BAB 2 DASAR TEORI
2.1
Informasi Geospasial
Pada umumnya data dapat di definisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda dan sebagainya. Dari definisi tersebut, data dapat disajikan dalam bentuk numeris, alfanumeris, simbol, grafis atau bahkan kombinasi dari keempat bentuk tersebut, menurut suatu cara yang telah disepakati secara umum. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi pengguna dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang [Davis, 1992]. Menurut undang-undangan yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara cetak ataupun elektronik. Hubungan antara data dengan informasi dapat dilihat melalui gambar 2.1.
Gambar 2.1 Diagram Hubungan Data dan Informasi
5
Informasi tidak selamanya merupakan hasil akhir, tetapi suatu informasi dapat menjadi bahan baku untuk menghasilkan informasi yang lebih baru. Data yang digunakan sebagai bahan baku pembentukan informasi dapat diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung yaitu mendatangi objek yang akan diambil datanya, misal survei lapangan. Secara tidak langsung yaitu melalui media perantara, misal wawancara, diskusi, studi literatur, interpretasi foto udara atau satelit. Informasi geospasial merupakan data goespasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai keputusan,
dan
alat
bantu
pelaksanaan
dalam kegiatan
perumusan yang
kebijakan, pengambilan
berhubungan
dengan
ruang
kebumian.[UU IG pasal 1]. Dalam UU nomer 4 tahun 2011 ini dibedakan 2 jenis informasi geospasial, yaitu informasi geospasial dasar (IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT).
Gambar 2.2 Diagram Klasifikasi Informasi Geospasial 2.1.1
Informasi Geospasial Dasar
Informasi geospasial dasar (IGD) merupakan informasi
geospasial (IG)
yang
pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, badan usaha maupun perorangan, yang memiliki ciri-ciri pemanfaatannya relatif untuk jangka waktu yang panjang dan memiliki informasi posisi atau lokasi suatu obyek yang dapat dilihat langsung atau diukur, dicatat atau dicitra dari kenampakan fisik di muka bumi.
6
IGD memiliki kriteria unik atau tunggal, terbuka, diselenggarakan oleh negara melalui otoritas tertentu, dan menjadi dasar atau referensi bagi pembuatan informasi geospasial dasar. IGD berbentuk titik, garis poligon, dan nama-nama rupabumi (toponim). 2.1.2
Informasi Geospasial Tematik
Informasi geospasial tematik (IGT) merupakan informasi geospasial (IG) yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. Peta tematik adalah peta yang mempelihatkan data secara kualitatif dan kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik [T.Lukman dan R.Rachman, 1977]. Unsur-unsur yang dimaksud ada hubungannya dengan detail-detail topografi. Tema tersebut disajikan dalam bermacam-macam bentuk yang berhubungan dengan unsur asli dari muka bumi atau unsur-unsur buatan manusia. Peta tematik dalam pengertian lain yakni: Thematic maps concentrate on the spatial variations of single phenomenon on the relationship between phenomena. In the thematic maps the communication objective is to portray the structure of a distribution, that is the character of the whole as consisting of the interaction of the part [Robinson, A; Randall; Morrison, 1978]. Artinya adalah peta tematik bertumpu pada variasi spasial dari fenomena tunggal terkait hubungannya antar fenomena tersebut. Dalam peta tematik tujuan komunikasi adalah untuk menggambarkan struktur dari suatu distribusi, yaitu karakter dari keseluruhan yang terdiri dari interaksi bagian. Adapun peta tematik yang ada pada instansi pemerintah ataupun pada instansi pemerintah daerah sangat beragam, baik dari tema, skala, tingkat ketelitian dan jenis informasi yang ditampilkan. Contoh beberapa peta tematik yaitu: peta sistem transportasi laut, peta sebaran mangrove, dan peta potensi kelautan dan mineral yang dapat dilihat pada gambar 2.3, gambar 2.4, dan gambar 2.5 untuk lebih jelasnya.
7
Gambar 2.3 Peta Sistem Transportasi Laut
Gambar 2.4 Peta Sebaran Mangrove
8
Gambar 2.5 Peta Potensi Kelautan dan Mineral
2.2
Bidang Kelautan
Sejalan dengan perkembangan studi kelautan, maka terdapat banyak sekali studi yang mencoba untuk menjelaskan mengenai hidrografi. Adapun makna leksikal hidrografi sebagai berikut: The art and science of compiling and producing charts, or maps, of water-covered areas of the Earth's surface. [Encyclopaedia Britannica, 2004]
The science of the measurement and description and mapping of the surface of the earth with special reference to navigation. [HyperDictionary, 2004]
The art of measuring and describing the sea, lakes, rivers, and other waters, with their phenomena. That branch of surveying which embraces the determination of the contour of the bottom of a harbor or other sheet of water, the depth of soundings, the
9
position of channels and shoals, with the construction of charts exhibiting these particulars. [Webster’s, 1913; Brainy Dictionary, 2004]
Menurut IHO pengertian hidrografi yakni: That branch of applied sciences which deals with the measurement and description of the features of the seas and coastal areas for the primary purpose of navigation and all other marine purposes and activities, including -inter alia- offshore activities, research, protection of the environment, and prediction services. [IHO Gorziglia, 2004] Dari definisi tersebut dapat diterjemahkan hidrografi adalah salah satu cabang ilmu terpakai yang berkaitan dengan pengukuran dan penjelasan fitur-fitur laut dan wilayah pesisir untuk keperluan pelayaran (utama) dan semua keperluan dan aktivitas kelautan lainnya, termasuk di antaranya - aktivitas lepas pantai, penelitian, perlindungan lingkungan, dan pelayanan prediksi. Fungsi utama produk dan pelayanan hidrografi adalah untuk keperluan pembuatan peta laut dan publikasi lainnya bagi keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan kelautan, pendukung industri maritim, dukungan terhadap peningkatan kebutuhan sumber daya kelautan, dan implementasi konvensi hukum laut PBB. Pada dasarnya unsur spasial hidrografi sangat berkaitan dengan wilayah kelautan. Wilayah kelautan yang yang dimaksud adalah wilayah laut dan pesisir laut. Definisi dari wilayah sendiri adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional. 2.2.1
Wilayah Laut
Wilayah mengenai zona-zona wilayah periran laut berdasarkan UNCLOS 1982 meliputi: 1. Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan 2. Laut Teritorial 3. Zona Tambahan 10
4. Zona Ekonomi Eksklusif 5. Landas Kontinen
1.
Perairan Pedalaman
Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak di sebelah dalam (kea rah darat) garis pangkal, seperti :pelabuhan, sungai, kanal, danau, dan perairan yang dapat dilayari. Secara umum perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah daratan suatu negara pantai. 2.
Perairan Kepulauan
Yang dimaksud dengan perairan kepulauan adalah perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal lurus (dengan panjang maksimum 100 mil laut) yang menghubungkan pulau-pulau terluar dari suatu negara kepulauan. Sedangkan yang dimaksud dengan Negara kepulauan adalah negara yang mempunyai perbandingan luas antara wilayah lautan dan daratan berkisar antara 1:1 hingga 9:1. Hak dari negara kepulauan itu sendiri adalah kedaulatan penuh di perairan kepulauannya, tanpa memandang kedalaman maupun jaraknya dari pantai. Tetapi negara kepulauan juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukannya yaitu: harus menyediakan alur laut dan udara di perairan kepulauannya, dengan ketentuan yang sama seperti lintas transit, untuk keperluan inetrnasional. 3.
Laut Teritorial
Hak berdaulat suatu negara pantai atas ruang udara di atas laut (perairan) territorial, dasar laut, serta tanah di bawahnya, yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal. Negara pantai dapat menggunakan garis pangkal normal atau garis pangkal lurus secara bergantian sesuai dengan keadaan.
11
4.
Zona Tambahan
Yang dimaksud dengan zona tambahan adalah zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang telah ditetapkan. 5.
Zona Ekonomi Eksklusif
Yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus dan lebar zonanya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. 6.
Landas Kontinen
Yang dimaksud dengan landas kontinen adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Untuk lebih jelas mengenai zona-zona wilayah perairan menurut UNCLOS 1982 dapat dilihat pada gambar 2.6.
Gambar 2.6 Batas Wilayah Laut [Djunarsjah, 2007]
12
2.2.2
Wilayah Pesisir
Berikut penjelasan tentang wilayah pesisir dan batas-batasnya. Wilayah pesisir sendiri memiliki banyak definisi yang diambil dari beberapa sumber, yaitu : 1. Wilayah yang dibatasi oleh daratan yang masih dipengaruhi oleh proses laut, dan ke arah laut hingga ke batas laut wilayah yuridiksi suatu negara. (Verhagen, 1994) 2. Suatu kawasan geografi luas di mana bercampur faktor-faktor terestrial dan lautan yang menghasilkan sistem-sistem bentukan daratan dan ekologi yang unik. (Sekretariat MREP, 1997) 3. Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.(UU RI No. 27 Tahun 2007) 4. Wilayah peralihan antara lautan dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. (Kesepakatan Internasional, Beatly et al, 1994) Secara visual wilayah pesisir dapat dilihat pada gambar 2.7 Untuk lebih jelasnya.
Gambar 2.7 Klasifikasi Wilayah Pesisir [Webster, 2003]
13
Batasan wilayah pesisir dapat dinyatakan sebagai berikut : 1. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara laut dan darat. 2. Batas wilayah pesisir ke arah laut merupakan fungsi dari pengaruh sifat-sifat alami darat (sedimentasi, pencemaran, aliran air tawar). 3. Batas wilayah pesisir ke arah darat merupakan fungsi dari sifat-sifat laut (pasang surut, angin, salinitas, gelombang, arus). 4. Batas-batas wilayah pesisir dipengaruhi oleh kondisi fisik alam dan letak geografis dari masing-masing wilayah pesisir.
14
