BAB 2 TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Tinjauan teoritis 2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Perpajakan Menurut Susanto (2008:52), mendefinisikan bahwa Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan SE-19/PJ/2007 merupakan suatu sistem informasi administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak modern dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menggunakan pendekatan Business Intelligence System merupakan suatu sistem informasi berbasis kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan manusia dan teknologi yang dibangun dalam sistem tersebut. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dibangun dengan knowledge basis dalam sistem operasi bisnis suatu instansi sehingga informasi yang dihasilkan dapat secara pasti sebagai dasar pengambilan keputusan. Perkembangan yang semakin modern, menuntut pemerintah untuk menciptakan program guna mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat memenuhi target penerimaan pajak.
6
7
program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis
e-system
(sistem
elektronik).
E-System
perpajakan
merupakan
modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan pajak (Pujiani et al. 2012).
2.1.2 E-Registration Salah satu layanan yang digunakan oleh masyarakat adalah e-Registration, dimana layanan ini memberikan kemudahan terhadap Wajib Pajak guna mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui pendaftaran NPWP secara online ini, Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak, cukup dilakukan melalui komputer yang mempunyai jaringan internet dimanapun, kemudian mengirimkan softcopy dokumen pendukung yang dibutuhkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan Anda hanya perlu menunggu kartu NPWP disampaikan ke alamat Anda. E-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan
8
sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak. Menurut Priyoko (2014) layanan registrasi online ini memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Mempermudah bagi masyarakat yang ingin membuat NPWP secara cepat dan dapat diakses dimana saja 2. Mempermudah pembuatan NPWP yang lokasi WP jauh dengan KPP Domisli, bagi yang tempat tinggal domisili sekarang berbeda dengan tempat tinggal yang ada di Kartu Identitas. 3. Mempermudah cara melakukan pendaftaran NPWP.
Adapun perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan sistem eRegistration nampak pada tabel 1:
Tabel 1 Perbandingan Antara Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem ERegistration No Sebelum menggunakan sistem e- Sesudah menggunakan eRegistration
Registration
1.
Pendaftaran NPWP secara manual
Pendaftaran secara online
2.
Melampirkan
persyaratan
seperti Mengisi
fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan (KTP)
atau
Paspor
Kegiatan Usaha Sumber : www.pajak.go.id
dan
formulir
sesuai
permintaan
secara
Surat lengkap dan benar
9
a. Tata cara pendaftaran NPWP melalui sistem e-Registration: 1) Membuka
situs
Direktorat
Jenderal
Pajak
melalui
website
www.pajak.go.id. Setelah masuk pilih menu e-Reg. Untuk WP yang belum mendaftar dapat memilih menu daftar baru. Perhatikan pendaftaran istri bahwa pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu NPWP. Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki NPWP sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan
pemenuhan
kewajiban
perpajakannya
digabungkan
dengan
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP atas nama suaminya. Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 undang-undang PPH, Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai
10
kepala keluarga. Jadi anak Belum dewasa tidak perlu melakukan permohonan pendaftaran NPWP. Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP): 1. Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga; 2. Hidup Berpisah (HB), yaitu suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sendiri; 3. Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; 4. Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; dan 5. Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut. Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat
11
formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. (Penjelasan Pasal 2 ayat 6 undang-undang PPH). Dari keterangan diatas jelaslah bahwa penentuan KPP terdaftar boleh berbeda dengan tempat terdaftar sesuai alamat KTP bila kenyataan tempat tinggalnya berbeda dengan alamat KTP. 2) Setelah klik daftar baru, maka WP wajib mengisi data untuk pembuatan account baru isi dengan benar dan lengkap sesuai dengan data yang diminta. Jika telah mengisi semua data yang diminta dengan benar dan lengkap lalu klik save, WP akan diinformasikan bahwa akun telah selesai dibuat. Kemudian cek e-Mail untuk mengaktifkan akun WP, Klik link yang tertera pada e-Mail WP untuk mengaktifkan akun WP. Apabila tidak berhasil maka salinlah link tersebut kedalam browser WP. 3) Tahap berikutnya WP login ke sistem e-Reg dengan mengklik “Login di sini” Dengan mengisi username dan password yang telah di buat, WP dapat langsung membuat NPWP dengan mengklik “Permohonan Pendaftaran” dan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran dengan benar dan lengkap, lakukan semua tahapan sampai selesai. 4) Perlu WP perhatikan bahwa pada menu persyaratan dan pernyataan pada pengisian pendaftaran NPWP, jika WP ingin NPWP diantar sampai ke rumah, WP wajib mengunggah fotocopy KTP WP. Karena, jika WP tidak mengunggah fotocopy KTP WP, WP dianggap mendaftar dengan cara manual. Manual yang dimaksud adalah WP akan mengantarkan fotocopy KTP beserta Surat Pengiriman Dokumen (SPD) ke KPP terdaftar. Setelah
12
selasai mengunggah fotocopy KTP WP lalu klik simpan dan proses permohonan. 5) Kemudian WP pilih menu “token”, nomor token WP akan dikirimkan ke alamat e-Mail WP. 6) Tahap berikutnya WP kembali ke menu pendaftaran dan klik kirim. 7) Kemudian WP masukkan nomor token yang telah dikirim ke e-Mail WP sebelumnya dan klik kirim permohonan. 8) Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa permohonan berhasil terkirim. Jika WP mengklik ok, maka WP telah selesai melakukan pendaftaran NPWP, dan WP hanya tinggal menunggu NPWP diantar. 9) Sedangkan untuk WP yang melakukan pendaftaran Online tetapi pengiriman secara manual, berikut proses selanjutnya: 10) Pada tahap nomor 4 dijelaskan bahwa pada menu persyaratan dan pernyataan jika WP memilih manual WP akan mengantar fotocopy KTP beserta SPD ke KPP sendiri. Tahapan pendaftaran sama dengan tahapan jika WP mengunggah fotocopy KTP. Perbedaannya, setelah WP memasukkan nomor token. Setelah klik ok, klik SPD untuk mencetak SPD sebagai penyampaian dokumen persyaratan. 11) SPD akan didownload dalam bentuk PDF. 12) Setelah mencetak SPD dan telah ditandatangani oleh WP, maka WP dapat mengirim forocopy KTP beserta SPD melalui pos atau mengantarkan langsung ke KPP terdaftar.
13
2.1.3 Sosialisasi Perpajakan Pajak mempunyai fungsi yang berarti kegunaan pokok, dari pajak itu sendiri. Pada umumnya pajak terdapat 2 fungsi yaitu fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi Regularend (Pengatur). Menurut Mardiasmo (2003:7), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System. Serta asas pemungutan pajak terdiri dari tiga macam yaitu Asas Domisili, Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan. Direktorat Jenderal Pajak mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007. Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan meliputi metode, media, materi, dan pembicara dalam penyuluhan. Metode yang digunakan dalam proses penyuluhan adalah metode diskusi. Biasanya dalam pelaksanaan penyuluhan perpajakan digunakan media seperti proyektor. Dalam melakukan penyuluhan perpajakan, penyuluh / pembicara yang dipilih merupakan pihak-pihak yang menguasai materi perpajakan yang akan disosialisasikan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak.
14
Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ni memberikan mandat kepada pemerintah
telah
menjalankan
kewajiban
pemungutan
pajak
kepada
masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik.
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
15
Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko, 2006). Artinya jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi mendekati 100 persen Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Oleh sebab itu, kesadaran Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 1.
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2.
Melaporan kewajiban perpajakan yang dimiliki setiap bulan.
16
3.
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2.1.5 Penelitian Terdahulu Penelitia terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian adalah penelitian yang dilakukan: 1. Fenny Syafariani dan Ronauli Nadeak (2012) dengan judul Peranan Kualitas Sistem E-Registration Terhadap Kepuasan Pengguna Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cimahi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: a) Peranan kualitas sistem e-Registration terhadap kepuasan pengelola dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi berjalan dengan baik. b) Tanggapan responden secara umum terhadap kualitas sistem eRegistration terhadap kepuasan pengelola dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi adalah baik. c) Peranan kualitas sistem e-Registration terhadap kepuasan pengelola secara keseluruhan adalah baik. d) Tanggapan responden terhadap indikator sistem e-Registration yang terdiri dari Kemudahan Penggunaan, Kecepatan Akses, Keandalan Sistem, Fleksibilitas, dan Keamanan. Dari kelima indikator mengenai
17
kualitas sistem yang digunakan dalam penelitian ini indikator Kemudahan Penggunaan memperoleh angka terbanyak sebesar 85,6% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden setujuh bahwa dalam menggunakan sistem e-Registration tidak mengalami kesulitan. e) Faktor-faktor yang berperan terhadap kepuasan pengelola yang terdiri dari Content, Accuracy, Format, Ease of use, Timeliness. Dari kelima indikator mengenai peranan kualitas sistem e-Registration terhadap kepuasan pengelola memberikan kontribusi sebesar 31%. Hal ini juga dapat berarti bahwa sebagian faktor kepuasan pengelola dihasilkan oleh sistem e-Registration yang berkualitas, sisanya 69% sebagian besar lainnya dihasilkan dari faktor-faktor lain diluar penelitian ini seperti kebijakan gaji karyawan, kenyamanan tempat kerja, dukungan dari atasan, dan lain sebagainya. f)
Peranan kualitas sistem e-Registration terhadap kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan adalah baik. Besarnya kontribusi atau peranan kualitas sistem e-Registration dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi adalah sebesar 19,9%. Dengan kata lain belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sisanya 80,1% dipengaruhi oleh variabel lain.
2. Anastasia Rizqa Novita, Topowijono, dan Zahroh Z.A (2014) dengan judul Pengaruh Efaktifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik
18
Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: a) Model regresi terbebas dari masalah normalitas, heteroskedasitas, dan multikolonieritas, sehingga telah memenuhi syarat sebagai model regresi yang baik. b) Uji F yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa variabel yaitu penyuluhan,
sistem
elektronok
perpajakan,
dan
pemeriksaan
berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel yaitu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. c) Hasil uji t menyimpulkan bahwa variabel penyuluhan, sistem elektronik perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. d) Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh positif terhadap variabel terikat adalah variabel penyuluhan dan pemeriksaan, sedangkan untuk variabel sistem elektronik perpajakan mempunyai pengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 3.
Qurrotul Aini dengan judul Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:
19
a) KPP Pratama Surabaya Wonocolo sudah menggunakan berbagai media maupun kontak secara langsung untuk mensosialisasikan sistem dan peraturan pajak terbaru. Media-media tersebut antara lain menggunakan koran, majalah, televisi, dan radio serta melakukan kontak secara langsung dengan mengadakan diskusi atau seminar perpajakan. b) Penerapan sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Wonocolo signifikan dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang mendaftar
menggunakan
e-Registration
dibuktikan
dengan
penambahan jumlah Wajib Pajak yang mendaftar setiap tahunnya.
1.2 Rerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan teoritis, Pengaruh Sosialisasi dan Kualitas eRegistration sebagai variabel independen, dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Di KPP Pratama Surabaya Gubeng) sebagai variabel dependen, maka Rerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1
2.3 Rumusan Hipotesis 1) Sosialisasi merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di
20
E-Registration
Sosialisasi e-Registration
Kualitas E-Registration
Ease of use (Kemudahan Penggunaan)
Ketepatan
Respons Time (Kecepatan Akses)
Keberhasilan
Reliability (Kehandalan Sistem)
Kontribusi
Flexibility (Fleksibilitas) Security (Keamanan)
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
indonesia. Menurut penelitian Anastasia, Topowijono, dan Zahroh (2014) menemukan bahwa penyuluhan atau sosialisasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif. Merumuskan hipotesis:
21
H1 : Sosialisasi e-Registration berpengaruh positif terhadap tingkat Kesadaran Wajib Pajak. 2) E-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online merupakan sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Menurut penelitian Fenny dan Ronauli (2012) menemukan bahwa peran kualitas sistem e-Registration dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terutama orang pribadi. Merumuskan hipotesis: H2 : Kualitas e-Registration berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran Wajib Pajak.
