pada nilai nominal aktuaria yang setara, agar terjadi keadilan dan tidak terjadi subsidi yang ekstrim dari sector formal dan sector informal. Untuk penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar oleh pemerintah perhitungan iuran berbasis pada nilai estimasi per orang atau per keluarga (Thabrany, 2011). Untuk menentukan besaran iuran pada nilai nominal akturia yang setara harus dilakukan perhitungan iuran. Dalam rangka persiapan implementasi UU BPJS, maka perhitungan iuran dapat mengambil data klaim pengalaman PT Askes (Persero), PT. Jamsostek (Persero), dan program Jamkesmas yang secara garis besar memiliki paket manfaat relatif sama. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan analisa kecukupan besaran iuran melalui perhitungan besaran iuran atau besaran premi dari masingmasing program jaminan tersebut di atas dan dalam penelitian ini peneliti akan
2
3
mengambil analisa kecukupan besaran iuran berdasar penerimaan besaran iuran pada program jaminan PT Askes (Persero). Saat ini peserta Askes (Persero) wajib membayar iuran setiap bulan yang besarnya serta tata cara pemungutannya ditetapkan dengan keputusan presiden. Besarnya iuran yang ditetapkan Kepres No. 69/1991 adalah 2% dari gaji pokok pegawai negeri. Pemerintah sebagai majikan mulai ikut membayar iuran yang besarnya sama, yaitu 2% dari gaji pokok pegawai. Kewajiban pemerintah tersebut ditetapkan dengan PP No. 28/2003. Pertumbuhan jumlah penerimaan iuran dan realisasi biaya klaim layanan kesehatan peserta PT Askes (Persero) dapat disajikan sebagai sebagai berikut : Tabel 1. Pertumbuhan penerimaan iuran dan realisasi biaya pelayanan kesehatan Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
Penerimaa n Iuran
Prosentas e
Realisasi Biaya Pelkes
Prosentas e
Jumlah Peserta
PMP M
Iuran (Milyar)
Kenaikan Iuran
Pelkes (Milyar)
Kenaikan Biaya Pelkes
(Jiwa)
(Rp)
14,576,900 14,177,926 16,313,452 16,559,025 16,482,331
24,658 33,048 35,058 39,784 46,731
4,313,311 5,622,610 6,863,010 7,905,340 9,242,910
‐ 3,388,340 30 3,661,970 22 4,433,110 15 6,067,590 17 7,538,760
8 21 37 24
Laporan Tahunan PT Askes (Persero) Tahun 2012
Berdasarkan data diatas dapat disampaikan bahwa trend pertumbuhan iuran peserta menurun, sedangkan trend pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan meningkat. Padahal berdasarkan perhitungan besaran iuran, asumsi kenaikan gaji dan inflasi biaya pengobatan. Jika iuran dinyatakan dalam bentuk prosentase, maka kenaikan gaji dalam realisasi seharusnya lebih tinggi dari kenaikan biaya pelayanan kesehatan (Thabrany, 2011). Dari data diatas dapat disampaikan permasalahan yang muncul, yaitu kenaikan gaji pokok pegawai tidak mengikuti 3
4
perubahan biaya kesehatan dan obat, bahkan kenaikan tersebut tidak dapat ditentukan periodenya. Masalah utama penerimaan iuran peserta PT Askes (Persero) adalah kecilnya gaji pokok pegawai negeri sipil dibanding penerimaan gaji (take home income) pegawai, yang menyebabkan juga rendahnya iuran yang diterima karena besarnya iuran hanya diperhitungkan dari gaji pokok. Untuk itulah peneliti akan melakukan analisa kecukupan besaran iuran peserta program jaminan kesehatan PT Askes (Persero) dan proyeksi biaya berdasar data klaim tahun 2011.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan
uraian
penelitian
tersebut,
maka
dapat
dirumuskan
suatu
yaitu bagaimana analisa kecukupan besaran iuran
berdasar penerimaan iuran peserta program jaminan kesehatan PT Askes bila dihitung sesuai perhitungan iuran/premi secara aktuaria ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menghitung besaran iuran program jaminan kesehatan PT Askes (Persero) sesuai pendekatan perhitungan aktuaria berdasar data klaim PT Askes (Persero) tahun 2011. 2. Untuk mengetahui kecukupan besaran iuran peserta program jaminan kesehatan PT Askes (Persero) masing-masing propinsi di seluruh wilayah Indonesia berdasar data Askes tahun 2011.
4
5
D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai masukan mengenai besaran iuran atau perhitungan premi peserta program jaminan kesehatan berdasar perhitungan secara aktuaria dan mengetahui kecukupan biaya pelayanan kesehatan. 2. Bagi peneliti memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis penghitungan biaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pembiayaan. 3. Hasil
penelitian
pengetahuan dan
ini
diharapkan
dapat
memperkaya
khasanah
ilmu
merupakan salah satu bahan bacaan bagi peneliti
dikemudian hari. 4. Dapat memberikan masukan bagi peneliti berikutnya tentang analisis pembiayaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
E. Keaslian Penelitian
1. Penelitian yang dilakukan oleh Arih Diyaning Intiasasri (2008) Penetapan paket pelayanan kesehatan dan perhitungan premi program pemeliharaan kesehatan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman tahun 2007; Studi Kasus pada Poliklinik kesehatan mhasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Penelitian ini difokuskan pada penetapan paket dan perhitungan premi bagi jaminan kesehatan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Persamaan penelitian adalah pada pehitungan premi atau besaran iuran. Perbedaan penelitian ini adalah dilakukan penetapan paket pelayanan. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Julita MA, Trisnantoro L, Murti B. (2000) Evaluasi Pembiayaan Program JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kota Medan. mengevaluasi pembiayaan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) di Kotamadya Medan. Penelitian ini difokuskan pada kajian kecukupan premi JPKM, peran kontribusi masyarakat, dan perkiraan premi yang sesuai dengan besaran tarif pelayanan kesehatan
5
6
milik pemerintah Kotamdya Medan. Persamaan penelitian ini adalah focus pada perhitungan premi.
Perbedaan penelitian
ini
adalah dasarnya
menggunakan penghitungan premi berdasarkan tarif yang sudah ada, yaitu tarif yang ditetapkan berdasarkan Perda.
6
