BAB 2 TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1
Tinjauan Teoritis
2.1.1
Good Corporate Governance
1.
Pengertian Corporate Governance
Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006 (dalamHardikasari, 2011) Corporate governance menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan mengendalikan antara
perusahaan
kekuatan
menjamin
kewenangan
kelangsungan
stakeholders.
Hal
dengan
ini
tujuan,
yang
eksistensinya berkaitan
agar
diperlukan dan
dengan
dan
mencapai keseimbangan oleh
perusahaan untuk
pertanggungjawaban
peraturan
kepada
kewenangan pemilik,
direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Cadbury Commite adalah seperangkat aturan
yang
merumuskan hubungan antara para pemegang
saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentinagn lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hakhak dan tanggung jawab mereka. OECD mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antar pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentinagan dengan perusahaan. corporate governance juga mensyaratkan
adanya
struktur
perangkat
untuk
mencapai
tujuan
dan
pengawasan atas kinerja. corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan
7
yang
8
merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MMBU/2002, corporate governance
adalah suatu proses dari struktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan
tetap
memperhatikan
kepentingan
stakeholder
lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir dari penerapan sistem ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang
tetapi
tetap
memperhatikan
berbagai
kepentingan
para
stakeholder lainnya. Dari definisi tentang corporate governance diatas, maka dapat diketahui adanya aspek-aspek penting dari corporate governance yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah: 1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ
perusahaan
diantaranya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. 2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. 3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
9
4. Adanya
perlakuan
yang
sama
terhadap
para
pemegang saham,
terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang materil dan relevan 2. Prinsip-prinsip GoodCorporate Governance Dalam pedoman penerapan GCG oleh Komite Nasional kebijakan Governance KNKG (2006) setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder). 1)
Transparansi (Transparancy) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 2)
Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
10
merupakan
prasyarat
yang
diperlukan
untuk
mencapai
kinerja
yang
berkesinambungan. 3)
Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan-perundangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4)
Independsensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan atas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervalkan oleh pihak lain. 5)
Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)
Untuk melancarkan asas Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi
dan
tidak
melaksanakan
kegiatannya,
dapat
diintervensi
perusahaan
harus
oleh
pihak
senantiasa
lain. Dalam memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.
3. Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance Esensi Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholder dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan
11
kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.GCG dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan
efektif,
tercipta
di perusahaan.
mekanisme
checks
and
balance
sehingga
dapat
Menurut
ForumCorporate Governance in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain: 1. Meningkatkan
kinerja
pengambilan keputusan operasional
perusahaan yang
lebih
melalui baik,
terciptanya
meningkatkan
proses efisiensi
perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan
pelayanan kepada stakeholders. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corparate value. 3. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang. 5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan tujuan corporate governance adalah sebagai berikut : 1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang saham. 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
12
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau board of directors dan manajemen perusahaan. 5. Meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen senior perusahaan.
4.
Corporate Governance Perception Index(CGPI)
Windah dan Andono (2006:7) menyatakan CGPI adalah riset dan pemeringkatan penerapan konsep corporate governance pada perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance yang telah diakui di Indonesia. Riset ini dilakukan untuk mendokumentasikan penerapan konsep GCG di Indonesia. Pelaksanaan CGPI dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan GCG. CGPI diselenggarakan setiap tahunnya, pertama kali yaitu tahun 2001. Pada CGPI ini menjalin kerja sama dengan majalah SWA, yang dikenal sebagai salah satu majalah bisnis yang unggul di Indonesia. CGPI (Corporate Governance
Perception Index)
adalah penerapan
peringkatan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia
melalui
riset
yang
dirancang
untuk
mendorong
perusahaan
meningkatkan kualitas penerapan konsep Corporate Governance (CG) melalui perbaikan secara terus-menerus dengan melaksanakan evaluasi. Manfaat CGPI : (1) Penataan organisasi perusahaan yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG. (2) Peningkatan kesadaran dan komitmen bersama dari internal perusahaan dan stakeholder terhadap penerapan GCG. (3) Pemetaan
13
masalah-masalah strategis dalam praktik GCG. (4) Alternatif perbaikan indikator atau standar mutu pencapaian kualitas (Syahrizal, 2012). The Indonesian Institute of Corporate governance (IICG) adalah sebuah lembaga
independen
yang
melakukan diseminasi
dan
pengembangan
corporate governance di Indonesia. Keikutsertaan program ini bersifat sukarela. Definisi corporate governance digunakan untuk menyusun kerangka metodologis CGPI terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI. Tujuan program CGPI adalah untuk merangsang perusahaan agar berlombalomba menerapkan good corporate governance demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Di samping itu juga memberikan penghargaan kepada perusahaan agar governance
perusahaan
termotivasi melaksanakan
dan untuk memetakan masalah-masalah spesifik yang
perusahaan-perusahaan
di Indonesia
dalam
menerapkan
corporate dihadapi
konsep
good
corporate governance. Indeks persepsi ini diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu: kepemilikan saham minoritas, wawancara dengan wakil perseroan dan analis informasi publik yang mencakup laporan keuangan, situs korporat, dan berita media masa.
5.
Perkembangan Good Corporate Governance di Indonesia
Bech et.al, 2002 (dalamChristiana 2011) Terdapat beberapa alasan yang mendorong munculnya GCG sehingga menarik perhatian dunia dan mendorong desakan untuk mengimpelementasikan GCG antara lain: (1) Munculnya gelombang privatisasi di seluruh dunia; (2) Terjadinya reformasi dana pensiun; (3)
14
Adanya regulasi dan integrasi pasar modal; (5) Krisis ekonomi Asia Timur, Rusia dan Brasil; (6) Berbagai skandal yang menimpa perusahaan besar. Perkembangan GCG di Indonesia terpengaruh oleh kejadian-kejadian tersebut di atas, karena Indonesia merupakan bagian dari perekonomian dunia. Krisis ekonomi di Asia Timur merupakan faktor utama terjadinya krisis di Indonesia. Kajian yang di lakukan oleh Asian Development Bank (ADB) di kutip dari (Kaihatu, 2006) menunjukan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh kreditor. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan sebuah sistem tata kelola peusahaan yang baik. Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan dari sektor swasta turut berpartisipasi bersama pemerintah dan lembaga-lembaga
independen
berhasil
membentuk
suatu
sistem
untuk
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik agar Indonesia terbebas dari krisis (Kaihatu, 2006). Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang di bentuk berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999
telah
mengeluarkan
pedoman
Good
Corporate Governance (GCG) yang pertama. Pedoman telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Saat ini KNKCG telah diganti dengan
15
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Selain itu, penerapan GCG didukung juga oleh sektor swasta melalui mekanisme pasar modal seperti BEI dan Bapepam-LK mengeluarkan regulasi-regulasi guna mendukung implemestasi GCG di Indonesia (Taridi, 2009): 1. Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (Sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep315/BEJ/06/2000 perihal peraturan pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif sekretaris perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan
informasi
serta
kewjiban
perusahaan
tercatat
untuk
menyampaikan informasi yang material dan relevan. 2. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-63/PM1996 yang kemudian dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.1.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan. 3. Surat edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap emiten. 4. Surat edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-07/PM/2000 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit.
16
5. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-45/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris pada emiten dan perusahaan publik. 6. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-134/BL/2006 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian Laporan Tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. 7. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-134/BL/2006 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian Laporan Tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Selain dengan peraturan-peraturan tersebut, impelementasi GCG di Indonesia didukung dengan munculnya organisasi-organisasi independent pendukung seperti Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI), The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
Dengan
adanya
lembaga-lembaga
independen
tersebut,
maka
implementasi GCG di Indonesia diharapkan semakin berkembang diikuti dengan kesadaran karena manfaat yang diperoleh oleh perusahaan.
6.
Sistem Penilaian PelaksanaanGood Corporate Governance Penilaian pelaksanaan good corporate governance berdasarkan pada
pemeringkatan CGPI. The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) adalah lembaga organisasi independen yang didirikan untuk memasyarakatkan konsep praktik dan manfaat corporate governance kepada dunia usaha khususnya dan masyarakat luas umumnya (www.iicg.co.id)
17
Salah satu bentuk yang dilakukan IICG adalah penilaian penerapan GCG di Indonesia yang dikenal dengan CGPI (Corporate Governance Perception Index). Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI diikuti oleh Perusahaan Publik (Emiten), BUMN, Perbankan, dan Perusahaan swasta lainnya. Program CGPI secara konsisten adalah telah diselenggarakan pada setiap tahunnya sejak tahun 2001. CGPI diselenggarakan oleh IICG sebagai lembaga swadaya masyarakat independen bekerjasama dengan majalah SWA sebagai mitra media publikasi. Program ini dirancang untuk memicu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan
konsep
corporate
governance
melalui
perbaikan
yang
berkesinambungan (continues improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan melaksanakan studi banding (benchmarking). Cakupan penilaian dan aspek yang diukur dalam CGPI adalah pengembangan alat ukur yang dimiliki IICG, pedoman dan prinsip GCG yang diterbitkan OECD dan berbagai sumber, serta perangkat hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip GCG. Metodologi riset yang dipakai meliputi empat tahapan riset yang melibatkan pihak internal dan eksternal stakeholders perusahaan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui rata-rata tertimbang dengan bobot masing-masing aspek disajikan pada tabel 1 berikut ini
18
Tabel 1 Aspek dan bobot Penilaian CGPI No
Aspek
Bobot (%)
1
Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan
15
2
Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci
20
3
Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham
15
4
Peran stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan
15
5
Pengungkapan dan Transparasi
15
6
Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
20
Sumber: Laporan CGPI, 2009
Secara lengkap tahapan riset diawali dengan pengembangan metodologi dan database, publikasi program, konfirmasi peserta CGPI, serta penyebaran kuisioner (self assessment). Tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan bertujuan untuk menelusuri upaya dan wujud penerapan GCG sebagai sebuah sistem yang dilakukan peserta CGPI dengan mengacu pada daftar dokumen yang disyaratkan dibuat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pemenuhan regulasi, kebjakan, pedoman, dan praktek terbaik dalam penerapan GCG di Indonesia dan Negara lain. Secara keseluruhan dipersyaratkan sekurangkurangnya 40 dokumen untuk perusahaan publik dan 36 dokumen untuk BUMN. Tahapan riset berikutnya adalah penyususnan makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan GCG sebagai sebuah sistem diperusahaan. Penyusunan
makalah
dimaksudkan
untuk
membantu
pihak
perusahaan
memaparkan upayanya dalam menerapkan GCG pada saat observasi merupakan
19
kegiatan peninjauan langsung ke seluruh perusahaan peserta CGPI untuk memastikan praktek penerapan GCG sebagai sebuah sistem pengelololaan bisnis diperusahaan tersebut. Penilaian GCG meliputi empat tahapan tersebut dengan bobot nilai yang berbeda. Bobot penilaian yang disajikan dalam tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Tahapan dan Bobot Penilaian Riset dan Pemeringkatan CGPI No
Tahapan
Bobot (%)
1
Self Assessment
17
2
Kelengkapan dokumen
35
3
Makalah yang merefleksikan program dan hasil
13
penerapan good corporate governance sebagai sistem perusahaan-perusahaan yang bersangkutan 4
Observasi
35
Sumber: Majalah SWA edisi XXIX, 2013
Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan diatas. Hasil program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Pemeringkatan GCG didesain menjadi 3 komponen berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG seperti disajikan pada tabel 3 berikut ini:
20
Tabel 3 Kategori Pemeringkatan CGPI Kategori
Skor Penilaian
Predikat
A
>85-100
Sangat Terpercaya
B
>70-85
Terpercaya
C
55-70
Cukup Terpercaya
Sumber: Laporan CGPI, 2009
2.1.2
Pengertian Kinerja Keuangan
Perwirasari, 2009 (dalamDittawati, 2011) Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai, tidaklah mudah dilakukan karena menyangkut aspekaspek manajemen yang harus. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkandan dipertimbangkan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut. Apakah kinerjanya sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perusahaan atau belum. Simanjuntak 2005 (dalam Dittawati, 2011) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Pelaporan kinerja refleksi
kewajiban
merupakan
untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua
21
aktivitas dan sumber daya yang perlu
dipertanggungjawabkan.
Kinerja
perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka
perusahaan dapat
memilih
strategi dan struktur
keuangannya. Dalam penelitian ini, terdapat tiga faktor kinerja perusahaan, antara lain : a. Kinerja Perusahaan untuk Menghasilkan Laba (Return On Assets) Merupakan rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan asset yang dimiliki. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total asset.
22
b. Kinerja Operasi Perusahaan (Return On Equity) Salah satu alasan utama mengapa mengoperasikan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang akan bermanfaat bagi para pemegang saham. Ukuran keberhasilan dari pencapaian alasan ini adalah angka return on common stockholder equity yang berhasil dicapai.
c. Tingkat Pengembalian Investasi (Return on Investment) Merupakan perkalian antara profit margin perusahaan dengan Assets Turn Over perusahaan.
2.1.3
Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penilitian terdahulu yang dapat dijadikan sumber dan bahan masukan karena tema penelitian tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Paradita dan Nurzaimah (2010) meneliti “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan yang Termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa GCG tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROI, ROE dan NPM. Purnamasaridan Sugiharto (2012) meneliti “Pengaruh GCG Berdasarkan CGPI Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan” kinerja keuangan diukur dengan komposisi Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Assessment
23
(ROA), Return On Equity (ROE). Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa hubungan positif yang signikan antara hasil GCG terhadap CGPI dengan kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), capital adequacy ratio (CAR), return on asset (ROA), return on investment (ROE). Sementara variabel yang lain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Yasmeen (2012) melakukan penelitian tentang “Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Menurut CGPI”. Hasil menunjukan bahwa variabel Profit Margin dan Return On Investment berpengaruh terhadap good corporate governance sedangkan Turnover Assets tidak berpengaruh terhadap good corporate governance. Hasil penelitian Trinanda dan Mukodim (2012) menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity, Return On Investment, Return On Asset, dan Net Profit Margin. Artinya, penerapan corporate governance yang baik maka akan mengakibatkan kinerja keuangan juga menjadi baik. Hasil penelitian Pradipta (2013) menunjukan good corporate governance berpengaruh terhadap
Return On Invesment dan Total Assets Turnover pada
perusahaan-perusahaan go public yang mengikuti survei pemeringkatan CGPI Sedangkan penelitian Rahayu (2013) berbeda dengan empat penelitian diatas, dari hasil analisis yang dilakukan, ternyata GCG (CGPI) tidak mempengaruhi kinerja keuangan yang di proksi dengan ROA dan ROE. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penilitian tidak didukung.
24
2.1.4 Perbedaan dan Persamaandengan Penelitian Terdahulu 1. Perbedaan Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas adalah 1. Semua penelitian diatas mengambil objek dari sektor perbankan sedangkan penilitian ini mempunyai objek penelitian yang lebih luas lagi tidak hanya mengambil objek dari sektor perbankan saja. 2. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan, ada beberapa penelitian diatas mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan yang tidak digunakan pada penelitian ini seperti BOPO dan LDR. 3. Dan yang terakhir untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan diatas adalah tahun annual report yang dijadikan sebagai bahan penelitian. 2. Persamaan Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas adalah 1. Sama-sama mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan. 2. Semua penelitian menggunakan objek penelitian yang masuk dalam pemeringkatan Good Corporate Govenance (GCG) yang diakukan oleh IICG berupa skor pemeringkatan CGPI.
25
2.2 Rerangka Pemikiran Berdasarkan latar belakang, penelitian, dan landasan teori yang diungkapkan sebelumnya, maka kerangka pemikiran penilitian ini dapat disajikan dengan kerangka konseptual pada gambar 1 sebagai berikut: ROA
Good Corporate Governance
ROE
ROI
Gambar 1 Kerangka Konseptual 2.3 Perumusan Hipotesis Berdasarkan logika dari hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H1:
good corporate governance berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA)
H2:
good corporate governance berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE)
H3:
good corporate governance berpengaruh positif terhadap Return On Investment (ROI)
