BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Koperasi Bagi Indonesia koperasi merupakan suatu badan usaha yang menerapkan sifat gotong royong dan cara bekerjanya bersifat kekeluargaan. Kata koperasi berasal dari bahasa Latin cooperere yang dalam bahasa Inggris menjadi cooperation berarti bekerjasama. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja atau berusaha (to operate).1Kata koperasi untuk pertama kalinya dikenal dalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 yang mengubah kata kooperasi menjadi koperasi. Menurut ILO (International Labour Organization), koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama-sama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokrasi,
bersama-sama berkotribusi
sejumlah uang dalam
membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggungjawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai kontribusi
1
Bernhard Limbong, “Pengusaha Koperasi (Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat “, (Jakarta:Margaretha Pustaka), hlm 61.
37
38
permodalan yang diberikan orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi.2 Menurut Mohammad Hatta koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Sebagaimana kita ketahui Mohammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokokpokok perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat, beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi yang mempunyai landasan serta menggunakan asas kekeluargaan.
2
Suhardi, Moh. Taufik Makarao, Fauziyah, “Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia “, (Jakarta:Permata Puri Media), hlm 9
39
1. Nilai dan Prinsip Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 nilai-nilai dalam koperasi merupakan merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur kekeluargaan, menolong diri sendiri,
bertanggungjawab, demokrasi,
persamaan, berkeadilan,
kemandirian. Nilai yang terkandung dalam koperasi akan dapat melahirkan efek yang baik. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya, apabila para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai jasa. Adapun prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. b. Pengawasan oleh anggota dilakukan secara demokrasi. c. Anggota
berpartisipasi
aktif dalam
kegiatan ekonomi
koperasi. d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
40
e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota,
pengawas,
pengurus
dan
karyawannya
serta
memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi. f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan
pada
tingkat
lokal,
nasional,
regional,
dan
internasional ; dan g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 2. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi a. Tujuan Koperasi Tujuan koperasi dapat dilihat dalam Bab II pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Menurut pasal tersebut, koperasi Indonesia bertujuan sebagai berikut : “koperasi Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasioanl dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang 1945”.
41
Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan
anggotanya,
memajukan
kesejahteraan
masyarakat. Ikut serta membangun tatanan perekonomian. b. Fungsi dan Peran Koperasi Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat selalu berupaya untuk memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Koperasi sebagai sebuah lembaga tentu memiliki beberapa fungsi dan peranan. Fungsi dan peranan koperasi adalah : 1. Membangun
dan
mengembangkan
kemampuan
ekonomi
masayarakat
pada
anggota
umumnya
potensi
pada
untuk
dan
khususnya
meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial. 2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian nasioanl sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
42
Fungsi dan peranan koperasi yang disebutkan diatas ditetapkan berdasarkan atas kepentingan dan tujuan ekonomi anggotanya.
Karena
koperasi
didirikan
dalam
rangka
menunjang peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga anggotanya. 3. Landasan Koperasi Indonesia Landasan idiil koperasi Indonesia adalah pancasila, karena landasan idiil negara Indonesia adalah pancasila. Sila-sila yang tercantum didalam pancasila harus menjadi falsafah hidup dan aspirasi anggota-anggota koperasi Indonesia. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UndangUndang Dasar 1945, karena landasan struktural negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Gerak langkah koperasi Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Jenis-jenis Koperasi Indonesia Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jenis koperasi di Indonesia ada dua, yaitu berdasarkan kebutuhan dan efisiensi serta koperasi berdasarkan golongan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi tersebut antara lain:
43
a.
Berdasarkan kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi3: 1. Koperasi konsumsi 2. Koperasi kredit 3. Koperasi produksi 4. Koperasi jasa 5. Koperasi distribusi (pemasaran)
b.
Berdasarkan pada golongan fungsionalnya, jenis-jenis koperasi meliputi4: 1. Koperasi angkatan darat (Kopad) 2. Koperasi angkatan laut (Kopal) 3. Koperasi angkatan udara (Kopau) 4. Koperasi angkatan kepolisian (Kopol) 5. Koperasi pegawai negeri 6. Koperasi pensiunan angkatan darat 7. Koperasi pensiunan 8. Koperasi karyawan 9. Koperasi sekolah Penjenisan koperasi di atas hanya sebagian saja. Masih ada
lagi penjenisan koperasi yang didasarkan bukan pada golongan 3
www.jurnalbisnisdanmanajemen.com www.jurnalilmiyah.com
4
44
fungsional dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Sekarang ini banyak tumbuh koperasi berbasis syari’ah atau yang dikenal dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Sedangkan BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.5 Pada saat ini BMT diartikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prokarya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat 5
www.jurnalbisnisdan akuntansi.com
45
dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang kedamaian dan kesejahteraan.6 B. Permodalan Koperasi Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa modal dalam koperasi bersumber dari modal sendiri dan modal luar dari koperasi. Modal sendiri koperasi bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah / donasi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggotanya selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi.Mengenai jumlah simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota tergantung pada anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan. Simpanan pokok ini ikut menanggung resiko kerugian. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi
6
www.jurnalilmiyah.com
46
anggota koperasi. Namun simpanan wajib ini tidak ikut menanggung resiko kerugian. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian jika diperlukan. Dana cadangan koperasi berasal dari akumulasi pembagian SHU yang ditetapkan besar dan jumlahnya sesuai tata cara yang telah diatur dalam anggaran dasar ataupun ketentuan lainnya. Penyisihan dana yang dilakukan sehubung dengan adanya program khusus dibidang pengadaan dan penyaluran komoditi. Cadangan ini dapat digunakan untuk pemupukan modal dimana pencairan diluar koperasi yang bersangkutan. Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota koperasi walaupun terjadi pembubaran koperasi. Hal ini dikarenakan dana ini digunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan yang lainnya. Hibah/donasi, hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Modal donasi ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa ada perjanjian atau syarat apapun, dan modal ini digunakan untuk operasional koperasi yang tidak bisa dipindahtangankan.
47
Sedangkan modal luar koperasi bersumber dari:7 koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, sumber lain yang sah. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum. C. Sisa Hasil Usaha 1. Pengertian Sisa Hasil Usaha Pengertian SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (Total Cost) dalam satu tahun buku.8
7
Hendrojogi, “Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek “, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm 195 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, “Koperasi Teori dan Praktek “, (Jakarta:Erlangga), hlm 87
8
48
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SHU adalah pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan biaya-biaya serta kewajiban finansial lainnya. Setelah dikurangi dengan cadangan, SHU akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang diberikan masing-masing anggota koperasi. Dengan demikian SHU tergantung pada dua hal, yaitu volume usaha yang dicapai dan biaya–biaya operasional yang dikeluarkan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka akan ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi: a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari jumlah biaya – biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif. SHU positif berarti konstribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan terebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. b. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya–biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus. SHU negatif berarti konstribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan konstribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan
49
untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya–biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang. SHU nihil atau berimbangan, dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam hal ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja dan melaksanakan kegiatannyasecara efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya. Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas maka dapat diduga bahwa SHU koperasi akan dipengaruhi oleh besar kecilnya modal (baik modal sendiri maupun modal dari luar). 2. Pembagian Sisa Hasil Usaha Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:9
9
Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, “Koperasi Teori dan Praktek “, (Jakarta:Erlangga), hlm 89.
50
1. SHU atas jasa modal. Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik atau investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 2. SHU atas jasa usaha. Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai berikut: a. Cadangan koperasi b. Jasa anggota c. Dana pengurus d. Dana karyawan e. Dana pendidikan f. Dana sosial g. Dana untuk pembangunan lingkungan 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Faktor-faktor yang menentukan besarnya Sisa Hasil Usaha koperasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek keuangan dan
51
nonkeuangan.10 Dilihat dari aspek indikator keuangan faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) koperasi meliputi: Modal sendiri, yaitu modal yang menanggung resiko (equity) ataumerupakan kumulatif dari simpanan pokok,simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman, yaitu modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi atau surat berharga dan sumber-sumber lainnya. Volume usaha, yaitu total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan dilihat dari aspek indikator nonkeuangan faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi meliputi: kinerja pengurus, kinerja karyawan, dan jumlah unit usaha yang dimiliki koperasi.
10
Atmadji,”Faktor-Faktor Yang Menentukan Besarnya Sisa Hasil Usaha Koperasi Dari Aspek Keuangan dan Non Keuangan” Jurnal Bisnis dan Manajemen hlm 217
