BAB I ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEBAYORAN BARU
1. Latar Belakang Pajak sejak dahulu sudah dilaksanakan oleh setiap negara yang pada saat itu dinamakan sebagai pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya dan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi “upeti” yang sifatnya paksaan, dalam arti rakyat wajib membayarkannya dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh negara secara sepihak, pada saat itu ketentuan akan pajak belum berdasarkan undang-undang negara. Sejalan dengan perkembangan yang ada, pihak yang dipungut oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajibaan kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayan negara dan pembangunan nasional. Tanggapan masyarakat sekarang ini terhadap pajak masih saja negatif sehingga banyak masyarakat atau wajib pajak, baik wajib pajak perseorangan ataupun badan berusaha menghindar atau membuat agar besarnya jumlah pajak yang terhutang menjadi kecil sedangkan laba yang dimiliki maksimal. Untuk mengetahui besarnya pajak yang harus di setor oleh Perum Pegadaian ke kas negara khususnya PPh pasal 21, maka Perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu besarnya PPh pasal 21 yang terhutang atas penghasilan yang dimiliki oleh setiap karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan
14
yang berlaku. Salah satu upaya perusahaan dalam pembayaran pajak yang terhutang adalah perusahaan berusaha memperkecil atau mengefisiensikan biaya dengan mengendalikan pajaknya agar biaya perusahaan lebih minimal, karena pada hakikatnya pajak akan dapat mengatur dengan baik apabila wajib pajak mengetahui dan memahami dengan benar ketentuan peraturan apabila perundang-undangan perpajakan dan perkembangan serta perubahannya. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif, saat berguna bagi perusahaan sehingga diperlukan adanya suatu perencanaan pajak (tax planning) untuk membuat suatu perencanaan agar jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi minimal tanpa harus melangar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan perencanaan pajak (tax planning) maka wajib pajak dapat memperkecil beban biaya pajak atau pajak terhutang. Perum Pegadaian adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak. Alasan penulis memilih Perum Pegadaian sebagai obyek penelitian karena penulis berpendapat, lembaga yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah ijon, praktek riba, pegadaian gelap dan praktek pinjaman gelap lainnya ini merupakan obyek pajak yang sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana sistem pajak yang ada di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau sebaliknya dan bagaimana dengan perencanaan pajaknya apakah sudah tepat atau sebaliknya. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani wajib pajak diperlukannya perencanaan pajak untuk meminimalisasi pajaknya. Dengan maksud agar perusahaan dapat lebih meningkatkan 15
efisiensi dan efektivitas dana yang ada dengan cara meningkatkan kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakkan yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan
uraian
tersebut
maka
penulis
memilih
judul
“ANALISIS
PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEBAYORAN BARU”
2. Ruang Lingkup Penelitian Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini menitikberatkan pada perencanaan pajak PPh pasal 21 pada Perum Pegadaian, khususnya pada cabang Kebayoran Baru apakah dapat meminimaliskan beban pajaknya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada perlakuan, penghitungan, dan perencanaan pajak PPh pasal 21 atas pajak yang ditanggung oleh perusahaan (pemberi kerja) menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.545/PJ/2000 yang sebagaimana telah dirubah menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No.15/PJ/2006, tanggal 23 Pebuari 2006.
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar pada Perum Pegadaian, 2. Untuk memberikan alternatif perencanaan pajak yang belum dapat dimanfaatkan perusahaan, 3. Untuk memberikan saran-saran bagi perusahaan untuk peningkatan pelaksanaan pajak,
16
4. Untuk memastikan apakah Perum Pegadaian telah menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada Direktorat Jendral Pajak. Manfaat perencanaan pajak PPh pasal 21 Perum Pegadaian adalah : 1. Mendapatkan uraian yang jelas tentang pentingnya perencanaan pajak pada perusahaan dan bagaimana cara melakukan perencanaan pajak yang tidak keluar dari bingkai peraturan perpajakan. 2. Sebagai bahan masukan bagi Pegadaian untuk dapat mengefisienkan PPh 21 dengan melaksanakan perencanaan pajak atas PPh 21 yang baik dan benar.
4. Metodologi Penelitian Dalam menggambarkan keadaan sistem perusahaan yang sedang berjalan sekarang, dilakukan metode deskripsi analisis, sedangkan dalam pencarian dan pengumpulan data untuk bahan perbandingan digunakan metode : 1. Kepustakaan Dilakukan dengan mencari informasi yang berkaitan dengan topik skripsi dari studi kepustakaan yang ada, dengan mempelajari buku-buku maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan dasar pembahasan penelitian, dengan tujuan dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang ada. 2. Observasi (Observation) Melakukan penelitian langsung pada Perum Pegadaian untuk memperoleh data yang lebih aktual dan mengetahui lebih rinci mengenai sistem perpajakan Perum Pegadaian dan permasalahannya.
17
3. Dokumentasi (Documentation) Melakukan penelitian dengan mengumpulkan bukti dan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti : Daftar Slip Gaji karyawan, Formulir 1721 SPT PPh pasal 21, Daftar karyawan, Laporan keuangan Perum Pegadaian cabang Kebayoran Baru.
5. Sistematika Pembahasan Pada sistematika penulisan ini akan memberikan gambaran umum kepada pembaca maupun penulis sendiri dalam memahami isi skripsi ini. Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, terdiri dari : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan memberikan gambaran mengenai skripsi ini.
BAB II
LANDASAN TEORI Bab ini berisi mengenai landasan teori yang menjadi pegangan masalah yang akan diuraikan. Bab ini terdiri dari uraian penjelasan mengenai Pajak, Perencanaan Pajak, Undang-undang perpajakan dan teori lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
BAB III
DATA PERUSAHAAN Pada bab ini dibahas mengenai data-data yang telah dikumpulkan seperti sejarah serta jenis kegiatan dan operasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian, serta 18
kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu juga memberikan laporan keuangan perusahaan tahun 2005. BAB IV
ANALISI PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PERUM PEGADAIAN CABANG KEBAYORAN BARU Bab ini berisi tentang pelaksaan perencanan pajak pada Perum Pegadaian cabang Kebayoran Baru. Penulis mencoba memberikan gambaran tentang pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Perum Pegadaian cabang Kebayoran Baru dan memaparkan masalah-masalah yang sekiranya dapat diselesaikan berdasarkan kentuan pajak yang berlaku.
BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN Pada bab terakhir ini berisi simpulan dari analisis dan perencanaan pajak yang telah dilakukan, serta saran-saran yang kiranya dapat digunakan untuk membantu perusahaan dimasa yang akan datang.
19
