11
BAB 2 TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 2.1
Tinjauan Teoritis
2.1.1 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam penelitian Bramono (2008) titik tekan dari
teori
stakeholder
ada
pada
pengambilan
keputusan
perusahaan
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari semua pihak yang terkait dengan aktifitas perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan dapat memuaskan stakeholdernya dalam suatu tingkatan tertentu, sehingga titik pusat dari CSR ada pada manajemen stakeholder. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Yang termasuk stakeholder primer adalah shareholder, pemilik, investor, karyawan maupun konsume. Sedangkan yang termasuk stakeholder sekunder adalah pemerintah, masyarakat umum dan lingkungan. Pengungkapan CSR ini penting karena para stakeholder perlu mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan stakeholder, sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR yang telah dilakukannya. Perusahaan yang
12
memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham (Rustiarini, 2010). Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Perusahaan hendaknya memperhatikan kepentingan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dialakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Teori stakeholder jika ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap dengan masyarakat (public) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat yang ternyata saling terkait. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya, yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata diukur dengan economic measurement yang cenderung shareholder orientation, ke arah memperhitungkan faktor sosial (social factors) sebagai wujud kepedulian
dan
keberpihakan
terhadap
masalah
sosial
kemasyarakatan
(stakeholder orientation).
2.1.2 Teori Agensi Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal
13
(Hendriksen dan Van Breda, 2000) dalam Ratnasari (2011:37). Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Edgina (2008) mengatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara menejer (agen) dengan investor (pemilik). konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pemilik sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing–masing pihak berusaha mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Teori agensi juga menjelaskan asimetri informasi, di mana manajer memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham), sehingga manajer cenderung melakukan manipulasi melalui manajemen laba untuk kepentingan pribadi. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat dikurangi dengan adanya mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan kepentingan yang ada di dalam perusahaaan dengan menerapkan good corporate governance (Hadi, 2007).
14
2.1.3. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam ensiklopedia bebas, Wikipedia, definisi Corporate Sosial Responsibility (selanjutnya disebut CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Secara konseptual, banyak pengertian tentang tanggungjawab sosial perusahaan.The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) “Countinuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large” Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang di sertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas ( Hadi, 2011 : 47- 48). Pendapat lain menyebutkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia
bisnis untuk berkontribusi dalam
pengembangan ekonomi
yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.
15
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu permasalahan tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik sehingga terdapat suatu hubungan yang saling menguntungkan. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda kepada para pemangku kepentingan secara seimbang. Penekanan pada salah satu tanggung jawab akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga tanggungjawab tersebut mencangkup: 1. Economic responsibilities Tanggung jawab sosial perusahaan yang utama adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. 2. Legal responsibilities Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. 3. Social responsibilities Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis yaitu menunjukan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun kelembagaan untuk menilai suatu isu di mana
16
penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Menurut Untung (2008:1) CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain (Untung, 2008:6): 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan. 5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 10. Peluang mendapatkan penghargaan.
2.1.4. Good Corporate Governance Perusahaan sebaiknya menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan perlu dipertahankan, salah satunya melalui tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
17
Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Good corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan good corporate governance mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya good corporate governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan good corporate governance juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good corporate governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good corporate governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Good Corporate governance didefinisikan oleh Monks dan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan Good corporate governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Tujuan Good corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. Good Corporate governance yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat dari penerapan good corporate governance dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor.
18
Good Corporate governance merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara
efisien,
menghasilkan
nilai
ekonomi
jangka
panjang
yang
berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Good Corporate Governance dalam penerapannya memiliki beberapa tujuan
diantaranya
adalah
peningkatan
keefisiensian
kerja
perusahaan,
meningkatkan pengembalian modal (stakeholder), meminimalisasi biaya kinerja perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan. Prinsip prinsip utama dari good corporate governance yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah : 1.
Fairness (Keadilan) Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi
seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam pelaksanakan
kegiatannya,
perusahaan
harus
senantiasa
memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 2.
Disclosure/Transparency (Keterbukaan/Transparansi) Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada
waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan,
19
serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 3.
Accountability (Akuntabilitas) Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan
yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham
dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 4.
Responsibility (Responsibilitas) Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus
dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang,
20
menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat. 5.
Independency (Independen) Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance,
perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen good corporate governance dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan good faith ( bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman good corporate governance, agar visi dan misi perusahaan
yang berwawasan
internasional dapat terwujud. Pedoman good
corporate governance, yang telah dibuat oleh Komite Nasional Good Corporate Governance hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan good corporate governance secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.
21
Mekanisme Good Corporate Governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme good corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Lastanti (2004), mekanisme good corporate governance dibagi menjadi dua, yaitu internal mechanism (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi (komisaris), kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yaitu external mechanism (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financing. Mekanisme good Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, karena keterbatasan data mekanisme yang lain. Dalam penelitian ini semakin tinggi kepemilikan manajerial diharapkan pihak manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan para pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen juga akan memperoleh keuntungan bila perusahaan memperoleh laba.
2.1.4.1. Kepemilikan Manajerial Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat dipengaruhi oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak bertindak sebagai pemegang
22
saham. Dua hal tersebut akan sangat mempengaruhi manajemen laba yang dilakukan karena kepemilikan manajer akan ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pemilihan model akuntansi yang akan diterapkan di dalam perusahaan yang mereka kelola (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dengan kata lain kepemilikan manajerial akan menjadikan manajer ikut merasakan semua dampak dari pengambilan keputusan yang mereka lakukan, baik merasakan keuntungan dari pengambilan keputusan yang benar maupun merasakan kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Tetapi kepemilikan saham manajerial akan dapat memicu konflik kepentingan ketika porsi saham yang dimiliki manajer berlebihan. Untuk menjaga fungsi keseimbangan terhadap kepemilikan saham maka kepemilikan oleh manajer harus dibatasi dalam jumlah maksimalnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kepemilikan mayoritas oleh manajer yang dapat mempersulit pengawasan tindakan manajer. Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris, maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan membagi saham yang dimiliki manajemen dengan seluruh jumlah saham perusahaan. Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan untuk membatasi perilaku opportunistic manajer dalam manipulasi laba (earnings management).
Jensen
dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk
23
meminimalkan konflik keagenan adalah dengan memperbesar kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme good corporate governance yang dapat diterapkan untuk meminimalisir konflik keagenan yang berakibat pada munculnya tindakan earnings management oleh manajer.
2.1.5. Nilai Perusahaan Dalam jangka panjang, tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Fama (dalam Wahyudi dan Pawestri, 2006) berpendapat bahwa nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Nurlela dan Islahuddin (2008) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. Menurut Nurlela dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham
24
menyerahkan
urusan pengelolaan perusahaan kepada
orang-orang
yang
berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelolah kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar (Sri Rahayu:2010). Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga (Rustriarini, 2010).
25
2.1.6. Penelitian Terdahulu Tabel 1 Penelitian Terdahulu Penelitian Terdahulu Keterangan
Judul
Objek
Nurlela dan Islahudin (2008) Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan denganpresentase kepemilikan manajemen sebagaiVariabel moderating.
Nahda dan Harijito (2011) Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan CG sebagai variabel moderating
Perusahaan yang terdaftar di BEJ selain Bank dan lembaga Keuangan
Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2005 –2009
Periode Penelitian Tahun 2005 Metode Pengambilan Sampel Variabel Bebas
Purposive Sampling Corporate Social Responsibility
Variabel Terikat
Penelitian Sekarang Siti Sapia Latupono (2015) Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan CG sebagai variabel moderating.
Seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang komsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2009 – 2011
Purposive Sampling
Purposive Sampling
Corporate Social Responsibility (CSR) Nilai Perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR)
Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance (GCG)
Nilai Perusahaan
Nilai Perusahaan Variabel Moderasi Presentase Kepemilikan
26
Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Nahda dan Harjito (2011). Hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu tahun pengamatan, dimana tahun menggunakan 5 tahun pengamatan yaitu tahun 2005,2006,2007,2008, dan 2009. Perusahaan yang terdaftar
Coorporate Governance Perseption Index (CGPI) perusahaan yang
termasuk dalam peringkat pertama sampai peringkat kesepuluh dari tahun 20052009. Sedangkan tahun pengamatan yang dilakukan penulis (2014) yakni 3 tahun pengamatan secara berturut-turut dari 2009, 2010, dan 2011. Perusahaan manufaktur sektor industri barang komsumsi yang terdaftar BEI tahun 2009-2011.
2.2. Rerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Good corporate governance, kepemilikan manajemen, nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan.Hipotesis yang merupakan alur pikiran dari peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:
27
Perusahaan go public Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2011 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Kegiatan Operasioal Perusahaan
Dampak Sosial dan Lingkungan
Kinerja perusahaan
Teori Agensi
Teori Stakeholder
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility Nilai Perusahaan
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
Keterangan: 1.
Perusahaan go public adalah perusahaan yang menjual sahamnya kepada para investor
dan
membiarkan
saham
diperdagangkan di pasar saham.
tersebut
diperjual
belikan
atau
28
2.
Perusahaan manufaktur sektor industri barang komsumsi merupakan perusahaan manufaktur publik (emiten) yang menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan lainnya.
3.
Kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan perusahaan yang bertanggungjawab
terhadap
proses
produksi
barang dan jasa,
serta
memastikan operasi bisnis berlangsung secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan perusahaan. 4.
Kegiatan operasional perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan, dan juga terhadap kinerja perusahaan. Hal ini yang menyebabkan penggunaan teori agensi dan teori stakeholder digunakan sebagai landasan pelaporan CSR bagi perusahaan publik
5.
Pelaporan CSR bagi perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap nilai perusahaan. Hal ini di karenakan pelaporan CSR bisa mempengaruhi persepsi atau pendapat para pemegang saham yang akan berpengaruh pada baik atau buruknya nilai perusahaan.
6.
Nilai perusahaan merupakan nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap suatu perusahaan.
7.
Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Secara umum perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan yang memiliki sumber daya yang sedikit. Hal ini disebabkan adanya benturan kepentingan yang besar
29
antara pemilik dan manajemen perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi adanya benturan kepentingan antara pemilik dan manajemen maka diterapkan good corperate governance. 8.
Good corperate governance merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada stakeholders.
9.
Tujuan dari good corperate governance sebagai standar untuk memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas, dan tanggung jawab social perusahaa.
10. Dengan adanya penerapan Good corperate governance yang baik dalam sebuah perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini akan menjadi sinyal yang akan direspon dengan baik oleh para investor sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 11. Good corperate governance memiliki beberapa prinsip yang diterapkan dalam perusahaan salah satu prinsipnya adalah prinsip pertanggungjawaban, dimana CSR merupakan implementasi CSR dari
salah
satu
wujud
pelaksanaan prinsip good corporate governance. Perusahaan yang telah melaksanakan good corporate governance dengan baik sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan social. 12. Sehingga penerapan Good corperate governance yang mempunyai pengaruh dan hubungan yang kuat terhadap CSR dan nilai perusahaan. Mempenyai
30
pengaruh dan hubungan yang kuat manjadikan Good corperate governance sebagai variabel moderating. 13. Variabel moderating merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) antara variabel independen dan dependen.
2.3. Perumusan Hipotesis Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan berdasarkan rerangka pemikiran, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 2.3.1. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Nilai Perusahaan Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan
merupakan
keseimbangan
antara
kepentingan-kepentingan
ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam penerapan CSR yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Menurut Haniffa et al (dikutip dari Sayekti dan Wondabio, 2007), jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nila I masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya dan selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.
31
Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. Apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham (Almilia dan Wijayanto, 2007). Rustiarini (2010) menyatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan
kompetitif
perusahaan.
Perusahaan
yang
memiliki
kinerja
lingkungandan sosial yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. Penelitian Dahlia dan Siregar (2008) menunjukkan bahwa aktivitas CSR terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Konsisten dengan hal itu, pelitian yang dilakukan Rustiarini (2010) menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh pada nilai perusahaan. Dari hasil kajian empiris tersebut, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah: H1
:
Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
2.3.2. CSR, Good Corporate Governance, dan Nilai Perusahaan Pedoman Umum good Corporate Governance Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan good corporate governance adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat
32
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Implementasi CSR merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip good corporate governance. Rustiarini (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan good corporate governance dengan baik sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial. Penganut paham good corporate governance lebih mudah menerima adanya kebutuhan dan kewajiban untuk melaksanakan CSR, karena kedua kegiatan tersebut berlandaskan pemahaman falsafah yang sama. Good corporate governance menyangkut tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama atas kegiatan ekonomi dan segala dampaknya, sedangkan CSR adalah kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan utama perusahaan. Kedua kegiatan tersebut sama-sama bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham namun tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan sejumlah kebijakan untuk menuntun pelaksanaan CSR. Semua hal tersebut tidak terlaksana dengan baik apabila perusahaan tidak menerapkan good corporate governance beserta aspek-aspek yang termasuk di dalamnya. Dari hasil kajian empiris tersebut, maka hipotesis yang dapatdikemukakan adalah: H2
: Good corporate governance berpengaruh positif pada hubungan
pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan.
