BAB 04 STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI

PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KOTA BANDUNG 2015

BAB 04 STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI

Pada bab ini akan dibahas mengenai strategi pengembangan sanitasi di Kota Bandung, didasarkan pada analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) yang telah dilakukan. Analisis SWOT yang terdiri dari análisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama dari isu strategis, permasalahan mendesak, dan kondisi eksisting pengelolaan sanitasi di Kota Bandung. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per sub sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan per sub sektor yaitu subsektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaaan. Selain menggunakan instrumen SWOT sebagai alat analisis, kebijakan dan strategi pengembangan sanitasi di Kota Bandung pun mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah Kota Bandung, Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat serta Kebijakan Pusat mengenai sanitasi.

4-1


4.1

Telaahan Kebijakan Sanitasi dalam RPJMN 2015-2019 Mengacu pada arahan RPJP 2005 - 2024 untuk pembangunan infrastruktur disebutkan

bahwa untuk mencapai Visi Indonesia 2005-2024 MAJU, MANDIRI, ADIL, MAKMUR maka diperlukan rencana aksi dalam misi RPJP adalah sebagai tergambarkan dalam Gambar 4.1 berikut ini.

Gambar 4. 1 Misi RPJP 2005-2024 Selanjutnya diuraikan dalam tahapan jangka menengah RPJMN di mana fokus saat ini adalah RPJMN 2015-2019. Berikut ini uraian kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 Pembangunan Infrastruktur dalam Gambar 4.2.

Gambar 4. 2 Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur

4-2


Sektor sanitasi termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum yang telah diatur dan dikembangkan dalam Program PPSP (Program Percepatan Sanitasi Permukiman). Diperkuat dengan dasar hukum berupa Peraturan Presiden No 185 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi maka diperlukan rencana tindak seluruh pemerintahan terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi dengan target capaian adalah universal access 100-0-100 yang berarti seluruh masyarakat pada tahun 2019 nanti mendapat akses terhadap infrastruktur sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Berikut pernyataan kebijakan RPJMN 2015-2019 sektor sanitasi : “Target RPJMN 2015-2019 -> tercapainya universal access atau cakupan akses 100% untuk air minum dan sanitasi – dalam rangka pengamanan air minum”

Dengan modal pencapaian target universal akses yaitu Peraturan Presiden No. 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagai Dasar Penganggaran, adanya Sustainabilitas Pokja di Kabupaten/Kota, diakuinya SSK, serta Roadmap Nasional/Provinsi maka dapat dijabarkan 3 (tiga) fokus peningkatan software pengembangan sanitasi yaitu :  Peningkatan dan pemantapan kualitas dokumen perencanaan;  Konsolidasi pendanaan dan peningkatan investasi ;  Keberlanjutan dan pengembangan kelembagaan dan Peraturan. Dalam menyusun langkah strategis percepatan penyediaan sanitasi sesuai dengan arahan RPJMN 2015-2019 dan Perpres 185/2014 maka perlu ditelaah isu strategis sanitasi secara nasional yaitu di antaranya : •

45 % penduduk Indonesia tidak memiliki akses ke sanitasi layak

•

71,3% penduduk Indonesia menangani sampah dengan cara yang kurang baik

•

Rendahnya prioritas investasi sanitasi di semua tingkatan pemerintahan dan lapisan masyarakat

•

Praktik 3R yang belum optimal

•

90% limbah cair rumah tangga masih ditangani sistem on-site yang belum dikelola dengan baik

•

Tingginya biaya untuk sistem off-site

•

Ketersediaan lahan untuk TPA dan IPAL

•

Kelembagaan pengelolaan drainase perkotaan yang tumpang tindih

•

Lemahnya regulasi dan enforcement

4-3


Dalam mencapai target universal akses tersebut maka skenario pembangunan sanitasi tahun 2015-2019 secara nasional adalah sebagai berikut :  Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan demand atas sanitasi layak;  Implementasi penuh strategi sanitasi pada kabupaten/kota dengan prioritas sanitasi tinggi;  Minimalisasi timbulan sampah, air limbah, dan limpasan air hujan;  Perbaikan sistem on-site dan percepatan sistem off-site;  Peningkatan operasi dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan sanitasi.

4.2

Telaahan Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat Arahan dan kebijakan dari pusat mengenai Pembangunan Sanitasi 2015-2019 telah

disambut dan dikonversikan sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan sanitasi Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Roadmap Sanitasi Jawa Barat “menuju sanitasi yang baik untuk semua”. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Pokja AMPL/Sanitasi Jawa Barat telah berupaya untuk mengarusutamakan sanitasi dan air minum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dengan uraian kebijakan sebagai berikut (dalam Gambar 4.3)

Gambar 4. 3 Pengarusutamaan Sanitasi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 Target Universal Akses 100-0-100 telah selaras dengan visi Provinsi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Hal ini dituangkan dalam misi kesatu dan keempat dalam RPJMD 2013-2018 yaitu: 1) Misi Kesatu : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing a. Strategi : Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan 4-4


b. Arah Kebijakan : Peningkatan kemandirian masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan 2) Misi Keempat : Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan a. Strategi : Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman b. Arah Kebijakan : 

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih, wilayah tertinggal, dan perkotaan metropolitan;



Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik;



Peningkatan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan;



Peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan



Pengembangan lingkungan permukiman sehat.

Implementasi kebijakan sanitasi di Provinsi Jawa Barat didukung penuh oleh Gubernur Jawa Barat dengan mengeluarkan program pembangunan sanitasi jawa barat yaitu Sanitasi berbasis Masyarakat (SABERMAS). Untuk mencapai target universal akses, telah dihitung kebutuhan SABERMAS di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat yaitu ±11.000 unit SABERMAS hingga tahun 2018.

4.3

Telaahan Kebijakan Sanitasi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 Strategi sanitasi kota juga dibuat merujuk pada misi keempat Kota Bandung yaitu

meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, pembangunan infrastruktur khususnya di bidang sanitasi mengacu pada beberapa sasaran yaitu : 1. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) dengan target pada tahun 2025 salah satunya adalah 20% sungai dan anak sungai di Kota Bandung memiliki kualitas air yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD. 2. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi dengan target pada tahun 2025 90% sampah dapat dikelola, terdiri atas: 40% dengan 3R, dan 50% diangkut ke TPA (30% diantaranya melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan & ekonomis, dan 20% landfill) 3. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal dengan indikator sanitasi sebagai berikut : a. Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis dengan target pada tahun 2025 TPA dapat berfungsi 100%.

4-5


b. Penataan sistem drainase kota yang tertata dengan target tahun 2025 tertatanya sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir. c. Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL dengan target tahun 2025 terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL yang memadai 100% (IPAL desentralisasi). Dari uraian kebijakan dan strategi pusat, provinsi, dan kota bandung sendiri maka dapat disusun strategi pengembangan sanitasi di Kota Bandung 2016-2020 sebagai berikut :

4.4

Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyusunan strategi pengembangan air limbah domestik di Kota Bandung disesuaikan

dengan Kerangka Kerja Logis (KKL) serta analisis SWOT. Penyusunan strategi ini didasarkan dengan tujuan mengatasi isu strategis pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung, yaitu : 1. Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bandung oleh PDAM baru mencapai 66% 1 (Offsite: 37,9 %; Onsite: 28,1 %) 2. Berdasar studi EHRA tahun 2015, 42,41% masyarakat Kota Bandung belum memiliki akses yang aman terhadap infrastruktur sanitasi (tangki septik, IPAL Komunal, sistem offsite, dan lainnya). Ini berarti dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut masih melakukan BABS sehingga mencemari lingkungan. 3. Kinerja IPAL Bojong Soang belum optimal serta jaringan air limbah domestik offsite masih tercampur dengan drainase, sampah dan lainnya. 4.

Belum adanya sikronisasi pola pemanfaatan ruang pada lokasi IPAL Bojong Soang antara Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Hal ini perlu segera difasilitasi mengingat Lokasi IPAL Bojong soang yang berada di Kabupaten Bandung dinyatakan tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Bandung yaitu untuk permukiman.

5.

Belum berkelanjutannya pengelolaan air limbah domestik secara on site baik dari teknis maupun kelembagaannya.

6.

Belum optimalnya sektor non pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik baik on site maupun off site. Mengacu pada isu strategis di atas, secara umum dapat disimpulkan strategi

pengembangan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bandung 2016-2020 sebagai berikut :

1

Sumber: LKPJ 2014

4-6


Tabel 4. 1 Strategi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik TUJUAN

SASARAN PERNYATAAN SASARAN

Seluruh penduduk Kota Bandung memiliki akses terhadap infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik yang layak dan berkelanjutan

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak 2. Meningkatnya perilaku higienis pada masyarakat dalam mengelola air limbah domestik 3. Meningkatnya peran dan kontribusi sektor swasta dan lembaga masyarakat dalam cakupan pengelolaan air limbah domestik

STRATEGI INDIKATOR

Cakupan layanan air limbah domestik di Kota Bandung mencapai 100 % (off site 85% dan 15% on site)

1. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL) secara terpusat (off site) Untuk wilayah Bandung Barat 2. Meningkatkan dan mengembangkan SPAL bersama Kabupaten Bandung 3. Meningkatkan kapasitas pengolahan air limbah domestik dalam SPAL terpusat (off site) melalui IPAL Bojong Soang 4. Meningkatkan infrastruktur jaringan dalam SPAL secara terpusat 5. Meningkatkan dan mengembangkan saran dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 6. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah domestik skala kawasan (on site) melalui STBM, SLBM, SABERMAS 7. Meningkatkan sistem pengolahan air limbah domestik (on site) skala khusus (kawasan kumuh) 8. Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dalam bidang pengembangan penyehatan lingkungan permukiman

Sumber: Hasil FGD Tim Pokja AMPL/Sanitasi Kota Bandung, 2015

Dari tabel diatas, secara umum tahapan yang akan dilalui dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Meningkatkan kerjasama peningkatan pengelolaan air limbah domestik secara off site di IPAL Bojong Soang; Meningkatkan keberlanjutan fisik dan kelembagaan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah domestik secara on site Mengembangkan informasi dan media komunikasi dalam pengembangan sektor sanitasi terutama dalam meningkatkan kesadaran tidak BABS

Penguatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah domestik

Peningkatan kolaborasi pemerintah dan non pemerintah dalam pengembangan aplikasi pengelolaan air limbah domestik baik off site maupun on site Penegakan hukum K3 berkaitan dengan Air Limbah Domestik

Output : Seluruh penduduk Kota Bandung memiliki akses terhadap infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik yang layak dan berkelanjutan

Gambar 4. 4 Tahapan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bandung 2016-2020 4-7


4.5 Pengelolaan Persampahan Pada pengelolaan persampahan di Kota Bandung masih sangat sedikit yang belum terlayani di Kota Bandung. Saat ini salah satu permasalahan mendesak di Kota Bandung, kurang lebih 26% penduduk Kota Bandung terlayani persampahan oleh PD Kebersihan dan 74 % masih dilayani oleh swasta atau masing – masing. Berikut adalah isu strategis untuk sub sektor persampahan di Kota Bandung:  Pelayanan PD Kebersihan masih belum mencakup seluruh Penduduk Kota Bandung  Perilaku Penduduk Kota Bandung yang masih membuang sampah sembarangan terutama ke sungai  Masih terbatasnya sarana pengangkutan dan pengelolaan sampah perkotaan  Belum optimalnya pengelolaan sampah secara mandiri oleh Masyarakat  Belum optimalnya sektor non pemerintah dalam pengelolaan persampahan  Belum tegasnya peraturan K3 kepada penduduk kota bandung yang masih melanggar aturan dengan membuang sampah sembarangan

 Kota Bandung Tidak Memiliki lahan untuk pembuangan akhir sampah Berdasarkan permasalahan mendesak persampahan di Kota Bandung. Maka disusun strategi untuk mencapai tujuan dan mengatasi permasalahan mendesak persampahan di Kota Bandung. Tabel 4. 2 Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan TUJUAN


Seluruh penduduk Kota Bandung memiliki akses terhadap infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang layak dan berkelanjutan

1.

2.

3. 4.

Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan melalui sistem pengelolaan persampahan yang terpadu Meningkatnya tingkat partisipasi dan pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah secara mandiri Menurunnya tingkat pencemaran sungai dari limbah sampah Meningkatnya sektor swasta dan lembaga masyarakat dalam peningkatan pengelolaan sampah

STRATEGI INDIKATOR

Cakupan layanan persampahan di Kota Bandung mencapai 100%

1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala kota melalui peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah 2. Mengurangi timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA melalui pengelolaan Stasiun Antara dan TPST 3. Meningkatkan sistem penanganan sampah skala kawasan dan kawasan khusus (kumuh) 4. Mencari alternatif teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat 5. Meningkatkan peran serta

4-8


TUJUAN

SASARAN PERNYATAAN SASARAN 5.

6.

STRATEGI INDIKATOR

Terbangunnya Tempat Pemrosesan akhir sampah Kota Bandung secara regional. Meningkatnya sektor swasta dan lembaga masyarakat dalam peningkatan pengelolaan sampah

masyarakat dalam pengelolaan persampahan 6. Mengoptimalkan trash rack untuk mengurangi pencemaran sungai dari sampah yang dibuang ke sungai 7. Membuka peluang kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat dalam 8. pengelolaan sampah Mengembangkan tempat pemrosesan akhir sampah regional (TPA Regional)


Dari Tabel 4.2 di atas, secara umum tahapan yang akan dilalui dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Program penguatan kapasitas lembaga pengelola persampahan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat)

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan penyusunan/implementasi kebijakan manajemen pengelolaan sampah, pencegahan pencemaran sungai dari sampah, pembangunan infrastruktur dan pendukung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/3R, pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung di Stasiun Antara dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan persampahan

Output : Seluruh penduduk Kota Bandung memiliki akses terhadap infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang layak dan berkelanjutan

Gambar 4. 5 Tahapan Strategi Pengelolaan Persampahan Kota Bandung 2016-2020

4.6

Pengelolaan Drainase Perkotaan Kondisi drainase di Kota Bandung masih belum tertata dan terintegrasi dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa titik genangan di beberapa pusat di Kota Bandung. 4-9


Strategi untuk penangan masalah drainase di Kota Bandung didasarkan pada permasalahan mendesak yang ada di Kota Bandung. Berikut adalah permasalahan mendesak sektor drainase di Kota Bandung.: 1. Sistem drainase di Kota Bandung belum terencana dengan baik (drainase makro dan drainase mikro belum terintegrasi dengan baik). 2. Banyak penyumbatan yang terjadi di beberapa saluran drainase Kota Bandung (Utilitas yang melintang, sampah dan sedimentasi). 3. Tingginya persentase banjir di Kota Bandung. Dari beberapa permasalahan mendesak yang ada di atas, dapat disusun strategi guna mengatasi permaasalahan mendesak yang ada di Kota Bandung. Tabel 4. 3 Strategi Pengembangan Drainase Perkotaan TUJUAN


Jaringan drainase Kota Bandung terintegrasi dengan baik dan berfungsi dengan lancar

Terselesaikannya Permasalahan banjir di Kota Bandung

STRATEGI INDIKATOR

Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam

1.

Menyusun reviu Masterplan Drainase Metro Bandung 2. Meningkatkan optimalisasi jaringan drainase perkotaan yang telah terbangun 3. Identifikasi jaringan sungai yang tersedimentasi dan banyak sampah 4. Pembersihan lokasi sungai yang terhambat


Dari tabel diatas, secara umum tahapan yang akan dilalui dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase/goronggorong

Peningkatan pengelolaan sistem drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase/goronggorong

Peningkatan manajemen dan teknologi penampungan limpasan air hujan baik skala kecil maupun besar

Output : Jaringan drainase Kota Bandung terintegrasi dengan baik dan berfungsi dengan lancar

Gambar 4. 6 Tahapan Strategi Pengelolaan Drainase Perkotaan Kota Bandung 2016-2020

4-10

BAB 04 STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI

Recommend Documents