BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA Dalam suatu kegiatan penelitian diperlukan adanya pengkajian terhadap berbagai teori atau konsep pemikiran yang relevan dengan maksud yang akan dituju, yang selanjutnya akan menjadikannya suatu landasan pemikiran dan pendekatan terhadap masalah yang dikaji. 2.1

Landasan Teori Landasan teori ini berisikan mengenai teori-teori yang relevan pada

penelitian. 2.1.1

Kriteria Pusat-pusat Pertumbuhan Berdasarkan Struktur Ruang Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata

ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas: 1. PKN yang berada di wilayah kabupaten, 2. PKW yang berada di wilayah kabupaten, 3. PKL yang berada di wilayah kabupaten, 4. PKSN yang berada di wilayah kabupaten, dan 5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten. Pusat-pusat

lain

di

dalam

wilayah

kabupaten

yang

wewenang

penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini meliputi: 1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan 2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

22

repository.unisba.ac.id

23

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi: 1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan 2. Sistem

perletakan

jaringan

prasarana

wilayah

yang

menunjang

keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: 1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi; 3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; 2. Jelas,

realistis,

dan

dapat

diimplementasikan

dalam

jangka

waktu

perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan; 3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi ketentuan. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi; 2. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan 3. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.


24

Pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi pklp); 2. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi pklp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan 3. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya

di

dalam

arahan

pemanfataan

ruangnya,

agar

pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas: 1. Sistem prasarana utama pembentuk ruang dan 2. Sistem prasarana lainnya.

No

1

Tabel 2.1 Kriteria pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ruang Pusat Kode Kriteria Sarana Minimal Kegiatan a. Perhubungan : a. kawasan perkotaan yang pelabuhan udara (primer) berfungsi atau berpotensi dan atau pelabuhan laut sebagai simpul utama (utama) dan atau terminal kegiatan ekspor-impor tipe A atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; b. Ekonomi : pasar induk b. kawasan perkotaan yang antar wilayah berfungsi atau berpotensi c. Kesehatan : rumah sakit sebagai pusat kegiatan umum tipe A atau B Pusat d. Pendidikan : perguruan Kegiatan PKN industri dan jasa skala tinggi Nasional nasional atau yang melayani beberapa propinsi; c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa propinsi.


25

No

2

3

Pusat Kegiatan

Pusat Kegiatan Wilayah

Pusat kegiatan lokal

Kode

PKW

PKL

Kriteria

Sarana Minimal

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten.

a. Penyediaan rumah sakit tipe B; b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional; c. Pengembangan pendidikan dasar sampai dengan tinggi; d. Penyediaan kawasan olah raga; e. Penyediaan mesjid wilayah; dan f. Penyediaan taman wilayah.

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

a. Pengembangan pusat b. c. d. e. f. g. h.

4

Pusat pelayanan Kawasan

PPK

a. berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industry dan jasa yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kampung (desa) b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa kampung (desa) c. diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota

a. b.

perbelanjaan dan jasa; Pengembangan kantorkantor pemerintahan skala kabupaten; Peningkatan rumah sakit tipe c menjadi rumah sakit tipe b; Penyediaan rumah sakit tipe c Pengembangan mesjid kabupaten; Pengembangan pendidikan skala kabupaten; Pengembangan taman kabupaten; dan Pengembangan stadion olah raga kabupaten. Penyediaan fasilitas pasar kecamatan; dan Penyediaan puskesmas.


26

No

Pusat Kegiatan

Pusat Pelayanan Lingkungan

5

Pusat Kegiatan Strategis Nasional

6

Kode

Kriteria

Sarana Minimal a. Penyediaan pasar desa; dan b. Penyediaan puskesmas pembantu

PPL

a. berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala distrik (kecamatan) atau beberapa 26ampong (desa) b. diusulkan oleh pemerintah distrik (kecamatan)

pengembangan fasilitas pelayanan keimigrasian, kepabean, karantina, dan keamanan.

PKSN

a. pusat permukiman yang berpotensi dan telah disepakati sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; b. pusat permukiman yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; c. pusat permukiman yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya.

Sumber: www.google.com, 2014.

2.1.2

Kajian Mengenai Pertumbuhan Wilayah Untuk mempercepat berlangsungnya perkembangan wilayah, perlu

dilakukan pengaturan tata ruang sebagai wadah berlangsungnya aktivitas sosial ekonomi daerah. Tanpa kesadaran dalam pengaturan tata ruang, sumber daya akan terbuang dengan sia-sia dalam usaha mencari jalan yang cepat dan mudah menuju modernisasi (Soedjito, 1974:11). Sehubungan dengan hal itu, di negara (wilayah) yang tingkat perekonomiannya belum berkembang, bentuk campur tangan pemerintah dalam mengatasi gejala ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah merupakan hal yang strategis. Bentuk campur tangan pemerintah yang dimaksud adalah kebijaksanaan pengembangan wilayah. Salah satu konsep pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan tata ruang adalah konsep pusat-pusat pertumbuhan. Pada dasarnya konsep tesebut dimaksudkan untuk pengembangan wilayah melalui pusat-pusat pertumbuhan. Konsep pusat pertumbuhan ini pertama kali dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1955, yaitu ‘pole de croissance’ (growth pole). F.Perroux mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama,

kemunculannya

hanya

terjadi

di

beberapa

tempat

atau

pusat


27

pertumbuhan, dengan intensitas yang berbeda, dengan akibat akhir yang ditimbulkannya yang berbeda pula terhadap keseluruhan perekonomian (Soekirno, 1976:66). Dari pernyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa titik pertumbuhan terjadi di beberapa tempat tertentu saja karena adanya kekuatan penggerak pembangunan, dimana kekuatan tersebut dapat merangsang kegiatan lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengelompok membentuk suatu kesatuan yang akhirnya menjadi pusat dari kegiatan atau disebut sebagai pusat pertumbuhan. Konsep pusat pertumbuhan dan istilah yang berbeda-beda seperti: kutub pengembangan (development pole), pusat pertumbuhan (growth centre), titik pertumbuhan (growth point) dan lain sebagainya. Perbedaan antara konsep yang dikemukakan Perroux dengan yang lainnya ialah bahwa konsep yang dikemukakan oleh Perroux (growth pole) tanpa dimensi geografis yang spesifik, sedangkan ‘growth centres’ (istilah yang paling dikenal) adalah berhubungan dengan lokasi spasial (Glasson, 1977:172). Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakang). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Tidak semua kota generative dapat diketegorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu : 1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong peertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Jadi, kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terlihat pincang,


28

ada sektor yang tumbuh cepat tapi ada sektor lain yang tidak terkena imbasnya sama sekali. Hal ini berbeda dengan sebuah kota yang fungsinya hanya sebagai perantara (transit). Kota perantara apabila kota itu hanya berfungsi mengumpulkan berbagai bahan dari daerah belakangnya dan menjualnya ke kota lain yang lebih besar/luar wilayah dan membeli berbagai kebutuhan masyarakat dari kota lain kemudian dijual atau didistribusikan. Pada kota perantara tidak terdapat banyak pengolahan ataupun kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Kalaupun ada pengolahan hanya bersifat penyortiran (seleksi) dan pembungkusan, sedangkan kegiatan yang bersifat mengubah bentuk dan kegunaan barang masih sedikit. Dengan demikian, sedikit sekali terjadi interaksi dengan sektor lain di kota tersebut. Pertumbuhan sektor perantara itu tidak banyak mendorong pertumbuhan lain di kota itu. 2. Ada efek pengganda (Multiplier Effect) Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar sektor tersebut (sektor yang pertama meningkat permintaannnya). Unsur efek pengganda sangat berperan

dalam

membuat

kota

itu

mampu

memacu

pertumbuhan

belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam maka kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari belakangnya akan meningkat tajam. 3. Adanya konsentrasi geografis Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningakatkan daya tarik (attractiveness) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan arena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan.


29

4. Bersifat mendorong daerah belakangnya Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan

berbagai

kebutuhan

wilayah

belakang

untuk

dapat

mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong wilayah belakangnya. Pada dasarnya konsep tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan wilayah melalui pusat-pusat pertumbuhan. Dari pusat-pusat pertumbuhan diharapkan terjadi dorongan perkembangan ke wilayah sekitarnya sehingga dapat memperkecil ketidakseimbangan perkembangan wilayah yang terjadi. Dalam hal ini ada 2 hipotesis yang mendasarinya : 1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dijalarkan dan mencapai puncaknya pada sejumlah pusat-pusat tertentu. 2. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dijalarkan dari pusat-pusat pertumbuhan secara nasional melalui jenjang kota-kota, dan secara kewilayahan melalui pusat-pusat perkotaan ke daerah belakangnya (Miller, 1974:10). 2.1.3

Fungsi Kota Berdasarkan Studi NUDS (National Urban Development Strategy, 1985),

yang dikutip dari bahan kuliah Perencanaan Wilayah, dalam menetapkan kotakota di Indonesia terdapat empat Fungsi Kota yang akan diuraikan sebagai berikut : 1. Pelayanan Wilayah Belakang (Hinterland Service) Fungsi utama sebagian besar kota adalah memberikan pelayanan kepada wilayah belakangnya yang umumnya berupa pedesaan. Fungsi ini terutama berkaitan dengan ekonomi. Produsen di pedesaan (petani, penambang, nelayan, dan lain-lain) mengangkut produksi mereka ke kota untuk dipasarkan di sana. Kota menyediakan fasilitas dan pelayanan pemasaran disamping juga menjual barang-barang (input) yang dibutuhkan untuk produksi seperti (benih, pupuk, reparasi peralatan) dan barang-barang konsumsi untuk penduduk wilayah belakang. Sebagai tambahan, kota-kota ini menyediakan sejumlah pelayanan sosial. Penduduk wilayah belakang datang ke kota untuk berbelanja, selain mereka juga memanfaatkan fasilitas


30

kesehatan dan memasuki sekolah serta

mengikuti upacara keagamaan.

Terakhir, aparat-aparat pemerintah yang kantornya pada umumnya terletak di kota ini bertanggung jawab untuk administrasi pemerintah di wilayah belakang, seperti pemungutan pajak, pemeliharaan ketertiban umum, penyediaan pelayanan darurat, pengelolaan proyek-proyek pembangunan pedesaan, dan sebagainya. 2. Hubungan antar Wilayah (Interregional Communication) Beberapa kota memegang peranan khusus sebagai pusat untuk hubungan antar wilayah. Barang-barang yang diproduksi dalam wilayah dikumpulkan di sana untuk kemudian diangkut ke wilayah lainnya dalam negara dan ekspor antar negara. Di Indonesia, sebagian besar kota dengan fungsi ini mempunyai fasilitas pelabuhan yang memadai. Secara tipikal, kota-kota yang mempunyai fungsi hubungan antar wilayah ini mempunyai fungsi-fungsi pendukung. Wilayah belakang yang kuat tetapi tidaklah selalu demikian. 3. Pengolahan Barang (Goods Processing /Manufacturing) Kota-kota seringkali merupakan kedudukan pabrik-pabrik yang mengolah bahan mentah untuk membuat bahan baru. Hampir semua kota mempunyai kegiatan industri namun fungsi ini umumnya cenderung berkonsentrasi di kota atau dekat kota yang lebih besar. Pengusaha industri tertarik kesana kadang-kadang karena pasar lokal yang besar dan kadang-kadang karena aglomerasi secara ekonomi, seperti fasilitas distribusi, prasarana lainnya, pelayanan bisnis (akuntan, penasehat, hukum, dan sebagainya), lembaga perkreditan, pelayanan pemerintah, atau adanya jaringan konsumen supplier. Pertumbuhan penduduk pada sebagian besar kota sangat terpengaruh oleh pertumbuhan satu atau beberapa dari ketiga fungsi di atas. Bila kawasankawasan baru di wilayah belakang akan meningkat, dan hal ini selanjutnya menciptakan permintaan (demand) bagi tenaga kerja pemasaran dan pelayanan baru di kota. Pekerja baru pada sektor transportasi dan perdagangan meningkatnya

besar volume

dibutuhkan

di

barang

yang

kota

pelabuhan

diimpor

melalui

seiring

dengan

kota

tersebut.

Pertumbuhan tenaga kerja oleh sebab-sebab ini mempunyai efek ganda. Pekerja-pekerja baru dan keluarganya meningkatkan demand akan barang dan pelayanan dalam kota dan selanjutnya menciptakan lapangan kerja baru pada bidang-bidang seperti pedagang eceran, hiburan (entertainment), pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Kendati demikian, ada satu tipe


31

kawasan perkotaan yang dapat tumbuh tanpa input-input baru dari salah satu diantara ketiga fungsi di atas. 4. Sub-Pusat Permukiman/Perumahan (Residential Sub- Centres) Penduduk kota-kota kecil yang terletak berdekatan dengan pusat perkotaan yang besar akan tumbuh secara lebih cepat bila kota tersebut merember menembus (Overspill) batas-batasnya. Para pekerja memutuskan untuk pindah keluar ke lokasi perumahan yang kurang padat dan berulang alik (commute) ke kota besar tersebut untuk bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 Model Residential Sub Centers.

Wilayah

(2)

(1

Residential SubCentre

Industri

(3

(4 )

Gambar 2.1 Model Residential Sub Centers Sumber: Bahan Kuliah Perencanaan Wilayah, 2011

Berdasarkan dari seluruh uraian diatas, usaha pengembangan wilayah melalui pendekatan konsep pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan pusatnya akan tersusun secara berjenjang (hirarkies) sesuai dengan fungsinya. Kegiatan akan disebarkan keluar pusat utama melalui pusat-pusat yang lebih keseluruhan dilakukan melalui suatu jenjang atau hirarki. Penyebaran kegiatan keseluruhan wilayah akan membantu mempercepat perkembangan kegiatan ekonomi di


32

wilayah yang lemah pertumbuhannya atau terbelakang (Olliver Vanneste, 1971:67). Dalam pengembangan wilayah melalui pusat-pusat kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Pengembangan wilayah pada skala regional dikenal 3 jenjang pusat (Jhon Friedmen, 1966:218-219), yaitu : 1. Pusat Pertumbuhan Utama (Primer) Pusat utama wilayah berfungsi sebagai penghubung antara pusat-pusat jenjang lebih rendah dengan pusat ekonomi nasional (kota-kota besar). Sebagai pusat utama dalam suatu wilayah, pusat tersebut lebih beragam fungsinya (sebagai pusat pemerintahan, industri dan jasa), dengan wilayah pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pusat dengan jenjang yang lebih rendah. 2. Pusat Pertumbuhan Kedua (Sekunder) Pusat kedua merupakan penghubung antara daerah perkotaan dengan pedesaan (mengembangkan wilayah yang berada jauh dari pusat utama). Pusat kedua ini menyediakan pelayanan kebutuhan sehari-hari, mempunyai fungsi yang penting dalam memasarkan hasil pertanian, dan membuka kesempatan kerja di sektor non pertanian. 3. Pusat Pertumbuhan Ketiga (Tersier) Merupakan pusat pelayanan lokal. Pusat ini merupakan lokasi terkecil dalam suatu wilayah. Pusat ini merupakan lokasi terkecil dalam suatu wilayah. Pusat yang melayani pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kelompok permukiman terkecil/desa. Perkembangan pusat ketiga dapat dipengaruhi oleh pusat kedua atau langsung oleh pusat utama. Ketiga jenjang pusat tersebut merupakan lokasi pemusatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi serta ketiga jenjang pusat tersebut juga berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi penduduk di wilayah pengaruhnya. Dan apabila dilihat dari fungsinya, pusat pertumbuhan utama dan kedua merupakan pusatpusat yang memegang peranan penting dalam perkembangan wilayah. Sedangkan pusat ketiga merupakan suatu pusat yang berfungsi sebagai perantara dalam menjalarkan tenaga perkembangannya dari pusat kedua dan utama ke daerah belakangnya. Jadi, dalam skala wilayah pusat ketiga kurang mempunyai peranan yang menentukan dalam perkembangan wilayah secara keseluruhan.


33

Dalam Kepmen Kimpraswil No.327 Tahun 2002 lampiran V (Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan) disebutkan bahwa ada 6 variabel dalam kriteria kawasan perkotaan yang merupakan daerah kota yang dapat diasumsikan sebagai pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah, yaitu : 1. Kemampuan ekonomi daerah diukur dari PDRB. 2. Potensi daerah diukur dari kelengkapan prasarana dan sarana. 3. Sosial budaya diukur dari tempat kegiatan sosial budaya. 4. Sosial politik diukur dari organisasi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik. 5. Jumlah penduduk. 6. Pertimbangan lain seperti ketersediaan sarana pemerintah dan keamanan ketertiban. Salah satu konsep pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan tata ruang adalah konsep pusat-pusat pertumbuhan. Dengan demikian, agar pendekatan pengembangan wilayah melalui pusat pertumbuhan berjalan sebagaimana diharapkan, maka tiap pertumbuhan mempunyai fungsi dan peran yang jelas dalam sistem pusat pertumbuhan atau hirarkinya dengan membentuk 3 jenjang pusat, yaitu pusat primer, pusat sekunder, dan pusat tersier yang ditentukan berdasarkan variabel-variabel penentunya. Berdasarkan dari seluh uraian di atas maka di dapatkan variabel-variabel yang digunakan dalam penentuan pusat-pusat pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 Variabel Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan.

No 1 2 3 4 5

6

Tabel 2.2 Variabel Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Variabel Sumber Luas Wilayah (Ha) Variabel Wajib Jumlah Penduduk (Jiwa) Variabel Wajib Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) James C Miller Persentase Luas Lahan Terbangun (%) NUDS Persentase Lahan Pertanian (%) James C Miller Sarana dan Prasarana: Jumlah Sarana Pendidikan James C Miller Jumlah Sarana Kesehatan James C Miller Jumlah Sarana Ekonomi James C Miller Jumlah Sarana Ibadah James C Miller Jumlah Sarana Perumahan James C Miller Sarana Sosial Budaya Jhon Friedman Jumlah Sarana Pemerintahan dan James C Miller pelayanan umum


34

No

7 8 9 10 11 12

Variabel Jumlah Pelanggan PLN Jumlah Pelanggan Telepon Panjang Jaringan Jalan Jumlah Armada Angkutan Umum Jumlah Peserta Pemilihan Umum Rata-Rata Pendapatan Per Bulan Aksesibilitas Gravitasi Ranksize Pergerakan Barang

Sumber Kepmen Kimpraswil 327 Kepmen Kimpraswil 327 Jhon Friedman NUDS Kepmen Kimpraswil 327 Kepmen Kimpraswil 327 Jhon Friedman Jhon Friedman Jhon Friedman NUDS

Sumber : www.google.com,2014.

2.1.4

Standar Potensi Kawasan Strategis Undang-undang

No.

26

tahun

2007

Tentang

Penataan

Ruang

menetapkan adanya kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a.

tata ruang di wilayah sekitarnya;

b.

kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau

c.

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 5 (lima) jenis kawasan strategis, yaitu kawasan strategis dari

sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. a.

kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.

b.

kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah

kawasan

metropolitan,

kawasan

ekonomi

khusus,

kawasan

pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. c.

kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

d.

kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan


35

minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir. e.

kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia. Nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan nilai strategis kawasan dan kewenangan pengelolaannya, Undang-Undang Penataan Ruang menetapkan 3 (tiga) jenis kawasan strategis, yaitu: 1.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;

2.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan; dan

3.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK/K) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi memiliki kriteria :

a.

Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh

b.

Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi provinsi

c.

Memiliki potensi ekspor

d.

Didukung jaringan parasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi

e.

Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi

f.

Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan provinsi

g.

Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah


36

2.1.5

Faktor Politis Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis terkait dengan keinginan

Negara dalam upaya memeratakan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya di Papua barat Kabupaten Manokwari unsur politis perlu diperhatikan, hal ini di karenakan untuk mencegah terjadinya disparitas.

2.2

Definisi Operasional Sub bab ini berisikan mengenai pengertian judul penelitian dan

pengertian-pengertian istilah lainnya yang sering muncul pada draft penelitian ini. 2.2.1

Pengertian Judul Beberapa dibawah ini adalah merupakan terminologi dari kata-kata yang

berkaitan dengan “Studi Penentuan Pusat-pusat Pertumbuhan di Kabupaten Manokwari Pasca Pemekaran”. 1. Penentuan adalah proses memberikan penetapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:932). 2. Pusat adalah pokok pangkal; tempat utama (Kamus Tata Ruang, 1998:88). 3. Pertumbuhan adalah hal; keadaan tumbuh (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2002:649). 4. Kabupaten adalah wilayah otonomi tingkat II yang dikepalai bupati; merupakan bagian langsung dari wilayah provinsi dan terdiri atas beberapa kecamatan (Kamus Tata Ruang, 1998 : 41). 5. Pasca adalah bentuk terikat yang berarti setelah; sesudah. (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama, 1991:1103). 6. Pemekaran adalah proses menjadikan bertambah besar, luas, banyak, lebar, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2002:352). Berdasarkan beberapa literatur diatas maka yang dimaksud dengan “Studi Penentuan Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Manokwari Pasca Pemekaran” adalah Proses penetapan tempat-tempat utama yang berpotensi untuk tumbuh di wilayah Manokwari setelah pemekaran terbentuk. 2.2.2

Pengertian Istilah Lainnya Selain variabel pengertian judul terdapat juga variabel-variabel yang akan

sering muncul pada penelitian ini, yaitu :


37

1. Aksesibilitas yaitu keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya. (Kamus Tata Ruang, 1998 : 12). 2. Disparitas yaitu perbedaan (Kamus Ilmiah Populer, 2006:93). 3. Efek yaitu pengaruh; yang di timbulkan oleh sebab atau perbuatan; akibat; dampak; henis surat berharga (Kamus Ilmiah Populer, 2006:93). 4. Fungsi yaitu jabatan; kedudukan; peranan; guna; kegunaan; manfaat (Kamus Ilmiah Populer, 2006:145). 5. Gravitasi yaitu kekuatan (gaya) tarik bumi; proses gaya tarik bumi: gaya berat suatu benda (Kamus Ilmiah Populer, 2006:165). 6. Hirarki yaitu berurut-urutan, peringkat-tingkat (Kamus Ilmiah Populer, 2006:179). 7. Identifikasi yaitu kegiatan penentuan identitas atau jatidiri suatu hal, benda, manusia, dsb (Kamus Tata Ruang, 1998 : 32). 8. Perkembangan yaitu pertumbuhan fisik yang disertai perkembangan ekonomi dan sosial. (Kamus Tata Ruang, 1998 : 80). 9. Teori yaitu azas dan hukum atau kaidah umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan (Kamus Tata Ruang, 1998 : 109). 10. Variabel yaitu faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan (Kamus Ilmiah Populer, 2006:492).


BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Recommend Documents