BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1
Penelitian Terdahulu 1. Joanna Junaedi (2010) dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Terhutang Pada PT. Mutiara Intrareksa” Latar belakang dari penelitian ini adalah suatu badan usaha sebagai wajib pajak melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh badan usaha berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disebut juga Laporan Keuangan Komersial. Laporan keuangan komersial ini tidak bisa digunakan untuk menghitung pajak terutang, laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung pajak terutang disebut juga sebagai Laporan Keuangan Fikal yang disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. penyusunan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal. Untuk merubah sebuah laporan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, maka laporan keuangan komersial harus disesuaikan yaitu dengan melakukan koreksi – koreksi pada laporan keuangan komersial sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, sehingga menjadi laporan keuangan fiskal. Objek dari penelitian ini adalah PT. Mutiara Intrareksa tentang analisis laporan rekonsiliasi fiskal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan finansial fiskal (rekonsiliasi pendapatan komersial) 8
untuk menghitung kalkulasi dari pendapatan fiskal perusahaan dari pajak masukan. Berdasarkan Undang – undang PPH no 17 tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan komersial sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang wajib pajak badan pada PT. Mutiara Intrareksa disini selalu melakukan koreksi fiskal tiap tahunnya guna menghindari penyimpangan – penyimpangan pemakaian dana perusahaan, guna kepetingan pribadi 2. Dewi Yuniarti (2008) dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan” Objek penelitian ini adalah PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung, sebuah perseroan yang bergerak dibidang perbankan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perseroan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tinjauan yang berbeda. Perseroan cukup melakukan koreksi terhadap pos 9
– pos yang berbeda. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedang koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Hasil penelitian menunjukkan adanya beda antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak. Laba komersial untuk tahun 2007 adalah Rp. 843.127.403, sedangkan lama fiskal untuk tahun 2007 sebesar Rp. 895.131.426. Perbedaan ini dikarenakan laporan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedang laporan keuangan fiskal disusun sesuai peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur – unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. 3. Cut Astrella Delicya (2008) dengan judul “Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)” PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus membuat laporan keuangan fiskal sebagai dasar perhitungan pajak terhutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mengkoreksi biaya – biaya oleh perusahaan dalam menentukan laba kena pajak dan pajak terhutang. Maka dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal dalam penelitian skripsi ini maka perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang disesuaikan dengan Undang – undang perpajakan yang berlaku dengan hasil yang benar dan perusahaan dapat melaksanakan dengan lebih baik lagi di tahun mendatang dengan dapat membantu mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam pembayaran PPh terhutang. 10
Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku yang sesuai dan ada kaitannya dengan skripsi ini, dan juga dilakukan dengan membuka website yang ada hubungannya dengan skripsi ini yaitu tentang rekonsiliasi fiskal dan juga penghitungan PPh 25/29. Selain itu dilakukan juga metode penelitian lapangan. Yaitu penulis meninjau langsung ke perusahaan yang mengurusi bagian pajak khususnya, selain itu dilakukan juga observasi dan juga dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan dan laporan pajak sehingga membantu penulis dalam membuat skripsi ini. Dari hasil penelitian ditemukannya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Karena ada biaya – biaya yang harus dikoreksi sesuai dengan Undang – undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tetapi oleh perusahaan tidak dikoreksi. Maka dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan adalah pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) belum maksimal dalam melakukan pengkoreksian biaya yang seharusnya menjadi biaya fiskal tetapi telah melakukan pembayaran pajak terhutang tepat waktu sehingga tidak terkena sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan Undang – undang Perpajakan.
11
2.2
Definisi Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang
sehinggga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Adapun definisi pajak secara resmi yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang besifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat”. Definisi pajak menurut beberapa para ahli antara lain : 1. Menurut S. I. Djajadiningrat dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus. Siti Resmi (2012:1). “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. 2. Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus. Siti Resmi (2012:2). “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.
12
3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2009. Mardiasmo (2009:1). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. 2.2.1 Ciri – Ciri Pajak Menurut buku Siti Resmi yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus (2012:2) dari beberapa definisi pajak dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri – ciri: 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaanya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
13
2.2.2 Fungsi Pajak Dalam buku Siti Resmi yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus (2012:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 1. Fungsi Budgetair Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. 2. Fungsi Regulair Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Dalam buku Mardiasmo yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi 2009 (2009:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis sistem, yaitu: 1. Official Assesment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskal) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.
14
Ciri – cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus. b. Wajib pajak bersifat pasif. c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri – cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri. b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya: a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
15
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak Dalam buku Mardiasmo yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi 2009 (2009:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: 1. Asas Domisili atau Tempat Tinggal Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 2. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. 3. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pajak dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. 2.3
Rekonsiliasi Fiskal Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan laporan keuangan menurut fiskal disusun berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku. Akibatnya terdapat 16
perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal sehingga menimbulkan perbedaan besarnya jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan menurut fiskal untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, yayasan, badan usaha tetap, atau organisasi sosial. Proses rekonsiliasi fiskal yaitu melakukan koreksi fiskal yang bersifat positif dan koreksi fiskal yang bersifat negatif. Selain perbedaan berdasarkan penyusunan, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal juga terdapat perbedaan waktu (timing different) dan perbedaan tetap (permanent different). Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. 2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
17
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. 4.
Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2.3.1 Koreksi Fiskal Koreksi fiskal merupakan penyesuaian fiskal yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah penghasilan neto fiskal sehingga penghasilan neto fiskal menjadi lebih besar dari penghasilan neto komersial. Koreksi fiskal positif terdiri dari : 1. Biaya yang dapat dikurangkan 2. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal 3. Selisih amortisasi komersial datas amortisasi fiskal Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi penghasilan neto fiskal sehingga penghasilan neto fiskal menjadi lebih kecil dari penghasilan neto komersial. Koreksi fiskal negatif terdiri dari :
18
1. Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak PPh 2. Penghasilan yang dkenakan PPh final 3. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal 4. Selisih amortisasi komersial dibawah amortisasi fiskal 2.3.2 Beda Waktu dan Beda Tetap Beda Waktu (timing different) adalah perbedaan jumlah biaya yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Secara keseluruhan jumlah yang dibebankan adalah sama tetapi akibat terjadinya beda waktu maka biaya yang dibebankan tiap periode berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Yang termasuk dalam beda waktu : 1.
Rugi laba selisih kurs
2.
Penyusutan atau amortisasi
3.
Penyertaan saham
4.
Penilaian persediaan
Beda tetap (permanent different) adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan undang – undang pajak penghasilan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak. Perbedaan ini bersifat permanen karena apabila suatu biaya atau pendapatan tidak diperhitungkan dalam laporan keuangan fiskal maka biaya atau pendapatan tersebut tidak akan pernah dimasukkan dalam laporan keuangan fiskal. Yang termasuk dalam beda tetap:
19
1. Sumbangan 2. Dividen 3. Biaya entertainment 4. Penghasilan yang bersifat final 2.4
Pajak Penghasilan Pada awalnya dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 “Pajak
penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Namun dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih menciptakan kepastian hukum serta transparansi maka pemerintah melakukan perubahan yang terakhir kali menjadi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, ”Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. 2.4.1 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Pasal 1
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP
menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 20
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak pajak adalah : 1. Orang pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 2. Badan Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, firma, koperasi, yayasan, organisasi sosial, dan bentuk badan lainnya. 3. Bentuk usaha tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
21
Badan Usaha Tetap dapat berupa : 1. Cabang perusahaan 2. Kantor perwakilan 3. Pabrik 4. Bengkel 5. Pertambangan atau penggalian sumber alam Yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat : 1. Indonesia menjadi anggota tersebut. 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 3. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
22
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 1. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan dalam undang – undang. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan Hadiah yang dimaksud berupa hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Penghargaan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, seperti imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda – benda purbakala. 3. Laba usaha 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, hibah, bantuan, atau sumbangan. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 23
seluruh hak penambangan, tanda turut serta pembiayaan, atau permodalan perusahaan pertambangan. 5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 6. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 7. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 9. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 10. Premi Asuransi Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah : 1. Bantuan atau sumbangan 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan. 3. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 4. Beasiswa yang memenuh persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 5. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 24
2.4.2 Penghasilan Final Penghasilan final terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang 36 Tahun 2008. Penghasilan final adalah penghasilan yang menurut Undang – Undang dikenakan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pajak final mengandung arti bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Pajak penghasilan yang dikenakan baik dipotong pihak lain atau disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran dimuka atas pajak penghasilan terutang tetapi sudah langsung melunasi pajak penghasilan terutang untuk penghasilan tersebut. Penghasilan yang bersifat pajak final : 1. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, obligasi dan surat utang negara. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto. 2. Penghasilan dari hadiah undian berupa natura atau kenikmatan. Tarif yang dikenakan sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas. Atas semua transaksi penjualan saham dikenakan tarif sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sedangkan atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan tarif sebesar 0,5%. 4. Penghasilan dari usaha persewaan tanah dan bangunan. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa.
25
2.4.3 Biaya Biaya adalah harga perolehan atau kas yang digunakan untuk memperoleh tujuan atau penghasilan. Biaya memiliki fungsi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya untuk mendapatkan penghasilan, misalnya biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian atau sewa mesin pabrik dan gedung. Biaya ini disebut juga sebagai harga pokok penjualan. Biaya untuk menagih penghasilan, misalnya biaya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa, seperti gaji, upah, honorarium, bonus, dan tunjangan. Biaya untuk memelihara penghasilan, misalnya biaya untuk membayar premi – premi asuransi kerugian barang dagangan maupun asuransi kerugian alat – alat perusahaan. Apabila ditinjau dari periode akuntansinya, biaya dapat dibedakan antara lain : 1. Biaya Kapital Biaya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang dicatat sebagai aktiva. Biaya tersebut biasa dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi. 2. Biaya Penghasilan Biaya yang memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan. Berdasarkan undang – undang pajak penghasilan, biaya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis : 1. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense). 26
2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense). Biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan, sebagai berikut : 1. Biaya pembelian bahan, gaji, upah, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty. 2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 3. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan. 4. Kerugian selisih kurs mata urang asing 5. Piutang yang tidak dapat ditagih 6. Sumbangan bencana alam yang diberikan dalam rangka GN.OTA 7. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, sebagai berikut : 27
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. 5. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. 6. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan. 2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan Tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang untuk wajib pajak orang pribadi dan badan diatur dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang diberlakukan bersifat progresif yaitu tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan besarnya jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, dan bersifat proporsional yaitu besarnya tarif pajak yang dikenakan tetap terhadap berapapun besarnya jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%, 28
penghasilan kena pajak diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, penghasilan kena pajak diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%, penghasilan kena pajak diatas Rp.500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Pada awalnya tarif pajak penghasilan untuk badan dan bentuk usaha tetap yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 bersifat progresif. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp.50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%, penghasilan kena pajak diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, penghasilan kena pajak diatas Rp.100.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Setelah perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan badan dan bentuk usaha tetap yang terdapat dalam Pasal 17 menjadi bersifat proporsional. Tarif pajak penghasilan badan dan bentuk usaha tetap tahun 2010 dan seterusnya menjadi sebesar 25%. Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat tambahan pasal mengenai tarif pajak penghasilan yaitu Pasal 31E ayat 1. Dalam pasal 31E ayat 1 mengenai tarif pajak penghasilan tambahan yang bertujuan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan yang terdapat pada Pasal 17. Pasal 31E ayat 1 “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan
Kena
Pajak
dari
bagian
peredaran
bruto
sampai
dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
29
2.5
Penyusutan dan Amortisasi Fiskal Penyusutan adalah pengurangan nilai harta berwujud secara bertahap dalam
jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi atau pengeluaran untuk mendapatan, menagih, dan memelihara penghasilan yang tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus. Metode penyusutan yang dapat digunakan wajib pajak adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Metode saldo menurun dapat digunakan dalam penyusutan semua kelompok harta berwujud, sedangkan metode saldo menurun hanya dapat digunakan dalam penyusutan kelompok harta berwujud bukan bangunan. Wajib pajak dapat memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat Harta Berwujud Kelompok Harta
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun
I.Bukan Bangunan : Kelompok I
4 Tahun
25 %
50 %
Kelompok II
8 Tahun
12.5 %
25 %
Kelompok III
16 Tahun
6.25 %
12.5 %
Kelompok IV
20 Tahun
5%
10 %
Bangunan Permanen
10 Tahun
10 %
-
Bangunan Tidak Permanen
5 Tahun
20 %
-
II.Bangunan :
30
Amortisasi adalah pengurangan nilai harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Metode amortisasi yang dapat digunakan wajib pajak adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Tarif Penyusutan dan Masa Manfaat Harta Berwujud Kelompok Harta
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun
I.Harta Tidak Berwujud : Kelompok I
4 Tahun
25 %
50 %
Kelompok II
8 Tahun
12.5 %
25 %
Kelompok III
16 Tahun
6.25 %
12.5 %
Kelompok IV
20 Tahun
5%
10 %
2.6
Kompensasi Kerugian Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008,
kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun pajak berikutnya selama 5 (lima) tahun berturut – turut setelah tahun pajak didapatkan kerugian tersebut. Apabila masa kompensasi kerugian tersebut telah lewat dari 5 (lima) tahun maka kerugian yang tersisa tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya. Untuk melakukan kompensasi kerugian, wajib pajak harus melakukan pembukuan.
31
2.7
Kredit pajak Kredit pajak adalah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dibayar
atau dipungut dimuka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Penghasilan tidak final yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak yang dapat dijadikan kredit pajak terkait dengan pajak penghasilan Pasal 22, pajak penghasilan Pasal 23, dan pajak penghasilan Pasal 25. Sedangkan penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final, tidak boleh dijadikan sebagai kredit pajak. 2.8
Metode Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah
data atau keterangan lainnya guna menetapkan besarnya pajak yang terhutang dan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 2.8.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak terdapat beberapa metode yang dapat dikelompokkan, sebagai berikut : 1. Pengelompokkan berdasarkan teoritis Secara teoritis metode pemeriksaan pajak terdiri dari : 1. Metode Dinamis Metode dinamis menghendaki penguasaan masalah yang terjadi diluar teknik maupun prosedur pemeriksaan sendiri. Metode ini menuntut pemeriksa untuk selalu mengikuti perubahan – perubahan dinamis yang terjadi pada dunia bisnis. 32
2. Metode Sintetis Metode ini bertujuan untuk menentukan kelengkapan dari omset yang dilacak melalui siklus akuntansinya dengan cara melakukan pengujian pada rekening buku besar tahunan, yang dimulai dari dokumen dasar, misalnya faktur pembelian. 3. Metode Analitis Metode ini menganalisis angka – angka dari daftar laba rugi dan neraca dengan teknik pembandingan pada laporan beberapa tahun terakhir. 2. Pengelompokkan berdasarkan proses pelaksanaan pemeriksaan Berdasarkan proses pelaksanaan pemeriksaan, metode pemeriksaan terdiri dari : 1. Metode Langsung Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian langsung kebenaran jumlah penghasilan kena pajak yang terdapat dalam SPT dengan laporan laba rugi dan neraca serta bukti pendukungnya.
33
2. Metode Tidak Langsung Metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak terhadap kebenaran jumlah penghasilan kena pajak yang terdapat dalam SPT dan lampirannya dengan melakukan verifikasi penghasilan melalui penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Metode ini dapat berfungsi untuk melengkapi metode langsung yang tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
34
