BAB IV. EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) CABANG LAMPUNG TENGAH

BAB IV EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) CABANG LAMPUNG TENGAH

IV.I

Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT Gunung Madu Plantations (GMP) Cabang Lampung Tengah Berdasarkan Undang-undang PPh No. 17 tahun 2000 dan Keputusan Dirjen

Pajak No. KEP-545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No 15/PJ/2006, bahwa setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas PPh karyawannya. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium, upah harian, upah mingguan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri. PPh yang dihitung, dipotong, disetor dan dilaporkan tersebut, pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 dalam satu tahun pajak. Apabila jumlah PPh yang terutangnya lebih besar dari jumlah PPh yang telah disetorkan, maka perusahaan harus membayar kekurangan setor tersebut. Tidak selalu perhitungan yang dilakukan oleh pemberi kerja itu sudah sesuai dengan Undang-undang PPh No 17 tahun 2000 dan keputusan Dirjen Pajak No. KEP/545/PJ/2000, mungkin saja dikarenakan ketidaktelitian dalam memasukkan data keuangan dan tidak melakukan pembaharuan data karyawan mengenai status dan jumlah tanggungan untuk perhitungan PPh pasal 21. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan, maka akibat dari kesalahan tersebut akan 79

merugikan pemberi kerja sebagai pihak yang melakukan kewajiban perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 karyawannya. Berdasarkan SPT Tahunan PPh pasal 21 tahun pajak 2005, PT GMP cabang Lampung Tengah memiliki 7.245 orang karyawan yang terdiri dari 1.804 orang karyawan tetap dan 5.441 orang karyawan harian lepas. Dari 1.804 orang karyawan tetap tersebut, hanya 1.515 orang yang memiliki NPWP. Jumlah penghasilan bruto karyawan perusahaan adalah Rp 98.176.338.700,- dengan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp 4.338.637.216,- dan PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp 46.057.804,- maka jumlah PPh pasal 21 yang harus disetor oleh PT GMP cabang Lampung Tengah sebesar Rp 4.292.579.412,-. Selama tahun berjalan perusahaan telah membayar PPh pasal 21 sebesar Rp 2.284.543.576,- sehingga PT GMP cabang Lampung Tengah memiliki PPh pasal 21 kurang setor sebesar Rp 2.008.035.836,-. PPh pasal 21 dikenakan kepada seluruh karyawan perusahaan baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Berikut adalah daftar karyawan PT GMP cabang Lampung Tengah yang masih harus dievaluasi berkaitan dengan penerapan perhitungan PPh pasal 21. Tabel IV.1 NO

Daftar Sampel Karyawan PT GMP cabang Lampung Tengah NAMA

SEBELUM EVALUASI

SESUDAH EVALUASI

STATUS

STATUS

1

Sutarto

K/2

Peg.Tetap

K/2

Peg.Tetap

2

Alexander Kesaulya

K/2

Peg.Tetap

K/2

Peg.Tetap

3

Koko Widyaatmoko

K/0

Peg. tetap

K/0

Peg. Tetap

4

Gunamarwan

K/1

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

5

Trimanto

K/1

Peg.Tetap

K/0

Peg.Tetap

80

6

Meizikri Bachtiar

K/1

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

7

Heri Purwoko

K/2

Peg.Tetap

K/2

Peg.Tetap

8

Kridoyono

K/1

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

9

Herman Riyanto

K/2

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

10

Affandi

K/2

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

11

Yuliastono

K/2

Peg.Tetap

K/2

Peg.Tetap

12

Tri A. Suranto

K/3

Peg.Tetap

K/3

Peg.Tetap

13

Brotocahyono

K/1

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

14

Asep Tatang

K/1

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

15

Dwi Witrianto

K/2

Peg.Tetap

K/2

Peg.Tetap

16

Sutrisno

K/1

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

17

Widarto

K/2

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

18

Mulyono

K/2

Peg.Tetap

K/2

Peg.Tetap

19

Suwarno

K/2

Peg.Tetap

K/2

Peg.Tetap

20

Totok M

K/1

Peg.Tetap

K/1

Peg.Tetap

21

Sukar

K/2

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

22

Robingin EP

K/1

Peg. Tetap

K/1

Peg.Tetap

23

Maryono

K/1

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

24

Suhartono

K/1

Peg. Tetap

K/1

Peg. Tetap

25

Edy Marjuki

K/3

Peg. Tetap

K/3

Peg.Tdk Tetap

26

Nuryanto

K/1

Peg. Tetap

K/1

Peg.Tdk Tetap

27

Agus Kurnia

K/1

Peg. Tetap

K/1

Peg.Tdk Tetap

28

Ispandi

K/2

Peg. Tetap

K/2

Peg.Tdk Tetap

29

Sunarso

K/2

Peg. Tetap

K/2

Peg.Tdk Tetap

30

Suranto

K/3

Peg. Tetap

K/3

Peg. Tetap

31

Ansori

K/1

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

32

Y Sukadi

K/2

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

81

33

Amran AG

K/1

Peg. Tetap

K/1

Peg. Tetap

34

Baihaki

K/3

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

35

Hendrik S

K/1

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

36

Ichwanto

K/2

Peg. Tetap

K/1

Peg. Tetap

37

Sariman AT

K/2

Peg. Tetap

K/3

Peg.Tdk Tetap

38

Suparlan

K/3

Peg. Tetap

K/3

Peg. Tetap

39

Mulyadi

K/2

Peg. Tetap

K/2

Peg. Tetap

40

Fauzan

K/3

Peg. Tetap

K/3

Peg. Tetap

41

Subarjo

K/1

Peg. Harian Lepas

K/1

Peg. Harian Lepas

42

Subandi

K/2

Peg. Harian Lepas

K/2

Peg. Harian Lepas

43

Mujiman

K/1

Peg. Harian Lepas

K/1

Peg. Harian Lepas

Berikut ini merupakan kondisi-kondisi yang perlu dievaluasi dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 pada PT GMP cabang Lampung Tengah. Hal-hal yang masih harus dievaluasi berkaitan dengan : 1.

Evaluasi mengenai status Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap data karyawan yang diperoleh

dari perusahaan berupa surat pemberitahuan (SPT) 1721 tahunan, surat kontrak, surat pengangkatan karyawan, kartu keluarga (KK), KTP, dan data lain milik karyawan mengenai status, serta wawancara langsung kepada karyawan, ditemukan adanya kesalahan mengenai status untuk perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang disebabkan tidak dilakukannya pembaharuan data karyawan oleh perusahaan. Berikut merupakan perhitungan PPh pasal 21 beberapa karyawan sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi : 1.

Herman Priyanto (laki-laki) adalah Kepala Divisi Mill&Boiler memiliki NPWP 07.333.444.3.321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap,

82

berstatus kawin dan memiliki 2 anak (K/2). Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan informasi bahwa pada bulan September 2004 anak perempuannya sudah menikah, sehingga jumlah tanggungan Herman seharusnya adalah 1 anak ( K/1 ). Maka perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun bekerja adalah : Tabel IV.2

No

Keterangan

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

93,044,874

93,044,874

2

Tunjangan PPh

28,261,673

28,261,673

3

Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb

66,992,310

66,992,310

4

Premi Asuransi

1,904,442

1,904,442

5

Jumlah

190,203,300

190,203,300

6

Bonus,Jasa Produksi,dan THR

27,282,079

27,282,079

7

Jumlah penghasilan bruto

217,485,379

217,485,379

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9

Iuran Pensiun, Iuran THT

6,922,539

6,922,539

10

Jumlah Pengurangan

8,218,539

8,218,539

C

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

11

Jumlah Penghasilan Neto

209,266,840

209,266,840

12

PTKP Setahun : 12,000,000

12,000,000

1,200,000

1,200,000

WP Tambahan Kawin

83

Tambahan 2 anak

2,400,000

Tambahan 1 anak

1,200,000

PTKP

15,600,000

14,400,000

13

PKP SETAHUN

193,666,840

194,866,000

14

PPh Pasal 21 Atas PKP Setahun : 5% x 25,000,000,-

1,250,000

1,250,000

10%x 25,000,000,-

2,500,000

2,500,000

15%x 50,000,000,-

7,500,000

7,500,000

25%x 93,666,840,-

23,416,710

25%x 94,866,000,15

2.

-

PPh Pasal 21 Terutang

23,716,500 34,666,710

34,966,500

Ansori (laki-laki) adalah Supervisor I memiliki NPWP 07.334.147.1-321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 1 anak (K/1). Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan informasi bahwa sebenarnya ibu mertua Ansori sudah ikut tinggal bersamanya sejak akhir bulan Juli 2004, sehingga jumlah tanggungannya yang sebenarnya untuk tahun 2005 adalah 2 orang (K/2). Maka perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Ansori bekerja adalah : Tabel IV.3

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

18,886,800

18,886,800

1,248,663

1,248,663

84

3


15,083,500

15,083,500

4

Premi Asuransi

277,947

277,947

5

Jumlah

35,496,910

35,496,910

6


10,655,350

10,655,350

7


46,152,260

46,152,260

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


1,222,500

1,222,500

10

Jumlah Pengurangan

2,518,500

2,518,500

C


11


43,633,760

43,633,760

12


12,000,000

1,200,000

1,200,000

WP Tambahan Kawin Tambahan 2 anak Tambahan 1 anak PTKP

2,400,000 1,200,000 14,400,000

15,600,000

29,233,760

28,033,000

5% x 25,000,000,-

1,250,000

1,250,000

10% x 4,233,760,-

423,376

13

PKP Setahun

14

PPh Pasal 21 Atas PKP Setahun :

10% x 3,033,000,15

3.


303,300 1,673,376

1,553,300

Widarto (laki-laki) adalah Asisten Kepala Unit Sekretariat memiliki NPWP 07.333.365.0.321.000, dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 2 anak (K/2). Setelah dilakukan evaluasi melalui

85

wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan informasi bahwa anaknya yang sedang menjalani pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang, sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri melalui bisnis multilevel marketing yang sedang dijalaninya di Semarang. Jadi jumlah tanggungan Widarto seharusnya adalah 1 anak (K/1). Maka perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Widarto bekerja adalah : Tabel IV.4

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


4

Premi Asuransi

5

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

46,100,620

46,100,620

6,979,595

6,979,595

33,192,447

33,192,447

943,587

943,587

Jumlah

87,216,249

87,216,249

6


20,064,617

20,064,617

7


107,280,866

107,280,866

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


3,429,886

3,429,886

10

Jumlah Pengurangan

4,725,886

4,725,886

C


11


102,554,980

102,554,980

12


12,000,000

WP

86

Tambahan Kawin

1,200,000

Tambahan 2 anak

2,400,000

Tambahan 1 anak

1,200,000

PTKP

15,600,000

14,400,000

13

PKP SETAHUN

86,954,980

88,154,000

14


1,250,000

1,250,000

10%x 25,000,000,-

2,500,000

2,500,000

15%x 36,954,980,-

5,543,247

15%x 38,154,000,15

4.

1,200,000


5,723,100 9,293,247

9,473,100

Maryono (laki-laki) adalah Supervisor I memiliki NPWP 07.334.155.4-321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 1 anak (K/1). Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan informasi bahwa pada bulan Nopember 2004 istrinya melahirkan anak kedua mereka, sehingga jumlah tanggungan Maryono bertambah menjadi 2 anak (K/2). Maka perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Maryono bekerja adalah : Tabel IV.5

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

19,696,500

19,696,500

1,862,652

1,862,652

21,340,950

21,340,950

87

4

Premi Asuransi

285,435

285,435

5

Jumlah

43,185,537

43,185,537

6


11,078,950

11,078,950

7


54,264,487

54,264,487

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


1,267,500

1,267,500

10

Jumlah Pengurangan

2,563,500

2,563,500

C


11


51,700,987

51,700,987

12


12,000,000

1,200,000

1,200,000

WP Tambahan Kawin Tambahan 2 anak Tambahan 1 anak PTKP

1,200,000 14,400,000

15,600,000

37,300,987

36,100,000

5% x 25,000,000,-

1,250,000

1,250,000

10%x 12,300,987,-

1,230,099

13

PKP Setahun

14


10%x11,100,000,15

5.

2,400,000


1,110,000 2,480,099

2,360,000

Trimanto (laki-laki) adalah Kepala Divisi Processing memiliki NPWP 07.333.451.8.321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 1 anak (K/1). Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan

88

informasi bahwa pada bulan Agustus 2004 anak pertama dari Trimanto sudah mulai bekerja, sehingga ia tidak memiliki tanggungan lagi. Maka perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Trimanto bekerja adalah : Tabel IV.6

NO

Keterangan

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

97,260,170

97,260,170

2

Tunjangan PPh

28,811,025

28,811,025

3


70,027,322

70,027,322

4

Premi Asuransi

1,990,721

1,990,721

5

Jumlah

198,089,238

198,089,238

6


28,356,421

28,356,421

7


226,445,659

226,445,659

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


7,236,157

7,236,157

10

Jumlah Pengurangan

8,532,157

8,532,157

C


11


217,913,503

217,913,503

12


12,000,000

Tambahan Kawin

1,200,000

1,200,000

Tambahan 1 anak

1,200,000

WP

13

-

PTKP

14,400,000

13,200,000

PKP SETAHUN

203,513,503

204,713,000

89

14


1,250,000

1,250,000

10%x 25,000,000,-

2,500,000

2,500,000

15%x 50,000,000,-

7,500,000

7,500,000

25%x100,000,000,-

25,000,000

25,000,000

35%x

3,513,503,-

1,229,726

35%x 4,713,000,15

6.


1,649,550 37,479,726

37,899,550

Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan dan meminta data perorangan kepada PT Gunung Madu Plantations (GMP) cabang Lampung Tengah ditemukan informasi bahwa sebenarnya Edy Marzuki, Nuryanto, Sunarso, Ispandi dan Agus Kurnia bukanlah pegawai tetap, karena mereka belum memiliki surat pengangkatan sebagai pegawai tetap pada tahun pajak 2005. Seharusnya PPh pasal 21 atas penghasilan mereka ini dimasukkan ke dalam formulir 1721–B, sehingga tidak ada jumlah pengurangan berupa biaya jabatan atas penghasilannya tersebut dan iuran pensiun. Berikut merupakan salah satu contoh perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun bekerja. Salah satu contohnya adalah Edy Marzuki yang memiliki NPWP 08.484.089.1-321.000, ia adalah karyawan biasa bagian sekretariat dengan masa kerja 12 bulan, berstatus kawin dan memiliki 3 anak (K/3). Maka perhitungan PPh pasal 21 Edy sebelum dan sesudah evaluasi adalah :

90

Tabel IV.7

No

Keterangan

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


4

Premi Asuransi

5

Jumlah

6


7


B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan Atas Penghasilan No.5

1,107,268

9

Biaya Pensiun Atas Penghasilan No.6

188,732

10


711,400

11

Jumlah Pengurangan

C


12


13

PTKP Setahun :

10,678,500

10,678,500

316,358

316,358

10,981,425

10,981,425

169,081

169,081

22,145,364

22,145,364

6,119,200

6,119,200

28,264,564

28,264,564

2,007,400

0

26,257,164

28,264,564

12,000,000

12,000,000

Tambahan Kawin

1,200,000

1,200,000

Tambahan 3 anak

3,600,000

3,600,000

16,800,000

16,800,000

9,457,164

11,464,000

WP

PTKP 14

PKP Setahun

15

PPh Pasal 21 Atas PKP Setahun : 5% x 9,457,164,5% x 11,464,000,-

472,858 573,200

91

7.

16


17

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

18

PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong

472,858 25,695 447,163

573,200 573,200

Sariman AT (laki-laki) adalah Conductor memiliki NPWP 07.334.152.1-321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 2 anak (K/2). Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan diketahui bahwa ayahnya sudah tinggal bersamanya sejak bulan Oktober 2004, sehingga jumlah tanggungannya yang sebenarnya adalah 3 orang (K/3). Selain itu Sariman bukanlah pegawai tetap seperti Edy, Nuryanto, Sunarso, Ispandi dan Agus Kurnia. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Sariman bekerja adalah : Tabel IV.8

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


4

Premi Asuransi

5

Jumlah

6


7


B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan Atas Penghasilan No 5

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

11,377,800

11,377,800

416,097

416,097

11,335,300

11,335,300

181,568

181,568

23,310,765

23,310,765

6,532,975

6,532,975

29,843,740

29,843,740

1,165,538

92

9

Biaya Pensiun Atas Penghasilan No 6

130,462

10


760,400

11

Jumlah Pengurangan

C


12


13

PTKP Setahun : WP Tambahan Kawin Tambahan 3 anak Tambahan 2 anak PTKP

14

PKP Setahun

15


2,056,400

0

27,787,340

29,843,740

12,000,000

12,000,000

1,200,000

1,200,000

-

3,600,000

2,400,000 15,600,000

16,800,000

12,187,340

13,043,000

609,367

5% x 13,043,000,-

8.

16


17


18


652,150 609,367 43,095 566,272

652,150 652,150

Ichwanto (laki-laki) adalah Supervisor I memiliki NPWP 07.334.149.7-321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 2 anak (K/2). Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan informasi bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2004 anaknya pindah ke Surabaya untuk memenuhi panggilan bekerja, sehingga jumlah tanggungannya berkurang menjadi 1 anak

93

(K/1). Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Ichwanto bekerja adalah : Tabel. IV.9

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


4

Premi Asuransi

5

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

19,197,300

19,197,300

1,378,857

1,378,857

17,391,425

17,391,425

281,631

281,631

Jumlah

38,249,213

38,249,213

6


10,823,550

10,823,550

7


49,072,763

49,072,763

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


1,241,400

1,241,400

10

Jumlah Pengurangan

2,537,400

2,537,400

C


11


46,535,363

46,535,363

12


12,000,000

Tambahan Kawin

1,200,000

1,200,000

Tambahan 2 anak

2,400,000

WP

Tambahan 1 anak PTKP 13

PKP Setahun

14


1,200,000 15,600,000

14,400,000

30,935,363

32,135,000

94

5% x 25,000,000,-

1,250,000

10%x 5,935,363,-

593,536

10%x 7,135,000,15

9.


1,250,000

713,500 1,843,536

1,963,500

Hendrik (laki-laki) adalah Supervisor I memiliki NPWP 07.334.144.8-321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 1 anak (K/1). Setelah dilakukan evaluasi melalui wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan informasi bahwa anaknya yang sudah bekerja semenjak 3 tahun yang lalu, ternyata tidak bisa mencari nafkah sendiri lagi dikarenakan jasmaninya mengalami kecacatan akibat kecelakaan yang terjadi pada bulan Mei 2004, sehingga ia menjadi tanggungan Hendrik kembali. Jadi jumlah tanggungan Hendrik seharusnya adalah 2 anak (K/2). Maka perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Hendrik bekerja adalah : Tabel IV.10

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


4

Premi Asuransi

5 6

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

20,805,600

20,805,600

1,084,667

1,084,667

12,217,175

12,217,175

300,771

300,771

Jumlah

34,408,213

34,408,213


11,694,700

11,694,700

95

7


B

PENGURANGAN

8

46,102,913

46,102,913

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


1,337,700

1,337,700

10

Jumlah Pengurangan

2,633,700

2,633,700

C


11


43,469,213

43,469,213

12


12,000,000

1,200,000

1,200,000

WP Tambahan Kawin Tambahan 2 orang Tambahan 1 anak PTKP

1,200,000

15,600,000

29,069,213

27,869,000

5% x 25,000,000,-

1,250,000

1,250,000

10%x 4,069,213,-

406,921

PKP Setahun

14


10%x 2,869,000,-

10.

-

14,400,000

13

15

2,400,000


286,900 1,656,921

1,536,900

Baihaki adalah Supervisor I memiliki NPWP 07.334.138.0-321.000 dengan dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki

tanggungan 3 anak (K/3). Setelah dilakukan evaluasi melalui

wawancara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan, ditemukan informasi bahwa anaknya yang kedua dipanggil kerja ke Surabaya pada bulan Agustus 2004 bersamaan dengan anaknya Ichwanto. Maka perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Baihaki bekerja adalah : 96

Tabel IV.11

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


4

Premi Asuransi

5

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

19,722,300

19,722,300

903,155

903,155

12,358,225

12,358,225

292,179

292,179

Jumlah

33,275,859

33,275,859

6


11,137,925

11,137,925

7


44,413,784

44,413,784

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


1,280,100

1,280,100

10

Jumlah Pengurangan

2,576,100

2,576,100

C


11


41,837,684

41,837,684

12


12,000,000

Tambahan Kawin

1,200,000

1,200,000

Tambahan 3 anak

3,600,000

WP

Tambahan 2 anak PTKP 13

PKP Setahun

14

PPh Pasal 21 Atas PKP Setahun : 5% x 25,000,000,10%x

37,684,-

-

2,400,000

16,800,000

15,600,000

25,037,684

26,237,000

1,250,000

1,250,000

3,768

97

10%x 1,237,000,15

2.


123,700 1,253,768

1,373,700

Evaluasi atas ditanggungnya sebagian PPh karyawan oleh pemerintah dalam perhitungan PPh pasal 21 Berikut merupakan salah satu contoh perhitungan PPh pasal 21 yang masih salah

dimana perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan masih mendapatkan pengurangan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, seharusnya perhitungan tersebut hanya berlaku pada tahun pajak 2004. Sebab terjadinya hal ini adalah bagian perpajakan perusahaan tidak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku atas ditanggungnya PPh karyawan oleh pemerintah. Akibatnya jumlah PPh pasal 21 yang harus disetor lebih kecil dari jumlah yang seharusnya : 1.

Amran AG (laki-laki) adalah Conductor memiliki NPWP 08.484.093.3-321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 1 anak (K/1). Perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Amran bekerja adalah : Tabel IV. 12

No

Keterangan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

2

Tunjangan PPh

3


4

Premi Asuransi

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

14,109,300

14,109,300

750,030

750,030

13,076,800

13,076,800

220,496

220,496

98

5

Jumlah

6


7


B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

9


10

Jumlah Pengurangan

11


C


12

PTKP Setahun :

28,156,626

28,156,626

8,057,550

8,057,550

36,214,176

36,214,176

1,296,000

1,296,000

935,000

935,000

2,231,000

2,231,000

33,983,176

33,983,176

12,000,000

12,000,000

Tambahan Kawin

1,200,000

1,200,000

Tambahan 1 anak

1,200,000

1,200,000

14,400,000

14,400,000

19,583,176

19,583,000

WP

PTKP 13

PKP Setahun

14

PPh Pasal 21 Atas PKP Setahun: 5% x 19,583,176,-

979,159

5% x 19,583,000,-

3.

15


16


17


979,150 979,159 19,637 959,522

979,150 979,150

Evaluasi atas pembulatan ribuan dalam perhitungan PPh pasal 21 Berikut merupakan salah satu contoh perhitungan PPh pasal 21 yang tidak

melakukan pembulatan ribuan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Hal tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki bagian perpajakan

99

PT GMP cabang Lampung Tengah sehingga pengisian SPT

1721 tahunan yang

dilakukan belum benar. Akibatnya jumlah PPh pasal 21 terutang menjadi lebih besar. 1.

Heri Purwoko (laki-laki) adalah Kepala Bagian Field Monitoring memiliki NPWP 07.333.453.4.321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 2 anak (K/2). Perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi selama setahun Heri bekerja adalah : Tabel IV. 13

No

Keterangan

Sebelum

Sesudah

Evaluasi

Evaluasi

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

92,308,613

92,308,613

2

Tunjangan PPh

18,721,150

18,721,150

3


66,462,201

66,462,201

4

Premi Asuransi

1,889,373

1,889,373

5

Jumlah

179,381,337

179,381,337

6


37,625,948

37,625,948

7


217,007,285

217,007,285

B

PENGURANGAN

8

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

9


6,867,761

6,867,761

10

Jumlah Pengurangan

8,163,761

8,163,761

C


11


208,843,524

208,843,524

12


12,000,000

1,200,000

1,200,000

WP Tambahan Kawin

100

Tambahan 2 anak

2,400,000

2,400,000

PTKP

15,600,000

15,600,000

13

PKP SETAHUN

193,243,524

193,243,000

14


1,250,000

1,250,000

10%x 25,000,000,-

2,500,000

2,500,000

15%x 50,000,000,-

7,500,000

7,500,000

25%x 93,243,524,-

23,310,881

25%x 93,243,000,15

4.


23,310,750 34,560,881

34,560,750

Evaluasi atas PPh pasal 21 tenaga ahli Setelah melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan PT GMP cabang

Lampung Tengah, maka ditemukan bahwa adanya biaya sebesar Rp 114.330.000 untuk penggunaan jasa notaris dan konsultan. Tetapi di dalam laporan SPT formulir 1721-B perusahaan, penggunaan atas jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21. Sesuai dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 ayat (1) huruf d dan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 9 ayat (7), bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Maka perhitungan PPh pasal 21 atas penggunaan jasa notaris dan konsultan adalah: Tabel IV.14 NO

KETERANGAN

1

Penghasilan bruto jasa notaris dan konsultan

2

Penghasilan sebagai Dasar Penerapan Tarif ( 50% )

JUMLAH Rp 114.330.000 Rp 57.165.000

101

3

Tarif PPh pasal 21

4

PPh pasal 21 Terutang

5.

15 % Rp 8.574.750

Evaluasi atas Pegawai Harian Lepas Dalam tahun pajak 2005, PT GMP mempekerjakan 5.441 pegawai harian lepas

dengan upah yang dibayarkan secara bulanan selama musim giling (April – September). Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah mereka adalah sebesar Rp 26.170.618.650,-. Biaya ini dimasukkan ke dalam cultivation cost di laporan laba rugi. Selama musim tersebut 2331 orang mendapatkan penghasilan sebesar Rp 4.636.846,-, 2154 orang mendapatkan penghasilan sebesar Rp 4.905.464,- dan 956 orang mendapatkan penghasilan sebesar Rp 5.016.487,-. Perbedaan penghasilan tersebut dikarenakan jenis pekerjaan yang mereka lakukan yaitu sebagai tenaga yang mengurusi pemanenan tebu, tenaga penebang, dan tenaga untuk pengangkutan tebu. Berdasarkan evaluasi terhadap data penghasilan pegawai harian lepas, diketahui bahwa perusahaan sudah benar dalam menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan mereka, dimana penghasilan pegawai harian lepas ini tidak terutang PPh pasal 21 dikarenakan penghasilan mereka yang berjumlah lebih kecil dari PTKP setahun. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan kalau penghasilan para pegawai harian lepas perusahaan tidak terutang PPh pasal 21. Di bawah ini adalah salah satu contoh perhitungan PPh pasal 21 pegawai harian lepas perusahaan yaitu Subarjo. Ia bekerja sebagai penebang tebu dengan jumlah tanggungan 1 orang anak (K/1). Maka Perhitungan PPh pasal 21 untuk Subarjo selama 6 bulan bekerja adalah :

102

Tabel IV.15 Keterangan

Jumlah

Upah selama musim giling

4,905,464

Upah setahun

9,810,928

PTKP (K/1)

14,400,000

PKP

-

PPh pasal 21

NIHIL

Setelah dilakukan evaluasi atas perhitungan PPh pasal 21 karyawan PT GMP cabang Lampung Tengah, maka timbul selisih antara perhitungan PPh pasal 21 sebelum dilakukan evaluasi dengan perhitungan sesudah dilakukan evaluasi. Tabel IV.16

Selisih Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Evaluasi

PPh Pasal 21 terutang sebelum dilakukan evaluasi

Rp

4.338.637.216,-

PPh Pasal 21 terutang sesudah dilakukan evaluasi

Rp

4.348.472.288,-

Selisih PPh Pasal 21 terutang

Rp

9.835.072,-

Berdasarkan dokumentasi yang didapat dari PT GMP cabang Lampung Tengah seperti laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, SPT 1721 tahunan, surat setoran pajak (SSP), bukti potong PPh pasal 21, daftar rincian penghasilan karyawan, daftar slip gaji, surat kontrak, surat pengangkatan karyawan, kartu keluarga (KK), dan KTP, serta melakukan wawancara langsung kepada bagian perpajakan, bagian akuntansi, bagian payroll, dan karyawan yang bersangkutan ditemukan beberapa masalah yaitu :

103

1.

Jumlah karyawan tetap dan tidak tetap yang dilaporkan pada SPT 1721 tahunan berbeda dengan jumlah yang sebenarnya Pada SPT 1721 tahunan dinyatakan bahwa PT GMP cabang Lampung Tengah memiliki 1.804 karyawan tetap dan 5.441 orang karyawan tidak tetap. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada SPT 1721 tahunan, diketahui bahwa perusahaan hanya memiliki 1.798 orang karyawan tetap dan 5.449 orang karyawan tidak tetap. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. 545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No 15/PJ/2006, Wajib Pajak harus melaporkan keadaan yang sebenarnya untuk tujuan perhitungan PPh pasal 21 terutang. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakcermatan dan kelalaian bagian perpajakan karena mereka tidak memperhatikan status dari tiap karyawan, sehingga data yang dipergunakan untuk menghitung PPh pasal 21 terutang bukanlah data yang sebenarnya. Hal tersebut bisa mengakibatkan jumlah PPh pasal 21 karyawan tetap yang seharusnya berstatus karyawan tidak tetap menjadi lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, karena bagi karyawan tidak tetap tidak terdapat pengurangan berupa biaya jabatan dan iuran pensiun dalam perhitungan PPh pasal 21. Berdasarkan KUP pasal 14 ayat 3, atas kesalahan yang dilakukan perusahaan tersebut, Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP dengan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung dari tanggal sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya STP.

104

Sebaiknya bagian perpajakan perusahaan harus memeriksa apakah karyawan tetap perusahaan sudah memiliki surat pengangkatan sebagai karyawan tetap atau tidak, supaya PPh pasal 21 yang dihitung untuk tiap karyawan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2.

Adanya kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang dikarenakan tidak dilakukannya pembaharuan data karyawan secara berkala khususnya mengenai status dan jumlah tanggungan mereka. PPh pasal 21 terutang PT GMP cabang Lampung Tengah tahun pajak 2005 lebih kecil dari jumlah PPh yang terutang seharusnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa hal tersebut dikarenakan status dan jumlah tanggungan yang dilaporkan dalam SPT 1721 tahunan berbeda dengan status dan jumlah tanggungan karyawan yang sebenarnya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 8 ayat (1) sampai (3), atas PPh pasal 21 yang terutang bahwa penghasilan karyawan tetap yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dan PTKP yang sebenarnya. Penyebabnya karena karyawan tidak melapor kepada bagian perpajakan atas perubahan jumlah tanggungan mereka, selain itu bagian perpajakan tidak selalu melakukan pembaharuan data karyawan khususnya mengenai status dan jumlah tanggungan mereka pada awal tahun pajak. Hal ini mengakibatkan jumlah pengurangan dan PTKP dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar oleh perusahaan lebih besar dari jumlah PPh 105

pasal 21 yang sudah mereka hitung yaitu sebesar Rp 4.348.472.288,-. Berdasarkan KUP pasal 14 ayat 3, atas kekurangan pembayaran tersebut, Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP dengan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung dari tanggal sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya STP. Sebaiknya bagian perpajakan membuat suatu peraturan agar para karyawan perusahaan melapor kepada bagian perpajakan mengenai perubahan status dan jumlah tanggungan mereka serta perubahan data lainnya yang berhubungan dengan perhitungan PPh pasal 21. Dan bagian perpajakan juga harus menanyakan informasi tentang ada atau tidak adanya perubahan status atau perubahan data lainnya setiap awal tahun pajak kepada setiap karyawan. 3.

PT GMP cabang Lampung Tengah tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas pemakaian jasa tenaga ahli. Berdasarkan evaluasi terhadap laporan keuangan PT GMP cabang Lampung Tengah, ditemukan informasi bahwa perusahaan menggunakan jasa notaris dan konsultan. Tetapi di dalam laporan SPT formulir 1721-B perusahaan, penggunaan atas jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21. Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2000 ayat (1) huruf d dan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 pasal 9 ayat (7), bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.

106

Penyebabnya adalah ketidakcermatan dan kelalaian bagian perpajakan sehingga lupa untuk memotong PPh pasal 21 atas pengggunaan jasa tenaga ahli. Hal tersebut mengakibatkan bagian keuangan perusahaan membayarkan tagihan atas penggunaan jasa tenaga ahli tersebut tanpa pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan KUP pasal 14 ayat 3, atas kewajiban pajak yang tidak disetorkan tersebut, Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP dengan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan, dihitung dari tanggal sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa atau bagian tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya STP. Sehubungan dengan permasalahan ini, sebaiknya bagian perpajakan melakukan pemotongan atas penggunaan jasa notaris dan konsultan serta menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp 8.574.750 dengan perhitungan pada tabel IV.14. Perusahaan juga harus menempatkan orang-orang yang memiliki keahlian cukup di bagian pajak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan perusahaan. 4.

Masih dihitungnya jumlah PPh karyawan yang ditanggung oleh Pemerintah Setelah mengevaluasi SPT Tahunan PPh Pasal 21 PT GMP cabang Lampung Tengah, diketahui bahwa perusahaan menghitung jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, sehingga jumlah PPh pasal 21 yang kurang disetor oleh perusahaan pada tahun pajak 2005 menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Padahal pemerintah hanya menanggung jumlah PPh pasal 21 terutang karyawan perusahaan pada tahun pajak 2004. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2003 disebutkan bahwa karyawan

yang

penghasilannya

dibawah

Rp

2.000.000,-

maka

atas 107

penghasilannya yang Rp. 1.000.000,- PPh pasal 21nya akan ditanggung pemerintah, otomatis karyawan yang penghasilan per bulannya di bawah Rp. 1.000.000,- secara langsung PPh pasal 21nya nihil dan karyawan tersebut tidak dibebani PPh pasal 21 terutang, dan hal tersebut hanyalah berlaku untuk tahun pajak 2004. Penyebabnya adalah bagian perpajakan tidak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku atas pajak yang ditanggung pemerintah. Penyebab lainnya adalah pemberlakuan sistem self assessment, dimana perusahaan diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab oleh fiskus untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini mengakibatkan jumlah PPh pasal 21 karyawan yang disetor menjadi lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Jumlah PPh pasal 21 yang disetor oleh PT GMP cabang Lampung Tengah seharusnya adalah jumlah PPh pasal 21 terutang tanpa harus dikurangi dengan jumlah pajak yang ditanggung pemerintah. Jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya disetor oleh PT GMP adalah Rp 4.348.472.288,-. Atas kesalahan perusahaan tersebut, Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP dengan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan, dihitung dari tanggal sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya STP. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebaiknya bagian perpajakan perusahaan selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang baru khususnya PPh pasal 21, agar mereka dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga kesalahan seperti hal di atas tidak dilakukan kembali oleh perusahaan. 108

5.

PT GMP cabang Lampung Tengah tidak melakukan pembulatan ribuan dalam perhitungan PPh pasal 21. Berdasarkan evaluasi yang penulis lakukan, ditemukan masalah bahwa PT GMP cabang Lampung Tengah tidak melakukan pembulatan ribuan atas penghasilan kena pajak (PKP) untuk menghitung PPh pasal 21 terutang. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. 545/PJ/2000 pasal 17 menyebutkan bahwa setiap PKP dan PPh pasal 21 harus dilakukan pembulatan ke bawah hingga ribuan penuh. Kondisi di atas terjadi karena bagian perpajakan tidak mengikuti peraturan perpajakan khususnya PPh pasal 21 yang berlaku, dan mereka juga lalai dan kurang cermat dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21. Akibatnya walaupun pembulatan yang tidak dilakukan perusahaan bernominal kecil hal tersebut dapat menyebabkan jumlah PPh pasal 21 terutang menjadi lebih besar. Sebaiknya bagian perpajakan melakukan pembulatan ke bawah hingga ribuan penuh pada saat perhitungan PKP, karena hal tersebut sangat menguntungkan karena dapat mengurangi besarnya jumlah PPh pasal 21 terutang.

6.

Pembayaran atas kekurangan setor PPh pasal 21 terlalu besar. Berdasarkan SPT 1721 tahunan, jumlah PPh pasal 21 yang sudah disetor oleh PT GMP cabang Lampung Tengah sebesar Rp 2.284.543.576,- (bisa dilihat pada tabel IV.17) padahal jumlah PPh pasal 21 yang harus disetor sebesar Rp 4.292.579.412,-. Berarti jumlah PPh pasal 21 yang kurang disetor selama tahun pajak 2005 sebesar Rp 2.008.035.836,-. Jika dihitung persentase PPh pasal 21 109

yang kurang disetor terhadap jumlah yang harus disetor adalah sebesar 46,78%. Persentase tersebut terlalu besar dan merugikan perusahaan. Berdasarkan Undang-undang PPh No. 17 tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No 15/PJ/2006, bahwa pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyebab dari besarnya jumlah PPh pasal 21 yang kurang disetor tersebut adalah karena perusahaan menunda pembayaran PPh pasal 21 atas bonus dan THR yang diberikan kepada seluruh karyawannya di akhir tahun sampai 3 bulan berikutnya sebelum jatuh tempo penyetoran pajak. Penundaan penyetoran PPh pasal 21 atas bonus dan THR tersebut dilakukan untuk pengaturan dan pengendalian arus kas perusahaan. Jadi jumlah tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawannya di akhir tahun belum termasuk PPh pasal 21 atas bonus dan THR didalamnya, sehingga jumlah tunjangan PPh yang diberikan tidak sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang seharusnya di akhir tahun. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan memiliki jumlah kekurangan setor PPh pasal 21 begitu besar yaitu Rp 2.008.035.836,-. Berdasarkan KUP pasal 14 ayat 3, atas kekurangan pembayaran tersebut Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan, dihitung dari tanggal sejak saat terhutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya STP. Sebaiknya bagian perpajakan menyetorkan PPh pasal 21 atas bonus dan THR pada masa terutangnya pajak atas penghasilan tersebut, sehingga jumlah 110

tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan di akhir tahun sudah termasuk PPh pasal 21 atas bonus dan THR didalamnya, dan perusahaan tidak memiliki kekurangan setor PPh pasal 21 yang begitu besar lagi. Tabel IV.17

Pembayaran PPh pasal 21 selama tahun pajak 2005

Periode


Januari

186,555,229

186,555,229

Februari

188,375,445

188,375,445

Maret

188,564,368

188,564,368

April

189,654,217

189,654,217

Mei

190,987,458

190,987,458

Juni

190,258,246

190,258,246

Juli

190,528,963

190,528,963

Agustus

191,239,442

191,239,442

September

191,555,229

191,555,229

Oktober

192,008,756

192,008,756

November

192,287,564

192,287,564

Desember

192,528,659

2,246,622,299

2,284,543,576

4,338,637,216

TOTAL

IV.2

Pembayaran PPh Pasal 21

Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Pada PT Gunung Madu Plantations (GMP) cabang Lampung Tengah Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan PPh pasal 21 perusahaan pada bab 3,

laporan keuangan dan perhitungan SPT 1721 tahun pajak 2005 yang dilakukan oleh perusahaan, maka dapat diketahui bahwa penerapan perencanaan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT GMP cabang Lampung Tengah belum efektif, yaitu :

111

1.

Jumlah tunjangan PPh yang diberikan secara gross up kepada karyawan perusahaan, tidak sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang setahun. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, perusahaan sudah menggunakan metode gross up, tetapi hanya sampai masa November, sedangkan untuk masa Desember perusahaan tidak menggunakan metode gross up dikarenakan perusahaan ingin menunda pembayaran PPh pasal 21 atas bonus dan THR yang diberikan di akhir tahun. Metode Gross Up merupakan pemberian tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan dan memasukkannya sebagai penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh pasal 21. Dengan metode gross up, perusahaan dapat membiayakan beban PPh pasal 21 yang dibayarkan dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21 dan menjadi bagian penghasilan bruto dari para karyawan. Berdasarkan UU Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 (h) menyebutkan bahwa biaya atas penanggungan pembayaran PPh oleh perusahaan merupakan biaya yang tidak dapat dijadikan biaya oleh perusahaan dalam laporan keuangan fiskal. Penyebab terjadinya permasalahan ini, dikarenakan perusahaan tidak menggunakan metode gross up penuh atas penghasilan karyawannya pada saat pemberian bonus dan THR di akhir tahun, sehingga jumlah tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan perusahaan selama 12 masa pajak tahun 2005, tidak sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang setahun. Akibat permasalahan tersebut, PT GMP cabang Lampung Tengah dirugikan secara material karena jumlah biaya yang dapat dijadikan biaya fiskal hanyalah sebesar jumlah tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawannya 112

dalam satu tahun pajak, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar PPh pasal 21 yang kurang disetor tidak dapat dijadikan biaya fiskal (non-deductible expenses). Sehubungan dengan permasalahan ini, perusahaan harus sering mengikutkan bagian perpajakannya dalam seminar perpajakan, supaya mereka bisa memanfaatkan metode gross up secara optimal sehingga jumlah tunjangan PPh yang diberikan sama dengan jumlah PPh yang terutangnya selama satu tahun pajak, dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menanggung pembayaran PPh pasal 21 karyawan dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan fiskal. Berdasarkan Djuanda dan Lubis ( 2004 ), Metode gross up untuk menentukan tunjangan pajak atas dasar penghasilan kena pajak (PKP), harus memilih di lapisan mana metode gross up digunakan

2.

Lapisan ke-1 =

PKP x 5% / 0.95

Lapisan ke-2 =

( PKP x 10% ) – Rp. 1.250.000 / 0.9

Lapisan ke-3 =

( PKP x 15%) – Rp 3.750.000 / 0.85

Lapisan ke-4 =

( PKP x 25% ) – Rp 13.750.000 / 0.75

Lapisan ke-5 =

( PKP x 35% ) – Rp 33.750.000 / 0.65

PT GMP cabang Lampung Tengah masih memberikan fasilitas secara cumacuma kepada karyawannya Perusahaan masih memberikan kenikmatan secara cuma-cuma berupa fasilitas transportasi bagi karyawan menengah ke atas serta pakaian seragam untuk semua karyawannya kecuali karyawan menengah ke atas. Sedangkan untuk jaminan kesehatan karyawan, perusahaan membangun fasilitas kesehatan sendiri yaitu dengan membangun 1 rumah sakit dan 5 klinik di Site (wilayah 113

kerja perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi). Jika karyawan perusahaan sakit dapat berobat pada rumah sakit dan klinik-klinik tersebut, dan biaya pengobatan karyawan tersebut ( termasuk biaya berobat di rumah sakit luar site/external hospitalization ) ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Hal ini tentunya menurut ketentuan UU perpajakan No 17 tahun 2000 khususnya dalam UU PPh pasal 9 ayat 1 (e), disebutkan bahwa tunjangan dalam bentuk uang dapat dijadikan biaya fiskal oleh perusahaan. Akan tetapi pemberian natura selain dalam bentuk uang tidak boleh dijadikan biaya fiskal. Pemberian fasilitas secara cuma-cuma tersebut disebabkan karena pada awal perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan merupakan lokasi terpencil yang menghadapi kendala utama yaitu minimnya ketersediaan fasilitas umum dan prasarana dasar, dimana hal tersebut mengharuskan perusahaan untuk membangun fasilitas umum dan prasarana dasar sendiri. Namun sekarang hal tersebut bukan kendala lagi bagi perusahaan karena teknologi yang sudah maju dan lokasi perusahaan sudah mudah diakses, sehingga pemberian fasilitas secara cuma-cuma tersebut tidak bisa dibiayakan karena lokasi perusahaan tidak tergolong lokasi terpencil sejak tahun 2002. Permasalahan ini bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena biaya yang dikeluarkan untuk memberikan natura tersebut secara cuma-cuma kepada karyawannya tidak dapat dijadikan biaya fiskal (non-deductible expenses). Sehubungan dengan permasalahan ini, perusahaan harus mengganti fasilitas (benefit in kind) yang diberikannya itu dalam bentuk tunjangan (benefit in cash). Jika perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, 114

tunjangan pakaian dan tunjangan transportasi maka tentunya sesuai dengan konsep taxable deductible atas pengeluaran tersebut dapat dibiayakan pada laporan keuangan fiskal.

Di bawah ini merupakan salah satu contoh perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah evaluasi terhadap penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 pada PT Gunung Madu Plantations (GMP) cabang Lampung Tengah. 1. Tri A. Suranto (laki-laki) adalah Kepala Sub Seksi Technical Support memiliki NPWP 07.333.449.2-321.000 dengan masa kerja 12 bulan. Merupakan pegawai tetap, berstatus kawin dan memiliki 3 anak (K/3). Setelah dilakukan perencanaan pajak, perusahaan mengganti fasilitas-fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan dalam bentuk tunjangan kesehatan Rp 3.623,254,-, tunjangan transportasi Rp 18.081.973,-, dan jumlah tunjangan PPh yang diberikan secara gross up bertambah sebesar Rp 32.055.983,-. Tabel IV.18 No

KETERANGAN

Sebelum

Sesudah

Perencanaan

Perencanaan

A

PENGHASILAN BRUTO

1

Gaji Setahun

72,402,605

72,402,605

2

Tunjangan PPh

17,076,503

32,055,983

3


52,129,875

52,129,875

4

Tunjangan Kesehatan

-

3,623,254

5

Tunjangan Transportasi

-

18,081,973

6

Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi kerja

1,481,937

1,481,937

7

Jumlah

143,090,920

179,775,627

115

8


26,931,058

26,931,058

9


170,021,978

206,706,685

B

PENGURANGAN

10

Biaya Jabatan

1,296,000

1,296,000

11


5,386,754

5,386,754

12

Jumlah Pengurangan

6,682,754

6,682,754

C


13


163,339,224

200,023,931

14

PTKP Setahun 12,000,000

12,000,000

Tambahan Kawin

1,200,000

1,200,000

Tambahan 3 anak

3,600,000

3,600,000

PTKP

16,800,000

16,800,000

15

PKP SETAHUN

146,539,224

183,223,931

16

PPh Pasal 21 Atas PKP Setahun 5% x 25,000,000,-

1,250,000

1,250,000

10%x 25,000,000,-

2,500,000

2,500,000

15%x 50,000,000,-

7,500,000

7,500,000

25%x 46,539,224,-

11,634,806

WP

25%x 83,223,931,17


D

Perkiraan penghematan PPh Badan :

20,805,983 22,884,806

32,055,983

Dari Tunjangan PPh = 30% X ( Rp 32.055.983 Rp 17.076.503 )

4,493,844

Dari Tunjangan Kesehatan = 30% x Rp 3.623.254

1,086,976

Dari Tunjangan Transportasi =30%x Rp18.081.973

5,424,592

PPh pasal 25 yang dihemat

11,005,412

Selisih kurang pembayaran PPh Pasal 21

116

( Rp 32.685.458 - Rp 22.884.750 )

(9,171,177)

Penghematan beban pajak

1,834,235

Dari perhitungan di atas dapat terlihat bahwa PT GMP cabang Lampung Tengah dapat melakukan perencanaan PPh pasal 21 yang optimal dengan menggunakan metode gross up penuh atas setiap penghasilan karyawannya, dan tunjangan PPh pasal 21 yang seluruhnya dapat dijadikan biaya fiskal. Berikut ini merupakan selisih antara perhitungan PPh pasal 21 PT GMP cabang Lampung Tengah sebelum dilakukan evaluasi dengan perhitungan sesudah dilakukan evaluasi terhadap penerapan perencanaan PPh pasal 21. Tabel IV.19 Selisih Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 terutang sebelum evaluasi

Rp 4.338.637.216,-

PPh Pasal 21 terutang sesudah dilakukan perencanaan

Rp 5,288,089,848,-

Selisih PPh Pasal 21 terutang

Rp

949.452.632,-

Berikut merupakan rangkuman perhitungan PPh pasal 21 terutang milik PT Gunung Madu Plantations : Tabel IV.20

No

Rekap perhitungan PPh pasal 21 sebelum evaluasi

Golongan Pegawai

Jumlah

Penghasilan

PPh pasal 21

Penerima

Bruto

Terutang

Penghasilan

(Rupiah)

(Rupiah)

1

Pegawai Tetap

1,804

72,005,720,050

4,338,637,216

2

Pegawai Harian Lepas

5,441

26,170,618,650

Nihil

3

JUMLAH

7,245

98,176,338,700

4,338,637,216

4

PPh pasal 21 ditanggung pemerintah

46,057,804

117

5

PPh pasal 21 harus disetor

4,292,579,412

6

PPh pasal 21 yang telah disetor

2,284,543,576

7

PPh pasal 21 yang kurang disetor

2,008,035,836

Tabel IV.21

No

Rekap perhitungan PPh pasal 21 sesudah evaluasi

Golongan Pegawai

1

Pegawai Tetap ( Formulir 1721-A )

2

Formulir 1721-B : Pegawai Harian Lepas

Jumlah

Penghasilan

PPh pasal 21

Penerima

Bruto

Terutang

Penghasilan

(Rupiah)

(Rupiah)

1,798

71,858,235,741

4,337,203,488

5,441

26,170,618,650

-

Pegawai Tidak Tetap

6

147,484,309

2,694,050

Penggunaan Jasa Tenaga Ahli

2

114,330,000

8,574,750

98,290,668,700

4,348,472,288

3

JUMLAH

4

PPh pasal 21 ditanggung pemerintah

5

PPh pasal 21 harus disetor

4,348,472,288

6

PPh pasal 21 yang telah disetor

2,284,543,576

7

PPh pasal 21 yang kurang disetor

2,063,928,712

Tabel IV.22

No

7,247

-

Rekap perhitungan PPh pasal 21 sesudah perencanaan pajak

Golongan Pegawai

1

Pegawai Tetap ( Formulir 1721-A )

2

Formulir 1721-B : Pegawai Harian Lepas Pegawai Tidak Tetap

Jumlah

Penghasilan

PPh pasal 21

Penerima

Bruto

Terutang

Penghasilan

(Rupiah)

(Rupiah)

1,798

79,476,573,474

5,276,472,956

5,441

26,170,618,650

-

6

154,442,848

3,042,142

118

Penggunaan Jasa Tenaga Ahli

114,330,000

8,574,750

105,915,964,972

5,288,089,848

3

JUMLAH

4


5

PPh Pasal 21 Harus Disetor

5,288,089,848

6

PPh Pasal 21 Yang Telah Disetor

2,284,543,576

7

PPh Pasal 21 Yang Kurang Disetor

3,003,546,272

Tabel IV.23

7,247

-

Rekap perhitungan penghematan PPh Badan

No

A

2

Keterangan

Sebelum

Sesudah

Perencanaan

Perencanaan

95,891,795,124

96,006,125,124

2,284,543,576

5,279,515,098

Tunjangan Kesehatan

-

1,856,917,741

Tunjangan Pakaian

-

340,222,540

Tunjangan Transportasi

-

2,433,184,468

Penghasilan Bruto Tunjangan PPh

Total Penghasilan Bruto B


C

Perkiraan penghematan PPh Badan :

98,176,338,700

105,915,964,972

4,338,637,216

5,279,515,098

Dari Tunjangan PPh = 30% x ( Rp 5.279.515.098 – Rp 2.284.543.576 )

898,491,457

Dari Tunjangan kesehatan = 30% x 1.856.917.741

557,075,322

Dari Tunjangan Pakaian = 30% x 340.222.540

102,066,762

Dari Tunjangan Transportasi = 30% x 2.433.184.468

729,955,340

PPh pasal 25 yang dihemat

2,287,588,881

Selisih kurang pembayaran PPh Pasal 21 ( Rp 5.279.515.098 - Rp 4.338.637.216 )

(940,877,882)

Penghematan beban pajak

1,346,710,999

119

Tabel IV.24 PPh Pasal 21 PT GMP Cabang Lampung Tengah Sebelum Evaluasi

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NAMA Sutarto Alexander Kesaulya Koko Widyaatmoko Gunamarwan Trimanto Meizikri Bachtiar Heri Purwoko Kridoyono Herman Priyanto Affandi Yuliastono Tri A. Suranto Brotocahyono Asep Tatang Dwi Witrianto Sutrisno Widarto Mulyono Suwarno Totok M Sukar Robingin EP Maryono Suhartono Edy Marjuki

STATUS K/2 K/2 K/0 K/1 K/1 K/1 K/2 K/1 K/2 K/2 K/2 K/3 K/1 K/1 K/2 K/1 K/2 K/2 K/2 K/1 K/2 K/1 K/1 K/1 K/3

Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg.Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap

MASA PEROLEHAN PENGH Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des

GAJI 124,716,123 168,121,865 131,126,863 192,166,447 97,260,170 95,104,839 92,308,613 93,256,784 93,044,874 92,609,429 91,468,813 72,402,605 74,515,270 68,933,565 74,737,810 80,590,258 46,100,620 45,173,518 42,704,573 45,486,185 14,086,500 15,213,000 19,696,500 17,715,000 10,678,500

TUNJGN PPh

TUNJGN LAINNYA

40,891,668 80,760,421 49,223,455 88,140,560 28,811,025 24,188,006 18,721,150 21,185,760 28,261,673 27,970,441 25,948,296 17,076,503 18,343,336 16,459,342 17,667,834 21,012,451 6,979,595 7,089,001 6,230,050 6,208,338 705,891 1,260,058 1,862,652 1,459,304 316,358

89,795,608 121,047,743 94,411,342 138,359,842 70,027,322 68,475,484 66,462,201 67,144,885 66,992,310 66,678,789 65,857,545 52,129,875 53,650,994 49,632,167 53,811,223 58,024,986 33,192,447 32,524,933 30,747,292 32,750,053 13,808,925 18,607,575 21,340,950 18,805,025 10,981,425

PREMI ASURANSI 2,552,690 3,441,118 2,683,905 3,933,263 1,990,721 1,946,606 1,889,373 1,908,780 1,904,442 1,895,530 1,872,184 1,481,937 1,525,179 1,410,932 1,529,733 1,649,521 943,587 924,612 874,077 931,011 213,800 233,624 285,435 261,867 169,081

BONUS & THR 35,455,828 22,980,754 30,493,239 30,013,060 28,356,421 32,671,472 37,625,948 34,401,060 27,282,079 27,281,285 29,935,457 26,931,058 26,809,329 25,338,863 27,816,517 28,041,971 20,064,617 20,759,946 18,547,602 20,568,331 8,000,200 8,655,375 11,078,950 10,005,625 6,119,200

120

PENGHASILAN BRUTO 293,411,917 396,351,901 307,938,804 452,613,172 226,445,659 222,386,408 217,007,285 217,897,269 217,485,379 216,435,474 215,082,296 170,021,978 174,844,108 161,774,869 175,563,117 189,319,187 107,280,866 106,472,010 99,103,594 105,943,919 36,815,316 43,969,632 54,264,487 48,246,821 28,264,564

B. JABATAN ATAS PENGH BRUTO 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,107,268

B. JABATAN ATAS BONUS & THR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,732

IURAN PENSIUN & IURAN THT 9,278,880 12,508,267 9,755,839 14,297,184 7,236,157 7,075,800 6,867,761 6,938,305 6,922,539 6,890,142 6,805,280 5,386,754 5,543,936 5,128,657 5,560,493 5,995,915 3,429,886 3,360,910 3,177,220 3,384,172 922,700 1,001,000 1,267,500 1,148,700 711,400

PENGH NETO 282,837,037 382,547,634 296,886,966 437,019,989 217,913,503 214,014,608 208,843,524 209,662,964 209,266,840 208,249,332 206,981,016 163,339,224 168,004,172 155,350,212 168,706,624 182,027,272 102,554,980 101,815,100 94,630,373 101,263,747 34,596,616 41,672,632 51,700,987 45,802,121 26,257,164

PTKP 15,600,000 15,600,000 13,200,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 16,800,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 16,800,000

PKP 267,237,037 366,947,634 283,686,966 422,619,989 203,513,503 199,614,608 193,243,524 195,262,964 193,666,840 192,649,332 191,381,016 146,539,224 153,604,172 140,950,212 153,106,624 167,627,272 86,954,980 86,215,100 79,030,373 86,863,747 18,996,616 27,272,632 37,300,987 31,402,121 9,457,164

PPh TERUTANG 59,782,963 94,681,672 65,540,438 114,166,996 37,479,726 36,153,652 34,560,881 35,065,741 34,666,710 34,412,333 34,095,254 22,884,806 24,651,043 21,487,553 24,526,656 28,156,818 9,293,247 9,182,265 8,104,556 9,279,562 949,831 1,477,263 2,480,099 1,890,212 472,858

121

NO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43

STATUS

NAMA Nuryanto Agus Kurnia Ispandi Sunarso Suranto Ansori Y Sukadi Amran AG Baihaki Hendrik S Ichwanto Sariman AT Suparlan Mulyadi Fauzan Lain-Lain K. Tetap TOTAL K. TETAP Subarjo Subandi Mujiman lain-lain K. harian Lepas Total K. TDK TETAP

MASA PEROLEHAN PENGH

K/1 K/1 K/2 K/2 K/3 K/1 K/2 K/1 K/3 K/1 K/2 K/2 K/3 K/2 K/3

Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap

Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des

K/1 K/2 K/1

Peg. H. Lepas Peg. H. Lepas Peg. H. Lepas

Apr - Sept Apr - Sept Apr - Sept

GAJI 11,616,000 10,380,000 6,570,000 6,570,000 15,731,100 18,886,800 18,193,500 14,109,300 19,722,300 20,805,600 19,197,300 11,377,800 16,095,300 13,460,700 17,791,200

TUNJGN PPh 237,800 259,071 159,276 52,978 839,615 1,248,663 907,136 750,030 903,155 1,084,667 1,378,857 416,097 784,931 637,729 711,158 1,717,399,241 2,284,543,576 2,284,543,576

TUNJGN LAINNYA 6,573,550 8,179,825 10,346,975 7,712,350 15,473,300 15,083,500 12,821,925 13,076,800 12,358,225 12,217,175 17,391,425 11,335,300 14,230,325 13,122,400 10,793,075

PREMI ASURANSI 175,957 161,245 109,489 109,489 235,520 277,947 267,555 220,496 292,179 300,771 281,631 181,568 237,704 202,064 258,483

BONUS & THR 6,597,000 5,927,500 3,818,750 3,818,750 8,906,025 10,655,350 10,264,825 8,057,550 11,137,925 11,694,700 10,823,550 6,532,975 9,088,300 7,631,225 10,016,900

122

PENGHASILAN BRUTO 25,200,307 24,907,641 21,004,490 18,263,567 41,185,560 46,152,260 42,454,941 36,214,176 44,413,784 46,102,913 49,072,763 29,843,740 40,436,560 35,054,118 39,570,816 66,980,902,383 72,005,720,050 4,636,846 4,905,464 5,016,487 26,156,059,853 26,170,618,650 98,176,338,700

B. JABATAN ATAS PENGH BRUTO 930,165 949,007 859,287 722,241 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,165,538 1,296,000 1,296,000 1,296,000

B. JABATAN ATAS BONUS & THR 329,850 296,375 190,938 190,938 0 0 0 0 0 0 0 130,462 0 0 0

IURAN PENSIUN & IURAN THT 760,300 686,200 446,800 446,800 1,025,000 1,222,500 1,177,500 935,000 1,280,100 1,337,700 1,241,400 760,400 1,043,300 878,000 1,146,000

PENGH NETO

PTKP

PKP

PPh TERUTANG

23,179,992 22,976,059 19,507,465 16,903,588 38,864,560 43,633,760 39,981,441 33,983,176 41,837,684 43,469,213 46,535,363 27,787,340 38,097,260 32,880,118 37,128,816 63,062,599,143 67,881,309,615

14,400,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 16,800,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 16,800,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 16,800,000 15,600,000 16,800,000 26,832,000,000 27,441,600,000

8,779,992 8,576,059 3,907,465 1,303,588 22,064,560 29,233,760 24,381,441 19,583,176 25,037,684 29,069,213 30,935,363 12,187,340 21,297,260 17,280,118 20,328,816 36,230,599,143 40,439,709,615

439,000 428,802 195,373 65,179 1,103,228 1,673,376 1,219,072 979,159 1,253,768 1,656,921 1,843,536 609,367 1,064,863 864,006 1,016,441 3,578,781,988 4,338,637,216

40,439,709,615

4,338,637,216

67,881,309,615

27,441,600,000

123

Tabel IV.25 PPh Pasal 21 PT GMP Cabang Lampung Tengah Sesudah Evaluasi

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 25

NAMA

Sutarto Alexander Kesaulya Koko Widyaatmoko Gunamarwan Trimanto Meizikri Bachtiar Heri Purwoko Kridoyono Herman Riyanto Affandi Yuliastono Tri A. Suranto Brotocahyono Asep Tatang Dwi Witrianto Sutrisno Widarto Mulyono Suwarno Totok M Sukar Robingin EP Maryono Suhartono Suranto




GAJI 124,716,123 168,121,865 131,126,863 192,166,447 97,260,170 95,104,839 92,308,613 93,256,784 93,044,874 92,609,429 91,468,813 72,402,605 74,515,270 68,933,565 74,737,810 80,590,258 46,100,620 45,173,518 42,704,573 45,486,185 14,086,500 15,213,000 19,696,500 17,715,000 15,731,100

TUNJGN PPh

TUNJGN LAINNYA

40,891,668 80,760,421 49,223,455 88,140,560 28,811,025 24,188,006 18,721,150 21,185,760 28,261,673 27,970,441 25,948,296 17,076,503 18,343,336 16,459,342 17,667,834 21,012,451 6,979,595 7,089,001 6,230,050 6,208,338 705,891 1,260,058 1,862,652 1,459,304 839,615

89,795,608 121,047,743 94,411,342 138,359,842 70,027,322 68,475,484 66,462,201 67,144,885 66,992,310 66,678,789 65,857,545 52,129,875 53,650,994 49,632,167 53,811,223 58,024,986 33,192,447 32,524,933 30,747,292 32,750,053 13,808,925 18,607,575 21,340,950 18,805,025 15,473,300

PREMI ASURANSI 2,552,690 3,441,118 2,683,905 3,933,263 1,990,721 1,946,606 1,889,373 1,908,780 1,904,442 1,895,530 1,872,184 1,481,937 1,525,179 1,410,932 1,529,733 1,649,521 943,587 924,612 874,077 931,011 213,800 233,624 285,435 261,867 235,520

BONUS & THR 35,455,828 22,980,754 30,493,239 30,013,060 28,356,421 32,671,472 37,625,948 34,401,060 27,282,079 27,281,285 29,935,457 26,931,058 26,809,329 25,338,863 27,816,517 28,041,971 20,064,617 20,759,946 18,547,602 20,568,331 8,000,200 8,655,375 11,078,950 10,005,625 8,906,025

124



IURAN PENSIUN & IURAN THT 9,278,880 12,508,267 9,755,839 14,297,184 7,236,157 7,075,800 6,867,761 6,938,305 6,922,539 6,890,142 6,805,280 5,386,754 5,543,936 5,128,657 5,560,493 5,995,915 3,429,886 3,360,910 3,177,220 3,384,172 922,700 1,001,000 1,267,500 1,148,700 1,025,000

PENGH NETO 282,837,037 382,547,634 296,886,966 437,019,989 217,913,503 214,014,608 208,843,524 209,662,964 209,266,840 208,249,332 206,981,016 163,339,224 168,004,172 155,350,212 168,706,624 182,027,272 102,554,980 101,815,100 94,630,373 101,263,747 34,596,616 41,672,632 51,700,987 45,802,121 38,864,560

PTKP 15,600,000 15,600,000 13,200,000 14,400,000 13,200,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 16,800,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 16,800,000

PKP 267,237,000 366,947,000 283,686,000 422,619,000 204,713,000 199,614,000 193,243,000 195,262,000 194,866,000 192,649,000 191,381,000 146,539,000 153,604,000 140,950,000 153,106,000 167,627,000 88,154,000 86,215,000 79,030,000 86,863,000 18,996,000 27,272,000 36,100,000 31,402,000 22,064,000

PPh TERUTANG 59,782,950 94,681,450 65,540,100 114,166,650 37,899,550 36,153,500 34,560,750 35,065,500 34,966,500 34,412,250 34,095,250 22,884,750 24,651,000 21,487,500 24,526,500 28,156,750 9,473,100 9,182,265 8,104,556 9,279,562 949,831 1,477,200 2,360,000 1,890,200 1,103,200

125

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Ansori Y Sukadi Amran AG Baihaki Hendrik S Ichwanto Suparlan Mulyadi Fauzan Lain-Lain K. Tetap TOTAL K. TETAP

K/2 K/2 K/1 K/2 K/2 K/1 K/3 K/2 K/3

Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap

MASA PEROLEHAN PENGH Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des

35 36 37 38 39 40 41 42 43

Edy Marjuki Nuryanto Agus Kurnia Ispandi Sunarso Sariman AT Subarjo Subandi Mujiman lain-lain K. harian Lepas Konsultan dan Notaris TOTAL K. TDK TETAP

K/3 K/1 K/1 K/2 K/2 K/3 K/1 K/2 K/1

Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. H. Lepas Peg. H. Lepas Peg. H. Lepas

Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Apr - Sept Apr - Sept Apr - Sept

NO

NAMA

STATUS

GAJI

TUNJGN PPh

TUNJGN LAINNYA

PREMI ASURANSI

BONUS & THR

18,886,800 18,193,500 14,109,300 19,722,300 20,805,600 19,197,300 16,095,300 13,460,700 17,791,200

1,248,663 907,136 750,030 903,155 1,084,667 1,378,857 784,931 637,729 711,158 1,717,399,241 2,283,101,996

15,083,500 12,821,925 13,076,800 12,358,225 12,217,175 17,391,425 14,230,325 13,122,400 10,793,075

277,947 267,555 220,496 292,179 300,771 281,631 237,704 202,064 258,483

10,655,350 10,264,825 8,057,550 11,137,925 11,694,700 10,823,550 9,088,300 7,631,225 10,016,900

10,678,500 11,616,000 10,380,000 6,570,000 6,570,000 11,377,800

316,358 237,800 259,071 159,276 52,978 416,097 1,441,580 2,284,543,576

10,981,425 6,573,550 8,179,825 10,346,975 7,712,350 11,335,300

169,081 175,957 161,245 109,489 109,489 181,568

6,119,200 6,597,000 5,927,500 3,818,750 3,818,750 6,532,975

126

PENGHASILAN BRUTO 46,152,260 42,454,941 36,214,176 44,413,784 46,102,913 49,072,763 40,436,560 35,054,118 39,570,816 66,980,902,383 71,858,235,741 28,264,564 25,200,307 24,907,641 21,004,490 18,263,567 29,843,740 4,636,846 4,905,464 5,016,487 26,156,059,853 114,330,000 26,432,432,959 98,290,668,700

B. JABATAN ATAS PENGH BRUTO 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000

IURAN PENSIUN & IURAN THT 1,222,500 1,177,500 935,000 1,280,100 1,337,700 1,241,400 1,043,300 878,000 1,146,000

PENGH NETO

PTKP

PKP

PPh TERUTANG

43,633,760 39,981,441 33,983,176 41,837,684 43,469,213 46,535,363 38,097,260 32,880,118 37,128,816 63,062,599,143 67,744,698,007

15,600,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 14,400,000 16,800,000 15,600,000 16,800,000 26,832,000,000 27,346,800,000

28,033,000 24,381,000 19,583,000 26,237,000 27,869,000 32,135,000 21,297,000 17,280,000 20,328,000 36,230,599,143 40,397,881,143

1,553,300 1,219,050 979,150 1,373,700 1,536,900 1,963,500 1,064,850 864,000 1,016,400 3,578,781,988 4,337,203,488

28,264,564 25,200,307 24,907,641 21,004,490 18,263,567 29,843,740 -

16,800,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 16,800,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000

11,464,000 10,800,000 10,507,000 5,404,000 2,663,000 13,043,000 -

573,200 540,000 525,350 270,200 133,150 652,150 -

57,165,000 204,649,309 67,949,347,316

93,600,000 27,440,400,000

53,881,000 40,451,762,143

8,574,750 11,268,800 4,348,472,288

127

Tabel IV.26 PPh Pasal 21 PT GMP Cabang Lampung Tengah Sesudah Perencanaan Pajak

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 25

NAMA

Sutarto Alexander Kesaulya Koko Widyaatmoko Gunamarwan Trimanto Sigit Heri Purwoko Kridoyono Herman Riyanto Affandi Yuliastono Tri A. Suranto Brotocahyono Asep Tatang Dwi Witrianto Sutrisno Widarto Mulyono Suwarno Totok M Sukar Robingin EP Maryono Suhartono Suranto




GAJI 124,716,123 168,121,865 131,126,863 192,166,447 97,260,170 95,104,839 92,308,613 93,256,784 93,044,874 92,609,429 91,468,813 72,402,605 74,515,270 68,933,565 74,737,810 80,590,258 46,100,620 45,173,518 42,704,573 45,486,185 14,086,500 15,213,000 19,696,500 17,715,000 15,731,100

TUNJGN PPh 69,955,199 102,177,730 74,326,506 128,181,231 42,793,642 54,224,831 53,737,939 53,498,232 49,474,828 48,437,602 48,843,510 32,055,983 32,597,111 30,398,699 32,692,932 38,710,795 13,597,380 12,914,285 10,805,693 13,424,054 1,009,670 1,704,385 2,618,358 2,141,078 1,068,660

TUNJANGAN KES, PAKAIAN & TRANSP 0 0 0 0 0 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 21,705,227 14,616,755 14,616,755 14,616,755 14,616,755 892,996 1,826,887 1,826,887 1,826,887 892,996

TUNJGN LAINNYA 89,795,608 121,047,743 94,411,342 138,359,842 70,027,322 68,475,484 66,462,201 67,144,885 66,992,310 66,678,789 65,857,545 52,129,875 53,650,994 49,632,167 53,811,223 58,024,986 33,192,447 32,524,933 30,747,292 32,750,053 13,808,925 18,607,575 21,340,950 18,805,025 15,473,300

PREMI ASURANSI 2,552,690 3,441,118 2,683,905 3,933,263 1,990,721 1,946,606 1,889,373 1,908,780 1,904,442 1,895,530 1,872,184 1,481,937 1,525,179 1,410,932 1,529,733 1,649,521 943,587 924,612 874,077 931,011 213,800 233,624 285,435 261,867 235,520

128

BONUS & THR 35,455,828 22,980,754 30,493,239 30,013,060 28,356,421 32,671,472 37,625,948 34,401,060 27,282,079 27,281,285 29,935,457 26,931,058 26,809,329 25,338,863 27,816,517 28,041,971 20,064,617 20,759,946 18,547,602 20,568,331 8,000,200 8,655,375 11,078,950 10,005,625 8,906,025



IURAN PENSIUN & IURAN THT 9,278,880 12,508,267 9,755,839 14,297,184 7,236,157 7,075,800 6,867,761 6,938,305 6,922,539 6,890,142 6,805,280 5,386,754 5,543,936 5,128,657 5,560,493 5,995,915 3,429,886 3,360,910 3,177,220 3,384,172 922,700 1,001,000 1,267,500 1,148,700 1,025,000

PENGH NETO 311,900,568 403,964,943 321,990,016 477,060,659 231,896,120 265,756,660 265,565,540 263,680,663 252,185,222 250,421,720 251,581,457 200,023,931 203,963,174 190,994,796 205,436,949 221,430,843 123,789,519 122,257,138 113,822,771 123,096,218 35,793,391 43,943,846 54,283,580 48,310,783 39,986,601

PTKP 15,600,000 15,600,000 13,200,000 14,400,000 13,200,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 16,800,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000 16,800,000

PKP 296,300,568 388,364,943 308,790,016 462,660,659 218,696,120 251,356,660 249,965,540 249,280,663 237,785,222 234,821,720 235,981,457 183,223,931 189,563,174 176,594,796 189,836,949 207,030,843 109,389,519 106,657,138 98,222,771 108,696,218 20,193,391 29,543,846 38,683,580 33,910,783 23,186,601

PPh TERUTANG 69,955,199 102,177,730 74,326,506 128,181,231 42,793,642 54,224,831 53,737,939 53,498,232 49,474,828 48,437,602 48,843,510 32,055,983 32,597,111 30,398,699 32,692,932 38,710,795 13,597,380 12,914,285 10,805,693 13,424,054 1,009,670 1,704,385 2,618,358 2,141,078 1,068,660

129

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Ansori Y Sukadi Amran AG Baihaki Hendrik S Ichwanto Suparlan Mulyadi Fauzan Lain-Lain K. Tetap TOTAL K. TETAP

K/2 K/2 K/1 K/2 K/2 K/1 K/3 K/2 K/3

Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap Peg. Tetap

MASA PEROLEHAN PENGH Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des

35 36 37 38 39 40 41 42 43

Edy Marjuki Nuryanto Agus Kurnia Ispandi Sunarso Sariman AT Subarjo Subandi Mujiman lain-lain K. harian Lepas Konsultan TOTAL K. TDK TETAP

K/3 K/1 K/1 K/2 K/2 K/3 K/1 K/2 K/1

Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. Tdk Tetap Peg. H. Lepas Peg. H. Lepas Peg. H. Lepas

Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Jan - Des Apr - Sept Apr - Sept Apr - Sept

NO

NAMA

STATUS

GAJI

TUNJGN PPh

18,886,800 18,193,500 14,109,300 19,722,300 20,805,600 19,197,300 16,095,300 13,460,700 17,791,200

1,790,220 1,318,589 1,038,218 1,629,046 1,790,159 2,231,488 1,126,596 922,915 1,079,508 4,312,155,886 5,276,472,956

10,678,500 11,616,000 10,380,000 6,570,000 6,570,000 11,377,800

633,747 602,921 586,398 323,064 184,399 711,613 3,042,142 5,279,515,098

TUNJANGAN KES, PAKAIAN & TRANSP 1,826,887 892,996 892,996 1,826,887 1,826,887 1,826,887 892,996 892,996 892,996 4,308,703,071 4,624,966,773 892,996 892,996 892,996 892,996 892,996 892,996

TUNJGN LAINNYA

PREMI ASURANSI

15,083,500 12,821,925 13,076,800 12,358,225 12,217,175 17,391,425 14,230,325 13,122,400 10,793,075

277,947 267,555 220,496 292,179 300,771 281,631 237,704 202,064 258,483

10,981,425 6,573,550 8,179,825 10,346,975 7,712,350 11,335,300

169,081 175,957 161,245 109,489 109,489 181,568

5,357,977 4,630,324,749

130

BONUS & THR

PENGHASILAN BRUTO

10,655,350 10,264,825 8,057,550 11,137,925 11,694,700 10,823,550 9,088,300 7,631,225 10,016,900

48,520,705 43,759,390 37,395,360 46,966,563 48,635,293 51,752,281 41,671,221 36,232,300 40,832,162 73,884,362,099 79,476,573,474

6,119,200 6,597,000 5,927,500 3,818,750 3,818,750 6,532,975

29,474,950 26,458,424 26,127,964 22,061,274 19,287,984 31,032,252 4,636,846 4,905,464 5,016,485 26,156,059,855 114,330,000 26,439,391,498 105,915,964,972

B. JABATAN ATAS PENGH BRUTO 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000 1,296,000

IURAN PENSIUN & IURAN THT 1,222,500 1,177,500 935,000 1,280,100 1,337,700 1,241,400 1,043,300 878,000 1,146,000

PENGH NETO

PTKP

PKP

PPh TERUTANG

46,002,205 41,285,890 35,164,360 44,390,463 46,001,593 49,214,881 39,331,921 34,058,300 38,390,162 69,966,058,859 75,363,035,740

15,600,000 15,600,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 14,400,000 16,800,000 15,600,000 16,800,000 26,832,000,000 27,346,800,000

30,402,205 25,685,890 20,764,360 28,790,463 30,401,593 34,814,881 22,531,921 18,458,300 21,590,162 43,134,058,859 48,016,235,740

1,790,220 1,318,589 1,038,218 1,629,046 1,790,159 2,231,488 1,126,596 922,915 1,079,508 4,312,155,886 5,276,472,956

29,474,950 26,458,424 26,127,964 22,061,274 19,287,984 31,032,252 -

16,800,000 14,400,000 14,400,000 15,600,000 15,600,000 16,800,000 14,400,000 15,600,000 14,400,000

12,674,950 12,058,424 11,727,964 6,461,274 3,687,984 14,232,252 -

633,747 602,921 586,398 323,064 184,399 711,613 -

60,842,848 48,077,078,588

8,574,750 11,616,892 5,288,089,848

57,165,000 211,607,848 75,574,643,588

93,600,000 27,440,400,000

131

BAB IV. EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 PADA PT GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) CABANG LAMPUNG TENGAH

Recommend Documents