BAB 2 TINJAUAN TEORETIS
2.1
Tinjauan Teoritis
2.1.1 Pengertian Koperasi Kata koperasi berasal dari bahasa Latin Cooperate yang dalam bahasa Inggris Cooperative. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja. Sehingga cooperation berarti bekerja atau berusaha bersama-sama. Kata Koperasi mempunyai makna khusus yang dapat didefinisikan sebagai perkumpulan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan bertujuan untuk dapat meningkatkan kebutuhan materi anggota dengan menjalankan usaha secara bersama (Hudiyanto, 2002). Koperasi merupakan suatu bisnis yang dimiliki oleh para pengguna yang dikontrol para pengguna dan yang membagikan keuntungan yang diperoleh berdasarkan atas tingkat partisipasi dari pengguna. Dari pengertian operasional ini bisa dikemukakan 3 (tiga) konsep tentang koperasi yaitu: 1.
Prinsip pemilikan oleh pengguna dimana orang yang memiliki dan mendanai adalah orang yang terlibat sebagai user.
2.
Prinsip kontrol oleh penguna, yaitu bahwa pengawasan atas koperasi dilakukan oleh orang yang menggunakan (terlibat) dalam koperasi.
8
9
3.
Prinsip
keuntungan
pengguna,
yaitu
bahwa
keuntungan
koperasi
didistribusikan kepada para user berdasarkan atas tingkat keterlibatannya dalam koperasi. Menurut Undang-Undang No 25 tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas asas kekeluargaan. Dari definisi di atas maka bisa diambil beberapa pengertian penting dari koperasi yaitu: 1.
Koperasi adalah organisasi dari orang-orang. Orang-orang itu berkumpul karena memiliki kesamaan kebutuhan ekonomi, sehingga mereka melakukan usaha bersama.
2.
Koperasi merupakan usaha dimana orang-orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang atau modal melainkan mereka menyatukan modal sebagai akibat dari adanya kesamaan kepentingan. Oleh karena itu, persyaratan utama bagi masuknya anggota bukan atas dasar besarnya kesangupan membayar simpanan pokok, simpana wajib dan simpanan suka rela, melainkan atas dasar dorongan kepentingan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota.
3.
Koperasi merupakan usaha yang harus dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat lingkungannya. Dalam kegiatannya koperasi selalu mementingkan pelayanan kepada anggota dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena orientasi pelayanan adalah kepada anggota, maka koperasi tidak bisa (tidak boleh) melakukan hubungan (pelayanan) kepada non anggota hanya karena cara itu dianggap lebih mudah dan menguntungkan
10
dari pada melayani anggota. Untuk menghindarkan kecenderungan memilih yang lebih menguntungkan (tetapi meninggalkan anggota) maka pengambilan keputusan tidak berdasarkan modal. Pengambilan keputusan atas dasar modal jelas mengakibatkan kecenderungan mengutamakan keuntungan dari pada anggota. 4.
Koperasi adalah perkumpulan di bidang ekonomi yang didukung oleh orangorang sebagai anggotanya dan menghimpun kekuatan secara bersama untuk mencapai tujuan.
5.
Koperasi merupakan usaha yang demokratis, dimana terdapat kebebasan orang untuk masuk dan keluar dalam koperasi, dan sekaligus ada jaminan kedudukan yang sama antar anggota koperasi.
6.
Bagi Indonesia koperasi mempunyai tujuan ganda. Disamping untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat watak sosialnya.
2.1.1
Prinsip Koperasi
Prinsip sering diartikan sebagai sesuatu aturan yang berlaku untuk mengarahkan perilaku yang pada umumnya merupakan aturan fundamental atau bersifat komprehensif. Dengan prinsip itu maka perilaku dari para pelakunya harus dirujukkan dalam kondisi apapun. Kalau perilaku seseorang dalam kondisi apapun sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip maka orang itu dianggap sudah tidak berperilaku sesuai dengan prinsip yang sudah disepakati. Prinsip koperasi pada dasarnya bermanfaat untuk dua hal berikut:
11
1.
Sebagai pedoman bagi pengurus dan manajer koperasi dalam menjalankan aktivitasnya. Karena prinsip merupakan aturan perilaku dan kebenaran dasar maka prinsip itu akan menjadi penting bagi pengambilan keputusan agar tujuan koperasi bisa tercapai.
2.
Untuk membandingkan dan mengelompokkan koperasi. Dengan merujuk pada prinsip tertentu akan memudahkan mengidentifikasi filosofis seperti kaitannya dengan kebijakan dan praktek keseharian. Akan dengan mudah dilihat apakah sesuatu gerakan atau bisnis merupakan “koperasi yang sebenarnya” atau hanya masuk dalam kelompok “mirip koperasi”. Dalam Pasal 33 UU no 25/1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa
prinsip koperasi Indonesia adalah sebagai berikut: 1.
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.
2.
Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melakukan kekuasaan tertinggi.
3.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
12
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang disetor dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Hal ini merupakan wujud dari nilai kekeluargaan dan keadilan. 4.
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas dimaksudkan sebagai wajar, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
5.
Kemandirian Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain dan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
2.1.2
Penggolongan Koperasi
Menurut Hudiyanto (2002), penggolongan koperasi dilakukan sesuai dengan tekanannya masing-masing. Cara penggolongan bisa didasarkan atas: 1.
Fungsi yang diemban oleh koperasi
2.
Golongan masyarakat yang menjadi anggota
3.
Jenis komoditi yang diusahakan Dilihat dari fungsinya maka koperasi dibedakan menjadi 5 (lima) jenis yaitu:
1.
Koperasi Konsumsi
13
Koperasi konsumsi disebut juga koperasi pemakai adalah koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa. Pengertian pemakaian (Konsumsi) menunjuk pada aktivitas pemanfaatan sesuatu jenis barang. Karena yang terkumpul dalam koperasi tersebut adalah orang yang membeli, menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa. Maka koperasi konsumsi juga disebut koperasi konsumen. 2.
Koperasi Kredit Koperasi kredit adalah koperasi yang melakukan kegiatan atau usaha simpan pinjam berupa uang tunai. Kegiatan simpan pinjam yang diorganisasi dalam koperasi kredit sangat diperlukan pula oleh koperasi-koperasi lainnya. Penyediaan uang tunai juga sangat dibutuhkan oleh para petani, pedagang dan setiap manusia pada umumnya.
3.
Koperasi Produksi Koperasi produksi merupakan koperasi dari para produsen suatu barang. Koperasi ini didirikan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi pasar dan persaingannya dengan usaha besar individual. Dengan demikian
diharapkan
diantara
produsen
kecil
tidak
terjadi
saling
menjatuhkan, melainkan terjadi situasi saling menguntungkan. Informasi tentang produk dan teknologi baru, harga dan penjualan dikumpulkan dan dibagikan secara bersama. 4.
Koperasi Pemasok Koperasi pemasok sering dirujukkan sebagai koperasi pembelian yang aktivitasnya meliputi semua jenis keperluan dari semua aktivitas. Koperasi
14
pembelian memungkinkan tersedianya berbagai barang yang dibutuhkan secara stabil. Ketika terjadi kelangkaan barang yang dibutuhkan koperasi akan mengusahakan tetapnya pasokan. 5.
Koperasi Pemasaran Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memperlancar dan mempertinggi daya saing dalam memasarkan produk lewat peningkatan daya tawar bersama.
2.1.3
Modal Koperasi
Menurut Hudiyanto (2002), modal usaha koperasi merupakan hal pokok yang pertama kali harus ada dalam koperasi. Sebagaimana bentuk usaha lainnya koperasi memerlukan pendanaan dalam jumlah yang besar untuk membeli atau menyewa tanah, bangunan, peralatan, persediaan dan berbagai aset yang lain serta untuk membiayai keperluan operasional usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan sumber modal yang paling utama yang didapatkan dengan cara spesifik dan diusahakan berkembang dengan cara yang spesifik pula. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemiliknya secara langsung dan akan menanggung resiko atau kerugian apabila terjadi kondisi pailit. Karena modal sendiri merupakan modal yang akan menanggung resiko kerugian, maka usaha dengan basis modal sendiri yang kuat merupakan salah satu nilai lebih yang dilihat pihak lain. Modal koperasi dapat diperoleh dari sumber anggota maupun non anggota, yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut: 1.
Simpanan Pokok
15
Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok merupakan simpanan yang tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok masing-masing anggota koperasi adalah sama. 2.
Simpanan Wajib Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang diserahkan oleh anggota dalam jumlah tertentu yang mungkin tidak sama antar anggota. Simpanan wajib tidak bisa diambil oleh anggota selama ia masih menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib merupakan komitmen dari anggota koperasi untuk secara rutin menyetorkan iuran dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan seorang anggota.
3.
Dana Cadangan Dana cadangan merupakan bagian dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota yang dimaksud untuk menambah modal koperasi. Dana cadangan ini merupakan modal sendiri yang cukup penting.
4.
Hibah Hibah merupakan transfer atau pemberian dana dari pihak lain secara gratis, yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa. Meskipun sebagian besar koperasi cenderung melakukan akumulasi modal
sendiri, namun pada umumnya mereka masih memerlukan juga pinjaman dari
16
luar. Dalam UU No 25/1992 disebutkan bahwa sumber bagi modal pinjaman adalah: 1.
Pinjaman dari anggota
2.
Pinjaman dari koperasi lainnya maupun angota koperasi lainnya
3.
Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya
4.
Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya
2.1.4
Kewajiban Perpajakan Koperasi
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Secara umum kewajiban perpajakan koperasi adalah : Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Menghitung, Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Koperasi Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan
17
Kewajiban perpajakan di bidang PPN 2.1.5
Laporan Keuangan Koperasi
Hasil akhir dari akuntansi koperasi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi terdiri dari: a.
Neraca, Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi, dan hibah/donasi. Simpanan sukarela dimasukkan dalam utang lancar. Hal ini disebabkan Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang dapat diambil setiap saat. Aktiva disajikan menurut tingkat likuiditas dan utang disusun berdasarkan jatuh temponya.
b.
Perhitungan hasil usaha, Laporan perhitungan hasil usaha atau laporan sisa hasil usaha (SHU) memuat hasil usaha dengan anggota dan laba/rugi kotor dengan non-anggota. Pada dasarnya, harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga atau non-anggota. Demikian pula harus dibedakan penjualan kepada anggota dan bukan anggota. Jadi bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan pada anggota karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota sehingga lebih baik digunakan untuk biaya cadangan.
18
c.
Laporan arus kas, Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan kas pada periode tertentu yang terdiri dari saldo awal, sumber penerimaan, pengeluaran kas pada periode tertentu.
d.
Catatan atas laporan Keuangan. Catatan atas laporan Keuangan menyajikan pengungkapan (disclosure) yang
memuat: 1.
Yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi antara lain mengenai: a.
Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi baik dengan anggota maupun dengan nonanggota.
b.
Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan lain-lain.
c.
Dasar penetapan harga pelayanan baik kepada anggota maupun kepada nonanggota.
2.
Pengungkapan informasi yang lain, di antaranya: a.
Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum di AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) maupun dalam praktik yang dilakukan koperasi
b Aktivitas koperasi
dalam pengembangan sumber
daya
dan
mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
19
c.
Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
d.
Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
e.
Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh dari hibah atau sumbangan.
f.
Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
g.
Aktiva yang diperoleh dari hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
h.
Pembagian Sisa hasil Usaha dan penggunaan cadangan.
i.
Hak dan tanggungan pemodal yang modalnya berupa modal penyertaan.
j.
Penyelenggaraan Rapat Anggota dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh pada perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
2.1.6
Pajak Penghasilan Pasal 21
1.
Pengertian PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh
Pasal
20
21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sebelum melakukan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21, maka Pemotong Pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak pada saat pendaftaran NPWP. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam melaporkan objek pemotongan PPh Pasal 21 pada SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun harus sama dengan biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. 2.
Pemotong Pajak PPh Pasal 21 Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha
tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari : Pemberi kerja yang terdiri dari: 1.
Orang pribadi dan badan;
21
2.
Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badanbadan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: 1.
Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
22
2.
Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
3.
Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. 3.
Bukan Pemotong PPh Pasal 21 Bukan Pemotong PPh Pasal 21 meliputi : Kantor perwakilan Negara asing. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Syarat bagi Organisasi-organisasi internasional agar tidak menjadi Pemotong
PPh Pasal 21 adalah : 1.
Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut.
23
2.
Organisasi internasional tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4.
Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak PPh Pasal 21 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi
dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam PER-32/PJ/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun. Jenis Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 antara lain : 1.
Pegawai.
2.
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3.
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
24
4.
Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5.
Mantan pegawai.
6.
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Objek Pajak PPh Pasal 21
5.
Obyek pajak PPh pasal 21 terdiri dari : 1.
Objek PPh Pasal 21 Yang Tidak Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD adalah meliputi : Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi: a.
Pejabat Negara, untuk:
1.
Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.
2.
Imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.
PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.
Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25
Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas). Dalam hal penghasilan tetap dan teratur setiap bulan diterima dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut . PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD. Tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap objek pajak penghasilan diatas adalah berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 2.
Objek PPh Pasal 21 Yang Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD adalah meliputi : Penghasilan selain penghasilan yang tetap dan teratur setiap bulan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Dalam hal penghasilan honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun
diterima dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut.
26
PPh Pasal 21 yang terutang atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final ditanggung oleh Penerima Penghasilan. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh bendahara disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftarnya bendahara tersebut. Kode Jenis setoran untuk PPh Pasal 21 atas penghasilan Yang Final Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD adalah 411121-402. 3.
Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan dan tidak bersifat berkesinambungan. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah : Imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Contoh : PT. Brevet Pajak Cahaya membayar Imbalan atau honor yang diberikan kepada Pengajar (Rusman) atas pekerjaannya sebagai pengajar pajak. Rusman berstatus bukan pegawai di PT.Brevet Pajak Cahaya dan mempunyai tugas sebagai pengajar setiap minggu sekali. Maka PT. Brevet Pajak Cahaya berkewajiban memotong PPh Pasal 21 atas honor yang diterima oleh Rusman sebagai imbalan kepada bukan pegawai yang
27
bersifat berkesinambungan karena pekerjaannya dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun. Imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan adalah : Imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Contoh : PT. Abadi Surya Jaya membayar Imbalan atau honor yang diberikan kepada Arsitek (Aditya) atas jasa mendesain kantor yang
hanya
dilakukan satu kali saja dalam tahun. Maka PT. Abadi Surya Jaya berkewajiban memotong PPh Pasal 21 atas honor yang diterima oleh Aditya sebagai imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. 4.
Beasiswa Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan (PPh) Beasiswa yang termasuk objek Pajak Penghasilan adalah : Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga
Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan / atau pendididikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dengan ketentuan penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan : a.
Pemilik.
b.
Komisaris.
28
c.
Direksi.
d.
Pengurus. Dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. 6. a.
Pengurang Penghasilan Bruto Biaya Jabatan Pengertian Biaya Jabatan adalah Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pegawai tetap. Besarnya Biaya Jabatan Untuk Tahun Pajak 2015, 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Besarnya biaya jabatan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
b.
Biaya Pensiun Pengertian Biaya Pensiun adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Penerima Pensiun dalam perhitungan PPh Pasal 21
29
atas penghasilan yang diterimanya. Besarnya Biaya Pensiun untuk Tahun Pajak 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. Biaya Pensiun dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang diterima oleh Pensiunan PNS, anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN dan Karyawan Perusahaan Swasta. 7.
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah besarnya penghasilan yang
menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. 8.
Besarnya PTKP Untuk Tahun Pajak 2014 dan 2013 Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2014 dan
2013 sebagai berikut : 1. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
30
3. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 Tentang Pajak Penghasilan; 4. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. PTKP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi. 9. 1.
Tarif Pajak PPh Pasal 21 Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Tarif Pajak PPh Pasal 21 Untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap adalah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut: Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
15% (lima belas persen)
31
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30% (tiga puluh persen)
Sumber: UU Perpajakan, Pasal 17 No 36/2008 tentang pajak penghasilan. 2.
Tarif Pajak PPh Pasal 21 Final Untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya meliputi: Atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD tarif pajak sebagai berikut:
b.
Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
c.
Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
d.
Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. Bendahara mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 Final atas
penghasilan tersebut diatas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Kode Jenis Setoran 411121-402 dan melaporkan PPh Pasal 21 tersebut dengan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana bendahara tersebut terdaftar.
32
Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya mempunyai kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut diatas setiap tahun dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. 2.1.7
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 Merupakan pajak badan usaha koperasi untuk tahun berjalan yang dipotong dari hasil SHU selama 1 (satu) tahun buku. Dalam hal ini koperasi wajib memotong pajak badan untuk tahun berjalan dari hasil SHU yang diperoleh setiap tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 45 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut: Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut : 1.
Tarif Pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
2.
Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham
33
yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 3.
Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
4.
Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5.
Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.
34
2.1.8
Penelitian Terdahulu
Terdapat tiga penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan, yakni penelitian yang dilakukan oleh : 1.
Idris (2006), Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan
Pasal
21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Haltim Raya Ternate. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari Objek Penelitian. 2.
Winata (2009), Perlakuan Akuntansi Atas Pembayaran Imbalan Dan Pemotongan, Serta Penyetoran PPh Pasal 21 Pada Pegawai PT “X” Tahun Pajak 2007
3.
Yuansari (2012), Perlakuan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri Dan Penyajiannya Di Laporan Keuangan Fiskal Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan bagaimana perlakuan terhadap akuntansi, sedangkan perbedaan dalam ketiga penelitian tersebut adalah terdapat penambahan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25, jenis penelitian yang digunakan, dan tarif perhitungan pajak penghasilan.
2.2
Rerangka Pemikiran Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling
diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah
dengan
35
kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan bagi semua tujuannya. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 Tahun 2007. Sejak tanggal 1 Januari 1984 sistem pemungutan di Indonesia telah diubah, yaitu dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System yang dapat diartikan pemberian wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Pada sistem self assessment wajib pajak aktif mulai menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sendiri dan fiskus pada sistem ini bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan maupun pemeriksaan. Dianutnya self assessment system diharapkan membawa misi
dan
konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) semakin kecil pula keberuntungan untuk mengawasinya. Pengawasan ini terutama
36
ditunjukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindari atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di Negara manapun. Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan rerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
