BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan

permasalahan-permasalahan

masyarakat

tersebut.

Partisipasi

masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah

yang

aktif

memikirkan,

merencanakan,

melaksanakan,

dan

mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007). Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain: 1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan.

Universitas Sumatera Utara

2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menangapi proyek-proyek atau programprogram pembangunan. 3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. 4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. 5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu: 1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.


3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 4. Perencanaan melalui pemerintah lokal. 5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (community development) Menurut Slamet (2003), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis : 1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya. 2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya. 3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung. 4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input. 5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya. 2.1.2. Peranan Partisipasi Masyarakat Menurut Notoatmodjo (2007), di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan). Supaya lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut:


M anpower

M oney

Health Status (Derajat Kesehatan)

Health Services

M aterial

M ind/ideas Gambar 2.1 Macam-macam Kontribusi

2.1.3. Dasar-Dasar Filosofi Partisipasi Masyarakat Dalam hubungannya dengan fasilitas dan tenaga kesehatan, partisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk mencukupi kelangkaan tersebut. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dapat menciptakan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diciptakan dengan adanya partisipasi masyarakat didasarkan kepada idealisme (Notoatmodjo, 2007). 1) Community felt need. Apabila pelayanan itu diciptakan oleh masyarakat sendiri, ini berarti bahwa masyarakat itu memerlukan pelayanan tersebut. Sehingga adanya pelayanan kesehatan bukan karena diturunkan dari atas, yang belum dirasakan perlunya, tetapi tumbuh dari bawah yang diperlukan masyarakat dan untuk masyarakat. 2) Organisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang berdasarkan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat. Hal ini berarti


bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu timbul dari masyarakat sendiri. 3) Pelayanan kesehatan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Artinya tenaganya dan penyelenggaraannya akan ditangani oleh anggota masyarakat itu sendiri yang dasarnya sukarela. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filosofi partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah terciptanya suatu pelayanan untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. 2.1.4. Pendekatan Partisipasi Masyarakat Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu: 1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertical. 2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan. 3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. 4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan


kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat. Agar memperbaiki kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka usaha untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat: 1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata. 2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (respons) yang dikendaki. 3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior) yang dikehendaki secara berlanjut (Ndraha,1990). Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica dalam Ndraha (1990), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika: 1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. 2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. 3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. 4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.


2.1.5. Strategi Partisipasi Masyarakat Strategi partisipasi masyarakat menurut Notoatmodjo (2007) : 1. Lembaga Sosial Desa atau Lembaga Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (LKPMD) adalah suatu wadah kegiatan antar disiplin di tingkat desa, tiap kelurahan atau desa mempunyai lembaga semacam ini. Tugas utama lembaga ini adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya, termasuk juga pembangunan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dari puskesmas dapat memanfaatkan lembaga ini untuk menjual idenya, dengan memasukkan ide-idenya ke dalam program LKPMD. 2. Program yang dijual oleh Puskesmas ke lembaga ini tidak harus kesehatan, tetapi juga kegiatan-kegiatan non kesehatan yang akhirnya akan menyokong program kesehatan, misalnya; pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain-lain. 3. Puskesmas dapat dijadikan pusat kegiatan, walaupun pusat perencanaannya adalah di desa (LKPMD), dan petugas kesehatan adalah merupakan motivator dan dinamisatornya. 4. Dokter puskesmas atau petugas kesehatan yang lain dapat membentuk suatu team work yang baik dengan dinas-dinas atau instansi-instansi lain. 5. Dalam pelaksanaan, program dapat dimulai desa demi desa tidak usah seluruh desa di kecamatan tersebut. Hal ini untuk menjamin agar puskesmas dapat memonitor dan membimbingnya dengan baik. Bilamana perlu membentuk suatu proyek percontohan sebagai pusat pengembangan untuk desa yang lain.


6. Bila desa ini masih dianggap terlalu besar, maka dapat dimulainya dari tingkat RW atau RT yang populasinya lebih kecil, sehingga mudah diorganisasi 2.1.6. Metode Notoatmodjo (2005), menyatakan metode yang dapat dipakai pada partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan masyarakat, diperlukan untuk memperoleh simpati masyarakat. Pendekatan ini terutama ditujukan kepada pimpinan masyarakat, baik yang formal maupun informal. 2. Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim). a. Dikoordinasi oleh lurah atau kepala desa. b. Tim kerja, yang dibentuk ditiap RT. Anggota tim ini adalah pemuka-pemuka masyarakat RT yang bersangkutan, dan dipimpin oleh ketua RT. 3. Survei diri (Community self survey) Tiap tim kerja di RT, melakukan survei di masyarakatnya masing-masing dan diolah serta dipresentasikan kepada warganya. 4. Perencanaan program Perencanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mendengarkan presentasi survei diri dari tim kerja, serta telah menentukan bersama tentang prioritas masalah yang akan dipecahkan. Dalam merencanakan program ini, perlu diarahkan terbentuknya dana sehat dan kader kesehatan. Kedua hal ini sangat penting dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat.


5) Training Training untuk para kader kesehatan sukarela harus dipimpin oleh dokter puskesmas. Di samping di bidang teknis medis, training juga meliputi manajemen kecil-kecilan dalam mengolah program-program kesehatan tingkat desa serta sistem pencatatan, pelaporan, dan rujukan. 6) Rencana evaluasi Dalam menyusun rencana evaluasi perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan suatu program, secara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat atau kader kesehatan sendiri. 2.1.7. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam upaya mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat ada beberapa faktor yang bisa membantu atau mendorong upaya tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagian kita jumpai di masyarakat dan sebagian di provider sendiri. 1.

Faktor-faktor di masyarakat Konsep partisipasi masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi kita di Indonesia. Dari sejak nenek moyang kita, telah dikenal adanya semangat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Semangat ini mendorong timbulnya partisipasi masyarakat.

2.

Faktor-faktor pendorong di pihak provider Faktor pendorong terpenting yang ada dipihak provider ialah adanya kesadaran di lingkungan provider, bahwa perilaku merupakan faktor penting dan besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Kesadaran ini melandasi pemikiran


pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya di pihak provider untuk mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat (Depkes, 1991). Menurut Sastropoetro (1988), ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu: 1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil. 2. Perubahan sikap,pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. 3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. 4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain. 5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Hadi dalam Dwiyanti (2005), mengemukakan bahwa faktor penghambat untuk meningkatkan partisipasi publik di Indonesia adalah: 1. Faktor sosial, seperti: tingkat pendidikan, pendapatan dan komunikasi 2. Faktor budaya, meliputi: sikap dan perilaku, pengetahuan dan adat istiadat. 3. Faktor politik 4. Faktor birokrasi para pengambil keputusan. Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat dan penolakan eksternal terhadap pemerintah.


2. Kurangnya dana. 3. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan 4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh antusias dan partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi pada masyarakat, harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberi kesempatan karena mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya. Menurut Margono dalam Mardikanto (2003), tumbuh kembangnnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan kemampuannya. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseoransg untuk meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan setiap kesempatan. 2. Adanya kemauan untuk berpartisipasi Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang cukup


belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk membangun. 3. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi Kemampuan untuk berpartisipasi adalah : a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya). b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. c. Kemampuan

untuk

memecahkan

masalah

yang

dihadapi

dengan

menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi perorangan dan keluarga, partisipasi masyarakat umum, partisipasi masyarakat penyelenggara, serta partisipasi masyarakat profesi kesehatan. Sejalan dengan itu masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya pemeliharaan kesehatannya sendiri, keluarga maupun lingkungan. Bahkan diharapkan ikut berperan secara aktif dalam pembangunan kesehatan (Depkes, 2007).


2.2. Konsep Dukungan Sosial 2.2.1. Dukungan Sosial Sarafino (1998), mengatakan bahwa dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang diperoleh individu dari orang lain, dimana orang lain disini dapat diartikan sebagai individu perorangan atau kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan menjadi dukungan sosial atau tidak, tergantung pada sejauh mana individu merasakan hal tersebut sebagai dukungan sosial. Sarason (1991), mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita. Sarason berpendapat bahwa dukungan sosial itu selalu mencakup dua hal yaitu : a. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas). b. Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan kualitas). Dukungan sosial didefinisikan oleh Taylor (2009), sebagai transaksi interpersonal yang melibatkan satu atau lebih aspek-aspek yang terdiri dari perhatian emosional, bantuan instrumental, pemberian informasi, dan adanya penilaian atau penghargaan.


2.2.2. Bentuk-Bentuk Dukungan Sosial Sarafino (1998) dan Taylor (2009), membagi dukungan sosial dalam empat bentuk, yaitu : a. Emosional Aspek ini melibatkan kekuatan jasmani dan keinginan untuk percaya pada orang lain sehingga individu yang bersangkutan menjadi yakin bahwa orang lain tersebut mampu memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dukungan ini mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai dan diperhatikan. Beberapa hal yang termasuk interaksi yang mendukung adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, merefleksikan pernyataan subjek, menawarkan simpati dan menyakinkan kembali, membagi pengalaman pribadi dan menghindari konflik. b. Instrumental Aspek ini meliputi penyediaan sarana untuk mempermudah atau menolong orang lain sebagai contohnya adalah peralatan, perlengkapan, dan sarana pendukung lain dan termasuk didalamnya memberikan peluang waktu untuk memberikan bantuan langsung. Dukungan ini dikenal juga dengan istilah dukungan pertolongan, dukungan nyata atau dukungan material. c. Informatif Aspek ini berupa pemberian informasi untuk mengatasi masalah. Aspek informatif ini terdiri dari pemberian nasehat, pengarahan, dan keterangan lain yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan, sehingga individu dapat


mengatasi masalahnya dan mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya. d.

Penilaian / penghargaan Aspek ini terdiri atas dukungan peran sosial yang meliputi umpan balik, perbandingan sosial, dan afirmasi (persetujuan). Pemberian dukungan ini membantu individu untuk melihat segi-segi positif yang ada dalam dirinya dibandingkan dengan keadaan orang lain yang berfungsi untuk menambah penghargaan diri, membentuk kepercayaan diri dan kemampuan serta merasa dihargai dan berguna saat individu mengalami tekanan. Dukungan sosial dalam bentuk penilaian yang positif dapat membantu individu dalam mengembangkan kepribadian dan meningkatkan identitas diri. Dalam kaitannya dengan peran sebagai pemberi dukungan, Ife dalam Adi

(2008), melihat bahwa salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan itu sendiri tidak selalu bersifat ekstrinsik ataupun materil, tetapi dapat juga bersifat instrinsik seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari pelaku perubahan terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti menyediakan waktu bagi ibu-ibu balita bila mereka ingin berbicara dengannya guna membahas permasalahan yang mereka hadapi.


2.2.3. Sumber-Sumber Dukungan Sosial Dukungan sosial dapat dipenuhi dari teman atau persahabatan, keluarga, dokter (petugas kesehatan), psikolog, psikiater (sarafino,1998). Hal senada juga diungkapkan oleh Taylor (2009), bahwa dukungan sosial bersumber dari orang-orang yang memiliki hubungan berarti bagi individu seperti keluarga, teman dekat, pasangan hidup, rekan kerja, tetangga, dan saudara.

2.3.

Konsep Dasar Posyandu

2.3.1. Pengertian Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) kegiatan, yakni KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare (Depkes, 2006). 2.3.2. Tujuan Posyandu a. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. b. Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama


berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. 2.3.3 Sasaran Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya: Bayi, Anak balita, Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui, Pasangan Usia Subur (PUS). 2.3.4. Manfaat Posyandu 1. Bagi Masyarakat a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. b. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak. c. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor lain terkait. 2. Bagi Kader, Pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat a. Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB. b. Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan AKB. 3. Bagi Puskesmas a. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan


kesehatan strata pertama. b. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian pelayanan secara terpadu 4. Bagi sektor lain a.

Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan AKB sesuai kondisi setempat.

b.

Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tupoksi masing-masing sektor.

2.3.5. Kegiatan Posyandu 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) a. Ibu Hamil Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup : 1. Pengembangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh kader kesehatan. Jika ada petugas Puskesmas ditambah dengan pengukuran tekanan darah dan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid. Bila tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi fundus/usia kehamilan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.


2. Diselenggarakan Kelompok Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu. Kegiatan Kelompok Ibu Hamil antara lain sebagai berikut: a) Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan,

persiapan menyusui, KB dan gizi. b) Perawatan payudara dan pemberian ASI c) Peragaan pola makan ibu hamil d) Peragaan perawatan bayi baru lahir e) Senam ibu hamil

b. Ibu Nifas dan Menyusui Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup: 1) Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina) 2) Pemberian vitamin A dan tablet besi. 3) Perawatan payudara. 4) Senam ibu nifas. 5) Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dan tersedia ruangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus dan pemeriksaan lochs. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. c. Bayi dan Anak balita Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita mencakup:


1) Penimbangan berat badan 2) Penentuan status pertumbuhan 3) Penyuluhan 4) Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. 2. Keluarga Berencana (KB) Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan suntikan KB, dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang dilakukan pemasangan IUD. 3. Imunisasi Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan apabila ada petugas Puskesmas. Jenis imunisasi. yang diberikan disesuaikan dengan program, baik terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil. 4. Gizi Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu hamil dan WUS. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, pemberian PMT dan pemberian vitamin A. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah dengan pemberian tablet besi serta kapsul Yodium untuk yang bertempat tinggal di daerah gondok endemik. Apabila setelah 2 kali penimbangan tidak ada


kenaikan berat badan, segera dirujuk ke Puskesmas. 5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare Pencegahan diare di Posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan antara lain penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian Oralit yang disediakan. 6. Kegiatan Pengembangan/Tambahan Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah kegiatan Posyandu dengan kegiatan baru, disamping 5 kegiatan utama yang telah ditetapkan. Kegiatan baru tersebut misalnya: perbaikan kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya. Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama Posyandu Plus. Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung. Penetapan kegiatan baru harus mendapat dukungan yang cukup dari seluruh masyarakat yang tercermin dari hasil Survei Mawas Diri (SMD) dan disepakati bersama melalui forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). 2.3.6. Penyelenggaraan Posyandu Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan dimotori oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Penyelenggaraan Posyandu dilakukan dengan ”pola lima meja” yaitu:


Tabel 2.2. Langkah-Langkah Penyelenggaraan Posyandu Langkah Meja I Meja II Meja III Meja IV

Pelayanan Pendaftaran Penimbangan Pengisian KMS Penyuluhan

Meja V

Pelayanan kesehatan

Pelaksana Kader Kader Kader Kader Petugas kesehatan dan sektor tersebut bersama kader

2.3.7. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pelaksana Terselenggaranya pelayanan Posyandu melibatkan banyak pihak. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan Posyandu adalah sebagai berikut : 1. Kader Pada hari buka posyandu, antara lain : a. Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana posyandu termasuk penyiapan makanan tambahan (PMT). b. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu. c. Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu. d. Mencatat hasil penimbangan di KMS atau buku KIA e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT. f. Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya, misalnya memberikan Vitamin A, pemberian tablet zat besi (Fe), oralit, pil KB, kondom. Apabila pada hari buka tenaga kesehatan datang berkunjung (sebulan sekali),


pelayanan kesehatan dan KB ini diselenggarakan bersama petugas Puskesmas. g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut. Di Luar Hari Buka Posyandu, antara lain: a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: bayi, anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui. b. Membuat grafik SKDN, yaitu: jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu (S), jumlah balita yang mempunyai kartu Menuju Sehat atau Buku KIA (K), jumlah balita yang datang pada hari buka Posyandu (D) dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik (N). c. Melakukan tindak lanjut terhadap : 1) Sasaran yang tidak datang 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu. e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan. 2. Petugas Puskesmas Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu hanya satu kali dalam sebulan. Dengan perkataan lain kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas tidak pada setiap hari buka Posyandu (untuk Posyandu yang buka lebih dari satu kali dalam sebulan). Peran petugas Puskesmas pada hari buka Posyandu antara lain sebagai berikut:


a. Membimbing kader dalam penyelengggaraan Posyandu. b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana di meja 5 (lima).

Sesuai dengan kehadiran wajib petugas Puskesmas, pelayanan kesehatan dan KB oleh petugas Puskesmas hanya diselenggarakan satu kali sebulan. Dengan perkataan lain jika hari buka Posyandu lebih dari satu kali dalam sebulan, pelayanan tersebut diselenggarakan hanya oleh kader Posyandu sesuai dengan kewenangannya. c. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, KB dan gizi kepada pengunjung

Posyandu dan masyarakat luas. d. Menganalisa hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya kepada Puskesmas

serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu. 3. Stakeholder (Pemangku Kepentingan) a. Camat, selaku penanggung jawab Pokjanal Posyandu kecamatan: 1) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu. 2) Memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu. 3) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu. b. Lurah/Kepala Desa, selaku penanggung jawab Pokja Posyandu kelurahan/desa 1)

Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Posyandu.

2)

Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk dapat Nadir pada hari buka Posyandu


3)

Mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu.

4)

Menindaklanjuti hasil kegiatan Posyandu bersama LKMD/LPM/LKD atau sebutan lainnya.

5)

Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur.

c. Tokoh Masyarakat/Konsil Kesehatan Kecamatan (apabila telah terbentuk) 1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu. 2) Menaungi dan membina kegiatan Posyandu. 3) Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu. d. Organisasi Kemasyarakatan/LSM 1) Bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam kegiatan Posyandu, antara lain: pelayanan kesehatan masyarakat penyuluhan, penggerakan kader sesuai dengan minat dan misi organisasi. 2) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu. 2.3.8. Tingkat Perkembangan Posyandu a. Posyandu Pratama Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang, frekuensi penimbangannya


kurang dari 8 kali per tahun, pencapaian cakupan 5 program kurang dari 50%, tidak ada program tambahan, serta belum adanya dana sehat. b. Posyandu Madya Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya kurang dari 50%, belum ada program tambahan, serta belum adanya dana sehat. c. Posyandu Purnama Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. d. Posyandu Mandiri Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan

program

tambahan,

serta

telah

memperoleh

sumber

pembiayaan dari dana sehat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu (Runjati, 2010).


2.4.

Landasan Teori Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan

dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dimulai dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program. Menurut Mikkelsen (2003), partisipasi merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan sesuatu kegiatan yang merupakan keterlibatan sukarela dan ikut serta dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan. Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengemukakan asumsi teorik bahwa pembangunan menjadi positif apabila ada partisipasi masyarakat dan sebaliknya kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat itu sendiri dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana program. Mikkelsen (2003), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat yaitu : a. Faktor sosial yaitu dilihat dari adanya perrbedaan sosial masyarakat untuk berpartisipasi, adanya dukungan sosial terhadap individu. b. Faktor budaya yaitu adanya kebiasaan atau adat istiadat yang bersifat tradisional statis dan tertutup terhadap perubahan.


c. Faktor politik yaitu apabila proses pembangunan yang dilaksanakan kurang melibatkan masyarakat pada awal dan akhir proses pembangunan sehingga terkendala untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan. Partisipasi ibu dalam membawa balitanya berkunjung ke posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatannya diperlukan adanya dukungan sosial yang bisa didapat dari kader, petugas kesehatan dan kelurga/suami. Menurut Taylor (2009), dukungan sosial ini dapat diberikan dalam bentuk dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informatif dan dukungan penilaian/penghargaan. Menurut Ife dalam Adi (2008), dukungan peran dalam pemberdayaan masyarakat dapat bersifat ekstrinsik ataupun materil maupun bersifat instrinsik seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang dapat diberikan bagi ibu-ibu balita sehingga mereka mau membawa balitanya berkunjung ke posyandu.

2.5. Kerangka Konsep Penelitian Berdasarkan rumusan teori tersebut, maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian serta variabel – variabel yang akan diteliti, seperti pada gambar berikut : Variabel Independen Dukungan Sosial : 1. Dukungan Emosional 2. Dukungan Instrumental 3. Dukungan Informasi 4. Dukungan Penghargaan

Variabel Dependen

Partisipasi ibu balita berkunjung ke posyandu

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian


Kerangka konsep menggambarkan bahwa variabel independen yaitu dukungan sosial (dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dukungan penghargaan) dan yang merupakan variabel dependen adalah partisipasi ibu balita berkunjung ke posyandu.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi

Recommend Documents