BAB 6 PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

BAB 6 PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

BAB 6 PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN A. KONDISI UMUM Terjadinya bencana nasional gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2005 telah memunculkan kesadaran tentang perlunya peningkatan kemampuan pertahanan khususnya dalam rangka pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP). Urgensi ini tergambarkan dengan jelas bahwa ketika kejadian luar biasa tersebut terjadi, peran institusi pertahanan belum dapat bekerja secara optimal. Meskipun berbagai upaya evakuasi dan penanganan pasca bencana telah dilakukan secara maksimal oleh institusi pertahanan, namun karena tidak disertainya kemampuan peralatan dan fasilitas yang memadai berakibat pada tidak optimalnya kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Sementara itu, keterlibatan militer asing dalam tugas kemanusiaan menjadi cerminan rendahnya kemampuan peralatan dan fasilitas pertahanan dan keamanan baik dari segi kuantitas, kualitas maupun teknologi. Pada saat ini kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi ”under capacity”, bahkan apabila disejajarkan dengan sesama anggota negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi terbawah. Rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 persen); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 persen) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 persen); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 persen) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 persen) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 persen) yang siap untuk dioperasikan. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka kuantitas, kualitas serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar itu sangat muskil untuk menjaga integritas wilayah dengan optimal. Sementara itu, anggaran pertahanan hanya mencapai 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Di sisi lain, Singapura sebagai negara pulau telah mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya mencapai 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasionalnya. Kondisi ideal dalam periode lima tahun

ke depan anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3 – 4 persen dari Produk Domestik Bruto. Rendahnya anggaran pertahanan ini menyebabkan upayaupaya peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan sangat sulit dilakukan. Padahal diplomasi luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional secara signifikan memerlukan dukungan kekuatan pertahanan yang memadai. Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada pembentukan minimum essential force. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI telah mengalami peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui repowering atau retrofit. Hal ini merupakan langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasionalkan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, mulai dicari kemungkinan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sehubungan dengan embargo alutsista berkepanjangan dari Amerika Serikat terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Upaya pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri juga mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer. Secara institusional, penyelenggaraan pertahanan negara merupakan kewajiban negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang menganut sistem pertahanan negara semesta. Mekanisme keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah melalui Pendidikan Kesadaran Bela Negara atau wajib militer. Namun sampai saat ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan dirasakan belum mantap. Ketidakmantapan tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan. Di sisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk melatih dan mendidik masyarakat yang siap untuk dikerahkan dalam sistem pertahanan sangat besar, sehingga upaya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pertahanan negara masih sangat terbatas pada kebutuhan profesional seperti wajib militer bidang kesehatan, hukum, administrasi, pembinaan mental dan lain sebagainya. Berkenaan dengan kondisi umum tersebut di atas, maka tantangan yang dihadapi pembangunan nasional tahun 2006 adalah bagaimana memenuhi kebutuhan alutsista untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pada tingkat minimum essential force. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana dengan skala kekuatan minimum tersebut, mampu meningkatkan jumlah dan kondisi siap alutsista untuk meredam berbagai ancaman pertahanan baik yang berasal dari dalam negeri berupa kegiatan separatisme maupun ancaman luar negeri. Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia upaya meningkatkan profesionalisme TNI dihadapkan pada kesejahteraan prajurit yang masih memprihatinkan. Selanjutnya II.6 – 2

upaya mendayagunakan potensi pertahanan negara dengan meningkatkan peran aktif masyarakat masih menghadapi beberapa kendala. Selain rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah dan kurangjelasnya peraturan perundang-undangan adalah bagaimana membangkitkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara yang sampai saat ini masih banyak yang belum memahami arti penting kuatnya pertahanan bagi suatu negara.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1. Tersusunnya rancangan pertahanan yang manggambarkan minimum essential force; 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI; 3. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri; 4. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan 5. Terdayagunakannya potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1. Penajaman dan sinkronisasi kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan; 2. Peningkatan kamampuan dan profesionalisme TNI yang mencakup dimensi alutsita, sistem, materiil, personil, serta prasarana dan sarana; 3. Peningkatkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista; 4. Peningkatan peran aktif masyarakat dan profesionalisme institusi terkait dengan pertahanan negara; 5. Pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal; 6. Percepatan pembentukan kelembagaan Dewan Keamanan Nasional; dan 7. Pengembangan sistem asuransi prajurit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.

II.6 – 3

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan 1. Penyusunan Strategic Defense Review (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis; 2. Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista; 3. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, serta pengembangan sistem informatika; 4. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 5. Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan 6. Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik,

Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan 1. Penyusunan Strategic Defense Review (SDR), Strategi Raya Pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis; 2. Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista; 3. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, serta pengembangan sistem informatika; 4. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 5. Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan 6. Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Sasaran Program Tersusunnya rancangan pertahanan yang manggambarkan minimum essential force

II.6 – 4

Instansi Pelaksana 1. Dep. Pertahanan 2. Dewan Ketahanan Nasional

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 89.458,0

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. 2.

Program Pengembangan Pertahanan Integratif 1. Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; 2. Pengembangan personil TNI dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan werving prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS; 3. Pengembangan materiil TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal) darat dan udara; 4. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas;

Program Pengembangan Pertahanan Integratif 1. Pengembangan alibe dilakukan melalui upaya penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan program pembangunan TNI, serta pengembangan alibe informasi pertahanan melalui penyediaan internet provider yang dapat menyebarluaskan informasi yang proporsional untuk kepentingan bangsa Indonesia serta menangkal berita-berita yang tidak menguntungkan. Sementara itu, dalam rangka mewujudkan alibe komando dan pengendalian (siskodal) dilaksanakan pengadaan beberapa peralatan alibe Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi (K3I) ; 2. Pengembangan personil dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia TNI, yaitu berupa kegiatan pengadaan personil terutama untuk perwira yang berasal dari 3 sumber meliputi : Akademi TNI, hasil didik dari perguruan tinggi (sarjana), serta pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) ; 3. Pengembangan materiil untuk mendukung kesiapan tempur TNI melalui pengadaan beberapa

1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI.

II.6 – 5

Dep. Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional

2.223.407,6

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM 5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan 7. Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara.


4.

5.

6.

7.

3.

Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat 1. Pengembangan sistem TNIAD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan,

Sasaran Program

Instansi Pelaksana


peralatan yang dilaksanakan secara terpusat antara lain pengadaan munisi aliber kecil dan munisi aliber besar, pengadaan senjata ringan, pengadaan tabung pelontar/roket; Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi TNI, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas; Penggiatan Fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan propesionalisme prajurit yang meliputi latihan perorangan, satuan, dan gabungan; dan Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara.

Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat 1. Pengembangan sistem TNI-AD berupa penyusunan berbagai perangkat lunak yang berupa doktrin Kartika Eka Paksi, petunjuk induk, petunjuk pembinaan dan petunjuk administrasi serta petunjuk teknis dalam rangka mendukung

1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang. 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI.

II.6 – 6

Dep. Pertahanan

9.176.837,1

No.



serta pengembangan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K3I) ; 2. Pengembangan personil TNIAD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap; 3. Pengembangan materiil yang diarahkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi, pesawat udara, alberzi (alat berat zeni), alzeni (alat zeni), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (alat nuklir biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (alat mountaineering), alsatri (alat kesatriaan), dan alsintor (alat mesin kantor), kapal dan alat apung, alkapsus/matsus (alat perlengkapan khusus/matra khusus) alat komunikasi dan elektronika; 4. Pengembangan fasilitas

tugas pokok organisasi dan satuan; 2. Pengembangan personil TNI-AD dilakukan melalui peningkatkan profesionalitas TNI dengan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan latihan termasuk kurikulum pendidikan dan tenaga didik yang handal, serta pembangunan personil untuk mempertahankan kekuatan yang menurun akibat penyusutan dan mengisi kekurangan Tabel Organisasi dan Personil (TOP) dan Tabel Susunan Personil dan Perlengkapan (DSPP) secara bertahap; 3. Pengembangan materiil yang diutamakan melalui pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru, yaitu pengadaan dan pemeliharaan alutsista yang meliputi pengadaan alat komunikasi, Night Vision Goggles (NVG), kendaraan angkut personil serta pemeliharaan pesawat terbang, kendaraan tempur dan meriam. Selain itu berbagai peralatan khusus seperti Payung Udara Orang (PUO), Rompi Anti Peluru dan pisau serbaguna serta alat mountainering dilaksanakan guna mendukung kesiapan operasional satuan. Guna memperpanjang usia pakai alutsista TNI-AD maka dilaksanakan retrofitting kendaraan tempur,

Sasaran Program

II.6 – 7

Instansi Pelaksana


No.

4.



berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan; 5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; dan 6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

repowering kendaraan penarik meriam dan pemeliharaan pesawat terbang; 4. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan fasilitas pangkalan dilaksanakan melalui pembangunan fasilitas bagi Satuan Tempur (Satpur), Bantuan Tempur (Banpur), Satuan Intel (Satintel), Komando Teritorial (Koter) dan Lembaga Pendidikan Daerah (Rindam). Adapun upaya peningkatan kesejahteraan prajurit ditempuh melalui perbaikan mess prajurit serta pembangunan dan perbaikan rumah dinas yang diprioritaskan untuk satuan lembaga pendidikan terpusat; 5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; dan 6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut 1. Pengembangan sistem TNIAL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem

Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut 1. Pengembangan sistem TNI-AL dilakukan dengan mengupayakan penyempurnaan sistem dan strategi pertahanan wilayah laut antara lain melalui survei hidrooceanografi guna mendapatkan peta dan alur

Sasaran Program

1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI.

II.6 – 8

Instansi Pelaksana

Dep. Pertahanan


3.307.320,5

No.



pendukung pelayaran dan operasi KRI di laut, serta sistem informasi dan komunikasi data; 2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida); 3. Pengembangan materiil berupa pengadaan dan pemeliharaan KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi / alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan) ; 4. Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL);

pelayaran, pengembangan sistem informasi terpadu TNI-AL; 2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida); 3. Pengembangan materiil dilaksanakan dengan mengoptimalkan kekuatan dan kemampuan TNI-AL berupa pengadaan kapal KAL-12M dan KAL-28M. Upaya meningkatkan kemampuan kapal atas air, dilakukan dengan perpanjangan usia pakai (PUP) KRI Teluk Bayur (TBY). Dalam rangka meningkatkan kesiapan operasional dengan kemampuan yang ada, maka TNI-AL menitikberatkan pada upaya perbaikan/pemeliharaan kapal dan pesawat terbang. Adapun untuk meningkatkan kemampuan angkutan logistik, patroli maritim, dan intai taktis, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pesawat udara yang meliputi: pemeliharaan berkala, overhaul engine Garret Nbell-412, overhaul Propeller Nomad N-22, perbaikan Nbell-412 menggunakan X-Ray, serta modifikasi sistem komunikasi, dan modifikasi Center Troof Sead Pesud DHC-5D;

Sasaran Program

II.6 – 9

Instansi Pelaksana


No.



5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan 7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

4. Pengembangan fasilitas dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pangkalan yang meliputi pembangunan dermaga Semampir di Surabaya dan Banyuwangi, pembangunan Base Operations di Pondok Cabe Jakarta, pembangunan Lanal Klas “C” di Belinyu Bangka, serta pembangunan Mako Lanal Batam sebagai tindak lanjut peningkatan dari Lanal Klas “C” menjadi Klas “B”. Adapun upaya peningkatan kesejahteraan prajurit ditempuh melalui perbaikan mess, rumah dinas dan pembangunan balai pengobatan, serta pembangunan UGD Mintohardjo Jakarta beserta peralatan kesehatannya; 5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan 7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sasaran Program

II.6 – 10

Instansi Pelaksana


No. 5.



Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara 1. Pengembangan sistem melalui pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, serta pengembangan sistem Informasi; 2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator; 3. Pengembangan materiil yang meliputi pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, kazernering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi

Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara 1. Pengembangan sistem melalui upaya pemantapan sistem pertahanan udara nasional khususnya wilayah Indonesia Timur yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan pengawasan udara, identifikasi, intersepsi dan penindakan sasaran udara, telah dibangun secara bertahap Komando Sektor Hanudnas IV yang bermarkas di Biak; 2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator; 3. Pengembangan materiil yang diupayakan melalui pengadaan peralatan dan suku cadang alutsista yang berkaitan langsung dengan pemantapan Skadron Udara, Skadron Pendidikan, Skadron Radar, Skadron Paskhasau, Skadron Teknik dan Skadron Depo Pemeliharaan. Dalam upaya optimalisasi kesiapan operasional pesawat, maka akan dilakukan penyelesaian program lanjutan pengadaan pesawat Sukoi, penyelesaian proses pengadaan

Sasaran Program 1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; dan 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI.

II.6 – 11

Instansi Pelaksana Dep. Pertahanan

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 2.514.089,2


No.

4.

5.

6.

7.

dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium; Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi rumdis/rumjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya; Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.


Sasaran Program

pesawat NAS-332, serta melanjutkan perbaikan (Falcon Up) pesawat F-16 tahap II agar dapat dipertahankan kondisi kesiapan operasional pesawat, serta overhaul secara menyeluruh pesawat Puma SA-330. Adapun upaya meningkatkan kesiapan operasional persenjataan maka dilakukan pengadaan roket FFAR. Guna meningkatkan kekuatan dan kesiapan alutsista yang ada, maka dilakukan pengadaan pesawat CN235 MPA. Untuk meningkatkan kualitas penerbang TNI AU, maka pesawat Helikopter Latih Colibri EC-120 dari Perancis dan pesawat latih KT-I dari Korea Selatan masuk dalam jajaran TNI-AU secara bertahap. Disamping itu untuk mendukung kesiapan operasional pesawat VVIP perlu dilakukan pemeliharaan dan pengadaan suku cadang pesawat VVIP diantaranya untuk pesawat Hercules C-130, pesawat Fokker 27, pesawat Fokker 28 dan pesawat Helikopter SA-330; 4. Pengembangan fasilitas yang diprioritaskan pada pembangunan dan rehabilitasi skadron Pasukan Khas TNI-AU secara bertahap. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemukul udara strategis guna menahan laju invasi selama mungkin di luar Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai

II.6 – 12

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

batas dalam medan penyanggah serta dapat mengatasi daerah rawan/krisis, maka dilaksanakan pemantapan operasi “Pelangi Nusantara” sebagai pembinaan potensi dirgantara, serta melanjutkan pembangunan Lanud Timika dan pengembangan tahap IV Lanud Operasi Supadio menjadi lanud induk. Guna mendukung kesiapan operasional di wilayah Indonesia Timur, maka dilakukan pengembangan Lanud Eltari menjadi Pangkalan Operasi dan membentuk Detasemen TNI-AU di Palu. Disamping itu, pembangunan fasilitas TNI-AU diwujudkan pula dengan melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan prajurit, rehabilitasi sarana dan prasarana lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas personil TNI-AU; 5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan 7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan

II.6 – 13

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 6.

Program Pengembangan Industri Pertahanan. 1. Perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista; 2. Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli ce-pat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi; dan 4. berdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara serta menciptakan kemandirian,

Program Pengembangan Industri Pertahanan 1. Pengembangan partisipasi industri strategis dalam perbaikan, pemeliharaan, penggantian peralatan pertahanan, serta pemanfaatan alutsis produk industri pertahanan dalam neger; 2. Kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi, lembaga industri strategis, serta masyarakat dalam upaya pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya; 3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering di bidang peralatan pertahanan; dan 4. Pengembangan peran aktif Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Idustri Pertahananm dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertahanan khususnya dalam rekayasa prototipe alutsista guna mengurangi ketergantungan terhadap peralatan dari negara lain.

1. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI; dan 2. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri.

II.6 – 14

Dep. Pertahanan, BPPT

5.060.233,0

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain. 7.

Program Pengembangan Bela Negara 1. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; 2. Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai; dan 3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Program Pengembangan Bela Negara 1. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; 2. Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai; dan 3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

1. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang dan selain perang; 2. Meningkatnya jumlah dan kondisi siap alutsista TNI; dan 3. Terdayagunakannya potensi pertahanan dan meningkatnya peran aktif masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan.

Dep. Pertahanan

632.320,1

8.

Program Operasi Bhakti TNI 1. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus, yaitu: (i) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan

Program Operasi Bhakti TNI 1. Pemberian bantuan kemanusiaan di Aceh dalam rangka mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur; 2. Pelaksanaan tugas bantuan kemanusiaan dalam rangka mengatasi kesulitan sarana

Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer selain perang

Dep. Pertahanan

26.569,1

II.6 – 15

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperti gelombang pengungsian akibat kerusuhan, huru hara, konflik komunal, bencana alam atau karena alasan lain; (ii) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah; (iii) berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya; (iv) memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok; (v) membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul; (vi) membantu program pemerintah di bidang


3.

4.

5.

6.

7.

Sasaran Program

angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah; Partisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya; Pemberian bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok; Pelaksanaan pembinaan kepemudaan di bidang penghijauan kembali hutan gundul; Pembinaan masyarakat terpencil/ daerah perbatasan dalam pemberantasan buta huruf; dan Pembinaan masyarakat sadar hukum melalui penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.

II.6 – 16

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan; dan 2. Melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara. 9.

Program Kerjasama Militer Internasional 1. Peningkatan kerjasama pertahanan IndonesiaSingapura dalam bentuk latihan dan perjanjian Military Training Area (MTA) ; 2. Peningkatan kerjasama pertahanan IndonesiaMalaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA; 3. Peningkatan kerjasama pertahanan IndonesiaPhilipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai

Program Kerjasama Militer Internasional 1. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian Military Training Area (MTA); 2. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA; 3. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum Joint Commision for Bilateral Cooperation; 4. Peningkatan kerjasama pertahanan

Terwujudnya kerjasama militer dengan Negara tetangga (ASEAN) dan Negaranegara lain di Asia, Eropa, Australia.

II.6 – 17

Dep. Pertahanan

40.789,5


No.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum Joint Commision for Bilateral Cooperation; Peningkatan kerjasama pertahanan IndonesiaThailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan IndonesiaASEAN; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI; Penyiapan pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya; dan Pengiriman Liaison Officer


5. 6.

7.

8.

9.

Sasaran Program

Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI; Penyiapan pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya; dan Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

II.6 – 18

Instansi Pelaksana


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


(LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. 10.

Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 1. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajiankajian tentang konsep pertahanan; 2. Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani; dan 3. Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.

Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 1. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; 2. Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani; dan 3. Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.

Tersusunnya rancangan pertahanan yang manggambarkan minimum essential force

II.6 – 19

Dep. Pertahanan

38.756,5

BAB 6 PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

Recommend Documents