BAB 4 ANALISIS PENILAIAN KEEFEKTIFAN PELESTARIAN BANGUNAN PUSAKA DI KAWASAN MILITER, BANDUNG
4.1.
Penilaian Keefektifan Pelestarian Bangunan Pusaka
4.1.1
Pelestarian Fisik Bangunan Pelestarian
mempunyai
arti
bahwa
mempertahankan
peninggalan
arsitektur dan lingkungan tradisional/kuno persis seperti keadaan semula (Budiharjo, 1994:22). Selain itu, pelestarian juga berarti usaha untuk memelihara artefak dalam kondisi fisik yang sama ketika diterima oleh agen pemelihara, tidak ada penambahan atau pengurangan dari nilai estetisnya (Fitch, 1982). Maka, ciri utama pelestarian dalam pelestarian bangunan bersejarah adalah pelestarian fisik bangunan dengan mempertahankan fisik dan kondisi asli bangunan seperti keadaan semula, tidak ada penambahan atau pengurangan. Keefektifan pelestarian fisik bangunan pusaka dilihat dari gaya arsitektur bangunan, fasade bangunan, dan ornamen bangunan. Ketiga elemen fisik bangunan tersebut akan dilihat apakah tidak mengalami perubahan (masih dalam keadaan asli) atau telah mengalami perubahan. Penilaian yang dilakukan adalah jika pada suatu bangunan memiliki ketiga elemen fisik yang tidak banyak mengalami perubahan, maka keefektifan pelestarian fisik bangunan tersebut dinilai tinggi. Jika suatu bangunan memiliki dua elemen fisik yang tidak banyak mengalami perubahan, maka keefektifan pelestarian fisik bangunan tersebut dinilai sedang. Dan jika bangunan hanya memiliki satu elemen fisik yang masih dalam keadaan asli, maka keefektifan pelestarian fisik bangunan tersebut dinilai rendah. Berikut tabel penilaian keefektifan pelestarian fisik tiap bangunan pusaka yang terdapat di kawasan militer, Bandung. Penilaian dilakukan berdasarkan pengamatan lapangan terhadap 40 bangunan pusaka.
42
43
TABEL IV.1 PENILAIAN KEEFEKTIFAN PELESTARIAN FISIK BANGUNAN
No.
Nama Bangunan
1.
Kodiklat TNI-AD Markas Kodam III/Siliwangi Kantor Bis Kramat Djati Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Tinggal Rumah Tinggal Toko busana Muslim Kantor Swasta Rumah Tinggal Gereja Katolik St. Albanus SMAN 3&5 Pemandian Tirta Merta Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Salon Rumah Dinas Gudang Militer Kantor Pusat Bala Keselamatan TBI Rumah Dinas Rumah Tinggal Rumah Dinas Rumah Tinggal Detasemen Markas Rumah Dinas FO Bale Anak Direktorat Keuangan AD Siliwangi SMPN 5 Paguyuban Pasundan SMPN 2
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Gaya Arsitektur
Fasade
Ornamen
Aceh 50
9
9
9
T
Aceh 59
9
9
9
T
Ambon 3
9
9
9
T
Ambon 11 Bali 1 Bali 5 Bali 11A Banda 3 Banda 5
9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9
T T T
Banda 9
9
Banda 12 Banda 18
9 9
Banda 26
Alamat
X 9 9 9 X 9
Nilai Keefektifan
S
S T
X
9
X 9
9 9
T
9
9
9
T
Belitung 8
9
9
9
T
Belitung 10
9
9
9
T
Belitung 18 Ermawar 11 Ermawar 13 Ermawar 15 Gandapura 53 Gudang Selatan 18 Gudang Selatan 88
9 9 9 9 9 9 9
9
9 9 9
T
9 9 9
9 9 9
T T T
Jawa 20
9
9
9
T
Jawa 22 Jawa 64 Kalimantan 5 Kalimantan 10 Kalimantan 11 Kalimantan 14 Lombok 4 Sumatera 31
9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9
T T T T T T T
Sumatera 39
9
9
9
T
Sumatera 40
9
9
9
T
Sumatera 41
9
9
9
T
Sumatera 42
9
9
9
T
X X XX
X
S S
S S X
R
S
44
No. 36. 37. 38. 39. 40.
Nama Bangunan Direktorat Hukum Kodam Wisma Kartika Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Tinggal
Alamat Sumatera 43 Sumatera 44 Sumatera 47 Sumbawa 26 Sumbawa 30
Gaya Arsitektur
Fasade
Ornamen
9
9
9
T
9 9 9 9
9 9 9 9
T T T T
9 9 9 9 T = 32 (80%) S = 7 (17,5%) R = 1 (2,5%)
Nilai Keefektifan
Sumber: Observasi, 2006
Keterangan: 9 = tidak banyak mengalami perubahan X = perubahan secara menonjol XX = perubahan total
T = Tinggi S = Sedang R = Rendah
Tabel IV.1 menunjukkan bahwa dari 40 bangunan terdapat 32 bangunan (80%) yang nilai keefektifan pelestarian fisik dinilai tinggi; yang nilai keefektifannya dinilai sedang terdapat 7 bangunan (17,5%); dan yang nilai keefektifannya dinilai rendah terdapat 1 bangunan (2,5%). Dari tabel diketahui juga bahwa semua bangunan pusaka yang terdapat di kawasan militer tidak ada yang mengalami perubahan dalam gaya arsitektur bangunan atau arsitekturnya tetap seperti semula, tetapi banyak terdapat bangunan yang mengalami perubahan dalam bentuk fasade bangunan. Beberapa diantaranya mengalami perubahan fasade yaitu penambahan ruang garasi di samping bangunan utama (terjadi pada 4 bangunan); penambahan bangunan baru yang dibangun di samping bangunan utama (terjadi pada 2 bangunan); penambahan ruang di depan bangunan utama, yang dijadikan warung sehingga menutupi tampak muka bangunan pusaka; peletakan reklame yang telah mengubah fasade bangunan.
45
Dari studi literatur, diketahui bahwa di kawasan militer pernah terjadi pembongkaran bangunan pusaka. Pembongkaran bangunan bekas kantor Topografi Kodam III/Siliwangi yang terletak di sudut Jl. Sumatera – Jl. Aceh disebabkan adanya perubahan fungsi, yang menuntut perubahan bentuk bangunan menjadi bangunan baru yang lebih ekonomis disesuaikan dengan nilai lahan yang tinggi. Setelah ditelusuri dengan melakukan wawancara terhadap salah seorang staf di bagian Zeni Kodam III/Siliwangi, yang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam mengurusi keberadaan bangunan milik TNI, diketahui bahwa bangunan yang sudah dibongkar tersebut beserta kaplingnya sebelumnya memang merupakan salah satu perkantoran TNI dan merupakan milik TNI. Hal ini bertentangan dengan aturan yang ada di instansi TNI yang menyatakan larangan pembongkaran terhadap bangunan yang merupakan milik TNI. Selain dilarang dibongkar, bangunan milik TNI juga tidak boleh diubah bentuk (fisik) asli bangunan, dan tidak boleh diperuntukkan untuk kegiatan komersial. Tetapi kenyataannya bangunan beserta kapling telah dikerjasamakan dengan pihak developer, yang rencananya di atas lahan kosong bekas dirubuhkannya bangunan akan dibangun suatu tempat perbelanjaan City Plaza. Bahkan rencana pembangunan plaza tersebut sudah mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan sebagai
prosedur terakhir yang harus dilewati dalam
pengijinan melakukan pemugaran dan pemanfaatan bangunan milik TNI.
4.1.2
Pelestarian Fungsi Bangunan Selain pelestarian fisik bangunan pusaka, juga perlu memperhatikan
pemanfaatan bangunan tersebut agar dapat dipertahankan keberlangsungan bangunan. Berdasarkan Kepmendikbud No.062/U/1995 Pasal 10 ayat (1&4), bahwa: pemanfaatan benda cagar budaya dan/atau situs hanya diberikan untuk kepentingan: agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan; dan pemanfaatan benda cagar budaya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
46
Penilaian keefektifan pelestarian fungsi bangunan pusaka dilakukan dengan melihat apakah bangunan tersebut tidak mengalami perubahan fungsi atau mengalami perubahan fungsi. Jika fungsi bangunan tetap, yaitu bangunan tidak mengalami perubahan fungsi (fungsi sekarang sama dengan fungsi semula), maka keefektifan pelestarian fungsi bangunan tersebut dinilai tinggi. Jika fungsi bangunan berubah dan fungsi sekarang masih sesuai dengan lingkungan sekitar bangunan, maka keefektifan pelestarian fungsi bangunan tersebut dinilai sedang. Dan jika fungsi bangunan berubah tetapi fungsi saat ini tidak sesuai dengan lingkungan sekitar bangunan, maka keefektifan pelestarian fungsi bangunan tersebut dinilai rendah. Berikut tabel penilaian keefektifan pelestarian fungsi tiap bangunan pusaka yang terdapat di kawasan militer, Bandung. Penilaian dilakukan berdasarkan pengamatan lapangan terhadap 40 bangunan pusaka.
TABEL IV.2 PENILAIAN KEEFEKTIFAN PELESTARIAN FUNGSI BANGUNAN
No. 1. 2.
Nama Bangunan Kodiklat TNI-AD Markas Kodam III/Siliwangi Pangkalan Bis Kramat Djati Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Tinggal Rumah Tinggal Toko busana Muslim
Fungsi saat ini
Fungsi sebelumnya
Nilai Keefektifan
Aceh 50
Kantor
Bursa Tahunan
S
Aceh 59
Kantor
Rumah Dinas
S
Ambon 3
Komersial
Ambon 11 Bali 1 Bali 5 Bali 11A Banda 3 Banda 5
Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah
Alamat
11.
Kantor Swasta
Banda 12
Kantor
12.
Rumah Tinggal Gereja Katolik St. Albanus
Banda 18
Rumah
Rumah Tinggal Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Tinggal Rumah Tinggal Rumah
Banda 26
Peribadatan
Peribadatan
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
13.
Banda 9
Komersial
R T T T T T T S S T T
47
No. 14.
Nama Bangunan
Fungsi saat ini
Fungsi sebelumnya
Belitung 8
Sekolah
Sekolah
T
Belitung 10
Komersial
Komersial
T
Belitung 18 Ermawar 11 Ermawar 13 Ermawar 15 Gandapura 53
Rumah Rumah Rumah Rumah Komersial
T T T T T
T
Alamat
16. 17. 18. 19. 20.
SMAN 3&5 Pemandian Tirta Merta Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Salon
21.
Rumah Dinas
Gudang Selatan 18
Rumah
22.
Gudang Militer Kantor Pusat Bala Keselamatan
Gudang Selatan 88
Gudang
Rumah Rumah Rumah Rumah Komersial Kantor TNIAD Gudang
Jawa 20
Kantor
Kantor
15.
23. 24.
Kursus Bahasa TBI
Jawa 22
Pendidikan
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Rumah Dinas Rumah Tinggal Rumah Dinas Rumah Tinggal Detasemen Markas Rumah Dinas FO Bale Anak Kantor Direktorat Keuangan AD Siliwangi SMPN 5 Kantor Paguyuban Pasundan SMPN 2 Kantor Direktorat Hukum Kodam Wisma Kartika Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Tinggal
Jawa 64 Kalimantan 5 Kalimantan 10 Kalimantan 11 Kalimantan 14 Lombok 4 Sumatera 31
Rumah Rumah Rumah Rumah Kantor Rumah Komersial
Rumah Tinggal Rumah Rumah Rumah Rumah Kantor Rumah Wisma
Sumatera 39
Kantor
Rumah Dinas
Sumatera 40
Pendidikan
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Sumatera 41
Kantor
Sumatera 42
Pendidikan
Sumatera 43
Kantor
Sumatera 44 Sumatera 47 Sumbawa 26 Sumbawa 30
Rumah Rumah Rumah Rumah T = 29 (72,5%) S = 9 (22,5%) R = 2 (5%)
Nilai Keefektifan
S T
S T T T T T T R S T
Rumah Tinggal
S T
Rumah Dinas Rumah Rumah Rumah Rumah
S T T T T
Sumber: Observasi, 2006
Penilaian: T = Fungsi bangunan tetap (tidak mengalami perubahan fungsi) S = Fungsi bangunan berubah dan fungsi saat ini masih sesuai dengan lingkungan sekitar R = Fungsi bangunan berubah tetapi fungsi saat ini tidak sesuai dengan lingkungan sekitar
48
Tabel IV.2 menunjukkan bahwa dari 40 bangunan terdapat 29 bangunan (72,5%) yang nilai keefektifan pelestarian fungsi dinilai tinggi; yang nilai keefektifannya dinilai sedang terdapat 9 bangunan (22,5%); dan yang nilai keefektifannya dinilai rendah terdapat 2 bangunan (5%). Di kawasan militer terdapat lebih banyak bangunan pusaka dengan jenis kepentingan sosial, berupa rumah tinggal baik itu rumah dinas maupun rumah pribadi. Selain itu, diketahui bahwa bangunan pusaka yang merupakan milik pemerintah lebih banyak difungsikan untuk hunian (rumah dinas), perkantoran (kantor TNI), dan pendidikan (SMPN & SMAN); bangunan pusaka yang merupakan milik individu lebih banyak difungsikan untuk rumah tinggal dan komersial; dan bangunan pusaka milik organisasi/yayasan ada yang difungsikan sebagai kantor organisasi/yayasan tersebut dan ada juga merupakan peribadatan (gereja).
Penggunaan Kembali yang Adaptif (Adaptive Reuse) Penggunaan adaptif merupakan tindakan pelestarian fungsi bangunan yaitu dengan mengubah suatu bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai, dengan mengadaptasikan bangunan tersebut dengan kebutuhan fungsi yang baru, dan berguna untuk membiayai sendiri kelangsungan keberadaan bangunan. Diperlukan syarat-syarat khusus bagi penggunaan kembali adaptif agar tidak mengecam terhadap pengubahan fisik bangunan. Syarat-syarat utama adalah tidak mengakibatkan pengubahan fisik bangunan, dan dengan fungsi baru dapat tetap dan lebih mempertahankan keterawatan bangunan. Dari 40 bangunan pusaka yang terdapat di kawasan militer, terdapat 11 bangunan yang mengalami perubahan fungsi yang berbeda dengan fungsi sebelumnya. Dari Tabel IV.2 diketahui bahwa dari 11 bangunan pusaka yang mengalami perubahan fungsi, lebih banyak bangunan milik pemerintah yang mengalami perubahan dengan perubahan fungsi yang cenderung terjadi adalah yang semula merupakan hunian berubah menjadi perkantoran TNI-AD. Bangunan milik pribadi juga mengalami perubahan fungsi dengan perubahan yang cenderung terjadi adalah dari fungsi hunian menjadi fungsi komersial.
49
Salah satu bangunan yang mengalami pengubahan fungsi terjadi pada bangunan di Jl. Sumatera No. 31, yang sekarang dijadikan factory outlet. Bangunan ini merupakan milik TNI-AD bagian Kesdam (Kesehatan Kodam), yang sebelumnya merupakan Wisma Pitaloka. Tetapi sekarang ini bangunan tersebut disewakan kepada The Big Price Cut Group dan dijadikan FO Bale Anak. Alasan penyewaan dan penggantian fungsi bangunan karena ketika dijadikan wisma, bangunan tersebut kurang terawat, maka oleh pihak Kesdam TNI merasa lebih baik disewakan agar tetap dipertahankan keberlangsungan bangunan tersebut. Pengubahan fungsi yang lain terjadi pada bangunan di Jl. Jawa No.22, yang sekarang ditempati oleh TBI dan dijadikan tempat kursus bahasa. Awalnya bangunan tersebut merupakan rumah tinggal, kemudian disewakan menjadi tempat kursus bimbingan belajar, disewakan lagi menjadi asrama pastoral, dan disewakan lagi yang sekarang ditempati oleh TBI.
4.1.3
Perawatan Bangunan Pelestarian atau preservasi adalah suatu upaya untuk memelihara dan
melestarikan monumen, bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakan. Maka, pelestarian merupakan tindakan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya, dalam hal ini bangunan pusaka. Berdasarkan Kepmendikbud No.063/U/1995 Pasal 11 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Pasal 29 ayat (1,2), perawatan dilakukan dapat dilakukan dengan cara: -
Melakukan perawatan sehari-hari dengan menjaga kebersihan atau dengan pengawetan benda cagar budaya untuk mencegah pelapukan
-
Melakukan perbaikan atas kerusakan kecil
-
Memperhatikan
faktor
bahan,
kondisi
keterawatan,
dan
nilai
yang
dikandungnya apabila menempatkan pada ruangan terbuka -
Dalam melakukan perawatan, dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak benda cagar budaya seperti: menambah, mengurangi, mengubah,
50
memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya atau mengurangi, mencemari, dan/atau mengubah fungsi situs
Indikator dalam perawatan bangunan ini adalah bangunan yang kondisinya terawat, dimana dilakukan perawatan dengan menjaga kebersihan, dan dilakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi.
TABEL IV.3 PENILAIAN KEEFEKTIFAN PERAWATAN BANGUNAN
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Nama Bangunan Kodiklat TNI-AD Markas Kodam III/Siliwangi Pangkalan Bis Kramat Djati Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Tinggal Rumah Tinggal Toko busana Muslim Kantor Swasta Rumah Tinggal Gereja Katolik St. Albanus SMAN 3&5 Pemandian Tirta Merta Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Salon Rumah Dinas Gudang Militer Kantor Pusat Bala Keselamatan Kursus Bahasa TBI
Alamat
Nilai Keefektifan
Kerusakan
Kebersihan
Aceh 50
T
T
T
Aceh 59
T
T
T
Ambon 3
S
S
Ambon 11 Bali 1 Bali 5 Bali 11A Banda 3 Banda 5
S T T T T S
S T T T T S
T T T T
Banda 9
T
T
T
Banda 12 Banda 18
T S
T S
T
Banda 26
S
S
Belitung 8
T
T
Belitung 10
S
S
Belitung 18 Ermawar 11 Ermawar 13 Ermawar 15 Gandapura 53 Gudang Selatan 18 Gudang Selatan 88
T T T T T T R
T T T T T T R
T T T T T T
Jawa 20
T
T
T
Jawa 22
T
T
T
S S
S
S S T S
R
51
No.
Nama Bangunan
Alamat
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Rumah Dinas Rumah Tinggal Rumah Dinas Rumah Tinggal Detasemen Markas Rumah Dinas FO Bale Anak Kantor Direktorat Keuangan AD Siliwangi SMPN 5 Kantor Paguyuban Pasundan SMPN 2 Kantor Direktorat Hukum Kodam Wisma Kartika Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Tinggal
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Nilai Keefektifan
Kerusakan
Kebersihan
Jawa 64 Kalimantan 5 Kalimantan 10 Kalimantan 11 Kalimantan 14 Lombok 4 Sumatera 31
T T T T T T T
T T T T T T T
Sumatera 39
S
S
Sumatera 40
T
T
T
Sumatera 41
T
T
T
Sumatera 42
T
T
T
Sumatera 43
T
T
T
Sumatera 44 Sumatera 47 Sumbawa 26 Sumbawa 30 T = 31 (77,5%) S = 8 (20%) R = 1 (2,5%)
T S T T
T S T T
T
Sumber: Observasi, 2006
Penilaian: Kerusakan T = belum terdapat kerusakan yang berarti pada elemen bangunan S = terdapat kerusakan pada elemen bangunan, tetapi masih bisa diperbaiki R = terdapat kerusakan pada bagian bangunan Kebersihan T = kebersihan bangunan terjaga S = kebersihan bangunan cukup terjaga R = kebersihan bangunan tidak terjaga
T T T T T T T S
S T T
52
Dari 40 bangunan pusaka di kawasan militer, diketahui bahwa terdapat: 31 bangunan dalam keadaan terawat dengan persentase 77,5%; dan 9 bangunan (22,5%) yang tidak terawat. Bangunan yang tidak terawat ada yang mengalami kerusakan pada dinding dan atap bangunan. Kerusakan pada dinding yaitu terjadi pengeroposan dan kerusakan pada atap yaitu kebocoran karena bahan material yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Perawatan bangunan dapat dilihat dari terjaganya kebersihan lingkungan bangunan dan sekitarnya, seperti bersih dari sampah, dari rerumputan yang panjang.
53
4.2
Faktor-Faktor Berpengaruh dalam Pelestarian Bangunan Pusaka di Kawasan Militer, Bandung
¾
Kepemilikan Bangunan TABEL IV.4 KEPEMILIKAN BANGUNAN DENGAN PENILAIAN KEEFEKTIFAN PELESTARIAN FISIK
Kepemilikan
Nilai Keefektifan Pelestarian Fisik Tinggi
Pemerintah Individu Organisasi/yayasan
Sedang
Total
Rendah
20 80%
4 16%
1 4%
8 72,7% 4 100%
3 27,3%
-
-
-
25 100% 11 100% 4 100%
Sumber: Analisis, 2007
Tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari kepemilikan bangunan, bangunan milik organisasi/yayasan dinilai paling efektif dalam pelestarian fisik bangunan dibandingkan dengan bangunan milik pemerintah dan milik individu.
TABEL IV.5 KEPEMILIKAN BANGUNAN DENGAN PENILAIAN KEEFEKTIFAN PELESTARIAN FUNGSI
Kepemilikan
Nilai Keefektifan Pelestarian Fungsi Tinggi
Pemerintah Individu Organisasi/yayasan Sumber: Analisis, 2007
Sedang
Total
Rendah
19 76%
5 20%
1 4%
25 100%
7 63,6% 3 75%
3 27,3% 1 25%
1 9,1%
11 100% 4 100%
-
54
Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam pelestarian fungsi bangunan, bangunan milik pemerintah dinilai lebih efektif dibandingkan dengan bangunan milik organisasi/yayasan dan milik individu.
TABEL IV.6 KEPEMILIKAN BANGUNAN DENGAN PENILAIAN KEEFEKTIFAN PERAWATAN BANGUNAN
Kepemilikan
Nilai Keefektifan Perawatan Bangunan Tinggi
Pemerintah Individu Organisasi/yayasan
Sedang
21 84%
3 12%
8 72,7% 2 50%
3 27,3% 2 50%
Total
Rendah 1 4% -
25 100% 11 100% 4 100%
Sumber: Analisis, 2007
Dari tabel tersebut diketahui bahwa dalam perawatan bangunan, bangunan milik pemerintah dinilai lebih terawat dibandingkan dengan bangunan milik individu dan milik organisasi/yayasan.
55
¾
Fungsi Bangunan TABEL IV.7 JENIS FUNGSI BANGUNAN DENGAN PENILAIAN KEEFEKTIFAN PELESTARIAN FISIK
Jenis Fungsi
Nilai Keefektifan Pelestarian Fisik Tinggi
Perkantoran Rumah Pendidikan Komersial
Sedang
Total
Rendah
7 87,5%
1 12,5%
-
16 76,2% 4 100% 3 60%
4 19%
1 4,8%
-
-
2 40%
-
8 100% 21 100% 4 100% 5 100%
Sumber: Analisis, 2007
Dari tabel diketahui bahwa bangunan yang dinilai lebih efektif dalam pelestarian fisik adalah bangunan dengan fungsi pendidikan (sekolah) dan perkantoran. Bangunan yang dinilai kurang efektif dalam pelestarian fisik adalah bangunan dengan fungsi komersial.
TABEL IV.8 JENIS FUNGSI BANGUNAN DENGAN PENILAIAN KEEFEKTIFAN PELESTARIAN FUNGSI
Jenis Fungsi
Nilai Keefektifan Pelestarian Fungsi Tinggi
Perkantoran Rumah Pendidikan Komersial Peribadatan Gudang Sumber: Analisis, 2007
Sedang
Total
Rendah
2 25%
6 75%
20 95,2% 3 75% 2 40% 1 100% 1 100%
1 4,8% 1 25% 1 20%
2 40%
-
-
-
-
-
8 100% 21 100% 4 100% 5 100% 1 100% 1 100%
56
Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam pelestarian fungsi, bangunan yang dinilai paling efektif pelestariannya adalah bangunan dengan fungsi rumah, kemudian yang cukup efektif pelestarian fungsinya adalah bangunan dengan fungsi sekolah, dan yang dinilai tidak efektif dalam pelestarian fungsi adalah bangunan dengan fungsi komersial.
TABEL IV.9 JENIS FUNGSI BANGUNAN DENGAN KONDISI BANGUNAN Kondisi Bangunan Jenis Fungsi
Perkantoran Rumah Pendidikan Komersial
Total
Tidak Terawat
Terawat 7 87,5%
1 12,5%
8 100%
17 81% 4 100% 3 60%
4 19%
21 100% 4 100% 5 100% 1 100% 1 100%
Peribadatan
-
Gudang
-
2 40% 1 100% 1 100%
Sumber: Observasi, 2006
Tabel di atas menunjukkan bahwa bangunan yang kondisinya paling terawat adalah bangunan dengan fungsi pendidikan (sekolah), kemudian bangunan dengan fungsi perkantoran dan rumah, sedangkan yang tidak terawat adalah bangunan dengan fungsi komersial. Selain itu, diketahui juga bahwa bangunan peribadatan gereja dan gudang militer dalam kondisi tidak terawat.
57
¾
Tindakan Perawatan Bangunan Terawatnya bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: frekuensi
pemeliharaan, upaya pemeliharaan, kendala dalam pemeliharaan, sumber biaya pemeliharaan, dan anggaran pemeliharaan. Bangunan yang kondisinya terawat cenderung didukung oleh frekuensi perawatan yang dilakukan secara rutin dengan upaya perawatan yang banyak dilakukan adalah mengganti bahan bangunan yang telah lapuk. Bangunan yang kondisinya tidak terawat karena pada bangunan tersebut memang jarang dilakukan perawatan, dan upaya perawatan adalah sekedar pengecetan ulang.
Hambatan dalam Perawatan Bangunan Berikut adalah tabel yang menunjukkan hambatan yang dihadapi dalam tindakan perawatan bangunan pusaka. TABEL IV.10 KEPEMILIKAN BANGUNAN DENGAN HAMBATAN DALAM PERAWATAN Hambatan dalam Perawatan Kepemilikan Bangunan
Biaya Terbatas
Sukar Memperoleh Bahan sama
Hambatan Teknis
Tidak menemui hambatan
Pemerintah
7
2
5
4
Individu
3
2
1
2
Organisasi/Yayasan
2
0
0
2
12
4
6
8
Total Sumber: Kuesioner, 2006
Dari penyebaran kuesioner, terdapat tiga (3) bangunan pusaka milik pemerintah TNI yang kondisinya tidak terawat, yaitu kantor Direktorat Keuangan Kodam III/Siliwangi di Jl. Sumatera, rumah dinas Jl. Ambon No. 11 dan gudang militer di Jl. Gudang Selatan. Bangunan rumah dinas mengalami hambatan teknis dalam perawatan bangunan. Bangunan gudang militer memiliki kondisi tampak kusam, dan mengalami kerusakan fisik yang cukup parah seperti kerusakan
58
genteng, pengeroposan dinding, bahkan tidak dilakukan pengecetan ulang pada bangunan tersebut. Dan pada bangunan kantor dan rumah dinas yang kondisinya kurang terawat dikarenakan kekurangan dana dalam melakukan perawatan bangunan. Terdapat bagian khusus yang mengurusi perawatan dan keberadaan bangunan milik TNI, yaitu Staf Logistik (SLOG) dan Zeni Kodam (ZIDAM). Berdasarkan survei wawancara, Slog dan Zidam cenderung melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang keberadaannya dianggap penting. Misalnya; bangunan Denma dan Makodam lebih diprioritaskan pemeliharaannya dibandingkan dengan bangunan gudang militer di Jl. Gudang Selatan dan bangunan Direktorat Keuangan di Jl. Sumatera. Tiga bangunan pusaka milik individu yang kondisinya kurang terawat adalah kantor bis Kramat Djati, kolam renang dan rumah tinggal di Jl. Banda No. 5. Bangunan kolam renang dan rumah tinggal kondisinya kurang terawat karena mengalami keterbatasan dana dalam melakukan perawatan bangunan. Selain itu dipengaruhi juga adanya keinginan pemilik untuk menjual bangunannya, sehingga dianggap tidak perlu dilakukan upaya pemeliharaan bangunan. Bangunan kantor bis tidak menemui hambatan dalam melakukan pemeliharaan, tetapi kondisi bangunan tidak terawat disebabkan perubahan fungsi yang kurang sesuai dengan fisik bangunan. Hal yang serupa juga terjadi pada 2 (dua) bangunan pusaka milik yayasan dan perkumpulan yaitu gereja dan rumah tempat pertemuan perkumpulan CoFreemasonry. Pada kedua bangunan tersebut juga mengalami hambatan dalam pemeliharaan yaitu kekurangan biaya, bahkan pengecetan ulang juga sangat sulit dilakukan karena keterbatasan dana. Dapat disimpulkan, bahwa hambatan utama dalam pemeliharaan bangunan adalah keterbatasan biaya. Biaya perawatan bangunan tua dianggap tinggi karena selain untuk memperbaiki konstruksi bangunan yang sudah mengalami proses pelapukan, bentuk bangunan dan halaman bangunan tua yang umumnya luas juga mengakibatkan biaya perawatan yang tinggi dan pembayaran PBB yang juga tinggi.
59
Kendala lainnya dalam perawatan bangunan adalah aspek teknis perawatan bangunan tua yaitu seperti tingginya genteng bangunan kuno mengakibatkan sulitnya untuk menjangkau ke atas ketika ingin memperbaiki kebocoran, dan tidak terdapatnya bahan bangunan yang sama dengan bahan bangunan terdahulu sehingga sulit untuk mengganti bahan material yang telah rusak.
Sumber Biaya Perawatan Bangunan Untuk bangunan rumah dinas sumber biaya pemeliharaan berasal dari pengguna bangunan, dimana penghuni melakukan perawatan sendiri dengan beban perawatan ditanggung oleh masing-masing penghuni, disamping juga membayar PBB sendiri. Berbeda dengan rumah dinas yang ditempati oleh pejabat TNI yang masih aktif, karena perawatan dilakukan intensif oleh instansi TNI bagian Zidam. Sumber biaya utama untuk pemeliharaan bangunan sekolah berasal anggaran sekolah masing-masing, bantuan dari pemerintah hanya diterima beberapa kali saja. Seperti pada bangunan SMPN 5 memiliki sumber dana perawatan bangunan berupa APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) yang rutin setiap bulannya, dan ada juga sumber dari partisipasi orang tua siswa berupa DSP (Dana Sumbangan Pendidikan). Untuk bangunan perkantoran TNI, dana pemeliharaannya berasal dari anggaran negara. Biaya yang diberikan tersebut semata-mata bertujuan untuk pemeliharaan
bangunan, berdasarkan statusnya sebagai
bangunan
milik
pemerintah, bukan dikarenakan statusnya sebagai bangunan pusaka. Untuk bangunan lainnya, yaitu gereja dimana biaya perawatan bangunan berasal dari sumbangan jemaat; perkantoran milik organisasi atau yayasan dimana biaya perawatan bangunan berasal dari anggaran pribadi yayasan atau organisasi tersebut. Dan juga untuk bangunan milik pribadi, biaya perawatan bangunan sepenuhnya menjadi tanggungan penghuni atau pemilik.
60
Anggaran Perawatan Bangunan Dari penyebaran kuesioner terhadap 30 responden diketahui bahwa terdapat beberapa bangunan yang memiliki anggaran perawatan dan ada juga yang tidak memiliki anggaran. Yang memiliki anggaran perawatan bangunan sebanyak 12 bangunan, dan 18 bangunan yang tidak memiliki anggaran perawatan bangunan.
TABEL IV.11 KONDISI BANGUNAN DENGAN KEPEMILIKAN DAN ANGGARAN PERAWATAN Kondisi Bangunan Terawat
Kepemilikan Pemerintah Individu Organisasi/yayasan Total
Pemerintah Individu Tidak Terawat Organisasi/yayasan Total Sumber: Kuesioner, 2006
Anggaran Perawatan Ada Tidak Ada 8 7 1 4 2 0 11 11 1 0 0 1
2 3 2 7
Dari tabel, diketahui bahwa lebih banyak terdapat bangunan yang tidak memiliki anggaran perawatan. Bangunan yang memiliki anggaran perawatan merupakan bangunan milik pemerintah dan milik organisasi/yayasan, dimana anggaran yang tersedia rutin tiap tahun, dan belum termasuk perbaikan atau renovasi yang dilakukan secara insidentil. Bangunan milik pemerintah ada yang memiliki anggaran perawatan, dan ada juga yang tidak mempunyai anggaran. Yang memiliki anggaran adalah bangunan perkantoran dan bangunan sekolah, sedangkan yang tidak memiliki anggaran merupakan bangunan rumah dinas. Bangunan milik organisasi/yayasan ada yang memiliki anggaran, dan ada juga yang tidak memiliki. Bangunan milik pribadi cenderung tidak memiliki anggaran perawatan, para pemilik hanya menyediakan biaya seadanya saja untuk perawatan bangunan ketika dibutuhkan.
61
Tabel di atas juga menunjukkan bahwa ada tidaknya anggaran pemeliharaan/perawatan bangunan tidak berpengaruh terhadap kondisi bangunan. Walaupun tidak memiliki anggaran tetapi para pemilik atau pengelola tetap memperhatikan keadaan bangunan dengan menggunakan biaya yang ada. Seperti bangunan rumah dinas, para pengelola bangunan sebagian besar tidak memiliki anggaran pemeliharaan bangunan, tetapi mereka tetap memelihara bangunan yang mereka tempati, karena mereka ingin agar bangunan yang mereka tempati layak dan nyaman untuk dihuni. ¾
Aturan
Adanya peraturan yang melarang pengubahan fisik bangunan Alasan ini sebagian besar berasal dari responden yang menempati
bangunan pusaka dengan jenis kepemilikan milik pemerintah TNI-AD. Bangunanbangunan milik TNI-AD yang dikenakan aturan ini adalah perkantoran militer dan rumah dinas. Aturan tersebut menyatakan bahwa seluruh bangunan milik TNI-AD dengan tidak memandang bangunan itu digolongkan bangunan pusaka maupun tidak pusaka, dilarang untuk melakukan pengubahan fisik asli bangunan. Jadi, aturan tersebut bukan ditujukan untuk menjaga pelestarian fisik bangunan pusaka tetapi untuk menjaga keberadaan bangunan milik TNI. Tetapi dengan adanya aturan ini dapat mendukung pelaksanaan pelestarian fisik bangunan pusaka di kawasan militer, mengingat di kawasan militer banyak terdapat bangunan pusaka.
Adanya peraturan yang mewajibkan untuk memelihara bangunan pusaka Alasan ini berasal dari responden yang menempati bangunan pusaka
dengan jenis kepemilikan milik pemerintah, seperti perkantoran militer dan bangunan sekolah. Selain itu, bangunan milik organisasi/yayasan juga mengetahui adanya peraturan tersebut, seperti organisasi Paguyuban Pasundan, yayasan Bala Keselamatan dan Gereja St. Albanus. Pengelola bangunan mengetahui adanya peraturan mengenai pelestarian benda cagar budaya yaitu Undang-undang Cagar Budaya, karena mereka pernah menerima surat edaran dari pemerintah, yang memberitahu bahwa bangunan yang mereka tempati termasuk benda cagar budaya
62
yang harus dipelihara kelestarian fisiknya. Surat edaran ini dapat menjadi faktor pendorong dalam usaha pelaksanaan pelestarian fisik asli bangunan pusaka.
¾
Informasi mengenai Pelestarian Bangunan Pusaka Berikut adalah tabel persentase para responden pemilik/pengelola
bangunan pusaka yang mengetahui ada/tidaknya informasi bahwa bangunan yang mereka miliki atau tempati merupakan bangunan pusaka ditinjau dari jenis kepemilikan bangunannya.
TABEL IV.12 INFORMASI BANGUNAN PUSAKA DENGAN JENIS KEPEMILIKAN BANGUNAN Kepemilikan Bangunan Organisasi/ Pemerintah Individu Yayasan 10 4 4 Tahu 33.3% 13.3% 13.3% 8 4 Tidak tahu 0 26.7% 13.3% 18 8 4 Total 60% 26.7% 13.3% Sumber: Kuesioner, 2006 Informasi
Total 18 60% 12 40% 30 100%
Dari tabel diketahui bahwa 60% pemilik atau pengelola bangunan telah mengetahui bahwa bangunan yang mereka tempati merupakan bangunan pusaka. Pemilik atau pengelola bangunan yang tidak mengetahui bahwa bangunan yang mereka tempati termasuk bangunan pusaka terdapat sebanyak 40%. Responden yang menempati bangunan pusaka dengan jenis kepemilikan milik pribadi umumnya tidak mengetahui bahwa bangunan yang mereka tempati merupakan bangunan yang dilestarikan dan termasuk dalam daftar bangunan yang dilindungi. Mereka sebatas mengetahui bahwa bangunan yang mereka tempati adalah bangunan kuno. Mereka mengetahuinya dari pengamatan mereka sendiri terhadap arsitektur bangunan yang langka.
63
Responden yang menempati bangunan pusaka milik pemerintah atau organisasi/yayasan telah mengetahui informasi bahwa bangunan yang ditempati termasuk bangunan pusaka. Mereka mengetahuinya dari pemerintah kota melalui surat edaran. Dalam surat edaran tersebut juga terdapat himbauan agar para pengelola bangunan tetap mempertahankan fisik asli bangunan pusaka dengan tidak melakukan pembongkaran. Pengelola bangunan yang pernah menerima surat edaran yaitu: pengelola dari bangunan Kodiklat TNI-AD, Denma Kodam III/Siliwangi, Makodam III/Siliwangi, bangunan Kantor Pusat Bala Keselamatan, Gereja St. Albanus, Paguyuban Pasundan, dan sekolah. Pada tabel berikut akan dilihat bagaimana pengaruh dari ketahuan/tidak tahunya informasi mengenai pelestarian terhadap kondisi bangunan.
TABEL IV.13 INFORMASI PELESTARIAN DENGAN KONDISI BANGUNAN Informasi Tahu Tidak tahu Total
Kondisi Bangunan Tidak Terawat Terawat 13 5 43.3% 16.7% 9 3 30% 10% 22 8 73.3% 26.7%
Total 18 60% 12 40% 30 100%
Sumber: Kuesioner, 2006 Adanya informasi yang diketahui oleh para pemilik atau pengelola bangunan pusaka akan memberi respon kepada mereka untuk melestarikan bangunan yang ditempati, setidaknya dengan cara melakukan perawatan bangunan. Tabel menunjukkan bahwa sebagian besar para pemilik atau pengelola bangunan yang mengetahui informasi tentang pelestarian, kondisi bangunan yang mereka tempati juga dalam keadaan terawat. Dan sebagian besar mereka yang tidak mengetahui informasi juga tetap melakukan perawatan, terbukti dari kondisi bangunan yang terawat.
64
¾
Motif Dari penyebaran kuesioner, terdapat beberapa motif tertentu yang menjadi
alasan para pemilik dan pengelola bangunan pusaka melakukan pelestarian bangunan pusaka yang mereka tempati. -
Menyenangi desain arsitektur bangunan yang langka dan indah Motif ini berasal dari responden yang menempati bangunan pusaka dengan jenis kepemilikan milik individu. Motif ini mendasari pemilik bangunan masih mempertahankan bentuk asli bangunan karena mereka menyenangi desain arsitektur bangunan kuno peninggalan kolonial Belanda. Mereka beranggapan bahwa fisik bangunan kuno merupakan arsitektur yang antik dan unik dibandingkan dengan bangunan-bangunan model sekarang ini, karena bangunan kuno dipandang memiliki keindahan dan cita rasa yang lebih tinggi.
-
Karena lokasi bangunan pusaka yang dianggap strategis dan cocok menyebabkan
responden
tetap
mempertahankan
bangunan
dengan
melestarikannya. Alasan ini berasal dari responden yang menempati bangunan milik pribadi. -
Adanya tawaran harga yang menggiurkan dari investor/pembeli terhadap bangunan pusaka mempengaruhi terjadinya perubahan fungsi dan penggantian kepemilikan. Tawaran harga yang sangat tinggi ini dikarenakan letak bangunan yang strategis. Berdasarkan penyebaran kuesioner diketahui bahwa Kolam Renang Tirta Merta rencananya akan dijual, karena pemilik dan pengelola merasa memperoleh kerugian jika tetap mempertahankan bangunan tersebut dibandingkan dengan pemasukannya sebagai sarana rekreasi, karena biaya yang dikeluarkan untuk iuran pajak sangatlah besar. Pihak pengelola menyatakan bahwa sudah ada investor yang menawarkan ingin membeli bangunan kolam renang tersebut dan oleh investor kemungkinan akan dijadikan hotel. Alasan yang juga sama berasal dari pemilik rumah tinggal di Jl. Banda No. 5. Pemilik sudah berencana untuk menjual rumahnya karena tawaran pembelian yang tinggi.
-
Terjadi penggantian kepemilikan bangunan milik pemerintah TNI-AD di Jl. Sumatera dengan menyewakan bangunan kepada The Big Price Cut Group
65
dan sekarang dijadikan factory outlet. Biaya perawatan bangunan yang tinggi menjadi alasan bangunan yang dulunya wisma milik TNI-AD tersebut disewakan. -
Penggantian kepemilikan juga terjadi pada bangunan di Jl. Jawa No.22, yang sekarang ditempati oleh pihak TBI dan dijadikan tempat kursus bahasa. Awalnya bangunan tersebut merupakan rumah tinggal, tetapi karena pemilik sudah tua, bangunan tersebut disewakan karena tidak ada yang menjaga. Alasan pemilik menyewakan bangunan adalah daripada bangunan dibiarkan kosong dan tidak ada yang merawat, maka lebih baik bangunan disewakan.
-
Kegiatan yang ada sekarang pada bangunan pusaka merupakan aktivitas turuntemurun. Bangunan yang fungsinya tetap dipertahankan terjadi pada bangunan milik organisasi/yayasan, seperti Gereja sudah menempati bangunan sejak tahun 1934, dan Kantor Pusat Bala Keselamatan juga sudah ada sejak awal bangunan berdiri pada tahun 1908.
