Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian Visi dan Misi Sanitasi kota. Kabupaten Takalar merumuskan strategi layanan sanitas didasarkan pada isu-isu utama/strategis yang dihadapi pada saat ini. Paparan isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kota ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sektor promosi hygienes and sanitation (prohisam).

3.1 Isu Strategis Aspek Non Teknis

Isu strategis aspek non teknis yang dimaksudkan dalam bagian ini merupakan isu strategis pada tataran sektor sanitasi, sedangkan isu strategis aspek non teknis yang terkait langsung dengan setiap sub sektor sanitasi akan dipaparkan dalam sub bab isu strategis aspek teknis.

3.1.1 Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

Dalam aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: 1. Tingkat Sistem 

perlu ada peraturan regulasi kebijakan terkait penglolaan sistem air limbah.



Meningkatkan pengawasan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan air limbah

2. Tingkat Organisasi 

Penguatan terhadap Kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah

Stategi Sanitasi Kabupaten Takalar

1

3. Tingkat Individu 

SKPD-SKPD penanggungjawab layanan pengelolaan sanitasi di Kabupaten Takalar saat ini masih berhadapan dengan masalah keterbatasan personil yang memiliki pengetahuan, dan keterampilan teknis yang mendukung optimalitas pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan.



Strategi Sanitasi Kabupaten Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi aat ini masih berhadapan dengan

masalah

keterbatasan

pengetahuan

dan

keterampilan

tentang

teknik

pengelolaan sanitasi. Hal ini menjadi kendala bagi Pokja untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi koordinasi yang terkait dengan hal teknis pengelolaan sanitasi.

3.1.2 Keuangan 

Ada peluang pendanaan dari APBN berupa DAK sanitasi, belanja instansi vertikal (K/L), dan APBD Propinsi berupa dana bantuan keuangan dan dana vertikal/ satker propinsi untuk pembangunan sanitasi.



Kemampuan APBD kabupaten dalam membiayai pembangunan sanitasi belum optimal dan belum efektif



Kurangnya pemahaman tentang aspek sanitasi dari anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Anggaran DPRD



Belum masuknya aspek sanitasi kedalam dokumen perencanaan kabupaten (KUA, PPAS, RKA)

3.1.3 Komunikasi 

Ada peluang untuk memanfaatkan lebih banyak ragam media untuk sosialisasi pentingnya Sanitasi.



Adanya media massa milik Pemda (Lipang Bajeng FM) dan majalah (Panranuang Pos) yang bisa digunakan untuk promosi



Advokasi isu sanitasi harus terintegrasi dan tidak dilakukan secara parsial/sektoral dan tidak terpadu untuk suatu target keluaran (output) yang terukur dalam perencanaan jangka waktu tertentu oleh komunikator (pelaku komunikasi)



Kejelasan mekanisme untuk kualitas pengemasan pesan kunci, materi dan perangkat (tools) yang dibutuhkan untuk kelompok sasaran advokasi


2



Masih kurangnya dukungan media komunikasi yang selalu membantu dalam mempromosikan kegiatan perilaku hidup bersih sehat

3.1.3 Keterlibatan Pihak Swasta 

Sejauh ini belum adanya ketertarikan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi.



Adanya keterbatasan lahan dalam promosi investasi investasi dalam sektor sanitasi yang bisa dikalola secara bisnis (full cost recovery) sehingga masih diperlukan penguatan kemitraan untuk meraih peluang investasi swasta di bidang sanitasi.

3.1.4 Aspek Monitoring dan Evaluasi 

Belum ada mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan sanitasi di tingkat individu dan masyarakat.



Kualitas individu dalam penyelenggaraan sekaligus pemantauan indikator keberhasilan upaya advokasi bagi setiap isu/permasalahan sub sektor serta berbagai aspek pendukung pembangunan sanitasi perlu peningkatan



Belum adanya kebijakan yang menegaskan hak dan kewajiban, peran dalam monitoring dan evaluasi program-program sanitasi secara terpadu dan terintegrasi

3.1 Isu Strategis Aspek Teknis

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa isu strategis aspek teknis ini tidak hanya memuat tentang isu teknis saja tetapi juga memaparkan tentang aspek non teknis yang melekat dan terkait langsung dengan setiap sub sektor sanitasi dan sektor air bersih

3.2.1. Sub Sektor Air Limbah Domestik

Isu-isu utama/strategis yang teridentifikasi dalam pengelolaan sub-sektor Air Limbah di Kabupaten Takalar terdiri dari isu teknis operasional maupun non teknis. Masalah teknis operasional berkaitan dengan layanan pengelolaan air limbah dan ketersediaan sarana prasarananya, sedangkan isu non teknis adalah masalah operasional yang muncul yang terkait dengan dukungan aspek-aspek lain dalam pengelolaan air limbah.


3

Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : 1)

Isu teknis operasional layanan pengelolaan air limbah domestik  Menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran air limbah  Banyak bangunan (rumah, gedung pertokoan) yang belum memiliki bangunan bawah dari jamban yang septik

2)

Isu Kebijakan Daerah dan Kelembagaan  Penguatan terhadap Kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah  Organisasi/lembaga pengelola layanan air limbah masih lemah dalam melaksanakan fungsi operasi dan pemeliharaan karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Takalar yang masih belum terintegrasi  Sistem layanan pengelolaan air limbah belum dirancang untuk terintegrasi antar SKPD, dan juga belum menetapkan dengan tegas pola kerjasama dengan swasta yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dalam pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten.

3)

Isu Keuangan  Lemahnya dukungan dalam pengelolaan air limbah dapat dilihat dari segi pendanaan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk sub sektor air limbah

4)

Isu Komunikasi  Masih kurangnya dukungan media komunikasi yang selalu membantu dalam mempromosikan kegiatan perilaku hidup bersih sehat  Lemahnya keterlibatan jaringan dan aliansi kemitraan yang telah terbina selama ini dalam sosialisasi bersama akan akibat dari pencemaran limbah cair  Kurangnya keterlibatan dan kerjasama antar sesama lembaga dan program yang terkait dalam pengelolaan air limbah domestik  Lemahnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya pencemaran air limbah domestik


4

 osialisasi kurang efektif karena tidak menjangkau seluruh pemangku kepentingan kunci (key stakeholder). 5)

Isu Partisipasi Swasta  Sejauh ini belum adanya ketertarikan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah  Belum tersedianya truk sedot dan angkut lumpur tinja oleh Pemkab dan Swasta yang bisa dikembangkan lagi karena potensi pasar (pemakai tangki septik yang aman) masih dapat dikembangkan  Belum ada pihak swasta usaha sedot kakus  Mendorong

peningkatan

fasilitasi

kerjasama

pemerintah

dan

swasta

dalam

penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah

6)

Isu peran serta masyarakat  Operasional dan Maintenance MCK Umum dan MCK Plus (Sanimas) belum optimal.  Masyarakat belum terbiasa untuk menjalankan pemeliharaan sarana pengolahan air limbah domestik yang telah dibangun, ketergantungan kepada pemerintah masih tinggi  Pemanfaatan saluran drainase dan badan air untuk buangan air limbah secara langsung maupun secara terselubung

3.2.1. Sub Sektor Persampahan Isu-isu

utama/strategis

yang

teridentifikasi

dalam

pengelolaan

sub-sektor

Persampahan di Kabupaten Takalar terdiri dari isu teknis operasional maupun non teknis.

Masalah

teknis

operasional

berkaitan

dengan

layanan

pengelolaan

persampahan dan ketersediaan sarana prasarananya, sedangkan isu non teknis adalah masalah operasional yang muncul yang terkait dengan dukungan aspek-aspek lain dalam pengelolaan persampahan. Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : 1)

Isu teknis operasional layanan pengelolaan persampahan  Masih kurangnya layanan sampah pada masyarakat (48,9 % sampah domestik masih berserakan)


5

 Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan dan pengolahan sampah  Keterbatasan armada pengangkutan serta lemahnya manajemen pengangkutan sampah menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS dan kontainer yang menimbulkan polusi bau dan lingkungan di sekitar TPS  dan kontainer 2)

Isu Kebijakan Daerah dan Kelembagaan  Kelembagaan pengelolah sektor persampahan masih rendah  Saat ini Pemerintah Kabupaten Takalar masih mengalami kesulitan untuk menemukan skema kelembagaan pengelolaan sampah regional yang tepat dan realistis guna pemecahan masalah sampah Kabupaten Takalar  Telah mulai dilakukannya program pemicuan pengolahan kompos skala rumah tangga di beberapa wilayah percontohan dalam rangka memicu minat untuk mengurangi sampah di lingkungan rumah tangga (reducing)

3)

Isu Keuangan  Masih minimnya anggaran persampahan yang tersedia  Keterbatasan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Takalar mengakibatkan anggaran yang dialokasiakan untuk pengelolaan persampahan terbatas sehingga dalam penganggaran menganut sistem prioritas  Keterbatasan pendanaan disebabkan belum tercantumnya aspek sanitasi belum sepenuhnya menjadi program prioritas dalam dokumen – dokumen perencanaan kabupaten yang ada

4)

Isu Komunikasi  Belum optimalnya informasi melalui media cetak dan elektronik terkait penanganan dan pengelolaan sampah kepada masyarakat

5)

Isu Partisipasi Swasta  Belum ada kerjasama dengan pihak swasta terkait penanganan dan pengelolaan sampah


6

6)

Isu Peran Serta Masyarakat  Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan dan pengolahan sampah  Belum optimalnya sosialisasi terkait penanganan sampah pada masyarakat  Tingkat kesadaran yang masih rendah terhadap penanganan dan pengolahan sampah

3.1.3 Sub Sektor Drainase Lingkungan Isu-isu utama/strategis yang teridentifikasi dalam pengelolaan sub-sektor Drainase Lingkungan di Kabupaten Takalar terdiri dari isu teknis operasional maupun non teknis. Masalah teknis operasional berkaitan dengan layanan pengelolaan drainase lingkungan dan ketersediaan sarana prasarananya, sedangkan isu non teknis adalah masalah operasional yang muncul yang terkait dengan dukungan aspek-aspek lain dalam pengelolaan drainase lingkungan. Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : 1)

Isu teknis operasional layanan pengelolaan drainase lingkungan  Belum adanya Master Plant Drainase  Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pememlihara drainase lingkungan yang telah terbangun  Kondisi topografi yang cenderung datar dan posisi Kabupaten Takalar yang berada di wilayah hilir memiliki resiko genangan dan banjir yang tinggi  Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana darinase lingkungan belum berjalan optimal

2)

Isu Kebijakan Daerah dan Kelembagaan  Belum tersedianya SOP terhadap pemeliharaan sistem drainase  Belum adanya regulasi menyangkut drainase

3)

Isu Keuangan  Masih minimnya anggaran persampahan yang tersedia


7

 Keterbatasan anggaran untuk sub sektor drainase sebagai akibat dari sulitnya mengusulkan kegiatan dalam pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan  Kegiatan pembangunan drainase belum dikaitkan dengan kegiatan lain sebagai suatu kesatuan dari kegiatan pembangunan jalan, dan belum dikaitkan dengan aspek makro ekonomi. Dimana apabila drainase kabupaten baik akan membantu meningkatkan roda perekonomian (biaya akibat banjir ditekan) 4)

Isu Komunikasi  Belum maksimalnya informasi kepada masyarakat terkait pemeliharan saluran drainase

5)

Isu Partisipasi Swasta  Belum ada kerjasama dengan swasta terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase

6)

Isu Peran Serta Masyarakat  Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan drainase

3.1.4 Sub Sektor PHBS dan Promosi Higiene Isu-isu utama/strategis yang teridentifikasi dalam pengelolaan Aspek PHBS dan Promosi Higiene di Kabupaten Takalar terdiri dari isu teknis operasional maupun non teknis. Masalah teknis operasional berkaitan dengan layanan pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene ketersediaan sarana prasarananya, sedangkan isu non teknis adalah masalah operasional yang muncul yang terkait dengan dukungan aspek-aspek lain dalam PHBS dan Promosi Higiene. Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut : 1)

Isu teknis operasional layanan pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene  Adanya program upaya kesehatan berbasis masyarakat/UKBM (kelurahan siaga, posyandu) yang didukung oleh kader PHBS aktif.  Upaya kaderisasi kader PHBS belum optimal.  Belum maksimalnya peran jender dalam upaya Pemberdayaan masyarakat terhadap penurunan stop BABS


8

 Belum maksimalnya peran jender dalam upaya Pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan CTPS . 2)

Isu Kebijakan Daerah dan Kelembagaan  Adanya edaran bupati tentang STBM namun belum di laksanakan secara optimal  Belum adanya aturan ataupun edaran bupati tentang CTPS

3)

Isu Keuangan  Masih minimnya dana APBD yang di anggarkan untuk promosi stop BABS  Masih minimnya dana APBD yang di anggarkan untuk promosi CTPS  Sudah ada alokasi anggaran untuk pendataan PHBS walaupun masih belum otimal untuk mendata semua indikator PHBS terkait sanitasi  Adanya dukungan dana dari APBD kabupaten kepada Dinas Kesehatan dalam upaya sosialisasi dan implementasi program dan kegiatan PHBS dan Promosi Higiene

4)

Isu Komunikasi  Belum optimalnya peran media untuk mempublikasikan buang air besar sembarangan  Belum optimalnya peran media untuk mempublikasikan cuci tangan pakai sabun

5)

Isu Partisipasi Swasta  Belum maksimalnya keterlibatan pihak swasta dalam mempromosikan percepatan stop BABS  Belum maksimalnya keterlibatan pihak swasta dalam mempromosikan percepatan stop BABS

6)

Isu Peran Serta Masyarakat 

Masih banyaknya masyarakat yang buang air besar sembarangan



Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam cuci tangan pakai sabun


9

3.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Tabel 3.1: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik Tujuan 1. Tersedianya 1. sistem pengelolaan air limbah terpusat dan komunal tahun 2018. 2. Meningkatkan kesadaran dan 2. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

Sasaran Pernyataan sasaran Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan air limbah domestik dengan menggunakan sarana yang septik secara individual dan komunal sampai tahun 2018 sebesar 90%. Tersedianya layanan air limbah setempat yang memadai pada tahun 2018.


Indikator sasaran Banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik pada program USRI dan SLBM dengan pencapaian Kelurahan ODF

Strategi 1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah 2. perlu ada peraturan regulasi kebijakan terkait penglolaan sistem air limbah 3. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan air limbah 4. Perlu dukungan pemerintah kota , Provinsi maupun pusat terkait pendanaan di sub sektor air limbah 5. Optimalisasi media informasi dalam mensosialisasikan pengelolaan air limbah domestik 6. Perlunya pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbukan secara langsung akibat pencemaran air limbah Domestik 7. Mendorong peningkatan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah 8. Peningkatan kapasitas SDM para pelaku di bidang air limbah melalui pelatihan workshop yang berkelanjutan 9. Peningkatan kapasitas SDM para pelaku di bidang air limbah melalui pelatihan workshop yang berkelanjutan 10. Peningkatan pengetahuan terkait sarana prasarana air limbah melalui kajian lingkungan hidup stretegis (KLHS) 11. Optimalisasi/implementasi program sanitasi dan jaringan air limbah rumah sehat 12. Perlu pengawasan dan

10

pemeriksaan tempat-tempat umum (TTU) serta Tempat Pengolahan Makanan(TPM) 13. Perlu pengawasan dan pemeriksaan perumahan

3.2

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan

Tabel 3.2: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan Tujuan

. 1. Mengurangi timbulan sampah terhadap upaya penanganan dan pengelolaan sampah kotadasar hukum terhadap pelaksanaan penanganan dan pengelolaan persampahan 2. Mengurangi timbulan sampah terhadap upaya penanganan dan pengelolaan sampah kota 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanganan dan pengolahan sampah kota

Sasaran Pernyataan Indikator sasaran sasaran 1. Sebagai 1. Peningkatan layanan pedoman persampaha terhadap n pelaksanaan 2. Peningkatan penanganan ekonomi dan masyarakat pengelolaan melalui pemanfaatan sampah tahun sampah 2018 2. Peningkatan layanan sampah sebesar 86 % di tahun 2018 3. Meningkatkan peran serta dan merubah pola fikir masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah


Strategi 1. Perlu ada metode yang tepat terhadap penanganan dan pengelolaan sampah 2. Diperlukan legalitas kelembagaan yang kuat bagi operator persampahan sehingga tufoksi dapat terlaksana 3. Dibutuhkan alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat disektor persampahan 4. Perlu sosialisasi dan penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik terhadap pentingnya penanganan dan pengolahan sampah mulai dari sumber 5. Dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta terkait penanganan dan pengelolaan sampah 6. Memaksimalkan sosialisasi terkait penanganan sampah pada masyarakat 7. Menumbuhkembangkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya penanganan dan pengolahan sampah 8. Perlu peningkatan sistem pengawasan terkait penanganan dan

11

pengelolaan sampah

3.3

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase

Tabel 3.3: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase Tujuan

Meningkatkan kegiatan masyarakat terhadap pemeliharaan drainase

Sasaran Pernyataan sasaran

Peningkatan jumlah cakupan layanan terkait penataan dan pemeliharaan drainase

Indikator sasaran Berkurangnya genangan air dan endapan sendimen di saluran drainase kota

Strategi 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Diperlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pemeliharaan saluran drainase Diperlukan metode yang tepat terhadap sistem pemeliharaan drainase Dibutuhkan dukungan dari pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat terkait anggaran sektor drainase Dibutuhkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait pemeliharan saluran drainase erlu adanya kerjasama dengan swasta terkait pemeliharaan dan pembangunan sistem drainase kota Diperlukan pemahaman masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya pemeliharaan drainase Perlu peningkatan fungsi

12

pengawasan terhadap saluran drainase


13

3.4

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Sanitasi

Tabel 3.4: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga

Tujuan 1. Menurunya jumlah masyarakat yang BABS 2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan CTPS

Sasaran Pernyataan sasaran 1.

2.

Rumah tangga 1. Masyarakat yang masih sudah mengguna BABS kan jamban Masyarakat yang sehat masih belum 2. Masyarakat CTPS


Strategi

Indikator sasaran

sudah melakukan CTPS

1.

Perlunya di adakan pelatihan kader untuk melakukan promosi stop BABS 2. Perlu di adakan praktek dan kampanye CTPS 3. Perlunya dilaksanakan edaran bupati secara optimal 4. Perlunya dilaksanakan edaran bupati secara optimal 5. Perlunya penganggaran untuk pelaksanaan promosi stop BABS 6. perlu penganggaran di SKPD terkait untuk melakukan kampanye dan praktek CTPS 7. Perlunya menjalin kerja sama dengan media untuk penyebarluasan informasi stop BABS 8. Perlunya menjalin kerja sama dengan media untuk penyebarluasan informasi tentang CTPS 9. Pelibatan semua masyarakat secara total dalam melakukan stop BABS 10. Perlunya pemberian pemahaman dan Pelibatan semua masyarakat secara total

14

dalam melakukan praktek CTPS di lingkungan RT 11. Perlunya keterlibatan seluruh SKPD terkait dalam melakukan monev tentang stop BABS 12. Perlunya keterlibatan seluruh SKPD terkait dalam melakukan monev tentang CTPS


15

Tabel 3.5: Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi5Rumah Tangga Sasaran Strategi Pernyataan Indikator sasaran sasaran 1. Meningkatnya 1. Sekolah yang 1. Anak 1. Perlu di adakan pengetahuan cakupan praktek dan kampanye sekolah yang anak-anak CTPSnya CTPS belum dan sekolah akan masih rendah 2 Perlunya dilaksanakan sudah CTPS edaran bupati secara 2 . Sekolah yang menyadari 2. Meningkatnya optimal belum memiliki arti Cuci pengetahuan 3. Perlunya dilaksanakan Tangan tentang Perilaku kesadaran edaran bupati secara berperilaku Hidup Pakai Hidup Bersih optimal Bersih dan Sehat Sabun Sehat di 4. Perlunya 2. Sekolah Kalangan yang penganggaran untuk Lingkungan belum pelaksanaan promosi Sekolah menerapk PHBS Sekolah an PHBS 5. Perlu penganggaran di sekolah di SKPD terkait untuk melakukan kampanye dan praktek CTPS di Sekolah 6. Perlunya menjalin kerja sama dengan media untuk penyebarluasan informasi CTPS di lingkungan sekolah 7. Pelibatan semua masyarakat secara total dalam membina PHBS dan CTPS di rumah 8. Perlunya keterlibatan seluruh SKPD terkait dalam melakukan monev tentang CTPS dan PHBS Sekolah serta pembangunan Sanitasi Sekolah Tujuan


16

9.

Perlunya keterlibatan seluruh SKPD terkait dalam melakukan monev tentang CTPS 10. Perlunya pelatihan kader dan duta CTPS serta Sanitasi sekolah melalui pelatihan kader di sekolah.


17

Bab 3: Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi

Recommend Documents