BAB 3 OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian
3.1.1
Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Sejarah perkembangan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus diawali dengan
dibentuknya Kantor Wilayah X DJP Jaya Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 173/KMK.01/1979 tanggal 17 April 1979 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1979 dengan tugas utama menghimpun penerimaan pajak dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Khusus yang terdiri dari KIP Perusahaan Negara dan Daerah, KIP Penanaman Modal Asing, KIP Penanaman Modal Dalam Negeri dan KIP Badan dan Orang Asing.
Adapun Kepala Kantor Wilayah pada saat itu adalah Drs.
Muhammad Kosim dan secara berturut-turut digantikan oleh Drs. Malimar, Drs. Wahono dan Drs. Hadian Setiamihardja. Sejalan dengan reorganisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 276/KMK.01/1989, Kantor Wilayah X DJP Jaya Khusus diubah menjadi Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus dan Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah kewenangan kerja Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus adalah KPP Perusahaan Negara dan Daerah, KPP Penanaman Modal Asing dan KPP Badan dan Orang Asing. Bertindak selaku Kepala Kantor Wilayah pada saat itu adalah Drs. Made Armade. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 516/KMK.01/1992, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Jakarta Raya, yang terdiri dari KPPBB Jakarta Pusat, KPPBB Jakarta Selatan, KPPBB Jakarta Barat, KPPBB Jakarta Timur, KPPBB Jakarta Utara, dan Kantor Penyuluhan Pajak Jakarta III serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Khusus yang semula bernama Unit Pemeriksa Pajak Khusus masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus. Dalam periode tahun 1993 – 1995, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus adalah DR. Sumihar Petrus Tambunan. Dalam periode ini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 94/KMK.01/1994, 39
40 dibentuk satu unit kantor baru, KPP Go Public, yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus. Lain daripada itu, Kantor Penyuluhan Pajak Jakarta III tidak lagi masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus. Dalam periode tahun 1995 – 1997, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus adalah Drs. Ari Sulendro, MA. Pada periode ini tidak terjadi perubahan struktur organisasi. Dalam periode tahun 1997 – 1998, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus adalah Drs. Abubakar Assegaf MPAc. Pada periode ini pula berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 162/KMK.01/1997 KPP Go Public berubah nama menjadi KPP Perusahaan Masuk Bursa dan KPP Penanaman Modal Asing dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, dan KPP PMA Tiga. Dalam periode tahun 1998 – 2001, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus adalah Drs. Djonifar AF, MA, dimana pada periode ini tidak terjadi perubahan struktur organisasi. Dalam periode 2001 – 2003, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah adalah Drs. Muhammad Said, MSc. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kantor Wilayah VI DJP Jaya Khusus diubah menjadi Kantor Wilayah VII Jaya Khusus yang membawahi 8 (delapan) Kantor Pelayanan Pajak dan 2 (dua) Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak, masing-masing adalah: KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP PND, KPP Badora, KPP PMB, Karikpa Khusus Satu dan Karikpa Khusus Dua. Sedangkan KP PBB Jakarta Raya (KP PBB Jakarta Pusat, KP PBB Jakarta Selatan, KP PBB Jakarta Barat, KP PBB Jakarta Utara dan KP PBB Jakarta Timur) tidak lagi masuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus. Periode 2003 – 2006, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah adalah Drs. Amri Zaman, MPAc. Dalam periode ini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003, terjadi perubahan struktur organisasi yang sangat mendasar yaitu struktur organisasi Kantor Wilayah beserta
41 KPP diubah sedemikian rupa sehingga mencerminkan prototipe institusi masa depan yang menyelenggarakan administrasi perpajakan secara modern dengan menekankan pada fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai perwujudan customer satisfaction dan good corporate governance. Lain daripada itu, pemekaran juga terjadi pada unit-unit kantor yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sehingga menjadi: KPP BUMN, KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP PMA Enam, KPP Badora Satu, KPP Badora Dua dan KPP Perusahaan Masuk Bursa. Sedangkan Karikpa Khusus Satu dan Karikpa Khusus Dua dihapus. Penerapan sistem administrasi modern pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus diawali dengan pembentukan pembentukan Sub Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah Kantor Wilayah VII berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ./2003 tanggal 2 Oktober 2003. Peresmian (soft opening) Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan sekaligus KPP BUMN dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2003. Adapun penerapan sistem administrasi perpajakan modern untuk unit-unit kantor yang berada dibawah lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus lainnya akan dilaksanakan secara bertahap dalam tahun 2004. Periode Mei – Desember 2006, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah adalah I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM. dimana pada periode ini tidak terjadi perubahan struktur organisasi. Periode Desember 2006 - April 2007, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah adalah Drs. Bambang Basuki. M.A., M.P.A. Dalam periode ini, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 131/PMK.01/2006 dan PMK Nomor 132//PMK.01/2006 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-1/PJ/2007 tanggal 10 Januari 2007, terjadi perubahan struktur organisasi yaitu KPP BUMN yang semula diadministrasikan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus direkolasi ke Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Periode 2007 - 2010, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah adalah Drs. Herry Sumardjito, M.M. Dalam periode ini, penerapan sistem administrasi perpajakan modern terus dievaluasi dan ditingkatkan. Kemudian di periode 2010 –
42 2012, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah adalah Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak berdasarkan KEP-212/KMK.01/UP.11/2010 tentang Mutasi Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 12 Mei 2010. Selanjutnya di periode 2012 – sekarang, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah adalah Drs. Herry Sumardjito, M.M. Pada saat ini Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus membawahi 9 (sembilan) Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari: 1. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu; 2. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua; 3. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga; 4. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat; 5. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima; 6. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam; 7. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing; 8. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa; dan 9. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (Migas).
3.1.2
Visi Misi DJP dan Nilai Kementerian Keuangan Visi: Menjadi insitusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di
Asia Tenggara. Misi:
Menyelenggarakan
fungsi
administrasi
perpajakan
dengan
menerapakan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.
43 Nilai: 1. Integritas: Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 2. Professionalisme: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 3. Sinergi: Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. 4. Pelayanan: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 5. Kesempurnaan: Senantiasa memberikan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
3.1.3
Bidang Kegiatan Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
menyelenggarakan fungsi: a. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak; b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan; c. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer; d. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan; e. Penyiapan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; f. Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan;
44 g. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat; h. Bimbingan
dan
urusan
penyelesaian
keberatan,
pengurangan
dan
pengahapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan; i. Bimbingan dan penyelesaiaan pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan
atau
penghapusan
sanksi
administrasi,
dan
keputusan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; j. Pelaksanaan administrasi kantor.
3.1.4
Pembentukan Tim Satuan Tugas Khusus Transfer Pricing Kanwil DJP Jakarta Khusus membawahi 9 (sembilan) Kantor Pelayanan
Pajak. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak tersebut mengadministrasikan Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau Orang Asing. Oleh sebab itu, dalam transaksi perpajakannya, banyak terjadi transaksi antar perusahaan afiliasi yang sama-sama berlokasi di dalam daerah pabean, maupun salah satu diantaranya terdapat di luar daerah pabean. Hal inilah yang disebut dengan Arm’s Length Principle. Karena transaksi tersebut terjadi antar perusahaan yang pemiliknya sama, maka pasti ada upaya melakukan Tax Planning untuk meminimalkan pembayaran pajak, diantaranya dengan melakukan apa yang disebut dengan Transfer Pricing. Untuk lebih memaksimalkan kemampuan Pemeriksa Pajak dalam meneliti atau mengungkap adanya transaksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka Kanwil DJP Jakarta Khusus merasa perlu untuk membentuk Tim Satuan Tugas yang beranggotakan orang-orang yang dianggap sudah memiliki keahlian khusus atau yang sudah pernah mendapatkan pelatihan Transfer Pricing, dan bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada Pemeriksa Pajak yang ada untuk dapat lebih memahami cara-cara untuk mengungkap transaksi Transfer Pricing. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus no. KEP- 558/WPJ.07/2011, tanggal 11 Maret 2011 yang sempat diganti dengan KEP-
45 1832/WPJ.07/2011, tanggal 27 Juli 2011. Disamping itu, juga dibentuk Tim Kelompok Kerja yang beranggotakan orang-orang yang sudah memahami atau yang berminat terhadap transaksi Transfer Pricing, yang bertugas mengumpulkan kasuskasus Transfer Pricing dan nantinya akan dibahas dalam Forum antar Pemeriksa Pajak maupun Penelaah Keberatan dan Account Representative, agar wawasan mereka terhadap transaksi Transfer Pricing menjadi lebih bertambah.
3.1.5
Struktur Organisasi Dalam rangka menjalankan roda organisasi untuk mencapai Visi dan Misi,
masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Mempunyai
tugas
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
kegiatan
operasional dari pelayanan, penyuluhan dan hubungan masyarakat di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak langsung lainnya. Selain itu Kepala Kantor juga bertugas untuk memantau dan mengawasi kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak dan memberikan dukungan teknis dalam rangka memenuhi misi dari Kanwil DJP Jakarta Khusus. 2. Bagian Umum Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik; b. Pelaksanaan urusan keuangan; c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; d. Pelaksanaan urusan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
46 e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan. Tabel 3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Khusus No
Uraian Jabatan
Jumlah
1
Eselon II
1
2
Eselon III
5
3
Eselon IV
15
4
Pejabat Fungsional
9
5
Penelaah Keberatan
59
6
Pelaksana
37
Total
126
Sumber : Profil Kanwil DJP Jakarta Khusus (Data Tahun 2012) 3. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu: 1. Seksi
Dukungan
Teknis
Komputer,
mempunyai
tugas
untuk
melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing.
47 2. Seksi Bimbingan Konsultasi, mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan teknis konsultasi dan teknis intensifikasi serta bimbingan dan pemantauan
pelaksanaan
kebijakan
teknis
pemenuhan
kewajiban
perpajakan. 3. Seksi
Data
dan
Potensi,
mempunyai
tugas
untuk
melakukan
pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat keterangan, melakukan bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan. 4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pemeriksaan dan penagihan pajak, peer review, bantuan penagihan, dan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu: 1. Seksi Bimbingan Pemeriksaan, mempunyai tugas: a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis pemeriksaan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dibawahnya; b. Menerbitkan
persetujuan
pemeriksaan
yang
diusulkan
UP2
dibawahnya; c. Melaksanakan pengawasan atas pekerjaan Fungsional Pemeriksa Pajak yang ada di UP2, seperti Peer Review, Reviu Konsep LHP, dan Bimbingan/Asistensi Transfer Pricing; d. Menjalankan fungsinya untuk memberikan “second opinion” bagi Wajib Pajak atas perbedaan pendapat dengan Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, yaitu berupa pelaksanaan Quality Assurance, sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
48 Nomor PER-34/PJ/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 2. Seksi Administrasi Penyidikan a. IDLP (Informasi Data Laporan dan Pengaduan); b. Pemeriksaan Bukti Permulaan; c. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; d. Realisasi Pelaksanaan Extra Efforts. 3. Seksi Bimbingan Penagihan, mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak. 5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kanwil. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu: 1. Seksi Bimbingan Penyuluhan, bertugas melaksanakan penyuluhan serta bimbingan kepada para Wajib Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Seksi Bimbingan Pelayanan, selain merupakan koordinator pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak, juga melaksanakan pelayanan Wajib Pajak antara lain: a. Daerah Terpencil; b. Revaluasi Aktiva Tetap;
49 c. Penggunaan Nilai Buku; d. Surat Keterangan Fiskal; e. Perubahan Tahun Buku; f. Penggunaan Izin pembukuan dalam Dollar. 3. Seksi
Hubungan
Masyarakat,
mengelola
urusan
Hubungan
Kemasyarakatan yang meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, serta urusan kerjasama perpajakan. 6. Bidang Keberatan dan Banding Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali. Bidang Keberatan dan Banding terdiri dari 4 (empat) seksi, yaitu: 1. Seksi Keberatan dan Banding I, mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan
penyelesaian
keberatan,
pembetulan
Surat
Keputusan,
pengurangan sanksi administrasi dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor industri. 2. Seksi Keberatan dan Banding II, mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan
penyelesaian
keberatan,
pembetulan
Surat
Keputusan,
pengurangan sanksi administrasi dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor perdagangan. 3. Seksi Keberatan dan Banding III, mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan
penyelesaian
keberatan,
pembetulan
Surat
Keputusan,
pengurangan sanksi administrasi dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa keuangan.
50 4. Seksi Keberatan dan Banding IV, mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan
penyelesaian
keberatan,
pembetulan
Surat
Keputusan,
pengurangan sanksi administrasi dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa lainnya. Sesuai dengan ruang lingkup Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang membawahi sembilan KPP yaitu KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP PMA Enam, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, serta KPP Minyak dan Gas Bumi (Migas), maka volume pekerjaan yang akan ditangani oleh Bidang Keberatan dan Banding Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus adalah seluruh pengajuan
keberatan,
pengurangan
atau
penghapusan
sanksi,
serta
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada sembilan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tersebut. Dalam rangka tertib administrasi dan untuk memudahkan pengawasan kegiatan Bidang Keberatan dan Banding terutama dalam mengawasi jatuh tempo permohonan Wajib Pajak, pada Bidang Keberatan dan Banding digunakan beberapa sistem online seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Sistem Administrasi Surat Masuk dan Sistem Informasi Keberatan (SIK) serta beberapa buku pengawasan administrasi. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) digunakan dalam hal pengawasan manajemen kasus (case management) yang melingkupi semua instansi terkait yaitu Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan semua KPP dalam lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Sistem Administrasi Surat Masuk digunakan untuk mengawasi seluruh jenis surat yang masuk ke Bidang Keberatan dan Banding termasuk mencatat tujuan disposisi surat terkait. Sistem ini hanya dapat diakses oleh petugas yang bertanggung jawab dalam mengadministrasikan surat-surat masuk pada Bidang Keberatan dan Banding.
51 Sedangkan Sistem Informasi Keberatan merupakan sistem yang dikembangkan sendiri oleh Bidang Keberatan dan Banding sebagai pelengkap SIDJP terutama aspek manajerial yang tidak tersedia dalam SIDJP dan berfungsi untuk mengawasi seluruh pengajuan keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak (baik jabatan atau permohonan), dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (baik jabatan atau permohonan) serta Surat Uraian Banding yang harus diselesaikan oleh Bidang Keberatan dan Banding. Khusus untuk Sistem Informasi Keberatan, sistem ini dapat diakses secara langsung oleh Kepala Bidang, seluruh Kepala Seksi, dan masing-masing Penelaah Keberatan. Hal ini terutama berfungsi sebagai suatu sistem pengawasan bagi masing-masing Penelaah Keberatan untuk mengawasi jatuh tempo tunggakannya. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penyidik Pajak Dalam Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penyidik Pajak mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan bukti permulaan dan melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
3.2
Metode Penelitian
3.2.1
Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2013: 6) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Moleong (2013: 11) bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri dan salah satu cirinya yaitu deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena yang ada yaitu tentang penyelesaian
52 keberatan atas Pajak Penghasilan Badan secara mendalam dan menyeluruh serta mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang disusun dalam suatu latar ilmiah berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan.
3.2.2
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Menurut Sugiyono (2012: 402) bahwa: “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”. Jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu Kanwil DJP Jakarta Khusus seperti observasi, wawancara dan dokumentasi data yang terkait dengan penelitian. Jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari luar Kanwil DJP Jakarta Khusus seperti sumber kepustakaan
yang
berupa
literatur-literatur,
peraturan
atau
undang-undang
perpajakan, situs web internet, buku dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian.
3.2.3
Metode Pengumpulan Data Ciri-ciri lainnya yang terdapat pada penelitian kualitatif menurut Moleong
(2013: 9) bahwa: “Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen”. Oleh karena itu dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan Melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke objek yang diteliti yaitu Kanwil DJP Jakarta Khusus. Teknik yang digunakan yaitu:
53 a. Observasi: dengan melakukan pengamatan dan peninjauan langsung ke Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. b. Wawancara: dengan melakukan tanya jawab atau diskusi untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dengan narasumber dari pihak Kanwil DJP Jakarta Khusus yang memiliki kapabilitas dan kompetensi atau pihak lainnya yang terkait. c. Dokumentasi: dengan melakukan pengumpulan data berupa dokumen yang dimiliki dari Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berhubungan dengan penelitian. 2. Penelitian Kepustakaan Melakukan pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber informasi lainnya seperti literatur-literatur, ketentuan perpajakan, situs web internet, buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.
3.2.4
Metode Analisis Data Berdasarkan hal yang telah dikemukakan menurut Sugiyono (2012: 428)
bahwa: Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
54 Secara umum prosedur analisis data kualitatif yang dilakukan, yaitu: 1. Merumuskan data; 2. Mengorganisasikan data; 3. Mengolah data; dan 4. Penafsiran data.
3.2.5
Metode Penyajian Data Dari seluruh data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka
metode penyajian data yang digunakan, yaitu: 1. Tabel Dalam penelitian ini akan menyajikan data berupa tabel yang berisi tentang statistik keberatan yang berhubungan dengan penelitian. 2. Grafik Dalam penelitian ini akan menyajikan data berupa grafik yang berisi tentang statistik keberatan yang dihasilkan dari tabel penelitian. 3. Narasi Dalam penelitian ini akan menyajikan hasil pengolahan data dari hasil penelitian
dengan
memberikan
menggunakan kalimat.
penafsiran
atau
kesimpulan
dengan
