BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka 2.1.1
Konsep Koperasi
2.1.1.1 Pengertian Koperasi Kata Koperasi berasal dari bahasa Latin “coopere”, yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama (Sitio dan Tamba, 2001:16). Terdapat bermacam-macam definisi Koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Untuk lebih jelasnya berikut definisi mengenai Koperasi : a.
International Cooperative Alliance (ICA) dalam Hendar dan Kusnadi (1999:11) mendefinisikan Koperasi sebagai:
b.
Kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama dengan saling membantu antar satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip Koperasi. Bung Hatta dalam Revrisond Baswir (1997:4) “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkosongkosnya yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada Koperasi yang didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan” (Hatta,1954)
21
22
c.
Calver dalam Hendar dan Kusnadi (1999:12) menyatakan “Koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing”
d.
R.S. Soeriaatmadja dalam Firdaus dan Sutanto (2004:39) Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang –orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :
a. Koperasi adalah organisasi yang terdiri atas orang-orang (kumpulan orang) atau dapat pula kumpulan badan hukum Koperasi yang mempunyai kepentingan yang sama. b. Koperasi adalah sebuah perusahaan dimana orang-orang berkumpul bukan untuk sekedar menyatukan uang atau modal melainkan sebagai akibat kesamaan kebutuhan ekonomi. c. Koperasi adalah perusahaan yang harus dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat lingkungannya. d. Koperasi adalah perusahaan yang didukung oleh orang-orang sebagai anggotanya dalam menghimpun kekuatan – kekuatan yang meliputi para penghasil barang, pemberi jasa, dan pemakai barang atau jasa yang ada. Dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992, Koperasi didefinisikan sebagai “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.
23
Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep Koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma – norma atau kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma – norma atau kaidah – kaidah tersebut tercermin dari fungsi dan peran Koperasi itu sendiri, seperti yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 4 yaitu: a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b. berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan Koperasi sebagai sokogurunya; d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain adanya norma, sebuah Koperasi juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi kegiatan Koperasi. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut tertulis dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut : 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha masing-masing anggota 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5. Kemandirian Dalam usaha mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5 ayat (2) yaitu :
24
1. Pendidikan perkoperasian 2. Kerjasama antar Koperasi 2.1.1.2 Organisasi Koperasi James A.F Stoner mendefinisikan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan (Sitio dan Tamba, 2001:33). Sementara struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam suatu perusahaan yang menunjukkan hierarkhi organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan aliran pelaporannya. Koperasi sebagai sebuah organisasi mempunyai ciri-ciri yang unik yang membedakannya dengan yang lain. Menurut Hanel dalam Sitio dan Tamba (2001:33), organisasi Koperasi diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, suatu organisasi Koperasi dapat ditinjau dari beberapa kriteria yaitu :
Kriteria
Tabel 2.1. Kriteria Organisasi Koperasi Pengertian
Subtansi
Suatu sistem sosial
Hubungan terhadap lingkungan
Suatu sistem yang terbuka
Cara kerja
Suatu sistem yang berorientasi pada tujuan
Pemanfaatan sumber daya
Suatu sistem ekonomi
Sumber : Sitio dan Tamba (2001:33) Memperhatikan kriteria dan pengertian organisasi Koperasi diatas, maka sub-sub sistem organisasi Koperasi terdiri dari : 1. Anggota Koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan pelanggan
25
2. Anggota Koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan Koperasi sebagai pemasok (supplier) 3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota Koperasi dan masyarakat PASAR INPUT
PEMAKAI/ PENGGUNA INPUT
INPUT BADAN USAHA KOPERASI
MASYARAKAT KOPERASI
ANGGOTA
PEMILIK
Gambar 2.1 Prinsip Identitas dalam Koperasi (Sumber : Ropke, 2003:15)
26
Sementara Ropke mengidentifikasi ciri-ciri organisasi Koperasi sebagai berikut : 1. Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam kelompok atas dasar kepentingan yang sama 2. Terdapat anggota-anggota Koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri 3. Anggota yang bergabung dalam Koperasi memanfaatkan Koperasi secara bersama 4. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas menunjang kepentingan para anggota Koperasi (Sitio dan Tamba, 2001:34) Jadi organisasi Koperasi merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Hasil langsung dari proses organisasi adalah penciptaan struktur organisasi. Maksud dari struktur ini adalah membantu dalam mengatur dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi, sehingga dengan demikian usaha itu terkoordinir dan konsisten dengan sasaran organisasi. Secara umum struktur organisasi Koperasi Indonesia dirunut dalam perangkat organisasi Koperasi. Bedasarkan pasal 21 UU No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi Koperasi terdiri dari : 1. Rapat Anggota 2. Pengurus
27
3. Pengawas Sedangkan untuk tingkatan organisasi Koperasi sendiri berdasarkan pasal 6 UU No. 25 tahun 1992 dikatakan bahwa: 1.
Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh orang)
2.
Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi
Sehingga berdasarkan pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992, tingkat organisasi Koperasi di Indonesia terdiri dari Koperasi primer dan Koperasi sekunder. Selain itu, Koperasi sebagai suatu gerakan dapat membentuk organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertinda sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Kegiatan dari lembaga Koperasi tersebut diatur melalui pasal 58 UU No.25 Tahun 1992 yaitu: (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan: a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; b. meningkatkan kesadaran berKoperasi di kalangan masyarakat; c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat; d. mengembangkan kerjasama antarKoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi Lembaga organisasi Koperasi di Indonesia disebut dengan Dewan Koperasi Indonesia, yaitu Dewan yang mempersatukan tekad Koperasi dari berbagai tingkat untuk memperjuangkan Koperasi Indonesia agar dapat melaksanakan perannya sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
2.1.1.3 Manajemen Koperasi
28
Manajemen merupakan terjemahan baku dari management dalam bahasa Inggris. Management berasal dari kata to manage yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Menurut Maman Ukas (2004:6) manajemen adalah segenap aktivitas manusia dalam organisasi dengan menggunakan bantuan sumber-sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Ibnoe Soedjono dalam Andang (2008:7) manajemen Koperasi memang dapat serupa dengan manajemen yang digunakan oleh organisasi/ perusahaan yang lain, tetapi jelas tidak sama. Selanjutnya ia mengatakan bahwa, dalam Koperasi yang digunakan adalah Manajemen Profesional Berdasarkan Nilai-nilai. Menggunakan konsep manajemen perseroan sepenuhnya untuk Koperasi akan berakibat merancukan dan merusak Koperasi itu sendiri seperti yang sudah banyak terjadi sekarang. Pengertian manajemen Koperasi sendiri menurut Hendrojogi dalam Andang (2008:7) adalah Cara pemanfaatan sumber daya Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi, secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan pada asas Koperasi. Pengertian manajemen tersebut dapat menunjuk pada orang/sekelompok orang atau bisa kepada proses. Dalam hal yang disebut pertama, manajemen Koperasi itu terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus dan Manajer (Hendrojogi, 2002:123). Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti
29
bahwa tidak satu unsur pun akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya. Ewell Paul Roy, mengatakan bahwa manajemen dari Koperasi itu melibatkan empat unsur (perangkat) yaitu Anggota, Pengurus, Manajer dan Karyawan (Hendrojogi, 1999:123). Khusus tentang karyawan ini dikatakan bahwa mereka itu merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan. Mengacu pada pengertian manajemen Koperasi di atas, bahwa ruang lingkup manajemen Koperasi ditinjau dari sudut tugas-fungsi dan perannya terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur : (1) Organisasi Koperasi/ Kelompok Koperasi (cooperative group); dan (2) Perusahaan Koperasi (cooperative enterprise). Pengelolaan unsur organisasi Koperasi atau kelompok Koperasi selanjutnya disebut dengan “Manajemen Organisasi Koperasi” dengan ruang lingkup meliputi 3 bidang yaitu manajemen bidang : (1) Keanggotaan, (2) Kepengurusan; dan (3) Kepengawasan. Sedangkan pengelolaan unsur perusahaan Koperasi selanjutnya disebut “Manajemen Perusahaan Koperasi” yang meliputi manajemen bidang : (1) Pemasaran, (2) Produksi, (3) Keuangan, (4) Sumberdaya Manusia (SDM). Menurut pasal 21 Undang-Undang No.25
Tahun 1992 tentang
Perkoperasian dinyatakan bahwa perangkat organisasi Koperasi terdiri dari : Rapat Anggota, pengurus dan pengawas. Sedangkan manajer tidak dimasukkan kedalam perangkat organisasi Koperasi, karena diangkat bukan karena keanggotaannya, tapi diangkat karena kemampuannya atau profeisonalismenya.
30
Seorang manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Koperasi dan bertanggungjawab penuh pada pengurus. Tetapi dengan menunjuk kepada azas manajemen usaha, disamping pentingnya peranan dari manajer atas keberhasilan usaha maka wajarlah kalau manajer itu kita masukkan sebagai salah satu komponen dari manajemen Koperasi. Sehingga lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen Koperasi adalah sebagai berikut : a. Rapat Anggota, adalah rapat yang dihadiri oleh anggota Koperasi sesuai dengan ketentuan UU dan anggaran dasar. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi, karena itu rapat anggota merupakan pencerminan demokrasi dalam organisasi Koperasi. Menurut pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, Rapat Anggota menetapkan : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi 3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi (RAPBK) serta pengesahan laporan keuangan 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya 6. Pembagian SHU 7. Penggabungan/peleburan/pembubaran b. Pengurus, adalah para anggota yang terpilih dalam Rapat Anggota, mendapat kepercayaan
untuk
memimpin
Koperasi
dalam
satu
kurun
waktu
kepengurusan. Menurut pasal 30 UU No. 25 tahun 1992 ayat 1 tugas pengurus adalah sebagai berikut : 1. Mengelola Koperasi dan usahanya
31
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi 3. Menyelenggarakan rapat anggota 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus, Sedangkan dalam pasal 30 UU No. 25 tahun 1992 ayat 2, pengurus berwenang : 1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota Selanjutnya, pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola atau manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. c. Pengawas, merupakan perangkat Koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, yang sesuai dengan pasal 38 UU No. 25 tahun 1992, dimana pengawas bertanggung jawab dalam rapat anggota. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan Koperasi termasuk organisasi dan pelaksanaan kebijakan pengurus d. Manajer, adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha Koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu, kedudukan manajer adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus.
32
Namun, untuk membedakan pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus dan manajer agar tidak terjadi kesimpangsiuran pekerjaan maka dilakukan pembagian kerja sebagai berikut : a. Manajer lebih diutamakan menjalankan bisnis ekonomis yang lebih praktis dari Koperasi tetapi dia perlu mengerti dan menghayati urusan sosial keanggotaan Koperasi supaya penataan dari Koperasi yang memiliki social content tidak terabaikan. b. Pengurus lebih menjadi pemantau apa yang dilakukan manajer sesuai dengan patokan bisnis yang diberikan oleh mereka secara teratur dan berkala c. Urusan yang berkaitan dengan pembinaan anggota dan pembinaan solidaritas serta keorganisasian lebih menjadi urusan pengurus. d. Komite baik dalam hal investasi, kredit, pendidikan, dan lain-lain, anggota badan pengurus tetap menjadi ketuanya, sedangkan manajer menjadi unsur yang mengarap inti pelaksanaanya. e. Komite-komite yang berkaitan dengan bisnis Koperasi sebagai lembaga bisnis manajer perlu menjadi sekretaris eksekutifnya sedangkan urusan diluar itu manajer dapat menjadi anggota penuh. (Sumber : Thoby Mutis, 1992:153) Hal yang keempat dan kelima ini dimaksudkan supaya manajer juga dapat dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kendati dia sebagai pelaksana. Dengan demikian, tidak terjadi gap atau kesenjangan yang tidak perlu terjadi. Bahkan dapat saja gagasan atau rancangan kebijakan tiap komite yang disebutkan itu atas inisiatif manajer disusun secara tertentu kemudian dimajukan kepada komite untuk mendapat persetujuan. Masing-masing alat perlengkapan tersebut memiliki fungsi dan tugas mandiri, namun antara ketiga membentuk sinergitas dalam bisnis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sinergitas atau kebersamaan tersebut dapat dilihat pada perincian tugas untuk masing-masing unsur tim manajemen berdasarkan fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut G.R. Terry dalam Maman Ukas
33
(2004:12) ada empat yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan dan fungsi pengawasan. Contoh pelaksanaan fungsi manajemen oleh pelaku organisasi Koperasi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Oleh Pelaku Organisasi Koperasi
Pengawas
• • • • •
SPengorganisasian
•
Anggota Menyusun akta pendirian Koperasi Menyusun AD/ART Mengesahkan APBK Mengesahkan aturan pokok lainnya Mengangkat pengurus dan pengawas Menghimpun potensi usaha dan organisasi baik
• • • • • • • • • • •
Pengurus Menyusun studi kelayakan usaha Menyusun detail APBK Membuat strategi pelayanan anggota Membuat perencanaan strategis lainnya Mengembangkan organisasi Membuat job deskripsi Menentukan rentang kendali organisasi Mengangkat dan memberhentikan karyawan Menginventarisir potensi internal dan eksternal Memilih mitra usaha Menghimpun sumber daya
• •
• •
Pengawas Menyiapkan instrumen pengawasan Membuat jadwal dan teknik pengawasan
Melakukan bagian tugas pengawasan Menetapkan mitra kerja pengawasan (eksternal audit)
34
• •
Penilaian
•
Melakukan transaksi usaha Menghimpun modal Melaksanakan pengawasan umum
• • • • • •
Pelaksanaan
•
Menjalankan pelayanan usaha pada anggota Menjalankan dan mengembangkan roda organisasi dan usaha Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga Mencari sumber dana Melakukan pembinaan kepada anggota dan karyawan Mewakili Koperasi di luar dan di dalam peradilan Mengawasi dan melakukan penilaian atas kinerja karyawan Memberi hukuman dan pemberian penghargaan bagi karyawan Melaksanakan survai kepuasan anggota Menganalisis laporan keuangan
Melaksanakan • pengawasan periodic atas keuangan, • organisasi, dan usaha Koperasi • Membuka komunikasi dengan • anggota sehubungan dengan • pelaksanaan pengawasan (Sumber : Rully Indrawan, 2004:79)
•
•
•
•
Melaksanakan pengawasan periodik atas keuangan, organisasi dan usaha Koperasi Membuka komunikasi dengan anggota sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan
Menilai sejauh mana efektivitas teknik pengawasan yang dilakukan Merekomendasika n tindakan perbaikan bagi pengurus
2.1.2 Koperasi Sekunder Bentuk Koperasi di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang No.25 Tahun 1992 dapat berbentuk Koperasi primer atau Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Pengertian Koperasi sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi primer dan atau Koperasi
35
sekunder. Dimana Koperasi sekunder sekurang-kurangnya dibentuk oleh 3(tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum. Menurut Pandji dan Ninik (2007:37) pengertian Koperasi Sekunder adalah : Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum Koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja. Semua didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha dan pelayanan kepada para anggota. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa Koperasi Sekunder memiliki bentuk Koperasi yang khas. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian, Koperasi Sekunder tidak berbasis kepada orang (member based) melainkan pembentukannya didasarkan atas adanya kesamaan kebutuhan organisasi, yakni Koperasi Sekunder dibentuk oleh badan hukum Koperasi Primer. Berdasarkan basis pembentukannya, maka Koperasi Sekunder memiliki tiga azas yaitu : (1) efisiensi,
(2) mutual (saling melengkapi), dan
kebersamaan. Koperasi Sekunder memiliki dua fungsi yaitu
sebagai
(3) suatu
jaringan dan sebagai subsidiaritas. Sebagai jaringan, Koperasi sekunder diharapkan mampu menciptakan skala ekonomis dan posisi tawar bagi dirinya sendiri dan bagi Koperasi Primer anggotanya. Sedangkan fungsi subsidiaritas
36
memiliki arti bisnis yang dilakukan anggotanya (Koperasi Primer) tidak dijalankan di tingkat Koperasi.sekunder sehingga tidak saling mematikan. Koperasi Sekunder–Primer dan harus memiliki keterkaitan di dalam usaha-usaha yang saling mendukung (backward and forward linkages). Dari keterkaitan sesuai jaringan yang ada, masing- masing pihak menerima manfaat yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan usaha secara lebih baik. Para
anggota
(Koperasi
Primer)
mendapat
manfaat
peningkatan
keuntungan secara finansial, peningkatan produksi dari usaha-usaha yang dijalankan, adanya jaminan pasar bagi produknya, akses modal, teknologi dan manajemen yang lebih modern. Koperasi-Koperasi sekunder mendapat manfaat sebagai pasar dan menerima input dari Koperasi Primer, dan berpeluang mengembangkan
bisnis
yang
lebih
tinggi tingkatannya
sehingga
dapat
bersaing dengan bisnis non-Koperasi. Selain itu manfaat umum baik bagi Koperasi Sekunder maupun Koperasi Primer adalah tercipta efisiensi usaha dan jaringan usaha yang kuat diantara mereka. Dengan demikian apabila Koperasi Primer berkembang maka Koperasi Sekunder juga akan dapat berkembang atau jika Koperasi Sekunder bertumbuh maka Koperasi anggotanya juga bertumbuh. Dalam rangka mewujudkan peran umum Koperasi sebagai pilar ekonomi nasional, fungsi-fungsi Koperasi Sekunder sesuai landasan hukumnya mutlak perlu dilaksanakan. Koperasi-Koperasi Sekunder yang memiliki kapasitas menjalankan fungsinya dengan baik dewasa ini masih sangat diperlukan guna
37
mengembangkan dan memajukan perkoperasian di tanah air, dan secara khusus meningkatkan
usaha
Koperasi-Koperasi
dan
memperkuat
Sekunder dan
Primer
kelembagaan Koperasi
primer.
akan makin berkembang dapat
bersaing secara kompetitif dengan bisnis swasta jika keterkaitan mereka terbangun dengan baik.
2.1.3
Kemampuan Manajerial Pengurus
2.1.3.1 Pengertian Kemampuan Manajerial Pengurus Kata manajerial dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti hal-hal yang berhubungan dengan manajer atau keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Sedangkan kemampuan adalah suatu kesanggupan, kecakapan atau kekuatan. Jadi menurut bahasa maka keterampilan manajerial adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan atau badan usaha. Pengertian kemampuan manajerial dari segi manajemen telah diberikan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah : Menurut The Liang Gie dalam Maman Ukas (2004 : 245) kemampuan manajerial adalah : Daya kesanggupan di dalam menggerakan orang-orang dan menggerakan fasilitas-fasilitas di dalam suatu organisasi. Dalam bidang manajemen, faktor kemampuan manajerial sangat penting dan menentukan oleh karena faktor tersebut berkenaan dengan aktivitas pokok suatu organisasi yaitu memimpin organisasi yang bersangkutan dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Kemampuan manajerial terutama sekali dikenakan kepada para manajer organisasi tersebut. Terkadang daya kemampuan ini yaitu kemampuan manajerial dikategorikan dalam sebagai kemahiran manajemen.
38
Sementara itu Maman Ukas (2004 : 111) mengatakan bahwa kemampuan manajerial merupakan suatu keterampilan atau karakteristik personal yang membantu tercapainya kinerja yang tinggi dalam tugas manajemen. Adapun karakteristik personal yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan manajerial adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kepemimpinan (Leadership) Objektivitas sendiri (My Objectivity) Berpikir analitis (Analytic Thinking) Fleksibilitas perilaku (Behavior Flexybility) Komunikasi lisan (Oral Communication) Komunikasi tulisan (Written Communication) Dampak pribadi (Personal Impact) Daya tahan terhadap stress (Resistence to Stress) Toleransi terhadap ketidakpastian (Tolerance for Uncertainty) Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kemampuan manajerial diatas
maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial merupakan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan menjadi lebih mudah. Selain itu kemampuan manajerial berarti suatu upaya dalam menggerakan sumber-sumber yang tersedia untuk terlibat dalam suatu program atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan ini memiliki tingkatan puncak pada kemampuan untuk memimpin organisasi sehingga dengan kata lain kemampuan manajerial merupakan prasyarat seorang dipilih sebagai pemimpin, dalam bidang manajemen pemimpin bisa berarti manajemen tingkat atas (top management).
39
Dalam organisasi Koperasi kemampuan manajerial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh para pengurus Koperasi karena para pengurus merupakan mandataris rapat anggota tahunan yang akan berperan sebagai badan eksekutif dalam mengelola Koperasi. Sedangkan Sitio dan Tamba (2001 : 37) mengungkapkan bahwa pengurus adalah perwakilan anggota Koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang memiliki tugas untuk mengelola organisasi dan usaha Koperasi . Karena pengurus Koperasi memiliki tugas utama dalam mengelola Koperasi dan usahanya maka perkembangan Koperasi akan ditentukan oleh kualitas pengurus Koperasi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsuri SA (2002) bahwa faktor pengurus Koperasi memegang posisi yang sangat menentukan atau dominan atas perkembagan suatu Koperasi sebab para pengurus Koperasi memiliki tugas untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan program kerja Koperasi. Oleh karena itu untuk memilih seorang pengurus hendaklah individu yang dipilih karena memiliki kemampuan manajerial yang baik. Hal tersebut karena dalam kenyataanya Koperasi akan berkompetisi dengan pesaingnya atau Koperasi akan menghadapi uji pasar, sehingga dengan adanya kemampuan manajerial pengurus maka Koperasi diharapkan memiliki keunggulan khusus. Ropke (2003 : 33) mengungkapkan bahwa Koperasi bersaing dengan organisasi lain dalam hal memperoleh anggota, modal, pelanggan dan sebagainya. Oleh karena itu jika Koperasi ingin menarik anggota atau membuat orang lain
40
tertarik untuk menjadi anggota Koperasi maka Koperasi harus menawarkan keunggulan khusus atau tambahan yang tidak dapat diberikan organisasiorganisasi pesaingnya. 2.1.3.2 Indikator Kemampuan Manajerial Indikator dari kemampuan manajerial pengurus telah diungkapkan oleh beberapa orang ahli manajemen, diantaranya menurut Soemanto dalam Roa Nur Iman (2005:31) yang memberikan indikator kemampuan manajerial sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Terampil dalam perencanaan Terampil dalam pengorganisasian Terampil dalam memberikan dorongan dan motivasi Terampil dalam mengkoordinsikan pelaksanaan tugas-tugas Terampil dalam mengadakan penilaian secara terus menerus Sedangkan menurut Winardi dalam Roa Nur Iman (2005:31) mengungkapkan
bahwa setidaknya ada empat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer atau pengurus suatu organisasi sebagai indikator dari kemampuan manajerial, yaitu: (1) (2) (3) (4)
Keterampilan dalam membuat perencanaan Keterampilan dalam pengorganisasian kegiatan-kegiatan Keterampilan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan Keterampilan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Empat indikator keterampilan manajerial yang diungkapkan oleh Winardi sesuai
dengan empat fungsi manajemen yang diungkapan oleh GR Terry, serta keempat indikator yang diharapkan dimiliki oleh para manajer atau pengurus suatu organisasi diarahkan pada pencapapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga perkembangan Koperasi dapat menjadi lebih baik. Maman Ukas (1999 : 97) mengungkapkan bahwa untuk dapat menangani pekerjaan dengan baik maka para manajer disyaratkan agar mempunyai kemampuan yang
41
sesuai dengan lapangan kerja yang dipegangnya, keberhasilan dibidang manajemen banyak dibantu oleh pengetahuan dan keterampilan dalam ketiga bidang sebagai indikator dari kemampuan manajerial seseorang yaitu sebagai berikut : 1.
Kemampuan konseptual (Conceptual Skill)
2.
Kemampuan Kemanusiaan (Human Skill)
3.
Kemampuan teknis (Technical Skill) Kemampuan konseptual merupakan suatu kemampuan mental untuk berfikir
dalam memberikan pengertian, pandangan, persepsi dan pendapat dalam menangani kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh, baik mengenai kebijakan, kemungkinankemungkinan dalam menghadapi perubahan dan bagaimana mengantisipasinya, serta mensinkronisasikan semua kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemampuan kemanusiaan merupakan suatu kemampuan untuk bekerja dalam kelompok atau dengan kelompok yang lain secara organisasi maupun secara individu dalam memberikan motivasi, komunikasi, memimpin dan mengarahkan orang-orang untuk mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan teknis merupakan suatu kemampuan dalam menangani suatu masalah yang ditunjukan melalui kemampuan menggunakan suatu prosedur, metode maupun peralatan teknis dalam proses operasional terutama yang menyangkut peralatan kerja manusia yang biasa digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
Berdasarkan tiga kemampuan manajerial tersebut maka setiap tataran atau aspek dalam mengelola usaha baik dari segi pemahaman atau pengetahuan konseptual mengenai Koperasi, segi kemampuan dalam memotivasi anggota dan segi kemampuan dalam hal teknis adalah wajib dimiliki oleh pengurus Koperasi,
42
sehingga para pengurus Koperasi dapat membawa perkembangan Koperasi kearah yang lebih baik 2.1.4
Pelayanan Koperasi Organisasi Koperasi memiliki fungsi yaitu memberikan pelayanan, yang
bertugas memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Fungsi Koperasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berfungsi meningkatkan kepentingan ekonomi rumah tangga anggotanya (Cooperative of Consumer)
dan Koperasi yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan
ekonomi perusahaan anggotanya (Cooperative of Producers), hal ini tergantung pada jenis Koperasi yang akan dijalankan. Tujuan utama didirikannya Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya. Meningkatkan kesejahteraan dapat diartikan mengubah keadaan ekonomi anggota menjadi lebih baik dan ini dianggap sebagai manfaat atau keuntungan yang diperoleh anggota dari Koperasi . Dalam usaha Koperasi untuk menciptakan manfaat bagi anggota, maka pelayanan yang baik mutlak diperlukan. Pelayanan yang baik adalah yang bersinambungan dan makin meningkat dengan menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Anggota sebagai penguna jasa akan berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan Koperasi dengan berharap untuk memperoleh nilai tambah berupa manfaat ekonomi (promosi ekonomi anggota). Promosi ekonomi anggota
43
merupakan peningkatan pelayanan Koperasi kepada anggota dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota Koperasi. Semakin baik atau semakin banyak pelayanan itu, maka semakin tinggi peran serta anggota Koperasi tersebut. Dengan adanya pelayanan yang baik oleh Koperasi kepada para anggotanya pada dasarnya akan menimbulkan kontribusi yang meningkat dari para anggotanya, pelayanan merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota Koperasi seperti yang diungkapkan Ropke, “Partisipasi dalam organisasi yang ditandai oleh hubungan identitas, dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daripada anggotanya.” (Ropke, 2003:104). Dalam hal ini Hendar dan Kusnadi, memberikan gambaran sebagai berikut: Kebutuhan/ Kepentingan
Anggota/Pemilik (Owner)
=
Pengguna / Pemakai (User)
Partisipasi dalam menikmati pelayanan
Pelayanan Kebutuhan yang berubah-ubah
Gambar 2.2 Hubungan Pelayanan (Sumber: Hendar dan Kusnadi, 1999:65)
Kekuatan bersaing (Kompetitif)
44
Gambar 2.3 diatas, menunjukan adanya dua faktor yang mengharuskan Koperasi meningkatkan pelayanannya kepada anggotanya. Pertama adalah adanya tekanan persaingan dari organisasi lain (terutama organisasi Non Koperasi). Kedua, adalah perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Bila Koperasi mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota yang lebih besar dari pada pesaingnya, maka tingkat partisipasi anggota pada Koperasi akan meningkat. Untuk meningkatkan partisipasi, Koperasi memerlukan informasi-informasi yang datang terutama dari anggota Koperasi itu sendiri. Apabila Koperasi memiliki kualitas pelayanan yang tinggi, maka keuntungan yang dapat dinikmati anggota dari pelayanan Koperasi akan besar, dalam arti anggota akan menikmati keuntungan yang besar. Jika anggota dapat menikmati pelayanan yang besar, maka anggota akan aktif berpartisipasi. Semakin banyak mamfaat pelayanan yang dapat dinikmati oleh anggota, maka akan semakin besar partisipasi anggota dalam Koperasinya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan Koperasi berpengaruh terhadap partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik sekaligus pelanggan dalam Koperasi.
2.1.4.1 Kualitas Pelayanan Menurut Kotler, bahwa “Quality is the totally of feature and characteristic of a product or service that bear on its ability to satisfy stated implied needs.” (Kotler, 1997:54), Kualitas merupakan salah satu dari keistimewaan dan ciri khas
45
dari suatu produk atau pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan pada waktu-waktu tertentu secara penuh. Sedangkan menurut Zeithml dan Bitner dalam Fandi Tjiptono (2001:34) mengatakan bahwa “service quality is the delivers of excellent or superior service, relative to custumer satisfaction”. Kualitas pelayanan merupakan sebuah penyampaian yang baik atau pelayanan yang unggul/bermutu, dan relatif untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan Koperasi dikaitkan dengan suatu derajat keberhasilan, perbandingan antara suatu pelayanan yang dipersepsikan atau yang dirasakan anggota dengan harapan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan bukan Koperasi. Kualitas pelayanan dapat juga diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa yang memiliki nilai unggul atau suatu derajat keberhasilan atau sesuatu yang excellent (unggul) yang dirasakan melebihi harapan yang didinginkan. Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan anggota serta ketepatan penyampainnya untuk mengimbangi harapan anggota. Menurut Fandi Tjiptono (2001:34) mengatakan bahwa “kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan anggota.” Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu expected service dan perceiped service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceiped service) sesuai dengan harapan (expected), maka kualitas pelayanan
46
dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Oleh karena itu, baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Apabila melihat kondisi kualitas pelayanan di KOPINDO saat ini dirasakan sangat rendah hal ini terlihat dari jumlah transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota hingga saat ini masih berjumlah Rp.0,- dan hanya non anggota saja yang baru dapat menikmati pelayanan di KOPINDO. Hal ini terjadi karena pengurus belum dapat memenuhi dan mengakomodir kebutuhan anggota khususnya dari segi pelayanan usaha. Sehingga tidak heran apabila kualitas pelayanan usaha kepada anggota di KOPINDO dipersepsikan buruk karena pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan oleh anggota. Menurut Gronross dalam Fandi Tjiptono (2001:35), kualitas total suatu pelayanan terdiri atas 3 komponen, yaitu: 1. Technical quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output (keluaran) pelayanan yang diterima pelanggan. 2. Funcional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian suatu pelayanan. 3. Corporate image, yaitu profil reputasi dan citra umum serta daya tarik khusus suatu perusahan. Menurut Parasuraman dalam Fandi Tjiptono (2001:37), menyatakan ada 10 dimensi kualitas pelayanan. Adapun kesepuluh dimensi kualitas tersebut diantaranya:
47
1. Reliability (kehandalan) 2. Responsibility (daya tanggap) 3. Competence (kompetensi) 4. Access (mudah dihubungi) 5. Courtasy (kesopanan) 6. Communication (komunikasi) 7. Credibility (dapat dipercaya) 8. Security (keamanan) 9. Understanding/Knowing the Costumer 10. Tangible (bukti langsung) Para ahli merangkum kesepuluh dimensi tersebut menjadi lima dimensi kualitas pelayanan, kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut sebagai berikut: a. Tangible (bukti langsung), meliputi fasilitas, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. b. Reability (kehandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. c. Responsibility (daya tanggap), yaitu keinginan para karyawan untuk membantu para anggota, memberikan pelayanan dan cepat menanggapi seluruh keinginan anggota. d. Assurance (jaminan), meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan. e. Empathy (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan anggota. Dalam pelayanan prima yang dibutuhkan bukan hanya sekedar pelayanan yang baik tetapi lebih dari itu. Karena kepuasan anggota atas pelayanan yang diberikan oleh Koperasi akan mempengaruhi anggota menentukan pilihan. Untuk
48
mengantisipasi persaingan yang semakin tajam dalam Koperasi harus mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pengolahan terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi kepuasan anggota. Kualitas pelayanan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Begitu pula sebaliknya pelayanan yang dirasakan oleh anggota memuaskan sesuai dengan yang mereka inginkan, maka akan menguntungkan Koperasi yaitu anggota akan lebih meningkatkan lagi partisipasinya dalam Koperasi. Pelayanan yang diberikan itu sendiri meliputi baik jumlah maupun jenisnya yang sesuai dengan kebutuhan anggota ataupun cara pembelian pelayanan itu sendiri seperti mudahnya cara pelayanan, cepat, dan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan mendapatkan pelayanan yang serupa dari organisasi bukan Koperasi. Partisipasi yang baik akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan dimasa yang akan datang. Jadi sebenarnya terjadi hubungan yang timbal balik antara pelayanan yang diberikan oleh Koperasi dengan partisipasi anggota, artinya apabila pelayanan yang diberikan oleh Koperasi kepada anggota baik, maka anggota juga akan memberikan partisipasinya secara aktif. Demikian pula jika partisipasi anggota baik, maka akan meningkatkan kemampuan organisasi Koperasi.
2.1.5
Partisipasi Anggota
49
2.1.5.1 Konsep Partisipasi Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang artinya adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok orang terhadap suatu kegiatan. Dalam sebuah Koperasi partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan anggota secara individu ataupun kelompok untuk berperan aktif membantu terselenggaranya kegiatan Koperasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dicita-citakan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat sekitarnya. Pengertian partisipasi dikaitkan dengan organisasi yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam Rully dan Tati (1997:29) “Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong seseorang untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu.” Pandangan lainnya mengenai partisipasi yang dianggap relevan dan sesuai dengan jatidiri Koperasi (cooperative identity) diantaranya dari Dudung Abdul Adjid dalam Andang (2008 :15) yang mengemukakan bahwa : Partisipasi adalah suatu pandangan yang hakiki mengenai kemampuan dari masyarakat untuk bertindak dalam kebersamaan (keterpaduan) yang teratur menanggapi kondisi lingkungan, sehingga dapat bertindak sesuai dengan logika dan nilai yang dikandung oleh kondisi lingkungan.
Berkenaan dengan partisipasi secara umum, maka partisipasi anggota yang terjadi pada organisasi Koperasi sama dengan pengertian partisipasi tersebut diatas. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ropke (Jatnika;2000:62) partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atau gagasan Koperasi.
50
Sehingga yang dimaksud dengan partisipasi anggota dalam penelitian ini adalah sejauh mana anggota melibatkan diri dalam Koperasi menyumbangkan pikiran, tenaga dan biaya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Koperasi. Mengingat partisipasi anggota merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan daya hidup Koperasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syamsuri SA. (1986 :167 ), bahwa : partisipasi anggota dalam Koperasi merupakan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan Koperasi, karena Koperasi pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi swadaya dari, oleh, dengan dan untuk anggota. Dengan demikian partisipasi anggota dalam Koperasi itu adalah merupakan daya hidup Koperasi yang fundamental. Dari pendapat diatas, terlihat bahwa daya hidup Koperasi sepenuhnya berasal dari anggota, dan merupakan tanggung jawab anggota untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha Koperasi, karena Koperasi merupakan gerakan ekonomi swadaya anggota, jadi siapa lagi yang akan memajukan Koperasi kalau bukan anggotanya sendiri yang mempunyai fungsi ganda sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. 2.1.5.2 Dimensi Partisipasi Bentuk pengimplementasian partisipasi anggota dapat dikembangkan dari kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Alfred Hanel dalam Rully dan Tati (1997: 31) membedakan dimensi-dimensi partisipasi anggota dengan prinsip indentitas itu dengan: (a) Dalam kedudukan sebagai pemilik, para anggota :
51
•
Memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan Koperasinya dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan) dan melalui usaha-usaha pribadinya; • Mengambil bagian dalam menetapkan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam pengawasan terhadap kehidupan Koperasinya; (b) Dalam kedudukan sebagai pelanggan atau pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh Koperasi dalam menunjang kepentingannya. Pendapat Hanel di atas mengandung arti partisipasi dapat diwujudkan dengan kesediaan anggota untuk (1) meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan dan mengembangkan Koperasi, (2) menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disimpan di Koperasi, dan (3) memanfaatkan pelayanan usaha Adapun mengenai partisipasi dikemukakan oleh Ropke (2000:61) dengan membagi jenis-jenis partisipasi menjadi tiga bagian yaitu: 1. Partisipasi anggota dalam mengkontribusikan atau menggerakan sumber-sumber dayanya. 2. Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi, pelaksanaan dan evaluasi). 3. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat. Jenis-jenis partisipasi anggota tersebut dapat dapat digambarkan sebagai berikut: Sumber-sumber Daya
Partisipasi
Pengambilan keputusan
Manfaat
52
Gambar 2.3 Jenis-jenis partisipasi Sumber : J. Ropke (2000:61) Ketiga aspek partisipasi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Anggota yang tidak menikmati manfaat tidak akan menikmati manfaat tidak akan mengkombinasikan sumber-sumber daya miliknya, manfaat Koperasi tidak akan memberikan bagi anggota jika mereka tidak dapat ataupun tidak mau berpartisipasi dalam mengambil keputusan pada Koperasinya. Sedangkan menurut Syamsuri SA (1986:166) mengatakan bahwa: “Bentuk partisipasi anggota dalam Koperasi dibagi menjadi empat bagian” yaitu: 1. 2. 3. 4.
Partisipasi modal, Partisipasi pengambilan keputusan, Partisipasi usaha,dan Partisipasi pengawasan
Menurut pendapat diatas,
partisipasi anggota dapat terwujud dalam
bentuk anggota harus memenuhi berbagai kewajibannya dalam hal permodalan Koperasi, kegiatan usaha Koperasi dengan melakukan transaksi usaha dengan Koperasi lain, anggota harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan serta
melakukan
kontrol
terhadap
kebijakan
pengurus,
anggota
harus
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan Koperasi yang diselengarakan baik oleh Koperasi itu sendiri maupun oleh pemerintah, dan yang terakhir anggota harus melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi Koperasi. Pengawasan ini dapat dilakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) atau pada saat berlangsungnya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi.
53
2.1.5.3 Model Partisipasi Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan oleh Koperasi akan berhasil apabila ada kesesuaian antara anggota, program dan manajemen. Kesesuaian antara anggota dan Koperasi adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan keluaran (output) program Koperasi. Menurut David Corten dalam Ropke (2000:63), untuk mencapai partisipasi anggota yang efektif harus bekerja “Model 3 kesesuaian” ( The Fit Model of Participation ), yakni perlu ada kesesuaian antara tiga variabel yaitu: 1. Anggota atau penerima manfaat 2. Manajemen organisasi 3. Program Selanjutnya kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan (kompetensi) dan kemauan (motivasi) dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya. Selain itu anggota diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, saran dan kritik yang membangun untuk pertumbuhan antara Koperasi dan akhirnya harus ada kesesuaian antara program dan manajemen, dimana tugas dari program harus sesuai dengan kemampuan manajemen untuk melaksanakannya. Jadi efektivitas partisipasi merupakan fungsi dari tingkat kesesuaian antara anggota, manajemen dan program, dapat digambarkan sebagai berikut:
Program Out put
Kebutuhan
Anggota
Tugas Efektivita s Partisipas
Kepentingan
VOICE VOTE
Keputusan
Kemampua n Manajemen
54
Gambar 2.4 menunjukan terdapat tiga alat utama dimana anggota Koperasi dapat mengusahakan agar di dalam keputusan yang diambil manajemen tercermin keinginan dan permintaan anggota. Ketiga alat tersebut yaitu hak mengeluarkan pendapat (voice). Hak suara dalam pemilihan (vote), dan hak keluar (exit). Melalui (voice), anggota Koperasi dapat mempengaruhi manajemen dengan mengemukakan pertanyaan atau usul, memberikan informasi atau kritik. Melalui (vote), anggota dapat mempengaruhi siapa yang akan dipilih sebagai pengurus, manajer, badan pemeriksa atau panitia-panitia lain dalam Koperasi. Sedangkan melalui (exit), anggota dapat mempengaruhi manajemen dengan cara meninggalkan atau keluar sebagai anggota atau dengan membeli lebih sedikit kepada Koperasi dan lebih banyak kepada pedagang saingannya atau dengan mengancam tidak melakukan atau mengurangi aktivitas dengan Koperasi.
2.2 Kerangka Pemikiran Tujuan utama didirikannya Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggotanya. Meningkatkan kesejahteraan
55
dapat diartikan mengubah keadaan ekonomi anggota menjadi lebih baik dan ini dianggap sebagai manfaat atau keuntungan yang diperoleh anggota dari Koperasi. Dalam UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 disebutkan bahwa Koperasi juga merupakan badan usaha. Koperasi sebagai badan usaha merupakan system kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan bersama, dukungan anggota mutlak harus ada. Karena kelangsungan hidup sebuah Koperasi tidak lepas dari anggota sebab anggotalah pendukung utama kehidupan Koperasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah Koperasi adalah partisipasi anggota, karena Koperasi pada dasarnya merupakan sebuah organisasi ekonomi swadaya yang berasal dari anggota, oleh anggota, dan untuk kepentingan anggota. Oleh karena itu anggota sebuah Koperasi yang memiliki fungsi ganda sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha Koperasinya. Selain itu juga perlu adanya keselarasan antara partisipasi anggota sebagai pemilik maupun partisipasi anggota sebagai pelanggan, karena apabila salah satu tidak dilaksanakan maka jalannya kegiatan Koperasi akan pincang atau anggota akan kehilangan manfaat dan juga akan menunda keberhasilan Koperasi itu sendiri. Tumbuhnya partisipasi anggota terlepas dari telah sadarnya aSnggota masyarakat akan manfaat yang diberikan oleh Koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Anggota akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Koperasi apabila Koperasi itu sendiri mampu memenuhi harapan anggota yakni mampu memberikan pelayanan yang baik pada anggota, tersedianya barang-
56
barang yang dibutuhkan anggota, pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lain sebagainya akan mendorong partisipasi anggota dalam kegiatankegiatan Koperasi dan begitu pula sebaliknya. Partisipasi anggota dapat dikatakan efektif apabila adanya kesesuaian antara anggota, manajemen Koperasi, dan program. Kesesuaian antara anggota dengan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dengan output program. Selanjutnya antara program dan manajemen adalah kesesuaian antara
tugas
dari
program
dengan
kemampuan
manajemen
untuk
melaksanakannya dan kesesuaian antara anggota dan manajemen adalah kesesuaian antara permintaan anggota dengan keputusan manajemen. Apabila tidak terjadi kesesuaian maka anggota dapat menjadi anggota yang pasif dengan tidak mengikuti kegiatan di Koperasinya atau bahkan keluar dari keanggotaan Koperasi tersebut. Manajemen Koperasi dalam hal ini adalah pengurus merupakan bagian dari manajemen yang menduduki posisi penting dalam menentukan keberhasilan Koperasi. Seorang pengurus harus dapat mengatur, mempengaruhi dan megajak anggota-anggotanya untuk bekerja sama. Jika pengurus berhasil memimpin dengan baik, hal ini akan memotivasi anggota untuk lebih berperan serta dalam kegiatan Koperasi sehingga tujuan Koperasi dapat tercapai. Selain itu juga pengurus harus mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggota dan ditawarkan lewat program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
57
Dalam masalah pengelolaan sebuah Koperasi, kemampuan manajerial seorang pengurus sangat diuji oleh karena itu para pengurus harus memiliki kemampuan professional yang berupa kemampuan konseptual, kemampuan kemanusiaan serta kemampuan teknis. Berdasarkan tiga kemampuan manajerial tersebut maka, setiap tataran atau aspek dalam mengelola usaha baik dari segi pemahaman konseptual mengenai Koperasi, segi kemampuan dalam memotivasi anggota dan segi kemampuan dalam hal teknis adalah wajib dimiliki oleh pengurus Koperasi, sehingga para pengurus Koperasi dapat membawa perkembangan Koperasi kearah yang lebih baik. Kegiatan Koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya disebut sebagai pelayanan Koperasi. Pelayanan tersebut dapat berupa pemasaran hasil produksi anggotanya, pemasaran barang konsumsi lainnya, usaha simpan pinjam dan lain-lain. Macam-macam pelayanan yang ada di Koperasi tersebut ditujukan kepada anggotanya. Apabila Koperasi mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota yang lebih besar dari pesaingnya, maka tingkat partisipasi anggota akan meningkat. Untuk memberikan pelayanan yang besar bagi anggotanya, Koperasi memerlukan informasi-informasi yang datang terutama dari anggota Koperasi itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh Koperasi hendaknya memiliki keunggulan komperatif dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi Koperasi. Karena hanya dengan itulah anggota atau calon anggota tergerak untuk berpartisipasi aktif dan melakukan transaksi dalam Koperasinya.
58
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota adalah kemampuan manajerial pengurus dan pelayanan Koperasi terhadap anggota. Dalam penelitian ini adalah Koperasi sekunder pada Koperasi primer anggotanya. Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya sebagai kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Kemampuan Manajerial Pengurus (X1) Partisipasi Anggota (Y) Pelayanan Koperasi (X2) Gambar 2.5 Gambaran Kerangka Pemikiran 2.3 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Mengenai hipotesis dalam penelitian, M. Nazir (2005:151) mengemukakan sebagai berikut : ‘Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks’. Berdasarkan masalah diatas, maka dalam penelitian ini hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 1. Kemampuan manajerial pengurus berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota 2. Pelayanan Koperasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota 3. Kemampuan
manajerial
pengurus
dan
berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota
pelayanan
Koperasi
