BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu: (1) struktur perekonomian, (2) identifikasi sektor unggulan dalam perspektif internal Kabupaten Bandung Barat (sector-based inward looking), (3) identifikasi sektor unggulan dalam perspektif wilayah yang lebih luas (sector-based outward looking), (4) identifikasi lokasi sektor unggulan (spatial-based), (5) identifikasi ketimpangan wilayah, kebocoran
wilayah,
dan
pembangunan
berkelanjutan,
(6)
identifikasi
kelembagaan, dan (7) strategi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat.
5.1
Struktur Perekonomian Pembahasan struktur perekonomian dilakukan untuk mengetahui analisis
dasar perekonomian makro Kabupaten Bandung Barat. Struktur perekonomian ini utamanya dicerminkan dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat. Analisis ini membahas (1) kontribusi sektor, (2) laju pertumbuhan sektor, dan (3) PDRB per kapita
5.1.1
Kontribusi Sektor PDRB Kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB dianalisis untuk melihat
secara umum struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Rentang waktu 4 tahun digunakan sebagai cara untuk mengetahui tren kontribusi sektor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat menangkap adanya pola perubahan struktur perekonomian wilayah tersebut. Ekonomi Kabupaten Barat terbentuk oleh sektor industri yang dominan, diikuti oleh perdagangan, hotel, restoran, serta pertanian. Namun dilihat dari struktur tenaga kerja, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh tenaga kerja pertanian. Secara detail, kontribusi sektor perekonomiannya dapat dilihat pada Tabel 43 berikut ini.
101
102
103
Secara umum, dari tahun 2000 sampai 2006, industri pengolahan (industri tanpa migas) merupakan sektor yang menyumbangkan kontribusi PDRB terbesar bagi Kabupaten Bandung Barat. Kontribusi per tahun sektor ini cukup konsisten di persentase 46 % sehingga diprediksi akan terus menjadi kontributor utama PDRB Kabupaten Bandung Barat meskipun ada kecenderungan untuk menurun. Sektor kedua yang berkontribusi terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan persentase yang konsisten antara tahun 2000-2006 sebesar 18 %. Adapun sektor terkecil yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat adalah pertambangan dan penggalian, yaitu secara konsisten berkisar 0,5 %. Meskipun hamparan lahan pertanian di Kabupaten Bandung Barat masih sangat luas, namun secara ekonomi makro, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat ada di peringkat ketiga. Secara umum, ada kecenderungan kontribusi ini menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya konversi guna lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Kecuali sub-sektor kehutanan, semua sub-sektor pertanian ada kecenderungan menurun selama kurun waktu 2000-2006. Beberapa sub-sektor dan atau sektor ekonomi yang mengalami kecenderungan kenaikan adalah: 1. Penggalian 2. Listrik, gas, air bersih 3. Bangunan 4. Perdagangan, hotel, restoran 5. Bank
Naiknya, sektor penggalian
menandakan
kegiatan penggalian
di
Kabupaten Bandung Barat dalam rentang tahun 2000-2006 memberikan kontribusi yang luar biasa. Namun tentunya, penggalian adalah kegiatan yang tidak berkelanjutan karena pada sewaktu-waktu di masa depan akan habis karena merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan Kecenderungan naiknya kontribusi (1) listrik, gas, air bersih, (2) bangunan, (3) perdagangan, hotel, restoran, (4) bank merupakan indikasi terjadi
104
urbanisasi wilayah Kabupaten Bandung Barat yang bisa merupakan akibat dari adanya urban sprawl dari Metropolitan Bandung dan juga pengaruh interaksi Jakarta-Bandung. Semakin gencarnya arus urbanisasi tentunya menimbulkan konsekuensi semakin besarnya kegiatan pembangunan/konstruksi. Semakin banyaknya bangunan tentunya akan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya kebutuhan akan listrik, air bersih, dan gas. Kecenderungan berkembangnya urbanisasi di Indonesia, semakin membuat sektor tersier seperti perdagangan, hotel, restoran, serta bank semakin berkembang. Di sisi lain, ada kecenderungan beberapa sektor primer seperti pertanian dan industri pengolahan menjadi semakin berkurang kontribusinya. Hal ini merupakan salah satu indikasi adanya diversifikasi struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat yang cenderung bergerak untuk berdiversifikasi ke sektor tersier. Semakin berkembangnya sektor tersier merupakan salah satu
Kontribusi (%)
indikasi semakin meningkatknya ciri perkotaan.
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
47.23
47.1
18.16 12.25
2000
47
18.24
46.9
2001
18.51
18.25
11.73
11.64
2002
46.61
11.37
2003
46.85
46.7
18.48 11.5
2004
18.45 11.55
2005
18.67 11.04
2006
Tahun Industri Pengolahan
Perdagangan, Hotel, Restoran
Pertanian
Gambar 5 Kontribusi 3 Sektor Terbesar terhadap PDRB
5.1.2
Laju Petumbuhan Ekonomi Nilai laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat sejauh mana
potensi sektor atau sub-sektor tertentu untuk terus berkembang di masa mendatang. Meskipun secara kontribusi ada kecenderungan untuk bertambah atau menurun, namun dengan mempertimbangkan nilai laju pertumbuhan ekonomi bisa membuat analisis struktur ekonomi menjadi lebih baik.
105
106
107
Pada umumnya semua sektor mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun dengan laju yang tidak sama. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama 2001-2006 berkisar pada angka 5. Hanya ada satu sektor yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten terus naik, yaitu industri pengolahan. Hal ini menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor yang mempunyai pertumbuhan konsisten menanjak di Kabupaten Bandung Barat. Kontribusinya terhadap PDRB yang cenderung untuk menurun bisa disebabkan oleh adanya laju pertumbuhan sektor atau sub-sektor lainnya yang tidak konsisten namun mempengaruhi nilai total PDRB antara tahun 2000-2006. Kecenderungan naiknya kontribusi (1) listrik, gas, air bersih, (2) bangunan, (3) perdagangan, hotel, restoran, (4) bank terhadap PDRB juga diikuti oleh laju pertumbuhan ekonominya yang selalu positif meskipun kadang naik/turun. Ada hal yang menarik terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi sektor bangunan serta listrik, gas, air bersih pada tahun 2000-2001 dimana nilainya relatif sangat besar. Hal ini menandakan adanya pembangunan yang relatif sangat besar sehingga menyebabkan peningkatan konstruksi dan kebutuhan listrik, gas, air bersih. Hanya ada satu sub-sektor yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif, yaitu angkutan sungai dan penyeberangan. Hal ini wajar mengingat pengembangan di sektor ini nampaknya sudah mengalami stagnasi mengingat lebih prioritasnya pengembangan angkutan darat non penyeberangan. Jika dibandingkan dengan 3 sektor yang mempunyai kotribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat (industri pengolahan; perdagangan, hotel, restoran; pertanian) maka sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang paling fluktuatif. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpastian iklim pertanian baik dari sisi persediaan maupun permintaan.
108
7 6 LPE (%)
5 4 3 2 1 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tahun Industri Pengolahan
Perdagangan, Hotel, Restoran
Pertanian
Gambar 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi 3 Sektor Pembentuk PDRB Terbesar Meskipun secara ekonomi makro kontribusi sektor pertanian berada di peringkat ketiga dan laju pertumbuhannya cendrung fluktuatif, ditinjau dari aspek lainnya (penyerapan tenaga kerja dan luas lahan) sektor ini sangat signifikan. Proporsi tenaga kerja pertanian di Kabupaten Bandung Barat sebesar 35 % atau paling besar diantara yang lainnya (Suseda Kabupaten Bandung, 2007).
Distribusi Tenaga Kerja 15% 35% 19%
16% Pertanian
15% Industri
Perdagangan
Jasa
Lainnya
Gambar 7 Distribusi Tenaga Kerja Dari sisi penggunaan lahan dapat dilihat bahwa penggunaan lahan kawasan budidaya perdesaan (kebun campur, perkebunan, sawah, sawah tadah hujan, tegal/ladang) mempunyai proporsi yang paling besar, yaitu 52 %.
109
Distribusi Penggunaan Lahan 10%
1% 37%
52%
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Perkotaan
Kawasan Budidaya Perdesaan Lainnya
Gambar 8 Distribusi Penggunaan Lahan Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat mempunyai 2 karakteristik yang berjalan beriringan, yaitu industri tanpa migas sebagai penggerak ekonomi dan pertanian sebagai lanskap fisik dominan dan penggerak tenaga kerja.
5.1.1
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB per kapita seringkali dipakai
untuk menjelaskan tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun ada beberapa kelemahan dasar seperti (1) tidak menjelaskan pemerataan, (2) tidak menunjukkan nilai riil pendapatan penduduk. Gambar 9 berikut ini menjelaskan bagaimana PDRB (adh konstan 2000) per kapita di Kabupaten Bandung Barat selalu meningkat secara konstan dari Rp 3.940.292,- pada tahun 2000 menjadi Rp 4.397.797,- pada tahun 2006. Tentunya hal ini merupakan indikasi positif semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk meskipun dari analisis ini tidak dapat disimpulkan apa kesejahteraan yang terus meningkat tersebar merata atau hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat.
110
4,379,797
4,400,000 4,270,747
4,300,000 4,182,650
4,200,000 4,075,998
4,100,000 4,000,000
3,995,869 3,940,292
3,900,000 3,800,000 3,700,000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tahun
Gambar 9 PDRB per Kapita Untuk melihat lebih jelas mengenai produktivitas tenaga kerja atau rente per tenaga kerja yang diterima 3 sektor terbesar dapat dijelaskan melalui perbandingan nilai PDRB per sektor dengan tenaga kerja sektor terkait. Pada tahun 2006, dapat dilihat bahwa tenaga kerja industri lebih banyak menikmati kesejahteraan dibandingkan dengan sektor lainnya dengan nilai Rp 31,82 juta per tenaga kerja per tahun.
35.00
31.82
PDRB/Kapita (Rp juta)
30.00 25.00 20.00
15.69
15.00 10.00 5.00
4.47
0.00 Pertanian
Industri Pengolahan
Perdagangan
Sektor Ekonomi
Gambar 10 PDRB per Tenaga Kerja Sektor
5.2
Sektor Unggulan dalam Perspektif Kabupaten Bandung Barat
5.2.1
Struktur Input-Output
5.2.1.1 Permintaan dan Penawaran Tabel Input-Output menggambarkan transaksi barang dan jasa dari berbagai sektor ekonomi yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan saling
Tabel 44 Kontribusi Sektor PDRB 2000-2006 atas dasar Harga Konstan 2000 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas a. Industri Tanpa Migas 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas Kota c. Air Bersih 5. BANGUNAN/KONTRUKSI 6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1 Angkutan Rel 2 Angkutan Jalan Raya
2000 12.25 7.51 1.87 2.30 0.11 0.46 0.48 0.48 47.23 47.23 6.55 6.50 0.05 2.10 18.16 13.09 0.21 4.86 5.58 4.97 0.04 4.42
2001 11.73 7.17 1.81 2.20 0.11 0.45 0.47 0.47 47.10 47.10 7.20 7.15 0.05 2.27 18.24 13.12 0.23 4.89 5.58 4.98 0.04 4.43
2002 11.64 7.08 1.81 2.19 0.11 0.44 0.49 0.49 47.00 47.00 7.24 7.18 0.06 2.30 18.25 13.14 0.23 4.88 5.63 5.02 0.04 4.48
2003 11.37 6.89 1.79 2.15 0.11 0.44 0.50 0.50 46.90 46.90 7.12 7.07 0.06 2.35 18.51 13.31 0.23 4.97 5.66 5.04 0.04 4.49
2004 11.50 7.01 1.75 2.19 0.11 0.44 0.52 0.52 46.61 46.61 7.12 7.06 0.06 2.40 18.48 13.28 0.23 4.96 5.69 5.05 0.04 4.49
2005 11.55 7.06 1.76 2.19 0.11 0.44 0.52 0.52 46.70 46.70 7.14 7.08 0.06 2.37 18.45 13.30 0.23 4.91 5.60 4.93 0.04 4.37
2006 11.04 6.57 1.75 2.18 0.11 0.44 0.53 0.53 46.85 46.85 7.14 7.08 0.06 2.39 18.67 13.39 0.24 5.05 5.66 4.98 0.04 4.42
Lanjutan Tabel 44 LAPANGAN USAHA 3 Angkutan Laut 4 Angkutan Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara 6 Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank b. Lembaga Keuangan lainnya c. Sewa Bangunan d. Jasa perusahaan 9. JASA – JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga PDRB DENGAN MIGAS
Sumber: BPS, diolah 2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0.02 0.50 0.60 2.65 0.33 0.08 1.83 0.40 5.01 1.18 3.83 0.51 0.06 3.26 100.00
0.01 0.50 0.60 2.60 0.35 0.07 1.78 0.39 4.81 1.14 3.66 0.49 0.06 3.12 100.00
0.01 0.50 0.61 2.62 0.37 0.08 1.79 0.38 4.83 1.16 3.66 0.49 0.06 3.12 100.00
0.01 0.51 0.62 2.68 0.39 0.08 1.84 0.37 4.91 1.27 3.64 0.49 0.06 3.10 100.00
0.01 0.51 0.64 2.83 0.43 0.08 1.95 0.38 4.86 1.23 3.63 0.49 0.06 3.08 100.00
0.01 0.51 0.66 2.83 0.45 0.08 1.92 0.38 4.83 1.24 3.59 0.49 0.06 3.05 100.00
0.00 0.51 0.68 2.82 0.46 0.07 1.91 0.38 4.89 1.24 3.64 0.51 0.06 3.07 100.00
Tabel 45 Laju Pertumbuhan Sektor PDRB 2001-2006 atas dasar Harga Konstan 2000 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan makanan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas a. Industri Tanpa Migas 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas Kota c. Air Bersih 5. BANGUNAN/KONTRUKSI 6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1 Angkutan Rel 2 Angkutan Jalan Raya
2001 0.43 0.14 1.58 0.12 0.17 2.11 3.56 3.56 4.55 4.55 15.27 15.31 9.88 13.31 5.29 5.13 13.90 5.35 5.02 5.03 6.82 5.00
2002 4.02 3.56 4.97 4.81 6.78 3.14 8.52 8.52 4.64 4.64 5.41 5.30 21.17 6.16 4.95 5.00 4.64 4.84 5.79 5.75 4.12 5.93
2003 2.51 2.00 3.70 2.65 6.74 4.19 6.81 6.81 4.67 4.67 3.25 3.26 2.17 7.18 6.36 6.23 5.75 6.72 5.40 5.30 4.55 5.28
2004 6.63 7.35 3.01 7.59 5.68 5.72 9.92 9.92 4.84 4.84 5.47 5.44 9.14 7.68 5.33 5.28 7.20 5.36 6.02 5.53 7.99 5.44
2005 5.41 5.65 5.56 4.74 4.55 4.43 5.47 5.47 5.14 5.14 5.27 5.23 11.25 3.79 4.78 5.11 5.41 3.88 3.22 2.59 10.95 2.23
2006 0.51 (2.15) 4.53 4.77 5.38 4.78 6.42 6.42 5.47 5.47 5.04 5.03 6.57 6.03 6.40 5.79 8.03 7.95 6.35 6.13 7.65 6.34
Lanjutan Tabel 45 LAPANGAN USAHA 3 Angkutan Laut 4 Angkutan Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara 6 Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank b. Lembaga Keuangan lainnya c. Sewa Bangunan d. Jasa perusahaan 9. JASA – JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumahtangga LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)
Sumber: BPS, diolah 2009
2001 -8.25 5.54 4.92 2.99 10.30 1.59 1.98 1.98 1.75 0.65 0.40 0.40 1.01 8.22 4.85
2002 -9.39 4.62 6.14 5.92 11.60 7.62 5.45 5.45 2.66 5.36 4.87 4.87 4.16 5.39 4.87
2003 -12.47 5.92 6.22 7.12 9.88 5.60 7.77 7.77 1.69 6.66 4.25 4.25 4.81 3.46 4.89
2004 -4.29 6.40 9.96 11.16 14.37 5.55 11.53 11.53 7.13 4.32 5.03 5.03 6.42 5.46 5.48
2005 -31.92 5.79 8.19 5.05 11.41 4.77 3.47 3.47 6.10 4.39 4.05 4.05 4.28 5.63 4.93
2006 -15.42 4.54 7.99 5.00 7.90 1.83 4.51 4.51 4.68 6.39 6.56 6.56 10.21 6.49 5.14
111
ketergantungan. Penyusunan Tabel Input-Output Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 31 sektor yang diturunkan dari Tabel Input-Output Provinsi Jawa Barat 86 sektor tahun 2003. Interaksi antara input antara dan permintaan antara menggambarkan keterkaitan sektoral, input antara dengan permintaan akhir menggambarkan permintaan akhir terhadap input sektoral, input akhir dengan permintaan antara menggambarkan nilai tambah masing-masing sektor faktor produksi, input akhir dengan permintaan akhir menggambarkan transfer nilai tambah. Gambaran umum hasil analisis Input-Output ditampilkan dalam Tabel 46 dan Tabel 47 berikut. Tabel 46 Komponen Penyusunan Tabel Input-Output (Rp juta) Input Antara Input Akhir Jumlah
Permintaan Antara Permintaan Akhir 5,345,159.15 6,413,527.43 6,413,527.46 750,967.55 11,758,686.61 7,164,494.98
Jumlah 11,758,686.59 7,164,495.01 18,923,181.59
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Tabel 47 Komponen Penyusunan Tabel Input-Output (%) Input Antara Input Akhir Jumlah
Permintaan Antara Permintaan Akhir 28.25 33.89 33.89 3.97 62.14 37.86
Jumlah 62.14 37.86 100.00
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Dari
Tabel 46 dan Tabel 47 di atas dijelaskan bahwa nilai total
permintaan (output) dan input di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp 18,923 trilyun yang terdiri dari: (1) interaksi antara input antara dengan permintaan antara sebesar Rp 5,345 trilyun (28,25 %), (2) interaksi antara input antara dengan permintaan akhir sebesar Rp 6,413 trilyun (33,89 %), (3) nteraksi antara input akhir dengan permintaan antara sebesar Rp 5,345 trilyun (28,25 %). Interaksi antara input akhir dengan permintaan akhir sebesar Rp 0,75 trilyun (3,97 %). Besarnya permintaan antara dari input antara menggambarkan permintaan yang terjadi antarsektor ekonomi. Secara umum komponen permintaan akhir seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap,
112
perubahan
stok
menggambarkan
transaksi
domestik;
sedangkan
ekspor
menggambarkan kegiatan transasksi antarwilayah. Permintaan akhir sebesar 33,89 % relatif lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan antaranya (28,25 %). Artinya adalah bahwa dari total output wilayah yang dihasilkan, sebesar 28,25 % yang dikembalikan dalam kegiatan produksi domestik. Semakin besar nilai (persentase) permintaan antara suatu wilayah maka semakin besar keterkaitan ekonomi domestik; dengan demikian semakin kecil kemungkinan kebocoran wilayah yang terjadi. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa beberapa sub-wilayah di Kabupaten Bandung Barat cukup kompetitif.
5.2.1.2 Output Tiap Sektor Tabel 48 di bawah menggambarkan nilai total output masing-masing sektor ekonomi. Dari 31 sektor ekonomi, terdapat 7 sektor yang mempunyai nilai output di atas rata-rata, yaitu jika nilai indeks output sektor (IOS) lebih dari atau sama dengan (≥) 1. Ketujuh sektor tersebut secara berurutan adalah: (1) industri tanpa migas, (2) perdagangan besar dan eceran, (3) listrik, (4) jasa angkutan jalan, (5) tanaman pangan, (6) restoran, (7) bangunan. Sektor industri tanpa migas mempunyai nilai output jauh di atas rata-rata yang lain, yaitu sebesar 18,24. Tabel 48 Nilai Output Total Tiap Sektor Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sektor Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Migas Pertambangan tanpa Migas Penggalian Industri Migas Industri tanpa Migas Listrik Gas Kota Air Bersih Bangunan
Total Output (Rp juta) 452,400.09 141,106.51 204,715.27 8,294.32 33,992.80 0 0 41,581.62 0 6,918,577.15 680,816.64 0 4,972.54 404,913.20
Distribusi (%) 3.85 1.20 1.74 0.07 0.29 0 0 0.35 0 58.84 5.79 0 0.04 3.44
IOS 1.193 0.372 0.540 0.022 0.090 0 0 0.110 0 18.240 1.795 0 0.013 1.067
113
Lanjutan Tabel 48 Kode 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sektor Perdagangan Besar & Eceran Hotel Restoran Jasa Angkutan Rel Jasa Angkutan Jalan Jasa Angkutan Laut Jasa Angkutan Sungai&Danau Jasa Angkutan Udara Jasa Penunjang Angkutan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan Lain Usaha Sewa Bangunan Jasa Perusahaan Pemerintahan Umum Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan&Rekreasi Jasa Perseorangan&RT Jumlah
Total Output (Rp juta) 1,132,901.20 24,544.31 405,888.70 5,145.61 457,183.45 0 346.59 0 48,201.02 55,232.46 47,492.57 135,162.16 49,478.62 115,622.95 71,498.02 7,882.14 310,736.67 11,758,686.59
Distribusi (%) 9.63 0.21 3.45 0.04 3.89 0 0.00 0 0.41 0.47 0.40 1.15 0.42 0.98 0.61 0.07 2.64 100.00
IOS 2.987 0.065 1.070 0.014 1.205 0 0.001 0 0.127 0.146 0.125 0.356 0.130 0.305 0.188 0.021 0.819
Sumber: Hasil Analisis, 2009 Keterangan: IOS = indeks output sektor
5.2.1.3 Komponen Input Komponen input terdiri dari dari input antara sebesar Rp 11,758 trilyun, input primer (nilai tambah) Rp 7,164 trilyun, impor Rp 751 milyar. Distribusi input antara mempunyai nilai terbesar (62,14 %) dibandingkan dengan komponen lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 49 di bawah ini Tabel 49 Komponen Input No. 1 2 3 4
Komponen Input Antara Input Primer (Nilai Tambah) Impor Total Input
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Jumlah (Rp juta) 11,758,686.585 7,164,495 751,079.330 18,923,181.590
Distribusi (%) 62.14 37.86 3.97 100.00
114
5.2.1.4 Komponen Nilai Tambah Komponen nilai tambah terdiri dari upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung. Besarnya masing-masing komponen nilai tambah dapat dilihat pada Tabel 50 berikut ini Tabel 50 Komponen Nilai Tambah No. 1 2 3 4
Komponen Upah & Gaji Surplus Usaha Penyusutan Pajak Tak Langsung Jumlah
Jumlah (Rp juta) 1,928,784.587 3,548,081.632 645,276.233 291,273.223 6,413,415.675
Distribusi (%) 30.07 55.32 10.06 4.54 100.00
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Besar nilai komponen nilai tambah bervariasi. Komponen nilai tambah terbesar adalah surplus usaha yang diterima oleh pengusaha sebesar Rp 3,548 trilyun (55,32 %). Selanjutnya adalah upah dan gaji yang diterima oleh pegawai/pekerja sebesar Rp 1,928 trilyun (30,07 %). Adapun komponen pajak tak langsung yang diterima oleh pemerintah mempunyai besaran yang terkecil. Hal ini
menjelaskan
bahwa
kemampuan
pemerintah
untuk
meningkatkan
penerimaannya masih sangat kecil.
5.2.2
Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan Keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan ke depan (forward
linkages) merupakan salah satu keunggulan hasil analisis dari analisis InputOutput. Dari analisis ini dapat diketahui sejauh mana tingkat hubungan atau keterkaiatan teknis antarsektor. Keunggulan suatu sektor juga dapat dilihat dari tingkat kekuatan antara sektor tersebut dengan sektor lainnya dalam aktivitas perekonomian. Sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang yang kuat, berarti peningkatan output sektor tersebut dapat menarik aktivitas sektor-sektor di belakangnya (hulu). Demikian juga, sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan yang kuat, berarti mampu mendorong aktivitas sektor-sektor di depannya (hilir). Dengan adanya keterkaitan, roda perekonomian dapat bersinergi dengan baik. Artinya adalah bahwa antara sektor perekonomian bisa saling melengkapi seoptimal mungkin sumberdaya domestik. Makin kuat keterkaitan antarsektor,
115
makin kuat kecil ketergantungan sektor tersebut pada impor, sekaligus memperkecil kebocoran wilayah yang mengalir ke wilayah lainnya sehingga nilai tambah yang dihasilkan bisa dinikmati oleh masyarakat di wilayahnya sendiri. Keterkaitan ke belakang bisa berupa keterkaitan ke belakang langsung (direct backward linkages-DBL) serta keterkaitan ke belakang total (direct indirect backward linkages-DIBL). Begitupun dengan keterkaiatan ke depan yang terdiri dari keterkaitan ke depan langsung (direct forward linkages-DFL) serta keterkaitan ke depan total (direct indirect forward linkages-DIFL).
5.2.2.1 Keterkaitan Langsung Untuk melihat sektor mana saja yang mempunyai keterkaitan langsung ke belakang dan ke depan digunakanlah indeks keterkaitan langsung ke belakang (DBL) dan indeks keterkaitan langsung ke depan (DFL). Analisis ini menjelaskan indeks DBL dan DFL mana yang mempunyai nilai di atas rata-rata (≥ 1).
A. Keterkaitan Langsung ke Belakang Tabel 51 di bawah menunjukkan sektor bangunan, industri tanpa migas, sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa angkutan rel, dan jasa perusahaan adalah sektor yang mempunyai indeks tertinggi. Namun dari beberapa sektor dengan keterkaitan langsung ke belakang terkuat ini ada indikasi negatifnya, yaitu hanya terkait dengan sektor hulu tertentu saja. Sektor bangunan 80 % terkait dengan industri tanpa migas, industri tanpa migas 63,92 % dipasok dari sektor industri tanpa migas sendiri. Tabel 51 Indeks Keterkaitan Langsung Ke Belakang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sektor Bangunan Industri tanpa Migas Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan & Rekreasi Jasa Angkutan Rel Jasa Perusahaan Jasa Angkutan Jalan Hotel Jasa Perseorangan & RT Listrik
Indeks DBL 2.462 2.243 2.147 2.081 2.013 2.006 1.504 1.464 1.450 1.322
116
Lanjutan Tabel 51 No 11 12 13 14
Sektor Jasa Penunjang Angkutan Peternakan Pemerintahan Umum Bank & Lembaga Keuangan Lain
Indeks DBL 1.266 1.258 1.229 1.091
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Tabel 52 Persentase Nilai Input Sektor Pengguna Tebesar (Keterkaitan Langsung Ke Belakang) No
Sektor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bangunan Industri tanpa Migas Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan&Rekreasi Jasa Angkutan Rel Jasa Perusahaan Jasa Angkutan Jalan Hotel Jasa Perseorangan & RT Listrik Jasa Penunjang Angkutan 12 Peternakan 13 Pemerintahan Umum 14 Bank & Lembaga Keuangan Lain Sumber: Hasil Analisis, 2009
80.0 69.3 48.3 42.1 32.8 23.8 44.3 56.7 72.6 60.2 32.5 81.9 34.9 31.7
Keterkaitan ke Sektor Hulu (%) Terbesar 1 Terbesar 2 Industri tanpa Migas 13.0 Perdagangan Besar & Eceran Industri tanpa Migas 10.7 Perdagangan Besar & Eceran Industri tanpa Migas 24.5 Tanaman Pangan Industri tanpa Migas 19.1 Sosial Kemasyarakatan Industri tanpa Migas 28.4 Bangunan Industri tanpa Migas 20.6 Jasa Hiburan & Rekreasi Industri tanpa Migas 13.3 Perdagangan Besar & Eceran Industri tanpa Migas Industri tanpa Migas Listrik Jasa Perusahaan 19.2 Industri tanpa Migas Industri tanpa Migas Industri tanpa Migas Bank & Lembaga Keuangan Lain
15.6 25.8
Jasa Perseorangan & RT Jasa Perusahaan
Tabel 52 di atas menunjukkan bagaimana 14 sektor dengan keterkaitan langsung ke belakang terbesar mayoritas memerlukan input dari sektor industri tanpa migas. Banyak dari sektor tersebut seperti bangunan, industri tanpa migas, sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi justru terkait kuat hanya dengan satu sektor saja.
B. Keterkaitan Langsung ke Depan Tabel 53 di bawah menunjukkan bahwa sektor industri tanpa migas mempunyai keterkaitan langsung ke depan yang paling kuat. Secara umum terdapat 8 sektor yang mempunyai indeks keterkaitan langsung ke depan di atas rata-rata (≥ 1). Namun dari beberapa sektor dengan keterkaitan langsung ke depan
117
terkuat ini ada indikasi negatifnya, yaitu hanya terkait dengan sektor hilir tertentu saja. Tabel 53 Indeks Keterkaitan Langsung Ke Depan No 1 2 3 4 5 6 7 8
Sektor Industri tanpa Migas Perdagangan Besar & Eceran Jasa Perusahaan Jasa Perseorangan & RT Listrik Bangunan Tanaman Pangan Bank & Lembaga Keuangan Lain
Indeks DFL 13.971 2.684 1.628 1.585 1.510 1.142 1.066 1.051
Sumber: Hasil Analisis, 2009 Keterangan: DFL = direct forward linkage
Tabel 54 di bawah menunjukkan bahwa sektor industri tanpa migas memasok 81,2 % outputnya untuk sektornya sendiri (industri tanpa migas). Sektor perdagangan besar dan eceran juga memasok sebagian besar outputnya (75,5 %) untuk sektor industri tanpa migas. Banyak output dari sektor-sektor dengan keterkaitan langsung ke depan yang kuat memasok sebagian besarnya untuk sektor industri tanpa migas. Hal ini berarti sektor industri dan migas mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pasokan dari sektor-sektor hulu. Tabel 54 Persentase Nilai Output Sektor Pemasok Tebesar (Keterkaitan Langsung Ke Depan) No 1 2 3 4 5 6 7 8
Sektor
Industri tanpa Migas Perdagangan Besar & Eceran Jasa Perusahaan Jasa Perseorangan & RT Listrik Bangunan Tanaman Pangan Bank & Lembaga Keuangan Lain Sumber: Hasil Analisis, 2009
81.2 75.5 26.6 33.4 49.9 32.8 89.8 32.8
Keterkaitan ke Sektor Hulu (%) Terkuat 1 Terkuat 2 Industri tanpa Migas Industri tanpa Migas Industri tanpa Migas 10.6 Perdagangan Besar & Eceran Industri tanpa Migas 10.4 Jasa Angkutan Jalan Listrik 34.9 Industri tanpa Migas Industri tanpa Migas 12.1 Jasa Angkutan Jalan Industri tanpa Migas Industri tanpa Migas 17.2 Perdagangan Besar & Eceran
Untuk melihat kombinasi antara keterkaitan langsung ke belakang dan ke depan digunakan diagram kartesius. Untuk itu, sumbu x merupakan indeks DBL,
118
adapun indeks DFL berada di sumbu y. Perpotongan antara sumbu x dan y berada di nilai 1. Dengan demikian akan ada 4 kuadran dalam diagram ini yang menunjukkan 4 kelompok keterkaitan indeks DBL dengan DFL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini.
Keterkaitan Langsung Ke Depan
II
I
DF L -
- Tanaman Pangan - Perdagangan Besar & Eceran
Industri tanpa Migas Listrik Bangunan Bank & Lembaga Keuangan Lain Jasa Perusahaan Jasa Perseorangan & RT
DB
IV
-
Perkebunan Kehutanan Perikanan Pertambangan Migas Pertambangan tanpa Migas Penggalian Industri Migas Gas Kota Air Bersih Restoran Jasa Angkutan Laut Jasa Angkutan Sungai & Danau Jasa Angkutan Udara Komunikasi Usaha Sewa Bangunan
1
-
Keterkaitan Langsung Peternakan Ke Belakang Hotel Jasa Angkutan Rel Jasa Angkutan Jalan Jasa Penunjang Angkutan Pemerintahan Umum Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan & Rekreasi
III
Gambar 11 Diagram Kartesius Indeks Keterkaitan Langsung Ke Belakang dan Depan Dari Gambar 11 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 sektor yang mempunyai indeks DBL dan DFL sama-sama di atas rata-rata (≥ 1) yang ditempatkan pada kuadran I, yaitu: (1) industri tanpa migas, (2) listrik, (3) bangunan, (4) bank dan lembaga keuangan lainnya, (5) jasa perusahaan, (6) jasa perseorangan dan rumah tangga. Sektor-sektor yang berada pada kuadran I tentunya berperan penting dalam ekonomi wilayah karena mempunyai keterkaitan langsung hulu dan hilir yang kuat. Kuadran II adalah sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung ke belakang yang rendah namun mempunyai keterkaitan langsung ke depan yang tinggi. Artinya, sektor di kuadran II banyak berfungsi sebagai input atau faktor
119
produksi sektor lainnya secara langsung. Terdapat 8 sektor yang mempunyai indeks DFL di atas rata-rata (≥ 1), yaitu: (1) tanaman pangan, (2) industri tanpa migas, (3) listrik, (4) bangunan, (5) perdagangan besar dan eceran, (6) bank dan lembaga keuangan lainnya, (7) jasa perusahaan, (8) jasa perseorangan dan rumah tangga. Kuadran III adalah sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung ke depan yang rendah namun mempunyai keterkaitan langsung ke belakang yang tinggi. Artinya, sektor di kuadran III banyak berfungsi sebagai pihak peminta (demander) secara langsung. Terdapat 14 sektor yang mempunyai indeks DBL di atas rata-rata (≥ 1), yaitu: (1) peternakan, (2) industri tanpa migas, (3) listrik, (4) bangunan, (5) hotel, (6) jasa angkutan rel, (7) jasa angkutan jalan, (8) jasa penunjang angkutan, (9) bank dan lembaga keuangan lainnya, (10) jasa perusahaan, (11) pemerintahan umum, (12) sosial kemasyarakatan, (13) jasa hiburan dan rekreasi, (14) jasa perseorangan dan rumah tangga. Adapun kuadran IV adalah sektor-sektor yang tidak mempunyai keterkaitan langsung di bawah rata-rata atau sektor sektor yang tidak ada sama sekali di Kabupaten Bandung Barat. Terdapat 14 sektor yang masuk dalam kuadran IV, yaitu: (1) perkebunan, (2) kehutanan, (3) perikanan, (4) pertambangan migas, (5) pertambangan tanpa migas, (6) penggalian, (7) industri migas, (8) gas kota, (9) air bersih, (10) restoran, (11) jasa angkutan laut, (12) jasa angkutan sungai dan danau, (13) jasa angkutan udara, (14) usaha sewa bangunan. Sektor-sektor yang mempunyai indeks DBL dan DFL sekaligus (kuadran I) belum berarti tidak menyebabkan kebocoran wilayah. Hal ini disebabkan karena keterkaitan yang terjadi hanya pada sektor tertentu saja, tidak multisektor. Artinya ada penumpukan ekonomi pada sektor tertentu saja (industri tanpa migas) dan sektor yang terkait hanya pada sektornya sendiri.
5.2.2.2 Keterkaitan Total Indeks keterkaitan bisa juga berupa keterkaitan total ke belakang (directindirect backward linkage-DIBL) dan keterkaitan total ke depan (direct-indirect forward linkage-DIFL). Keterkaitan total tentunya lebih kompleks daripada katerkaitan langsung baik ke depan maupun ke belakang. Untuk mengukur nilai
120
keterkaitan langsung ke depan digunakan indeks daya dorong (IDD) dan keterkaitan langsung ke belakang digunakan indeks daya tarik (IDT).
Tabel 55 Indeks Keterkaitan Total Ke Belakang dan Ke Depan Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sektor Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Migas Pertambangan tanpa Migas Penggalian Industri Migas Industri tanpa Migas Listrik Gas Kota Air Bersih Bangunan Perdagangan Besar & Eceran Hotel Restoran Jasa Angkutan Rel Jasa Angkutan Jalan Jasa Angkutan Laut Jasa Angkutan Sungai & Danau Jasa Angkutan Udara Jasa Penunjang Angkutan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan Lain Usaha Sewa Bangunan Jasa Perusahaan Pemerintahan Umum Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan & Rekreasi Jasa Perseorangan & RT
IDT 0.765 0.939 1.111 0.880 0.902 0.690 0.690 0.940 0.690 1.405 1.056 0.690 0.939 1.510 0.945 1.152 0.939 1.356 1.150 0.690 0.866 0.690 1.073 0.921 1.003 0.804 1.288 1.062 1.315 1.371 1.164
IDD 1.121 0.824 0.806 0.718 0.766 0.690 0.690 0.726 0.690 5.595 1.156 0.690 0.706 0.906 1.565 0.736 0.870 0.699 0.899 0.690 0.698 0.690 0.770 0.907 0.955 0.844 1.052 0.788 0.885 0.781 1.083
Sumber: Hasil Analisis, 2009 Keterangan: IDT = indeks daya tarik (indeks keterkaitan total kebelakang) IDD = indeks daya dorong (indeks keterkaitan total kedepan)
Suatu sektor yang mempunyai nilai indeks daya tarik (IDT) ≥ 1 berarti mempunyai daya tarik di atas rata-rata sektor lainnya. Begitu juga dengan nilai indeks daya dorongnya (IDD). Dari Tabel 55 di atas diketahui bahwa sektor yang
121
mempunyai nilai IDT di atas rata-rata ada 14, yaitu: (1) peternakan, (2) industri tanpa migas, (3) listrik, (4) bangunan, (5) hotel, (6) jasa angkutan rel, (7) jasa angkutan jalan, (8) jasa penunjang angkutan, (9) bank dan lembaga keuangan lain, (10) jasa perusahaan, (11) pemerintahan umum, (12) sosial kemasyarakatan, (13) jasa hiburan dan rekreasi, (14) jasa perseorangan dan rumah tangga. Adapun sektor yang mempunyai IDD di atas rata ada 6, yaitu: (1) tanaman pangan, (2) industri tanpa migas, (3) listrik, (4) perdagangan besar dan eceran, (5) jasa perusahaan, (6) jasa perseorangan dan rumah tangga.
5.2.3
Pengganda Sektor unggulan yang diidentifikasi merupakan hasil dari analisis I-O
Kabupaten Bandung Barat 2006 yang merupakan hasil RAS I-O Jawa Barat 2003. Pengganda (multiplier) yang dapat diidentifikasi adalah: (1) pengganda output, (2) pengganda pendapatan masyarakat (upah dan gaji), (3) pengganda surplus usaha, (4) pengganda pendapatan pajak, (5) pengganda nilai tambah (PDRB). Arti dari pengganda output adalah peningkatan permintaan output sektor tertentu akan menyebabkan kenaikan total output seluruh sektor di Kabupaten Bandung Barat. Pengganda pendapatan adalah peningkatan permintaan output sektor tertentu akan menyebabkan kenaikan keseluruhan pendapatan masyarakat (upah dan gaji). Pengganda surplus usaha adalah peningkatan permintaan output sektor tertentu akan menyebabkan kenaikan surplus usaha yang diterima perusahaan. Pengganda pendapatan pajak adalah peningkatan permintaan output sektor tertentu akan menyebabkan kenaikan pendapatan pajak yang diterima pemerintah. Pengganda nilai tambah adalah peningkatan permintaan output sektor tertentu akan menyebabkan kenaikan PDRB wilayah. Oleh karena itu, setiap pengganda mempunyai keunikannya masing-masing. Mengingat dari analisis struktur ekonomi sebelumnya sektor pertanian merupakan sektor yang strategis meskipun secara ekonomi relatif kurang signifikan dibandingkan dengan sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel, dan restoran maka hasil pengganda sektor pertanian ditampilkan.
122
5.3.2.1 Pengganda Output Sektor ekonomi dengan pengganda output paling kuat adalah: (1) bangunan, (2) industri tanpa migas, (3) jasa hiburan dan rekreasi, (4) jasa angkutan rel, (5) sosial kemasyarakatan, (6) jasa perusahaan. Sedangkan aktivitas sektor pertanian dengan pengganda output paling kuat sektor: (1) peternakan, (2) perkebunan, (3) perikanan, (4) kehutanan, (5) tanaman pangan. Pengganda output sektor peternakan hanya berada di peringkat 10 dari 31 sektor. Tabel 56 Pengganda Output Sektor Ekonomi No
Sektor
Elastisitas 6 terbesar
1 2 3 4 5 6 10 18 21 22 25
Bangunan Industri tanpa Migas Jasa Hiburan & Rekreasi Jasa Angkutan Rel Sosial Kemasyarakatan Jasa Perusahaan 5 terbesar pertanian Peternakan Perkebunan Perikanan Kehutanan Tanaman Pangan
2.188 2.036 1.986 1.964 1.904 1.866 1.610 1.360 1.307 1.275 1.107
Sumber: Hasil Analisis, 2009
5.3.2.2 Pengganda Pendapatan Masyarakat (Upah dan Gaji) Pengganda pendapatan masyarakat bukan berarti pengganda kesempatan kerja; namun lebih kepada besarnya pendapatan itu sendiri. Sektor ekonomi dengan pengganda pendapatan (upah dan gaji) paling kuat adalah: (1) industri tanpa migas, (2) bangunan (3) usaha sewa bangunan, (4) jasa hiburan dan rekreasi, (5) jasa, (6) perusahaan jasa angkutan rel. Sedangkan aktivitas sektor pertanian dengan pengganda pendapatan (upah dan gaji) paling kuat adalah sektor: (1) peternakan, (2) kehutanan, (3) perikanan (4) perkebunan, (5) tanaman pangan. Peternakan sebagai sektor pertanian dengan pengganda pendapatan terkuat hanya berada di peringkat 15
123
Tabel 57 Pengganda Pendapatan Sektor Ekonomi No
Sektor
Elastisitas 6 terbesar
1 2 3 4 5 6 15 16 19 21 25
Industri tanpa Migas Bangunan Usaha Sewa Bangunan Jasa Hiburan & Rekreasi Jasa Perusahaan Jasa Angkutan Rel 5 terbesar pertanian Peternakan Kehutanan Perikanan Perkebunan Tanaman Pangan
2.165 2.086 2.002 1.953 1.911 1.630 1.346 1.321 1.272 1.222 1.099
Sumber: Hasil Analisis, 2009
5.3.2.3 Pengganda Surplus Usaha Sektor ekonomi dengan pengganda surplus usaha paling kuat adalah: (1) sosial kemasyarakatan, (2) bangunan. (3) jasa angkutan rel, (4) jasa hiburan dan rekreasi, (5) industri tanpa migas, (6) jasa perusahaan. Sedangkan aktivitas sektor pertanian dengan pengganda surplus usaha paling kuat adalah sektor: (1) peternakan, (2) perkebunan, (3) perikanan, (4) kehutanan, (5) tanaman pangan. Peternakan sebagai sektor pertanian terkuat hanya berada di peringkat ke-12. Tabel 58 Pengganda Surplus Usaha Sektor Ekonomi No
Sektor
Elastisitas 6 terbesar
1 2 3 4 5 6 12 17 21 22 24
Sosial Kemasyarakatan Bangunan Jasa Angkutan Rel Jasa Hiburan & Rekreasi Industri tanpa Migas Jasa Perusahaan 5 terbesar pertanian Peternakan Perkebunan Perikanan Kehutanan Tanaman Pangan
Sumber: Hasil Analisis, 2009
7.279 3.058 2.855 2.484 2.443 2.104 1.447 1.253 1.167 1.143 1.061
124
5.3.2.4 Pengganda Pajak Sektor ekonomi dengan pengganda pajak paling kuat adalah: (1) listrik, (2) sosial kemasyarakatan, (3) peternakan, (4) bangunan, (5) jasa angkutan sungai dan danau, (6) jasa hiburan dan rekreasi. Dalam kategori pengganda pajak, sektor peternakan masuk dalam 5 besar pengganda terkuat. Sedangkan aktivitas sektor pertanian lainnya dengan pengganda pajak paling kuat secara berurutan adalah sektor: (1) perkebunan, (2) perikanan, (3) kehutanan, (4) tanaman pangan. Industri tanpa migas yang dominan di beberapa pengganda sebelumnya tampak tidak unggul pada pengganda pajak. Artinya adalah bahwa meskipun kontribusi ekonominya tinggi tetapi tidak bisa menjadi pengganda yang baik dalam peningkatan pajak. Tabel 59 Pengganda Pajak Sektor Ekonomi No
Sektor
Elastisitas 6 terbesar
1 2 3 4 5 6 10 15 17 19
Listrik Sosial Kemasyarakatan Peternakan Bangunan Jasa Angkutan Sungai & Danau Jasa Hiburan & Rekreasi 4 terbesar pertanian Perkebunan Perikanan Kehutanan Tanaman Pangan
12.536 7.767 7.762 2.843 2.472 2.453 1.906 1.584 1.367 1.274
Sumber: Hasil Analisis, 2009
5.3.2.5 Pengganda Nilai Tambah Nilai tambah dalam penegrtian ini adalah PDRB. Sektor ekonomi dengan pengganda PDRB paling kuat adalah: (1) bangunan, (2) industri tanpa migas, (3) sosial kemasyarakatan, (4) jasa hiburan dan rekreasi, (5) jasa angkutan rel, (6) jasa perusahaan. Sedangkan aktivitas sektor pertanian dengan pengganda PDRB paling kuat secara berurutan adalah sektor: (1) tanaman pangan, (ii) pertambangan tanpa migas, (iii) industri migas, (iv) gas kota, (v) jasa angkutan laut, (vi) jasa angkutan udara.
125
Tabel 60 Pengganda Nilai Tambah Sektor Ekonomi No
Sektor
Elastisitas 6 terbesar
1 2 3 4 5 6 12 17 21 22 25 12
Bangunan Industri tanpa Migas Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan & Rekreasi Jasa Angkutan Rel Jasa Perusahaan 5 terbesar pertanian Peternakan Perkebunan Perikanan Kehutanan Tanaman Pangan Peternakan
2.638 2.302 2.181 2.104 2.031 2.024 1.465 1.259 1.208 1.185 1.074 1.465
Sumber: Hasil Analisis, 2009
5.2.4
Kesimpulan Umum Analisis Input-Output Kesimpulan umum ini terdiri dari kesimpulan sektor unggulan berdasarkan
pengganda, keterkaitan ke belakang dan ke depan, dan persentase pendapatan masyarakat.
A. Sektor Unggulan Kabupaten Bandung Barat Dari analisis pengganda di atas didapatkan sektor dengan elastisitas penggandanya masing-masing. Ada sektor sengan elastisitas tinggi, ada juga yang tanpa elastisitas karena ketidakberadaan sektor tersebut. Ada 6 sektor yang tidak mempunyai elastisitas karena tidak terdapatnya sektor tersebut di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (1) pertambangan migas, (2) pertambangan tanpa migas, (3) industri migas, (4) gas kota, (5) jasa angkutan laut, (6) jasa angkutan udara. Pada intinya, setiap sektor mempunyai keunggulan penggandanya masingmasing yang merupakan pilihan prioritas perencanaan pengembangan wilayah. Namun, beberapa sektor juga dapat mempunyai beberapa pengganda dengan nilai elastisitas tinggi. Hal ini bisa menjelaskan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Untuk mempermudah kombinasi sektor mana saja yang mempunyai pengganda tinggi digunakan matriks yang dapat dilihat pada Tabel 61 di berikut ini.
126
Tabel 61 Sektor dengan Nilai Pengganda Tertinggi Sektor Bangunan Jasa Hiburan & Rekreasi Industri tanpa Migas Jasa Angkutan Rel Sosial Kemasyarakatan Jasa Perusahaan Jasa Angkutan Sungai & Danau Usaha Sewa Bangunan Listrik Peternakan
Output 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Upah & Gaji 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Surplus Usaha 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Pajak Tak Langsung 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
Nilai Tambah 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
TOTAL
Sumber: Hasil Analisis, 2009 Ketarangan : 1 = terkait, 0 = tidak terkait
Pada analisis sebelumnya juga ditampilkan nilai elastisitas setiap pengganda sektor pertanian yang pada kenyataannya mempunyai nilai kurang signifikan kecuali sektor peternakan pada pengganda pajak tak langsung. Ada 2 sektor ekonomi yang mempunyai nilai tinggi pada 5 pengganda yang ada (output, pendapatan masyarakat, surplus usaha, pajak tak langsung, nilai tambah). Intepretasi yang bisa diambil adalah apakah sektor ini memang sangat strategis atau hanya sebuah fenomena yang sedang berlangsung di Kabupaten Bandung Barat. Kedua sektor ekonomi dengan nilai elastisitas tinggi yang terdapat pada 5 pengganda yang ada adalah sektor: (1) bangunan dan (2) jasa hiburan dan rekreasi. Sektor bangunan pada dasarnya merupakan sebuah fenomena terjadinya pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Proses pembangunan ini berjalan relatif cepat dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kelima pengganda yang ada. Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang masih didominasi oleh lanskap alam. Beberapa lanskap alam maupun daya tarik alam seperti Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, dan sebagainya mempunyai daya tarik sendiri yang dapat membentuk akumulasi ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, akibat dari akumulasi menyebarnya perkembangan Kota Bandung ke arah utara yang menghadirkan berbagai jasa hiburan membuat sektor jasa hiburan dan rekreasi menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat.
5 5 4 4 4 4 1 1 1 1
127
Selain kedua sektor di atas, ada 4 sektor yang mempunyai nilai elastisitas tinggi pada 4 pengganda, yaitu (1) industri tanpa migas, (2) jasa angkutan rel, (3) sosial kemasyarakatan, (4) jasa perusahaan. Industri non migas, seperti telah dibahas sebelumnya, mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan yang kuat baik langsung maupun total. Namun industri ini lebih banyak terkait dengan satu sektor saja, yaitu industri tanpa migas. Mengingat karakteristik Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai kemiripan dengan Provinsi Jawa Barat yang menempatkan sektor industri sebagai sektor unggulan (mempunyai nilai tinggi, maka secara umum karakteristik industri di Kabupaten Bandung Barat mirip dengan Provinsi Jawa Barat. Pembahasan tentang ini akan diperjelas pada sub-bab berikutnya. Jasa angkutan rel ternyata juga mempunyai nilai elastisitas tinggi pada 4 pengganda. Hal ini menandakan bahwa peran kereta api sangat signifikan dalam memacu perekonomian di Kabupaten Bandung Barat khususnya menyangkut distribusi barang dan jasa. Adapun sektor sosial kemasyarakatan dan jasa perusahaan merupakan sektor lainnya yang mempunyai nilai elastisitas yang tinggi pada 4 pengganda. Khusus pada sektor sosial kemasyarakatan, sektor ini bukanlah sektor orientasi ekonomi. Namun sektor ini mampu menggerakkan perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat. Meskipun Kabupaten Bandung Barat didominasi tenaga kerja pertanian dan lahan pertanian yang luas, namun sektor pertanian tidak menjadi sektor dengan nilai elastisitas tinggi kecuali sub-sektor peternakan yang mempunyai nilai elastisitas relatif tinggi pada pengganda pajak tak langsung. Dengan demikian, pada dasarnya potensi pertanian di Kabupaten Bandung Barat masih sangat besar namun secara ekonomi tampaknya belum berjalan secara signifikan. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan sektor ini belum optimal mengingat belum terbangunnya keterkaitan dengan sektor industri tanpa migas yang signifikan.
B. Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan Setiap sektor mempunyai keterkaitan dengan sektor lainnya, baik ke belakang (hulu) maupun ke depan (hilir). Keterkaitan ini ada yang bersifat langsung dan tidak langsung seperti dalam Tabel 62 berikut ini.
128
Tabel 62 Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan No 1 2 3 4 5
DBL Bangunan
DFL Industri tanpa Migas
DIBL Bangunan
Industri tanpa Migas Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan & Rekreasi Jasa Angkutan Rel
Perdagangan Besar & Eceran Jasa Perusahaan
Industri tanpa Migas Jasa Hiburan & Rekreasi Jasa Angkutan Rel
Jasa Perseorangan & RT Listrik
Sosial Kemasyarakatan
DIFL Industri tanpa Migas Perdagangan Besar & Eceran Listrik Tanaman Pangan Jasa Perorangan dan RT
Sumber: Hasil Analisis, 2009 Ketarangan: DBL = direct backward linkage DFL = direct foreward linkage DIBL = direct indirect backward linkage DIFL = direct indirect foreward linkage
Industri tanpa migas mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan (langsung maupun total) yang kuat. Semua sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan langsung kuat ternyata sangat terkait dengan sektor industri tanpa migas saja. Sektor hiburan dan rekreasi yang merupakan sektor unggulan lebih berfungsi sebagai sektor yang mampu memicu kegiatan di sektor hulu.
C. Persentase Peredaran Upah dan Gaji Dari analisis I-O juga bisa didapatkan persentase persebaran upah/gaji di Kabupaten Bandung Barat. Sektor industri tanma migas serta perdagangan besar dan eceran merupakan dua sektor yang menyerap upah/gaji terbesar dengan perincian 49,81 % upah/gaji terserap oleh industri tanpa migas; 10,3 % terserap oleh perdagangan besar dan eceran. Tabel 63 Persentase Peredaran Upah dan Gaji No 1 2 3 4 5 6
Sektor Industri tanpa migas Perdagangan besar dan eceran Listrik Jasa angkutan jalan Restoran Tanaman pangan
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Upah/Gaji (%) 49,81 10,30 5,60 4,56 4,34 4,12
129
5.3
Sektor Unggulan dalam Perspektif Wilayah yang Lebih Luas Memandang pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat yang
memperhatikan perspektif yang lebih luas ataupun perspektif keluar (outward looking) tentunya tidak terlepas dari bagaimana wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas, seperti Metropolitan Bandung, Jawa Barat, Jawa hingga Indonesia. Menurut Erb et al. (2005), era otonomi daerah tidak hanya menggeser dinamika hubungan Jakarta-daerah tetapi juga dinamika hubungan antardaerah Dengan demikian ada 2 (dua) perspektif yang dipakai, yaitu (1) bagaimana faktor/wilayah eksternal mempengaruhi Kabupaten Bandung Barat dan (2) bagaimana Kabupaten Bandung Barat melihat dirinya pada wilayah yang lebih luas. Kedua perspektif ini merupakan bagian inti dari analisis pengembangan wilayah dengan perspektif yang lebih luas.
5.3.1
Pengaruh Eksternal terhadap Kabupaten Bandung Barat Dalam perspektif pengaruh eksternal pada Kabupaten Bandung Barat,
globalisasi ekonomi tentunya memerankan peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perkembangan yang ada. Menurut Riyadi (2002), globalisasi ekonomi telah memaksa kota-kota besar di dunia bersaing keras untuk dipilih menjadi lokasi pelebaran usaha multi national cooperation (MNC). Menurut McGee (1990), dampak globalisasi ekonomi terhadap pembangunan daerah dapat dilihat dari perkembangan wilayah di sekitar kota metropolitan, atau antara dua kota metropolitan, atau juga pada kota-kota kedua, terutama di daerah yang sedang mengalami percepatan proses industrialisasi. Di Indonesia, dampak tersebut dialami oleh Jabodetabek dan Metropolitan Bandung. Menurut Riyadi (1992), dalam dua dekade terakhir, dua wilayah tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat mulai dari perubahan pola urbanisasi,
perubahan
struktur
sosial
ekonomi,
mobilitas
para
pelaku
pembangunan, hingga meningkatnya tekanan terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Menurut Dharmapatni dan Firman (1992) dalam Riyadi (2002),
Jabodetabek
dan
Metropolitan
megaurban region yang nyaris bersatu.
Bandung
cenderung
membentuk
130
Kecenderungan aglomerasi ini secara dasar dapat juga dilihat dengan aglomerasi penduduk yang terjadi. Aglomerasi penduduk terjadi karena terjadinya aglomerasi daya tarik ekonomi. Dalam Laporan Data Utilasi Pulau Jawa, Madura, dan Bali (2008), merujuk pada data BPS jumlah penduduk tahun 2000, 2005, 2006 dan data estimasi jumlah penduduk untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 proporsi penduduk di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara konsisten mengalami penurunan. Sedanglan, di Provinsi Jawa Barat dan Banten secara konsisten mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkkan bahwa di Jawa dari tahun ke tahun terjadi pemusatan sebaran penduduk ke wilayah Bodetabek sebagai wilayah penyangga Jakarta dan Metropolitan Bandung. Selanjutnya diantara ketujuh provinsi di Jawa dan Bali, nilai laju pertumbuhan penduduk tertinggi tetap dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 64 di bawah ini Tabel 64 Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa dan Bali Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali
2006 1.16 1.76 0.63 1.35 0.82 2.16 1.42
2007 1.13 1.72 0.63 1.34 0.83 2.16 1.39
2008 0.90 1.46 0.76 0.99 0.54 1.90 1.04
2009 0.84 1.43 0.73 0.96 0.52 1.88 1.00
Sumber: Laporan Data Utilasi Pulau Jawa, Madura, Bali; 2008
Kabupaten Bandung Barat tentunya tidak lepas dari fenomena di atas mengenai aglomerasi yang terus terjadi. Posisi Metropolitan Bandung yang semakin meng’kota’ dan bergerak menyebar keluar (urban sprawl) membuat wilayah di sekitarnya potensial untuk menjadi lahan terbangun. Tentunya, fenomena ini akan berdampak terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi wilayah sekitarnya. Seperti telah diuraikan pada analisis sebelumnya bahwa ciri urbanisasi dapat dilihat dengan masuknya sektor bangunan sebagai sektor dengan pengganda tinggi serta struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang mulai bergeser ke arah pengembangan sektor tersier.
131
5.3.2
Posisi Sektor Unggulan dalam Provinsi Jawa Barat dan Identifikasi Awal Komoditas Unggulan Wilayah yang lebih luas dalam penelitian ini dimaknai sebagai level
Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat posisi sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam konstelasi Jawa Barat dapat digunakan kombinasi yang mempertemukan analisis LQ dengan SSA pada Tabel 65 di bawah ini. Tabel 65 Indeks LQ dan SSA No 1
2
3
4
5 6
7
8
9
Sektor Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan & Penggalian Pertambangan Migas Pertambangan tanpa Migas Penggalian Industri Pengolahan Industri Migas Industri tanpa Migas Listrik, Air, Gas Listrik Gas Kota Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Perdagangan Besar& ceran Hotel Restoran Pengangkutan & Komunikasi Jasa Angkutan Rel Jasa Angkutan Jalan Jasa Angkutan Laut Jasa Angkutan Sungai&Danau Jasa Angkutan Udara Jasa Penunjang Angkutan Komunikasi Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan Bank & Lembaga Keuangan Lain Usaha Sewa Bangunan Jasa Perusahaan Jasa Lain Pemerintahan Umum Sosial Kemasyarakatan Jasa Hiburan&Rekreasi Jasa Perseorangan&RT
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Location Quotient (KBB) 0.91 0.79 1.57 1.31 0.61 0.49 0.91 0.00 0.00 1.97 0.19 0.00 1.23 3.54 4.05 0.00 0.69 0.83 1.00 0.86 0.97 1.83 1.21 0.48 1.50 0.00 0.00 0.00 1.42 0.69 0.98 0.54 1.29 0.96 0.82 0.35 0.90 0.89 1.78
Shift Share Proporsional Differential Shift (Jabar) Shift (KBB) 0.23 0.05 0.19 0.05 0.36 -0.04 0.34 0.00 0.29 0.11 0.33 0.01 3.69 26.41 0.12 -0.20 0.35 0.20 -0.84 -0.08 0.00 0.41 -0.01 0.60 -0.07 0.54 -0.01 1.54 0.66 0.17 0.43 0.16 0.47 -0.03 0.49 -0.05 0.55 0.06 0.37 0.09 0.53 -0.09 0.58 -0.02 0.46 -0.05 0.06 -0.34 1.40 0.44 0.00 0.79 -0.20 0.53 -0.03 0.96 -0.14 0.37 0.09 0.40 -0.07 0.40 -0.03 0.42 0.06 0.37 0.04 0.47 0.00 0.37 -0.04
132
Dalam analisis sebelumnya (Input-Output) telah ditemukan bahwa sektor industri tanpa migas serta hiburan dan rekreasi menjadi sektor ekonomi unggulan. Telah dijelaskan juga bahwa meskipun pertanian tidak menjadi sektor unggulan (kecuali sub-sektor peternakan yang menjadi unggulan di salah satu pengganda), penyerapan tenaga kerjanya sangat besar dan luas penggunaan lahannya luas; oleh karena itu menjadi sektor yang turut dibahas dalam sub-bab ini. Sektor pertanian dengan demikian dianggap sebagai sektor strategis. Adapun sektor lainnya yang mempuyai pengganda tinggi di 4-5 jenis pengganda Input-Output adalah bangunan, jasa angkutan rel, sosial kemasyarakatan, dan jasa perusahaan. Keenam sektor dengan nilai pengganda tinggi beserta subsektor pertanian sebagai sektor strategis diplotkan dalam diagram kartesius Location Quotient-Differential Shift yang dapat dilihat pada Gambar 12 berikut ini. 0.18 Bangunan
0.16 0.14 0.12
Kehutanan
Differential Shift
0.10 0.08 Tanaman Pangan Sosial Kemasyarakatan
0.06 0.04 0.02
Perikanan Jasa Hiburan & Rekreasi
0.00
Peternakan Industri tanpa Migas
Angkutan Rel
-0.02 Perkebunan
-0.04 Jasa Perusahaan
-0.06 -0.08 0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
Location Quotient
Gambar 12 Diagram Kartesius Keunggulan Wilayah Sudah disebutkan sebelumnya bahwa sektor bangunan pada dasarnya merupakan sebuah fenomena terjadinya pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Pada diagram kartesius terlihat bahwa pertumbuhan pembangungan di
133
Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dari rata-rata Provinsi Jawa Barat. Hal ini menandakan laju urbanisasi di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat daripada Provinsi Jawa Barat. Jasa angkutan rel dan jasa perusahaan relatif tidak unggul di Provinsi Jawa Barat; adapun sosial kemasyarakatan mempunyai pertumbuhan lebih cepat daripada Provinsi Jawa Barat. Subsektor peternakan merupakan sektor pertanian yang mempunyai keunggulan pemusatan ekonomi sekaligus pertumbuhan dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya. Industri tanpa migas mempunyai keunggulan pemusatan ekonomi, namun mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada Provinsi Jawa Barat. Adapun sektor hiburan dan rekreasi tidak mempunyai keunggulan pemusatan ekonomi dan mempunyai pertumbuhan ekonomi sama dengan Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini sektor hiburan dan rekreasi didefinisikan sebagai sektor pariwisata. Pembahasan mengenai industri tanpa migas, pertanian, serta hiburan rekreasi dibahas dalam uraian di bawah ini.
5.3.2.1 Industri tanpa Migas Di tingkat Provinsi Jawa Barat sendiri, sektor industri merupakan kontributor utama ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi sebesar 44,68 %. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki kawasan industri yang terbanyak di Indonesia. Akan tetapi, daya saing industri di Jawa Barat masih rendah, yang disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada bahan baku impor, rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta tingginya pencemaran limbah industri (RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013). Menurut Desmawati (2008), sekitar 72,02 % industri di Provinsi Jawa Barat merupakan industri non pertanian. Industri non pertanian di Provinsi Jawa Barat mempunyai keterkaitan ke belakang yang kuat hanya dengan sektor industri non pertanian saja. Hal ini, menurutnya, merupakan indikasi negatif terhadap keterkaitan antarsektor ekonomi wilayah. Berbeda dengan industri pertanian yang mempunyai keterkaitan yang lebih kompleks.
134
Masih menurut Desmawati (2008), industri non pertanian di Provinsi Jawa Barat masih banyak tergantung pada bahan baku impor dan investor asing sehingga tidak menjamin kestabilan ekonomi. Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dengan konsentrasi ekonomi sektor industri pengolahan tinggi. Dibandingkan dengan sektor lainnya di Kabupaten Bandung Barat, sektor industri pengolahan mempunyai pemusatan ekonomi tertinggi atau dalam istilah lain sering dianggap mempunyai keunggulan komparatif. Sektor industri tanpa migas di Kabupaten Bandung Barat adalah sektor basis (pemusatan ekonomi), namun pertumbuhan ekonominya relatif lebih lambat (0,01) dari pertumbuhan ekonomi industri di Provinsi Jawa Barat. Artinya adalah bahwa terdapat kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki pertumbuhan ekonomi sektor industri tanpa migas yang relatif lebih cepat daripada Kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari komposisi jumlah industri menengah dan besar menurut jenis di Kabupaten Bandung Barat, terlihat dalam komposisi 3 (tiga) besar bahwa industri tekstil merupakan jenis industri terbanyak (30,32 %), diikuti industri bahan galian bukan logam (16,13 %), setalah itu pakaian jadi non bulu (14,19 %). Tampak sekali bahwa industri tekstil ini sangat dominan di Kabupaten Bandung Barat. Secara lebih detail, jumlah industri per jenis ini dapat dilihat pada Gambar 13. Jika berbicara secara umum dengan membagi antara industri pertanian dan non pertanian, sekitar 80 % industri tanpa migas di Kabupaten Bandung Barat adalah industri non pertanian (Gambar 14). Hal ini penting, untuk melihat apakah pada prinsipnya industri di Kabupaten Bandung Barat mempunyai karakteristik yang serupa dengan industri di Provinsi Jawa Barat atau tidak. Ternyata pada prinsipnya sama dan tentunya akan mempunyai indikasi yang serupa seperti sangat tergantung pada kondisi luar, berbahan baku non lokal, dan mempunyai keterkaitan antarsektor yang seragam.
135
35 30.32
30
Persentase (%)
25 20 16.13 14.19
15
9.03 8.39 7.74
10 5
3.23 3.23 3.23 1.29 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Ba ha n
G al ia n
T Bu eks Pa til ka ka n ia Lo n ga Ja M di m ak N a o Ka na n B n re ul & t& u M B i nu Ki ar Ba m m a ng ra an ia ng & Ke dr Ba dr rta K ar ra Lo s et ng & ga B d m ar r K (e an im xl .M gd i rK a Fu es rn er in itu t as & r& Pe M ra P es en la ta in go n) & Ka la h P yu an er l & e La ng Ba Kul Pe in it ka ra ng & p n an ila Ba g dr ng ny ra a Ka an ng yu M dr in (e K ya ul xl it k .F B ur um n itu i, P r) en Pe go n e la rb i ha ta n n G as Lo B ga um m D as ar
0
Jenis Industri Menengah-Besar
Gambar 13 Komposisi Industri Menengah Besar
8%
1%
1%
5% 5%
80%
Makanan & Minuman
Kulit
Kayu
Kertas
Karet
Non Pertanian
Gambar 14 Komposisi Sektor Industri Pertanian Komposisi industri kecil di Kabupaten Bandung Barat (PODES BPS, 2006), berbeda dengan komposisi industri menengah-besar. Industri kecil yang
136
paling dominan adalah makanan (38,74 %) dan anyaman (34,42 %). Adapun industri tekstil/ pakaian yang mendominasi industri menengah-besar tidak menjadi dominan (kain) pada industri kecil. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Gambar 15 di berikut ini.
45 40 Persentase (%)
35
38.74 34.42
30 25 20
15.55
15 8.54
10 5
1.65
0.58
0.41
0.11
Kain
Gerabah
Logam
Kulit
0 Makanan Anyaman Lainnya
Kayu
Jenis Industri Kecil
Gambar 15 Komposisi Industri Kecil Melihat komposisi yang ada,
tampaknya industri kecil banyak
menggunakan potensi lokal yang ada. Adapun
industri menengah-besar di
Kabupaten Bandung Barat (sama halnya dengan Provinsi Jawa Barat) banyak tergantung dari input luar dan mempunyai pasar ekspor.
5.3.2.2 Hiburan dan Rekreasi Sektor hiburan dan rekreasi (pariwisata) mempunyai pengganda tinggi namun dari perspektif Provinsi Jawa Barat, kurang unggul. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari sisi produk wisata maupun pasar wisatawan. Dengan alam dan budaya yang dimiliki sebagai modal dasar pengembangan daya tarik wisata. Peringkat sektor pariwisata secara nasional dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan berada pada posisi 3 setelah DKI Jakarta dan Bali. Kendala yang masih dihadapi adalah belum tertatanya objek wisata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendukung (RPJMD Jawa Barat 2008-2013). Menurut RTR Jawa Bali, Metropolitan Bandung (termasuk Kabupaten Bandung Barat) merupakan satu-satunya daerah pusat
137
pelayanan wisata di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, posisi pariwisata di Kabupaten Bandung Barat tentunya sangat strategis dalam level Provinsi Jawa Barat khususnya yang berkaitan dengan wisata alam. Sektor pariwisata mempunyai pengganda tinggi namun dari perspektif Provinsi Jawa Barat, kurang unggul. Untuk mengetahui keunggulan umum obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang ada maka secara umum dapat dilihat persentase jumlah kunjung wisatawannya. Asumsinya adalah bahwa semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka semakin menarik suatu ODTW. Namun tentunya hal ini sebatas kawasan wisata yang resmi dan terkelola; padahal ada beragam ODTW yang masih belum terkelola atau dikelola oleh pemerintah.
90.00
84
80.00 Persentase (%)
70.00 60.00 50.00
Total 45
Wisnus
40.00
33
31
Wisman
30.00 19
20.00 10.00
6
4
17
3
3
6 0
3
00
10 2
120
102
001
00 1 0 0 1
Ta m an
G un un g
Ta ng k
ub an P C er ur W ug ah u is at Om a M as ar W S ib Ta a itu ay m na Le a m an W W isa ban t is at a C g a O iko O l ra bs y e Ta Ta erv TH p m at R an or Ju a W ium an d is at Bo a a sc Ba h a W t an S u K u a itu W C da is ib at a uruy Ja ya gi ri
0.00
Gambar 16 Proporsi Kunjungan Wisatawan ke ODTW Sebanyak 44,83 % wisatawan berkunjung ke Gunung Tangkuban Perahu. ODTW ini menyedot 83,95 % wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung. Adapun ODTW kedua adalah Taman Wisata Maribaya yang menyedot 18,56 % wisatawan.; ketiga adalah Curug Omas dengan proporsi 17,38 %. Taman Wisata Maribaya dan Curug Omas sebagian besar wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat dengan proporsi masing-masing
138
32,91 % dan 31,5 %. Hal ini menunjukkan jika wisman mempunyai preferensi yang berbeda dengan wisnus dalam menilai daya tarik suatu obyek wisata.
5.3.2.3 Pertanian Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan). Jawa Barat sebagai produsen terbesar pada 40 (empatpuluh) komoditas agribisnis di Indonesia khususnya komoditas padi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi padi nasional. Sektor pertanian juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu rata-rata sebesar 29.65 persen dari jumlah penduduk bekerja. Namun hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional; hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum secara optimal, demikian pula pemasaran hasil pertanian dan agroindusti. Cara pandang sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian (RPJMD Jawa Barat 2008-2013). Dalam analisis Input-Output, tidak ditemukan bahwa sektor pertanian menjadi sektor unggulan (kecuali sub-sektor peternakan yang menjadi salah satu unggulan). Dalam level Jawa Barat, sub-sektor peternakan juga yang mempunyai 2 keunggulan sekaligus, yaitu basis dan pertumbuhan relatif. Jika merujuk pada hasil focus group discussion (FGD), komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Bandung Barat adalah: (1) sayuran, (2) tanaman hias, (3) jagung, (4) sapi perah, (5) perikanan. Untuk tanaman palawija di Kabupaten Bandung Barat, luas tanam jagung mendominasi sebesar 45,55 %, diikuti oleh ubi kayu sebesar (32,74 %). Jagung menyebar merata di 15 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat; adapun ubi kayu berada di 13 kecamatan. Secara perspektif ke dalam, jagung dan ubi kayu termasuk komoditas unggulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 17 di bawah ini.
139
45.55
32.74
15
13
11
14 8.86
11 7.11
5.26
4 0.47
Jagung
Ubi Kayu
Kacang Tanah
Ubi Jalar
Kedelai
Kacang Hijau
Jenis Palawija Jml Kecamatan
Luas Lahan (%)
Gambar 17 Komposisi Komoditas Palawija Krisan merupakan tanaman hias dengan luas terluas di Kabupaten Bandung Barat (47,51 %) yang berada di 4 kecamatan. Berikutnya adalah gladiol (25,42 %) yang berada di 3 kecamatan dan sedap malam (13,25 %) yang berada di 4 kecamatan. Secara perspektif ke dalam, ketiga komoditas tanaman hias tersebut merupakan komoditas unggulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 18 di bawah ini. 47.51
25.42
Jenis Tanaman Hias
Jml Kecamatan
Luas Panen (%)
Gambar 18 Komposisi Komoditas Tanaman Hias
3 0.11
1 0.05
M el at i
10.16
An gg re k
3 0.58
Pa le m
10.74
H el ico ni a An th ur iu m
43.41
(H eb ra s)
43.41
An ye lir
M al am
5.35 3
G er be ra
4
M aw ar
3
Se da p
Kr is
an
4
G la di ol
13.25
140
Sayuran disebutkan juga sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Bandung Barat, Menurut Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (P4) Kabupaten Bandung Barat, beberapa sayuran sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga sebagian ada yang diekspor. Komoditas sayuran tersebut seringkali dinamakan “komoditas unggulan sayuran eksclusive”, yaitu: (1) paprika, (2) momotaro, (3) kyuri, (4) ingen, (5) asparagus, (6) sweet corn, (7) zukini, (8) kol merah, (9) brokoli, (10) cerry, (11) polong, (12) bunga kol, (13) edamame, (14) kapri manis, (15) satsumaimo, (16) head letuce, (17) horenzo. Sapi perah adalah komoditas unggulan dari sub-sektor peternakan. Pada tahun 2006, terdapat 28.716 ekor sapi perah di Kabupaten Bandung Barat dengan produksi susu sebanyak 60.795.825 liter. Peternakan sapi perah ini berada di 10 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Secara umum, jenis budidaya perikanan yang ada di Kabupaten Bandung Barat adalah: (1) kolam air tenang (KAT), (2) mina padi, (3) keramba jaring apung (KJA). Secara luas perairan, keramba jaring apung adalah jenis budidaya yang paling luas (96,92 %) dengan produksi mencapai 96,93 % dari total produksi di Kabupaten Bandung Barat. Dari rumah tangga perikanan (RTP), KJA cukup efisien dibandingkan dengan jenis budidaya lainnya yang tampak sangat padat karya. KJA ini terdapat di 5 kecamatan Kabupaten Bandung Barat, tersedikit dibandingkan dengan jenis budidaya lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 19 berikut ini.
96.93 96.92
39.92
34.08
26.00 13
6
5 KJA
0.601.86 Mina Padi
2.471.22 KAT
Jenis Budidaya
Jml Kecamatan
% RTP (org)
% Produksi (ton)
% Luas (ha)
Gambar 19 Komposisi Jenis Budidaya Perikanan
141
Secara umum untuk melihat apakah komoditas unggulan ini juga unggul di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel 66 di bawah. Padi sawah dan padi ladang pada dasarnya adalah komoditas strategis; posisinya harus ada untuk memenuhi kebutuhan makan lokal. Proporsi luas lahannya dibandingkan luas padi di Provinsi Jawa Barat relatif kecil (2,06 % untuk padi sawah dan 4,75 % untuk padi ladang). Meskipun demikian, produktivitas padi di Kabupaten Bandung Barat relatif lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Barat. Komoditas jagung yang dikatakan sebagai komoditas unggulan ternyata relatif rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, baik dari sisi luas maupun produktivitasnya. Tabel 66 Kompilasi Komoditas Unggulan Pertanian Komoditas Proporsi Luas Unggulan (% ha) 2.06 1 Padi Sawah 4.75 2 Padi Ladang 4.44 3 Jagung 4.29 4 Ubi Kayu 54.79 5 Krisan* 85.61 6 Gladiol* 33.72 7 Sedap Malam* 29.49 8 Sapi Perah** 15.70 9 KJA*** Sumber: BPS 2007, diolah Keterangan *produktivitas = tangkai/ha **proporsi luas = % ekor; produktivitas = liter/ekor ***proporsi luas = % ton; produktivitas = Rp juta /ton No.
Produktivitas (kw/ha) KBB Jabar 56.71 53.94 34.07 28.53 48.07 49.51 167.56 179.89 43.91 36.45 15.22 15.09 53.29 38.66 2,117.14 2,116.92 7,352.01 4,086.89
Secara umum, keseluruhan tanaman hias di Kabupaten Bandung Barat adalah komoditas unggulan dalam skala Provinsi Jawa Barat. Namun ada 3 (tiga) jenis tanaman hias yang mempunyai luas panen terbesar di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (i) krisan, (ii) gladiol, (iii) sedap malam. Dari sisi proporsi luas panen tampak bahwa tanaman hias relatif sangat luas dalam skala Provinsi Jawa Barat. Sebagai contoh, luas panen krisan sendiri sekitar 54,79 % dari luas panen Jawa Barat. Secara keseluruhan, produktivitas tanaman hias Kabupaten Bandung Barat di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat.
142
Sapi perah di Kabupaten Bandung Barat mempunyai kontribusi 29,49 % dari jumlah keseluruhan sapi perah di Provinsi Jawa Barat. Adapun, produktivitas sapi perah di Kabupaten Bandung Barat (2.117,14 liter/sapi) di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat (2.116,92 liter/sapi). Sedangkan jenis budidaya perikanan yang paling unggul di Kabupaten Bandung Barat adalah keramba jaring apung (KJA) dimana mempunyai luas perairan 15,7 % luas KJA Provinsi Jawa Barat dengan tingkat nilai jual yang jauh melebihi rata-rata Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan analisis di atas, komoditas pertanian Kabupaten Bandung Barat yang relatif unggul dalam level Provinsi Jawa Barat adalah sapi perah, sayuran, tanaman hias, dan keramba jaring apung.
5.4
Lokasi Unggulan Analisis lokasi unggulan adalah menentukan di lokasi mana saja
(kecamatan) komoditas unggulan berada. Hal ini merupakan salah satu dari tiga pilar pengembangan wilayah seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu (1) sektor, (2) spasial, (3) kelembagaan.
5.4.1
Industri Tanpa Migas Pembahasan lokasi unggulan industri tanpa migas dibagi menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu: (1) lokasi unggulan dari keseluruhan industri yang ada, (2) lokasi unggulan dari industri unggulan.
5.4.1.1 Lokasi Unggulan Keseluruhan Industri Pada prinsipnya, industri tanpa migas yang berkontribusi ekonomi secara signifikan adalah skala menengah besar. Namun, melihat perspektif ekonomi kerakyatan, industri kecil turut dibahas. Untuk melihat konsentrasi aktivitas industri menengah-besar digunakan perbandingan antara pemusatan LQ (industri pengolahan) dengan pemusatan unit industri menengah-besar. Secara detail, perbandingan LQ dengan konsentrasi pemusatan unit dapat dilihat pada Tabel 67 di bawah ini:
143
Tabel 67 Lokasi Unggulan Industri No. Kecamatan LQ Industri 1 Cililin 0.58 2 Cihampelas 0.60 3 Sindangkerta 0.49 4 Gununghalu 0.59 5 Rongga 0.46 6 Cipongkor 0.65 7 Batujajar 1.55 8 Lembang 0.64 9 Parongpong 0.20 10 Cisarua 0.14 11 Ngamprah 1.51 12 Padalarang 1.83 13 Cipatat 0.39 14 Cipeundeuy 0.76 15 Cikalongwetan 1.08 Sumber: Hasil Analisis, 2009
% Industri MB 1.94 0.65 2.58 18.71 11.61 1.29 3.23 15.48 15.48 24.52 1.94 2.58
% Industri Kecil 22.31 1.51 14.92 6.46 10.60 17.23 0.82 3.24 1.29 0.25 5.41 1.59 1.13 7.12 6.13
Keterangan: MB = Menengah-Besar
Pemusatan (LQ) ekonomi sektor industri tanpa migas di Kabupaten Bandung Barat berada di Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Padalarang, dan Cikalongwetan. Meskipun industri menengah-besar di Kecamatan Cikalongwetan proporsinya relatif tidak banyak (2,58 %) namun mempunyai pemusatan ekonomi yang tinggi (1,08). Artinya adalah bahwa industri di kecamatan tersebut mempunyai skala ekonomi yang sangat besar. Pemusatan lokasi industri kecil berada di kecamatan dengan pemusatan ekonomi (LQ) yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa industri kecil ini memang tidak menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, lokasi pemusatan industri kecil tidak sama dengan pemusatan lokasi industri menengah-besar (kecuali Kecamatan
Cipongkor). Artinya adalah tidak
ada keterkaitan
antarindustri menengah-besar dengan industri kecil.
5.4.1.2 Lokasi Unggulan Industri Unggulan Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa industri menengah-besar yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung Barat adalah industri persentase unit terbanyak, yaitu: (1) tekstil (30,32 %), (2) bahan galian bukan logam (16,13 %), (3) pakaian jadi non bulu (14,19 %), (4) makanan dan minuman (9,03 %), (5)
144
karet dan barang dari karet (8,39 %), (6) kimia dan bahan dari kimia (7,74 %). Adapun industri kecil unggulannya adalah: (1) makanan (38,74 %), (2) anyaman (34,42 %). Industri tekstil paling banyak berada di Kecamatan Padalarang (31,91 %), Cipongkor (27,66 %), Batujajar (17,02 %), Cisarua (12,77 %). Industri pakaian jadi non bulu paling banyak terdapat di Kecamatan Padalarang (68 %) dan Cipongkor (20 %). Industri makanan dan minuman paling banyak berada di Kecamatan Ngamprah (28,57 %), Cikalongwetan (28,57 %), Padalarang (21,43 %). Untuk melihat lebih detail mengenai loksi unggukan dari sektor industri menengah-besar dan kecil unggulan dapat dilihat pada Tabel 68 dan Tabel 69 di bawah ini.
Bahan Galian Bukan Logam
Pakaian Jadi Non Bulu
Makanan & Minuman
Karet & Barang dr Karet
Kimia & Barang dr Kimia
No.
Tekstil
Tabel 68 Lokasi Industri Menengah-Besar Unggulan
30.32
16.13
14.19
19.03
8.39
7.74
Kecamatan
2 Cihampelas 3 Sindangkerta 4 Gununghalu 5 Rongga 27.66 6 Cipongkor 17.02 7 Batujajar 8 Lembang 2.13 9 Parongpong 12.77 10 Cisarua 8.51 11 Ngamprah 31.91 12 Padalarang 13 Cipatat 14 Cipeundeuy 15 Cikalongwetan Total 100 Sumber: Hasil Analisis, 2009 1
Cililin
20.00 4.00 68.00 8.00 100
18.18 18.18 22.73 4.55 36.36 100
7.14 14.29 28.57 21.43 28.57 100
15.38 15.38 46.15 15.38 7.69 100
33.33 25.00 41.67 100
145
Meskipun tidak menjadi konsentrasi industri bahan galian bukan logam, Kecamatan Cipatat khususnya di Kawasan Karst Citatah, Rajamandala merupakan salah satu sumber bahan galian ini. Bukit-bukit kapur yang tadinya ada sudah hampir musnah. Secara geohidrologi, sebagian besar daerahnya merupakan daerah resapan air dengan akuifer produktif sedang penyebaran luas dan kecil penyebaran setempat serta akuifer produktif setempat. Rusaknya kelestarian lingkungan hidup dan sosial kawasan tersebut ditunjukkan oleh hilangnya beberapa mata air (kini tinggal menyisakan satu mata air di Pasir Pawon), musnahnya beberapa perbukitan kapur yang indah, terancamnya situs Gua Pawon, dan berkembangnya benih konflik sosial di masyarakat24. Kekayaan alam yang diusahakan di Kecamatan Cipatat antara lain pertambangan bahan galian Golongan C berjumlah 36 usaha, industri besar 15 usaha, dan industri kecil 50 usaha. Mengenai pertambangan galian Golongan C yang jumlahnya sampai 36 usaha adalah kegiatan pertambangan yang berizin bupati dan camat, meliputi jenis bahan galian marmer dengan luas 88,87 ha, pasir 40,9 ha, kapur 9 ha, andesit 1 ha, dan kuarsa 7,9 ha25. Tabel 69 Lokasi Industri Kecil Unggulan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan
Cililin Cihampelas Sindangkerta Gununghalu Rongga Cipongkor Batujajar Lembang Parongpong Cisarua Ngamprah Padalarang Cipatat Cipeundeuy Cikalongwetan Total Sumber: Hasil Analisis, 2009
24
Makanan 38.74 15.53 1.70 16.67 6.17 1.42 27.73 1.13 2.48 1.42 9.43 2.34 0.14 4.61 9.22 100
Anyaman 34.42 47.01 1.92 5.35 6.30 2.71 16.04 0.08 0.16 0.16 0.48 3.03 0.56 0.08 12.53 3.59 100
Lainnya 15.55 0.71 36.04 0.71 53.89 1.77 0.71 0.35 0.88 1.94 3.00 100
Kayu 8.54 1.29 0.96 11.90 20.58 8.68 11.25 0.96 12.86 3.86 0.96 1.93 1.61 8.36 7.40 7.40 100
Bambang Yunianto.”Cipapat Alami Perkembangan Pesat”. Harian Umum Pikiran Rakyat. Senin, 15 Desember 2008 25 Ibid
146
Industri makanan dan anyaman adalah industri unggulan untuk kategori industri kecil. Industri makanan paling banyak terdapat di Kecamatan Cipongkor (27,73 %), Sindangkerta (16,67 %), Cililin (15,53 %). Adapun industri anyaman paling banyak terdapat di kecamatan Cililin (47,01 %), Cipongkor (16,04 %), Cipeundeuy (12,53 %). Satu-satunya kecamatan yang mempunyai pemusatan industri menengahbesar dan kecil adalah Cipongkor. Namun dilihat dari jenis industrinya, yaitu makanan (industri kecil) dan non makanan (industri menengah-besar) tampak tidak ada keterkaiatan/kemitraan antara industri kecil dengan menengah-besar.
5.4.2
Pertanian Lokasi unggulan dari sub-sektor pertanian yang akan dibahas adalah untuk
(1) sayuran, (2) tanaman hias, (3) sapi perah, (4) keramba jaring apung (KJA).
A. Sayuran Sayuran exclusive yang dijadikan komoditas unggulan oleh Kabupaten Bandung Barat terdiri dari berbagai jenis komoditas yang ada. Oleh karena itu proporsi yang dipakai menggunakan keseluruhan jenis sayuran yang ada. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 70. Tabel 70 Lokasi Unggulan Sayuran No Kecamatan 1 Cililin 2 Cihampelas 3 Sindangkerta 4 Gununghalu 5 Rongga 6 Cipongkor 7 Batujajar 8 Lembang 9 Parongpong 10 Cisarua 11 Ngamprah 12 Padalarang 13 Cipatat 14 Cipeundeuy 15 Cikalongwetan Sumber: Hasil Analisis, 2009
LQ Tanaman Pangan 1.46 1.43 2.49 1.64 2.27 2.38 0.60 1.52 1.76 1.82 0.37 0.19 0.71 1.15 0.99
% Sayuran (ha) 3.53 1.80 4.92 5.43 0.70 1.66 9.58 23.57 10.80 9.34 6.46 1.37 7.44 2.19 11.22
147
148
Proporsi sayuran terbesar berada di Kecamatan Lembang (23,57 %), diikuti oleh Cikalongwetan (11,22 %), Parongpong (10,80 %), Batujajar (9,58 %), Cisarua (9,34 %). Kecamatan Cikalongwetan juga mempunyai pemusatan luas lahan untuk padi dan palawija serta buah-buahan yang besar. Namun kumulasi dari hal-hal tersebut tidak membuat pemusatan ekonomominya (LQ) tinggi. Begutu juga dengan kecamatan Batujajar yang mempunyai proporsi pada dan palawija yang besar namun tidak mempunyai pemusatan ekonomominya (LQ) tinggi. Ada indikasi bahwa potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dari sisi ekonomi (terutama Kecamatan Cikalongwetan). Dengan demikian, mengingat dari pengembangan teknologi pada sayuran exclusive, lokasi unggulan komoditas sayuran berada di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Khusus untuk Kecamatan Lembang, potensi ketersediannya sangat tinggi. Untuk pengembangan sayuran ke depannya, khsususnya untuk ekspor yang lebih besar, masih banyak tantangannya. Kualitas sayuran khususnya di Kecamatan Lembang pada dasarnya memenuhi kualitas internasional dan terdapat permintaan dari negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Kendala yang paling utama adalah lahan, alat distribusi, dan cold storage. Sebesar 92 % sayuran di antaranya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di pasar modern ke sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Papua. Sayuran yang sangat diminati pasar ekspor adalah buncis, paprika, zukini (labu Jepang), kangkung darat, bayam, sawi manis, dan caisin. Singapura sekarang masih menjadi satu-satunya pasar ekspor dengan volume sekitar 4,8 ton per pekan dengan pasokan baru 15 % dari permintaan mereka26.
B. Tanaman Hias Pada dasarnya seluruh tanaman hias di Kabupaten Bandung Barat unggul. Namun, seperti telah dibahas pada analisis sebelumnya bahwa krisan (47,51 %), gladiol (25,42 %), sedap malam (13,25 %) adalah komoditas unggulan tanaman hias jika melihat dari keuanggulan luas lahan dan produksinya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 71 berikut ini.
26
“Lembang Kewalahan Penuhi Ekspor”. Harian Umum Seputar Indonesia. Selasa, 19 Mei 2009
149
Tabel 71 Lokasi Tanaman Hias Unggulan No
Kecamatan
Krisan
Gladiol
47.51 1 1 1 1
25.42 1 1 1 0
1 Lembang 2 Parongpong 3 Cisarua 4 Ngamprah Sumber: Hasil Analisis, 2009
Sedap Malam 13.25 1 1 1 1
Mawar
Anyelir
5.35 1 1 0 1
3.41 1 1 1 1
Gerbera (Hebras) 3.41 1 1 1 1
Ketarangan : 1 = terkait, 0 = tidak terkait
Dengan mempertimbangkan pemusatan ekonomi yang rendah, maka lokasi unggulan tanaman hias utamanya ada di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua; Kecamatan Ngamprah ada di peringkat yang paling terakhir sebagai lokasi unggulan tanaman hias. Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong merupakan lokasi tanaman hias yang paling terkenal di antara lainnya. Selain menjadi sentra tanaman hias untuk kawasan Bandung Raya, Cihideung juga dijadikan barometer tanaman hias di Indonesia. Tanah di daerah Cihideung merupakan tanah vulkanik yang gembur sehingga baik untuk dijadikan lahan pertanian dan budi daya tanaman. Sekitar 25 % penduduknya berprofesi sebagai petani dan penjual tanaman hias dan bunga potong. Karena kandungan tanahnya yang gembur, Cihideung juga memiliki kandungan air yang cukup bagus27. Bibit-bibit tanaman hias bisa didapat dari orang yang mendatangi toko para pedagang, dibeli dari perusahaan penjual bibit tanaman, juga dari pameran yang diselenggaran. Ada bibit dari luar negeri yang dipesan melalui BUF (Bina Usaha Flora); bibit luar negeri ini pada dasarnya tidak dalam bentuk bibit melainkan anakan, misalnya bunga silver dust dan silver dollar. Lembaga BBDAH (Balai Besar Diklat Agribisnis Holtikultura) yang masuk wilayah regional II (Sumatra, Jawa, Bali, dan Madura) banyak mendukung pengembangan tanaman hias dengan sering mengadakan diklat (pendidikan dan latihan). Selain itu ada Asosiasi Petani Pedagang Tanaman Hias Cihideung yang berdiri 3 tahun
27
“Potensi Alam Desa Cihideung. Tanaman Hias Bisnis yang Menguntungkan”. Harian Umum Pikiran Rakyat. Rabu, 27 Mei 2009
150
lalu dan banyak bergerak dalam bidang permodalan. Dalam skala kabupaten terdapat Asosiasi Petani Pedagang Tanaman Hias Kabupaten Bandung Barat28. Tantangan yang paling nyata di Cihideung adalah tidak adanya lokasi sebagai sentra bunga serta promosi dari pemerintah daerah yang masih minim. Sentra bunga hias bukan hanya sebagai pusat penjualan, tetapi juga sebagai jati diri Cihideung sebagai sentra wisata bunga. Sejak dikenal sebagai objek wisata bunga pada 1985, tidak pernah ada campur tangan dari pemerintah untuk menjadikan kawasan ini sebagai sentra wisata bunga. Pasalnya, sejak masyarakat sekitar beralih dari bertani sawah ke petani bunga tahun 1985, kawasan ini sangat jarang tersentuh campur tangan pemerintah dalam pengelolaan wisata bunga Cihideung sehingga tidak tampak petunjuk maupun literatur dan sinopsis tentang Cihideung. Pemerintah sangat jarang mempromosikan kawasan Cihideung sebagai kawasan agrowisata maupun sebagai wisata bunga. Wisata bunga yang berkembang di Cihideung sekarang ini kebanyakan dipromosikan oleh masyarakat Cihideung sendiri, termasuk para wisatawan29.
C. Sapi Perah Untuk menentukan dimana saja lokasi (kecamatan) terpusatnya sapi perah berada maka digunakan persentase/proporsi ekor sapi perah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kolom pemusatan ekonomi (LQ) pada Tabel 72 untuk menunjukkan pemusatan ekonomi sub-sektor peternakan secara umum. Secara umum, struktur ekonomi peternakan memusat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, dan Cikalongwetan. Namun untuk peternakan sapi perah, pemusatannya berada di Lembang, Cisarua, Parongpong. Kecamatan Lembang adalah kecamatan dengan produksi sapi perah terbesar (59,77 %), diikuti Cisarua (21,12 %), dan Parongpong (17,61 %). Peternakan merupakan satu-satunya sub-sektor pertanian yang masuk menjadi sektor unggulan dari salah satu analisis pengganda input-output; sapi perah merupakan komoditas unggulan dari sub-sektor peternakan.
28
Ibid., h. 149 “Wisata Bunga Cihideung Menanti Uluran Tangan”. Harian Umum Galamedia. Ahad, 1 Maret 2009
29
151
Tabel 72 Lokasi Unggulan Sapi Perah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan Cililin Cihampelas Sindangkerta Gununghalu Rongga Cipongkor Batujajar Lembang Parongpong Cisarua Ngamprah Padalarang Cipatat Cipeundeuy Cikalongwetan
LQ Peternakan 0.62 0.43 0.66 0.65 0.66 0.84 0.30 3.67 2.24 4.51 0.53 0.06 0.23 1.22 0.49
% Sapi Perah (ekor) 0.50 0.05 0.08 59.77 17.61 21.12 0.29 0.05 0.07 0.46
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Pada skala nasional sejak tahun 2008, Pemerintah mencanangkan Program Indonesia
Swasembada
Daging
dan
Program
Indonesia
Kolam
Susu.
Program Indonesia Kolam Susu terkait dengan isu pembibitan sapi perah untuk menyediakan bahan baku susu yang mencukupi dan berkualitas untuk Industri Pengolah Susu (IPS). Fakta di tahun 2005 lalu menunjukkan, hanya 550 ribu ton susu sapi segar atau 30 % saja kebutuhan bahan baku IPS yang bisa dipasok oleh industri sapi perah rakyat, dari total kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,850 juta ton. Kendati pasokan susu segar dalam negeri sedikit, harganya ditingkat peternak ternyata merupakan yang termurah di dunia30. Selain tantangan harga susu ditingkat peternak sapi yang rendah, kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga pembelian susu sapi segar peternak sapi rakyat dan penetapan bea masuk susu impor 0 % bulan pada Februari 2009 akan semakin menyulitkan peternak sapi perah termasuk peternak sapi perah di Kabupaten Bandung Barat31.
30
Dari Jawa Timur Mengangkat Harkat Peternak Sapi Perah: Cikal Bakal Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI). http://al-zaytun-indonesia.blogspot.com. Jumat, 6 Juni 2008 31 Dudu Sugandi. “Harga Susu Terus Turun, Para Peternak Minta Pemerintah Menyubsidi”. Harian Umum Pikiran Rakyat. Rabu, 27 Mei 2009
152
Tantangan berikutnya adalah harga pakan yang semakin mahal serta lahan rumput yang semakin berkurang. Peternak sapi perah Lembang kesulitan mendapatkan pasokan pakan rumput, akibat terbatasnya lahan yang ada di daerah itu. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) meminta pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menyediakan payung hukum bagi kerja sama antara peternak dan PT Perhutani untuk menggunakan lahannya sebagai tempat menanam rumput. Sebenarnya peternak Lembang dapat menyumbangkan kontribusi lebih besar lagi untuk persediaan susu nasional. Namun, perkembangan produksi sapi perah di Lembang mengalami kemacetan selama 10 tahun akibat terbatasnya pasokan pakan yang ada di daerah itu. Kurangnya bahan pakan menyebabkan peternak menggunakan doping, berupa konsentrat untuk memenuhi kebutuhan protein sapi perah yang jika digunakan secara berlebihan menyebabkan sapi mengalami penyakit pencernaan sampai menyebabkan kematian32. Tantangan berikutnya adalah peningkatan kapasitas peternak sapi perah. Keberadaan Balai Pengembangan Sapi yang berlokasi di Cikole, Lembang, diharapkan mempu melataih para peternak sapi perah di Kabupaten Bandung Barat untuk mengolah susu mentah menjadi susu olahan33.
D. Keramba Jaring Apung (KJA) Untuk menentukan dimana saja lokasi (kecamatan) terpusatnya budidaya KJA berada maka digunakan persentase/proporsi produksi (ton) ikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kolom pemusatan ekonomi (LQ) pada Tabel 73 untuk menunjukkan pemusatan ekonomi sub-sektor perikanan secara umum. Seperti sudah diterangkan dalam analisis sebelumnya bahwa budidaya KJA merupakan budidaya perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari Tabel 73, pemusatan ekonomi terbesar perikanan ada di Kecamatan Cililin (6,39), baru diikuti oleh Kecamatan Cipeundeuy (4,01). Namun jika melihat produksi perikanannya (% ton), baik total maupun KJA justru berada di Kecamatan Cipeundeuy (78,6 % dan 67,52 %). Hal ini menandakan bahwa nilai
32
Perum Perhutani. Peternak Sapi Kesulitan Pakan. www.perumperhutani.com. Senin, 14 Juli 2008 33 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jabar Target Produksi Susu 221.593 Ton. www.jabar.go.id. Kamis, 12 Februari 2009
153
tambah hasil budidaya perikanan darat di Kecamatan Cipeundeuy banyak yang lari keluar (regional leakages) yang dapat disebabkan oleh 2 kemungkinan, yaitu: (1) dijual di luar Kecamatan Cipeundeuy, (2) dimiliki oleh orang luar Kecamatan Cipeundeuy. Tabel 73 Lokasi Unggulan Budidaya Keramba Jaring Apung No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cililin Cihampelas Sindangkerta Gununghalu Rongga Cipongkor Batujajar Lembang Parongpong Cisarua Ngamprah Padalarang Cipatat Cipeundeuy Cikalongwetan
LQ Perikanan 6.39 1.94 2.18 0.32 0.47 1.32 1.74 0.18 0.09 0.03 0.03 0.10 1.14 4.01 0.72
% Produksi Total (ton) 11.63 3.08 0.31 0.70 3.15 1.19 0.20 0.03 0.12 0.08 0.17 0.42 78.60 0.32 100
% Produksi KJA (ton) 17.04 7.69 4.44 3.30 67.52 100
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Budidaya KJA sangat dipengaruhi oleh keberadaan Waduk Cirata dan Saguling yang membendung Sungai Citarum. Jenis ikan yang dibudidayakan di Waduk Cirata adalah ikan emas, sedangkan di Waduk Saguling adalah ikan patin dan lele karena kualitas air di Waduk Cirata lebih baik. Jumlah produksi ikan yang dihasilkan petani ikan Cirata dalam sehari bisa mencapai 50 ton, sedangkan di Saguling mencapai 7 ton34. Ada beberapa tantangan budidaya KJA di kedua waduk ini. Tantangan yang pertama adalah sisa usia Waduk Cirata yang tinggal enam puluh tahun lagi akibat sedimentasi yang semakin meningkat. Padahal dalam skenario normal, Waduk Cirata bisa bertahan hingga delapan puluh tahun lagi. Kapasitas jaring 34
“Produksi Di Cirata Stabil, Harga Ikan Turun”. Harian Umum Pikiran Rakyat. Rabu, 27 Mei 2009.
154
apung Waduk Cirata sudah over loaded. Kapasitas maksimal Waduk Cirata sebesar 12.000 jaring apung; namun saat ini terdapat sebanyak 52.000 jaring apung. Luas permukaan Waduk Cirata yang tercemar sampah organik dan anorganik sudah mencakup 100 ha. Sampah yang mendominasi, terutama sampah anorganik yaitu styrofoam yang berasal dari jaring apung petani ikan. Hal ini akan berpengaruh pada pergerakan turbin untuk pasokan listrik Jawa-Bali35. Tantangan kedua adalah kewenangan penangan. Penataan jaring apung yang ada Cirata bukan hanya kewenangan dinas Kabupaten Bandung Barat karena pembudidaya ikan di Cirata berasal dari tiga wilayah: Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, dan Purwakarta. Oleh karena itu, perlu peran Provinsi Jawa Barat untuk penataan jaring apung36. Waduk Saguling kondisinya lebih mengkhawatirkan daripada Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur yang sudah dibangun lebih dahulu. Hal tersebut terjadi karena sebagai pintu pertama Sungai Citarum, di Saguling inilah semua kotoran "disaring" untuk pertama kali sebelum kemudian disaring kembali oleh Waduk Cirata dan terakhir oleh Waduk Jatiluhur37. Tantangan bagi Waduk Saguling adalah pencemaran air baik akibat aktvitas budidaya KJA maupun limbah rumah tangga dan industri yang dibuang lansung ke Sungai Citarum. Matinya ribuan hingga jutaan ekor ikan yang diusahakan dengan sistem jaring apung di kawasan Waduk Saguling sudah menjadi semakin parah karena kekurangan oksigen dalam air, yang salah satunya dikarenakan sudah tingginya kandungan limbah di sekitar Waduk Saguling. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Waduk Saguling yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) Universitas Padjadjaran Bandung, kualitas air Waduk Saguling sudah mengalami penurunan dari kategori golongan C menjadi kategori golongan D. Meningkatnya pencemaran di Waduk Saguling ditandai dengan meningkatnya populasi eceng gondok dan bau tidak sedap yang disebabkan menguapnya H2S (asam belerang)38. Berdasarkan kenyataan tersebut, tak heran 35
“Usia Waduk Cirata Tinggal 60 Tahun Lagi”. Harian Umum Pikiran Rakyat. Rabu, 27 Mei 2009 36 Ibid. 37 “Waduk Saguling yang Kian Terancam”. Harian Umum Kompas. Jumat, 5 Maret 2004 38 “Waduk Saguling Kian Terancam”. Harian Umum Kompas. Jumat, 5 Maret 2004
155
jika 96 % wilayah genangan Saguling sudah tak lagi memenuhi baku mutu golongan B (air minum), golongan C (perikanan, peternakan, dan pertanian), dan golongan D (sumber air baku industri)39. Penurunan kualitas air berdampak pada operasional PLTA Saguling. Penurunan kualitas air antara lain disebabkan meningkatnya kandungan H2S yang mengakibatkan kerusakan PLTA. Permasalahan utama kualitas air ini dipicu oleh rendahnya komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan dari industri-industri yang mengeluarkan limbah di sepanjang aliran Citarum40. Penanganan masalah limbah harus melibatkan berbagai kalangan, mulai industri, masyarakat, perikanan, sampai pertanian41. Khsusus bagi para petani ikan KJA, upaya yang dilakukan adalah tidak memberikan pakan berlebihan dan bukan yang berjenis tenggelam (sinking food). Selain itu, jaring yang digunakan harus tiga atau setidaknya dua lapis42.
5.4.3
Hiburan dan Rekreasi Pada dasarnya penentuan lokasi unggulan hiburan dan rekreasi
(pariwisata) di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pada jumlah obyek wisata terpopuler di setiap kecamatan beserta komponen pendukungnya lainnya. Pada analisis sebelumnya telah ditentukan obyek wisata apa yang menjadi unggulan dilihat dari sisi banyaknya pengunjung. Dari analisis tersebut didapat Gunung Tangkuban Perahu, Taman Wisata Maribaya, dan Curug Omas sebagai tiga besar obyek wisata unggulan. Pada prinsipnya, wisata yang berkembang di Kabupaten Bandung Barat adalah wisata alam. Untuk mengetahui kecamatan mana saja yang unggul karena terdapatnya obyek wisata digunakan analisis proporsionalitas seperti ditampilkan pada Gambar 22 berikut ini.
39
“Mission (Im)Possible di Waduk Saguling”. Harian Umum Pikiran Rakyat. Kamis, 28 Mei 2009 “Waduk Saguling Kian Terancam”. Harian Umum Kompas. Jumat, 5 Maret 2004 41 “Saguling, Septic Tank Raksasa Itu”. Harian Umum Kompas. Kamis, 31 Agustus 2006 42 Ibid. 40
156
157
36 31
19 15 10 8
8
8 6
5 2
8
7 4
3
4 1
3
4
44
4
4 00
0
0
Le m ba ng C ip at at C C i sa ik r al on ua gw et C an ip eu nd eu C y ip on gk N ga or m pr ah Si C il nd an ilin gk G er un t un a gh Pa al u ro ng po Pa ng da la ra ng R on gg C ih am a pe l Ba as tu ja ja r
0
4 1
% Sarana Pendukung
% Obyek Wisata
Gambar 22 Lokasi Unggulan Obyek Wisata Dilihat dari proporsi obyek wisata yang ada maka Kecamatan Lembang adalah kecamatan dengan proporsi obyek wisata terbesar. Obyek wisata di kecamatan ini banyak yang berupa wisata alam hijau. Dilihat dari sarana pendukung wisata seperti tempat oleh-oleh, penginapan, dan sebagainya, Kecamatan Lembang juga yang mempunyai kelengkapan terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Dilihat dari pemusatan ekonomi (LQ) sub-sektor hiburan dan rekreasi menunujukkan pemusatan ekonomi dari obyek dan daya tarik wisata terlihat bahwa hanya Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua yang memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu pada dasarnya pemaknaan wisata tidak sebatas obyek wisata saja tetapi juga daya tarik wisata alam di ketiga provinsi itu yang sangat tinggi. Oleh karena itu jika berbicara keseluruhan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) maka Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua adalah lokasi unggulan wisata alam. Nilai pemusatan ekonomi sub-sektor hiburan dan rekreasi detailnya ditampilkan pada Tabel 74 berikut ini.
158
Tabel 74 Lokasi Unggulan Hiburan dan Rekreasi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan Cililin Cihampelas Sindangkerta Gununghalu Rongga Cipongkor Batujajar Lembang Parongpong Cisarua Ngamprah Padalarang Cipatat Cipeundeuy Cikalongwetan
LQ Hiburan & Rekreasi 0.59 0.10 0.68 0.11 0.15 0.14 0.17 6.23 1.28 1.15 0.07 0.26 0.36 0.96 0.38
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Di Kecamatan Lembang, wisata juga terkait dengan sektor pertanian khususnya strawberry dan susu. Keterkaitan dengan pertanian ini didukung oleh sarana penginapan dan restoran yang memadai. Kecamatan Cisarua dan Parongpong merupakan kecamatan yang berlokasi di sekitar Kecamatan Lembang dan mempunyai daya tarik alam sama. Namun kedua kecamatan ini tidak menghasilkan perputaran ekonomi sebesar Kecamatan Lembang. Beberapa kegiatan pengolahan pertanian di Kecamatan Lembang mengalami proses kreatif untuk selalu berkembang dan meningkatkan daya tarik seperti daya tarik pabrik pembuatan tahu susu. Di luar ketiga kecamatan unggulan wisata, ada beberapa obyek wisata di Bandung Barat yang potensial, seperti Curug Malela di Kecamatan Rongga untuk wisata alam dan Gua Pawon di Kecamatan Cipatat untuk wisata sejarah. Gua Pawon merupakan salah satu situs purbakala dari lima situs di dunia. Namun pengelolaan onyek wisata ini masih minim sehingga masyarakat kesulitan mengakses43.
43
“Wisata Gua Pawon Segera Dilengkapi Sarana Umum”. Harian Umum Pikiran Rakyat. Sabtu, 18 April 2009
159
160
5.4.4
Kompilasi Lokasi Unggulan Dari analisis lokasi unggulan sebelumnya didapatkan beberapa kecamatan
unggulan untuk setiap sektor unggulan. Sebagai catatan, industri kecil kurang memberikan kontribusi ekonomi makro; namun mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua mempunyai komoditas unggulan terbanyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 75 di bawah ini. Tabel 75 Kompilasi Lokasi Unggulan
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL
Sayuran
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Tanaman Hias
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KJA
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Sapi Perah
Wisata Alam
Kecamatan Cililin Cihampelas Sindangkerta Gununghalu Rongga Cipongkor Batujajar Lembang Parongpong Cisarua Ngamprah Padalarang Cipatat Cipeundeuy Cikalongwetan
Inudstri Kecil
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Industri MB
Pertanian
2 0 1 0 0 1 1 4 4 4 1 1 0 1 0
Sumber: Hasil Analisis, 2009 Keterangan : MB = menengah besar KJA = keramba jaring apung 1 = terkait, 0 = tidak terkait `
5.5
Ketimpangan Wilayah, Kebocoran Wilayah, dan Pembangunan Berkelanjutan
A. Ketimpangan Wilayah Menurut Rustiadi dan Hadi (2004), ketimpangan wilayah dalam satu wilayah kabupaten seringkali melatarbelakangi terjadinya pemekaran wilayah
161
baik kabupaten/kota. Bahkan dalam skala nasional, isu ketimpangan ini seringkali mengancam integrasi nasional. Dengan demikian salah satu indikator yang harus ditekankan bagi daerah otonom
baru
khusunya
Kabupaten
Bandung
Barat
adalah
bagaimana
pengembangan wilayahnya dapat menuju pembangunan yang berimbang. Jika pada pelaksanaannya, pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat berujung pada semakin besarnya ketimpangan wilayah maka pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dilatakan telah keluar dari tujuan pemekaran semula, yaitu untuk: (1) mensejahterakan masyarakat, (2) meminimalisir ketimpangan wilayah. Analisis ketimpangan wilayah dilakukan melalui pendekatan keterkaitan sektor-spasial (sector-spatial linkages approach) yang merupakan salah satu substansi pokok dari penelitian ini. Untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan wilayah di Kabupaten Bandung Barat digunakan 2 (dua) alat analisis, yaitu (1) indeks Williamson dan (2) indeks Theil. Indeks Williamson mempunyai keunggulan ukuran nilai ketimpangan wilayah yang jelas terutama antar subwilayah; adapun indeks Theil mampu menjelaskan penyebab ketimpangan wilayah yang terjadi. Gambar 24 di bawah menunjukkan nilai indeks Williamson tahun 2005 dan 2006 sebesar 0,377 (2005) dan 0,418 (2006). Indeks ini mempunyai rentang nilai antara 0-1 dimana semakin mendekati 1 semakin terjadi ketimpangan antar kecamatan. Dari 2 titik tahun di Kabupaten Bandung Barat tampaknya semakin terjadi ketimpangan antar kecamatan.
0.582
0.418
Tahun
2006
2005
-
0.623
0.377
0.200
0.400
0.600 Indeks
Gambar 24 Indeks Williamson
0.800
1.000
162
Untuk menjelaskan apa yang menyebabkan ketimpangan atau kecamatan apa yang maju dan tertinggal digunakanlah analisis indeks Theil. Menurut indeks ini, ketimpangan wilayah dipengaruhi oleh ketimpangan antar subwilayah (Between) dan intern subwilayah masing-masing (wihin). Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan ketimpangan antar subwilayah adalah ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Bandung Barat; ketimpangan dalam subwilayah adalah ketimpangan intern kecamatan. Tabel 76 Indeks Theil Between No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan Cililin Cihampelas Sindangkerta Gununghalu Rongga Cipongkor Batujajar Lembang Parongpong Cisarua Ngamprah Padalarang Cipatat Cipeundeuy Cikalongwetan Total
Theil Between -0.0060 -0.0046 -0.0066 -0.0061 -0.0061 -0.0048 0.0177 -0.0026 -0.0052 -0.0029 0.0027 0.0433 0.0211 -0.0080 -0.0022 0.0297
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Dari Tabel 76 di atas didapat nilai indeks Theil Between sebesar 0,0297 (positif) yang berarti terjadi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Padalarang mempunyai kontrbusi terbesar (0,0433) terhadap terjadinya ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yang kedua adalah Kecamatan Cipatat (0,0211), kemudian Kecamatan Batujajar (0,0177), dan terakhir (Batujajar). Adapun kecamatan-kecamatan lainnya yang mempunyai nilai negatif menandakan kecamatan yang mempunyai kontrbusi negatif atau terkena imbas (tertinggal) dari ketimpangan yang terjadi. Kecamatan Cipeundeuy adalah kecamatan yang terkena imbas paling besar (-0,0080) akibat ketimpangan yang terjadi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
163
164
Selain ketimpangan antar subwilayah, juga ada ketimpangan dalam subwilayah atau intern kecamatan (Within) yang menyebabkan ketimpangan (distribusi ekonomi) di Kabupaten Bandung Barat. Tabel 77 Indeks Theil Within
Bangunan
Perdagangan, Hotel, Restoran
Pengangkuta & Komunikasi
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan
Jasa-Jasa
TW
TW Standardized
1
Cililin
-0.074
0.003
0.107
0.017
-0.008
0.037
0.005
0.024
0.019
0.130
0.0053
2
Cihampelas
-0.048
0.002
0.028
0.015
-0.013
0.128
0.002
0.016
-0.022
0.108
0.0042
3
Sindangkerta
-0.072
-0.001
0.084
0.013
-0.013
0.085
-0.007
0.028
-0.004
0.111
0.0033
4
Gununghalu
-0.085
0.001
0.063
0.022
-0.002
0.088
0.005
0.034
-0.007
0.118
0.0037
5
Rongga
-0.104
-0.001
0.120
0.026
-0.003
0.130
0.005
0.033
-0.004
0.203
0.0039
6
Cipongkor
-0.044
-0.002
0.276
0.011
-0.026
0.063
-0.029
0.012
-0.011
0.249
0.0075
7
Batujajar
-0.039
0.004
0.200
0.004
-0.013
0.045
-0.017
0.008
-0.018
0.174
0.0184
8
Lembang
-0.029
0.000
0.202
0.006
-0.017
0.044
-0.020
0.016
-0.030
0.171
0.0182
9
Parongpong
-0.069
-0.001
0.031
0.017
-0.010
0.178
-0.007
0.034
-0.023
0.151
0.0071
10
Cisarua
-0.101
0.001
-0.019
0.014
-0.005
0.287
-0.003
0.044
0.045
0.263
0.0111
11
Ngamprah
-0.029
0.000
0.227
0.003
-0.019
0.020
-0.027
0.004
0.009
0.188
0.0192
12
Padalarang
-0.015
-0.001
0.246
0.002
-0.009
-0.038
-0.012
0.007
-0.012
0.169
0.0324
13
Cipatat
-0.037
-0.001
-0.015
1.029
-0.015
-0.029
-0.023
-0.001
-0.008
0.901
0.1075
14
Cipeundeuy
-0.029
-0.001
0.189
0.010
-0.025
0.008
-0.025
0.017
-0.007
0.138
0.0044
15
Cikalongwetan
-0.067
0.000
0.347
0.005
-0.015
0.026
-0.018
0.007
-0.016
0.268
Kecamatan Pertanian
No
Total Sumber: Hasil Analisis, 2009 Keterangan: TW = Theil Within
Pertambangan & Penggalian
Listrik, Gas, Air Bersih
Theil Within
Industri Pengolahan
Sektor
0.0170 0.2632
Tabel 77 di atas menunjukkan bahwa nilai Theil Within 0,263 yang artinya ada ketimpangan intern kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan yang didalamnya mengalami ketimpangan terbesar adalah Kecamatan Padalarang (0,0324) dan Cipatat (0,1075). Kecamatan Ngamprah dan Batujajar mempunyai nilai tertinggi ketiga dan keempat. Seperti diketahui bahwa Kecamatan Padalarang, Cipatat, Ngamprah, dan Batujajar merupakan kecamatan yang berkontrbusi terhadap ketimpangan antarkecamatan. Tentunya ada keterkaitan antara 4 kontributor ketimpangan antar kecamatan dengan ketimpangan yang terjadi intern kecamatan, terutama terkait sektor-sektor pembentuk ekonomi kecamatan.
165
166
Untuk menentukan ketimpangan apa (antarkecamatan atau intern kecamatan) yang menjadi sumber ketimpangan wilayah Kabupaten Bandung Barat maka digunakan proporsi antara nilai Theil Between dan Theil Within. Menurut hasil analisis, didapatkan bahwa proporsi Theil Within sebesar 89,86 %; Theil Between sebesar 10,14 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Kabupaten Bandung Barat, hampir 90 % (89,86 %) disebabkan oleh ketimpangan yang terjadi intern kecamatan. Dari Tabel 77 di atas, dapat dilihat per kecamatan bahwa sektor yang mempunyai nilai positif menjadi kontributor ketimpangan intern kecamatan. Semakin besar nilainya maka semakin besar kontrbusinya. Secara umum dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai kontributor utama ketimpangan intern kecamatan. Fenomena ketimpangan intern kecamatan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat adalah: 1. Ketimpangan intern kecamatan yang terjadi di Kecamatan Cililin, Cipongkor, Batujajar, Lembang, Ngamprah, Padalarang, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan disebabkan oleh sektor industri; 2. Ketimpangan intern kecamatan yang terjadi di Kecamatan Cihampelas, Parongpong, dan Cisarua disebabkan oleh sektor perdagangan, hotel, restoran; 3. Ketimpangan intern kecamatan yang terjadi di Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga disebabkan oleh perpaduan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran; 4. Ketimpangan intern kecamatan yang terjadi di Kecamatan Cipatat disebabkan oleh sektor listrik, gas, dan air bersih. Secara kesuruhan dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi penyebab ketimpangan di 11 kecamatan; sektor perdagangan, hotel, restoran di 6 kecamatan; sektor listrik, gas, dan air bersih di 1 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Dikarenakan ketimpangan wilayah di Kabupaten Bandung Barat lebih disebabkan oleh ketimpangan intern kecamatan dan ketimpangan intern kecamatan disebabkan oleh sektor-sektor ekonomi tertentu khususnya industri pengolahan sebagai penyebab utama serta sektor perdagangan,
167
hotel, restoran maka pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat perlu diarahkan pada pengembangan sektor-sektor tertentu secara bijak.
B. Kebocoran Wilayah Hasil analisis Principle Componen Analysis (PCA) dari indikator I-O (keterkaitan dan pengganda) dengan total output, menunjukan bahwa pengganda upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, berkorelasi positif dengan keterkaitan langsung ke belakang dan keterkaitan total ke belakang tetapi sama sekali tidak berkorelasi
dengan
total
output
Kabupaten
Bandung
Barat.
Hal
ini
menggambarkan bahwa peningkatan total output tidak mendorong terhadap aktivitas ekonomi di sektor hulu, justru peningkatan total output lebih mendorong kegiatan sektor di hilir dan mendorong peningkatan output ke luar wilayah. Disisi lain total output berkorelasi positif dengan keterkaitan langsung ke depan dan keterkaitan total ke depan. Fenomena ini menggambarkan bahwa sistem perekonomian di hulu semakin lemah dibandingkan aktivitas sektor di hilir dan nilai tambah terbesar tidak memperkuat untuk penguatan aktivitas ekonomi ditingkat lokal, bahkan sebagian besar output mengalir ke wilayah lain (kebocoran wilayah). Tidak terkaitnya sektor hilir dengan hulu serta terkaitnya pertumbuhan ekonomi dengan sektor hilir saja mengindikasikan ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang footloose. Penyebab utamanya adalah sektor industri tanpa migas karena sektor inilah yang mempunyai kontribusi terbesar dalam perekomian Kabupaten Bandung Barat. Menurut Hill (2000), di Indonesia isu ketimpangan yang paling mencolok adalah antara Jawa-Bali dengan wilayah lainnya. Aktivitas industri footloose baik yang berorientasi ekspor maupun subsitusi impor terletak di Jawa-Bali. Pola ini sangat terkait dengan keunggulan komparatif Jawa-Bali yang menawarkan aset komersial dan kedekatan dengan pusat kekuasaan yang lebih baik daripada wilayah Indonesia lainnya; meskipun Jawa-Bali mempunyai harga lahan dan upah buruh yang relatif lebih mahal.
168
Tabel 78 Keterkaitan Antar Variabel Ekonomi Faktor Utama 1 2 0.243 0.923 0.245 0.912 0.196 0.974 0.155 0.982 0.243 0.847 0.033 0.808 0.085 0.803 0.649 -0.114 0.217 0.942 0.195 -0.132 0.136 0.981
Variabel Ekonomi Keterkaitan Langsung Ke Belakang Keterkaitan Total Ke Belakang Keterkaitan Langsung Ke Depan Keterkaitan Total Ke Depan Pengganda Upah Gaji Pengganda Surplus Usaha Pengganda Penyusutan Pengganda Pajak Pengganda NilaiTambah Pengganda Impor Total Output
3 0.093 0.068 -0.014 -0.028 0.133 0.094 0.004 -0.398 0.154 0.900 -0.086
Sumber: Hasil Analisis, 2009 (Metode Varimax)
C. Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan merupakan tren yang sedang digaungkan yang tediri dari kombinsi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis Principal Component Analysis yang dilakukan mencoba mengidentifikasi keterkaitan antar aspek pembangunan berkelanjutan. Dari hasil analisis ini didapatkan 4 komponen utama, yaitu: Tabel 79 Keterkaitan Antar Variabel Pembangunan Variabel Pembangunan
1
Komponen 2 3 0.249 -0.243 0.153 -0.227 0.111 -0.519 -0.025 0.150 -0.204 0.887
Ketimpangan Wilayah Total Output Penduduk dengan Pendapatan Rendah Penduduk dengan Pendapatan Menengah Penduduk dengan Pendapatan Tinggi
0.859 0.917 -0.819 0.917 0.043
Pengangguran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penduduk Miskin Konversi Lahan Non-Terbangun menjadi Terbangun Koversi Kawasan Lindung menjadi Budidaya
-0.080 0.400 0.001 0.149 -0.056
0.218 -0.105 -0.438
Perubahan Muka Air Tanah Sumber: Hasil Analisis, 2009 (Metode Varimax)
-0.606
4 0.142 -0.093 0.138 -0.238 0.160 -0.025
0.949 0.960
0.903 -0.439 -0.075 -0.038 0.029
-0.707
-0.019
0.225
-0.730 0.848 -0.061 -0.122
169
Dari hasil analisis PCA, didapatkan kesimpulan bahwa antar aspek pembangunan berkelanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak saling terkait. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan perhatian kualitas lingkungan. Pertumbuhan ekonomi makro di Kabupaten Bandung Barat tidak berkorelasi
terhadap
peningkatan
kesejahteraan
(ekonomi
kesejahteraan)
penduduknya secara umum (pengurangan pengangguran dan penduduk miskin). Meskipun pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan sebagian penduduk kelas bawah menjadi kelas menengah namun secara umum pertumbuhan ekonomi justru menyebabkan ketimpangan wilayah. Dari analisis sebelumnya didapat bahwa pertumbuhan ekonomi terkait dengan kebocoran wilayah. Artinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, kebocoran wilayah, dan aktivitas sektor industri tanpa migas sangat terkait. Dari aspek sosial khususnya menyangkut kualitas sumber daya manusia (IPM) sangat terkait dengan pengurangan penduduk miskin, tetapi tidak berkaitan dengan pengurangan pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya keterkaitan dengan pendidikan dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi dengan pembangunan lingkungan. Semakin banyaknya konversi kawasan lindung menjadi budidaya serta menurunnya permukaan air tanah sangat terkait dengan dinamika penduduk dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bandung Barat yang menyebabkan kebutuhan lahan akan kegiatan bermukim dan ekonomi meningkat. Kebutuhan lahan yang meningkat ini menyebabkan meningkatnya konversi lahan tidak terbangun menjadi terbangun.
5.6
Kelembagaan Jika mengacu pada ”The Second Fundamental Theorm of Welfare
Economics”,
kelembagaan
pemerintah
yang
dicerminkan
oleh
tindakan
pemerintah dapat mendukung pada alokasi sumberdaya yang efisien (pareto efficiency) yang mengarah pada keseimbangan kompetitif melalui sistem perpajakan dan transfer (subsidi atau bantuan). Oleh karena itu menurut Anwar dan Rustiadi (1999), dalam konteks pembangunan, pemerintah dapat bertindak
170
untuk mencapai tingkat pemerataan tertentu yang diingingkan dengan melakukan redistribusi alokasi sumberdaya (kapital, lahan, dan sumberdaya alam lainnya) secara spasial; adapun selebihnya yang menyangkut efisiensi sebaiknya pemerintah membiarkan untuk dapat memenungkin bekerjanya mekanisme pasar yang bersaing. Oleh karena itu, analisis ini menonjolkan kelembagaan pemerintah dalam rangka pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Analisis kelembagaan dibagi menjadi (1) analisis persepsi pelaku pembangunan dan (2) analisis kebijakan pembangunan.
5.6.1
Persepsi Pelaku Pembangunan Analisis
persepsi
pelaku
pembangunan
correspondence analysis. Ada 3 pelaku
menggunakan
metode
utama yang berperan
dalam
pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pengusaha (swasta). Analisis ini mencoba
memetakan
persepsi
pelaku
pembangunan
terhadap
kondisi
pembangunan Kabupaten Bandung Barat secara umum. Analisis ini merupakan bagian dari analisis kelembagaan khususnya menyangkut aspek lembaga (pelaku pembangunan) yang memperkuat analisis sektor dan spasial sebelumnya.
5.6.1.1 Bidang Pembangunan .Persepsi pertama adalah mengenai prioritas bidang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Prioritas ini memetakan bidang pembangunan apa yang dianggap penting bagi masing-masing pelaku pembangunan. Bagi masyarakat, pembangunan sosial dan infrastruktur adalah pembangunan terpenting dibandingkan dengan bidang lainnya. Bagi pemerintah pembangunan ekonomi merupakan bidang terpenting. Dengan persepesi pemerintah seperti ini, maka keberhasilan pembangunan ekonomi mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan lainnya. Dari analisis sebelumnya dibahas bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi output justru menyebabkan peningkatan ketimpangan. Oleh karena itu, jika orientasi ini tetap dipegang oleh pemerintah ke depannya maka ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat akan semakin lebar. Orientasi ekonomi pemerintah daerah ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Hidayat (2005) bahwa bagi setiap pemerintah daerah, target utama
171
otonomi daerah adalah kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataanya pemerintah daerah
cenderung meningkatkan pendapatan daerah daripada mencapai
kesejahteraan sosial. Yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat merupakan contoh dari daerah otonom baru yang mempunyai kecenderungan orientasi untuk memaksimalkan kewenangannya dalam meningkatkan pendapatan. Seringkali peningkatan pendapatan ini tidak diiringi oleh peningkatan dana pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang lingkungan tampaknya tidak menjadi bidang prioritas bagi setiap pelaku pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa isu pembangunan berkelanjutan belum menjadi arus utama para pelaku pembangunan. Isu lingkungan seharusnya juga menjadi perhatian mengingat banyaknya kawasan lindung yang sudah terkonversi menjadi kawasan budidaya serta banyaknya industri yang telah mengeksploitasi air tanah. Hidayat (2005) menyatakan bahwa orientasi daerah di era awal otonomi daerah seharusnya pada pengembangan sumber daya manusia. Jika melihat dari analisis,
tampaknya
masyarakat
lebih
menyadari
pentingnya
pengembangan sumber daya manusia (sosial) dalam pembangunan.
Dimension 2; Eigenvalue: .00346 (2.395% of Inertia)
0.25
0.20
Lingkungan
0.15 Pengusaha
0.10
0.05 Ekonomi 0.00
Sosial Pemerintah Masyarakat
-0.05
-0.10 -0.8
Infrastruktur
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
Dimension 1; Eigenvalue: .14118 (97.61% of Inertia)
Gambar 27 Persepsi Bidang Pembangunan
0.6
0.8
Pelaku Bidang
esensi
172
5.6.1.2 Prioritas Pengembangan Sosial Persepsi kedua mengenai pengembangan sosial merupakan pendetailan dari persepsi bidang pembangunan. Aspek sosial dalam analisis ini terdiri dari pengembangan masyarakat non kelembagaan, pengembangan masyarakat melalui kelembagaan, pengembangan aparat pemerintah, dan pengambangan sistem atau kebijakan. Masyarakat menganggap pengembangan kelembagaan masyarakat merupakan prioritas pengembangan sosial. Apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam pengembangan sosial melalui kelembagaan sesuai dengan hipotesis March dan Simon (1958) bahwa agregasi preferensi individual tidak akan mengalami proses optimal kecuali melalui peran lembaga. Adapun pemerintah menganggap pengembangan aparatur dan sistem menjadi prioritas utama. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing pelaku pembangunan mempunyai orientasi pengembangan dirinya sendiri yang masih kental. Khusus untuk pemerintah, pemetaan prioritas pengembangan sosialnya yang belum menyentuh masyarakat mengindikasikan masih terbangunnya persepsi perbaikan internal terlebih dahulu. Hal ini bisa berdampak pada alokasi penganggaran yang lebih banyak pada aspek internal daridapa biaya pembangunan. Indikasi yang kedua adalah bahwa posisi Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru, dalam persepsi pemerintah, memerlukan pembangunan kebijakan atau sistem dan aparat yang kuat sebagai aktor penyelenggara pembangunan utama.
173
Dimension 2; Eigenvalue: .03438 (15.53% of Inertia)
0.4 Kelembagaan Masyarakat
0.3
Masyarakat
0.2 0.1
Aparatur
0.0 Pemerintah -0.1
Individu Masyarakat Sistem
-0.2 -0.3 -0.4 Pengusaha -0.5 -1.2
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
Pelaku Sosial
Dimension 1; Eigenvalue: .18707 (84.47% of Inertia)
Gambar 28 Persepsi Pembangunan Sosial
5.6.1.3 Prioritas Pengembangan Ekonomi Persepsi ketiga mengenai pengembangan ekonomi merupakan pendetailan dari persepsi bidang pembangunan. Aspek ekonomi terdiri dari pengembangan ekonomi lokal, pengembangan ekonomi sektor swasta besar, dan pengembangan kebijakan ekonomi. Masyarakat menganggap pengembangan ekonomi lokal (melibatkan peran serta komunitas) mempunyai prioritas utama pengembangan ekonomi lokal; pemerintah mempunyai kecenderungan pengembangan kebijakan ekonomi; dan pengusaha menganggap bahwa pengembangan ekonomi adalah peran sektor swasta yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing pelaku mempunyai perspektifnya masing-masing sesuai dengan yang meraka jalankan selama ini. Pengembangan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat tentunya merupakan kombinasi ekonomi kecil, menengah, dan besar.
174
0.7 Pengusaha
Dimension 2; Eigenvalue: .10664 (42.92% of Inertia)
0.6
Swasta
0.5 Ekonomi Lokal
0.4
0.3 Masyarakat 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 Kebijakan Pemerintah -0.3 -0.4 -0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Pelaku Ekonomi
Dimension 1; Eigenvalue: .14181 (57.08% of Inertia)
Gambar 29 Persepsi Pembangunan Ekonomi
5.6.1.4 Prioritas Pengembangan Sarana Prasarana Persepsi keempat mengenai pengembangan sarana prasarana merupakan pendetailan
dari
persepsi
bidang
pembangunan.
Masyarakat
cenderung
berpendapat bahwa pengembangan infrastruktur sumber daya manusia seperti sekolah dan fasilitas kesehatan sangat penting; Pemerintah cenderung condong pada pengembangan sarana prasarama ekonomi dalam rangka pembangunan; adapun pengusaha cenderung pada pengembangan sarana prasarana yang dapat memperlancar akses seperti transportasi, telekomunikasi. Dalam perspektif ini juga tampaknya setiap pelaku mempunyai kecenderungan orientasi pengembangan yang paling menguntungkan bagi kepentingannya. Masyarakat sendiri cenderung melihat sarana prasarana sebatas yang bisa terlihat yang bisa terlihat, yaitu sekolah dan kesehatan. Pemerintah sendiri konsisten dengan orientasi pembangunannya yang cenderung berorientasi ekonomi. Adapun pengusaha memandang aksesibilitas sebagai suatu hal penting untuk kelancaran distribusi produknya.
175
Dimension 2; Eigenvalue: .00214 (1.444% of Inertia)
0.08
0.06
Masyarakat SDM
0.04
0.02 Aksesibilita Pengusaha
0.00
-0.02
-0.04 Pemerintah Ekonomi -0.06
-0.08 -0.4
-0.2 -0.3
0.0 -0.1
0.2 0.1
0.4 0.3
0.6 0.5
0.7
Pelaku Sarana Prasarana
Dimension 1; Eigenvalue: .14601 (98.56% of Inertia)
Gambar 30 Persepsi Pembangunan Sarana Prasarana
5.6.1.5 Pengembangan Pertanian Pengembangan pertanian merupakan bagian dari pengembangan sektoral di Kabupaten Bandung Barat yang diprioritaskan. Pengembangan pertanian ini secara garis besar terdiri dari pengembangan SDM masyarakat, pengembangan ekonomi pertanian (modal, insentif ekonomi), pengembangan teknologi, dan pengembangan sarana prasarana pendukung pertanian. Masyarakat bahwa pengembangan sarana dan prasarana seperti akses, saprodi, pasar menjadi prioritas pengembangan pertanian. Pemerintah condong memandang pengembangan stimulus ekonomi dan pengembangan SDM masyarakat (khususnya petani) menjadi hal yang paling penting. Pengusaha memandang bahwa pengembangan teknologi menjadi hal yang penting. Hal ini mengindikasikan, seperti persepsi sebelumnya, pemerintah mempunyai persepsi ekonomi yang kuat; adapun masyarakat tetap condong melihat pembangunan yang bersifat fisik. Pengembangan teknologi bagi pengembangan pertanian menandakan bahwa adanya nilai tambah yang dapat diperoleh jika produk pertanian mendapatkan sentuhan teknologi. Tentunya hal ini
176
akan menghasilkan rente ekonomi yang lebih besar dan sesuai dengan maksimalisasi utilitas pengusaha.
0.14 0.12 Dimension 2; Eigenvalue: .00392 (2.867% of Inertia)
Ekonomi 0.10 0.08 Pemerintah SDM
0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02
Teknologi
-0.04 -0.06
Pengusaha
Sarana Prasarana Masyarakat
-0.08 -0.10 -0.12 -0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Pelaku Pertanian
Dimension 1; Eigenvalue: .13282 (97.13% of Inertia)
Gambar 31 Persepsi Pengembangan Pertanian
5.6.1.6 Pengembangan Wisata Pengembangan wisata merupakan bagian dari pengembangan sektoral di Kabupaten Bandung Barat yang diprioritaskan. Pengembangan wisata ini tediri dari kebijakan yang medukung, pengembangan promosi wisata dan kemitraan, pengembangan sarana prasarana pendukung wisata, pengembangan masyarakat di sekitar lokasi wisata. . Masyarakat cenderung berpendapat bahwa pengembangan sarana prasara seperti fasilitas di
lokasi wisata, aksesibilitas sangat penting; Pemerintah
cenderung condong pada pengembangan promosi dan kemitraan; adapun pengusaha cenderung pada dukungan kebijakan yang dapat memperlancar pengembangan wisata. Pemerintah melihat bahwa pada dasarnya pengembangan wisata membutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga membutuhkan kemitraan khususnya dengan pihak swasta baik dalam hal penganggaran maupun
177
pengelolaannya. Pihak swasta sendiri tampaknya memandang pengembangan sektor ini sangat potensial di bandung khususnya yang berkait dengan wisata alam dan sarana prasarana pendukungannya sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang sejalan. 1.2
Dimension 2; Eigenvalue: .26651 (34.94% of Inertia)
1.0 Promosi & Kemitraan 0.8 0.6 Pemerintah 0.4 0.2 0.0
Kebijakan Pengusaha
-0.2 Sarana Prasarana -0.4
Masyarakat
-0.6 Masyarakat
-0.8 -1.0 -1.6
-1.2 -1.4
-0.8 -1.0
-0.4 -0.6
0.0 -0.2
0.4 0.2
0.8 0.6
1.0
Pelaku Wisata
Dimension 1; Eigenvalue: .49621 (65.06% of Inertia)
Gambar 32 Persepsi Pengembangan Wisata
5.6.1.7 Persepsi Umum Kesimpulan umum yang dapat diperoleh dari analisis persepsi ini adalah bahwa setiap pelaku pembangunan mempunyai persepsinya masing-masing sesuai dengan fungsi dan perspektifnya namun tidak ada persepsi yang menjadi kepentingan bersama. Hal ini tentunya perlu diimbangi oleh kapasitas pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi para pelaku pembangunan yang lainnya. Healey (1999), Friedmann (1987), Haughton dan Counsell (2004) menyatakan bahwa tantangan terpenting pemerintah daerah kedepan adalah menggeser paradigma pemerintah (government) menjadi governance (pemerintahan) yang menuntut adanya peran pelaku pembangungan lainnya dalam perencanaan pengembangan wilayah. Kekonsistenan
orientasi
pemerintah
pada
pembangunan
ekonomi
menunjukkan indikasi terhadap orientasi output ekonomi. Padahal orientasi pada
178
output semata akan menimbulkan ketimpangan wilayah yang lebih besar. Seperti analisis sebelumnya, sektor industri merupakan sektor yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan di Kabupaten Bandung Barat meskipun secara kontrbusi output, sektor ini sebagai kontributor terbesar. Dengan hubungan seperti, jika orientasi pembangunan pemerintah cenderung pada ekonomi dan membiarkan mekanisme pasar berjalan maka ketimpangan akan menjadi masalah yang semakin membesar. Selain itu, isu lingkungan tampaknya masih menjadi prioritas terbelakang dalam pembangunan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan belum menjadi arus utama. Pembangunan berkelanjutan ini pada skala makro di Kabupaten Bandung Barat adalah upaya mengendalikan pemakaian air tanah oleh industri dan konversi kawasan lindung oleh aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Hoessein (2001), pada era otonomi daerah ada pergeseran peranan pemerintahan daerah ke arah model demokrasi yang menuntut pelayanan publik yang lebih berkualitas, karena keterlibatan masyarakat yang bersifat lokalitas atas prakarsa sendiri. Hal yang perlu dipahami adalah dimungkinkan adanya kualitas pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat. Menurut Healey (1999) dan Friedmann (1987), perencanaan dalam konteks formal (termasuk perencanaan pengembangan wilayah) adalah bentuk dari intervensi pemerintah. Karena secara formal perencanaan ini menjadi acuan maka kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, persepsi pemerintah daerah dalam otonomi daerah memegang peran penting dalam memfasilitasi atau membangun persepsi pelaku pembangunan lainnya. Adanya persepsi yang yang tidak bersinggungan antar pelaku pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk lebih mampu memahaminya. Salah satu persepsi formal pemerintah yang dapat diuji adalah kebijakan yang dibuat, baik secara sektoral maupun kewilayahan.
179
5.6.2
Kebijakan Pengembangan Wilayah Analisis kebijakan pengembangan wilayah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
kebijakan sektoral dan kewilayahan. Analisis kebijakan ini membataskan diri pada apakah kebijakan yang ada mendukung pengembangan wilayah dengan substansi penelitian ini atau tidak.
5.6.2.1 Kebijakan Sektoral Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan sektoral atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) apakah mendukung pengembangan wilayah penelitian ini. Kebijakan yang akan diuji lebih terfokus pada pengembangan industri, pertanian, dan wisata. Hasil principal component analysis serta hasil pengganda dan keterkaitan Input-Output menjelaskan bahwa meningkatnya output justru meningkatkan sektor hilir. Sektor hulu tidak terkait dengan sektor hilir sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran wilayah sangat besar. Sektor yang paling potensial menghasilkan kebocoran adalah sektor industri pengolahan. Dari analisis indeks Theil ditemukan bahwa sektor industri pengolahan menyebabkan ketimpangan. Dengan demikian perlu ada keterkaitan antara sektor hulu dan hilir; sektor hulu potensial Kabupaten Bandung Barat adalah pertanian dan daya tarik alam. Dengan demikian perlu ada kebijakan yang mendukung keterkaitkan antara industri dengan pertanian dan daya tarik alam. Dari 3 SKPD terkait hanya Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanam Modal (Disperindagkopdal) yang mempunyai program keterkaitan hulu-hilir, meskipun tidak dispesifikkan sektor hulu apa yang menjadi prioritas. Adapun Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (DP4) serta Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informasi (Dishubparkominfo) tidak mempunyai program seperti keterkaitan hulu-hilir. Padahal pengembangan sektor pertanian dan wisata memerlukan sektor industri untuk meningkatkan nilai tambah; begitupun dengan sektor industri perlu dikaitkan dengan sektor pertanian dan wisata untuk mengurangi dampak ketimpangannya. Dengan demikian, isu keterkaitan industri dengan pertanian dan wisata tidak menjadi arus utama SKPD.
180
Tabel 80 Keterkaitan Industri-Pertanian SKPD
Program Ada
DP4 Disperindagkopdal Dishubparkominfo
Tidak 0 2 0
15 19 3
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Menurut RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029, penurunan muka air tanah secara nyata terjadi Kecamatan Batujajar, Ngamprah, dan Padalarang. Berdasarkan analisis lokasi unggulan sebelumnya, 3 kecamatan ini merupakan lokasi unggulan industri pengolahan. Oleh karena itu, isu pengendalian lingkungan sebagai dampak industri perlu menjadi arus utama dalam rangka pembangunan berkelanjutan khususnya menyangkut pembangunan ekonomi dan dampak lingkungan. Dari 2 SKPD terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanam Modal (Disperindagkopdal) dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH), tidak ada program dari Rencana Strategis yang membahas pengendalian lingkungan kegiatan industri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika dibiarkan terjadi maka kerusakan lingkungan yang disebabkan industri tetap tidak terkendali. Tabel 81 Pengendalian Lingkungan Industri SKPD KLH Disperindagkopdal
Program Ada
Tidak 0 0
7 21
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk mesejahteraan masyarakatnya; apalagi dengan status sebagai daerah otonom baru. Salah satu hal penting yang dapat dilihat adalah ada tidaknya kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kualitas pekerja. Dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Disdukcasipnakertrans) hanya
181
ada kebijakan yang mendukung ketenagakerjaan sektor industri. Adapun sektor pertanian dan wisata tidak mendapatkan dukungan kebijakan Tabel 82 Program Ketenagakerjaan SKPD Industri Pertanian Wisata
Program Ada
Tidak 2 0 0
7 9 9
Sumber: Hasil Analisis, 2009
Kesimpulan umum yang dapat diambil dari analisis kebijakan sektoral terkait pengembangan wilayah penelitian ini adalah bahwa kebijakan sektoral belum memberikan dukungan secara signifikan pengembangan wilayah.
5.6.2.2 Kebijakan Kewilayahan Kebijakan kewilayahan menganalisis kebijakan dalam level wilayah, bukan sektoral. Analisis ini merupakan analisis dari dokumen kebijakan: (1) Rencana Tata Ruang Jawa Bali, (2) RTRW Provinsi Jawa Barat 2005-2010, (3) RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013, (4) RTRW Kabupaten Bandung Barat 2009-2029, (6) RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2005-2025, (7) RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2008-2013. Analisis ini pada intinya untuk merangkum dan memperbandingkan 2 hal pokok, yaitu (i) prioritas pengembangan sektor utama dan (ii) arah pengembangan per sektor.
A. Prioritas Pengembangan Tabel 83 di bawah ini menggambarkan sektor utama apa saja yang menjadi prioritas pengembangan. Klasifikasi wilayah yang dipakai berdasarkan kebijakan yang ada.
182
Pariwisata
Pertanian
Industri
Koperasi & UMKM
Fungsi PKN Kadal Jabar
Perdagangan & Jasa
Wilayah Metropolitan Bandung Cekungan Bandung Kabupaten Bandung Barat
Pendidikan
No 1 2 3
Pemerintahan
Tabel 83 Sektor Utama Kebijakan Pengembangan Wilayah
1 0 1
1 1 1
1 1 0
1 1 1
0 1 1
1 1 0
0 0 1
Sumber: Hasil Analisis, 2008 Ketarangan : 1 = terkait, 0 = tidak terkait
Metropolitan Bandung termasuk PKN sehingga mempunyai fungsi yang strategis. Dalam posisi ini sektor yang tidak memberikan kontribusi ekonomi relatif besar atau tidak dianggap strategis seperti pertanian serta koperasi dan UMKM tidak dianggap sebagai sektor utama. Hal ini lebih terkait dengan fungsi PKN yang cenderung sebagai fungsi perkotaan sehingga warna perdesaan dikesampingkan sebagai sektor utama. Adapun Kawasan Andalan (Kadal) Cekungan Bandung pada dasarnya lebih mempunyai fungsi ekonomi. Oleh karena itu sektor pemerintahan tidak dimasukkan sebagai sektor utama. Sama dengan Metropolitan Bandung, sektor koperasi dan UMKM tidak termasuk sebagai sektor utama. Kabupaten Bandung Barat (khususnya dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung Barat) yang merupakan bagian dari Metropolitan Bandung dan Cekungan Bandung memprioritas sektor ekonominya pada pertanian dan pariwisata dengan didukung koperasi dan UMKM. Industri serta perdagangan dan jasa tidak dipilih sebagai sektor ekonomi utama. Dengan demikian sangat jelas bahwa sektor industri yang menjadi unggulan dalam analisis kurang mendapatkan prioritas dalam kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini terkait dengan lebih diprioritaskannya pengembangan ekonomi kerakyatan dibandingkan ekonomi basis modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri kurang diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
183
B. Arah Pengembangan Arah pengembangan wilayah kebijakan yang ada merupakan arahan pengembangan sektor yang ada, baik sektor utama maupun sektor pendukungnya. Tabel 84 di bawah ini menampilakan arahan strategis pengembangan sektor: (1) wisata, (2) pertanian, (3) industri. Dari analisis ini, dapat diketahui apa arah strategis dari kebijakan pengembangan wilayah yang ada dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Bandung Barat, terutama terkait isu pengembangan sektor ekonomi, ketimpangan, keberlanjutan. Tabel 84 Arah Strategis Kebijakan Pengembangan Wilayah Sektor Wisata
Pertanian
Arahan Strategis Pariwisata Jabar yang unik, tradisonal, karakteristik lokal Bandung sebagai kota wisata Memanfaatkan sumberdaya alam Berwawasan lingkungan & berkelanjutan Sarana & prasarana kelas internasional Realokasi sumberdaya ekonomi Jabar pada agribisnis Pengembangan agropolitan Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten agroindustri Pengembangan terminal agribisnis di Lembang Kompetensi & daya saing tenaga kerja agroindustri Lahan sawah di Cihampelas Lahan kering di Lembang, Parongpong, Cisarua Lahan perkebunan di Cikalongwetan, Cipeundeuy, Sindangkerta, Gununghalu Perikanan darat di Cikalongwetan dan waduk Produk agribisnis bersaing untuk ekspor
Industri
Sumber: Hasil Analisis, 2008
Industri teknologi tinggi non polutif Jejaring industri kecil-menengah-besar Kemitraan industri kecil-menengah-besar Industri non boros air Kawasan industri Padalarang dipertahankan Rencana kawasan industri di Cipeundeuy Industri pertanian
184
Arah strategis per sektor di atas ada yang merupakan arah strategis Provinsi Jawa Barat. Hal ini untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Metropolitan Bandung ditetapkan sebagai salah satu kota wisata dengan berbagai variasi daya tariknya. Kebijakan Provinsi Jawa Barat juga mendukung pariwisata yang unik, tradisonal, dan mempunyai karakteristik lokal. Kabupaten Bandung Barat sendiri mempunyai arah pengembangan pariwisata alam yang ramah lingkungan. Tentunya hal ini didukung oleh banyaknya potensi wisata alam yang ada. Provinsi Jawa Barat mempunyai prioritas pengembangan agribisnis. Hal ini tergambar dari adanya rencana realokasi sumberdaya ekonomi untuk pengembangan
agribisnis.
Kabupaten
Bandung
Barat
diarahkan
untuk
mengembangan wilayahnya menujun kabupaten agroindustri. Dari lokasi yang spesifik, disebutkan bahwa di Kecamatan Lembang direncanakan dibangun terminal agrbisnis. Hal ini terkait dengan potensi pertanian yang ada di Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong. Pengembangan industri mengalami orientasi pengembangan industri kecil dan menengah dengan membangun jejaring dan kemitraan dengan industri besar. Industri besar sendiri harus ramah lingkungan dan tidak boros air. Selain itu, industri pertanian (agroindustri) akan menjadi prioritas sebagai bagian pengembangan pertanian. Kepastian tentang dijadikannya Kecamatan Cipeundeuy masih belum jelas; selalu sebatas tercantum dalam dokumen perencanaan yang ada. Adapun kawasan industri di Kecamatan Padalarang rencananya tetap dipertahankan. Kesimpulan umum yang dapat diambil dari analisis kebijakan kewilayahan adalah kebijakan kewilayahan yang ada mendukung pengembangan sektor unggulan dan strategis, menjawab isu ketimpangan dan keberlanjutan. Sektor pertanian dikembangkan dengan mengkaitkannya dengan industri (agroindustri dan agribisnis) dan sektor wisata dikembangkan berdasarkan potensi alam dan daya tarik lain. Sektor industri dikembangkan menjadi industri non polutif, ramah lingkungan, dan keterkaitan hulu-hilir. Isu ketimpangan dan keberlanjutan
185
dijawab dalam uraian sektor tata ruang dan infrastruktur, perumahan dan permukiman, air tanah, serta sumber daya manusia.
5.6.3
Kesimpulan Umum Kelembagaan Kebijakan kewilayahan mendukung tantangan pengembangan wilayah
Kabupaten Bandung Barat di era otonomi daerah. Namun hal in tidak diikuti oleh kebijakan sektor dan persepsi umum. Persepsi umum berdasarkan correspondence analysis menunjukkan bahwa pemerintah cenderung berorientasi ekonomi. Pada tataran pelaksanaan, kebijakan kewilayahan ini tentunya akan dijabarkan oleh kebijakan sektor. Persoalannya adalah bahwa kebijakan sektor yang dibuat terkesan berjalan masing-masing tanpa satu visi yang sama. Oleh karena itu tantangan ke depannya adalah mengenai perubahan pola pikir pemerintah khsususnya pada level sektor untuk mendukung kebijakan yang tepat. Menurut Pada akhirnya, pengujian akan orientasi pembangunan pemerintah adalah dengan pengujian atau evaluasi implementasi di lapangan yang tentunya tidak termasuk dalam penelitian ini.
5.7
Analisis Strategi Pengembangan Wilayah Analisis strategi pengembangan wilayah diawali dengan pemetaan
lingkungan internal dan eksternal yang merupakan hasil intepretasi dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya, terutama menyangkut aspek sektor unggulan, lokasi unggulan, isu ketimpangan dan keberlanjutan, serta kelembagaan.
5.7.1
Analisis Lingkungan Internal
5.7.1.1 Kekuatan (Strengths) Sektor 1. Industri tanpa migas dan wisata menjadi sektor unggulan 2. Industri menengah besar didominasi oleh produk tekstil, makanan dan minuman, bahan galian bukan logam, pakaian jadi non bahan 3. Industri kecil didominasi oleh produk makanan dan anyaman 4. Potensi wisata alam yang besar
186
5. Komoditas sapi perah, perikanan keramba jaring apung, tanaman hias, dan beberapa sayuran mempunyai keunggulan dalam level Provinsi Jawa Barat 6. Tenaga kerja pertanian dominan Kewilayahan 7. Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Padalarang sebagai lokasi unggulan industri menengah-besar 8. Kecamatan Cililin dan Cipongkor sebagai lokasi unggulan industri kecil 9. Kecamatan Lembang, Cisarua, Parongpong sebagai lokasi unggulan tanaman hias, sapi perah, wisata alam 10. Kecamatan Cipatat sebagai lokasi wisata alam potensial 11. Kecamatan Lembang mempunyai keunggulan mutlak dalam ODTW, tanaman hias, sayuran, dan sapi perah 12. Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalongwetan sebagai lokasi unggulan budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA) Kelembagaan 13. Kebijakan pengembangan wilayah cenderung mendukung pengembangan wilayah penelitian
5.7.1.2 Kelemahan (Weaknesses) Sektor 1. Sektor-sektor dengan keterkaitan tinggi ternyata cenderung terkait dengan industri tanpa migas 2. Industri tanpa migas didominasi industri boros air dan rawan limbah 3. Industri menengah-besar tidak terkait dengan industri kecil 4. Kontribusi sektor pertanian relatif kecil dibandingkan kontribusi tenaga kerja dan luas lahannya 5. Potensi pertanian tidak banyak diolah dalam proses industri 6. Belum terpenuhinya seluruh permintaan sayuran dari luar negeri 7. Industri tanpa migas merupakan faktor utama penyebab ketimpangan wilayah 8. Sektor perdagangan dan jasa merupakan faktor kedua penyebab ketimpangan wilayah
187
9. Tidak terdapat korelasi antara pembangunan ekonomi dengan sosial dan lingkungan Kewilayahan 10. Tidak adanya sentra wisata dan pertanian di Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong 11. Rusaknya kawasan wisata sejarah di Citatah 12. Semakin tercemarnya Waduk Cirata dan Saguling 13. Meningkatnya output memicu kebocoran wilayah 14. Meningkatnya output memicu ketimpangan wilayah 15. Nilai tambah perikanan di Kecamatan Cipeundeuy banyak lari keluar (regional leakage) 16. Ketimpangan wilayah 89,86 % disebabkan oleh ketimpangan intern kecamatan 17. Ketimpangan antar kecamatan semakin besar 18. Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Cipatat, dan Batujajar penyebab utama ketimpangan antar kecamatan 19. Ketimpangan intern kecamatan terbesar terjadi di Kecamatan Ngamprah, Padalarang, Cipatat, dan Batujajar 20. Terdapat korelasi antara ketimpangan intern kecamatan dengan kecamatan penyebab ketimpangan antar kecamatan 21. Terjadi penurunan muka air tanah di daerah industri Kelembagaan 22. Pemerintah cenderung berorientasi pada ekonomi 23. Masyarakat cenderung peka terhadap isu infrastruktur 24. Tidak ada pelaku pembangunan yang mengarusutamakan lingkungan 25. Setiap pelaku pembangunan mempunyai persepsi pembangunannya masing-masing yang tidak saling berinteraksi 26. Belum terjalin komunikasi antar pelaku pembangunan 27. Kebijakan sektoral tidak mendukung pengembangan wilayah
188
5.7.2
Analisis Lingkungan Eksternal
5.7.2.1 Peluang (Opportunities) Kewilayahan 1. Letak Kabupaten Bandung Barat di lintas Jakarta dan Kota Bandung 2. Pengarusutamaan pengembangan perdesaan dan pertanian melalui agropolitan dan penataan ruang perdesaan Kelembagaan 3. Kebijakan otonomi daerah yang medorong pengembangan wilayah secara lebih otonom 4. Adanya era perdagangan bebas 5. Adanya kesamaan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat 6. Adanya pengarusutamaan isu keberlanjutan lingkungan 7. Semakin
berkembangnya
tuntutan
kontribusi
perusahaan
dalam
pembangunan daerah 8. Semakin berkembangnya wacana implementasi good governance dan new public management
5.7.2.2 Ancaman (Threats) Sektor 1. Orientasi industri yang cenderung tidak berbasis sumber daya (bahan baku) lokal Kewilayahan 2. Pembangunan
tol
Cipularang
yang
tidak
terintegrasi
dengan
pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat 3. Pengaruh urban sprawl terhadap alih fungsi lahan pertanian dan kawasan lindung Kelembagaan 4. Orientasi
pembangunan
nasional
yang
cenderung
pertumbuhan 5. Terjadinya krisis global 6. Meningkatnya harga pangan dunia 7. Meningkatnya kebutuhan energi alternatif terbarukan
berorientasi
189
5.7.3
Analisis SWOT Pengembangan Wilayah Setelah dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal pengembangan
wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini menghasilkan 4 (empat) arah kebijakan, yakni: (1) arah kebijakan S-O (strength-opportunities), (2) arah kebijakan W-O (weakness-opportunities), (3) arah kebijakan S-T (strength-threats), (4) arah kebijakan W-T (weakness-threats). Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 85 Strength dengan Opportunities dan Threats Strength-Opportunities 1. Pengembangan multibidang wisata alam 2. Pengembangan Kecamatan Lembang, Cisarua, Parongpong sebagai sentra wisata alam dan agribisnis 3. Pengembangan sentra dan outlet industri kecil secara terpadu 4. Promosi potensi Kabupaten Bandung Barat sebagai ODTW dan sentra industri keci; 5. Pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan 6. Peningkatan kapasitas pemerintahan sebagai pelayan publik 7. Pengembangan perikanan KJA di Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalongwetan 8. Pengembangan kemitraan strategis antara pemerintah dengan perusahaan 9. Revitalisasi pengembangan wisata alam potensial 10. Pembangunan sentra komoditas unggulan di rest area Tol Cipularang 11. Penguatan political will dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan wilayah
Strength -Threats 1. Pemantapan orientasi pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Pengembangan pertanian sebagai sumber daya pangan dan energi terbarukan 3. Pengendalian alih fungsi laham pertanian produktif dan kawasan lindung 4. Peningkatan keterkaitan hulu-hilir berbasis sumber daya lokal 5. Pengembangan kelembagaan pertanian masyarakat 6. Revitalisasi kecamatan tanpa komoditas unggulan melalui pengembangan ekonomi lokal
190
Tabel 86 Weakness dengan Opportunities dan Threats Weakness-Opportunities 1. Pengembangan keterkaitan pertanian dan industri melalui agribisnis 2. Pengembangan industri yang ramah lingkungan 3. Revitalisasi perencanaan pembangunan di kecamatan yang menyebabkan ketimpangan wilayah 4. Revitalisasi pengelolaan perikanan di Kecamatan Cipeundeuy yang mendukung kesejahteraan masyarakat 5. Peningkatan koordinasi antar pelaku pembangunan 6. Peningkatan kapasitas pemerintah level sektor dalam pengembangan wilayah yang terintegrasi
5.7.4
Weakness-Threats 1. Pengembangan kemitraan strategis antara industri besar-menengahkecil 2. Peningkatan infrastruktur sosial ekonomi perdesaan 3. Pengembangan kapasitas pemerintah yang paham kondisi lokal
Strategi Pengembangan Wilayah Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat, merangkum
dari strategi di atas, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu: 1. Strategi pengembangan sektor-kewilayahan 2. Strategi pengembangan kelembagaan
5.7.4.1 Strategi Pengembangan Sektor-Kewilayahan Strategi pengembangan sektor diarahkan untuk mengembangkan sektor unggulan, sektor strategis, dan sektor pendukung Sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat adalah industri tanpa migas serta hiburan dan rekreasi. Arahan pengembangan sektor industri tanpa migas adalah: 1. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan di Kecamatan Ngamprah, Batujajar, dan Padalarang 2. Membatasi penggunaan air tanah secara tegas untuk kegiatan industri di Kecamatan Ngamprah dan Batujajar
191
3. Mengarusutamakan pengendalian dampak lingkungan di lokasi pemusatan industri menengah besar lainnya seperti di Kecamatan Cipongkor, Cisarua, dan Cikalongwetan 4. Mengkaji kembali rencana pengembangan Kecamatan Cipeundeuy sebagai kawasan industri baru 5. Mengembangkan exit strategy bagi pengembangan wilayah di Kecamatan Ngamprah, Batujajar, dan Padalarang sebagai etalase produk agribisnis dan UMKM 6. Mengembangkan gerai maupun sentra industri kecil maupun terpadu untuk mendukung produk industri kecil di Kecamatan Cililin, Sindangkerta, dan Cipongkor 7. Meningkatkan keterkaitan antara sektor hulu-hilir di Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Padalarang, dan Cipatat Adapun arahan pengembangan sektor hiburan dan rekreasi dengan inti kegiatannya ada pada obyek dan daya tarik wisata alam adalah: 1. Meningkatkan fungsi obyek dan daya tarik wisata yang sudah berkembang di Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong 2. Membangun keterkaitan yang sinergis antara pertanian, perdagangan dan jasa, serta industri dengan wisata alam di Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong 3. Melakukan kajian pengembangan obyek dan daya tarik wisata lainnya yang potensial di kawasan pengembangan wisata bagian tengah, yaitu Kecamatan Cipatat, Ngamprah, Padalarang 4. Mengembangkan daya tarik dan infrastruktur pendukung kawasan wisata perkebunan di Kecamatan Cikalongwetan 5. Mengembangkan daya tarik dan infrastruktur pendukung kawasan wisata Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy Sektor strategis secara umum adalah sektor pertanian. Dalam sektor ini sendiri terdapat beberapa komoditas unggulan, yaitu sapi perah, tanaman hias,
192
sayuran eksklusif, dan budidaya KJA. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian adalah: 1. Mengembangan Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong sebagai sentra pertanian khususnya pada komoditas sapi perah, sayuran, dan tanaman hias 2. Mengembangkan perikanan KJA di Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalongwetan yang terkelola dengan baik 3. Meningkatkan keterkaitan produksi dan pemasaran perikanan KJA di Kecamatan Cipeundeuy 4. Mengendalikan pencemaran lingkungan akibat aktivitas KJA di Waduk Cirata dan Saguling terutama dalam pembatasan jumlah jaring apung, penggunaan styrofoam, jenis pakan, dan kotoran 5. Mengembangkan
Kecamatan
Sindangkerta,
Rongga,
Gununghalu,
Cipongkor, dan Cilin sebagai kawasan pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan) bagian selatan dengan pusat outlet di Kecamatan Cililin 6. Mengembangkan Kecamatan Cikalongwetan, Cipatat, dan Cipeundeuy sebagai kawasan pengembangan pertanian (perkebunan) bagian utara-barat dengan pusat outlet di Kecamatan Cikalongwetan 7. Mengembangkan Kecamatan Sindangkerta dan Rongga sebagi pusat pertanian tanaman pangan (sawah) dalam rangka ketahanan pangan
5.7.4.2 Strategi Pengembangan Kelembagaan Menurut Gallent et al. (2008), perencanaan spasial yang baik harus melalui syarat terbentuknya pemerintahan daerah yang “melek” spasial. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pemerintahan Kabupaten Bandung Barat perlu mengetahui isu dan permasalahan dalam perspektif spasial. Strategi pengembangan kelembagaan diarahkan untuk mengembangkan lembaga dan kebijakan
yang
medukung
pengembangan
pengembangannya adalah sebagai berikut:
wilayah.
Adapun
arahan
193
1. Menguatkan political will dan kapasitas dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan wilayah khususnya dalam level SKPD sebagai pelaksana teknis 2. Menguatkan orientasi pemerintah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 3. Mengkaji kembali mengenai proporsi anggaran pendidikan sebesar 30 % dari pos anggaran Belanja Langsung 4. Mengembangkan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan di setiap kecamatan 5. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam rangka membangun komunikasi dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah 6. Mengembangkan
kemitraan
strategis
antara
pemerintah
dengan
perusahaan khususnya dalam mengembangan sektor pertanian unggulan, wisata alam, dan industri kecil 7. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah daerah, Perhutani, dan masyarakat dalam mengelola hutan serta ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, dan Rongga 8. Meningkatkan penegakan hukum dalam aktivitas kehutanan ilegal di Kecamatan Gununghalu dan Rongga 9. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan Perhutani dalam rangka penyediaan pakan ternak sapi di Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parongpong 10. Melakukan upaya konservasi di Kecamatan Rongga dan Cipongkor yang menentukan keberlanjutan Waduk Saguling 11. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan KJA di Waduk Cirata dengan Kabupaten Cianjur dan Purwakarta 12. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan Waduk Saguling dengan Kabupaten Bandung dalam rangka pengendalian pembuangan limbah rumah tangga dan industri serta Perhutani dalam rangka menjaga DAS Citarum
