PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DUSUN DAN PERUBAHAN STATUS DUSUN MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BUNGO, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan, penghapusan, penggabungan dusun dan perubahan status desa menjadi Kelurahan secara baik dan berhasilguna untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diperlukan aturan yang mengikat sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah; b. bahwa penggabungan, penghapusan dan penggabungan dusun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Dusun dan Perubahan Status Dusun Menjadi Kelurahan;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 4. Undang-........2
-24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DUSUN DAN PERUBAHAN STATUS DUSUN MENJADI KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah........3
-31. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Bungo; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo; Bupati adalah Bupati Bungo; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo; 5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bungo; 6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun; 9. Pemerintah Dusun adalah Kepala Dusun dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun; 10. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan dusun baru dengan cara penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun di luar dusun yang telah ada; 11. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan; 12. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru; 13. Penataan Dusun adalah tindakan menata satu wilayah dusun sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah dusun dalam beberapa dusun; 14. Kampung adalah bagian wilayah dusun yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan dusun; BAB II PEMBENTUKAN DUSUN Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Dusun Pasal 2 Pembentukan dusun bertujuan untuk meningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bagian Kedua Syarat Pembentukan Dusun Pasal 3 Pembentukan dusun harus memenuhi syarat: a. jumlah.......4
-4a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga (KK); b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; d. sosial budaya harus yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; e. potensi dusun yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia tersedia; f. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta; dan g. tersedianya sarana dan prasarana. Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Dusun Pasal 4 (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dusun, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan dusun paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 5 (1) Pengajuan usul pembentukan dusun diajukan oleh masyarakat kepada BPD dan Rio. (2) Berdasarkan usul dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengadakan rapat bersama Rio untuk membahas usulan tersebut. (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Dusun. Pasal 6 (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Rio menyampaikan usulan pembentukan dusun kepada Bupati melalui Camat. (2) Dengan memperhatikan usulan Rio, Bupati membentuk tim untuk melakukan observasi ke dusun yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati. (3) Rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat mengenai layak atau tidak layak tentang dusun yang akan dibentuk. Pasal 7.......5
-5Pasal 7 (1) Apabila rekomendasi tim menyatakan layak dibentuk dusun baru, maka Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dusun yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD. (2) Apabila rekomendasi tim menyatakan tidak layak dibentuk dusun baru, maka Bupati menyampaikan penolakan usulan pembentukan dusun secara tertulis kepada Rio. Pasal 8 Pembentukan dusun di luar dusun yang telah ada sesuai dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN Pasal 9 (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapuskan atau digabungkan dengan dusun lain yang berdekatan. (2) Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintahan dusun dengan masyarakat dusun masing-masing. (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Rio yang bersangkutan. (4) Keputusan Bersama Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Rio kepada Bupati melalui Camat. Pasal 10 (1) Hasil penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Masyarakat dusun yang telah dibentuk atau hasil penggabungan mengadakan musyawarah untuk membentuk susunan dan personil pemerintahan dusun. (3) Seluruh sarana dan prasarana yang ada termasuk aset sebagai akibat dari pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun menjadi milik dusun yang baru dibentuk atau dusun hasil penggabungan. BAB IV HAK DAN KEWENANGAN DUSUN Pasal 11 (1) Dusun mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan ketentuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. (2) Urusan.....6
-6(2) Urusan pemerintahan yang kewenangan dusun mencakup: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dusun; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada dusun; c. tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; atau d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada dusun. BAB V PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN Pasal 12 (1) Wilayah dusun dibagi dalam beberapa wilayah kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan dusun. (2) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rio. Pasal 13 (1) Kampung dibentuk dengan syarat sebagai berikut : a. jumlah penduduk minimal 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau 50 (lima puluh) kepala keluarga (KK); b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan c. sosial budaya memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat. (2) Pembentukan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Dusun. BAB VI PERUBAHAN STATUS DUSUN MENJADI KELURAHAN Pasal 14 Tujuan pembentukan kelurahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Pasal 15 Dusun dapat diubah status atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintahan dusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Pasal 16 Perubahan status dusun menjadi kelurahan, harus memenuhi syarat: a. luas.....7
-7a. luas wilayah tidak berubah; b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga (KK); c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; e. sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan f. meningkatnya volume pelayanan kepada masyrakat. Pasal 17 (1) Dengan berubahnya status dusun menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan dusun menjadi kekayaan daerah. (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat dengan Berita Acara Penyerahan dari pemerintah dusun ke pemerintah daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 BUPATI BUNGO, ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ttd. USMAN HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR
11
TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DUSUN DAN PERUBAHAN STATUS DUSUN MENJADI KELURAHAN I. UMUM Salah satu untuk memperpendek rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di dusun guna terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarkat dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pembentukan, penghapusan, penggabungan dusun dan perubahan status dusun menjadi kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan memberikan amanat kepada daerah bahwa pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai syarat yang ditetapkan. Bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan dusun di Kabupaten Bungo yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dan Perubahan Status Dusun Menjadi Kelurahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f........2
-2Huruf f Peta yang menyatakan batas dusun ditetapkan dalam peraturan daerah. Huruf g Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ketentuan ini tersedianya potensi infrastrukur pemerintahan desa dan perhubungan. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Usul pembentukan dusun diajukan oleh masyarakat dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh minimal 2/3 (dua pertiga) penduduk masyarakat berusia 17 tahun dan/atau pernah nikah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Usulan yang disampaikan oleh Rio dilengkapi dengan: a. Berita Acara Hasil Rapat BPD; b. Rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk dengan menyebutkan nama dusun, pusat pemerintahan dusun dan lain-lain yang dianggap penting. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Dalam rangka penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dusun harus melibatkan unsur-unsur dari pemerintah dusun, BPD dan unsur masyarakat agar dapat ditetapkan batas-batas wilayah dusun yang akan dibentuk. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11...........3
-3Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Aspirasi masyarakat dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh minimal 2/3 (dua pertiga) penduduk masyarakat berusia 17 tahun dan/atau pernah nikah. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas.
