BAB 7 PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas. Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan. Gerakan separatisme di NAD dan Papua serta konflik horizontal di Maluku, Maluku Utara, Poso dan Mamasa menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia tidak saja rentan terhadap ancaman dari luar tetapi juga belum mampu meredam gangguan dari dalam.
A. PERMASALAHAN Belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan. Selama ini kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen Strategic Defense Review (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara. Belum mantapnya partisipasi masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan. Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pertahanan, kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. Dalam era konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, penyusunan perencanaan kebijakan dan strategi pertahanan dalam kerangka peningkatan kemampuan pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan membutuhkan peranan masyarakat (civil society) yang kuat dalam mewujudkannya. Di masa datang, seiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas civil society untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa yang turut memikul tanggung jawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan. Kurang memadainya sarana dan prasarana, peningkatan profesionalisme serta rendahnya kesejahteraan anggota TNI. Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI di masa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, Bagian II.7 – 1
medan dan fasilitas latihan yang terbatas, alat instruksi dan alat penolong instruksi yang relatif kedaluwarsa, serta peralatan pendidikan dan latihan yang juga terbatas. Selain itu, masalah kesejahteraan prajurit dan belum tersiapkannya potensi dukungan pertahanan seperti rakyat terlatih dalam jumlah yang cukup merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang. Rendahnya kondisi dan jumlah Alutsista. Masalah terbesar yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan adalah jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi ketercukupan. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan. Dalam kemampuan pertahanan matra laut, selain jumlahnya yang masih kurang, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan pemukul yaitu kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat roket, kapal cepat terpedo, dan kapal buru ranjau secara rata-rata juga sudah relatif tua. Usia pakai kapal selam, kapal perusak kawal rudal, dan kapal cepat roket telah melebihi 22 tahun serta hanya kapal cepat terpedo dan kapal buru ranjau yang berusia relatif muda yaitu 16 tahun. Sementara itu, kondisi Kapal Republik Indonesia (KRI) kekuatan patroli dan pendukung relatif lebih tua usia pakainya yaitu 46 kapal patroli telah lebih dari 25 tahun, 10 kapal pendukung telah lebih dari 40 tahun dan 33 kapal antara 20-40 tahun. Jumlah dan kondisi alutsista darat dan udara TNI AL juga relatif tidak berbeda dengan kekuatan laut. Saat ini, Marinir masih mempergunakan kendaraan tempur produksi tahun 1960an yang secara tehnis telah sangat menurun efek penggetar dan pemukulnya. Sementara itu, jumlah alutsista TNI AU juga relatif terbatas dan dengan kondisi kesiapan yang relatif rendah. Hanya 11 pesawat dari 23 pesawat angkut udara yang dimiliki TNI AU dalam keadaan siap saat ini. Seiring dengan penggunaan pesawat tersebut secara intensif diperkirakan hanya 6 pesawat angkut udara dalam keadaan siap dalam 5 tahun mendatang. Kekuatan pesawat tempur TNI AU bahkan lebih mengkuatirkan lagi yaitu hanya 28 persen pesawat dalam keadaan siap operasi. Selain itu, ruang udara Indonesia yang belum dapat terpantau oleh radar (blank spot) juga masih luas. Sebagian ruang udara di kawasan Indonesia bagian barat dan sebagian besar ruang udara di kawasan Indonesia bagian timur seringkali menjadi perlintasan penerbangan gelap karena ruang udara tersebut tidak dapat terpantau oleh radar meskipun telah dibantu oleh radar sipil. Embargo senjata oleh negara produsen utama serta rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional. Selama ini upaya memodernisasi peralatan pertahanan secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. Ketidaksesuaian diantara kebutuhan peralatan pertahanan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain. Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal. Menurunnya kemampuan pertahanan selama ini disebabkan terutama oleh anggaran yang tersedia. Meskipun telah meningkat Bagian II.7 – 2
dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, anggaran pertahanan yang dapat disediakan baru 74,1 persen dari kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Sedangkan, kebutuhan minimal anggaran pertahanan tersebut dirancang untuk mengganti penyusutan alutsista TNI dan menutup kesenjangan antara kondisi nyata TNI saat ini dengan kebutuhan minimal personel dan peralatan TNI seperti yang tercantum dalam TOP (Tabel Organisasi dan Personel) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan). Dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang tingkat ancamannya relatif lebih rendah dan memiliki wilayah jauh lebih sempit, proporsi anggaran pertahanan Indonesia baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun terhadap APBN pada tahun 2004 adalah paling kecil, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Negara Australia Brunei Filipina Malaysia Thailand Singapura Indonesia
% Terhadap PDB
% Terhadap APBN
2,3 6,9 2,2 4,0 2,8 5,2 1,1
7,1 18,0 19,9 9,1 15,0 21,0 5,7
Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Masyarakat adalah salah satu komponen utama dalam suatu sistem pertahanan negara. Manfaat dari bela negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara semata, akan tetapi lebih jauh dari itu perubahan sikap mental dan sosial masyarakat memiliki pengaruh luas bagi kemajuan suatu bangsa.
B. SASARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sasaran peningkatan kemampuan pertahanan negara dalam 5 tahun mendatang adalah: Tersusunnya Rancangan Postur Pertahanan Indoneisa berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan dalam periode 2005–2006 yang disusun sebagai hasil kerjasama civil society dan militer; Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi militer untuk perang maupun selain perang; Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, jaminan kesejahteraan akhir tugas; Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke arah modernisasi alat utama sistem persenjataan dan kesiapan operasional; Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam negeri; Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi bisnis TNI; Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara.
Bagian II.7 – 3
C. ARAH KEBIJAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Menajamkan dan mengsinkronkan kebijakan pertahanan negara; Meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan pertahanan negara; Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi alutsista, material, personil serta prasarana dan sarana; Meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan pendirian sistem ansuransi prajurit; Meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional dalam hal penyediaan kebutuhan dan perawatan alutsista yang sudah ada; Mengoptimalkan dan meningkatkan anggaran pertahanan menuju rasio kecukupan secara simultan dengan penataan bisnis TNI; Melakukan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal.
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN Arah kebijakan dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara dijabarkan melalui programprogram pembangunan sebagai berikut: 1.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN
Tujuan program ini untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategis yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme. 1. 2. 3.
4. 5. 6. 2.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Penyusunan Strategic Defense Review (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis; Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista; Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, serta pengembangan sistem informatika; Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF
Tujuan program ini untuk mewujudkan kesiapan TNI yang melingkupi matra darat, laut, dan udara secara terintegrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu.
Bagian II.7 – 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; Pengembangan personil TNI dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan werving prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS; Pengembangan materiil TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal) darat dan udara; Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas; Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT
Program ini bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AD yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra darat. 1.
2. 3.
4.
5. 6.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan, serta pengembangan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K3I); Pengembangan personil TNI-AD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap; Pengembangan materiil yang diarahkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi, pesawat udara, alberzi (alat berat zeni), alzeni (alat zeni), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (alat nuklir biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (alat mountaineering), alsatri (alat kesatriaan), dan alsintor (alat mesin kantor), kapal dan alat apung, alkapsus/matsus (alat perlengkapan khusus/matra khusus) alat komunikasi dan elektronika; Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan; Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.
Bagian II.7 – 5
4.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT
Tujuan program ini adalah mewujudkan kekuatan TNI AL yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, serta melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7. 5.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem pendukung pelayaran dan operasi KRI di laut, serta sistem informasi dan komunikasi data; Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida); Pengembangan materiil berupa pengadaan dan pemeliharaan KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi / alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan); Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL); Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA
Program ini bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AU yang mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional, serta menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Pengembangan sistem melalui pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, serta pengembangan sistem Informasi; 2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator; 3. Pengembangan materiil yang meliputi pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, kazernering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium;
Bagian II.7 – 6
4. 5. 6. 7. 6.
Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi rumdis/rumjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya; Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN
Tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan yang modern. 1. 2. 3.
4.
7.
Kegiatan pokok program ini meliputi: Perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista; Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya; Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara serta menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain. PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA
Tujuan program ini adalah mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat untuk ditransformasikan menjadi satuan kekuatan komponen pertahanan negara. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; 2. Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai; 3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. 8.
PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI
Program ini ditujukan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI – Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri. 1.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus, yaitu: Bagian II.7 – 7
2.
9.
(i) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperti gelombang pengungsian akibat kerusuhan, huru hara, konflik komunal, bencana alam atau karena alasan lain; (ii) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah; (iii) berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya; (iv) memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok; (v) membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul; (vi) membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan. Melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara. PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian Military Training Area (MTA); Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum Joint Commision for Bilateral Cooperation; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme; Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI; Penyiapan pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya; Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.
Bagian II.7 – 8
10. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN Program ini ditujukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara. 1. 2. 3.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani; Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.
Bagian II.7 – 9
