BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1
Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Sebagaimana umumnya instansi pemerintah lainnya, Kantor Wilayah DJP Jawa
Tengah I dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan mengikuti dinamika dan perubahan lingkungan. Pada mulanya, wilayah kerja kantor ini adalah meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, dengan nama Kantor Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah satuan kerja yang berada di bawah kantor wilayah ini berjumlah 40 unit kantor. Karena rentang pengawasan yang sangat luas, maka dalam tahun 2003 Kantor Wilayah X Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dipecah menjadi 2 (dua) kantor wilayah, yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah I dan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah II sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003. Jumlah satuan kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Bagian Tengah I berjumlah 27 unit kantor, dan jumlah satuan kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berjumlah 13 unit kantor. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, 2 (dua) kantor wilayah tersebut di atas dipecah lagi menjadi 3 (tiga) kantor wilayah, yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus dengan pembentukan satu satuan kerja baru yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya. 30
Akhirnya, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007.
III.2
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
III.2.1 Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut : a) Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang ada dalam wilayah wewenangnya. b) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan. c) Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer; d) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
31
e) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian; f) Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan; g) Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat; h) Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan; i) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; j) Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; k) Pelaksanaan administrasi kantor. Sedangkan struktur organisasi Kantor Wilayah Jawa Tengah I berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 adalah sebagai berikut : 1. Bagian Umum Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan bantuan hukum. Bagian Umum terdiri dari : a) Subbagian
Kepegawaian,
yang
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik, serta administrasi Jabatan Fungsional. b) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. 32
c) Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi bantuan hukuk atas kasus yang diproses pada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan secara strategik dan laporan akuntabilitas. d) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan dan perlengkapan. 2. Bidang Dukungan Teknisi dan Konsultasi Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, dan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi,terdiri dari: a) Seksi Dukungan Teknis Komputer, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing. b) Seksi Bimbingan Konsultasi, mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis konsultasi dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan. c) Seksi Data dan Potensi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat keterangan, melakukan bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
33
3. Bidang Ekistensifikasi, Kerjasama dan Penilaian Mempunyai tugas mengarahkan penyiapan dan urusan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bidang Ekistensifikasi, Kerjasama dan Penilaian, terdiri dari : a) Seksi Kerjasama Perpajakan, mempunyai tugas menyusun pelaksanaan bimbingan dan penyiapan kerjasama di bidang perpajakan termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, serta mengumpulkan dan menyalurkan data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak lain. b) Seksi Bimbingan Penilaian, mempunyai tugas membantu mewujudkan pelaksanaan bimbingan pendataan dan penilaian termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah. c) Seksi
Bimbingan
Pengenaan,
mempunyai
tugas
membantu
menyusun
pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, mempunyai tugas membantu menyusun pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan 34
hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review), bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak terdiri dari: a) Seksi Bimbingan Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan. b) Seksi Administrasi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pemantauan hasil pelaksanaan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. c) Seksi Bimbingan Penagihan, mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak. 5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari: a) Seksi Bimbingan Penyuluhan,mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan
penyuluhan,
pemeliharaan
dan
pemutakhiran
website,
serta
pemutakhiran panduan informasi perpajakan.
35
b) Seksi Bimbingan Pelayanan, mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan perpajakan, evaluasi
atas pelayanan perpajakan, urusan penyeragaman
penafsiran ketentuan perpajakan, serta pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan. c) Seksi Hubungan Masyarakat. mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan interaktif (call center), serta urusan kerjasama perpajakan. 6. Bidang Keberatan dan Banding Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali. Bidang Keberatan dan Banding terdiri dari: a) Seksi Keberatan dan Banding I, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan sanksi administrasi, dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor industri. b) Seksi Keberatan dan Banding II, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan sanksi administrasi, dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor perdagangan. c) Seksi Keberatan dan Banding III, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan sanksi 36
administrasi, dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa keuangan. d) Seksi Keberatan dan Banding IV, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan sanksi administrasi, dan proses banding serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa lainnya. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar III.1
S tr u k t u r O r g a n is a s i K a n w il D J P J a w a Te n g a h I K EP A L A K A NT OR B a g ian U m u m
K e lo m p o k Ja b a ta n F u n gs ion al
B id an g D u k u n ga n T ek n is d a n K on s u lta s i
S e k s i D u ku n g an T e kn is K om p ut e r
B id a n g E k s ten s ifik a s i, K e r ja s a m a D a n P e n ila ian S eks i K e r ja sa ma P er p aja ka n S ek si Bim bin ga n P e n ilaian
S e k si Bimb in ga n K o n su lta si S e k s i D at a d an P o ten s i
S e k s i B im b in ga n P en ge n a an S ek s i B im b in g an Ek st e n sifika s i
Su b b a g K ep eg aw a ia n
S u b b ag K e u an g an
B id a n g P em e r ik s aa n , P e n y id ik a n d an P en a g ih an P aj ak
B id a n g P en y u lu h a n , P e lay a n an , d a n H u b u n g an M as y a r ak at
S ek si Bim bin ga n P e m er iks aa n
S u b b ag T U da n RT
S ek s i B im b in g an P ela ya n an
S u b ba g B a n tu an H u ku m
B i d an g K eb er at an , P e n g u ra n g an d an B an d in g S e k s i K e be r at an & Ba n d in g I
S e ks iB imb ing a n P e n yu lu h a n
S e k si K e b e r a ta n , & B an d in g I I
S e ks i H u m as
S e ks i K e b e r at an , & Ba n d in g II I
S e k s i A dm inis tr as i P en yid ik an
S e ks i B im b in g an P e n ag ih a n
S e k s i K e be r at an , & B an d in g I V
(Sumber :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008)
III.2.2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, KPP Madya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan; 37
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 4. Penyuluhan perpajakan; 5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; 6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 10. Pelaksanaan intensifikasi; 11. Pembetulan ketetapan pajak; 12. Pelaksanaan administrasi kantor. Sedangkan stuktur organisasi KPP Madya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Struktur KPP Madya Semarang adalah sebagai berikut : 1. Subbagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.
38
3. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 4. Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 5. Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan
pengawasan
kepatuhan
kewajiban
perpajakan
Wajib
Pajak,
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding. 7. Kelompok Jabatan Fungsional
39
Gambaran struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar III.2
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya
KEPALA KANTOR
Seksi Pe ngolahan Data dan Infor mas i
Seks i P elayanan
Subbagian Umum
Sek si Peme riksaan
Se ksi Pen gawasan
Seksi Pe nagih an
Dan Konsultas i *)
Kelompok Jabat an F ungsional
*) Maksimu m 4 Sek si P engawasan dan Konsultas i
(Sumber :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008)
III.2.3 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, KPP Pratama menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi KPP Pratama adalah sebagai berikut: a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 40
b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; c) Pengadministrasian
dokumen
dan
berkas
perpajakan,
penerimaan
dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; d) Penyuluhan perpajakan; e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; f) Pelaksanaan ekstensifikasi; g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak; i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan; k) Pelaksanaan intensifikasi; l) Pembetulan ketetapan pajak; m) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; n) Pelaksanaan administrasi kantor. Sedangkan stuktur organisasi KPP Pratama diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Struktur KPP Pratama sebagai berikut : 1. Subbagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak 41
Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan iSISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 3. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 4. Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 5. Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
42
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan
pengawasan
kepatuhan
kewajiban
perpajakan
Wajib
Pajak,
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Gambar struktur organisasi KPP Pratama pada umumnya, sebagai berikut : Gambar III.3 S t r u k t u r O r g a n is a s i K a n t o r P e l a y a n a n P a ja k P r a t a m a
K E P A L A K AN T O R
S e k s i P e n g o l a ha n D a ta d a n In fo r m a s i
S e k s i P e lay an an
Su b b a g i a n U m u m
S e k s i P e m e r ik s aan
S e k s i P e n gaw a s an D a n K o n s u l ta s i * )
S e ks i E k s te n s i fi ka s i P e r p a ja k a n
S e k s i P e n agih an
K e lom p ok J a ba ta n F u ng s i o n a l
*)M
a k s im u m 4 S e ks i P e n g a wa s a n d a n K o n s u l ta s i
(Sumber :Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008)
Jumlah KPP Pratama di lingkungan
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
sebanyak 16 (enam belas) KPP Pratama yaitu:
43
Tabel III.1 KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I No
Nama Kantor Pelayanan Pajak
Alamat
1
KPP Pratama Tegal
Jl. Kol. Sugiono No.5, Tegal
2
KPP Pratama Pekalongan
Jl. Merdeka No.9, Pekalongan
3
KPP Pratama Semarang Barat
Jl. Pemuda No.1A, Semarang
4
KPP Pratama Semarang Candisari
Jl. Setiabudi No.3, Semarang
5
KPP Pratama Semarang Timur
Jl. Ki Mangun Sarkono No.34, Semarang
6
KPP Pratama Semarang Tengah Satu
Jl. Pemuda No.2, GKN I, Semarang
7
KPP Pratama Salatiga
Jl. Dipenogoro No. 163, Salatiga
8
KPP Pratama Kudus
Jl. Niti Semito, Kudus
9
KPP Pratama Pati
Jl. Diponegoro No.10, Pati
10
KPP Pratama Demak
Jl. Sultan Patah No.9, Demak
11
KPP Pratama Semarang Selatan
Jl. Puri Anjasmoro FI/12, Semarang
12
KPP Pratama Semarang Tengah Dua
Jl. Pemuda No.1B, Semarang
13
KPP Pratama Jepara
Jl. Raya Ngabul Km 9 Ngabul, Tahunan Jepara
14
KPP Pratama Blora
Jl. Sudarman No.1, Blora
15
KPP Pratama Semarang Gayamsari
Jl. Pemuda No.2 Lt.2 dan 4 GKN I, Semarang
16
KPP Pratama Batang
Jl. Sriwijaya No.1, Pekalongan
(Sumber :Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I)
44
III.3
Visi, Misi, dan Nilai
III.3.1 Visi Kanwil DJP Jawa Tengah I Visi Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah ”Menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai institusi pemerintah yang dapat dibanggakan masyarakat Jawa Tengah dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Visi tersebut menegaskan bahwa Kanwil DJP Jawa Tengah I ingin menjadi suatu institusi pemerintah yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Jawa Tengah terlepas dari adanya Kanwil lain di provinsi Jawa Tengah. Integritas memiliki arti bahwa pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, menepati janji dan bertindak konsisten. Sedangkan profesionalisme yang tinggi dapat diterjemahkan bahwa pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I memiliki kompetensi dibidang profesinya dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika sosial.
III.3.2 Misi Kanwil DJP Jawa Tengah I Misi Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah “Mendukung tercapainya penerimaan pajak negara berdasarkan UU Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah untuk memberikan dukungan dalam pencapaian penerimaan APBN dari pajak secara keseluruhan berdasarkan UU Perpajakan. Sistem perpajakan yang efektif dan efisien memiliki
arti
bahwa
sistem
administrasi
tersebut
dapat
diukur
dan
45
dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.
III.3.3 Nilai Kanwil DJP Jawa Tengah I Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Kanwil DJP Jawa Tengah I berpedoman kepada nilai-nilai DJP sebagai berikut : 1. Integritas : Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji. 2. Profesionalisme : Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial. 3. Inovasi : Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. 4. Teamwork : Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
III.4
Wilayah Kerja Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I meliputi sebagian wilayah
administrasi Propinsi Jawa Tengah pesisir bagian utara yang terdiri dari 14 kabupaten dan 4 kotamadya dengan rincian sebagai berikut :
46
Tabel III.2 Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kabupaten
Kotamadya
Kabupaten Tegal
Kotamadya Tegal
Kabupaten Brebes
Kotamadya Pekalongan
Kabupaten Pemalang
Kotamadya Salatiga
Kabupaten Pekalongan
Kotamadya Semarang
Kabupaten Batang Kabupaten Kendal Kabupaten Semarang Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Pati Kabupaten Rembang Kabupaten Blora (Sumber :Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I)
Batas Wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I di sebelah utara adalah Laut Jawa, di sebelah selatan meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Boyolali dan Sragen. Sementara batas wilayah di sebelah timur adalah Provinsi Jawa Timur dan di sebelah barat adalah Provinsi Jawa Barat. Kemudian wilayah kerja untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I adalah sebagai berikut :
47
Tabel III.3 Wilayah Kerja KPP No.
Kantor Pelayanan
Wilayah Kerja KPP
Pajak 1
Tegal
Kotamadya Tegal, Kab Tegal & Kab Brebes.
2
Pekalongan
Kotamadya Pekalongan, Kab Pekalongan & Kab Pemalang.
3
Semarang Barat
Kec Gunung Pati, Kec Mijen, Kec Ngalian, Kec Semarang Barat & Kec Tugu.
4
Semarang Timur
Kec Semarang Timur & Kec Semarang Utara.
5
Salatiga
Kotamadya Salatiga & Kab Semarang.
6
Kudus
Kab Kudus.
7
Pati
Kab Pati & Kab Rembang.
8
Semarang Selatan
Kec Semarang Selatan.
9
Semarang Tengah Dua
Kel Bangunharjo, Kel Grabahan, Kel Kauman, Kel Kembangsari, Kel Kranggan, Kel Pandansari, Kel Pendrikan Lor & Kel Purwodinata.
10
Madya Semarang
Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I.
11
Semarang Tengah Satu
Kel Brumbungan, Kel Jagalan, Kel Karang Kidul, Kel Pekunden, Kel Pendrikan Kidul, Kel Miroto & Kel sekayu.
12
Batang
Kab Batang & Kab Kendal.
13
Blora
Kab Blora & Kab Grobogan.
14
Demak
Kab Demak.
15
Jepara
Kab Jepara.
16
Semarang Candisari
Kec Banyumanik, Kec Candisari, Kec Gajahmungkur & Kec Tembalang.
48
17
Semarrang Gayamsari
Kec Gayamsari, G K Genuk & Kec Pedurungan. Kec
( (Sumber :Kanttor Wilayah DJJP Jawa Tengaah I)
B Berikut petaa batas wilayyah Kantor Wilayah W Direektorat Jendeeral Pajak Jaawa Tengah I : Gambar III.4 I
( (Sumber :Kanttor Wilayah DJJP Jawa Tengaah I)
I III.5
Sum mber Daya Manusia M Sumb ber Daya Manusia M (SD DM) memgaang peranann penting daalam pelaksaanaan
t tugas Kanwiil Jawa Tenggah I. Oleh karena itu perencanaan p SDM perlu dilakukan secara s k komperhens sif dan seim mbang, tidak saja memperhatikan tuuntunan kebuutuhannya, tetapi t j jugafaktor-fa faktor yang memotivasi m S SDM untuk mewujudkaan kinerja sesuai dengan yang d diharapkan. Jumlah pegaawai di lingkkungan Kannwil DJP Jaw wa Tengah I per 31 Deseember 2 2008 adalah h berjumlah 1.427 1 orang.
49
Tabel III.4 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I GOLONGAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pendidikan
Eselon
Unit Kerja Kanwil DJP Semarang Timur Tengah Dua Salatiga Selatan Gayamsari Jepara Pati Madya Tengah Satu Tegal Candisari Pekalongan Kudus Blora Batang Semarang barat Demak
JUMLAH
I
II
III
IV
SMA
Diploma
SI
S II
II
III
IV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 29 35 38 32 41 31 37 33 33 39 35 38 33 39 33 40 34
46 50 46 37 44 45 37 35 52 43 42 45 34 40 30 39 38 44
8 2 3 3 2 1 1 0 1 2 2 2 1 3 1 1 2 0
3 21 15 14 16 13 21 17 6 15 12 20 9 21 17 18 18 19
38 28 23 33 20 36 24 26 42 33 38 24 30 25 25 27 34 26
29 22 31 22 27 24 14 21 26 22 20 26 21 20 13 12 17 18
24 4 5 5 11 6 8 3 11 5 4 5 1 5 4 5 6 6
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 10 10 9 9 10 8 10 9 9 10 10 7 9 8 7 10 8
0
640
747
35
275
532
385
118
1
21
174
(Sumber :Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I)
III.6
Kinerja Pelayanan Salah satu tujuan pokok modernisasi administrasi perpajakan adalah peningkatan
kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan. Bahwa pelayanan adalah sentra dan indicator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan terhadap DJP. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, seluruh jajaran di DJP telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula halnya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, pemberian layanan perpajakan terbaik kepada seluruh masyarakat merupakan tuntutan 50
dalam mengejawatengahkan visinya yaitu “Menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai institusi pemerintah yang dapat dibanggakan masyarakat Jawa Tengah dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Untuk itu, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ./2007 tanggal 14 Agustus 2007, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak, khususnya 8 layanan unggulan. Sehubungan dengan janji pelayanan kepada masyarakat yang mengikat seluruh pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, dalam tahun 2008 telah dilakukan evaluasi terhadap 8 layanan unggulan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja, dengan hasil sebagaimana termuat pada lampiran L9 sampai dengan L18.
III.7
Kinerja Penerimaan Secara umum realisasi penerimaan Kanwil DJP Jawa Tengah I telah melampaui
target penerimaan yang dibebankan. Dari rencana penerimaan untuk tahun 2008 sebesar Rp. 6.010,55 triliun, dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.412,26 triliun atau 106,68% dari rencana, dengan surplus sebesar Rp. 401,71 miliar. Apabila realisasi penerimaan sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 6.412,26 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yg sama di tahun 2007 sebesar Rp. 4.849,02 triliun, maka realisasi penerimaan Kanwil DJP Jawa Tengah I tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 32,24%. Seluruh jenis pajak baik PPh Non Migas, PPN&PPnBM serta PBB&BPHTB mengalami kenaikan cukup signifikan, yang memberikan kontribusi kepada pencapaian penerimaan yang relatif baik. Secara lebih rinci penerimaan perjenis termuat pada lampiran L19. 51
Untuk mencapai realisasi penerimaan tahun 2008, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I telah melakukan berbagai upaya antara lain : 1. Setiap KPP membuat Rencana Kerja Operasional (RKO) yang terarah, terukur dan digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program kegiatan yang sekaligus merupakan komitmen, dalam bentuk : a) Peningkatan penyuluhan dan pelayanan b) Pengawasan terhadap : •
200 WP Besar melalui pembuatan profile dan tindak lanjutnya;
•
Di luar 200 WP Besar melalui pemanfaatan data dan equalisasi;
•
Bendahara pemerintah;
•
WP tertentu seperti realestate, importir, jasa konstruksi dan industri rokok;
•
Pemeriksaan berupa pemeriksaan rutin, khusus dan kriteria seleksi;
•
Penagihan dalam bentuk soft dan hard collection;
•
Ekstensifikasi dan penilaian;
•
Ekstensifikasi karyawan dan pendataan properti;
•
Menjaring wajib pajak baru melalui Mobil Pajak Keliling;
•
Ekstensifikasi atas WP OP potensial, sekaligus penggalian potensi untuk intensifikasi;
•
Penilaian individual terhadap obyek pajak potensial;
•
Pembenahan administrasi termasuk didalamnya perekaman dan penataan berkas.
52
2. Membentuk Tim satgas Kanwil sesuai KEP-72/WPJ.10/2008 tanggal 11 April 2008 untuk
membimbing dan membantu pelaksanaan program kegiatan KPP dalam
rangka merealisasikan rencana penerimaannya. 3. Meningkatkan kemampuan Pegawai : a) Pelatihan Account Representative di bidang penyusunan profile dan analisa laporan keuangan; b) Penyegaran Kode Etik kepada seluruh pegawai; c) Pelatihan Pelayanan Prima kepada petugas TPT , tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan perwakilan AR; d) Pelatihan Character Building kepada seluruh pegawai Kanwil. 4. Pada tingkat Kanwil Rencana Kerja Operasionalnya antara lain menyangkut program kegiatan : a) Penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan banding; b) Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; c) Penyuluhan dan humas melalui mass media serta mengoperasionalkan mobil pajak keliling.
53
