PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) JATIM GRHA UTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki aset-aset yang perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui upaya revitalisasi aset secara optimal; b. bahwa aset-aset sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat didayagunakan untuk pengembangan produk-produk Properti dalam misi peningkatan pendapatan Daerah; c. bahwa kebutuhan produk Properti balk sarana tempat tinggal maupun produk Properti lain masih memiliki peluang untuk dikembangkan saat ini dan di masa datang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1 . Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi, Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 33); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negaro Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Perundang-undangan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400), 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) JATIM GRHA UTAMA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. 4. Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jawa Timur yang bertugas mengembangkan sarana untukkemajuan ekonomi Jawa Timur melalui usaha dan pengelolaan properti. 5. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Jatim Gfia Utama. 6. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Jatim Gfia Utama. 7. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama baik berupa uang maupun barang. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama. 9. Karyawan adalah karyawan Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Jatim Gfia Utama; (2) Gubemur diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Jatim Gfia Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan dalam semangat otonomi daerah. BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur dan dapat membuka Kantor
Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan dan Unit Usaha Iainnya dalam rangka memperluas usahanya . BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai upaya mengoptimaikan daya guna hasil guna aset-aset milik Pemerintah Propinsi melalui manajemen perusahaan. (2) Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama adalah: a. memberikan fasilitas penyediaan produk properti; b. menarik minat pihak swasta dalam dan luar negeri untuk bersama Perseroan Terbatas (PT) Jatim Graha Utama dalam mengembangkan properti; c. meningkatkan sumber Pendapatan Ash Daerah (PAD) agar Pemerintah Propinsi mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat BAB V LAPANGAN USAHA Pasal 5 Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama melakukan usaha yang meliputi : a. pengelolaan aset balk pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset, keutuhan dan pendayagunaan aset secara profesional dan bertanggung jawab; b. upaya penyangga aset/lahan dalam hat terjadi penguasaan aset/lahan oieh pihak lain secara berlebihan yang dapat mengganggu kepentingan umum; c. melakukan upaya penciptaan produk properti dengan memanfaatkan aset yang telah ada melalui skema pembiayaan yang disepakati balk dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah maupun pelaksanaan visi dan misi perseroan; d. kerjasama dengan pihak swasta, balk swasta domestik maupun swasta asing sebagai upaya pengembangan properti Jawa Timur dan usaha lain yang menunjang kegiatan Properti.
BAB VI PENGELOLAAN Pasal 6 (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten profesional dan berintegritas. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi dari sedikitnya 2 (dua) orang profesional dan berintegritas. (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsurunsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur. (5) Pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen. BAB VII KARYAWAN Pasal 7 1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. 2) (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan Perseroan dan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. BAB VIII PERMODALAN Pasal 8 (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pasal 9 1) Modal Dasar Perseorangan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Grha Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Pemerintah Propinsi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp. 49.500.000 000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah); b. Koperasi Karyawan Pegawai Negeri Pemerintah Propinsi sebesar 1 % (satu persen) atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 10 (1)
Saham Pemerintah Propinsi terdiri dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan aset barang tidak bergerak.
(2) Aset berupa barang tidak pergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Dupak Interchange, dengan luas ±16 Ha; b. Komplek Laguna Indah, dengan luas ± 5,3 Ha; c. Tanah Kebun Rumput Dinas Peternakan, Desa Gill Anyar Bangkalan, dengan Iuas t 4,1 Ha. (3) Aset berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemisahannya dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (4) Penggunaan aset barang tidak bergerak, status pengelolaan masing-masing aset disesuaikan. Pasal 11 Penambahan modal Pemerintah Propinsi terhadap Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal 12 (1)
Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama adalah saham atas nama.
(2)
Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
(3)
Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX PELAPORAN Pasai 13 (1)
Bentuk dan isi laporan keuangan Perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. BAB X PENGAWASAN Pasal 14
(1)
Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen Pasal 15
(1)
Dalam hal perseroan melakukan perubahan struktur modal, struktur perusahaan, dan struktur Dewan Direksi Gubernur wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.
(2)
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PAsal 6 ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) had kerja setelah diterimanya surat permohonan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD belum memberikan pertimbangan maka dianggap menyetujui.
(3)
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
Pasal 1 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timar. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Desember 2005 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO.S
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) JATIM GRHA UTAMA I. PENJELASAN UTAMA Properti merupakan salah satu bentuk dari aset dan perwujudan properti tidak hanya berupa kepemilikan hunian mewah. Pada esensinya, properti adalah hak untuk mermilihi sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada dvalamnya. Sesuai salah satu bentuk aset, properti telah mengalami perkembangan seiring dengan munculnya berbagai teknologi dan informasi. Usaha properti pada dasarnya merupakan usaha yang berhubungan dengan soalsoal tanah termasuk segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Properti nyata merupakan hak untuk memiliki, menggunakan, dan menikmati manfaat sebuah tanah atau harta dan sifatnya mutlak. lmplikasi dari PT Jatim Grha Utama melalui BUMD diharapkan turut serta mengambil bagian penting dan strategis dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam bidang properti dengan berbagai produknya, sehingga PT Jatim Grha Utama yang merupakan BUMD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur ini harus bersifat profitable dan profesional Oleh karena itu managemen Jatim Grha Utama akan selalu optimal dalam memobilitasi potensi yang ada supaya mampu bersaing dengan pelaku-pelaku dari pihak swasta. Sedangkan konsep pengelolaan asset yang menjadi "cor" bisnis dari BUMD ini adalah "asset to asset" artinya bahwa peningkatan nilai tambah aset akan menjadi prioritas dalam pengelolaanya. Dari gambaran di atas maka yang merupakan bagian penting dari alternatif sumber penerimaan daerah, maka kinerja PT. Jatim Grha Utama diharapkan akan memberikan warna lain dari konsep penerimaan daerah yang selama ini didominasi dari Pajak Kendaraan Bemotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sehinga ini akan mampu memberikan stimulasi terhadap potensi-potensi alternatif sumber pembiayaan lain yang pada gilirannya spektrum pembiayaan akan semakm luas untuk mampu fasilitasi layanan publik masyarakat Dan mampu berkiprah di dunia property dengan tetap berprinsip selalu meningkatkan kurilitas layanan dan produk serta selalu melakukan perbaikan kinerja yang lebih baik ( improement) dan bertanggung jawab. I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 4
:
Cukup jelas.
Pasal 5
:
konsep pengelolaan asset yang menjadi "cor" bisnis dari BUMD ini adalah "asset to asset" artinya bahwa
peningkatan nilai tambah aset harus menjadi prioritas dalam pengelolaanya. Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (3) : ayat (4)
:
ayat (5)
:
Cukup jelas. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukansepenuhnya oleh Gubernur. Gubemur akan mengajukan calon Dewan Direksi yang telah dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim independen kepada DPRD untuk mendapatkan pertimbangan. Setanjutnya DPRD akan memberikan persetujuan atau penolakan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Cukup Jelas.
Pasal 7
:
Pasal 8
:
Pemilihan modal PT. Jatim Grha Utama sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur, apabila ada pihak ketiga ingin menyertakan modalnya maka akan dilakukan pada anak perusahaan
Pasal 9 s/d pasal 14 Pasal 15 ayat (1)
: :
:
Cukup jelas. Apabila terjadi perubahan struktur Dewan Direksi, maka Dewan Direksi baru akan diseleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan serta diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Cukup jelas.
:
Cukup jelas.
ayat (2) dan (3) Pasal 16 dan pasal 17
