BAB 3 OBJEK PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian 3.1.1 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi 3.1.1.1 Sejarah Singkat KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) Tipe Madya Pabean Pabean A Bekasi merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi DJBC yang mempunyai peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, yang memiliki karakteristik berbeda dengan KPPBC lain, dengan dominasi pelayanan dalam bentuk pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa fdasilitas kawasan berikat dan gudang berikat. Sebagai kantor yang modern, keberadaan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi memberikan peran dan terus berupaya mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas KKN, senantiasa meningkatkan kualitas dan memberikan inovasi dalam pelayanan kepada pengguna jasa keoabeanan dan cukai serta stake holder lainnya, dan pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi investasi kepada para investor untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Bekasi. KPPBC TMP A Bekasi berdiri sejak tahun 1998 dibawah menteri keuangan. Sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, banyak perubahan yang terjadi, baik itu nama, batas wilayah, dan sebagainya. Perubahan tersebut bukan perubahan yang dilakukan secara sembarang, melainkan 43
perubahan berdasarkan keputusan menteri keuangan, atau yang biasa disingkat dan disebut dengan PMK. Kronologis perubahan tersebut, dapat digambarkan secara singkat, sebagai berikut: •
4 Februari 1998 (KMK No.32/KMK.01/1998) – KPPBC Tipe B Purwakarta
•
23 Juli 2001 (KMK No. 444/KMK.01/2001) – KPPBC Tipe A Purwakarta & KPPBC Tipe A Bekasi
•
8 April 2009 (PMK No.74/PMK.01/2009) – KPPBC Tipe Madya Pabean
•
18 Agustus 2011 (PMK No.131/PMK.01/2011) – KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Data primer yang digunakan adalah data yang langsung diperoleh dari
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi, yang berlokasi di: Alamat
: Jl. Sumatra Blok D No. 05, Kawasan Industri MM2100 Cikarang – Bekasi
Telepon
: 021 – 89982662
3.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah instansi pemerintahan. Visi dan Misi KPPBC TMP A Bekasi bukanlah bualan belaka, melainkan sebuah visi dan
44
misi yang benar-benar dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab. Visi dan Misi KPPBC TMP A Bekasi adalah sebagai berikut: Visi
: ”Menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang unggul dan kompeten”.
Misi
: “Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa”.
3.1.1.3 Wilayah Kerja Wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi bisa dikatakan cukup luas, yang meliputi: a) Kotamadya Bekasi, yang terdiri dari 12 kecamatan dengan total luas wilayah mencapai 210,49 km2 dan total populasi penduduk adalah sebanyak 2.336.489 jiwa. b) Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari 23 kecamatan dengan total luas wilayah mencapai 1.484,37 km2 dan total populasi penduduk sebanyak 2.629.551 jiwa. Hampir sebagian besar wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC TMP A Bekasi berlokasi di kawasan industry, yaitu 1. Kawasan industri M2100 2. Kawasan industri Jababeka Cikarang 3. Kawasan Industri Delta Silikon Cikarang 4. Kawasan Industri Bekasi Internasional Industrial Estate Hyunday Cikarang 5. Kawasan Industri Gobel dan Batik 6. Kawasan Industri EJIP Cikarang 45
3.1.1.4 Data Jenis Pengguna Jasa (Wajib Pajak) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berkepentingan dan berkewajiban dalam melakukan pembayaran, pemungutan, dan pemotongan pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat WP tersebut terdaftar, tinggal, maupun menjalankan usahanya. KPPBC TMP A Bekasi melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah atau kawasan industri, sehingga jenis pengguna jasa KPPBC TMP A Bekasi pun beragam macamnya. Secara garis besar, jenis usaha/ WP badan yang menggunakan jasa KPPBC TMP A Bekasi, adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Daftar Jenis Pengguna Usaha
No.
Jenis Fasilitas/ Kegiatan
Jumlah
1.
Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
495
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 2.
160 (KITE)
3.
Pabrik Hasil Tembakau
1
4.
Pabrik MMEA
2
5.
Tempat Penyimpanan EA
1
6.
Penyalur MMEA
10
7.
Tempat Penjualan Eceran MMEA & EA
9
8.
Penerima Fasilitas Pembebasan EA
33
Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu 9.
1 (KPPT)
46
3.1.1.5 Struktur Organisasi
Gambar 3.1 Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean A
3.1.2 KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta 3.1.2.1 Sejarah Singkat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai T.M.P Soekarno Hatta merupakan salah satu KPPBC yang memiliki usia cukup lama. KPPBC TMP Soekarno-Hatta berdiri tidak lama sejak terbentuknya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bea cukai Soekarno-Hatta bertugas langsung sebagai instansi pemerintah yang mengurusi dan mengelola produk impor yang masuk dari luar daerah pabean ke wilayah pabean di Indonesia yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setiap barang yang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean, baik itu barang industri atau barang personal yang langsung dibawa sendiri oleh penumpang maskapai melalui 47
bandara internasional Soekarno-Hatta, akan langsung ditangani oleh bea cukai yang bertugas. Pada awal pertama kali KPPBC TMP Soekarno-Hatta berdiri, KPPBC ini langsung berada dibawah DJBC Jawa Barat yang berada di Bandung. Namun setelah terbentuknya profinsi baru yaitu Profinsi Banten, dibentuklah DJBC Banten yang kemudian langsung berdampak terhadap perubahan KPPBC TMP Soekarno Hatta, baik itu perubahan sistem maupun struktur organisasi, karena dengan terbentuknya DJBC Banten, KPPBC yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini langsung dibawahi oleh DJBC Banten sampai dengan sekarang. Sejak terbentuknya DJBC Banten itu, tidak ada perubahan wilayah kerja atau perubahan yang berarti terhadap KPPBC ini. 3.1.2.2 Visi dan Misi Perusahaan Di dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi pemerintah yang bertindak langsung dibawah menteri keuangan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memiliki visi dan misi serta strategi yang digunakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan per tahunnya. Tidak hanya berfokus pada target bea masuk per tahun, KPPBC juga tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jasa yang akan mementingkan kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan atau kinerja petugas. Visi dan misi KPPBC Tipe Madya Soekarno-hatta adalah, sebagai berikut: Visi
: “Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional”
48
Misi
:
“Mengamankan perdagangan
hak keuangan mendukung
negara, memfasilitasi
industri
dan
melindungi
masyarakat” Untuk menyelesaikan visi dan misi yang telah ditetapkan itu, KPPBC TMP Soekarno Hatta memiliki strategi handal yang selalu digunakan di setiap tugasnya. Strategi yang digunakan adalah “Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan”. Dengan adanya visi, misi serta strategi yang ditetapkan, maka muncullah lima komitmen yang selalu dipegang setiap anggota KPPBC TMP Soekarno Hatta dalam kesehariannya selama bertugas. Lima komitmen itu antara lain: 1. Tingkatkan pelayanan 2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi 3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan 4. Hentikan perdagangan illegal 5. Tingkatkan integritas 3.1.2.3 Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Soekarno Hatta merupakan kantor bea dan cukai yang bertugas di wilayah umum pabean dan wilayah bebas berikat. Dikarenakan KPPBC ini berada di Bandara Internasional Soekarno Hatta, wilayah kerja kantor bea dan cukai ini sangat luas, karena barang yang masuk melalui KPPBC ini akan dikirim lagi ke wilayah importir yang kemudian menjadi tugas KPPBC tempat importir tersebut melakukan tugas.
49
KPPBC TMP Soekarno-Hatta merupakan kantor bea dan cukai yang didalamnya berisikan pergudangan cukai dan terminal barang impor. Yang dimaksud dengan terminal dan pergudangan adalah tempat dimana barang impor yang sampai di dalam daerah pabean melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta disimpan dan ditahan, hingga barang tersebut lunas dalam dokumen dan siap untuk dikeluarkan. Dengan singkat, pergudangan dan terminal bea cukai dapat disebut juga sebagai tempat transit barang impor sampai barang tersebut terlengkapi dokumennya. 3.1.2.4 Data Jenis Pengguna Jasa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Soekarno Hatta merupakan KPPBC yang termasuk berada di wilayah bebas berikat, yang artinya memiliki tugas dan sistem yang berbeda dengan KPPBC TMP A Bekasi yang bertugas di wilayah berikat. Secara tidak langsung, KPPBC yang memiliki wilayah kerja di daerah bebas berikat, memiliki daftar jenis pengguna jasa yang lebih beragam dan berjumlah sangat banyak, karena tidak ada ketentuan khusus/ peraturan khusus seperti yang berada di daerah kawasan berikat. Data jenis pengguna jasa secara singkat akan dipaparkan sebagai berikut:
Tabel 3.2 Jumlah Data Pengguna Jasa STATUS
JUMLAH
Terdaftar
418
Aktif
1012
Blokir
143
50
Dicabut
9
Total
1582
3.1.2.5 Struktur Organisasi
Gambar 3.2 Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta
3.1.3 Tugas dan Fungsi KPPBC Sebagai kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai, KPPBC sendiri memiliki tugas dan fungsi penting
yang berkaitan erat dengan
pengelolaan negara, antara lain seperti pemungutan bea masuk termasuk Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN impor, PPh pasal 22, PPnBM, dan cukai. Sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya bahwa
51
pemasukan terbesar ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi kantor bea cukai sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol, atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Namun dengan berjalannya waktu, dan seiring perkembangan zaman, tugas dan fungsi KPPBC/ DJBC bertambah, yaitu sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Secara
jelas,
berdasarkan
PMK
No.87/PMK.01/2008,
kantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai memiliki tugas yaitu melaksanakan pelayanan
dan
pengawasan
kepabeanan
dan
cukai
dalam
daerah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsinya adalah: 1. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan Negara lainnya
yang
perbendaharaan
dipungut
oleh
penerimaan,
DJBC
serta
penangguhan,
pelaksanaan
penagihan,
dan
pengembalian bea masuk dan cukai. 2. Pelaksanaan urusan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian,
dan
pengembalian
pita
cukai
(pemberian
pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai)
52
3. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang, serta pengawasan pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean. 4. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena cukai 5. Pembukuan dokumen kepabeanan dari cukai 6. Penelitian dokumen ekspor dan impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan 7. Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha cukai, pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai 8. Pelaksanaan
pelayanan
dan
pengawasan
penimbunan
dan
pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai 9. Pelaksanaan intelijen, patrol, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai 10. Penyidikan 11. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana 12. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian laporan 13. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan. 3.1.4 Struktur dan Uraian Tugas Dalam struktur organisasi, masing-masing jabatan atau bagian memiliki perannya sendiri. Tugas yang berbeda antara satu divisi dengan divisi lainnya akan membantu kinerja KPPBC menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut uraian Tugas dari setiap bagian.
53
1. Subbagian Umum Subbagian umum mempunyai tugas yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga kantor pengawasan dan pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja, dan laporan akuntabilitas b. Pelaksanaan
urusan
keuangan,
anggaran,
kesejahteraan
pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan Subbagian umum terdiri dari: a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian b. Urusan Keuangan c. Urusan Rumah Tangga 2. KASI P2 (Penindakan dan Penyidikan) Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patrol, dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Dalam melaksanakan tugas, seksi penindakan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; 54
b. pengelolaan pangkalan data intelijen dibidang kepabeanan dan cukai; c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
kepabeamam dan cukai d. penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai e. pemeriksaan sarana pengangkut f. pengawasan pembongkaran barang g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan
denda
administrasi
terhadap
kekurangan/kelebihan
bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainya h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi,
dansenjata
api
Kantor
Pengawasan
dan
Pelayanan.
Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari: a. Subseksi Intelijen b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 55
3. Seksi Perbendaharaan Seksi
Perbendaharaan mempunyai tugas yaitu
melakukan
pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.
Dalam
melaksanakan
tugas,
Seksi
Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi: a. Pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya c. penerimaan,
penatausahaan,
penyimpanan,
pengurusan
permintaan, dan pengembalian pita cukai d. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi e. penerbitan
dan
pengadministrasian
surat
teguran
atas
kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo
56
f. penerbitan dan pengadminitrasian surat paksa dan penyitaan, serta adminitrasi pelelangan g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadual kedatangan sarana pengangkur j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang k. perhitungan
denda
administrasi
terhadap
keterlambatan
penyerahan dokumen sarana pengangkut. Seksi perbendaharaan terdiri dari: a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian c. Subseksi Administrasi Manifes 4. KASI PLI (Penyuluhan dan Layanan Informasi) Seksi penyuluhan dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas, seksi penyuluhan dan layanan informasi menyelenggarakan fungsi: a. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai 57
b. Pelayanan informasi kepabeanan dan cukai c. Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai d. Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai Seksi Penyuluhan dan Layanan Indormasi terdiri dari: a. Subseksi Penyuluhan b. Subseksi Layanana Informasi 5. KASI KI (Kepatuhan Internal) Seksi
kepatuhan
internal
mempunyai
tugas
melakukan
pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan kantor pengawasan
dan
pelayanan
Bea
dan
Cukai.
Dalam
melaksanakan tugas, seksi kepatuhan internal menyelenggarakan fungsi: a. Pengawasan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
pelayanan
kepabeanan dan cukai b. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyelidikan di bidang kepabeanan dan cukai d. Evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai e. Penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas f. Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penggawasan masyarakat
58
Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari: a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 6. KASI DTDD (Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen) Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas
melakukan
pengoperasian
computer
dan
saranan
penunjangnnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.
59
60
