BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Masyarakat Desa (LKMD), dimana masyarakat antara lain melalui kader-kader yagn

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Posyandu merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa (LKMD), dimana masyarakat antara lain melalui kader-kader yagn terlatih dibidang kesehatan menyelenggarakan 5 (lima) program prioritas secara terpadu pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan dengan bantuan pelayanan dari petugas Puskesmas, bagi jenis pelayanan dimana msayrakat tidak mampu memberikan sendiri (Depkes RI, 1986). 2.1.1. Pengertian Posyandu Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan mayarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan tehnis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Yang dimaksud dengan nilai strategi untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini yaitu dalam meningkatkan mutu manusia dimasa mendatang dan akibat dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3 (tiga) intervensi (Sembiring, N. 2004), yaitu : 1. Pembinaan kelangsungan hidup anak (Child Survival) yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia balita.

Universitas Sumatera Utara

2. Pembinaan perkembangan anak (Child Development) yang ditujukan untuk membina tumbuh/kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental sehingga siap menjadi tenaga kerja tangguh. 3. Pembinaan

kemampuan

kerja

(Employment)

yang

dimaksud

untuk

memberikan kesempatan berkarya dan berkreasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Agar kegiatan posyandu merupakan kegiatan warga masyarakat setempat maka kader dan pemuka masyarakat berperan untuk menumbuhkan kesadaran semua warga agar menyadari bahwa Posyandu adalah milik warga. Pemerintah khususnya petugas kesehatan hanya berperan membantu (Azwar, 2002). Dilihat dari indikator-indikator yang ditetapkan oleh Depkes, Posyandu secara umum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) tingkat yaitu : (1) Posyangu Pratama; (2) Posyandu Madya; (3) Posyandu Purnama dan (4). Posyandu Mandiri (Depkes RI, 2006). 1. Posyandu Pratama Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan

bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader

terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, disamping jumlah kader yang terbatas, dapat pula karena belum siapnya masyarakat. Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi masyarakat serta menambah jumlah kader.


2. Posyandu Madya Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah yaitu < 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah meningkat cakupan dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan Posyandu. 3. Posyandu Purnama Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih. Cakupan utamanya > 50% serta mampu menyelenggarakan program tambahan seta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. 4. Posyandu Mandiri Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih. Cakupan dari kegiatan utamanya > 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan dana sehat, sehingga terjamin kesinambungannya.


Secara sederhana indikator untuk tiap peringkat Posyandu dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.1. Tingkat Perkembangan Posyandu No. 1. 2.

Indikator Frekuensi Penimbangan Rerata Kader Tugas

Pratama <8 <5

Madya >8 ≥5

Purnama >8 ≥5

Mandiri >8 ≥5

3. 4.

Rerata Cakupan D/S Cakupan Kumulatif KIA

< 50% < 50%

< 50% < 50%

≥ 50% ≥ 50%

≥ 50% ≥ 50%

5. 6. 7. 8.

Cakupan Kumulatif KB Cakupan Kumulatif Imunisasi Program Tambahan Cakupan Dana Sehat

< 50% < 50% < 50%

< 50% < 50% < 50%

≥ 50% ≥ 50% + < 50

≥ 50% ≥ 50% + ≥ 50%

Sumber : Depkes RI (2006).

2.1.2. Tujuan Penyelenggara Posyandu Secara umum tujuan penyelenggara posyandu adalah sebagai berikut (Depkes RI, 2006) : 1. Mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), anak balita dan angka kelahiran 2. Mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu ), ibu hamil dan ibu nifas 3. Mempercepat diterimanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sesuai kebutuhan 5. Meningkatkan daya jangkau pelayanan kesehatan.


Sasaran dalam pelayanan kesehatan di Posyandu adalah bayi (usia kurang dari 1 tahun) anak balita (usia 1-5 tahun), ibu hamil, ibu menyusui dan wanita PUS (pasangan usia subur). 2.1.3. Manfaat Posyandu Adapun manfaat dari Posyandu adalah sebagai berikut : 1. Bagi Masyarakat Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. 2. Bagi Kader Pengurus posyandu dan tokoh masyarakat mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB. 3. Bagi Puskesmas Optimalisasi fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 4. Bagi Sektor Lain a.

Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan AKB sesuai kondisi setempat

b.

Meningkatkan efesiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan terpoksi masing-masing sektor (Wikipedia, 2007).


2.2.

Program Posyandu Program kegiatan yang dilakukan di Posyandu, yang sekaligus masyarakat

dapat memperoleh pelayanan kesehatan antara lain mencakup: keluarga berencana (KB), kesehatan ibu dan anak, imunisasi, peningkatan gizi dan penanggulangan diare (Sembiring, 2004). 2.2.1. Keluarga Berencana (KB) Pemerintah dalam rangka mengupayakan kesejahteraan masyarakat selain melalui pembangunan dalam bidang ekonomi, pembangunan fisik maka upaya yang tidak kalah penting adalah melalui pertumbuhan penduduk supaya tidak berlebihan. Upaya yang menyangkut pertumbuhan penduduk tersebut adalah melalui program keluarga berencana (Depkes RI, 2006). Keluarga Berencana adalah perencanaan kehamilan, sehingga kehamilan terjadi pada waktu yang diinginkan. Jarak antara kelahiran diperjarang untuk membina kesehatan bagi keluarga. Keberhasilan KB harus diikuti dengan penurunan angka kematian bayi dan anak balita atau ibu keluarga atau sebaliknya, untuk itu maka perlu adanya upaya peningkatan pelestarian pemakaian alat kontrasepsi yang efektif serta pengayoman medis terhadap penderita. Dalam pelayanan Keluarga berencana di posyandu antara lain : pembagian pil KB atau kondom, suntikan KB, konsultasi KB, alat kontrasepsi dalam rahim dan imflan (susuk) (Depkes RI, 2006).


2.2.2. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Bahwa salah satu hal yang penting untuk mendukung keberhasilan melahirkan bayi yang sehat adalah seorang ibu yang sehat di waktu kehamilannya. Bayi yang akan lahir dari seorang ibu ditumbuhkan oleh gizi di dalam rahim. Zat gizi tersebut diambil dari bagian lain tubuh ibu melalui tali pusat. Bila ibu hamil kurang makan, maka bayi yang akan dilahirkan kecil dan lemah karena itu kesehatan ibu amatlah penting. Didalam program posyandu dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yaitu pemberian pil tambah darah (ibu hamil), pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT), Imunisasi, penimbangan balita, pemberian oralit dan pemberian makanan tambahan (PMT) (Depkes RI, 2006). Kesehatan ibu hamil yang harus diperhatikan meliputi sebagai berikut : a. Ibu hamil harus makan lebih banyak dibandingkan dengan sebelum hamil b. 1-2 piring nasi lebih banyak dari biasa dalam satu hari, ditambah dengan sayur dan buah c. Ibu hamil hendaknya memeriksakan kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan minimal 4 kali selama hamil d. Mendapatkan imunisasi tetanus toxoid (TT) sebanyak 2 kali Sedangkan yang perlu diperhatikan untuk ibu menyusui dan nifas mencakup : a. Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, untuk ibu nifas perawatan kebersihan jalan lahir (vagina). b. Pemberian vitamin A dosis tinggi dan tablet besi c. Perawatan payudara


d. Senam ibu nifas e. Jika ada tenaga kesehatan dan tersedia ruangan dilakukan pemeriksaan kesehtan umum, pemeriksaan payudara f. Pemeriksaan tinggi fundus dan pemeriksaan lochia. Apabila ada ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. 2.2.3. Pelayanan Gizi Tujuan pelayanan gizi yang utama adalah untuk menurunkan angka Kurang Kalori Protein (KKP) dan kebutaan karena kekurangn vitamin A pada balita, serta anemia gizi pada ibu hamil. Tujuan ini dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan jalan memadukan kegiatan-kegiatan penyuluhan gizi, pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana di posyandu. Dengan demikian sasaran pelayanan gizi di posyandu adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur (PUS). Pelayanan gizi di Posyandu meliputi : pemantauan pertumbuhan melalui penimbangan berat badan balita, pendistribusian kapsul vitamin A, zat besi (Fe), pemberian larutan oralit, penyuluhan gizi dan pemberian makanan tambahan (Depkes RI, 1990). 2.2.4. Imunisasi Imunisasi balita berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Tingkat kekebalan terhadap penyakit tertentu belum tentu kebal terhadap penyakit lain (Notoatmodjo, 1997).


Imunisasi didapatkan oleh anak melalui pemberian vaksin secara sengaja. Imunisasi yang diberikan terdiri dari imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC (Tubercolosis), imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus, imunisasi Polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan, imunisasi Campak untuk mencegah penyakit campak dan imunisasi Hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis (Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 1999). Setiap anak sebelum umur 1 tahun harus mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi yang diberikan pada waktu kegiatan di Posyandu antara lain BCG, DPT I, II, III, Polio I, II, III,IV, Campak pada umur 9 bulan dan Hepatitis B (Depkes RI, 1990). Menurut program Departemen Kesehatan RI (1996), pemberian imunisasi lengkap kepada balita yaitu vaksin BCG satu kali, DPT tiga kali, Polio empat kali, Campak satu kali dan Hepatitis B tiga kali. 2.2.5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare Menurut Depkes RI (2002), diare (mencret) adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal dan konsistensinya lebih lembek atau cair. Diare dapat terjadi secara perlahan-lahan, bertahap, tiba-tiba dan perkembangannya cepat sekali. Diare adalah penyebab utama kematian balita. Penanggulangan diare dapat dilakukan dengan : memberikan oralit, bila oralit tidak ada membuat larutan gula garam, asi dan makanan terus diberikan kepada anak seperti biasa.


2.3. Cakupan Imunisasi Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan bayi dan balita perlu dilaksanakan program imunisasi untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dangan imunisasi seperti TBC, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, polio dan campak. Idealnya bayi harus mendaapt imunisasi dasar lengkap terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, Hepatitis B 3 kali dan campak 1 kali. Berdasarkan laporan Dinkes Kabupaten Deli Serdang, persentase bayi yang diimunisasi lengkap sebesar 92,30% (Dinkes Deli Serdang, 2007). 2.3.1. Pengertian Imunisasi Menurut Markum, AH, (2000), imunisasi yaitu suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau produk kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh. Dengan memasukkan kuman atau bibit penyakit tersebut diharapkan tubuh dapat menghasilkan zat anti yang ada pada saatnya nanti, untuk digunakan melawan kuman/bibit penyakit yang menyerang tubuh. Sedangkan menurut Notoatmodjo, (1997) imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi, berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Kekebalan terhadap suatu penyakti menular dpat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :


1. Kekebalan Tidak Spesifiknon Spesifik Resistance Yang dimaksud dengan faktor-faktor non khusus adalah pertahanan tubuh pada manusia yang secara alamiah dapat melindungi badan dari suatu penyakit, misalnya kulit, air mata, cairan-cairan khusus yang keluar dari perut (usus), adanya reflekreflek tertentu misalnya batuk, bersin dan sebagainya. 2. Kekebalan Spesifik (specipice resistance) Kekebalan specifik dapat diperoleh dari dua sumber yaitu : a. Genetik Kekebalan yang berasal dari sumber genetic ini biasanya berhubungan dengan ras (warna kulit dan kelompok-kelompok etnis, misalnya orang kulit hitam (Negro) cenderung lebih resisten terhadap penyakit malaria jenis vivax. Contoh lain orang yang mempunyai hemoglobin S lebih resisten terhadap penyakit plasmodium Falciparum, dari pada orang yang mempunyai hemoglobin AA. b. Kekebalan yang diperoleh (acq uaied immunity) Kekebalan yang diperoleh dari luar tubuh anak atau orang yang bersangkutan. Kekebalan dapat bersifat aktif, dan dapat bersifat pasif. Kekebalan aktif dapat diperoleh setelah orang sembuh dari penyakit tertentu. Misalnya anak yang telah sembuh dari penyakit campak, ia akan kebal terhadap penyakit campak. Kekebalan aktif juga dapat diperoleh melalui imunisasi, yang berarti ke dalam tubuh dimasukkan organisme pathogen (bibit) penyakit. Kekebalan pasif diperoleh dari ibunya melalui plasenta. Ibu yang telah memperoleh kekebalan terhadap penyakit tertentu, misalnya campak, malaria dan tetanus, maka bayi


akan memperoleh kekebalan terhadap penyakit tersebut untuk beberapa bulan pertama. Kekebalan pasif juga dapat diperoleh melalui serum anti body dan manusia atau binatang. Kekebalan pasif ini hanya bersifat sementara (dalam waktu pendek saja) (Notoatmodjo, 1997). 2.3.2. Jenis-Jenis Imunisasi Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis imunisasi yaitu : a. Imunisasi pasif (pasive immunization) Imunisasi pasif ini adalah “Inmuno globulin” jenis imunisasi ini dapat mencegah penyakit campak (measles pada anak-anak) b. Imunisasi aktif (active immunization) Imunisasi yang diberikan pada anak adalah : - BCG, untuk mencegah panyakit TBC - DPT, untuk mencegah penyakit-penyakit diptheri, partusis dan tetanus - Polio, untuk mencegah penyakit poliomilitis dan campak untuk mencegah penyakit campak (measles). 2.3.3. Cara Pemberian Imunisasi atau Vaksin Vaksin adalah suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman (bakteri, virus atau riketsia), atau racun kuman (toxoid) yang telah dilemahkan atau dimatikan dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jenis-jenis vaksin yang saat ini dipakai dalam program imunisasi rutin di Indonesia adalah :


1. Vaksin BCG (Bacillus Calmette Guerine), cara pemberiannya yaitu - Sebelum disuntikkan vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu. Melarutkan dengan menggunakan alat suntik steril (ADS 5 ml) -

Dosis pemberian 0,05 ml, sebanyak 1 kali

-

Disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas (insertio musculus deltoideus), dengan menggunakan ADS 0,05 ml)

-

Vaksin yang sudah dilarutkan harus digunakan sebelum lewat 3 jam.

2. Vaksin DPT (Difteri Pertusis Tetanus), cara pemberiannya yaitu : -

Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen

-

Disuntikkan secara intramuskuler dengan dosis pemberian 0,5 ml sebanyak 3 dosis

-

Dosis pertama diberikan pada umur 2 bulan, dosis selanjutnya diberikan dengan interval paling cepat 4 minggu (1 bulan)

-

Di unit pelayanan statis vaksin DPT yang telah dibuka hanya boleh digunakan selama 4 minggu dengan ketentuan : 1. Vaksin belum kadaluarsa 2. Vaksin disimpan dalam suhu 2ºC - 8ºC 3. Tidak pernah terendam air 4. Sterilitasnya terjaga 5. VVM masih dalam kondisi A atau B


-

Sedangkan di Posyandu vaksin yang sudah dibuka tidak boleh digunakan lagi untuk hari berikutnya.

3. Vaksin TT (Tetanus Toksoid), cara pemberiannya yaitu : -

Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen

-

Untuk mencegah tetanus/tetanus neonatal terdiri dari 2 dosis primer yang disuntikkan secara intramuskular, atau subkutan dalam, dengan dosis pemberian 0,5 ml dengan interval 4 minggu. Dilanjutkan dengan dosis ketiga setelah 6 bulan berikutnya. Untuk mempertahankan kekebalan terhadap tetanus pada wanita usia subur, maka dianjurkan diberikan 5 dosis. Dosis ke 4 dan ke 5 diberikan dengan interval minimal 1 tahun setelah pemberian dosis ke tiga dan ke empat. Imunisasi TT dapat diberikan secara aman selama masa kehamilan bahkan periode trimester pertama

-

Di unit pelayanan statis, vaksin TT yang telah dibuka hanya boleh digunakan selama 4 minggu, dengan ketentuan : 1. Vaksin belum kadaluarsa 2. Vaksin disimpan dalam suhu + 2ºC

8ºC

3. Tidak pernah terendam air 4. Sterilitasnya terjaga 5. VVM masih dalam kondisi A atau B -

Sedangkan di Posyandu vaksin yang sudah terbuka tidak bisa digunakan untuk hari berikutnya


4. Vaksin DT (Difteri dan Tetanus), cara pemberiannya yaitu : - Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen -

Disuntikkan secara intramuskular atau subkutan dalam, dengan dosis pemberian 0,5 ml. Dianjurkan untuk anak usia dibawah 8 tahun. Untuk usia 8 tahun atau lebih dianjurkan imunisasi dengan vaksin Td

-

Di unit pelayanan statis, vaksin DT yang telah dibuka hanya boleh digunakan selama 4 minggu dengan kriteria : 1. Vaksin belum kadaluarsa 2. Vaksin disimpan dalam suhu 2ºC - 8ºC 3. Tidak pernah terendam air 4. Strilitasnya terjaga 5. VVM masih dalam kondisi A atau B

-

Sedangkan di Posyandu vaksin yang sudah dibuka tidak boleh digunakan lagi untuk hari berikutnya

5. Vaksin Polio (Oral Polio Vaccine =OPV), cara pemberiannya yaitu : - Diberikan secara oral (melalui mulut, 1 dosis adalah 2 tetes sebanyak 4 kali (dosis) pemberian, dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu -

Setiap membuka Vial baru harus menggunakan penetes (dopper) yang baru

-

Di unit pelayanan statis, vaksin polio yang telah dibuka hanya boleh digunakan selam 2 minggu dengan ketentuan :


1. Vaksin belum kadaluarsa 2. Vaksin disimpan dalam suhu + 2º C

8ºC

3. Tidak pernah terendam air 4. Sterilitasnya terjaga 5. VVM masih dalam kondisi A atau B 6. Vaksin Campak. Merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan, cara pemberian: - Sebelum disuntikkan vaksin campak terlebih dahulu harus dilarutkan dengan pelarut steril yang tersedia yang berisi 5 ml cairan pelarut -

Dosis pemberian 0,5 ml disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas, pada usia 9-11 bulan. Dan ulangan (booster) pada usia 6-7 tahun (kelas 1 SD) setelah cath-up campaign, campak pada anak Sekolah Dasar kelas 1-6.

7. Vaksin Hepatitis B. Merupakan vaksin virus recombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infectious, berasal dari HbsAg yagn dihasilkan dalam sel ragi (Hansenula polymorphl) menggunakan teknologi DNA rekombinan. Cara pemberian : -

Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadai homogen

-

Vaksin disuntikkan dengan dosis 0,5 ml atau 1 buah HB PID, pemberian suntikkan secara intra muskuler, sebaiknya pada anterolateral paha

-

Pemberian sebanyak 3 kali


-

Dosis pertama diberikan pada usia 0-7 hari, dosis berikutnya dengan interval minimum 4 minggu (1 bulan) (Depkes RI, 2005).

2.3.4. Tujuan dan Sasaran Imunisasi Program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada saat ini penyakitpenyakit tersebut adalah disentri, tetanus, batuk rejan (pertusis), campak (measles), polio dan tubercoluse. Imunisasi bermanfaat untuk melindungi anak balita dari beberapa penyakit infeksi yang berbahaya. Sasaran imunisasi adalah bayi dibawah umur 1 tahun (0-12 bulan), ibu hamil (awal kehamilan – 8 bulan), wanita usia subur (calon mempelai wanita) dan anak sekolah dasar kelas I dan VI. Setiap anak sebelum umur 1 tahun harus mendapatkan cakupan imunisasi lengkap (Notoatmodjo, 1997). Menurut Depkes RI (2005), sasaran imunisasi meliputi imunisasi pada anak sekolah untuk DT dan TT yang dikenal dengan Bulan imunisasi Anak Sekolah (BIAS), TT pada wanita usia subur (WUS), crash program pada Balita maupun cath up campaign campak pada anak sekolah yang dilanjutkan dengan BIAS Campak

2.4.

Revitalisasi Posyandu

2.4.1. Pengertian Revitalisasi Posyandu Revitalisasi Posyandu adalah upaya pemberdayaan kembali Posyandu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi dampak krisis ekonomi tahun 1997 pada penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Revitalisasi Posyandu diperlukan untuk menunjang program JPSBK baik dalam PMT pemulihan maupun dalam


penemuan sasaran yang berhak dan perlu mendapatkan bantuan program JPSBK. Upaya revitalisasi Posyandu harus dikembangkan meskipun krisis sudah teratasi sebagai upaya permanen mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan layanan oleh petugas kesehatan untuk menjaga keluarga sehat tetap sehat (Depkes RI, 2001). Revitalisasi Posyandu adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, yang secara umum terpuruk sebagai akibat langsung maupun tidak langsung adanya krisis multi dimensi di Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya Revitalisasi Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk melayani pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini, sekaligus merupakan salah satu komponen perwujudan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan Revitalisasi Posyandu perlu dihimpun seluruh kegiatan masyarakat agar berperan serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pembina dilingkungannya masing-masing, sehingga cakupan sasaran kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posyandu pada hari buka dan kunjungan rumah dapat mencapai hasil yang setinggitingginya. (Depkes RI, 2001).


2.4.2. Tujuan Revitalisasi Posyandu 1. Tujuan umum Meningkatkannya fungsi dan kinerja Posyandu agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan (Depkes RI, 2001). 1.

Tujuan Khusus a. Meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan kader Posyandu b. Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan Posyandu c. Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat dan obat di Posyandu d. Meningkatkan

kemitraan

dan

pemberdayaan

masyarakat

untuk

kesinambungan kegiatan Posyandu e. Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu (Depkes RI, 2001). 2.4.3. Sasaran Revitalisasi Posyandu Sasaran kegiatan revitalisasai Posyandu pada dasarnya meliputi seluruh Posyandu dengan prioritas utama pada Posyandu yang sudah tidak aktif atau yang berstrata rendah (Posyandu Pratama dan Madya) dan Posyandu yang ada di daerah yang sebagian besar penduudknya tergolong miskin.(Depkes RI,2006).


2.4.4. Strategi Revitalisasi Posyandu Strategi yang perlu ditempuh dalam rangka mencapai tujuan Revitalisasi Posyandu adalah (Depkes RI, 2001) : 1. Meningkatkan kemampuan/pengetahuan dan keterampilan teknis serta dedikasi kader di Posyandu 2. Memperluas sistem Posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah 3. Menciptakan iklim kondusif untuk pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Posyandu 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kegiatan Posyandu 5. Memperkuat dukungan pembinaan dan pendampingan teknis dari tenaga professional dan tokoh masyarakat, termasuk unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 2.4.5. Komponen Program Revitalisasi Posyandu I. Pelatihan Pelatih dan Pelatihan Kader Kader diartikan sebagai tenaga sukarela yang tertarik dalam bidang tertentu yang tumbuh dalam masyarakat dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan dan meningkatkan serta membina kesejahteraan termasuk bidang kesehatan. Pelatihan kader bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus dedikasi kader agar timbul kepercayaan diri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai kader dalam melayani masyarakat baik di posyandu maupun saat


melakukan kunjungan rumah. Materi dalam pelatihan kader dititik-beratkan pada keterampilan teknis menyusun rencana kerja kegiatan di Posyandu, cara menimbang, menilai pertumbuhan anak, cara menyiapkan peragaan cara pemberian makanan pendamping ASI dan PMT untuk anak yang pertumbuhannya tidak cukup sebagaimana pertambahan umurnya dan anak yang berat badannya tidak naik, memantau perkembangan ibu hamil dan ibu menyusui dan sebagainya. Agar pelatihan kader dapat berjalan efektif, maka diperlukan unsur pelatih kader yang mampu dan berdedikasi dalam memberikan materi pelatihan secara efektif dan berkesinambungan yakni melalui pendampingan dan bimbingan. Pelatihan kader diberikan secara berkelanjutan berupa pelatihan dasar dan berjenjang yang berpedoman pada modul pelatihan kader (Depkes RI, 2001). Maksud diadakannya pelatihan yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang. Biasanya sasarannya adalah seseorang atau sekelompok orang yang sudah bekerja pada suatu organisasi yang efisien, efektivitas dan produktivitas kerjanya dirasakan perlu ditingkatkan secara terarah dan programatik (Syafridah, 2003).

II.

Optimalisasi Kegiatan Posyandu Mengoptimalkan kegiatan Posyandu dengan cara memenuhi sarana dan

prasarananya, sehingga Posyandu dapat berlangsung secara optimal, baik saat hari buka maupun saat kunjungan rumah tanpa mengalami hambatan. Sarana dasar seperti timbangan bayi, timbangan dewasa, kartu KMS, pita LILA, alat peragaan memasak,


bahan KIE, obat-obatan berupa Vit.A, tablet dan sirup Fe, kapsul iodium, obat cacing, oralit, ATK dan format SIP untuk menunjang kegiatan pelayanan minimal dan paket tambahan sesuai jumlah kelompok sasaran yang ditetapkan, merupakan syarat dasar untuk berfungsinya Posyandu secara baik. Bahwa pemenuhan sarana dan prasarana tersebut pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pengelola Posyandu dan masyarakat setempat. Pemerintah dan lembaga donor lainnya dapat membantu dalam melengkapi kegiatan, yang selanjutnya untuk kesinambungannya harus diusahakan oleh masyarakat. Pada hari buka biasanya Posyandu menggunakan ruangan dan peralatan yang disediakan oleh masyarakat yang peduli terhadap keberadaan Posyandu. Prasarana kerja dan sumbangan masyarakat akan sangat mempengaruhi kinerja para kader maupun para pengunjung Posyandu pada saat pelayanan. Prasarana kerja yang menciptakan suasana menentramkan dan akrab pendatang, akan menjadi salah satu daya tarik bagi kelompok sasaran untuk secara teratur atau secara berkala mengunjungi Posyandu. III. Memperkuat Dukungan Pendampingan Dan Pembinaan Oleh Tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat. Tugas kader Posyandu untuk mengelola dan melayani masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dini merupakan tugas yang berat dan dilakukan secara sukarela. Berkaitan dengan hal tersebut, mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki kader, maka keberhasilannya akan sangat tergantung dari


seberapa jauh upaya pelaksanaan tugas kader mendapatkan dukungan pendampingan maupun bimbingan tenaga professional terkait maupun dari para tokoh masyarakat. Secara teknis pendampingan dapat dilakukan oleh tenaga profesional pada saat posyandu buka, yakni melalui pelayanan pada meja II, III, IV, dengan cara meningkatkan ketrampilan kader dalam menimbang, mencatat hasil penimbangan pada kartu KMS maupun register dan memahami hasil penimbangan, serta melakukan penyuluhan perorangan tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh para ibu baik untuk dirinya maupun untuk anaknya. Secara teratur pembinaan harus dilakukan oleh pengelola Posyandu di desa untuk memajukan penyelenggaraan Posyandu. Selain itu, pembinaan juga dilakukan oleh Dinas/Instansi yang peduli dan terkait dengan kegiatan program Posyandu, seperti Pokjanal Posyandu Kecamatan, unsure Puskesmas (Bidan di Desa / Polindes), Dinas Pendidikan, BKKBN, Kepala Desa/Lurah, Tim Penggerak PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang mengelola Posyandu. Pembinaan dapat dilakukan secara sendiri atau dalam kesatuan Tim yang dibentuk untuk pembinaan Posyandu, disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan setempat (Depkes RI, 2001). 2.4.6. Pengorganisasian Revitalisasi Posyandu Untuk melaksanakan Revitalisasi Posyandu, perlu dilakukan pengorganisasian terhadap dua hal yang berkaitan, yaitu pengorganisasian Posyandu di Desa dan pengorganisasian untuk pembinaan Posyandu (Depkes RI, 2001). A.

Pengorganisasian Posyandu


Sebagai unit yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan bersifat sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak, maka organisasi Posyandu sesungguhnya bersifat organisasi fungsional yang dipimpin oleh seorang Pimpinan/Penanggungjawab dan dibantu oleh para pelaksana pelayanan yang terdiri dari kader Posyandu sebanyak 4-5 orang. Agar Posyandu dapat dikelola secara baik, perlu dukungan tenaga administrasi yang bertugas mengadministrasikan kegiatan Posyandu. Kemudian dari beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah (Kelurahan/Desa atau dengan sebutan lain) selayaknya dikelola oleh suatu unit/kelompok (nama lain) Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. Unit Pengelola Posyandu ini dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggota. Bentuk susunan organisasi Unit Pengelola Posyandu di Desa, ditetapkan melalui kesepakatan dari para anggota Pengelola Posyandu. Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pada setiap kepengurusan, juga disepakati dalam unit/kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat. Namun pada hakekatnya susunan kepengurusan itu sifatnya fleksibel, tergantung pada kondisi setempat. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di desa, unit Pengelola Posyandu mempunyai kewajiban melaporkan keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu, Kepala Desa/Lurah berkewajiban pula untuk membina keberadaan unit Pengelola Posyandu, karena kegiatan Posyandu yang dikelola oleh masyarakat itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan pemajuan pengembangan kualitas sumber


daya manusia (SDM) dini di daerahnya, yang berarti sebagai suatu asset di desa (Depkes RI, 2001).

B. Pengorganisasian Institusi Pembina Posyandu Untuk mendukung kegiatan Posyandu sebagai wahana yang memberi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini, perlu dibentuk institusi Pembina Posyandu yang berfungsi memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi kegiatan Posyandu sesuai kebutuhan. Institusi tersebut mempunyai struktur seperti Pokjanal Posyandu yang berada di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. Bila Pokjanal Posyandu di daerah masih berfungsi, maka diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan organisasi tersebut sebagai institusi Pembina Posyandu yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil dinas/ instansi/ lembaga terkait dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan pelayanan masyarakat di Posyandu. Dalam melaksanakan tugasnya, institusi Pembina Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh beberapa anggota yang mewakili instansi-instansi dan unsur yang terlibat dalam Posyandu. Susunan organisasi institusi Pembina Posyandu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

daerah

masing-masing.

Namun

dengan

tidak

bermaksud

untuk

menyeragamkan bentuk susunan organisasi dan tata kerja institusi Pembina Posyandu, seyogyanya untuk mencegah kerancuan perlu ada uraian peran masing-


masing unsur dinas/instansi/lembaga yang terkait dalam pembinaan Posyandu, misalnya : a. Dinas/Badan/Kantor PMD/Bina Pemberdayaan Masyarakat : berperan dalam fungsi

koordinasi

pengembangan

penyelenggaraan

masyarakat,

pembinaan,penggerakan

pengembangan

metode

dan

pendampingan

masyarakat, teknis advokasi, dan sebagainya. b. Dinas Kesehatan :berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat timbangan, distribusi KMS, distribusi obat-obatan dan vitamin) serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan. c. BKKBN/PLKB : berperan dalam pelayanan kontrasepsi, penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat, dan sebagainya. d. BAPPEDA : berperan dalam perencanaan umum dan evaluasi e. TP-PKK : berperan dalam pendayagunaan Kader, motivasi masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan sebagainya. f. Dinas Pendidikan, LSM dan sebagainya : berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu. Tugas dan fungsi institusi Pembina Posyandu secara keseluruhan ialah mendukung

kelangsungan Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar

masyarakat, khususnya dari kelompok paling rentan Ibu dan Anak. Meskipun Posyandu merupakan unit pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat yang berada di kelurahan/desa, namun karena peran Posyandu sangat


menentukan terhadap gambaran kondisi ibu dan anak secara nasional, maka disetiap daerah perlu dilakukan pemantauan kegiatan Revitalisasi Posyandu. Frekuensi dan jenis kegiatan Revitalisasi Posyandu yang dipantau ditetapkan atas kebutuhan masing-masing daerah. Pada tingkat operasional (Kelurahan/Desa, Kecamatan), pemantauan dilakukan secara bulanan, dengan melaksanakan kunjungan lapangan atau dengan mempelajari laporan yang disampaikan oleh Posyandu di wilayah kerjanya (Depkes RI, 2001). C. Pendanaan Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Posyandu termasuk untuk Revitalisasi, dihimpun dari semangat kebersamaan dan digunakan secara terpadu dari masyarakat, anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Propinsi dan pemerintah pusat serta sumbangan swasta dan donor lainnya, baik domestik maupun Internasional. Agar kegiatan Posyandu dapat berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu digali potensi sumber dana yang saat ini masih belum digunakan khususnya penghimpunan dana secara tradisional maupun berbasis keagamaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan membiayai Revitalisasi Posyandu sebagai kegiatan pelayanan dasar yang pada saat ini dibiayai dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS-BK).

2.5. Kinerja Kader


Kader sebagai salah satu sub system dalam posyandu yang bertugas untuk mengatur jalannya program dalam posyandu, kader harus lebih tahu atau lebih menguasai tentang kegiatan yang harus dijalankan atau dilaksanakan (Sahrul, 2006) Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih atau dituju oleh masyarakat dengan kata lain kader kesehatan merupakan wakil dari warga setempat yang membantu masyarakat dalam masalah kesehatan agar diperoleh kesesuaian antara fasilitas pelayanan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67), Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang kader dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 ), Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Maluyu S.P. Hasibuan (2001), mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan

kepadanya

yang

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesungguhan serta waktu (Wikipedia, 2009). Keaktifan kader dapat dilihat dari ada atau tidaknya dilaksanakan kegiatankegiatan sebagai tugas yang diembannya. Kegiatan-kegiatan ini akan berjalan dengan baik bila didukung oleh fasilitas yang memadai. Penyediaan fasilitas kerja adalah bahwa fasilitas kerja yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tersedia waktu dan tempat yang tepat. Fasilitas Posyandu yaitu segala sesuatu yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan


Posyandu, seperti lokasi yang tetap dan rutin untuk pemberian makanan tambahan, alat-alat yang diperlukan misalnya, meja, kursi, buku register, KMS dan lain-lain (Syafridah, 2003). Menurut beberapa peneliti tentang kader antara lain Bambang Hartono (1978) yang dikutip oleh Syafridah (2003), mengatakan bahwa ciri-ciri kader yang aktif berumur antara 25-34 tahun, tidak bekerja, tamat SLTP, mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, mengikuti kegiatan masyarakat setiap hari, inovatif, dan tinggal di RW tempat pos kesehatan berada. Sedangkan menurut Syamsul Bahri (1981), yang ditulis oleh Syafridah (2003), dalam penelitiannya di Kecamatan Pasar Minggu menemukan bahwa ciri-ciri kader aktif adalah : wanita, berumur 25-34 tahun, ibu rumah tangga, berpendidikan SD, bekerja sukarela. Tidak bekerja dan bertempat tinggal satu wilayah dengan RW setempat. Menurut Dr. Ida Bagus (1987) dalam buku Zulkifli (2003), pendapat lain mengenai persyaratan atau ciri-ciri bagi seorang kader antara lain : berasal dari masyarakat setempat, tinggal didesa tersebut, tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama, diterima oleh masyarakat setempat, masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat disamping mencari nafkah lain, dan sebaiknya bisa baca tulis. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja kader posyandu diantaranya yang diteliti pada penelitian ini adalah pengetahuan, pelatihan, dan motivasi. 1. Pengetahuan


Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni dengan indera penglihatan, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Overt Behaivour) (Notoatmodjo, 2003). 2. Pelatihan Pelatihan adalah penyempurnaan potensi tenaga-tenaga yang ada dengan mengulang-ulang aktivitas tertentu. Pelatihan atau latihan merupakan suatu perbuatan pokok dalam kegiatan belajar, sama halnya dengan pembiasaan (Notoatmodjo, 2003). 4. Motivasi Motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin, yaitu monere yang artinya menggerakkan. Motivasi adalah konsep yang menggambarkan baik kondisi ekstrinsik yang merangsang perilaku tertentu dan respon instrinsik yang menampakkan perilaku manusia. Respon instrinsik ditopang oleh sumber energi yang disebut motif. Sering dijelaskan hal itu sebagai suatu kebutuhan, keinginan atau dorongan, semua manusia hidup mempunyai motivasi. Motivasi diukur dengan perilaku yang dapat diobservasi dan dicatat. Kekurangan dalam kebutuhan merangsang manusia untuk mencari dan mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Swanburg, 2000). Motivasi dapat bersumber dari dalam diri seseorang yang sering dikenal dengan istilah motivasi internal atau instrik dan juga dari luar diri orang yang bersangkutan yang disebut motivasi eksternal atau ekstrinsik. Motivasi instrinsik


maupun ekstrinsik ada yang bersifat positif maupun negatif. Contoh motivasi positif, seseorang yang merasa berhasil menunaikan kewajibannya dengan sangat memuaskan akan memperoleh dorongan untuk bekerja lebih keras lagi dimasa yang akan datang. Contoh motivasi negatif, seseorang yang kurang berhasil dalam melaksanakan tugasnya sehingga mendapat teguran dan teguran itu dijadikan dorongan untuk memperbaiki kekurangan atas kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang situasi kekurang berhasilan itu tidak terulang kembali (Hasibuan, H, 2003). Menurut Winardi (2001), motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang manusia, yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang intinya berkisar imbalan moneter dan imbalan non moneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal sama tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Semua manusia mempunyai motivasi yang dapat diukur dengan perilaku yang diobservasi dan dicatat. Sedangkan motivasi kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerjanya (Swanburg, 2000). a. Gaji. Banyak penelitian yang menemukan bahwa upah yang lebih tinggi lebih memuaskan dari pada upah yang rendah dan karyawannya lebih jarang berpindah kerja. Tidak semua orang mengejar uang, banyak orang bersedia menerima upah yang lebih kecil untuk bekerja lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang memunyai


keleluasaan yang lebih besar dalam kerja mereka lakukan. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat pendidikan dan keterampilan individu dan standar pengupahan yang berlaku, kemungkinan besar akan memberikan kepuasan. Di samping itu karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang adil (Arep dan Tanjung, 2003). b. Tanggung jawab dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini kader turut serta dalam pemberian saran, kritik dan ide-ide yang dapat digunakan untuk perbaikan mutu maupun produktivitas pekerjaan.

2.6. Landasan Teori Revitálisasi adalah “upaya untuk menghidupkan kembali kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota baik dari segi sosio-kultural, sosio-ekonomi, segi fisik alam lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan penigkatan kualitas lingkungan kota yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya. Menurut Ilyas (2001) yang mengutip pendapat Gibson (1987) ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu faktor individu, faktor psikologis dan organisasi. 1. Faktor individu terdiri dari kemampuan dan ketrampilan, latar belakang dan demografis. Variabel kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama


yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, variabel demografis mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu. 2. Faktor Psikologis terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian dan motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. Variabel seperti persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks yang sulit untuk diukur. 3. Faktor organisasi berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.

2.7. Kerangka Konsep Karakteristik Kader 1. Umur 2. Pendidikan 3. Pekerjaan Kinerja Kader

Revitalisasi Posyandu

Motivasi 1. Insentif/jasa 2. Tanggung jawab

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Masyarakat Desa (LKMD), dimana masyarakat antara lain melalui kader-kader yagn

Recommend Documents