BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. masyarakat bersama dengan kader dalam pembangunan kesehatan dengan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Posyandu 2.1.1 Pengertian Posyandu Posyandu dilihat dari segi proses maka pengertiannya adalah salah satu wujud masyarakat bersama dengan kader dalam pembangunan kesehatan dengan menciptakan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Depkes RI, 1996). Pengertian lain dari Posyandu bila dipandang dari segi hirarki sistem upaya pelayanan kesehatan adalah forum yang menjembatani ahli teknologi dan ahli kelola untuk upaya-upaya kesehatan yang profesional kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat hidup sehat (Suyono, 1987). Posyandu merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang umumnya terjadi di pedesaan, misalnya (Anonim, 2001) : (a) Kesenjangan geografis dalam memperoleh pelayanan Kesehatan Ibu Anak (b) Kesenjangan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak serta pengetahuan hidup bersih dan sehat; (c) Kesenjangan sosio budaya antara petugas kesehatan dan masyarakat yang dilayaninya; (d) Kesenjangan ekonomi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan tarif yang murah dan bahkan gratis yang semulanya untuk menunjang kelangsungan hidup anak. 7 Universitas Sumatera Utara

Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah : 1. Mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran. 2. Mempercepat penerimaan NKKBS. 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan yang lainnya yang menunjang, sesuai kebutuhan.

2.1.2

Pembentukan Posyandu Dalam pembentukan Pos Pelayanan Terpadu sebaiknya melayani 100 orang

Balita atau sesuai dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat. Sedangkan lokasi tempat penyelenggaraan Posyandu sebaiknya pada tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat itu sendiri. Posyandu juga dapat dibentuk bila pada suatu wilayah terdapat 120 Kepala Keluarga atau dengan jumlah penduduk sebanyak 700 jiwa (Depkes, 1984). Pada tahun 1983, berdasarkan Insrtuksi bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN No. 06/Menkes/Inst/1981-22/HK.010/1981 dan No. 264/Menkes/ Inst/VI/1983-26/HK.011/E.3/1983, kegiatan keterpaduan Keluarga Berencana – Kesehatan mulai dioperasikan. Di tingkat desa, kegiatan keterpaduan KB – Kesehatan diwujudkan dalam bentuk pos pelayanan terpadu atau lebih dikenal dengan Posyandu.

2.1.3

Penyelenggaraan Posyandu Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan dalam 1 bulan 1 kali kegiatan. Hari

buka Posyandu disesuaikan dengan hasil kesepakatan. Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya berada pada lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.

Universitas Sumatera Utara

Baik disalah satu rumah warga, halaman rumah, balai desa / kelurahan, balai RW/RT/dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang dapat disebut dengan nama ”Wisma Posyandu” atau sebutan lainnya (Depkes RI, 2000). Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan dimotori oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Jumlah minimal kader untuk setiap Posyandu adalah 5 (lima) orang (Depkes RI, 2000). Penyelenggaraan Posyandu tingkat kecamatan adalah pelaksana program terpadu yang terdiri dari : 1. Camat dan Staf Sebagai Koordinator perencanaan, penggerakan, pengawasan, pengendalian dan penilaian. 2. Petugas Puskesmas Membantu Camat dalam mengkoordinir dan berperan sebagai pimpinan dalam melakukan penggerakan, pengawasan, pengendalian dan penilaian. 3. Petugas KB Membantu Camat dalam melakukan perencanaan, penggerakan, pengawasan, pengendalian dan penilaian. 4. Tim Pembina LKMD Merumuskan dukungan sumber daya dan sektor yang terkait dalam hubungan desa dan koordinator yang terkait dalam desa dan koordinator bimbingan terhadap LKMD.


5. Tim Penggerak PKK Berusaha

untuk

memberikan

motivasi,

penyuluhan

dan

menggerakkan

pengetahuan masyarakat. Tim Penggerak Posyandu pada tingkat desa antara lain : 1. Kepala desa Sebagai koordinator penyelenggaraan Posyandu di desa 2. Kader Kesehatan Tenaga pelaksana Posyandu di desa 3. Pos KB desa Wahana pelaksana Posyandu 4. LKMD Wahana dan pusat pergerakan partisipasi masyarakat 5. Anggota PKK Memberikan bantuan kepada pelaksana program Posyandu. Pelaksanaan kegiatan Posyandu dilakukan dengan pola lima meja yaitu : Meja 1 : Pendaftaran Meja 2 : Penimbangan bayi dan anak Balita Meja 3 : Pencatatan (Pengisian KMS) Meja 4 : Penyuluhan perorangan a. Mengenai Balita berdasarkan hasil penimbangan, berat badannya naik/tidak naik, dapat diikuti dengan pemberian makanan tambahan, oralit dan vitamin A dosis tinggi.


b. Terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi, diikuti dengan pemberian tablet tambah darah. c. Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) agar menjadi peserta KB lestari, dengan mengikuti pemberian kondom, pil ulang. Meja 5 : Pelayanan oleh tenaga profesional meliputi pelayanan KIA, KB, imunisasi serta pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan sistem Pelayanan 5 meja di Posyandu, maka masing-masing Posyandu harus mempunyai kader sebanyak 5 orang, sehingga semua kegiatan Posyandu dapat berjalan dengan baik. Meja 5 sebagai meja pelayanan gizi kader pun sangat besar pengaruhnya, karena dapat memberikan paket pertolongan gizi berapa vitamin A, tablet Fe, oralit, kapsul iodium dan alat kontrasepsi seperti pil, kondom pada akseptor KB. Kader yang masih dikatakan melaksanakan kegiatan Posyandu dalam 3 bulan terakhir dapat dikatakan masih aktif, sedangkan kalau sudah 4 bulan lebih tidak ikut dalam kegiataan Posyandu, maka tidak dikatakan aktif lagi. Kegiatan Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) di Posyandu bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak dan kebutaan karena kekurangan vitamin A pada anak Balita, serta anemia gizi pada ibu hamil. Tujuan ini dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan jalan memadukan kegiatan pelayanan gizi, pelayanan kesehatan dasar dan KB di Posyandu. Dengan demikian sasaran pelayanan gizi di Posyandu adalah bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui (Depkes RI, 2003).


Adapun kegiatan pelayanan gizi yang dipadukan di Posyandu dengan prosedur pelaksanaan mencakup (Depkes RI, 1991) : a. Melakukan pendaftaran peserta b. Menimbang balita c. Mencatat hasil penimbangan dalam buku register dan memasukkan kedalam KMS d. Menilai hasil penimbangan e. Melakukan penyuluhan sesuai hasil penimbangan f. Membagikan tablet tambah darah kepada ibu hamil g. Membagikan kapsul vitamin A kepada anak balita umur 1-5 tahun setiap bulan Februari dan Agustus. h. Melakukan penyuluhan bagi ibu hamil i. Mengkoordinir pemberian PMT (Program Makanan Tambahan) j. Merujuk Balita ke Puskesmas bagi yang membutuhkan dan k. Mengerjakan pencatatan kegiatan dan sarana UPGK

2.2 Pelaksanaan Posyandu 2.2.1 Kegiatan Utama 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) a. Ibu Hamil Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup : 1. Penimbangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh kader kesehatan. Pemberian tablet besi pada ibu hamil dapat dibedakan menjadi Fe 1


yaitu yang mendapat 30 tablet atau 1 bungkus dan Fe 3 mendapat 90 tablet atau 3 bungkus selama masa kehamilan. Cakupan Fe 1 pada tahun 1998 secara nasional adalah 75,49% sedangkan cakupan Fe 3 nasional adalah 64,85%. Bila dilihat dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 terlihat adanya kenaikan cakupan baik untuk Fe1 maupun Fe 3 (Depkes, 1999). 2. Jika ada petugas Puskesmas ditambah dengan pengukuran tekanan darah dan pemberian imunisai Tetanus Toksoid. Bila tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi fundus/ usia kehamilan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk kepuskesmas (Depkes RI, 2006). 3. Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil , perlu diselenggarakan Kelompok Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan Kelompok ibu hamil antara lain : 1. Penyuluhan : tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi. 2. Perawatan payudara dan pemberian ASI 3. Peragaan pola makan ibu hamil 4. Peragaan perawatan bayi baru lahir 5. Senam ibu hamil. b. Ibu nifas dan menyusui Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup : 1. Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan Gizi ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina).


2. Pemberian vitamin A dan Tablet besi a. Pemberian Tablet Besi pada Ibu Hamil Pemberian tablet besi Fe tidak hanya diberikan pada ibu hamil tetapi juga diberikan pada ibu nifas dan menyusui (Depkes, 1999). b. Pemberian Kapsul Vitamin A Vitamin A merupakan zat gizi yang penting bagi manusia, karena zat gizi ini tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi. Ibu nifas dan menyusui memerlukan vitamin A 1 tahun 2 kali, selain pada ibu nifas, Departemen Kesehatan telah menjalankan usaha pencegahan dan pengobatan khususnya untuk melindungi balita dengan cara memberikan kapsul vitamin A dosis tinggi secara periodik yaitu masing-masing satu kali bagi bayi berumur 6-11 bulan sebanyak 1 kapsul (berwarna biru) berisi vitamin A 100000 SI dan sebanyak 1 kapsul (berwarna merah) yang berisi vitamin A 200000 SI pada Balita usia 12-59 bulan setiap 6 bulan sekali. 3. Perawatan payudara 4. Senam ibu nifas 5. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dan tersedia ruangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan kesehatan fundus dan pemeriksaan lochia. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.


c. Bayi dan anak balita Pelayanan Posyandu untuk balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreativitas tumbuh kembang anak. Jika ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita sebaiknya tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan orang tua di bawah bimbingan kader. Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur balita (Depkes, 2006). Jenis pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk bayi dan balita mencakup : 1) Penimbangan Berat Badan Balita Penimbangan balita adalah salah satu kegiatan yang ada di Posyandu. Dengan adanya kegiatan penimbangan kita dapat memantau tumbuh kembang balita yang dapat dilihat berat badannya setiap bulan, yang dicatat dalam Kartu Menuju Sehat (KMS). Hasil dalam kegiatan penimbangan semua balita selama satu tahun dicatat di dalam buku pelaksanaan masing-masing wilayah Posyandu dan diharapkan kepada semua balita mempunyai (KMS), dan ditimbang sebagaimana yang diharapkan agar timbangannya naik (Depkes, 1987). Prosedur penimbangan bayi dan balita adalah sebagai berikut : a. Pendaftaran Balita Balita didaftar dalam pencatatan Balita. Bila anak sudah punya KMS, berarti bulan lalu anak sudah ditimbang, KMS-nya diminta. Namanya dicatat pada secarik


kertas, diselipkan di KMS. Kemudian, ibu balita diminta membawa anaknya menuju ke tempat penimbangan. Bila anak belum punya KMS, berarti ia baru bulan ini ikut penimbangan. Ambil KMS baru, isi kolomnya secara lengkap, nama anak dicatat pada secarik kertas. Secarik kertas ini diselipkan di KMS, kemudian ibu balita diminta membawa anaknya ke tempat penimbangan. b. Penimbangan Balita 1) Dacin sudah siap, angka pada dacin harus dimulai dari nol, kemudian anak ditimbang 2) Hasil penimbangan berat anak dicatat pada secarik kertas, selipkan kertas ini kedalam KMS. 3) Selesai ditimbang, ibu dan anaknya dipersilahkan menuju ke kegiatan 3 untuk dicatat. c. Pencatatan 1) Buka KMS balita yang bersangkutan 2) Pindahkan hasil penimbangan dari secarik kertas ke KMS-nya dengan ketentuan: a. Pada penimbangan pertama, isilah semua kolom yang tersedia pada KMS b. Bila ada kartu kelahiran, catatlah bulan lahir anak dari kartu tersebut c. Bila tidak ada kartu kelahiran tetapi ibu ingat, catatlah bulan lahir anak sesuai dengan ingatan ibu.


d. Bila ibu tidak ingat semua dan hanya tahu umur anaknya sekarang, perkirakan bulan lahir anak dan catat. e. Cantumkan bulan lahir anak pada kolom f. Bulan lahir Agustus 2004, maka cantumkan bulan Agustus 2004 pada kolom. g. Kemudian isilah semua kolom bulan secara berurutan h. Setelah anak ditimbang, tulislah TITIK berat badannya pada TITIK TEMU GARIS TEGAK (sesuai dengan bulan penimbangan) dengan GARIS DATAR (sesuai hasil penimbangan dalam kilogram). Contoh : Budi dalam penimbangan bulan Mei berat badannya 7.5 kg.Pada penimbangan selanjutnya Budi pada bulan Juni beratnya menjadi 7.8 kg sedangkan, bulan Mei sebelumnya berat Budi 7,5 kg maka kedua TITIK dihubungkan dengan garis. Pada penimbangan selanjutnya, dalam bulan Juli, Budi tidak hadir untuk ditimbang, kemudian pada bulan Agustus, Budi ditimbang. Hasil timbangan berat badannya adalah 7,9 kg. Maka titik berat badan bulan Juni dan Agustus JANGAN DIHUBUNGKAN. 3) Penentuan Status Pertumbuhan i.

Penyuluhan Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.


2. Keluarga Berencana (KB) Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan suntikan KB, dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang dilakukan pemasangan IUD (Depkes RI, 2006). 3. Imunisasi Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan apabila ada petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program, baik terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil (Depkes RI, 2006). Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten.Anak yang diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu, dalam imunologi, kuman atau racun kuman (toksin) disebut sebagai antigen. Imunisasi merupakan upaya pemberian ketahanan tubuh yang dibentuk melalui vaksinasi. Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah penyakit dan kematian Balita yang disebabkan oleh wabah yang sering berjangkit. Penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah tuberculosis, difteri, batuk rejan (pertusis), tetanus campak, polio dan hepatitis B. Penyakit ini bisa dicegah bila anak diberi imunisasi sejak umur 2 bulan (Depkes RI, 1990). Menurut Program Departemen Kesehatan RI (1996), pemberian imunisasi yang lengkap kepada balita yaitu vaksin BCG 1 kali, DPT 3 kali, polio 4 kali, campak 1 kali dan Hepatitis B 3 kali.


Tabel 2.1

Jadwal Pemberian Imunisasi yang Wajib di Indonesia (Program Pengembangan Imunisasi

Jenis Imunisasi

Frekuensi

Jadwal Pemberian

Usia

BCG

1x

-

0-11 bulan

DPT

3x

4 minggu

2-11 bulan

Polio

4x

4 minggu

0-11 bulan

Campak

1x

-

9-11 bulan

Hepatitis B

3x

1 dan 6 bulan dari

0-11 bulan

suntikan pertama Sumber : Depkes RI, 1996

4. Gizi Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu hamil dan WUS. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, pemberian PMT, pemberian vitamin A dan pemberian sirup Fe. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah dengan pemberian tablet besi serta kapsul Yodium untuk yang bertempat tinggal di daerah gondok endemik. Apabila setelah 2 kali penimbangan tidak ada kenaikan berat badan, segera dirujuk ke Puskesmas. Pemberian tablet besi pada ibu hamil dapat dibedakan menjadi Fe 1 yaitu yang mendapat 30 tablet atau 1 bungkus dan Fe 3 mendapat 90 tablet atau 3 bungkus selama masa kehamilan. Cakupan Fe 1 pada tahun 1998 secara nasional adalah 75,49% sedangkan cakupan Fe 3 nasional adalah 64,85%. Bila dilihat dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 terlihat adanya kenaikan cakupan baik untuk Fe maupun Fe 3 (Depkes RI, 1999).


Vitamin A merupakan zat gizi yang penting bagi manusia, karena zat gizi ini tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dan luar tubuh. Departemen Kesehatan telah menjalankan usaha pencegahan dan pengobatan khususnya untuk melindungi balita dengan cara memberikan kapsul vitamin A dosis tinggi secara periodik yaitu masing-masing satu kali bagi bayi berumur 6-11 bulan sebanyak 1 kapsul (berwarna biru) berisi vitamin A 100000 SI dan sebanyak 1 kapsul (berwarna merah) yang berisi vitamin A 200000 SI pada Balita usia 12-59 bulan setiap 6 bulan sekali. Makanan tambahan adalah makanan yang diberikan kepada seseorang untuk membantu mencukupi kebutuhannya akan gizi agar dapat memenuhi fungsinya. Makanan tambahan harus mengandung zat gizi yang perlu diberikan dan bermutu baik (Depkes, 1998/1999). Tujuan pemberian makanan tambahan ini adalah sebagai komplemen terhadap ASI agar anak memperoleh cukup energi, protein dan zat-zat gizi lain (vitamin dan mineral) untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Ada dua jenis PMT, yaitu : a. PMT Pemulihan Ciri-cirinya : 1) Sebagai sarana pemulihan (kuratif dan rehabilitatif), merupakan suatu bentuk kegiatan pemberian zat gizi berupa makanan dari luar keluarga. 2) Sebagai sarana pemulihan bertujuan memperbaiki keadaan gizi golongan rawan gizi yang menderita kekurangan gizi.


3) Sebagai sarana pemulihan dilaksanakan bersamaan dengan motivasi ke arah peningkatan keadaan gizi secara swadaya oleh masyarakat dan keluarga. 4) Sebagai sarana pemulihan hendaknya benar-benar sebagai penambahan dan tidak mengurangi jumlah makanan yang dimakan setiap hari dirumah. b. PMT Penyuluhan Ciri-cirinya : 1) Sebagai sarana penyuluhan, salah satu cara penyuluhan gizi khususnya untuk meningkatkan gizi anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui. 2) Sebagai sarana penyuluhan bertujuan memberikan penyuluhan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat kearah perbaikan gizi. c. Penyuluhan Gizi Penyuluhan gizi adalah penyampaian pesan-pesan gizi pada masyarakat yang dapat dilakukan di Posyandu. Penyuluhan gizi ini bertujuan : 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga akan pentingnya gizi bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. 2) Meningkatkan kesehatan dan upaya keluarga dalam menanggulangi masalah gizi di lingkungan masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyuluhan gizi adalah : a. Kegiatan penyuluhan gizi secara teratur dilaksanakan di Posyandu oleh kader pada ibu-ibu balita, ibu hamil, ibu menyusui dan sasaran lainnya yang menimbangkan anaknya dengan bimbingan petugas gizi dan petugas lain.


b. Kegiatan penyuluhan gizi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kelompok dalam setiap kesempatan pertemuan didesa, antara lain Bina Keluarga Balita (BKB), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare Pencegahan diare di Posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan antara lain penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian Oralit yang disediakan.

2.2.2 Kegiatan Pengembangan / Tambahan Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah kegiatan Posyandu dengan kegiatan baru, di samping 5 kegiatan utama yang telah ditetapkan. Kegiatan baru tersebut misalnya; perbaikan kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya. Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama Posyandu Plus. Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung. Penetapan kegiatan baru harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat yang tercermin dari hasil Survey Mawas Diri (SMD) dan disepakati bersama melalui forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Pada saat


ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan Posyandu yang telah diselenggarakan antara lain : 1. Bina Keluarga Balita (BKB) 2. Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) 3. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya : ISPA, DBD, gizi buruk, polio, campak, difteri, pertusis, tetanus neonatorum. 4. Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD). 5. Usaha Kesehatan Gizi Masyarakat Desa (UKGMD). 6. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP). 7. Program diversifikasi tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA). 8. Desa Siaga 9. Pos Malaria Desa (Posmaldes) 10. Kegiatan ekonomi produktif, seperti : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam. 11. Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas).


2.3 Cakupan Program Posyandu Upaya untuk menurunkan jumlah kekurangan gizi dan protein di Posyandu yakni dengan adanya kegiatan pemantauan pertumbuhan anak melalui penimbangan Berat Badan ”anak sehat bertambah umur bertambah berat badan”. Untuk melihat keberhasilan kegiatan penimbangan di Posyandu ini dilakukan dengan analisa semua balita yang ada di wilayah kerja Posyandu, semua balita yang berkunjung ke Posyandu telah mempunyai KMS, semua balita yang berkunjung ke Posyandu dan ditimbang di Posyandu dan timbangannya naik, menurut indikator persentase masing-masing diberi target 80% (Depkes RI, 2000), indikator tersebut adalah sebagai berikut : a. Hasil liputan Dapat dihitung dari jumlah balita yang terdaftar di Posyandu dan mempunyai KMS. b. Tingkat partisipasi masyarakat Diperoleh dengan cara membagi angka jumlah balita yang ditimbang pada waktu itu dengan jumlah seluruh balita yang ada di Posyandu. c. Tingkat kelangsungan penimbangan Dihitung dari jumlah balita yang ditimbang pada bulan itu, dibagi dengan jumlah balita yang terdaftar dan mempunyai KMS. d. Hasil penimbangan Diperoleh dengan cara membagi jumlah balita yang naik timbangannya, dengan jumlah seluruh balita yang ditimbang pada bulan tersebut.


e. Hasil pencapaian program Dihitung dari jumlah balita yang baik berat badannya, dibagi dengan jumlah seluruh balita yang ada di Posyandu.

2.4 Telaah Kemandirian Posyandu Untuk melakukan telaah kemandirian ini, dikembangkan seperangkat indikator yang digunakan sebagai penyaring atau penentu tingkat kemandirian Posyandu berdasarkan strata Posyandu yaitu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Adapun kriteria yang dilihat dalam tingkat kemandirian Posyandu yaitu : (Depkes RI, 1998) 1. Frekuensi penimbangan per tahun Seharusnya Posyandu menyelenggarakan kegiatan setiap bulan, jadi bila teratur akan ada 12 kali penimbangan setiap tahun. Dalam kenyataannya tidak semua Posyandu dapat berfungsi setiap bulan, sehingga frekuensinya kurang dari 12 kali setahun. Untuk ini diambil batasan 8 kali. Posyandu yang frekuensinya sudah 8 kali atau lebih, dianggap sudah cukup mapan. Frekuensi penimbangan yang dipadukan dengan cakupan hasil program gizi di Posyandu adalah : a. Cakupan program (K/S) Jumlah balita yang memiliki KMS dibagi dengan jumlah balita yang ada diwilayah Posyandu dan kemudian dikali 100%. Persentase K/S disini


menggambarkan berapa jumlah balita diwilayah tersebut yang memiliki KMS dan berapa besar cakupan program didaerah tersebut telah tercapai. b. Cakupan partisipasi masyarakat (D/S) Jumlah balita yang ditimbang di Posyandu dibagi dengan jumlah balita yang ada diwilayah Posyandu kemudian dikalikan 100%. Persentase D/S menggambarkan berapa besar jumlah partisipasi masyarakat didaerah tersebut yang telah dicapai. c. Cakupan kelangsungan penimbangan (D/K) Jumlah balita yang ditimbang di Posyandu dibagi dengan jumlah balita yang telah memiliki KMS dikalikan 100%. d. Cakupan hasil penimbangan (N/D) Rata-rata jumlah balita yang naik berat badan dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang di Posyandu. Persentase ini menggambarkan persentase berat badan balita yang naik. 2. Rata-rata jumlah kader tugas pada hari H Posyandu Jumlah kader yang bertugas pada hari H Posyandu dapat dijadikan indikasi lancar tidaknya Posyandu. Hari H merupakan puncak kegiatan Posyandu. Oleh karena itu banyaknya kader yang bertugas pada hari itu amat menentukan kelancaran Posyandu. Dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kegiatan Posyandu bisa tertangani dengan baik bila jumlah kader 5 orang atau lebih. Bila kurang dari 5 orang, biasanya kader kewalahan melayani sasaran yang datang ke Posyandu.


3. Cakupan Cakupan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kegiatan serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menggerakkan masyarakat setempat untuk memanfaatkan Posyandu, dianggap baik bila dapat mencapai 50% atau lebih, sedangkan bila kurang dari 50% dapat dikatakan bahwa Posyandu ini belum mantap. 4. Cakupan imunisasi Cakupan imunisasi dihitung secara kumulatif selama satu tahun. Cakupan kumulatif dianggap baik bila mencapai 50% keatas, sedangkan bila kurang dari 50% dianggap Posyandu belum mantap. 5. Cakupan ibu hamil Cakupan pemeriksaan ibu hamil juga dihitung secaraa kumulatif selama satu tahun. Batas mantap tidaknya Posyandu digunakan angka yaitu 50%. 6. Cakupan KB Cakupan peserta KB juga dihitung secara kumulatif selama satu tahun. Pencapaian 50% keatas dikatakan mantap, sedangkan kurang dari 50% berarti belum mantap. 7. Program tambahan Posyandu pada mulanya melaksanakan 5 program utama yaitu KB, KIA, Gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.


Strata Posyandu dibedakan atas 4 yaitu : 1. Posyandu Pratama (warna merah) Posyandu tingkat pratama adalah Posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas. 2. Posyandu Madya (warna kuning) Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali pertahun, dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) masih rendah, yaitu < 50%. 3. Posyandu Purnama (warna hijau) Posyandu pada tingkat purnama adalah Posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali pertahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih dan cakupan 5 progam utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) > 50%. Sudah ada program, taambahan dan dana sehat yang masih sederhana. 4. Posyandu Mandiri (warna biru) Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan dana sehat telah menjangkau > 50% KK.

2.5

Kader Posyandu Kader Posyandu adalah pengurus Posyandu dari anggota masyarakat yang

bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu. Kader Posyandu menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela. Kriteria kader Posyandu antara lain :


a. Diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat b. Dapat membaca dan menulis huruf latin c. Mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak masyarakat. d. Bersedia bekerja secara sukarela, memiliki kemampuan dan waktu luang. Dalam keadaan tertentu, terutama di daerah perkotaan, karena kesibukan yang dimiliki, tidak mudah mencari anggota masyarakat yang bersedia aktif secara sukarela sebagai kader Posyandu. Untuk mengatasinya kedudukan dan peranan kader Posyandu dapat digantikan oleh tenaga profesional terlatih yang bekerja secara purna/paruh waktu sebagai kader Posyandu dengan mendapat imbalan khusus dari dana yang dikumpulkan oleh dan dari masyarakat. Kriteria tenaga profesional antara lain sebagai berikut : a. Diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat b. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMP c. Bersedia dan mau bekerja secara purna/paruh waktu untuk mengelola Posyandu 2.5.1 Prinsip-prinsip Kader a. Kader yang bertugas di Posyandu harus mampu mempengaruhi masyarakat terutama ibu-ibu yang mempunyai balita agar membawa balita di hari bukan Posyandu. b. Kader yang bertugas di Posyandu harus bisa mengajak ibu hamil dan yang baru menikah atau Pasangan Usia Subur (PUS) agar bisa mendatangi Posyandu untuk diberikan vitamin zat besi dan kontrasepsi KB bagi pasangan usia subur dan penyuluhan kesehatan.


c. Kader harus bisa meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat bagi masyarakat yang belum mengerti tentang kesehatan. Prinsip kader yang telah berumah tangga, mempunyai pekerjaan selain sebagai kader Posyandu menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai kader, permasalahan kader secara ekonomi misalnya penghasilan keluarga yang tidak mencukupi serta tidak adanya insentif yang diterimanya sebagai kader. Dari pihak Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan dan Puskesmas). Pelaksanaan tingkat Posyandu tingkat Kabupaten maupun Kecamatan belum pernah dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan Posyandu oleh petugas kesehatan, serta belum adanya umpan balik yang diberikan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Posyandu. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Posyandu kemungkinan terkait dengan aspek hubungan karakteristik kader dengan pelaksanaan Posyandu.

2.5.2 Tugas Pokok Kader a. Menyiapkan alat dan bahan yaitu : alat penimbangan bayi dan balita, Kartu Menuju Sehat (KMS) , obat-obatan yang dibutuhklan (Tablet besi, Vitamin A, Oralit dan lain-lain sesuai kebutuhan), bahan/materi penyuluhan. b. Mengundang dan menggerakkan masyarakat yaitu : Memberitahu ibu-ibu untuk datang ke Posyandu, serta melakukan pendekatan tokoh yang bisa membantu memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu.


c. Menghubungi POKJA posyandu yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor desa/kelurahan dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sektor bisa hadir pada hari buka posyandu. d. Melaksanakan pembagian tugas yaitu : Menentukan pembagian tugas diantara kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.

2.5.3

Karakteristik Individu Menurut Kurt Lewin (1951) dalam Brigham (1991), merumuskan

karakteristik seseorang dalam pelaksanaan posyandu antara lain : 1. Fungsi karakteristik individu 2. Lingkungan 3. Karakteristik individu meliputi : a. Motif nilai b. Sifat kepribadian c. Pengetahuan yang saling berinteraksi satu sama lain d. Umur Umur adalah usia seseorang yang dihitung sejak lahir sampai dengan batas akhir masa hidupnya. Faktor umur menentukan kemampuan seseorang untuk bekerja, termasuk bagaimana ia meresponden stimulus yang dilancarkan individu/pihak lain (Sofiah, 2008).


e. Status Perkawinan Status perkawinan adalah suatu bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan secara syah dipandang dari segi agama pernikahan yang dibuktikan dengan adanya surat nikah atau terdaftar di kantor agama. Karyawan yang sudah menikah dengan karyawan yang belum/tidak menikah akan berbeda dalam memaknai suatu pekerjaan. Karyawan yang sudah menikah menilai pekerjaan sangat penting karena dia sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga (Sofian, 2008). Studi Nurhayati (1997) menyatakan bahwa kader yang telah menikah umumnya mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi kader, karena berkeinginan untuk menambah penghasilan keluarga, namun status perkawinan juga dapat menjadi penghambat dalam pekerjaan kader, misalnya kemungkinan adanya larangaan dari suami membuat seorang kader mengabaikan pekerjaannya di Posyandu Kader di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Medan. f.

Pendidikan Pendidikan adalah suatu jenjang pendidikan formal yang ditempuh seseorang sampai mendapatkan sertifikat kelulusan/ijazah, baik itu pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Studi Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (2005) menyatakan tingkat pendidikan seorang

kader

posyandu

berpengaruh

terhadap

kemampuan

dan

keterampilannya dalam melaksanakan kegiatan posyandu, dimana kader yang berpendidikan tinggi kemungkinan memiliki pengetahuan yang tinggi.


g. Pekerjaan Pekerjaan adalah kegiatan atau aktivitas utama yang dilakukan secara rutin sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan untuk membiayai keluarga serta menunjang kebutuhan rumah tangga. Studi Trawati (2000) menyimpulkan seorang kader posyandu di Propinsi Jawa Barat tidak mempunyai pekerjaan tetap selain kader, karena kader Posyandu yang mempunyaai pekerjaan tetap kemungkinan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai kader akan terabaikan karena kesibukan pekerjaannya. h. Penghasilan Penghasilan adalah jumlah uang yang diperoleh seseorang sebagai imbalan dari pekerjaan atau tugas yang dilaksanakannya. Kader Posyandu yang mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarganyaa tentunya akan dapat melaksanakan pekerjaan sebagai kader Posyandu tanpa terbebani dengan kondisi kehidupan ekonomi keluarganya. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Posyandu (Depkes RI dan Depdagri RI, 2006) bahwa kader Posyandu adalah orang yang bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan pelayanan di posyandu pada hari buka maaupun tidak buka Posyandu secara sukarela, artinya seorang kader Posyandu tanpa pamrih dalam melaksanakan tugasnya. Studi Posdaya (2005) menyatakan gerakan pengembangan posyandu dengan kader-kadernya di pedesaan bekerja tanpa upah, harus mengeluarkan dana dari kantong sendiri karena program pembangunan dimasa lalu banyak yang


dilakukan dengan sistem gotong royong yaang sebagian kecil saja anggarannya berasal dari pemerintah. i. Reward Kader Reward adalah semua hal yang disediakan organisasi untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan individual. Ada 2 (dua) jenis reward yaitu : (a) Imbalan Ekstrinsik (Extrinsic reward), yaitu imbalan yang berasal dari pekerjaan. Imbalan tersebut mencakup : uang, status, promosi, dan rasa hormat. Imbalan uang merupakan imbalan ekstrinsik yang utama dan secara umum diakui bahwa uang adalah pendorong utama, namun jika karyawan tidak melihat adanya hubungan antara prestasi dengan kenaikan yang pantas, uang tidak akan menjadi motivator yang kuat. (b). Imbalan Intrinsik (Intrinsic reward), yaitu imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, imbalan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi dan pertumbuhan (Suwarto, 1999). Studi Yuriastianti dan Sihombing (2000) menyatakan banyak kader posyandu mengeluh, perlu identifikasi khusus bagi kader yang aktif diantara sekian banyak kader lainnya sebagai penghargaan atas partisipasi dan kerelaannya ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Penghargaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan pengobatan cuma-cuma bagi para kader dan keluarga mereka. Meskipun dalam pedoman penyelenggaraan posyandu (Depkes dan Depdagri RI, 2006) disebutkan bahwa seorang kader merupakan tenaga yang bekerja


secara sukarela dan tanpa pamrih, namun pada wilayah tertentu yang kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya sudah baik, biasanya kader Posyandu diupayakan untuk mendapatkan penghargaan (reward) dari kesediaannya membantu program peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan di Posyandu. j.

Lama Menjadi Kader Kader yang sudah lama bertugas diharapkan semakin baik pengetahuannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi jika tidak didukung dengan adanya pembinaan atau latihan kader akan terjadi sebaliknya yaitu kader semakin menurun kinerjanya dalam penyelenggaraan Posyandu. Karena itu agar diusahakan kader dapat bertahan dan tidak gonta-ganti dengan memberi dukungan baik moril maupun materi dari semua pihak. Untuk membantu kader dan pengalamannya masih kurang adalah dengan adanya pembinaan dari petugas secara rutin setiap kali pelaksanaan Posyandu. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Posyandu antara lain menurut Anita Syarifa (2003), menyimpulkan bahwa kader Posyandu di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang aktif mempunyai lama bekerja sebagai kader antara 5-10 tahun. Sedangkan penelitian Helen Sagala (2005), menyimpulkan bahwa kader yang sudah bertugas selama 6-9 tahun dan lebih dari 10 tahun ada kecenderungan semakin lama bertugas sebagai kader maka


semakin teliti dalam melakukan penimbangan. Unsur-unsur yang duduk dalam pengorganisasian Pokjanal Posyandu/Pokja Posyandu tidak terbatas pada komponen instansi pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan unsurunsur lain seperti Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, LSM, swasta/dunia usaha dan sebagainya (Depkes RI, 2006).

2.6 Landasan Teori Adapun landasan teori dalam penelitian ini berdasarkan Kurt Lewin dalam Brigham (1991) adalah karakteristik individu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan Posyandu berupa : umur, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, reward kader, lama menjadi kader. Pelaksanaan penimbangan balita di Posyandu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kader dalam penyelenggaraan Posyandu dengan salah satu kegiatan utama berupa penimbangan balita yang dilakukan berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu oleh kader dalam mencapai cakupan target kegiatan Posyandu (Depkes RI, 2006). Kader posyandu sebagai penyelenggara kegiatan posyandu bertujuan mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi dan balita melalui kegiatan penimbangan balita. Menurut Gibson Kurt Lewin (1951) dalam Brigham (1991), menyebutkan karakteristik kader berpengaruh terhadap penimbangan balita di posyandu.


2.6 Kerangka Konsep Individu dengan karakter tersendiri terhadap organisasi memiliki karakter tertentu yang saling menyesuaikan. Karakteristik individu mencakup umur, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, penghasilan keluarga, reward, dan masa kerja dalam organisasi (Robbins, 2003).

Rendahnya cakupan pelaksanaan penimbangan balita di posyandu Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam, akibat faktor umur, rendahnya pendidikan, jenis pekerjaan yang ditekuni, lama menjadi kader, status perkawinan dan penghasilan keluarga sehingga dalam pelaksanaan tugas belum terlaksana secara optimal yang berdampak terhadap cakupan penimbangan balita belum tercapai. Selain itu rendahnya pemberian reward kader ditandai dengan rendahnya keberadaan kader di posyandu. Variabel Bebas Karakteristik Kader Posyandu Umur Status Perkawinan Pekerjaan Pendidikan Penghasilan Keluarga Reward Kader Lama menjadi Kader

Variabel Terikat

Penimbangan Balita di Posyandu

Gambar 2.1. Kerangka Konsep


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. masyarakat bersama dengan kader dalam pembangunan kesehatan dengan

Recommend Documents