BAB 2 TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Teoritis
2.1.1 Pajak 1. Pengertian Pajak Pengertian pajak berdasarkan undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan indonesia yang telah disempurnakan menjadi UU no. 16 tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Pengertian dari pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.(Resmi,2009:1). Beberapa pengertian pajak juga dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya, yakni : a. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. b. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann dalam Resmi (2009:3) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum. Pengertian lain, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” (Nurmantu 2003:12). Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. 2. Fungsi Pajak Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsi pajak itu sendiri. Secara umum,pajak memiliki dua fungsi (Resmi 2009:3) yaitu:
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Yaitu pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya yaitu belanja pegawai, belanja pemerintah, belanja modal, maupun investasi. Fungsi pajak tersebut nyata terlihat dalam APBN, lebih banyak bertumpu pada sektor pajak. b. Fungsi Mengatur (Regularend) Yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya dikenakan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah), tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. 3. Jenis Pajak Menurut Resmi (2009:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :
1. Menurut Golongan a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Menurut Sifat a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objektif Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Menurut Lembaga Pemungut a. Pajak Negara (pajak Pusat)
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM b. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel. 4. Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak a. Teori Asuransi Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi dan orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan Negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. b. Teori Kepentingan Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.
c. Teori Gaya Pikul Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jas-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak Teori ini berdasar pada paham Organische Staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbul lah hak mutlak untuk memungut pajak.Orang-orang tidaklah berdiri sendiri dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan berhak atas satu dan yang lain sehingga setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. e. Teori Asas Gaya Beli Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya kearah tertentu.
5. Sistem Pemungutan Pajak Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah menetapkan system pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assesment System. Adapun system pemungutan pajak menurut Resmi (2009:11)sebagai berikut: 1. Official Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 2. Self Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk :
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak). 3. With holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk
memotong dan memungut
pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. 6. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : a. Asas Domisili (Asal Tempat Tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 7. Hak–Hak Wajib Pajak Hak – hak Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 antara lain sebagai berikut : a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak. d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
f. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 8. Kewajiban Wajib Pajak a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktoret Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak. g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. h. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang teritang pajak; Subjek Pajak
Objek Pajak
Wajib Pajak
Pendaftaran
Pembayaran
Pelaporan
Pembayaran
Pemeriksaan
Gambar 1 Skema Kewajiban Wajib Pajak Sumber : KPP Pratama Surabaya Wonocolo Surabaya
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dala pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan.
2.2 Rerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kewajiban membayar pajaknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima variabel yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, Kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan, pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), Pelayanan pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak (Y). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini
KsMP (X1) (+)
PPTP (X2)
(+) Kemauan membayar pajak (Y)
(+)
PP (X3)
(+)
SP (X4)
Gambar 2 Model Pemikiran 2.3 Perumusan Hipotesis Berdasarkan rerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut 2.3.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan suatu keadaan dimana wajib pajak bersedia membayar pajak dengan setulus hati dan tidak merasa dirugikan oleh pembayaran pajak tersebut serta dapat memahami dan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri. Jika kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan semakin meningkatkan pendapatan negara yang akan berdampak positif pada
peningkatan pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : Hipotesis 1 (H1) : kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak 2.3.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah suatu penalaran maksud dan tujuan tentang peraturan perpajakan. Semestinya warga negara dapat mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan agar lebih mengerti makna penting dari perpajakan. Karena hampir tidak mungkin orang akan rela mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti dan pahami. Sehingga sedikit banyak menimbulkan suatu kesadaran akan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi kepentingan dan tujuan bersama. Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 2 (H2) : Pengetahuan dan Pemahaman
tentang Peraturan
Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak. 2.3.3 Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Pelayanan Pajak dapat dimaksudkan sebagai cara petugas pajak memberi pelayanan dalam membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk semakin
menyelesaikan kewajiban perpajakannya, begitupula sebaliknya pelayanan pajak yang buruk dapat juga membuat wajib pajak semakin enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajaknya. Pelayanan yang prima dapat berarti pula gambaran tentang kewajiban pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh direktorat jendral pajak untuk melayani wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 3 (H3) : Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan Membayar Pajak 2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan akibat melanggar suatu peraturan. Sanksi dalam perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 4 (H4) : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan Membayar Pajak
